Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Momen Libur Sekolah, Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Tarif Tol di Sini!

    Momen Libur Sekolah, Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Tarif Tol di Sini!

    o Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    Diskon Tarif Listrik

    o Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA).

    o Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari-Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025).

    o Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    a. Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.

    b. Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    c. Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    a. Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    b. Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

    c. Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer).

    Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    a. Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).

    b. Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Mayoritas Warga Mojokerto Puas, Program Sosial dan Kesehatan Masih Jadi Sorotan

    Mayoritas Warga Mojokerto Puas, Program Sosial dan Kesehatan Masih Jadi Sorotan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Seratus hari sudah duet Bupati Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum dan Wakil Bupati dr. Muhammad Rizal Oktavian memimpin Kabupaten Mojokerto. Di usia kepemimpinan yang masih sangat muda ini, hasil survei The Republic Institute (TRI) menunjukkan angin segar, mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja keduanya.

    Survei yang digelar pada 15–22 Mei 2025 melibatkan 800 responden dari seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dengan metode wawancara tatap muka dan teknik stratified random sampling, survei ini memiliki margin of error ±4,9 persen. Hasilnya, 81,1 persen responden menyatakan puas (sangat puas/cukup puas), 11,4 persen tidak puas, dan 7,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Peneliti Utama The Republic Institute, Sufyanto, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Mojokerto terhadap kinerja Gus Barra dan Mas Rizal (sapaan akrab, red) sangat tinggi, yakni mencapai 81,1 persen. “Tingkat kepuasan masyarakat Mojokerto terhadap kepemimpinan Gus Barra dan Mas Rizal sangat memuaskan. Sebanyak 81,1 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja keduanya,” ungkapnya, Selasa (26/5/2025).

    Selama hampir 100 hari sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, masyarakat Kabupaten Mojokerto sangat puas. Tingkat kepuasan yang tinggi ini tidak datang tanpa sebab. TRI juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong respons positif masyarakat, terutama perhatian pemerintah terhadap persoalan sosial yang dinilai paling menyentuh kehidupan warga sehari-hari.

    “Dalam survei lanjutan yang melibatkan 800 responden, 18,1 persen menyebut perhatian terhadap masalah sosial sebagai faktor utama kepuasan. Diikuti oleh komitmen terhadap pelayanan publik (12,9 persen), konsistensi menjalankan janji kampanye (11,6 persen), serta respons cepat terhadap isu-isu masyarakat (11,4 persen). Gaya kepemimpinan Gus Barra dan Mas Rizal turut menjadi penilaian,” katanya.

    Koresponen menilai gaya kepemimpinan Gus Barra dan Mas Rizal yang komunikatif, terbuka, dan merangkul semua pihak, memberikan rasa dilibatkan bagi masyarakat. Sebanyak 10,1 persen responden bahkan secara spesifik menyoroti hal tersebut sebagai alasan utama kepuasan mereka. Kepuasan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan prioritas yang mendapat respons positif dari masyarakat.

    “Dari sejumlah program prioritas yang telah dijalankan dalam 100 hari pertama, lima besar mendapat sambutan paling positif. Paling tinggi adalah program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang telah menjangkau hingga 85 persen warga dengan tingkat kepuasan 85,7 persen. Diluncurkan 9 April 2025 lalu, program ini memungkinkan warga mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP, tanpa harus memiliki kartu BPJS,” ujarnya.

    Transformasi tersebut dianggap sangat memudahkan akses dan menjamin perlindungan kesehatan masyarakat. Posisi kedua ditempati program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan skor kepuasan 83,9 persen. Melalui anggaran awal Rp3,5 miliar, 96 rumah warga miskin telah diperbaiki pada tahap awal. Warga menyebut program tersebut menyentuh langsung akar ketimpangan sosial yang selama ini mereka rasakan.

    “Tiga program lain yang juga memperoleh skor tinggi adalah Insentif Guru TPQ dan Penguatan Pendidikan Nonformal sebesar 82,1 persen, Jaminan Sosial Pekerja Ekosistem Desa juga menjadi salah satu program yang diapresiasi masyarakat sebesar 81,4 persen dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah sebesar 80 persen. Kelima program ini mencerminkan strategi pemerintahan Gus Barra–Mas Rizal yang menempatkan kebutuhan dasar masyarakat,” lanjutnya.

    Seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial sebagai prioritas utama. Ketika masyarakat diminta menilai kinerja berdasarkan bidang pemerintahan, skor tertinggi tercatat pada sektor pembangunan dan infrastruktur (84,2 persen). Perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dianggap memberi dampak langsung pada aktivitas warga. Terkait bidang transportasi dan infrastruktur, Kabupaten Mojokerto berhasil mencatat prestasi membanggakan di tingkat provinsi.

    “Dari catatan kami, hasil riset di Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto berada di peringkat lima besar untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepala daerah. Bahkan, untuk bidang infrastruktur, Kabupaten Mojokerto menempati posisi tertinggi atau peringkat satu di Jawa Timur. Capaian ini bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain untuk belajar dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam pembangunan infrastruktur,” urainya.

    Bidang pendidikan dan kebudayaan mendapat nilai 83,5 persen, disusul bidang sosial dan ekonomi (82,5 persen), serta pelayanan publik (79,5 persen). Penilaian ini menunjukkan bahwa selain pembangunan fisik, upaya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan juga menjadi perhatian utama warga. Meski mayoritas masyarakat menyatakan puas, TRI mencatat bahwa harapan masyarakat tetap tinggi.

    “Pemerintah daerah agar tidak cepat puas, serta terus memperbaiki layanan dan memperluas jangkauan program prioritas agar manfaatnya bisa dirasakan lebih merata. Ke depan, publik menantikan konsistensi Gus Barra dan Mas Rizal dalam melanjutkan berbagai program pembangunan, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi Mojokerto yang terus berkembang,” pungkasnya. [tin/aje]

  • Komunikasi Menkes Jadi Sorotan, Niatnya Baik Malah Jadi Polemik

    Komunikasi Menkes Jadi Sorotan, Niatnya Baik Malah Jadi Polemik

    Jakarta –

    Sejumlah pernyataan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin belakangan memicu reaksi dan kegaduhan. Salah satunya terkait pria dengan ukuran celana jeans di atas 33-34 yang disebutnya lebih cepat ‘menghadap Allah SWT’.

    Celetukan tersebut sebenarnya merupakan analogi untuk menggambarkan bahaya penumpukan lemak viseral di sekitar perut. Kondisi ini berkaitan dengan obesitas sentral yang memang berhubungan dengan risiko kematian dini.

    Selain soal ukuran celana jeans, pernyataan Menkes soal pendapatan atau gaji yang berkaitan dengan sehat tidaknya seseorang belakangan juga disorot publik. Lagi-lagi, tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut karena sebetulnya mengarah ke definisi negara maju menurut World Bank, dengan rata-rata penghasilan setiap warganya berkisar Rp 15 juta.

    Namun demikian, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengingatkan Menkes untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di ruang publik. Sebab, hal tersebut bisa memancing kegaduhan di masyarakat.

    Menurutnya, pernyataan tersebut mungkin tidak jadi masalah jika Menkes bicara di lingkungan akademik seperti universitas yang umumnya sudah memiliki pengetahuan yang lebih baik. Mereka bisa memahami bahwa obesitas punya banyak dampak negatif, termasuk risiko penyakit serius. Berbeda halnya dengan masyarakat umum yang belum tentu memiliki pemahaman serupa.

    “Kalau nggak gatal, jangan digaruk Pak. Saya paham betul Bapak harusnya ngomong seperti itu jangan di publik,” ucap Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Direktur BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, serta sejumlah asosiasi rumah sakit, Senin (26/5/2025).

    Irma memberi masukan agar penyampaian pesan soal kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan empatik untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat.

    “Tapi tidak semua masyarakat paham itu Pak. Jadi Bapak kalau nggak gatal, jangan digaruk. Ngomongnya jangan seperti itu, walaupun sebenarnya maksudnya baik. Karena obesitas tidak bagus,” tuturnya lagi.

    Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih baik agar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    Menurut Charles, terobosan apapun yang dilakukan pemerintah tetap harus disampaikan dengan tepat kepada publik. Ia mengingatkan, kebijakan tanpa komunikasi yang baik justru bisa memunculkan resistensi dan keresahan.

    “Kita tentunya berharap semua pejabat publik, termasuk Menteri Kesehatan, bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement,” ujar Charles kepada wartawan, Senin (26/5).

