Kementrian Lembaga: BPJS

Torehkan Kinerja Keuangan Positif, BPJS Kesehatan Raih Top Insurance Award

Jakarta: BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Top Insurance Award 2025 dari Majalah Iconomic. Penghargaan ini diberikan atas dasar kinerja keuangan yang solid, transparan, dan tumbuh secara berkelanjutan sepanjang tahun buku 2024.

Penghargaan ini diserahkan pada acara Indonesia Economic & Business Forum 2025 dan diterima langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa (27/05/2025).

Penilaian dalam penghargaan ini didasarkan pada kajian mendalam terhadap laporan keuangan, serta rasio keuangan penting seperti solvabilitas, likuiditas dll. Seluruh data ini dinilai untuk memberikan wawasan menyeluruh tentang kesehatan keuangan organisasi.

Sejak pertama kali beroperasi pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan secara konsisten meraih predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) selama 11 tahun berturut-turut. Predikat ini mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan tinggi terhadap prinsip-prinsip pelaporan keuangan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan BPJS Kesehatan, dan menjadi bukti nyata bahwa institusi publik pun mampu bersaing dalam hal pengelolaan keuangan yang sehat.

”Kami berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan finansial Dana Jaminan Kesehatan (DJS) Kesehatan, demi memastikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ghufron.

BPJS Kesehatan berhasil menunjukkan keunggulan dengan capaian kinerja keuangan yang positif. Sepanjang tahun 2024, BPJS Kesehatan mencatatkan posisi aset bersih yang sehat, mencerminkan tata kelola dan pengelolaan dana yang efektif serta berorientasi jangka panjang.

Pada 31 Desember 2024, aset neto DJS Kesehatan saat ini Rp 49,52 triliun. Kondisi keuangan DJS Kesehatan masih dalam posisi “Sehat” sesuai dengan ketentuan, yaitu aset bersih telah mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 3,40 bulan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, aset DJS dikatakan sehat apabila mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk sedikitnya 1,5 bulan ke depan, atau paling banyak enam bulan ke depan.

Founder dan CEO The Iconomics, Bram S. Putro mengungkapkan penilaian penghargaan ini dilakukan dengan bobot 60% untuk Rank Financial Indicator, yaitu performa keuangan aktual dalam satu kelompok industri, dan 40% untuk Rank Financial Growth Indicator, yaitu capaian pertumbuhan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil penilaian tersebut kemudian dibandingkan antar perusahaan atau institusi dalam kategori masing-masing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

28/05/2025 05:57
DPMPTSP Hadirkan Gerai Pelayanan Publik di Bogor Barat, Warga Tak Perlu Lagi ke Cibinong

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meresmikan Gerai Pelayanan Publik (GPP).

Program pelayanan berbasis digital itu diterapkan di wilayah Bogor Barat. Hal itu sebagai upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Irwan Purnawan mengatakan, masyarakat Bogor Barat kini tak perlu lagi datang ke Cibinong untuk mengurus perizinan maupun dokumen lainya.

Mereka cukup datang ke lobby Gedung RSUD Leuwiliang di Gedung E. Disana, ada beberapa sektor pelayanan yang akan dilayani petugas.

BACA JUGA: Bogor Selatan Jadi Fokus Pembangunan: Jalan Lingkar, Wisata, hingga Penataan Sampah

“GPP ini sesuai dengan roadmap dan arahan pimpinan Bupati mengamanatkan bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (27/5).

Adapun pelayanan yang dilayani yaitu dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Identitas anak.

Kemudian, ada juga layanan perpajakan semacam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun konsultasi perpajakan daerah.

“Ada juga pelayanan, misalnya pelaku usaha memperkejakan karyawan, punya anak buah yang belum didaftarkan ke BPJS,” ucapnya.

“Nah disana juga ada pelayanan BPJS ketenagakerjaan, kemudian DPMPTSP juga membuka layanan pendaftaran nomor induk berusaha (NIB),” sambungnya.

Ia melanjutkan, meski pelayanan sudah berbasis digital, GPP itu sebagai cara dari Pemkab Bogor untuk menjemput bola dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

BACA JUGA:

“Nah kita tahu bahwa pelayanan perizinan sudah berbasis teknologi, tapi kita juga mampu bahwa Kabupaten Bogor ini cukup luas, sehingga kita harus mendekatkan pelayanan. Kita bantu masyarakat yang akan mengurus perizinan,” imbuhnya.

