Video: Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan Bakal Dimulai Januari 2026
Kementrian Lembaga: BPJS
-

Baru 89 Persen RS yang Siap Rujukan Baru BPJS Kesehatan
Jakarta –
Kementerian Kesehatan menyebut kesiapan rumah sakit untuk menerapkan sistem rujukan baru berbasis kompetensi belum 100 persen. Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, Obrin Parulian, mengatakan hingga hari ini baru 89 persen rumah sakit yang sudah melakukan sinkronisasi data sesuai standar rujukan baru.
“Dari total 3.197 rumah sakit, sebelumnya kami mencatat 89 persen. Namun ini masih dinamis sampai penetapan nanti,” ujar Obrin dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, pemerintah masih terus membuka ruang masukan dari sejumlah pihak. Proses penyelarasan standar disebut belum final karena banyak penyesuaian yang perlu mempertimbangkan kondisi lapangan.
“Kami masih mendengarkan masukan dari rumah sakit, bagaimana kondisi mereka, standar apa yang paling realistis diterapkan. Intinya, kebijakan ini kami susun untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” katanya.
Obrin menjelaskan standar rujukan berbasis kompetensi mulai dirancang sejak Mei. Namun, sejumlah komponen masih harus disesuaikan karena temuan di lapangan tidak selalu sejalan dengan standar awal.
“Contoh, ada alat tertentu yang diwajibkan, tapi ketersediaannya terbatas. Kami harus tanya ahli apakah fungsinya bisa dipenuhi dengan alat lain,” jelasnya.
Kemenkes juga melibatkan organisasi profesi, perhimpunan rumah sakit, hingga kolegium untuk memastikan standar tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi dapat diterapkan di berbagai daerah.
Obrin menegaskan target sinkronisasi adalah kondisi data yang ‘stabil’ mendekati 100 persen. Setelah itu, barulah kebijakan final dikeluarkan. Namun ia mengingatkan Indonesia memiliki kondisi geografis dan sumber daya berbeda-beda. Karena itu beberapa daerah, terutama wilayah terpencil seperti Papua, akan diberi kelonggaran implementasi.
“Standarnya satu, tapi cara penerapannya tidak bisa disamaratakan. Ada rajutan khusus untuk daerah-daerah tertentu agar tetap bisa memenuhi standar tanpa membebani mereka,” jelas Obrin.
Menurut Obrin, sebagian besar rumah sakit menyambut baik kebijakan ini. Kemenkes menggelar sosialisasi maraton ke berbagai provinsi, bertemu asosiasi rumah sakit, perhimpunan, hingga direksi rumah sakit daerah maupun swasta.
“Ketika standar makin jelas, mereka lebih mudah memetakan apa yang harus dipenuhi. Mereka bisa melihat SDM apa yang kurang, alat apa yang dibutuhkan, atau sarpras mana yang harus ditingkatkan,” ujarnya.
Obrin menyebut, melalui sistem rumah sakit online, fasilitas kesehatan bisa langsung mengetahui syarat apa yang belum terpenuhi untuk naik ke jenjang kompetensi tertentu.
“Ini membuat perencanaan mereka lebih efisien,” katanya.
Halaman 2 dari 2
(naf/kna)
-
Apa Dampak Perubahan Alur Rujukan BPJS Kesehatan ke Tarif dan Iuran?
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan tengah mempersiapkan alur rujukan baru untuk pasen peserta BPJS, sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, seberapa efisien?
Kementerian Kesehatan menyiapkan alur rujukan peserta BPJS berbasis kompetensi dan tidak lagi berjenjang.
Nantinya, pasien bisa langsung dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit yang kompetensinya sesuai dengan penyakitnya.
Kementerian Kesehatan mengungkapkan kebijakan tersebut bisa membuat pengeluaran pasien dan BPJS bisa lebih efisien.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Ahmad Irsan A. Moeis mengungkapkan dari pengeluaran Jaminan Sosial sendiri bisa lebih sedikit.