    “Selama ini yang dilaporkan ke kami, Kemenkes sedang berupaya melakukan transformasi sektor kesehatan. Tapi transformasi yang baik tetap butuh komunikasi yang baik pula,” kata Charles.

    NEXT: Menkes menanggapi kritik soal komunikasinya

    Tanggapan Menkes

    Menyoroti kegaduhan akibat pernyataan yang dilontarkannya, Menkes mengatakan akan memperbaiki cara komunikasi publik untuk mencegah terjadinya kegaduhan di media sosial

    Meski begitu, dirinya mengaku heran lantaran beberapa pernyataan yang belakangan disorot sebetulnya sudah pernah disampaikan pada beberapa kali kesempatan, selama setahun terakhir ke belakang.

    “Apa yang saya omongin sekarang salah semua, niatnya sebenarnya baik,” tutur Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (26/5/2025).

    Simak Video “Video Komisi IX Wanti-wanti Menkes Bicara Lebih Bijak ke Masyarakat”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Video: Data BPJS Kesehatan: Penyakit Jantung Paling Bikin Boncos

    Video: Data BPJS Kesehatan: Penyakit Jantung Paling Bikin Boncos

    Jakarta – Direktur BPJS Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti, menyebut dalam kurun waktu 11 tahun BPJS telah mengeluarkan biaya jaminan pelayanan kesehatan Rp 1.087,4 triliun. Rp 235 triliun di antaranya untuk pengobatan penyakit katastropik.

    Dalam data yang dipaparkan di DPR, penyakit jantung memakan porsi anggaran tertinggi yaitu 79,42 persen. Di posisi kedua ada penyakit stroke dengan 15,68 persen.

    (/)

  • Ribuan Pekerja Ikuti Jalan Sehat May Day 2025 di Kota Mojokerto

    Ribuan Pekerja Ikuti Jalan Sehat May Day 2025 di Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Kota Mojokerto berlangsung semarak dan penuh kebersamaan. Ribuan pekerja, pengusaha, hingga jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kompak mengikuti kegiatan jalan sehat bersama, Minggu (25/5/2025).

    Acara yang mengambil start dan finish di GOR Seni Majapahit ini menjadi simbol eratnya sinergi antara unsur tripartit—pemerintah, pengusaha, dan pekerja—dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. Rute jalan sehat melintasi sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Benteng Pancasila, Jalan Empunala, hingga Jalan Gajah Mada.

    Tercatat sekitar 8.000 pekerja dari berbagai perusahaan di Kota Mojokerto turut ambil bagian. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang solid antara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kota Mojokerto tersebut.

    “Saya berterima kasih kepada SPSI dan Apindo yang selama ini telah menjaga hubungan baik yang luar biasa. Di Kota Mojokerto, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan industrial terjaga sangat kondusif,” ungkapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) juga menyerahkan santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada ahli waris pekerja, meliputi jaminan kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto juga memberikan perlindungan jaminan sosial.

    Yakni kepada 7.131 pekerja rentan, seperti tukang becak, ojek, juru parkir, dan ketua RT se-Kota Mojokerto. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Ning Ita menegaskan komitmen Pemkot untuk memperluas akses lapangan kerja melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur.

    “Pemerintah memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, perbaikan elektronik, hingga keahlian digital. Kami juga memberikan program bimbingan jabatan bagi siswa-siswi SMK se-Kota Mojokerto untuk membekali mereka dengan soft skill agar siap kerja setelah lulus,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Mojokerto, Pemkot Mojokerto juga akan menggelar Job Fair pada Juni 2025 mendatang dengan melibatkan sejumlah perusahaan besar. Warga yang memiliki kompetensi diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan karier.

    Kemeriahan jalan sehat semakin terasa dengan kehadiran peserta yang mengenakan kostum unik seperti ayam, domba, hingga maskot perusahaan. Penampilan barongsai, live music, bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan doorprize menarik turut menyemarakkan suasana. [tin/aje]

  • Sederet PR Dirut Baru BSI

    Sederet PR Dirut Baru BSI

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menunjuk Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama (Dirut) melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar secara virtual pada Jumat (16/5/2025). Anggoro resmi terpilih menggantikan Hery Gunawan yang saat ini ditetapkan sebagai Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

    Diketahui, Anggoro merupakan mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki rekam jejak seorang bankir di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sejak tahun 1994 hingga 2020. Kemudian ditarik sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026.

