Kementrian Lembaga: BPJS

  • Video: Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan Bakal Dimulai Januari 2026

    Video: Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan Bakal Dimulai Januari 2026

    Video: Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan Bakal Dimulai Januari 2026

  • Kisah Katwadi, Penjaga Makam 16 Tahun Hidup Bersama Kematian: Saya Lebih Takut Anak dan Istri Tak Makan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        21 November 2025

    Kisah Katwadi, Penjaga Makam 16 Tahun Hidup Bersama Kematian: Saya Lebih Takut Anak dan Istri Tak Makan Regional 21 November 2025

    Kisah Katwadi, Penjaga Makam 16 Tahun Hidup Bersama Kematian: Saya Lebih Takut Anak dan Istri Tak Makan
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Suatu sore, Katwadi (39) tengah mengerjakan sebuah batu nisan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Uka, Jalan Uka, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, Riau, Jumat (21/11/2025).
    Katwadi satu dari enam orang pekerja di TPU Uka. Ia berstatus tenaga harian lepas (THL). Pria ini memakai setelan baju kaus lengan panjang, celana pendek, dan topi.
    Sebuah batu nisan untuk makam sudah hampir selesai ia kerjakan di depan sebuah ruangan tempat istirahat.
    Tinggal memoles dan merapikan sudut-sudutnya menggunakan sendok semen, pekerjaannya tampak sangat rapi dan bersih.
    Itu adalah batu nisan terakhir yang dibuatnya sebelum waktu pulang, seperti biasanya, jam pulang kerja 16.00 WIB.
    “Saya selesaikan batu nisan ini dulu baru pulang,” ujar Katwadi saat berbincang dengan Kompas.com sembari bekerja.
    Raut wajahnya tampak sudah lelah seharian kerja. Keringat punggung membasahi bajunya.
    Di sampingnya ada seorang pekerja lainnya, Aswali Rahmat (60), yang sedang istirahat. Sesekali mereka tampak bercengkrama.
    Di tengah dia bekerja, warga tampak ramai silih berganti untuk ziarah.
    Di dalam kawasan
    pemakaman
    , ada juga yang terlihat berjualan minuman, sedangkan di luar pagar, berjejer meja jual bunga dan sesajen.
    Katwadi sendiri mengaku sudah 16 tahun bekerja di tempat peristirahatan terakhir itu.
    Sehari-hari, ia dan lima orang pekerja lainnya, bekerja menggali kubur, merawat makam, membuat batu nisan, dan membuat papan kuburan. Satu orang ditunjuk sebagai koordinator.
    TPU Uka memiliki luas lahan 10 hektare, dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota
    Pekanbaru
    .
    Waktu awal bekerja, statusnya masih lajang. Sekarang ia sudah berumah tangga dan memiliki tiga orang anak.
    Katwadi bercerita, waktu ia tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang bekerja sebagai tukang bangunan.
    “Waktu itu ada kawan yang mengajak kerja tukang gali kubur karena waktu itu susah cari orang kerja menguburkan jenazah,” ujarnya.
    Tanpa pikir panjang, Katwadi memutuskan untuk bekerja di pemakaman itu. Ia masuk dengan syarat KTP dan ijazah terakhir.
    Pilihan kerja lain dan gaji yang sesuai sulit untuk dia dapat kala itu.
    “Saya cuma tamat SD (sekolah dasar). Dulu kerja tukang bangunan, kadang ada kadang tidak. Makanya, saya mau kerja di sini, yang penting halal,” kata Katwadi seraya tertawa kecil.
    Katwadi bekerja sebagai honorer kontrak per tahun. Dari segi gaji, ia digaji per hari dan terima sekali sebulan. Namun, gaji yang diterima jumlahnya tak menentu atau tidak tetap.
    Sebab, hari libur tidak hitung gaji sehingga semakin banyak tanggal merah, gajinya semakin kecil.
    “Gaji kami Rp 80.000 sehari. Sebulan kami terima rata-rata Rp 2 juta. Dulu penah juga ada Rp 1,6 juta karena hari libur tidak masuk hitungan,” kata Katwadi.
    Padahal, kata dia, hari libur tetap bekerja, termasuk Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha.
    “Lebaran kami juga kerja,” akuinya.
    Kendati demikian, Katwadi tetap menikmati hasil keringatnya. Ia juga bersyukur saat ini pembayaran gaji sudah normal setiap bulannya.
    Sebelumnya, pembayaran gaji pekerja sempat terlambat.
    Dengan penghasilan yang relatif kecil, ia masih bisa bayar cicilan rumah, motor, dan biaya anak sekolah.
    “Anak saya ketiganya SD. Biaya anak-anak ini yang lumayan besar. Belum lagi kebutuhan pokok. Kalau dihitung-hitung enggak cukup gaji segitu,” ungkapnya.
    Namun, imbuh dia, kadang ada dapat penghasilan tambahan dari jasa pembuatan batu nisan dan papan kuburan.
    Untuk jasa pembuatan batu nisan, Katwadi tidaklah mematok tarif. Ia terima secara sukarela.
    Untuk papan kuburan, untuk jenazah bayi seharga Rp 500.000 dan jenazah dewasa Rp 900.000.
    “Untuk buat papan makam, kami kan beli kayu dan paku. Itu hasilnya kami bagi rata. Alhamdulillah, cukup buat beli sarapan sama minyak motor,” kata dia.
    Ia dan pekerja lainnya hanya berharap mendapatkan kenaikan gaji dari pemerintah.
    “Kami hanya bisa berharap. Kalau ada insentif tentu kami sangat senang. Kalau kartu BPJS ada kami dikasih sama pemerintah,” ungkapnya.
