Kementrian Lembaga: BPJS

  • Miris! Pasien Meninggal Dunia Seusai Ditolak IGD RSUD Rasidin Padang

    Miris! Pasien Meninggal Dunia Seusai Ditolak IGD RSUD Rasidin Padang

    Padang, Beritasatu.com – Peristiwa memilukan menimpa seorang warga Kota Padang, Desi Erianti (37). Ia meninggal dunia setelah diduga ditolak pelayanan oleh petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Rasidin, Sabtu (31/5/2025), dini hari.

    Korban yang merupakan warga Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, datang ke IGD sekitar pukul 00.15 WIB dalam kondisi sesak napas. Ia diantar oleh keluarganya menggunakan becak motor dan membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai jaminan pelayanan.

    Namun, menurut kesaksian Suyudi, adik korban, petugas IGD menolak memberikan penanganan dengan alasan kondisi Desi tidak termasuk dalam kategori darurat.

    “Petugas bilang bukan kasus gawat darurat, jadi kami disuruh ke layanan umum, tetapi itu sudah tengah malam dan kami tidak punya uang untuk ke tempat lain,” ujar Suyudi.

    Karena keterbatasan biaya dan waktu yang sudah larut malam, keluarga membawa Desi kembali ke rumah. Namun, kondisi korban semakin memburuk.

    Keesokan paginya, Desi dibawa ke RS Siti Rahmah, rumah sakit swasta di Padang. Sayangnya, nyawa Desi tak tertolong. Ia menghembuskan napas terakhir pada Sabtu siang.

    DPRD Padang Panggil Pihak RS

    Kejadian ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang langsung mengunjungi rumah duka. Ia menyatakan keprihatinan dan menyebut peristiwa serupa telah terjadi berulang kali.

    “Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Hari Senin sebelum rapat paripurna, kami akan panggil direksi RSUD Rasidin, Dinas Kesehatan, dan BPJS untuk meminta penjelasan,” tegasnya.

    Peristiwa ini kembali memicu sorotan tajam terhadap sistem layanan darurat di rumah sakit pemerintah, khususnya menyangkut akses pasien miskin atau darurat tanpa biaya tunai.

    Publik mendesak evaluasi serius terhadap SOP IGD serta penguatan pemahaman petugas terhadap klasifikasi gawat darurat, terutama ketika pasien membawa jaminan seperti KIS.

    Jenazah pasien yang sempat ditolak oleh IGD RSUD Rasidin itu dimakamkan di TPU Air Dingin, Minggu (1/6/2025) siang.

  • Video: Biaya Sekolah & Biaya Berobat Kian Mahal, Asuransi Siap Bantu

    Video: Biaya Sekolah & Biaya Berobat Kian Mahal, Asuransi Siap Bantu

    Jakarta, CNBC Indonesia- Country Manager dan Direktur Utama Allianz Life Indonesia, Alexander Grenz menyebutkan asuransi menjadi salah satu produk asuransi yang memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan di Indonesia.

    Tingginya biaya pendidikan yang menjadi prioritas masyarakat Indonesia menjadi peluang bagi asuransi untuk mengembangkan produk asuransi pendidikan. Industri berharap dukungan pemerintah dalam kemudahan regulasi untuk mengembangkan produk asuransi pendidikan salah satunya terkait pemotongan pajak bagi nasabah asuransi.

    Di sisi lain, asuransi juga antusias mendorong kerjasama asuransi dengan BPJS Kesehatan untuk membantu penguatan layanan perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.

    Seperti apa target pengembangan produk asuransi jiwa? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Country Manager dan Direktur Utama Allianz Life Indonesia, Alexander Grenz dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 27/05/2025)

  • Narasi ‘Laki-Laki Tidak Bercerita’ Ternyata Bisa Picu Kesehatan Mental
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        31 Mei 2025

    Narasi ‘Laki-Laki Tidak Bercerita’ Ternyata Bisa Picu Kesehatan Mental Surabaya 31 Mei 2025