“Karena sebelumnya kami bisa lihat satu pasien bisa muncul biaya sampai 3-4 kali spending cost-nya, nah itu nanti jadi cukup sekali,” ujarnya dalam Temu Media di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Dalam perhitungannya, Kementerian Kesehatan juga melakukan rasionalisasi tarif, atau biaya yang dibayarkan ke rumah sakit. Sehingga efisiensi-efisiensi yang dilakukan bisa dialihkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke rumah sakit.
“Jadi efisiensi yang kita lakukan itu juga kita upayakan untuk meningkatkan kualitas layanan ke rumah sakit. Sehingga RS untuk layanan-layanan masalah kompleks selama ini diinformasikan tarifnya kurang, itu bisa lebih rasional, dan rumah sakit lebih punya motivasi lebih untuk melayani pasien JKN dengan meningkatkan kualitas layanan mutunya,” tambahnya.
Irsan mengungkapkan, dampak dari efisiensi tersebut menghasilkan kenaikan pembayaran tarif ke rumah sakit antara sekitar 0,64% sampai 1,69%, dibandingkan dengan data pada 2023-2024.
“Itu baru diperkirakan, untuk sekarang belum dapat datanya [penghematan]. Klaim itu kan dari tanggal 15 ke 15 jadi baru sebulan sehingga kita sekarang baru tarik sebulan ini seperti apa perubahan perilakunya dan dampak biayanya. Nanti kami secara reguler setiap bulan akan menyampaikan hasil evaluasinya, dan kita lihat mungkin dalam waktu 2-3 bulan kita bisa langsung dapat kira-kira berapa nanti dampak realnya,” jelas Irsan.
Adapun, terkait dengan kenaikan iuran BPJS dari para peserta karena perubahan alur rujukan ini, Kemenkes belum memberikan penjelasan.
Lebih lanjut, Irsan mengatakan, perubahan pada alur rujukan dan efisiensi yang dilakukan tadi tidak akan otomatis menghemat.
“Tapi kan ada tarif-tarif yang diterima rumah sakit laporannya selalu kurang. Nah ini kita untuk kompleksitas yang tinggi-tinggi itu kita rasionalisasikan, sehingga rumah sakitnya tidak kurang tarifnya. Karena kalau tarif rumah sakitnya mendapatkan tarifnya kurang itu kan akan berdampak pada layanan juga,” imbuhnya.
-

Catat! Begini Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan yang Bakal Dimulai Awal 2026
Jakarta –
Belakangan publik ramai menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal perubahan sistem rujukan berjenjang di BPJS Kesehatan, sehingga tidak perlu pindah berulang kali ke berbagai tipe rumah sakit. Hal ini diyakini bisa meningkatkan waktu penanganan pasien, peluang kesembuhan, hingga biaya yang dikeluarkan karena tidak perlu melewati banyak rujukan.
Regulasi tersebut sebetulnya mengacu pada transformasi kesehatan pilar kedua terkait pelayanan di rumah sakit. Dari semula RS diklasifikasikan tipe A, B, C, dan D, kini diubah berdasarkan klasifikasi kompetensi yakni paripurna, utama, madya, dasar, sesuai dengan spesialisasi-nya.
Satu RS bisa dinyatakan paripurna dalam spesialisasi penyakit jantung, tetapi dalam penanganan kasus mata, bisa masuk klasifikasi utama, atau bahkan dasar. Bila mengacu regulasi tersebut, rujukan nantinya ditentukan fakultas kesehatan tingkat pertama (FKTP) langsung ke RS dengan klasifikasi utama di spesialisasi tertentu sesuai dengan masing-masing kasus yang ditangani.
“Kalau di utama penuh, atau tidak tuntas pengobatannya, baru dikirim ke paripurna. Jadi kita buat maksimal satu kali pindah rumah sakit,” beber Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI Obrin Parulian dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).
Menurut Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI Obrin Parulian, fakultas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang nantinya akan menilai pasien untuk dirujuk langsung ke RS sesuai dengan klasifikasi kompetensi.
“Tentu perubahan ini harus diketahui oleh seluruh stakeholder kami sudah melakukan diskusi masukan umpan balik organisasi profesi kolegium asosiasi kemudian stakeholder lainnya sejak bulan Mei, standar-standar tadi ditetapkan Kemenkes dari masukan,” lanjutnya.