    Selama belasan tahun bekerja, Katwadi pernah sekali merasa momen yang paling mengharukan. Seorang rekan kerjanya meninggal dunia sekitar dua bulan yang lalu.
    Pekerja yang meninggal itu bernama Boyadi (55), selaku koordinator TPU Uka.
    “Dia meninggal dunia setelah kami makamkan jenazah. Setelah makamkan jenazah, dia pergi buang air. Tiba-tiba tumbang dan meninggal. Sebelum meninggal, dia sering merenung di kuburan dan ruangan istirahat. Ini momen yang mengharukan bagi kami,” ujarnya.
    Momen haru lainnya, tambah dia, melihat keluarga dari jenazah yang menangis dan meratap saat pemakaman.
    Katwadi pernah beberapa memakamkan jenazah pada malam hari. Meski tempat tinggalnya cukup jauh dari TPU, di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, ia tetap datang memenuhi panggilan jiwa itu.
    “Sudah tak terhitung gali kubur malam hari. Ada yang jam 10 atau 11 malam. Karena kami dapat telepon dari keluarganya, jenazah minta dikuburkan, ya kami langsung datang. Tak pernah kami tolak,” sebutnya.
    Jenazah yang dimakamkan malam hari, ada bayi dan orang dewasa.
    Tak pernah mengalami kejadian aneh 
    Bercerita tentang kuburan, kerap dikaitkan dengan kejadian-kejadian mistis.
    Namun, Katwadi sendiri sudah belasan tahun bekerja di pemakaman, belum pernah mengalami kejadian aneh atau misterius.
    “Kalau saya sendiri belum pernah melihat atau mengalami kejadian yang aneh-aneh,” akuinya.
    Ia juga mengaku tak ada lagi rasa takut bekerja di pemakaman.
    Tapi, waktu awal-awal bekerja, Katwadi pernah merasa takut berhadapan dengan kuburan dan menguburkan jasad.
    “Waktu awal dulu iya ada rasa takut. Kalau sekarang biasa saja. Saya lebih takut anak istri tak makan,” ungkapnya.
    Katwadi juga tidak ada melakukan ritual khusus sebelum memulai pekerjaan di pemakaman.
    Selama bekerja, belum pernah juga ada permintaan yang aneh dari ahli waris atau peziarah.
    “Baca bismillah saja. Kalau permintaan yang aneh-aneh tidak ada. Justru kadang kami dikasih nasi sama buah-buahan sama peziarah,” sebutnya. 
    TPU Uka, terbagi dua. Sebagian makam umat Islam dan sebagian non-muslim.
    Selama bekerja, Katwadi pernah melakukan bongkar makam atas permintaan keluarga.
    Pihak keluarga meminta makam dibongkar untuk dipindahkan ke kampung halamannya.
    “Seingat saya ada 10 makam yang saya bongkar. Itu makam yang non-muslim saja. Dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara,” ucap Katwadi.
    Katwadi bercerita, dalam sehari pernah memakamkan belasan jenazah. Kejadian itu belum lama, tepat pada Selasa (18/11/2025) kemarin.
    “Hari Selasa kemarin yang banyak, ada 11 orang yang kami makamkan. Hari ini ada dua orang, kemarin lima orang,” sebutnya.
    Bekerja di kuburan, terkadang dipandang sebelah mata.  Tak sembarang orang yang mau bekerja di tempat ini.
    Namun, Katwadi tidak peduli dengan stigma sosial itu. Baginya, yang terpenting adalah kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi.
    Ia mengaku, sejauh ini belum pernah mendengar secara langsung suara orang yang menyepelekan pekerjaannya.
    “Kalau secara langsung belum pernah. Karena bagi saya, apa pun pekerjaan yang penting halal. Saya tidak malu, tidak akan minder. Keluarga mendukung. Saya hanya malu pekerjaan mencuri,” kata dia.
    Namun, ia mengaku anaknya pernah diejek oleh teman sekolahnya. 
    “Anak saya pernah diejek teman sekolahnya. Temannya bilang ‘bapaknya tukang gali kubur’. Tapi, anak saya jawab ‘tak apa-apa, yang penting halal’,” sebut Katwadi.
    Hampir setiap hari, Katwadi melihat jasad masuk ke liang lahat. Terkadang, usai pemakaman ia merenungkan diri sejak sambil berkata dalam hati bahwa kematian itu nyata. Tak akan bisa lagi kembali ke dunia.
    “Saya melihat kematian itu memang nyata adanya. Jadi, saya berpikir, saya harus rajin beribadah. Jangan sampai saya ‘pulang kosong’. Alhamdulillah, sejak bekerja di sini ibadah jadi meningkat, meski ada juga kadang bolong-bolong shalatnya,” aku Katwadi.
    Salah seorang rekan kerja Katwadi, Aswali Rahmat (60), bercerita bahwa pernah melihat orang datang ke kuburan untuk berobat.
    “TPU ini tak ada yang tinggal jaga di sini. Kami cuma datang bekerja ke sini. Kadang kami cek makam malam hari,” kata Aswali kepada Kompas.com.
    Suatu malam, Aswali melihat ada dua unit mobil sedan masuk ke pemakaman. Ia langsung mengejar dengan sepeda motornya untuk menanyakan maksud kedatangan orang tersebut.
    “Waktu jam 12 malam, saya lihat ada dua mobil masuk mutar-mutar. Terus berhenti dan menggali di samping makam. Mereka bawa beras kunyit dan lilin,” tuturnya.
    “Saya pikir orang mau kubur bayi. Pas saya tanya, mereka bilang mau berobat karena disuruh orang pintar. Terus saya bilang kalau mau berobat ke rumah sakit saja, lalu mereka pergi,” cerita Aswali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Tantangan Penerapan KRIS BPJS Kesehatan