    Narasi ‘Laki-Laki Tidak Bercerita’ Ternyata Bisa Picu Kesehatan Mental
    Editor
    MALANG, KOMPAS.com
    – Narasi “
    laki-laki tidak bercerita
    ” terbukti sangat berbahaya bagi
    kesehatan mental
    , khususnya di kalangan Generasi Z.
    Di Malang, Jawa Timur, kelompok usia ini menjadi yang paling rentan mengalami gangguan psikologis, termasuk depresi berat, bipolar, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup.
    Generasi Z tercatat mendominasi layanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan Indonesia Sehat Jiwa.
    Mereka mengalami berbagai gejala gangguan jiwa akibat tekanan hidup, mulai dari perundungan
    (bullying),
    trauma keluarga, hingga jeratan pinjaman online (pinjol).
    “Masalah kesehatan mental banyak sekali pasien yang kami tangani. Mulai dari bipolar, kemudian masalah depresi berat yang paling banyak,” kata Ketua Indonesia Sehat Jiwa, Sofia Ambarini pada Sabtu (31/5/2025).
    Pasien yang datang sebagian besar berasal dari usia
    Gen Z
    , mulai dari pelajar SMA sederajat hingga pekerja muda.
    “Usia Gen Z, ya yang paling banyak datang ke kami. Pasien kami termuda ada yang 16 tahun, sampai 65 tahun. Dari 100 persen, 80 sampai 85 persen itu Gen Z,” kata dia.
    Salah satu temuan paling mencolok adalah banyaknya pasien laki-laki yang mengalami keinginan untuk bunuh diri. Sebagian besar dari mereka tidak pernah membagikan beban yang dirasakan karena merasa tidak tahu harus bercerita kepada siapa.
    “Kasus orang ingin bunuh diri paling banyak pada laki-laki, mencapai 95 persen. Kebanyakan yang ingin bunuh diri adalah mereka yang memendamnya sendiri, karena tidak tahu mau cerita ke mana, atau tidak bisa percaya orang,” ujar Ambarini.
    “Ini tentu sebagai peringatan keras terhadap stigma ‘laki-laki tidak bercerita’,” lanjut dia.
    Stigma tersebut membuat banyak laki-laki Gen Z menghindari bantuan psikologis, yang berujung pada kerentanan tinggi terhadap gangguan mental serius.
    Sebagian besar dari mereka terjebak dalam tekanan diam-diam hingga akhirnya merasa tidak sanggup lagi bertahan.
    Pasien bipolar
    biasanya memiliki latar belakang trauma mendalam, seperti ditelantarkan orang tua atau kendala dalam pendidikan.
    Sementara untuk kasus perundungan, pemicunya sangat beragam namun kerap berasal dari masalah keluarga.
    “Biasanya mengenai
    bullying,
    itu yang paling banyak.
    Bullying
    yang berangkat dari parenting,” jelas dia.
    Di tengah meningkatnya kasus, budaya konseling psikologis di Indonesia dinilai masih belum terbentuk.
    Hal ini menjadi tantangan besar, terutama ketika masyarakat masih menganggap gangguan mental sebagai hal yang tabu.
    “Itu yang kami coba untuk terus dimunculkan, sehingga pencari bantuan psikologis layaknya berobat ke dokter seperti sakit fisik,” kata dia.
    Indonesia Sehat Jiwa saat ini terus berupaya memperluas akses layanan psikologis. Salah satunya melalui kerja sama dengan PMI Kota Malang dengan mendirikan Poli Psikologi, yang kini telah berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes 1) dengan dukungan BPJS.
    Selain itu, layanan Pojok Curhat di Gedung Malang Creative Center (MCC) juga dibuka setiap Senin dan Kamis, pukul 10.00–16.00 WIB sejak 17 April 2025.
    Sejak 2023, layanan konseling online gratis juga dibuka dan telah melayani 300 orang. Sedangkan untuk layanan konseling di MCC, baik online maupun offline, telah melayani sekitar 80–90 orang.
    (Penulis: Nugraha Perdana I Editor: Fabian Januarius Kuwado)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 109 Juta Pekerja RI Digaji di Bawah UMP, Kok Bisa?

    109 Juta Pekerja RI Digaji di Bawah UMP, Kok Bisa?

    Jakarta

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap terdapat peningkatan signifikan jumlah pekerja yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Salah satu penyebab dari naiknya angka ini adalah lemahnya penegakan aturan terkait UMP.

    Dalam riset ini, CELIOS mengungkap terjadi peningkatan tajam jumlah pekerja yang menerima gaji di bawah UMP per 2024 menjadi 84% dibandingkan 2021 sebesar 63%. Menurut data CELIOS yang mengolah data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 109 juta pekerja di Indonesia mendapatkan upah di bawah UMP per 2024. Sementara itu, pada 2021 ada 83 juta penduduk Indonesia yang digaji di bawah UMP.