Irwan berharap, adanya GPP itu dapat memberikan pendekatan pelayanan yang lebih optimal.

“Masyarakat juga jadi banyak terbantu karena di samping pelayanan itu ada di pelayanan SKPD yang lain nanti kita akan kembangkan terus di gerai ini kita buka kesempatan kepada instansi yang lain untuk bergabung,” pungkasnya.

27/05/2025 19:49
Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah dalam memberikan paket stimulus yang cenderung menyasar masyarakat kelas bawah pada kuartal II/2025 dinilai tepat untuk menjaga daya beli kelompok tersebut di tengah risiko perlambatan ekonomi.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menuturkan bahwa stimulus yang akan digelontorkan pemerintah pada kuartal II/2025 secara eksplisit menyasar masyarakat kelas bawah, seperti diskon tarif listrik untuk pelanggan

Dia menuturkan, stimulus-stimulus tersebut bertujuan menjaga daya beli segmen yang paling rentan terhadap gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini mengingat tingkat inflasi tetap terjaga rendah di 1,95% (year on year/YoY) tetapi komponen administered price dan harga emas mendorong tekanan harga.

“Langkah ini dinilai tepat secara sosial dan politis karena menjangkau mayoritas rumah tangga yang terdampak perlambatan ekonomi dan melemahnya konsumsi barang tahan lama di segmen bawah,” kata Josua saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, kelompok berpengeluaran rendah pada kisaran Rp1 juta—2 juta justru mengalami penurunan optimisme. Dengan demikian, dia menilai stimulus tersebut dapat menopang sisi permintaan agregat, khususnya pada sektor-sektor seperti makanan, transportasi, dan energi.

Meski demikian, Josua menilai pemberian stimulus ini hanya akan memberikan efeknya yang terbatas terhadap percepatan pertumbuhan secara agregat. Dia mengatakan, langkah tersebut perlu didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah dan investasi swasta yang lebih agresif.

Sementara itu, berkurangnya insentif yang akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah berpotensi melemahkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan. Konsumen kelas menengah, dengan pengeluaran Rp3 juta—5 juta memiliki peran penting dalam pengeluaran barang tahan lama, transportasi, dan rekreasi.

Dia mengatakan, saat ini keyakinan konsumen kelas menengah secara keseluruhan tetap tinggi pada level 121,7. Josua mengatakan, kelompok berpengeluaran Rp4,1 juta—5 juta mencatatkan IKE dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama tertinggi, menandakan daya belinya cukup kuat dan sensitif terhadap stimulus.

Namun, pelemahan stimulus untuk segmen menengah dapat memperlambat pemulihan konsumsi barang non-esensial seperti elektronik, perabot rumah tangga, dan rekreasi, yang telah menunjukkan tren penurunan berdasarkan survei penjualan eceran BI. Beberapa daerah bahkan mencatat kontraksi IPR (indeks penjualan ritel) tahunan di atas 10%.

“Ketika konsumsi menengah melemah, multiplier effect terhadap sektor industri, jasa, dan investasi ikut teredam. Ini bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDB dari sisi permintaan, khususnya dalam komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan sektor-sektor konsumsi yang padat karya,” jelas Josua.

Josua melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025 menjadi semakin menantang jika kebijakan fiskal tidak sepenuhnya bersifat ekspansif atau hanya terbatas pada segmen terbawah. Dia pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 pada kisaran 4,8%.

Josua menuturkan, tanpa dorongan yang cukup dari kelas menengah—yang daya konsumsinya lebih besar dalam nominal dan berperan penting dalam sektor jasa dan manufaktur ringan—kontribusi terhadap pertumbuhan bisa tidak optimal. Apalagi, realisasi belanja negara hingga April 2025 masih relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan potensi pelemahan permintaan agregat dari sisi pemerintah.

Lebih jauh, tekanan eksternal seperti kebijakan tarif Trump yang menurunkan permintaan ekspor Indonesia juga mempersempit ruang pertumbuhan dari sisi eksternal, sehingga beban mendorong pertumbuhan semakin bertumpu pada konsumsi domestik.

“Tanpa peran aktif kelas menengah dan pelaku usaha yang biasa disasar lewat stimulus fiskal menengah, misalnya pemotongan PPh 21, insentif konsumsi kredit, maka proyeksi 5% menjadi terlalu optimistis kecuali didukung oleh akselerasi belanja modal publik dan pemulihan ekspor jasa,” ujarnya.