    Video: Tantangan Penerapan KRIS BPJS Kesehatan

    Video: Tantangan Penerapan KRIS BPJS Kesehatan

  • Baru 89 Persen RS yang Siap Rujukan Baru BPJS Kesehatan

    Baru 89 Persen RS yang Siap Rujukan Baru BPJS Kesehatan

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan menyebut kesiapan rumah sakit untuk menerapkan sistem rujukan baru berbasis kompetensi belum 100 persen. Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, Obrin Parulian, mengatakan hingga hari ini baru 89 persen rumah sakit yang sudah melakukan sinkronisasi data sesuai standar rujukan baru.

    “Dari total 3.197 rumah sakit, sebelumnya kami mencatat 89 persen. Namun ini masih dinamis sampai penetapan nanti,” ujar Obrin dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, pemerintah masih terus membuka ruang masukan dari sejumlah pihak. Proses penyelarasan standar disebut belum final karena banyak penyesuaian yang perlu mempertimbangkan kondisi lapangan.

    “Kami masih mendengarkan masukan dari rumah sakit, bagaimana kondisi mereka, standar apa yang paling realistis diterapkan. Intinya, kebijakan ini kami susun untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” katanya.

    Obrin menjelaskan standar rujukan berbasis kompetensi mulai dirancang sejak Mei. Namun, sejumlah komponen masih harus disesuaikan karena temuan di lapangan tidak selalu sejalan dengan standar awal.

    “Contoh, ada alat tertentu yang diwajibkan, tapi ketersediaannya terbatas. Kami harus tanya ahli apakah fungsinya bisa dipenuhi dengan alat lain,” jelasnya.

    Kemenkes juga melibatkan organisasi profesi, perhimpunan rumah sakit, hingga kolegium untuk memastikan standar tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi dapat diterapkan di berbagai daerah.

    Obrin menegaskan target sinkronisasi adalah kondisi data yang ‘stabil’ mendekati 100 persen. Setelah itu, barulah kebijakan final dikeluarkan. Namun ia mengingatkan Indonesia memiliki kondisi geografis dan sumber daya berbeda-beda. Karena itu beberapa daerah, terutama wilayah terpencil seperti Papua, akan diberi kelonggaran implementasi.

    “Standarnya satu, tapi cara penerapannya tidak bisa disamaratakan. Ada rajutan khusus untuk daerah-daerah tertentu agar tetap bisa memenuhi standar tanpa membebani mereka,” jelas Obrin.

    Menurut Obrin, sebagian besar rumah sakit menyambut baik kebijakan ini. Kemenkes menggelar sosialisasi maraton ke berbagai provinsi, bertemu asosiasi rumah sakit, perhimpunan, hingga direksi rumah sakit daerah maupun swasta.

    “Ketika standar makin jelas, mereka lebih mudah memetakan apa yang harus dipenuhi. Mereka bisa melihat SDM apa yang kurang, alat apa yang dibutuhkan, atau sarpras mana yang harus ditingkatkan,” ujarnya.

    Obrin menyebut, melalui sistem rumah sakit online, fasilitas kesehatan bisa langsung mengetahui syarat apa yang belum terpenuhi untuk naik ke jenjang kompetensi tertentu.

    “Ini membuat perencanaan mereka lebih efisien,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Apa Dampak Perubahan Alur Rujukan BPJS Kesehatan ke Tarif dan Iuran?

    Apa Dampak Perubahan Alur Rujukan BPJS Kesehatan ke Tarif dan Iuran?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan tengah mempersiapkan alur rujukan baru untuk pasen peserta BPJS, sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, seberapa efisien? 

    Kementerian Kesehatan menyiapkan alur rujukan peserta BPJS berbasis kompetensi dan tidak lagi berjenjang. 

    Nantinya, pasien bisa langsung dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit yang kompetensinya sesuai dengan penyakitnya.  

    Kementerian Kesehatan mengungkapkan kebijakan tersebut bisa membuat pengeluaran pasien dan BPJS bisa lebih efisien. 

    Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Ahmad Irsan A. Moeis mengungkapkan dari pengeluaran Jaminan Sosial sendiri bisa lebih sedikit. 

    “Karena sebelumnya kami bisa lihat satu pasien bisa muncul biaya sampai 3-4 kali spending cost-nya, nah itu nanti jadi cukup sekali,” ujarnya dalam Temu Media di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Dalam perhitungannya, Kementerian Kesehatan juga melakukan rasionalisasi tarif, atau biaya yang dibayarkan ke rumah sakit. Sehingga efisiensi-efisiensi yang dilakukan bisa dialihkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke rumah sakit. 

    “Jadi efisiensi yang kita lakukan itu juga kita upayakan untuk meningkatkan kualitas layanan ke rumah sakit. Sehingga RS untuk layanan-layanan masalah kompleks selama ini diinformasikan tarifnya kurang, itu bisa lebih rasional, dan rumah sakit lebih punya motivasi lebih untuk melayani pasien JKN dengan meningkatkan kualitas layanan mutunya,” tambahnya. 

    Irsan mengungkapkan, dampak dari efisiensi tersebut menghasilkan kenaikan pembayaran tarif ke rumah sakit antara sekitar 0,64% sampai 1,69%, dibandingkan dengan data pada 2023-2024. 

    “Itu baru diperkirakan, untuk sekarang belum dapat datanya [penghematan]. Klaim itu kan dari tanggal 15 ke 15 jadi baru sebulan sehingga kita sekarang baru tarik sebulan ini seperti apa perubahan perilakunya dan dampak biayanya. Nanti kami secara reguler setiap bulan akan menyampaikan hasil evaluasinya, dan kita lihat mungkin dalam waktu 2-3 bulan kita bisa langsung dapat kira-kira berapa nanti dampak realnya,” jelas Irsan. 

    Adapun, terkait dengan kenaikan iuran BPJS dari para peserta karena perubahan alur rujukan ini, Kemenkes belum memberikan penjelasan. 

    Lebih lanjut, Irsan mengatakan, perubahan pada alur rujukan dan efisiensi yang dilakukan tadi tidak akan otomatis menghemat.

    “Tapi kan ada tarif-tarif yang diterima rumah sakit laporannya selalu kurang. Nah ini kita untuk kompleksitas yang tinggi-tinggi itu kita rasionalisasikan, sehingga rumah sakitnya tidak kurang tarifnya. Karena kalau tarif rumah sakitnya mendapatkan tarifnya kurang itu kan akan berdampak pada layanan juga,” imbuhnya.

  • Catat! Begini Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan yang Bakal Dimulai Awal 2026

    Catat! Begini Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan yang Bakal Dimulai Awal 2026

    Jakarta

    Belakangan publik ramai menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal perubahan sistem rujukan berjenjang di BPJS Kesehatan, sehingga tidak perlu pindah berulang kali ke berbagai tipe rumah sakit. Hal ini diyakini bisa meningkatkan waktu penanganan pasien, peluang kesembuhan, hingga biaya yang dikeluarkan karena tidak perlu melewati banyak rujukan.

    Regulasi tersebut sebetulnya mengacu pada transformasi kesehatan pilar kedua terkait pelayanan di rumah sakit. Dari semula RS diklasifikasikan tipe A, B, C, dan D, kini diubah berdasarkan klasifikasi kompetensi yakni paripurna, utama, madya, dasar, sesuai dengan spesialisasi-nya.

    Satu RS bisa dinyatakan paripurna dalam spesialisasi penyakit jantung, tetapi dalam penanganan kasus mata, bisa masuk klasifikasi utama, atau bahkan dasar. Bila mengacu regulasi tersebut, rujukan nantinya ditentukan fakultas kesehatan tingkat pertama (FKTP) langsung ke RS dengan klasifikasi utama di spesialisasi tertentu sesuai dengan masing-masing kasus yang ditangani.

    “Kalau di utama penuh, atau tidak tuntas pengobatannya, baru dikirim ke paripurna. Jadi kita buat maksimal satu kali pindah rumah sakit,” beber Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI Obrin Parulian dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).

    Menurut Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI Obrin Parulian, fakultas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang nantinya akan menilai pasien untuk dirujuk langsung ke RS sesuai dengan klasifikasi kompetensi.

    “Tentu perubahan ini harus diketahui oleh seluruh stakeholder kami sudah melakukan diskusi masukan umpan balik organisasi profesi kolegium asosiasi kemudian stakeholder lainnya sejak bulan Mei, standar-standar tadi ditetapkan Kemenkes dari masukan,” lanjutnya.

    “Dan sekarang sudah sampai di tahap finalisasi, harapan kita di Januari kita bisa launch,” sambung dia.

    Sebagai gambaran, Obrin mengambil contoh kasus perbandingan regulasi lama dengan rujukan baru yang akan ditetapkankan:

    Seorang ibu berusia 42 tahun datang dengan keluhan nyeri perut bawah kronis sejak beberapa bulan lalu disertai sesak napas. Bila mengacu rujukan saat ini, FKTP akan merujuk ke rumah sakit klasifikasi dasar atau tipe D dan C terdekat, di proses rujukan tersebut baru ditemukan kecurigaan massa ovarium yang mengarah ke kanker, tetapi terkendala nihilnya fasilitas onkologi ginekologi.