    Sementara untuk BSI sendiri, tercatat memiliki kinerja keuangan yang positif sepeninggalan kepemimpinan Hery Gunardi sejak 2021-2025. Teranyar, BSI membukukan laba bersih Rp 7,01 triliun atau tumbuh 22,83% dengan total aset Rp 409 triliun sepanjang 2024.

    Namun begitu, BSI tak terlepas dari rekam jejak kelabu, yang signifikan mengganggu kinerja perseroan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kepemimpinan Anggoro. Lantas, kasus apa saja yang pernah menimpa BSI?

    Fraud BSI yang Melibatkan Karyawan (2023-2025)

    Berdasarkan catatan detikcom, BSI sempat terseret perkara penggelapan dana nasabah di Aceh Timur, Aceh, yang terjadi pada 20 Desember 2024. Pria berinisial AD (30), pelaku yang merupakan oknum karyawan BSI di Aceh, diduga menggelapkan dana deposito nasabah senilai Rp 700 juta.

    Dalam aksinya, AD terbukti membuat fraud dengan bukti menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan. Akibat aksinya, kerugian BSI ditaksir sebesar Rp 668,5 juta. AD pun dikenakan Pasal 63 dan 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Kasus serupa kemudian terjadi juga untuk BSI di cabang Bengkulu yang ditaksir menelan kerugian sebesar Rp 8 miliar. Terdakwa berinisial TKD merupakan karyawan BSI cabang Bengkulu, melakukan aksinya dengan membuat tabungan ganda yang ia lakukan sejak 2019 hingga 2024.

    TKD divonis sembilan tahun penjara dengan hukuman denda sebesar Rp 10 miliar akibat melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Pengalihan Dana Muhammadiyah (Mei-Juni 2024)

    Kendati tidak masuk dalam perkara pidana, polemik pengalihan dana secara besar-besaran yang dilakukan Muhammadiyah turut berdampak pada himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI. Pasalnya, total pengalihan dana yang dilakukan Muhammadiyah ditaksir mencapai Rp 13 triliun pada per Juni 2024 silam.

    Pengalihan dana ini berlangsung secara bertahap menyusul terbitnya Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana, yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024. Adapun pengalihan tersebut dilakukan untuk dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

    Dalam memo tersebut, Muhammadiyah dikabarkan mengalihkan dana tersebut ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan sejumlah bank syariah daerah lainnya yang juga memiliki kerja sama dengan Muhammadiyah.

    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas kala itu mengatakan, pengalihan dana ini dilakukan agar meminimalkan persaingan antara bank-bank syariah lainnya. Sebab, selama ini pusat penyimpanan dana ormas tersebut terlalu terpusat di BSI, sedangkan di bank lain masih terbilang sedikit. Hal inilah yang dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk) dan bisnis.

    “Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kami inginkan,” kata Anwar, Jumat (7/6/2024).

    Serangan Ransomware LockBit 3.0 (Mei 2023)

    Nasabah BSI juga sempat diramaikan dengan isu peretasan data pada tanggal 8 Mei 2023. Kala itu, layanan perbankan digital BSI ambruk, bahkan transaksi di ATM tidak dapat dilakukan para nasabah dalam kurun waktu beberapa hari.

    Kemudian, persoalan layanan ini terungkap akibat serangan ransomware oleh kelompok peretas internasional bernama LockBit 3.0. Isu ini memicu kekhawatiran nasabah lantaran LockBit 3.0 mengklaim telah mengantongi data nasabah BSI hingga 1,5 terabyte.

    Tak hanya itu, kelompok peretas ini mengklaim berhasil mendapatkan informasi pribadi 15 juta nasabah dan 24.437 karyawan serta dokumen-dokumen internal perbankan tersebut. LockBit 3.0 sendiri dikabarkan meminta tebusan hingga US$ 8 juta.

    Namun kala itu, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman dan berkomitmen untuk memperkuat sistem keamanan digital. Keamanan data dan dana nasabah juga diperkuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    (rrd/rrd)

  • KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan Gedung Record Center sekaligus memulai pembangunan Gedung Restorasi Arsip, Gedung Serbaguna Arsip, dan Kawasan Terpadu Record Center & Data Center, di Bandung, Jumat (23/5/2025). Nantinya, proyek ini menjadi pengelolaan arsip secara terpadu yang terintegrasi dan profesional yang dimiliki KAI.

    Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito mengatakan, transformasi manajemen secara menyeluruh telah membawa KAI sebagai institusi modern dengan performa tepat waktu yang mencapai 90%. Ia juga menilai, KAI berhasil meningkatkan pengelolaan arsip secara profesional dan sistematis, dibuktikan dengan capaian skor istimewa yaitu 92,51 dari Arsip Nasional pada tahun 2022.

    “KAI telah membuktikan bahwa pengelolaan arsip bukan hanya soal kertas lama, tapi tentang merawat peradaban dan menunjukkan identitas institusi yang bertanggung jawab. Dari sejarah Staatsspoorwegen hingga digitalisasi saat ini, semua tercatat dan dikelola dengan baik,” ujar Mego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, pengelolaan arsip menjadi fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

    Ia menilai, gedung yang diresmikan dan dibangun ini menjadi simbol dari keseriusan KAI dalam merawat memori kolektif perusahaan. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi KAI sebagai BUMN yang mengedepankan akuntabilitas dan transparan dengan menjaga nilai kebangsaan.

    “Saya percaya bahwa arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi. Gedung Record Center dan fasilitas pendukung lainnya kami hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab KAI untuk merawat arsip dan dokumen, menghormati sejarah, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Didiek.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan, pembangunan gedung arsip ini bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan berbasis data. Melalui tata kelola arsip yang baik, ia menilai penyelamatan aset akan lebih baik dikelola.

    “Kami menyadari bahwa arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi instrumen penyelamat nilai guna, aset, dan legitimasi negara di masa depan. Ini adalah warisan strategis yang harus dikelola dengan presisi,” ujar Anne.

    Anne mengatakan, proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyimpanan arsip, tapi juga memperkuat pengambilan keputusan strategis, mitigasi risiko hukum, dan pencatatan sejarah perusahaan dengan standar tertinggi. Gedung Record Center sendiri berdiri di atas lahan seluas 8.797 m² dan bangunan seluas 1.429 m².

    Fasilitas gedung meliputi ruang penyimpanan arsip, ruang pengolahan arsip, ruang transit arsip, ruang pelayanan, ruang kerja, ruang instalasi teknis, ruang fumigasi, ruang pamer arsip, hingga ruang baca dan mushola. Adapun pembangunan ini dikerjakan oleh konsorsium PT KAI Properti, PT Wiratman Cipta Manggala, dan sejumlah konsultan perencana nasional.

    Dengan diresmikannya gedung record dan pembangunan gedung arsip, KAI menegaskan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya membangun rel fisik, tetapi juga merawat arsip bangsa. Anne menegaskan, transformasi digital dan tuntutan transparansi, kearsipan menjadi penguat legitimasi korporasi.

    “Peresmian ini menegaskan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola dokumen dan arsip sebagai bagian dari upaya perlindungan aset negara dan peningkatan akuntabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, sejak Tahun 2020 Unit Corporate Document Management yang saat ini dipimpin oleh Nathan Marihottua Siahaan sebagai Vice President of Corporate Document Management KAI, telah menerima kunjungan 69 instansi dalam rangka Benchmarking. Instansi tersebut antara lain meliputi:

    13 Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, OJK, LPS, BRIN, SKK Migas, BPJS Kesehatan.
    31 BUMN/BUMD, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Hutama Karya, PT Pegadaian, PT Jasa Marga, PT Pelindo, MIND ID Group.
    4 Perguruan Tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

    Sementara melalui Vice President of Corporate Document Management, KAI juga telah menjadi narasumber di 11 forum nasional, termasuk Arsip Nasional, Dinas Kearsipan DKI, BPOM, SKK Migas, hingga MIND ID Group, dalam tema strategis seperti Penyelamatan Arsip Aset BUMN dan Digitalisasi Kearsipan. Berikut prestasi kearsipan KAI:

    Akreditasi AA (Istimewa) dari ANRI (2022)

    Juara 1 Unit Kearsipan I BUMN Terbaik Nasional dari ANRI (2017)
    Juara 3 Unit Kearsipan I di tahun sebelumnya dari ANRI (2016)
    Juara I & II Arsiparis Teladan BUMN Nasional dari ANRI (2016 & 2017)

    (rrd/rrd)

  • Perlu waktu melihat potensi PHK seiring naiknya investasi

    Perlu waktu melihat potensi PHK seiring naiknya investasi

    Saya nggak tahu dasarnya perkiraan atau potensi PHK itu, ya. Jadi kalau melihat pelan-pelan di beberapa minggu terakhir ini minat investasi ke Indonesia lalu kemudian bergeraknya beberapa sektor lebih cepat…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, memerlukan waktu untuk melihat potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), menyusul tingginya minat investasi di Indonesia.