    “Alasan pekerja digaji di bawah UMP adalah lemahnya penegakan aturan soal upah minimum. Pekerja yang digaji di bawah upah minimum cenderung pasrah, menerima kondisi yang berat, karena sempitnya lapangan kerja,” ujar Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira kepada detikcom, Sabtu (31/5/2025).

    Bhima menegaskan, terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan para pekerja yang digaji di bawah upah minimum cenderung pasif untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran hak normatif pekerja.

    “Jadi, para pekerja pun pasif melaporkan adanya dugaan pelanggaran hak normatif pekerja. Istilahnya, daripada menganggur, mending bekerja dengan upah rendah, dan ini tren yang seolah dinormalisasi. Ada juga kasus maraknya union busting, di mana pekerja dilarang berserikat sehingga aduan soal kepatuhan perusahaan melemah,” tambah Bhima.

    Ia mengelaborasi lebih rinci, faktor lain tingginya angka pekerja bergaji di bawah UMP lantaran besarnya porsi pekerja di sektor informal, terutama setelah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri pengolahan.

    “Begitu terjadi gelombang PHK beberapa tahun terakhir, yang pindah ke pekerjaan informal termasuk ojol (ojek online) dan kurir naik tajam. Ada juga yang menjadi pekerja di usaha milik keluarga skala UMKM. Jenis pekerjaan informal rentan secara upah dan jaring pengaman lainnya, seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” imbuh Bhima.

    Rupanya, banyaknya pekerja bergaji di bawah UMP juga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Semakin banyak orang bekerja, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kata Bhima.

    “Antara gaji dengan biaya makan, sewa rumah, biaya sekolah anak tidak sesuai. Akhirnya terjerat utang seperti pinjol (pinjaman online). Bahkan, bisa juga berakhir dengan depresi hingga perceraian karena permasalahan ekonomi. Sebagian lainnya yang masih bertahan, suami-istri harus bekerja secara overworked. Suami dan istri sama-sama kerja banting tulang untuk tutup kebutuhan harian,” pungkas Bhima.

    Merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Pasal 89 Ayat 1, upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

    Selain itu, UU Ketenagakerjaan Pasal 90 Ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Lebih lanjut, UU Ketenagakerjaan Pasal 90 Ayat 2 menyebutkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

    (ara/ara)

  • KB Bank Raih Penghargaan Excellence in Administration and Reporting

    KB Bank Raih Penghargaan Excellence in Administration and Reporting

    Jakarta, CNBC Indonesia – KB Bank meraih penghargaan “Excellence in Administration and Reporting” atas kontribusinya dalam menjaga ketepatan, akurasi, dan integritas dalam seluruh proses administrasi dan pelaporan selama 2025. Penghargaan ini diserahkan dalam ajang Rapat Koordinasi dan Penghargaan Mitra Bayar yang diselenggarakan oleh PT ASABRI (Persero).

    Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, didampingi oleh Retail Product Division Head, Zico Hernawan, dan Non-Branch Channel Department Head, Santi Widya Sartika H. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Direksi ASABRI, termasuk Direktur Utama Jeffrey Haryadi Manulang, Direktur SDM dan Hukum Sri Ainin Muktirizka, dan Direktur Hubungan Kelembagaan Khaidir Abdurrahman

    Penghargaan ini merupakan pengakuan atas performa KB Bank yang menonjol sepanjang awal tahun 2025, di antaranya dalam Penyelesaian Surat Usulan Pembayaran secara tepat waktu, akurasi pelaporan program manfaat seperti THT, JKK, JKM, dan NTIP, dan pengelolaan data autentikasi digital dan kredit dengan standar integritas tinggi.

    Sebanyak lebih dari 20.000 lebih pensiunan telah menerima manfaat dengan proses layanan yang cepat dan tepat dari KB Bank. Ini mencerminkan efektivitas kolaborasi dan pengelolaan operasional yang solid.

    Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menjelaskan penghargaan ini menjadi penghormatan kedua secara berturut-turut, setelah sebelumnya KB Bank meraih penghargaan “Punctual Claim Payment Excellent” pada 2024. Ini membuktikan bahwa konsistensi dan komitmen jangka panjang KB Bank diakui oleh mitra-mitra strategis.