    Pasien kemudian kembali dirujuk ke kelas B dan obgyn menilai kasus kompleks yang membutuhkan penanganan subspesialis onkologi ginekologi juga kemoterapi lengkap. Sementara tipe RS kelas B tidak punya layanan itu, baru dirujuk kembali ke RS kelas A sehingga pasien mendapatkan pengobatan yang tuntas.

    Rujukan berjenjang semacam ini tidak akan terjadi bila melewati penilaian kualifkasi dan kompetensi RS. FKTP nantinya akan mencari rujukan ke RS yang langsung memiliki pelayanan sesuai kebutuhan pasien, minimal di tingkat utama, bila penuh dan tidak tersedia baru dilanjutkan ke paripurna.

    “Jadi perpindahannya hanya satu kali,” tegas dia.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Video: Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan Bakal Dimulai Januari 2026

    Kemenkes soal KRIS Pengganti Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan: Jadi Ada Dua Opsi

    Jakarta

    Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dr Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH Kes, menyebut kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan nantinya akan terbagi dalam dua kelas, yakni satu ruangan dengan 4 bed pasien dan satu ruangan dengan dua bed pasien.

    Sejauh ini, menurutnya hanya 5,5 persen dari sekitar tiga ribu RS yang belum memenuhi tiga hingga empat kriteria KRIS.

    “Terkait dengan kelas rawat inap standar, kan ada 12 kriteria untuk KRIS, sampai dengan per hari ini 5,5 persen yang masih warna merah atau orange, itu artinya hanya belum memenuhi satu hingga empat dari total 12 kriteria, dari 3.100 rumah sakit,” tutur dia dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).

    “Mudah-mudahan di akhir tahun sudah mampu memenuhi semua kriteria tersebut,” lanjut dia.

    Adapun beberapa kriteria yang sulit terpenuhi mencakupi pertama kelengkapan tempat tidur dengan dash call dan stop kontak di bed pasien.

    Disusul kebutuhan outlet oksigen, tirai atau hordeng yang belum berpori, lalu kamar mandi yang belum sesuai dengan standar aksesibilitas.

    “Ada beberapa RS mungkin sudah punya kamar mandinya tapi kita syaratkan pintunya cukup lebar lebih dari 90 cm karena nanti kalau kebutuhan bed ke kamar mandi itu bisa mudah,” beber dia.

    Ockti menyebut pemerintah menargetkan kesiapan seluruh RS untuk 12 kriteria setidaknya terpenuhi di akhir tahun, 12 kriteria KRIS mencakup:

    1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi

    Hal ini bertujuan agar tidak mudah menyimpan debu dan mikroorganisme yang menyebabkan transmisi serta memudahkan untuk dibersihkan.

    2. Ventilasi Udara

    Bertujuan untuk kepentingan dilusi udara (konsentrasi mikroorganisme di dalam ruangan tetap rendah sehingga mengurangi risiko transmisi).

    3. Pencahayaan Ruangan

    Bertujuan agar pasien dan petugas dapat melihat dengan jelas kegiatan yang sedang dilakukan dan menghindari bahaya. Pencahayaan juga dilakukan agar dapat menyesuaikan biologis tubuh dan siklus sirkadian (ritme circadian).

    4. Kelengkapan Tempat Tidur

    Kelengkapan ini diberikan untuk kebutuhan daya listrik alat kesehatan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan memudahkan mereka jika butuh bantuan.

    5. Nakas per Tempat Tidur

    Nakas ini bertujuan untuk menyimpan barang pribadi dari pasien yang sedang dirawat.

    6. Suhu dan Kelembaban Ruangan

    Pengaturan suhu sangat penting demi kenyamanan pasien dan petugas. Jika tidak dipenuhi dengan pengaturan suhu maka dapat mempengaruhi metabolisme tubuh.

    7. Ruang rawat dibagi berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Penyakit (Infeksi, Non Infeksi), dan ruang rawat gabung

    Hal ini dilakukan agar pasien untuk kenyamanan dan keselamatan pasien dan agar tercegah terjadinya transmisi.

    8. Kepadatan Ruang Rawat (kamar) dan Kualitas Tempat Tidur (TT)

    Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah transmisi, memudahkan pergerakan petugas dan alat kesehatan serta kebutuhan ventilasi.

    9. Tirai/Partisi Antar Tempat Tidur

    Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan pasien (privacy) dan rel yang menggantung di plafon dengan kokoh bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pasien.

    10. Kamar Mandi Dalam Ruangan Rawat Inap

    Adanya kamar mandi di dalam ruang rawat inap bertujuan untuk memudahkan akses ke kamar mandi dan menjaga kenyamanan.

    11. Kamar Mandi Sesuai Dengan Standar Aksesibilitas
    Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien.

    12. Outlet Oksigen

    Ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan oksigen pasien setiap dibutuhkan.