    Wamenperin menyebut, saat ini salah satu sektor stratetegis seperti pertambangan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.

    “Saya nggak tahu dasarnya perkiraan atau potensi PHK itu, ya. Jadi kalau melihat pelan-pelan di beberapa minggu terakhir ini minat investasi ke Indonesia lalu kemudian bergeraknya beberapa sektor lebih cepat, termasuk salah satunya di sektor pertambangan,” jelas Faisol di Kantor Kemenperin RI Jakarta, Jumat.

    Adapun sebelumnya Ketua Dewan BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pada Selasa (20/5) mengeluarkan prediksi bahwa angka PHK bisa menembus 280 ribu orang tahun ini.

    Ia memaparkan bahwa berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), terdapat 77.960 korban PHK sepanjang tahun 2024.

    Sementara itu, Kemnaker mencatatkan jumlah korban PHK telah mencapai 26.455 kasus per Selasa (20/5/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Wamenperin Faisol mengaku masih belum yakin dengan prediksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

    “Saya tidak terlalu yakin dengan proyeksi itu, sih. Tapi kita lihat nanti ke depan,” ujar Faisol.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar meminta agar Wali Kota Syauqul Muhibbin turun tangan menyelamatkan keuangan RSUD Mardi Waluyo yang sedang mengalami kolaps. Pasalnya, saat ini RSUD Mardi Waluyo masih memiliki utang sebesar Rp12 miliar.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin lebih konsen untuk mengurus RSUD Mardi Waluyo yang kondisinya kini tengah kritis secara keuangan.

    “Saran saya, Wali Kota turun kepada tingkat bawah mulai dari tukang parkir karena hak-haknya pegawai itu masih terutang Rp12 miliar,” ungkap Agus Junaidi, Jumat (23/5/2025).

    Utang sebesar Rp12 miliar itu merupakan tunggakan terhadap hak-hak pegawai selama ini. Semakin berkurangnya pendapatan RSUD Mardi Waluyo membuat tunggakan tersebut terus membengkak setiap tahunnya.

    “Hak-haknya pegawai itu terutang Rp12 miliar, Wali Kota kami minta untuk turun dan konsen ke ini, karena ini satu-satunya pendapatan tertinggi itu dari sini,” imbuhnya.

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar saat ini dalam kondisi kolaps dari segi keuangan. Hal itu terjadi lantaran pengeluaran serta utang RSUD Mardi Waluyo Blitar lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diterima.

    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar, dr. Muhammad Muchlis mengungkapkan pengeluaran RSUD untuk pelayanan terus meningkat. Sementara, kata Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar itu, setiap tahun pendapatan yang diterima oleh RSUD Mardi Waluyo Blitar terus berkurang sehingga terjadi defisit anggaran.

    “Sejak 2 tahun ini rumah sakit mulai ada tanda-tanda defisit, pendapatan itu kalah dengan pengeluaran, akhirnya kalah dengan pengeluaran artinya kita kalah bisnis,” ucap Muchlis, Jumat (23/5/2025).

    Berkurangnya pendapatan ini disebabkan oleh turunnya tingkat kunjungan pasien ke RSUD Mardi Waluyo Blitar. Sehingga pendapatan RSUD Mardi Waluyo Blitar terus mengalami penurunan setiap tahun hingga akhirnya bangkrut.

    “Kalah bisnis, sehingga lama-lama utangnya semakin banyak ya namanya hidup rumah tangga kalau hutangnya semakin banyak dan pendapatannya tetap atau semakin sedikit ya lama-lama tekor dan kolaps,” bebernya.

    Rata-rata pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sendiri hanya mencapai Rp90-98 miliar per tahun. Angkat itu jauh lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Imbasnya RSUD Mardi Waluyo Blitar pun mengalami kolaps.