“Dan sekarang sudah sampai di tahap finalisasi, harapan kita di Januari kita bisa launch,” sambung dia.
Sebagai gambaran, Obrin mengambil contoh kasus perbandingan regulasi lama dengan rujukan baru yang akan ditetapkankan:
Seorang ibu berusia 42 tahun datang dengan keluhan nyeri perut bawah kronis sejak beberapa bulan lalu disertai sesak napas. Bila mengacu rujukan saat ini, FKTP akan merujuk ke rumah sakit klasifikasi dasar atau tipe D dan C terdekat, di proses rujukan tersebut baru ditemukan kecurigaan massa ovarium yang mengarah ke kanker, tetapi terkendala nihilnya fasilitas onkologi ginekologi.
Pasien kemudian kembali dirujuk ke kelas B dan obgyn menilai kasus kompleks yang membutuhkan penanganan subspesialis onkologi ginekologi juga kemoterapi lengkap. Sementara tipe RS kelas B tidak punya layanan itu, baru dirujuk kembali ke RS kelas A sehingga pasien mendapatkan pengobatan yang tuntas.
Rujukan berjenjang semacam ini tidak akan terjadi bila melewati penilaian kualifkasi dan kompetensi RS. FKTP nantinya akan mencari rujukan ke RS yang langsung memiliki pelayanan sesuai kebutuhan pasien, minimal di tingkat utama, bila penuh dan tidak tersedia baru dilanjutkan ke paripurna.
“Jadi perpindahannya hanya satu kali,” tegas dia.
Halaman 2 dari 2
(naf/kna)
-

Kemenkes soal KRIS Pengganti Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan: Jadi Ada Dua Opsi
Jakarta –
Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dr Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH Kes, menyebut kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan nantinya akan terbagi dalam dua kelas, yakni satu ruangan dengan 4 bed pasien dan satu ruangan dengan dua bed pasien.
Sejauh ini, menurutnya hanya 5,5 persen dari sekitar tiga ribu RS yang belum memenuhi tiga hingga empat kriteria KRIS.
“Terkait dengan kelas rawat inap standar, kan ada 12 kriteria untuk KRIS, sampai dengan per hari ini 5,5 persen yang masih warna merah atau orange, itu artinya hanya belum memenuhi satu hingga empat dari total 12 kriteria, dari 3.100 rumah sakit,” tutur dia dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).
“Mudah-mudahan di akhir tahun sudah mampu memenuhi semua kriteria tersebut,” lanjut dia.
Adapun beberapa kriteria yang sulit terpenuhi mencakupi pertama kelengkapan tempat tidur dengan dash call dan stop kontak di bed pasien.
Disusul kebutuhan outlet oksigen, tirai atau hordeng yang belum berpori, lalu kamar mandi yang belum sesuai dengan standar aksesibilitas.
“Ada beberapa RS mungkin sudah punya kamar mandinya tapi kita syaratkan pintunya cukup lebar lebih dari 90 cm karena nanti kalau kebutuhan bed ke kamar mandi itu bisa mudah,” beber dia.
Ockti menyebut pemerintah menargetkan kesiapan seluruh RS untuk 12 kriteria setidaknya terpenuhi di akhir tahun, 12 kriteria KRIS mencakup:
1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi
Hal ini bertujuan agar tidak mudah menyimpan debu dan mikroorganisme yang menyebabkan transmisi serta memudahkan untuk dibersihkan.
2. Ventilasi Udara
Bertujuan untuk kepentingan dilusi udara (konsentrasi mikroorganisme di dalam ruangan tetap rendah sehingga mengurangi risiko transmisi).
3. Pencahayaan Ruangan
Bertujuan agar pasien dan petugas dapat melihat dengan jelas kegiatan yang sedang dilakukan dan menghindari bahaya. Pencahayaan juga dilakukan agar dapat menyesuaikan biologis tubuh dan siklus sirkadian (ritme circadian).
4. Kelengkapan Tempat Tidur
Kelengkapan ini diberikan untuk kebutuhan daya listrik alat kesehatan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan memudahkan mereka jika butuh bantuan.
5. Nakas per Tempat Tidur
Nakas ini bertujuan untuk menyimpan barang pribadi dari pasien yang sedang dirawat.