    “Intinya kami mengusulkan ruang rawat satu tempat tidur paling banyak empat bed dsn dua bed. Jadi ada dua opsi, 4 bed dalam satu kamar dan dua bed dalam satu kamar,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pemerintah Segera Bahas Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Karakteristik Diabetes MODY, Diabetes Tipe Langka yang Serang Usia di Bawah 25 Tahun

    Karakteristik Diabetes MODY, Diabetes Tipe Langka yang Serang Usia di Bawah 25 Tahun

    Jakarta

    Satu dari 20 pengidap diabetes terkena Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY), bentuk diabetes monogenik yang diturunkan secara genetik. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, kondisi ini kerap disalahartikan sebagai diabetes tipe 1 dan 2.

    Karenanya, penting untuk melakukan pemeriksaan profil genetik. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki tes MODY dan bisa diakses di RSCM. Dengan begitu, pasien bisa melihat pengobatan apa yang paling tepat diberikan, hanya dengan satu kali pemeriksaan.

    “Pemeriksaan ini betul-betul baru untuk mendeteksi adanya diabetes pada usia muda bahkan sebelum muncul gejalanya,” kata Dante, dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, deteksi dini memungkinkan langkah antisipasi lebih cepat dan mencegah diabetes berkembang dengan gejala lebih berat di kemudian hari.

    Panel MODY yang dikembangkan RSCM memiliki karakteristik khas karena disusun berdasarkan gen yang banyak ditemukan pada populasi Indonesia.

    “Karakter MODY itu macam-macam. Salah satu karakternya adalah gen yang khas Indonesia. Gen ini dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan tim di RSCM. Panelnya juga disusun berdasarkan gen yang paling penting pada populasi kita,” ujarnya.

    Karena itu, pemeriksaan ini dinilai lebih relevan untuk pasien usia muda di Indonesia dibanding panel standar luar negeri.

    Target pemeriksaan khusus menyasar pasien diabetes usia muda, khususnya di bawah 25 tahun, termasuk mereka yang secara klinis tidak menunjukkan gejala khas diabetes.

    “Untuk pasien diabetes tidak bergejala, secara fisik tidak tampak ada keluhan, tapi secara genetik ada kelainan,” lanjut Dante.

    Dengan mengetahui jalur genetik masing-masing pasien, pengobatan dapat diberikan secara lebih presisi. Penggunaan obat juga bisa dihindarkan dari pendekatan coba-coba, sehingga terapi lebih terstruktur dan efektif.

    Wamenkes menyebut layanan ini akan diperluas agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui jejaring rumah sakit pendidikan dan layanan spesialis.

    Bisa Dicover BPJS?

    “Soal pembiayaan, untuk BPJS Kesehatan memang belum masuk. Tapi nanti akan dipelajari, tergantung jumlah kasusnya,” kata Dante.

    Meski begitu, biaya pemeriksaan kini jauh lebih terjangkau dibanding jika sampel harus dikirim ke luar negeri.

    “Harganya sekitar Rp 4 juta. Ini tidak mahal dibandingkan bila harus periksa ke luar negeri. Di sana biaya pemeriksaan, pengiriman sampel, perjalanan, dan lainnya jauh lebih tinggi,” tutur Dante.

    Fenomena meningkatnya diabetes pada usia muda membuat layanan diagnosis genetik diperlukan untuk mengidentifikasi jenis diabetes langka, termasuk MODY. Diperkirakan satu dari 20 pengidap diabetes berpotensi memiliki MODY, yang kerap salah didiagnosis sebagai diabetes tipe 1 atau tipe 2.

    “Dulu banyak pasien yang diberikan insulin karena diduga diabetes melitus tipe 1, tetapi belakangan teridentifikasi bukan tipe tersebut. Artinya, pengobatannya bisa kurang tepat,” ujar Dante.

    Ciri-ciri kemungkinan terkena Diabetes MODY:

    Diabetes muncul sejak muda kurang dari usia 25 tahun

    Banyak anggota keluarga mengidap diabetesBerat badan ideal atau tidak memiliki ciri khas diabetes tipe 2Gula darah cenderung stabil dari waktu ke waktuAda tanda khas, seperti masalah ginjal, lahir besaar, atau riwayat gula rendah saat bayi.Bagi mereka yang memiliki kondisi tersebut, disarankan untuk mengikuti tes MODY.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Warga Australia yang ke Dokter Menurun di Tengah Naiknya Harga Kebutuhan

    Warga Australia yang ke Dokter Menurun di Tengah Naiknya Harga Kebutuhan

    Data Medicare, sejenis asuransi BPJS di Australia, yang dipublikasikan diam-diam secara daring menunjukkan ‘bulk-billing’ tetap stagnan, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu meskipun miliaran dolar telah digelontorkan ke dalam skema tersebut.

    ‘Bulk-billing’ adalah sistem penagihan langsung ke subsidi kesehatan dari pemerintah Australia untuk warganya.

    Dalam skema tersebut, jika biaya konsultasi dokter tidak melebihi batas subsidi ini, pasien tidak harus membayar apa-apa. Namun jika biayanya melebihi batas subsidi, pasien harus tetap membayar sisanya.

    Menurut data untuk kuartal Juli hingga September tahun ini, tarif ‘bulk-billing’ berada di angka 77,6 persen, sama persis dengan tahun lalu.