    “Salah satu penyebabnya adalah, pendapatannya itu kan dari pasien yang datang kemudian klaim BPJS, BPJS bayar. Kalau yang datang sedikit berarti pembayaran nya sedikit,” ungkapnya. [owi/beq]

  • Investasi China di Indonesia tambah lowongan kerja

    Investasi China di Indonesia tambah lowongan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda pasar ketenagakerjaan Indonesia sejak tahun lalu dan berlanjut hingga awal 2025, pemerintah terus menggenjot penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi, baik investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun asing, termasuk dari China.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, sebanyak 257.471 peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami PHK. Sementara itu, pada kuartal pertama (Q1) 2025, yakni Januari hingga Maret, jumlah PHK di Tanah Air tercatat mencapai 73.992 kasus.

    Pada 2024, realisasi investasi Indonesia tumbuh 20,8 persen dalam basis tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp1.714,2 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp1.650 triliun, dengan tingkat pencapaian sebesar 103,9 persen. Selain itu, investasi tersebut turut mendorong penciptaan lebih dari 2,4 juta lapangan kerja di berbagai sektor.

    Salah satu kontributor utama dalam arus investasi ke Indonesia adalah investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), yang pada Q1 2025 tumbuh 12,7 persen (yoy) menjadi Rp230,4 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia (RI) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa Singapura menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi mencapai 4,6 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.460), disusul oleh Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong di China sebesar 2,2 miliar dolar AS, China Daratan 1,8 miliar dolar AS, serta Malaysia dan Amerika Serikat masing-masing sebesar 1 miliar dolar AS.

    Investasi dari China mencakup berbagai sektor strategis seperti manufaktur, kendaraan energi baru (NEV), energi hijau, hingga teknologi digital. Contohnya, Hongshi Holding Group berencana mengucurkan investasi senilai 5 miliar dolar AS secara bertahap untuk pengembangan kawasan industri yang memproduksi silikon, polisilikon (bahan baku panel surya), baterai, serta membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2 GW.

    Pembangunan pabrik ditargetkan rampung pada akhir 2026, dengan produksi mobil listrik dimulai segera setelahnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, investasi ini diproyeksikan akan menciptakan sekitar 18.000 lapangan kerja baru dan berkontribusi besar terhadap penguatan ekonomi lokal di sekitar kawasan industri.

    Sementara itu, Jiangsu Xinfang Technology Group, produsen benang asal China, sedang membangun pabrik berorientasi ekspor di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Proyek tahap pertama bernilai 30 juta dolar AS, dan diproyeksikan menyerap ratusan tenaga kerja lokal.

    Di bidang NEV, salah satu investasi besar yang menonjol datang dari BYD Auto Industry Co., Ltd. BYD berinvestasi sebesar Rp16,3 triliun di Indonesia melalui pembangunan pabrik mobil listrik di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Fasilitas ini dibangun di atas lahan seluas lebih dari 108 hektare, menjadikannya salah satu kawasan industri otomotif terbesar di Indonesia.

    Upacara pembukaan empat dealer Denza di Indonesia. ANTARA/Xinhua.

    Di sektor digital, raksasa teknologi China, Tencent, turut berinvestasi sebesar 500 juta dolar AS untuk membangun pusat data ketiganya di Indonesia. Hal ini menegaskan komitmen China terhadap pengembangan ekosistem digital di Tanah Air.

    Bukan hanya itu, kerja sama strategis Indonesia-China juga diwujudkan melalui inisiatif Dua Negara, Taman Kembar (Two Countries Twin Park/TCTP) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Program ini diperkirakan akan menarik investasi hingga Rp60 triliun dan menciptakan sekitar 10.000 lapangan kerja baru.

    Nota kesepahaman (MoU) kerja sama ini ditandatangani oleh pihak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan China State Construction Engineering Cooperation (CSCEC), disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong, pada 20 Maret lalu.

    “TCTP bukan sekadar investasi, melainkan juga mencakup integrasi rantai pasokan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas industri nasional agar semakin kompetitif di pasar global,” ujar Airlangga.

    Melalui berbagai inisiatif dan kerja sama strategis tersebut, investasi, khususnya dari China, diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi tantangan ketenagakerjaan yang saat ini dihadapi Indonesia.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Santoso
    Copyright © ANTARA 2025