Stimulus Pemerintah

Sebagai informasi, Pemerintah telah mengummkan sejumlah paket stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat pada kuartal II/2025. Gelontoran stimulus ini seiring dengan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 pada kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, stimulus Ekonomi kuartal II/2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) lalu yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait.

“Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar pria yang akrab disapa Susi itu dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

Susi mengatakan, pemerintah menyiapkan 6 paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal II/2025.

Berikut rincian stimulus ekonomi terbaru:

1. Diskon Transportasi

Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025) antara lain:

Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

Penerapan Program oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN.

2. Diskon Tarif Tol

Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025).
Skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.
Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

3. Diskon Tarif Listrik

Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA)
Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari—Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025)
Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

Tambahan Kartu Sembako Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan
Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM
Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)

5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000 per bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)
Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025
Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer)

6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026)
Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

27/05/2025 19:33
Jakut salurkan bantuan bagi penyintas kebakaran di Pademangan

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara menyalurkan bantuan bagi penyintas kebakaran di Gang E, RT 06/06, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan.

Kebakaran itu mengakibatkan satu keluarga yang terdiri dari ayah berinisial S (50) dan anak S (22) dan diikuti sang ibu R (45) yang ikut berpulang beberapa hari berikutnya.

“Atas nama pribadi dan Pemkot Jakarta Utara, kami juga mengucapkan duka cita mendalam kepada warga yang wafat dalam musibah kebakaran ini,” kata Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat saat menyerahkan bantuan di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya musibah kebakaran tersebut dan mendoakan keluarga penyintas kebakaran tetap bisa tabah dan semangat menjalani kehidupan.

Dia menyerahkan bantuan dari Baznas Bazis berupa santunan bagi penyintas kebakaran senilai Rp5 juta dan dua bantuan bedah rumah.

Sedangkan dari BPJS Ketenagakerjaan berupa santunan jaminan kematian senilai Rp42 juta serta santunan jaminan kematian dan beasiswa senilai Rp147 juta.

“Kami doakan anak dari almarhum, Muhammad Ichsanul Azzam menjadi orang sukses. Dapat mengangkat derajat dan martabat almarhum kedua orang tua,” kata dia.

Sementara itu, penyintas kebakaran Muhammad Ichsanul Azzam menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan berupa santunan dan bedah rumah.

Ia mengatakan, kejadian kebakaran terjadi pada 8 Mei 2025 sekitar pukul 03.30 WIB yang diduga akibat kebocoran tabung gas.

Akibat kebakaran tersebut dirinya kehilangan sosok ayah, ibu dan kakak perempuannya.

“Saat ini saya tinggal berdua dengan adik saya. Semoga bantuan ini bisa untuk memenuhi kebutuhan saya ke depan,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/05/2025 18:33
100 Hari Kerja, Mbak Wali Luncurkan 11 Program Strategis untuk Wujudkan Kota Kediri MAPAN

Kediri (beritajatim.com) – Tepat di momentum 100 hari kerjanya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan wakilnya KH Qowimuddin Thoha meluncurkan 11 program strategis yang menjadi tonggak awal perwujudan Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN).

Peluncuran ini dimulai dengan Apel 112 Lapor Mbak Wali di depan Balai Kota Kediri, yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah.

Dari pelayanan masyarakat hingga pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, seluruh program tersebut dirancang agar menyentuh langsung kebutuhan warga. Di antaranya, ada layanan mobil pelayanan masyarakat, ATM beras untuk ketahanan pangan, serta pemberian beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, hingga kader kesehatan.

“Capaian 100 hari kerja ini tentulah bukan akhir dari segala upaya yang telah kita lakukan, ke depan kita memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik, berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Vinanda Prameswati.

Melalui visi Sapta Cita, Pemkot Kediri berupaya merealisasikan sejumlah program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga. Di bidang sosial dan kesejahteraan, insentif untuk RT/RW, tenaga pendidikan formal dan nonformal, kader kesehatan, serta Tim Reaksi Cepat (TRC) ditingkatkan. Jaminan kesehatan gratis dan ATM Beras menjadi bagian dari upaya mewujudkan Program Merata.

Di sektor ekonomi, diluncurkan Dana Bergulir Kredit Usaha Masyarakat Profesional Aman dan Nyaman (KUMAPAN), serta pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih. UMKM dan toko modern juga diberi wadah dalam program Produk Kota Kediri Mapan (PRIMA).