    Sementara itu, total layanan dokter umum selama periode tersebut dibandingkan tahun sebelumnya turun sekitar 10.000 per hari.

    Biaya rata-rata yang harus ditanggung pasien meningkat dari sekitar A$4 (Rp43 ribu) menjadi A$50,49 (Rp544 ribu).

    Menteri Kesehatan dari Partai Liberal Australia, Anne Ruston, mengatakan ini akan berdampak pada sistem rumah sakit.

    “Meskipun ada investasi besar di sini, kami hanya melihat sedikit perubahan pada tarif, yang berarti kami tahu warga menghindari konsultasi dokter karena mereka tidak mampu,” kata Senator Ruston.

    “Berdasarkan data hari ini, 10.000 konsultasi berkurang setiap hari. Itu berarti ada 10.000 [layanan untuk] orang yang berpotensi sakit parah sebelum mereka mendapatkan layanan kesehatan, sementara kita tahu unit gawat darurat rumah sakit kita berada di bawah tekanan yang luar biasa.”

    Menteri Kesehatan Mark Butler mengatakan ia memperkirakan angka tersebut akan segera meningkat seiring dimulainya Insentif ‘Bulk-billing’ baru pemerintah bulan ini.

    “Sudah lebih dari 1.000 klinik yang menggunakan sistem penagihan campuran telah mengindikasikan mereka akan beralih praktik menjadi layanan ‘bulk-billing’ sepenuhnya.

    “Ini menambah 1.600 praktik dokter umum yang saat ini sepenuhnya menggunakan sistem tersebut dan lebih dari 2.600 praktik diperkirakan akan sepenuhnya menggunakan sistem ini di seluruh negeri,” bunyi pernyataan Mark.

    “Kami tahu investasi ini akan berhasil, karena telah berhasil bagi pasien; insentif ini sudah berlaku untuk pensiunan, pemegang kartu konsesi, dan keluarga dengan anak-anak.”

    ‘Bulk-billing’ masih jauh di bawah tingkat sebelum COVID

    Pada tahun 2023, pemerintah federal Australia mengalokasikan dana sebesar A$3,5 miliar untuk melipatgandakan insentif bagi dokter untuk memeriksa anak-anak dan pemegang kartu konsesi tanpa membebankan biaya langsung.

    Meskipun hal tersebut menahan penurunan angka ‘bulk-billing’ dan membawa sedikit perbaikan, tampaknya angka tersebut kembali stagnan.

    Data 12 bulan terakhir menunjukkan angka ‘bulk-billing’ naik sebesar 1,7 persen sejak pembayaran insentif tiga kali lipat dimulai pada November 2023, menjadi 77,9 persen pada bulan September.

    Namun, angka tersebut masih jauh di bawah titik tertinggi era COVID sebesar 89,2 persen, atau bahkan tingkat sebelum COVID sebesar 85,2 persen.

    Pada pemilihan umum federal, pemerintah menjanjikan langkah baru yang diklaim akan menaikkan kembali level ‘bulk-billing’ menjadi sekitar 90 persen pada tahun 2030.

    Pendanaan tersebut dengan cepat diimbangi oleh pihak oposisi, tetapi Koalisi dan Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) pada saat itu skeptis apakah langkah tersebut dapat berhasil mendongkrak subsidi bagi pasien.

    Skema tersebut mulai berlaku awal bulan ini.

    Senator Mark ingin warga Australia mendapatkan akses yang terjangkau dan tepat waktu ke dokter umum.

    Namun ia tetap khawatir warga Australia akan terus menghindari konsultasi dokter karena tidak mampu membayar.

    “Biaya yang harus dikeluarkan individu sendiri terus meningkat, kami dikabarkan biaya tersebut hanya akan semakin mahal di masa depan,” katanya.

    “Perdana menteri dan pemerintah terus berbohong kepada warga Australia tentang biaya kunjungan ke dokter mereka. Perdana menteri tahu sangat tidak benar adanya ketika Anda pergi ke dokter, yang Anda butuhkan hanyalah kartu Medicare Anda.”

    Namun, RACGP mencatat data Biro Statistik Australia terkini yang menunjukkan jumlah pasien yang melaporkan kunjungan ke dokter umum karena biaya, turun dari 8,8 persen menjadi 7,7 persen.

    Butuh bertahun-tahun untuk terealisasi

    Pejabat departemen kesehatan mengatakan pasien mungkin tidak akan merasakan manfaat dari skema Medicare tersebut selama sekitar empat tahun, karena dokter umum membutuhkan waktu untuk menyesuaikan model bisnis mereka.

    Para pejabat juga memperingatkan mereka memperkirakan biaya rata-rata yang harus ditanggung mandiri oleh mereka yang tidak tergabung dengan skema ‘bulk-billing’ akan bertambah.

    Laporan tahunan Departemen Kesehatan Australia, yang dirilis bulan ini, mengakui target utama lebih dari 90 persen warga Australia yang mengakses layanan Jadwal Manfaat Medicare, termasuk ‘bulk-billing’, tidak tercapai.