    “Kami mengapresiasi kepercayaan ASABRI. Penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat layanan dengan presisi, transparansi, dan integritas yang lebih tinggi,” ujar dia dikutip Sabtu (30/5/2025).

    Robby menambahkan sebagai bagian dari KB Financial Group, institusi keuangan terbesar di Korea Selatan, KB Bank akan berperan aktif dalam mengembangkan kolaborasi dengan institusi strategis nasional lainnya seperti Taspen dan BPJS.

    Selain itu menjadi pusat layanan pensiun dan benefit publik dengan standar global dan meningkatkan digitalisasi proses layanan untuk kenyamanan penerima manfaat.

    (dpu/dpu)

  • Bantuan Subsidi Upah 2025 Siap Meluncur, Siapa Saja Target Penerimanya? – Page 3

    Bantuan Subsidi Upah 2025 Siap Meluncur, Siapa Saja Target Penerimanya? – Page 3

    Penyaluran BSU nantinya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama untuk guru honorer.

    Selain BSU, pemerintah juga menggulirkan berbagai program stimulus lainnya. Di antaranya diskon tarif listrik 50 persen bagi 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1.300 VA, berlaku dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, program BSU bantuan subsidi upah akan mulai dicairkan pada 5 Juni 2025. Hal ini disampaikan Airlangga pada Selasa, 27 Mei 2025, seperti dikutip dari Kanal Bisnis Liputan6.com.

    Penyaluran BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025. 

     

  • Health Belief Model Jadi Kunci Ubah Mindset Sehat ala Ray Basrowi

    Health Belief Model Jadi Kunci Ubah Mindset Sehat ala Ray Basrowi

    Jakarta – Gaya hidup sehat di Indonesia dinilai masih dilakukan setengah hati dan hanya berorientasi jangka pendek. Kurangnya kesadaran, dukungan lingkungan, dan pemahaman yang keliru membuat penyakit katastropik terus meningkat.

    Dalam peluncuran buku ‘Sehat Setengah Hati’ karya dr. Ray Wagiu Basrowi, Menteri Kesehatan RI Periode 2014-2019 Nila Moeloek dan jurnalis Rory Asyari turut hadir membahas perilaku kesehatan masyarakat Indonesia lewat pendekatan Health Belief Model. Menurut Ray, pendekatan masyarakat terhadap kesehatan penting dibahas karena masih sangat berorientasi jangka pendek.

    “Health belief model atau pemaknaan kesehatannya (orang Indonesia) itu homogen. Masih lihat jangka pendek, manfaatnya, barriernya, cue selection-nya, atau berperilaku sehatnya masih berpikir jangka pendek,” ujar Ray dalam acara peluncuran bukunya di Gramedia Grand Indonesia, Rabu (28/5/2025).

    Ia menekankan bahwa cara berpikir jangka pendek ini bertentangan dengan konsep global health, yang seharusnya menitikberatkan pada efek jangka panjang. Salah satu dampak nyata dari pola pikir jangka pendek ini adalah tingginya prevalensi penyakit katastropik seperti stunting.

    “96% orang Indonesia bilang ‘saya tau stunting, saya tau itu ga bagus’. Tapi, pas ditanyain stunting penyebabnya apa, sedikit sekali yang bilang bahwa ini karena aspek parenting, malah bilang keturunan. Padahal stunting itu masih bisa dicegah,” katanya.

    Ray menambahkan bahwa buku ini ia tulis sebagai bentuk keprihatinan sekaligus ajakan kolektif untuk memaknai kesehatan dengan lebih serius.

    Senada dengan Ray, Nila Moeloek juga menyoroti bahwa upaya preventif belum menjadi kesadaran kolektif masyarakat, meskipun berbagai program kesehatan sudah dijalankan pemerintah.

    “Kesadaran kita soal kesehatan rendah sekali. Pemerintah sudah bikin program GERMAS, vaksinasi, imunisasi, cek kesehatan gratis, tapi tetap saja penyakit katastropik seperti jantung dan gagal ginjal tinggi sekali,” ujar Nila.

    Nila menambahkan, meski BPJS menanggung biaya pengobatan, tetapi beban finansialnya sangat besar.

    “Operasi nggak kerasa karena dibius, tapi pulangnya fee-nya mahal. BPJS triliunan habis buat penyakit katastropik. Padahal kalau dijaga sejak awal, bisa dihindari,” tegasnya.