6. Suhu dan Kelembaban Ruangan
Pengaturan suhu sangat penting demi kenyamanan pasien dan petugas. Jika tidak dipenuhi dengan pengaturan suhu maka dapat mempengaruhi metabolisme tubuh.
7. Ruang rawat dibagi berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Penyakit (Infeksi, Non Infeksi), dan ruang rawat gabung
Hal ini dilakukan agar pasien untuk kenyamanan dan keselamatan pasien dan agar tercegah terjadinya transmisi.
8. Kepadatan Ruang Rawat (kamar) dan Kualitas Tempat Tidur (TT)
Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah transmisi, memudahkan pergerakan petugas dan alat kesehatan serta kebutuhan ventilasi.
9. Tirai/Partisi Antar Tempat Tidur
Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan pasien (privacy) dan rel yang menggantung di plafon dengan kokoh bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pasien.
10. Kamar Mandi Dalam Ruangan Rawat Inap
Adanya kamar mandi di dalam ruang rawat inap bertujuan untuk memudahkan akses ke kamar mandi dan menjaga kenyamanan.
11. Kamar Mandi Sesuai Dengan Standar Aksesibilitas
Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien.12. Outlet Oksigen
Ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan oksigen pasien setiap dibutuhkan.
“Intinya kami mengusulkan ruang rawat satu tempat tidur paling banyak empat bed dsn dua bed. Jadi ada dua opsi, 4 bed dalam satu kamar dan dua bed dalam satu kamar,” pungkasnya.
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video: Pemerintah Segera Bahas Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan”
[Gambas:Video 20detik]
(naf/kna) -

Karakteristik Diabetes MODY, Diabetes Tipe Langka yang Serang Usia di Bawah 25 Tahun
Jakarta –
Satu dari 20 pengidap diabetes terkena Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY), bentuk diabetes monogenik yang diturunkan secara genetik. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, kondisi ini kerap disalahartikan sebagai diabetes tipe 1 dan 2.
Karenanya, penting untuk melakukan pemeriksaan profil genetik. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki tes MODY dan bisa diakses di RSCM. Dengan begitu, pasien bisa melihat pengobatan apa yang paling tepat diberikan, hanya dengan satu kali pemeriksaan.
“Pemeriksaan ini betul-betul baru untuk mendeteksi adanya diabetes pada usia muda bahkan sebelum muncul gejalanya,” kata Dante, dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).
Ia menambahkan, deteksi dini memungkinkan langkah antisipasi lebih cepat dan mencegah diabetes berkembang dengan gejala lebih berat di kemudian hari.
Panel MODY yang dikembangkan RSCM memiliki karakteristik khas karena disusun berdasarkan gen yang banyak ditemukan pada populasi Indonesia.
“Karakter MODY itu macam-macam. Salah satu karakternya adalah gen yang khas Indonesia. Gen ini dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan tim di RSCM. Panelnya juga disusun berdasarkan gen yang paling penting pada populasi kita,” ujarnya.
Karena itu, pemeriksaan ini dinilai lebih relevan untuk pasien usia muda di Indonesia dibanding panel standar luar negeri.
Target pemeriksaan khusus menyasar pasien diabetes usia muda, khususnya di bawah 25 tahun, termasuk mereka yang secara klinis tidak menunjukkan gejala khas diabetes.
“Untuk pasien diabetes tidak bergejala, secara fisik tidak tampak ada keluhan, tapi secara genetik ada kelainan,” lanjut Dante.
Dengan mengetahui jalur genetik masing-masing pasien, pengobatan dapat diberikan secara lebih presisi. Penggunaan obat juga bisa dihindarkan dari pendekatan coba-coba, sehingga terapi lebih terstruktur dan efektif.
Wamenkes menyebut layanan ini akan diperluas agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui jejaring rumah sakit pendidikan dan layanan spesialis.
Bisa Dicover BPJS?
“Soal pembiayaan, untuk BPJS Kesehatan memang belum masuk. Tapi nanti akan dipelajari, tergantung jumlah kasusnya,” kata Dante.
Meski begitu, biaya pemeriksaan kini jauh lebih terjangkau dibanding jika sampel harus dikirim ke luar negeri.
