Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Istana Buka Suara Soal Pembatalan Diskon Tarif Listrik

    Istana Buka Suara Soal Pembatalan Diskon Tarif Listrik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau  Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi buka suara soal pembatalan diskon listrik yang diputuskan pemerintah.

    Sebelumnya, pemerintah mewacanakan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga golongan pelanggan 1.300 VA ke bawah. Namun, diskon ini batal direalisasikan berdasarkan pengumuman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Senin (2/6/2025).

    Menurut Hasan, keputusan tersebut diambil pemerintah setelah melalui kalkulasi yang matang untuk stimulus ekonomi dua bulan ke depan. Namun, sebagai gantinya, pemerintah telah memberikan stimulus Rp 24,4 triliun untuk lima kebijakan strategis selama medio Juni-Juli 2025.

    “Jadi pemerintah lebih berhitung bahwa secara teknis yang paling mungkin dalam dua bulan ke depan, termasuk soal data dan persiapan teknisnya lima paket stimulus ini. Ingat, bukan satu yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi lima,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Hasan mengatakan bahwa stimulus Rp 24,4 triliun dari pemerintah merupakan upaya strategis untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi agar lebih masif.

    Kelima stimulus tersebut diharapkan dapat menggerakan daya beli masyarakat secara inklusif dan menyentuh semua kalangan. Hasan mencontohkan, diskon transportasi darat, laut, udara selama musim libur sekolah 2025 dapat menggerakan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

    Selain itu, berbagai stimulus lainnya berupa peningkatan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah (BSU), hingga perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga diyakini bakal mendongkrak daya beli masyarakat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

    “Orang yang dagang akan ada pembeli. Orang yang punya jasa akan punya klien. Orang yang punya tempat wisata akan ada pengunjung. Pengelola transportasi akan punya penumpang. Orang yang ingin liburan terbantu kenapa? Tiketnya diskon. Jadi ada perputaran ekonomi,” tegas Hasan.

    5 Stimulus Pemerintah

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa terdapat lima jenis stimulus utama yang disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian domestik.

    Pertama, diskon transportasi (Rp 940 miliar). Terdapat tiga jenis Diskon Transportasi selama dua bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025). Stimulus ini mencakup diskon tiket kereta 30%, diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%, dan diskon tiket angkutan laut 50%

    Kedua, diskon tarif tol (Rp 650 miliar).
    Diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama dua bulan pada momen liburan sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025).

    Ketiga, peningkatan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan (Rp 11,93 triliun). Bantuan ini meliputi tambahan kartu sembako Rp 200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 juta KPM yang diberikan selama dua bulan, kemudian bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM.

    Keempat, bantuan subsidi upah (Rp 10,72 triliun). Bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 perbulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 3,5 juta atau sebesar UMP/kota/kab yang berlaku, serta 3,4 juta guru honorer selama Juni-Juli 2025.

    Kelima, perpanjangan diskon iuran JKK (Rp 200 miliar). Perpanjangan diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya (periode agustus 2025 sampai dengan Januari 2026) dengan penerapan program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
     

  • AstraPay Dorong Ekonomi Digital Indonesia Terbang Tinggi

    AstraPay Dorong Ekonomi Digital Indonesia Terbang Tinggi

    Tangerang, Beritasatu.com – Transformasi digital tumbuh subur di Indonesia. Salah satu sektor yang mendapat angin segar transformasi digital, yakni keuangan. Saat ini, banyak aplikasi karya anak bangsa yang menawarkan kemudahan dalam transaksi. Salah satunya, yakni AstraPay, besutan PT Astra Digital Arta.

    Hadirnya AstraPay sebagai dompet digital atau e-wallet tentu berperan penting dalam mendorong literasi keuangan, inklusi digital, dan gaya hidup berkelanjutan di kalangan anak muda.

    Pasalnya, anak muda, khususnya generasi Z (gen Z) merupakan tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Hal itu karena mereka hidup pada era serba teknologi, sehingga melek digital dan mudah beradaptasi.

    Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun memuji gen Z karena merupakan motor penggerak ekonomi digital berbasis aplikasi di Indonesia.

    Kebanyakan anak muda saat ini telah mengadopsi gaya hidup digital, dengan transaksi cashless dan cukup dengan menggerakkan layar di smart phone. Transaksi digital menjamin kemudahan hidup tanpa harus menggunakan uang tunai, sehingga bebas dari uang kembalian terutama receh.

    Berdasarkan angka, ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 80 miliar atau Rp 1.280 triliun pada 2023. Angka ini naik 12,5% menjadi US$ 90 miliar atau Rp 1.440 triliun pada 2024.

    Sementara, pada 2025, potensi ekonomi digital diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar atau Rp 2.080 triliun dan mencapai US$ 360 miliar atau Rp 5.760 triliun pada 2030.