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemkot menghadirkan BOSDA MAPAN bagi siswa kurang mampu, serta beasiswa S1, S2, dan S3 bagi warga berprestasi dan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Guru PAUD pun mendapat perhatian dengan program beasiswa khusus.

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meluncurkan 11 program strategis

Identitas budaya juga diangkat melalui peluncuran pakaian khas Busana Panji dan Busana Galuh dalam program Kediri City Tourism (D’CITO). Di bidang digitalisasi dan layanan publik, hadir inovasi seperti “Lapor Mbak Wali 112” dan program All In kecamatan untuk pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan.

Pelayanan kesehatan diperluas dengan menjalin kerja sama rumah sakit non-JKN, seperti Rumah Sakit Bhayangkara, guna menjangkau layanan yang belum tercover oleh BPJS. Program CSR Green House dari Bank Jatim juga dihadirkan di tiga kelurahan sebagai bagian dari penguatan ketahanan lingkungan dan pangan.

“Tidak ada kata puas, agar kami terus berbenah untuk mewujudkan Kota Kediri lebih baik dan lebih MAPAN lagi. Kami yakin dengan sinergi dan kekompakan seluruh pihak cita-cita Kota Kediri dapat terwujud,” kata Vinanda menegaskan komitmennya.

Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan akan terus menjadi prioritas ke depan.

“Kita lakukan mulai dari peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kami ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Kediri. Kami yakin dukungan masyarakat sangat penting bagi kesuksesan program-program Kota Kediri,” tegasnya. [nm/ted]

27/05/2025 16:49
4 Cara Bijak Kelola Gaji UMR agar Tak Cepat Ludes di Akhir Bulan

Jakarta –

Akhir bulan merupakan tanggal yang dinanti-nantikan oleh sebagian besar pekerja, khususnya di ibu kota. Di samping itu, ada yang mendapatkan penghasilan setara upah minimum regional (UMR) atau sering disebut pas-pasan. Jangankan menyisihkan uang untuk menabung masa depan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang pun sulit dilakukan.

Di tengah gejolak ekonomi saat ini, harga kebutuhan pokok yang terus naik, kebutuhan tak terduga, hingga tagihan bulanan yang membengkak, menuntut Anda untuk bijak dalam mengatur keuangan.

Di akhir bulan ini, detikers bisa memanfaatkan gaji UMR agar tidak cepat ludes begitu saja. Berikut 4 cara bijaknya:

1. Terapkan Gaya Hidup Frugal

Frugal living atau gaya hidup frugal tidak sama dengan pelit terhadap diri sendiri yang membuat menderita. Namun, gaya hidup frugal bertujuan untuk mencapai tujuan finansial.

Mereka yang menerapkan gaya hidup frugal harus mengedepankan apa yang menjadi tujuan jangka pendek dan panjangnya, dan memotong pengeluaran yang kiranya relevan dalam hidup. Alhasil, mereka terlihat lebih hemat.

Meskipun hemat, tidaklah salah menabung atau menggunakan uang yang kita miliki untuk hal yang kita sukai asalkan sesuai porsinya. Alokasikan saja uang maksimal 10% dari gaji per bulan untuk membeli atau melakukan hal yang disukai agar kedepannya, bisa kembali semangat bekerja.

2. Sisihkan Dana Darurat

Salah satu kesalahan terbesar saat mengelola gaji UMR adalah mengabaikan dana darurat. Padahal, dana ini sangat penting untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya.

Idealnya, dana darurat minimal sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Memang sulit membangun dana darurat dari gaji pas-pasan, tapi tidak mustahil jika dilakukan sedikit demi sedikit.

Misalnya, mulai dengan menyisihkan Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu setiap bulan. Selain dana darurat, mulailah berpikir untuk berinvestasi, meskipun dalam jumlah kecil.

3. Buat Anggaran Bulanan

Buatlah daftar kebutuhan bulanan mulai dari yang paling vital seperti makanan, tempat tinggal, listrik, air, transportasi, hingga cicilan pokok. Setelah itu, buat anggaran pengeluaran yang realistis berdasarkan pemasukan.

Gunakan metode 50/30/20 sebagai acuan sederhana, yakni 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan/hiburan, 20% untuk tabungan atau investasi. Pada kondisi ekonomi sulit seperti ini, proporsi metode tersebut bisa disesuaikan, misalnya meningkatkan porsi kebutuhan pokok hingga 60% atau lebih, dan mengurangi porsi keinginan.