“Harganya sekitar Rp 4 juta. Ini tidak mahal dibandingkan bila harus periksa ke luar negeri. Di sana biaya pemeriksaan, pengiriman sampel, perjalanan, dan lainnya jauh lebih tinggi,” tutur Dante.
Fenomena meningkatnya diabetes pada usia muda membuat layanan diagnosis genetik diperlukan untuk mengidentifikasi jenis diabetes langka, termasuk MODY. Diperkirakan satu dari 20 pengidap diabetes berpotensi memiliki MODY, yang kerap salah didiagnosis sebagai diabetes tipe 1 atau tipe 2.
“Dulu banyak pasien yang diberikan insulin karena diduga diabetes melitus tipe 1, tetapi belakangan teridentifikasi bukan tipe tersebut. Artinya, pengobatannya bisa kurang tepat,” ujar Dante.
Ciri-ciri kemungkinan terkena Diabetes MODY:
Diabetes muncul sejak muda kurang dari usia 25 tahun
Banyak anggota keluarga mengidap diabetesBerat badan ideal atau tidak memiliki ciri khas diabetes tipe 2Gula darah cenderung stabil dari waktu ke waktuAda tanda khas, seperti masalah ginjal, lahir besaar, atau riwayat gula rendah saat bayi.Bagi mereka yang memiliki kondisi tersebut, disarankan untuk mengikuti tes MODY.
Halaman 2 dari 2
(naf/kna)
-

Warga Australia yang ke Dokter Menurun di Tengah Naiknya Harga Kebutuhan
Data Medicare, sejenis asuransi BPJS di Australia, yang dipublikasikan diam-diam secara daring menunjukkan ‘bulk-billing’ tetap stagnan, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu meskipun miliaran dolar telah digelontorkan ke dalam skema tersebut.
‘Bulk-billing’ adalah sistem penagihan langsung ke subsidi kesehatan dari pemerintah Australia untuk warganya.
Dalam skema tersebut, jika biaya konsultasi dokter tidak melebihi batas subsidi ini, pasien tidak harus membayar apa-apa. Namun jika biayanya melebihi batas subsidi, pasien harus tetap membayar sisanya.
Menurut data untuk kuartal Juli hingga September tahun ini, tarif ‘bulk-billing’ berada di angka 77,6 persen, sama persis dengan tahun lalu.
Sementara itu, total layanan dokter umum selama periode tersebut dibandingkan tahun sebelumnya turun sekitar 10.000 per hari.
Biaya rata-rata yang harus ditanggung pasien meningkat dari sekitar A$4 (Rp43 ribu) menjadi A$50,49 (Rp544 ribu).
Menteri Kesehatan dari Partai Liberal Australia, Anne Ruston, mengatakan ini akan berdampak pada sistem rumah sakit.
“Meskipun ada investasi besar di sini, kami hanya melihat sedikit perubahan pada tarif, yang berarti kami tahu warga menghindari konsultasi dokter karena mereka tidak mampu,” kata Senator Ruston.
“Berdasarkan data hari ini, 10.000 konsultasi berkurang setiap hari. Itu berarti ada 10.000 [layanan untuk] orang yang berpotensi sakit parah sebelum mereka mendapatkan layanan kesehatan, sementara kita tahu unit gawat darurat rumah sakit kita berada di bawah tekanan yang luar biasa.”
Menteri Kesehatan Mark Butler mengatakan ia memperkirakan angka tersebut akan segera meningkat seiring dimulainya Insentif ‘Bulk-billing’ baru pemerintah bulan ini.
“Sudah lebih dari 1.000 klinik yang menggunakan sistem penagihan campuran telah mengindikasikan mereka akan beralih praktik menjadi layanan ‘bulk-billing’ sepenuhnya.
“Ini menambah 1.600 praktik dokter umum yang saat ini sepenuhnya menggunakan sistem tersebut dan lebih dari 2.600 praktik diperkirakan akan sepenuhnya menggunakan sistem ini di seluruh negeri,” bunyi pernyataan Mark.