    “Penurunan tarif penagihan massal dan kenaikan biaya langsung, ditambah dengan bertambahnya tekanan biaya hidup, telah menimbulkan hambatan bagi beberapa pasien ketika mencoba mengakses perawatan yang mereka butuhkan,” catat laporan tahunan tersebut.

    “Sejak November 2023, tarif penagihan ‘bulk-billing’ dokter umum mulai stabil dan meningkat. Kinerja terhadap target diperkirakan akan membaik seiring dengan peningkatan tarif penagihan massal dokter umum.”

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

    Tonton juga video “70 Sekolah di Australia Ditutup gegara Khawatir soal Asbes”

  • 5
                    
                        Tukang Servis KTP Kilat di Tangerang: 30 Menit Tanpa Birokrasi Rumit
                        Megapolitan

    5 Tukang Servis KTP Kilat di Tangerang: 30 Menit Tanpa Birokrasi Rumit Megapolitan

    Tukang Servis KTP Kilat di Tangerang: 30 Menit Tanpa Birokrasi Rumit
    Tim Redaksi

    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Saat sebagian orang kesulitan menghadapi antrean panjang dan birokrasi yang berbelit-belit untuk mengurus KTP, Syarif (47) menghadirkan solusi cepat dari trotoar Jalan Irigasi Sipon, Cibodas, Kota Tangerang.
    Dengan meja kecil dan peralatan sederhana, ia menawarkan layanan
    servis KTP
    yang cepat, rapi, dan aman, membantu warga memperbaiki kartu identitas rusak tanpa mengubah data asli.
    Di bawah payung lipat, Syarif menata botol minyak telon, potongan lap, ponsel, dan beberapa lembar pelapis anti-gores.
    Dengan hati-hati, ia menggosok KTP pelanggan, tangan kiri menahan kartu agar tak bergeser, tangan kanan membersihkan noda di lapisan plastik.
    “Duduk dulu. Tiga puluh menit jadi,” ujar Syarif saat ditemui
    Kompas.com.
    Bagi warga yang harus segera mengurus bank, BPJS, sekolah anak, atau sekadar membuktikan identitas diri, layanan cepat seperti yang dijalankan Syarif menjadi penyelamat.
    Sebelum membuka jasa ini pada 2019, Syarif bekerja sebagai satpam. Namun, seiring usia yang menua, ia memutuskan banting setir dan membuka usaha sendiri.
    “Umur sudah agak sedikit tualah ya. Jadi saya pikir, mending buka usaha saja,” kata dia.
    Awalnya, ia hanya ingin membantu warga sekitar memperbaiki KTP rusak. Tak disangka, permintaan meluas karena hasil kerjanya cepat, rapi, dan terpercaya.
    “Yang penting kami tidak mengubah data, foto dari Dukcapil langsung, front sesuai KTP. Kita cuma perbaiki yang rusak,” jelasnya.
    Keahlian Syarif dipelajari secara otodidak. Bermodal Rp 10 juta, ia belajar melalui internet, menonton tutorial di Google dan YouTube, dari mengekstrak data foto dari chip, mencetak ulang, hingga melapisi kartu.
    “Perpindahan dari komputer ke handphone saja, saya belajar tiga hari,” imbuhnya.
    Syarif hanya bisa memperbaiki KTP yang chip-nya masih terbaca. Tak sedikit yang datang dengan KTP tidak terbaca, padahal harus digunakan untuk keperluan mendesak.
    Jika chip rusak, ia menyarankan warga kembali ke kecamatan. Hal ini dilakukan agar menghindari kesalahpahaman warga yang mengira dirinya membuat KTP palsu.
    Keamanan data menjadi prioritas Syarif. Ia selalu menunjukkan chip KTP kepada pelanggan dan menjelaskan proses pengerjaan untuk memastikan tidak ada pengubahan data.  Setelah selesai, semua data dihapus dari perangkat.
    “Banyak sebenarnya data orang yang saya pegang, tapi saya enggak mau pakai. Ini amanah. Saya enggak mau mengkotori usaha saya sendiri,” kata dia.
    Usahanya kini berkembang pesat. Selain cabang di Curug dan Pasir Rantu, Jakarta, Syarif membuka beberapa titik layanan lain di Jabodetabek.
    Dalam sehari, Syarif bisa memperbaiki empat hingga sepuluh KTP pelanggan yang datang ke lapaknya.  Ia melatih sendiri karyawan agar mandiri.
    “Yang penting mau belajar,” ujar dia.
    Pendapatan hariannya berkisar Rp 400.000 saat sepi, dan bisa mencapai Rp 10 juta per bulan jika ramai.
    Tarif layanannya mulai Rp 15.000 untuk antigores, servis foto dan tulisan Rp 70.000, servis full daerah Rp 150.000, dan servis full Jabodetabek Rp 100.000.
    Bagi Syarif, pekerjaan yang dijalaninya bukan sekadar untuk mencari nafkah tetapi juga bisa memberi kepuasan tersendiri. Ia merasa sedang membantu orang-orang yang kesulitan menghadapi birokrasi.
    “Dulu saya ngalamin sendiri betapa susahnya urus birokrasi. Jadi kalau sekarang bisa bantu orang, ya saya kerjain,” ucap Syarif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.