Penting untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran sekecil apa pun, agar kita sadar ke mana uang mengalir setiap bulannya.

4. Manfaatkan Diskon Saat Belanja

Salah satu cara agar bisa hemat meski gaji setara UMR adalah dengan memanfaatkan diskon saat belanja. Di momen gajian kali ini, DANA menghadirkan promo Traktiran Gajian mulai 25 Mei-1 Juni 2025.

Pengguna bisa memanfaatkan berbagai promo belanja bulanan, top up games hingga bahkan tagihan bulanan sekalipun. Jadi, masih bisa self reward tanpa boncos.

Di momen DANA Traktiran Gajian ini, DANA menghadirkan berbagai promo menarik. Berikut detailnya:

– Voucher DANA Deals diskon s/d 75%.

– Scan DANA QRIS cashback Rp 10 ribu di Alfamart, Alfamidi, Superindo, Sour Sally dan Watsons.

– Top up DANA Games dapat Voucher Rpv7.500, diskon 20% Voucher VCGamers &; Tokogame di DANA Deals, token di Mgames diskon 20% dan hadiah s/d Rp 1 juta di Goama.

– Belanja online di Alfagift, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop dapat diskon s/d Rp 145 ribu.

– Bayar tagihan (air, internet, cicilan dan BPJS) diskon Rp5.000 di DANA.

– Klaim Voucher Rp20Rb di Google Play Zone dapat Saldo DANA Rp 4.500.

Jangan sampai ketinggalan karena program Traktiran Gajian ini berlangsung pada 25 Mei-1 Juni saja, lho. Yuk segera update aplikasi DANA ke versi terbaru dan dapatkan promonya, sekarang!

(hnu/ega)

27/05/2025 15:46
Bantuan Subsidi Upah Rp 300.000, Cek Syarat & Penerimanya

Jakarta –

Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 150 ribu/bulan selama Juni-Juli 2025. Bantuan akan disalurkan satu kali atau sekaligus pada Juni 2025 sebesar Rp 300 ribu.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bantuan akan diberikan untuk sekitar 17 juta pekerja. Syaratnya, mereka yang menerima memiliki gaji sampai Rp 3,5 juta/bulan.

“Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 150.000/bulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

Selain itu, BSU juga akan diberikan kepada guru honorer dengan jumlah 3,4 juta orang. Lebih lanjut penerapan bantuan ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk pekerja), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Agama (untuk guru honorer).

“3,4 juta guru honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025). BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025,” jelas Susiwijono.

Rencana pemberian stimulus ini telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, serta Pimpinan/Perwakilan kementerian dan lembaga.

“Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono.

(aid/hns)

27/05/2025 15:39
Gaji di Bawah Rp3,5 Juta? Siap-Siap Dapat Subsidi Gaji Rp300 Ribu Mulai Juni 2025!

Jakarta: Kabar gembira bagi para pekerja dan guru honorer! Pemerintah akan kembali mengucurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode Juni-Juli 2025.

Besarannya adalah Rp150.000 per bulan, dan akan dicairkan langsung sekaligus Rp300.000 pada bulan Juni.

“Stimulus ekonomi kuartal II-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri pada Jumat, 23 Mei 2025, yang dipimpin Menko Perekonomian dan dihadiri menteri, wakil menteri, serta pimpinan K/L terkait. Semua program akan mulai diterapkan pada 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dilansir Antara, Selasa, 27 Mei 2025.

Siapa yang berhak dapat BSU?
– 17 juta pekerja aktif yang bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau sesuai dengan UMP/UMK daerah masing-masing.
– 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

Program ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi, terutama pada masa libur sekolah dan peningkatan konsumsi.

Kapan dan bagaimana BSU dicairkan?
BSU akan disalurkan sekali pencairan langsung pada Juni 2025, mencakup dua bulan sekaligus (Juni-Juli).

Program ini akan dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (untuk penyaluran kepada pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama (untuk penyaluran kepada guru honorer)

Pemerintah juga akan memastikan proses penyaluran akan dilakukan tanpa ribet, dan langsung masuk rekening penerima yang memenuhi syarat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

27/05/2025 15:27
Pemkab Bojonegoro Daftarkan 157 Ribu KK Miskin ke BPJS Ketenagakerjaan, Program Santunan Duka Di-upgrade

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 157.058 kepala keluarga (KK) miskin di Kabupaten Bojonegoro resmi didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Langkah ini menjadi bentuk transformasi dari program santunan duka yang sebelumnya diterapkan.