“Kami tahu investasi ini akan berhasil, karena telah berhasil bagi pasien; insentif ini sudah berlaku untuk pensiunan, pemegang kartu konsesi, dan keluarga dengan anak-anak.”
‘Bulk-billing’ masih jauh di bawah tingkat sebelum COVID
Pada tahun 2023, pemerintah federal Australia mengalokasikan dana sebesar A$3,5 miliar untuk melipatgandakan insentif bagi dokter untuk memeriksa anak-anak dan pemegang kartu konsesi tanpa membebankan biaya langsung.
Meskipun hal tersebut menahan penurunan angka ‘bulk-billing’ dan membawa sedikit perbaikan, tampaknya angka tersebut kembali stagnan.
Data 12 bulan terakhir menunjukkan angka ‘bulk-billing’ naik sebesar 1,7 persen sejak pembayaran insentif tiga kali lipat dimulai pada November 2023, menjadi 77,9 persen pada bulan September.
Namun, angka tersebut masih jauh di bawah titik tertinggi era COVID sebesar 89,2 persen, atau bahkan tingkat sebelum COVID sebesar 85,2 persen.
Pada pemilihan umum federal, pemerintah menjanjikan langkah baru yang diklaim akan menaikkan kembali level ‘bulk-billing’ menjadi sekitar 90 persen pada tahun 2030.
Pendanaan tersebut dengan cepat diimbangi oleh pihak oposisi, tetapi Koalisi dan Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) pada saat itu skeptis apakah langkah tersebut dapat berhasil mendongkrak subsidi bagi pasien.
Skema tersebut mulai berlaku awal bulan ini.
Senator Mark ingin warga Australia mendapatkan akses yang terjangkau dan tepat waktu ke dokter umum.
Namun ia tetap khawatir warga Australia akan terus menghindari konsultasi dokter karena tidak mampu membayar.
“Biaya yang harus dikeluarkan individu sendiri terus meningkat, kami dikabarkan biaya tersebut hanya akan semakin mahal di masa depan,” katanya.
“Perdana menteri dan pemerintah terus berbohong kepada warga Australia tentang biaya kunjungan ke dokter mereka. Perdana menteri tahu sangat tidak benar adanya ketika Anda pergi ke dokter, yang Anda butuhkan hanyalah kartu Medicare Anda.”
Namun, RACGP mencatat data Biro Statistik Australia terkini yang menunjukkan jumlah pasien yang melaporkan kunjungan ke dokter umum karena biaya, turun dari 8,8 persen menjadi 7,7 persen.
Butuh bertahun-tahun untuk terealisasi
Pejabat departemen kesehatan mengatakan pasien mungkin tidak akan merasakan manfaat dari skema Medicare tersebut selama sekitar empat tahun, karena dokter umum membutuhkan waktu untuk menyesuaikan model bisnis mereka.
Para pejabat juga memperingatkan mereka memperkirakan biaya rata-rata yang harus ditanggung mandiri oleh mereka yang tidak tergabung dengan skema ‘bulk-billing’ akan bertambah.
Laporan tahunan Departemen Kesehatan Australia, yang dirilis bulan ini, mengakui target utama lebih dari 90 persen warga Australia yang mengakses layanan Jadwal Manfaat Medicare, termasuk ‘bulk-billing’, tidak tercapai.
“Penurunan tarif penagihan massal dan kenaikan biaya langsung, ditambah dengan bertambahnya tekanan biaya hidup, telah menimbulkan hambatan bagi beberapa pasien ketika mencoba mengakses perawatan yang mereka butuhkan,” catat laporan tahunan tersebut.
“Sejak November 2023, tarif penagihan ‘bulk-billing’ dokter umum mulai stabil dan meningkat. Kinerja terhadap target diperkirakan akan membaik seiring dengan peningkatan tarif penagihan massal dokter umum.”
Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris
Tonton juga video “70 Sekolah di Australia Ditutup gegara Khawatir soal Asbes”
-
/data/photo/2025/11/21/691fc91bc5924.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Tukang Servis KTP Kilat di Tangerang: 30 Menit Tanpa Birokrasi Rumit Megapolitan
Tukang Servis KTP Kilat di Tangerang: 30 Menit Tanpa Birokrasi Rumit
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Saat sebagian orang kesulitan menghadapi antrean panjang dan birokrasi yang berbelit-belit untuk mengurus KTP, Syarif (47) menghadirkan solusi cepat dari trotoar Jalan Irigasi Sipon, Cibodas, Kota Tangerang.