    Jurnalis Rory Asyari pun bercerita soal perjalanannya meninggalkan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol.

    “Dulu saya nggak peduli. Rokok ya rokok aja, walau udah nge-gym dan makan sehat. Tapi lama-lama mikir, kenapa saya cuma entertain lidah, tapi nggak mikirin jantung dan paru-paru?” katanya.

    Menurut Rory, perubahan gaya hidup itu sulit dilakukan sendirian. Oleh sebab itu, konsep Health Belief Model harus diterapkan di komunitas.

    “Makanya di WHO, konsep Health Belief Model itu diterapkan di komunitas. Circle itu penting. Kalau lingkungan kita toxic, ya susah berubah,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa perubahan gaya hidup bukan semata soal kemauan pribadi, tapi perlu dukungan komunitas seperti keluarga, teman, hingga RT/RW. Pasalnya, orang-orang seringkali gagal olahraga rutin bukan karena tidak mau, tetapi karena circle.

    Salah satu tantangan besar yang disorot dalam buku ini adalah miskonsepsi bahwa makanan sehat itu mahal. Rory turut membantah anggapan tersebut. Baginya, pilihan gaya hidup sehat sebenarnya tersedia dan terjangkau, tapi kalah oleh kebiasaan konsumtif masyarakat yang tidak sehat.

    “Telur ceplok pakai sedikit minyak, bayam, jagung rebus, itu sehat dan murah. Tapi banyak yang lebih pilih beli kopi susu 22 ribu, rokok, healing. Padahal, katanya makan sehat itu mahal,” kata Rory.

    Ia menambahkan, kebiasaan jajan gorengan secara berlebihan juga jadi salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia.

    “Kompas bilang 1 dari 6 orang makan lebih dari dua porsi gorengan sehari. Itu belum termasuk pengawet dan perisa buatan. Padahal semua penyakit serius berawal dari lidah,” tambahnya.

    Buku Sehat Setengah Hati menjadi cermin bahwa gaya hidup sehat bukan sekadar wacana atau teori, melainkan butuh kesadaran kolektif, kemauan pribadi, dan lingkungan yang suportif agar benar-benar terlaksana.

    (akn/ega)

  • Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Mei 2025

    Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos Nasional 30 Mei 2025

    Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB), bersama para pensiunan
    PT Pos Indonesia
    , akan kembali melakukan aksi/demo di depan Istana Negara dan Gedung DPR pada Selasa (3/6/2025) pekan depan.
    Presiden Partai Buruh dan KSPI Sa’id Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan yang akan disuarakan pada demo yang diperkirakan bakal diikuti 3.000 massa dari berbagai wilayah Jabodetabek ini.
    Pertama, batalkan penghapusan tunjangan pensiunan, meliputi Tunjangan Pangan (TP) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Begitu pun sumbangan Iuran BPJS Kesehatan dan uang duka.
    “Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal dikutip dari siaran pers, Jumat (30/5/2025).
    Kedua, menuntut penghapusan sistem kemitraan di PT Pos.
    Dia beranggapan, sistem kemitraan hanya menjadi kedok untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Para buruh menuntut agar seluruh pekerja mitra dialihkan menjadi karyawan tetap PT Pos.
    “Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern. Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” bebernya.
    Ketiga, para peserta aksi mendesak pemerintah untuk menghentikan
    sistem outsourcing
    yang merugikan pekerja, serta menolak sistem Kamar Rawat Inap Standard (KRIS) BPJS Kesehatan.
    Tuntutan penghapusan
    outsourcing
    ini selaras dengan janji Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato Hari Buruh pada 1 Mei lalu.
    “Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj. Sekprov Dorong Perlindungan Bagi Pekerja Non ASN Lingkup Pemprov Kaltara 

    Pj. Sekprov Dorong Perlindungan Bagi Pekerja Non ASN Lingkup Pemprov Kaltara 

    TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Bustan membuka kegiatan rapat monitoring dan evaluasi (monev) kepatuhan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kaltara.

    Turut hadir dalam forum ini di antaranya Kajati Kaltara, Amiek Mulandari dan Kepala Kanwil Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniwan.

    “Kita berkumpul dalam rangka monitoring dan evaluasi kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan non ASN dan program jasa konstruksi di provinsi Kalimantan Utara,” kata Bustan dalam sambutannya di Hotel Paradise, Rabu 28 Mei, malam. 