Program ini menyasar pekerja rentan dan warga kurang mampu yang belum terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama dari kalangan non formal. Data peserta diambil dari Damisda (Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah), P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

“Program santunan duka kita upgrade menjadi perlindungan jaminan sosial. Dasar hukumnya jelas, manfaatnya lebih besar. Jika terjadi risiko, ahli waris bisa menerima hingga Rp42 juta dan beasiswa untuk dua anak,” jelas Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Senin (26/5/2025).

Program tersebut baru disosialisasikan kepada seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. Pemkab menekankan pentingnya peran desa dalam menyampaikan informasi dan meluruskan persepsi masyarakat.

“Ini bukan penghapusan, tapi penyempurnaan program agar lebih efektif dan berkelanjutan. Kami minta Kepala Desa aktif memastikan data warganya sesuai,” tambah Wakil Bupati Nurul Azizah.

Program ini diharapkan tak hanya memberikan perlindungan kerja, tetapi juga menjadi intervensi sosial yang berdampak pada sektor ekonomi dan pendidikan masyarakat miskin Bojonegoro. [lus/kun]

27/05/2025 14:00
Korban PHK Diprediksi Tembus 280 Ribu, Buruh Buka Suara

Jakarta –

Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan memprediksi jumlah PHK tahun 2025 akan tembus 280 ribu orang. Hal ini seiring dengan kenaikan angka PHK dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi meyakini prediksi tersebut kemungkinan besar akan terjadi. Apalagi jika pemerintah tidak turun tangan menyelamatkan industri padat karya dalam negeri.

“Saya meyakini 80% akan terjadi, jika kemudian pabrik-pabrik khususnya yang padat karya, yang produsen barang-barang untuk konsumsi masyarakat Indonesia, yang lokal oriented tidak diselamatkan,” katanya kepada detikcom, Kamis (27/5/2025).

Menurut Ristadi, untuk menyelamatkan industri padat karya maka perlu mengamankan pasar dalam negeri. Caranya dengan membatasi barang-barang impor yang harganya lebih murah agar tidak membanjiri pasar dalam negeri.

Ia juga menyoroti penurunan daya beli masyarakat yang berpotensi memperburuk keadaan. Dengan daya beli yang turun maka penyerapan barang dari industri juga menurun.

“Kemudian artinya kalau daya beli masyarakat turun maka konsumsi turun, kemudian penyerapan barang-barang juga akan turun. Itu akhirnya artinya produktivitas perusahaan juga akan turun. Dan produktivitas perusahaan turun, maka melakukan efisiensi,” bebernya.

Menurut Ristadi, penurunan daya beli masyarakat diakui oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya 6 paket kebijakan yang mencakup diskon transportasi, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, bantuan pangan, bantuan subsidi upah, hingga perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja.

“Pemerintah kemarin memberikan enam paket subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah untuk menaikkan daya beli masyarakat, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Artinya pemerintah mengakui situasi-situasi ini. Dan jika ini tidak kemudian bisa kembali normal, maka prediksi dari BPJS akan terjadi PHK kurang lebih sekitar 280 ribu pekerja,” beber Ristadi.

Ristadi juga menyinggung tutupnya sejumlah pabrik dalam beberapa waktu ke belakang yang menyebabkan PHK. Menurutnya jumlah PHK bisa lebih tinggi dari yang dihitung berdasarkan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebanyak 52 ribu orang.

“Sekarang ini yang di-PHK itu tidak hanya peserta BPJS, tapi juga pekerja-pekerja yang tidak menjadi peserta juga ikut menjadi korban PHK. Data BPJS ada 52 ribu yang melakukan klaim, maka fakta yang terjadi sebenarnya PHK itu di atas 52 ribu orang yang ter-PHK. Karena sisanya itu tidak menjadi peserta BPJS,” terang Ristadi.

“Ini yang kemudian tidak terdeteksi data-datanya, tapi saya meyakini. Nah, sektor utamanya (rawan PHK) masih di sektor padat karya, yang memang itu sangat rawan, sangat rawan sekali,” tutupnya.

(acd/acd)

27/05/2025 12:49