    Tingginya angka ekonomi digital di Tanah Air membuat Indonesia menyumbang 40% dari total ekonomi digital di Asia Tenggara. Hal ini lantaran Indonesia memiliki bonus demografi, yang pada 2030 akan mencapai 68% penduduk berusia produktif, mulai dari gen Z hingga gen Alpha.

    Hadirnya AstraPay sebagai aplikasi dompet digital dan keuangan di Indonesia, bisa membuat angka ekonomi digital terus berkembang. Kemudahan transaksi dalam genggaman membuat masyarakat tak perlu repot ke sana ke mari hanya sekadar untuk membayar listrik, air atau PDAM, tagihan, mengisi pulsa dan paket data internet, isi ulang uang elektronik hingga BPJS.

    Bahkan, e-wallet AstraPay ini juga bisa untuk membayar moda transportasi publik di Jakarta, seperti MRT dan Transjakarta. Hal itu tentu mendukung mobilitas ramah lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk beralih ke moda transportasi publik.

    Tak hanya menjadi aplikasi multifinance, di AstraPay, yang juga mengusung slogan “Apa Aja”, bisa membayar donasi dan zakat, seperti zakat maal, zakat profesi, infaq, wakaf, dan kurban.

    Peran AstraPay dalam mendorong cashless society tentu juga akan mengurangi konsumsi kertas dan jejak karbon dari transaksi konvensional.

    Maka, anak muda sebagai ujung tombak ekonomi digital harus bijak dalam menggunakan teknologi untuk mendorong keberlanjutan generasi digital dan kemajuan Indonesia.

    Melalui AstraPay, sebagai ekosistem dari Grup Astra, telah memberikan bukti nyata, kalau aplikasi lokal Tanah Air, juga bisa memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia.

  • Selesaikan 100 Hari Pertama, Bupati Jember Fawait: Tak Ada Revolusi Tanpa Fondasi

    Selesaikan 100 Hari Pertama, Bupati Jember Fawait: Tak Ada Revolusi Tanpa Fondasi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menyelesaikan seratus hari pertama kepemimpinannya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, dengan sejumlah capaian.

    “Tidak ada revolusi yang begitu luar biasa ketika fondasi dalam seratus hari ini tidak kita lakukan,” kata Fawait, dalam acara penutup program kerja seratus hari, di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Minggu (1/6/2025).

    Menurut Fawait, kerja seratus hari pertama diawali pada 2 Ramadan saat pertama kali menginjakkan kaki di Pendapa Wahyawibawagraha. Bersama organisasi perangkat daerah dia menengok kembali visi dan misi yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2025-2030.

    Pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi prioritas. “Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Jawa Timur. Tapi secara angka absolut, kita mempunyai masalah besar yang belum terselesaikan selama 10 tahun terakhir ini, yakni kemiskinan,” kata Fawait.

    “Angka kemiskinan kita selama sepuluh tahun terakhir ini tidak pernah ada di bawah angka 200 ribu jiwa. Selalu 200 ribu jiwa lebih. Jawa Timur menempati urutan kedua terbanyak kemiskinan,” kata Fawait.

    “Bahkan kemarin kami berdiskusi dengan Menteri Sosial, Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Jawa Timur. Ini masalah kita. Maka kami akan fokus untuk pengentasan masalah kemiskinan,” kata Fawait.

    Langkah pertamanya adalah menggratiskan pelayanan kesehatan untuk warga Jember sejak 1 April 2025, melalui program Universal Health Coverage atau layanan kesehatan semesta yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    “Sejak 1 April, kami agak tenang, karena seluruh warga yang ber-KTP Jember atau ber-KK Jember bisa mengakses pengobatan gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia,” kata Fawait.

    Selain sektor kesehatan, Fawait memberi perhatian pada sektor infrastruktur jalan dan sekolah. Anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp 10 miliar dialihkan untuk tambahan perbaikan jalan.

    “TRC (Tim Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga) sudah berjalan. Insyaallah mulai Juli sudah ada pembangunan jalan-jalan baru di Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Pendidikan menjadi sektor yang prioritas untuk mengentas kemiskinan. “Pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang, tidak ada lagi cara kecuali lewat jalur ilmu,” kata Fawait.

    Maka perbaikan gedung sekolah diutamakan. “Ada 1.500 lebih sekolah kita yang rusak berat. Maka di era saya, salah satu yang saya prioritaskan adalah perbaikan gedung-gedung sekolah SD dan SMP. Kita akan cicil, kita akan pelan-pelan kita perbaiki,” kata Fawait.

    Fawait juga meluncurkan program Wadul Gus e yang melayani pengaduan langsung dari masyarakat melalui pesan WhatsApp. “Wadul Gus e ini luar biasa, mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya. Jangankan masalah, cari jodoh pun di Wadul Gus e,” katanya.

    Sejumlah laporan dugaan pungutan liar juga masuk ke Wadul Gus e. Fawait menegaskan, semua laporan akan direspons. Aduan yang tidak berkaitan dengan anggaran langsung ditindaklanjuti.