Dengan meja kecil dan peralatan sederhana, ia menawarkan layanan
servis KTP
yang cepat, rapi, dan aman, membantu warga memperbaiki kartu identitas rusak tanpa mengubah data asli.
Di bawah payung lipat, Syarif menata botol minyak telon, potongan lap, ponsel, dan beberapa lembar pelapis anti-gores.
Dengan hati-hati, ia menggosok KTP pelanggan, tangan kiri menahan kartu agar tak bergeser, tangan kanan membersihkan noda di lapisan plastik.
“Duduk dulu. Tiga puluh menit jadi,” ujar Syarif saat ditemui
Kompas.com.
Bagi warga yang harus segera mengurus bank, BPJS, sekolah anak, atau sekadar membuktikan identitas diri, layanan cepat seperti yang dijalankan Syarif menjadi penyelamat.
Sebelum membuka jasa ini pada 2019, Syarif bekerja sebagai satpam. Namun, seiring usia yang menua, ia memutuskan banting setir dan membuka usaha sendiri.
“Umur sudah agak sedikit tualah ya. Jadi saya pikir, mending buka usaha saja,” kata dia.
Awalnya, ia hanya ingin membantu warga sekitar memperbaiki KTP rusak. Tak disangka, permintaan meluas karena hasil kerjanya cepat, rapi, dan terpercaya.
“Yang penting kami tidak mengubah data, foto dari Dukcapil langsung, front sesuai KTP. Kita cuma perbaiki yang rusak,” jelasnya.
Keahlian Syarif dipelajari secara otodidak. Bermodal Rp 10 juta, ia belajar melalui internet, menonton tutorial di Google dan YouTube, dari mengekstrak data foto dari chip, mencetak ulang, hingga melapisi kartu.
“Perpindahan dari komputer ke handphone saja, saya belajar tiga hari,” imbuhnya.
Syarif hanya bisa memperbaiki KTP yang chip-nya masih terbaca. Tak sedikit yang datang dengan KTP tidak terbaca, padahal harus digunakan untuk keperluan mendesak.
Jika chip rusak, ia menyarankan warga kembali ke kecamatan. Hal ini dilakukan agar menghindari kesalahpahaman warga yang mengira dirinya membuat KTP palsu.
Keamanan data menjadi prioritas Syarif. Ia selalu menunjukkan chip KTP kepada pelanggan dan menjelaskan proses pengerjaan untuk memastikan tidak ada pengubahan data. Setelah selesai, semua data dihapus dari perangkat.
“Banyak sebenarnya data orang yang saya pegang, tapi saya enggak mau pakai. Ini amanah. Saya enggak mau mengkotori usaha saya sendiri,” kata dia.
Usahanya kini berkembang pesat. Selain cabang di Curug dan Pasir Rantu, Jakarta, Syarif membuka beberapa titik layanan lain di Jabodetabek.
Dalam sehari, Syarif bisa memperbaiki empat hingga sepuluh KTP pelanggan yang datang ke lapaknya. Ia melatih sendiri karyawan agar mandiri.
“Yang penting mau belajar,” ujar dia.
Pendapatan hariannya berkisar Rp 400.000 saat sepi, dan bisa mencapai Rp 10 juta per bulan jika ramai.
Tarif layanannya mulai Rp 15.000 untuk antigores, servis foto dan tulisan Rp 70.000, servis full daerah Rp 150.000, dan servis full Jabodetabek Rp 100.000.
Bagi Syarif, pekerjaan yang dijalaninya bukan sekadar untuk mencari nafkah tetapi juga bisa memberi kepuasan tersendiri. Ia merasa sedang membantu orang-orang yang kesulitan menghadapi birokrasi.
“Dulu saya ngalamin sendiri betapa susahnya urus birokrasi. Jadi kalau sekarang bisa bantu orang, ya saya kerjain,” ucap Syarif.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/21/69206ba900d9e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