    Bustan mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk upaya untuk memberikan optimalisais keadilan dan kesejahteraan, khususnya pekerja non ASN yang ada di bawah naungan Pemprov Kaltara. 

    “Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dan jaminan sosial untuk meningkatkan martabat dan mengembangkan dirinya secara utuh,” tegas dia.

    “Sebagai manusia yang bermartabat harus mewujudkan masyarakat adil, makmur  sejahtera, sesuai amat Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tambah Bustan.

    Bustan juga menekankan bahwa program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) jadi salah satu program strategis nasional seperti diamanatkan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, dengan target cakupan kepesertaan Jamsostek sebesar 99,5 persen di tahun 2045. 

    “Kaltara saat ini masih terdapat potensi pekerja yang belum terdaftar dalam Jamsostek, di sektor penerima upah atau yang bekerja sebesar 141.756 orang, dan di sektor informal sebanyak 132.728 orang belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

    Berdasarkan potensi tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kaltara.

    Dalam mendukung optimalisasi Jamsostek tersebut, Pemprov Kaltara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, serta Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/294.2025 tentang Forum Kepatuhan Jamsostek Provinsi Kaltara.  

    Bustan menuturkan, bahwa forum ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltara untuk melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kaltara. 

    “Saya berharap bahwa hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam meningkatakn kualitas pelayanan publik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV)

  • Viral Diduga Malpraktik, Alat Kelamin Bocah SD di Jambi Terpotong Habis Saat Disunat Laser

    Viral Diduga Malpraktik, Alat Kelamin Bocah SD di Jambi Terpotong Habis Saat Disunat Laser

    GELORA.CO –  Seorang bocah 10 tahun dari Kerinci, Provinsi Jambi diduga menjadi korban malpraktik saat dikhitan menggunakan metode laser. Burung alias alat kelamin bocah tersebut terpotong habis oleh oknum perawat di Kecamatan Kayu Aro, Kerinci, Jambi. Akibatnya, bocah berinisial BAI itu trauma berat dan kesulitan buang air kecil.

    Dugaan malpraktik yang menimpa bocah yang merupkaan warga Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro ini terjadi 19 Oktober 2024. Tujuh bulan setelahnya, bocah kelas 4 SD ini pun kesulitan buang air kecil. Dua pun disebut trauma berat dan selalu menangis kesakitan.

    “Pendarahannya tidak mau berhenti, setelah diulang lagi (jahitnya) tapi tetap pendarahannya ada lagi. Sampai perawat tersebut menyuruh kami pulang,” kata Dian Tiara, ibu korban dalam sebuah video yang viral di media sosial.

    Kisah dugaan malpraktik tersebut pun viral setelah sang ibu menceritakannya via video. Tiara menyebut, saat melakukan khitan, perawat itu mengakui ada kesalahan. “Kata dia saluran pipisnya masih ada. Setelah itu perawat itu menyuruh kami kembali lagi, lalu mereka bilang ada kesalahan, kepala (kelaminnya) tersayat sedikit. Lalu mereka memberi yang transportasi Rp 500 ribu untuk ke rumah sakit.”

    Pihak keluarga disebut sudah membawa korban ke rumah sakit di Sumatra Barat dan telah dilakukan lima kali tindakan operasi. Namun dokter menyatakan alat kelamin korban yang terpotong tidak bisa disambung lagi dan hanya bisa pembuatan saluran kencingnya.

    “Hanya bisa buat saluran kencing, sampai sekarang masalahnya masih saluran kencing masih tersumbat,” kata Dian Tiara ibu korban di Kerinci, Senin, 26 Mei 2025 dalam video yang beredar.

    Tiara menjelaskan, hingga operasi kedua, oknum perawat tersebut bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya pengobatan. Kemudian pada operasi ketiga hingga kelima menggunakan BPJS dan pelaku hanya membantu uang transportasi. Namun biaya pengobatan selanjutnya pelaku lari dari kesepakatan awal perdamaian.

    Bahkan pelaku mulai tidak peduli dengan kondisi korban sebagaimana kesepakatan awal. Tiara pun menyebarkan kondisi putranya ke media sosial dan menjadi viral serta mendapatkan banyak simpati dari netizen. Dia berharap oknum perawat bertanggunghjawab terhadap anaknya sehingga anaknya bisa sembuh seperti sedia kala.