    “Laporan di Wadul Gus e yang belum terselesaikan, masih tersimpan dengan baik. Namun ada beberapa laporan yang yang memang butuh waktu untuk ditanggapi,” katanya.

    Aspirasi yang membutuhkan waktu untuk direspons, menurut Fawait, terkait Anggaran Pendaoatan Belanja Daerah (APBD). “Kadang-kadang kita lupa kalau semua proses ABBD perlu waktu. Baru sehari saya dilantik jadi bupati, sudah ramai. Mana aspal, mana jalan, mana underpass Mangli dan lain sebagainya. Dipikir bupati ini pesulap apa,” katanya tertawa.

    Fawait berharap bisa mengalokasikan semua aspirasi pembangunan dari masyarakat dalam Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026. “Mudah-mudahan semua wadulan dari masyarakat Jember bisa kita wujudkan,” katanya.

    Dalam seratus hari pertama pemerintahannya, Fawait mengeluarkan dua kebijakan populis, yakni memberlakukan lima hari kerja untuk tenaga kesehatan dan hari libur untuk guru pada saar murid libur.

    Fawait juga menggratiskan retribusi parkir berlangganan sejak Mei hingga Agustus 2025. “Pemerintah Kabupaten Jember, menargetkan pajak retribusi dari parkir itu Rp 20 miliar. Saya cek sampai minggu kemarin, pendapatan yang masuk cuma Rp 450 juta,” kata Fawait.

    “Dari target Rp 20 miliar cuma baru tercapai Rp 450 juta. Padahal masyarakat Jember bayar parkir semuanya. Terus ke mana uangnya? Maka untuk membuat pariwisata di Jember meningkat dan masyarakat tersenyum, kita gratiskan parkir di jalan milik Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Selama seratus hari pertama pemerintahannya, Fawait melakukan sejumlah pendekatan kepada pemerintah pusat dan pihak swasta untuk memuluskan program lima tahun ke depan. Salah satunya adalah untuk reaktivasi Bandara Notohadinegoro dengan menggandeng salah satu maskapai untuk penerbangan Jember-Bali. “Insyaallah tiketnya di bawah Rp 500 ribu,” katanya.

    Fawait juga sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan flyover atau underpass di kawasan Mangli, Kecamatan Kaliwates, pada 2026. Flyover atau underpass ini dibangun untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan.

    Fawait berharap bantuan dari banyak pihak untuk membangun Jember. “Kita butuh super team, bukan super man,” katanya. [wir]

  • Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Tunai Rp600 Ribu, Cek Syaratnya

    Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Tunai Rp600 Ribu, Cek Syaratnya

    Jakarta (beritajatim.com)— Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi jutaan pekerja bergaji rendah sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Kali ini, bantuan ini menyasar mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa bantuan diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah ancaman pelemahan ekonomi global tahun ini.

    “Yaitu pemberian bantuan subsidi upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota,” katanya.

    Tak hanya pekerja sektor swasta, guru honorer juga termasuk dalam kelompok penerima BSU. Total terdapat 565 ribu guru honorer yang akan menerima bantuan langsung tunai ini.

    “Guru honorer ini juga akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan, yaitu Rp600 ribu,” tambah Menkeu.

    Dia menjelaskan, para pekerja yang masuk dalam kategori penerima bantuan ini harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, implementasi penyaluran akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Untuk ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan nanti Kemenaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi dua bulan Rp600 ribu. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini,” papar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menambahkan, pemilihan BSU sebagai bentuk stimulus, menggantikan rencana diskon listrik, didasarkan pada kesiapan data dan efektivitas eksekusi.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan [diskon ini] tak bisa dijalankan,” ungkapnya.

    Karena itu, pemerintah memutuskan mengalihkan anggaran ke program subsidi upah yang datanya sudah valid.

    “Sama seperti tadi data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan sekarang karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean, untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta dan sudah siap, maka kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk mentargetkan ke bantuan subsidi upah,” tegas Sri Mulyani.

    Seperti diketahui, kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi dengan total nilai Rp24,44 triliun yang ditandatangani pemerintah dan didorong langsung oleh Prabowo. [hen/aje]

  • Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 21:12 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, menjelaskan alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.

    “Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi.

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada tahap awal perancangan, BSU masih menimbulkan pertanyaan terkait sasaran penerima karena pengalaman sebelumnya saat pandemi COVID-19, data penerima masih perlu dibersihkan.

    Seiring waktu, kata Menkeu, data yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan kini telah diperbarui dan terverifikasi untuk menjangkau pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.

    “Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean untuk betul-betul pekerjaan di bawah Rp3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program, kita menargetkan untuk bantuan subsidi upah,” ujarnya.

    Wacana insentif untuk listrik, sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.

    Insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1300 VA.

    Skema ini diusulkan akan berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan mengacu pada pola pemberian diskon yang sebelumnya telah diterapkan pada awal tahun.

    Sebelumnya diberitakan, pemerintah merilis lima paket kebijakan insentif dengan total alokasi sebesar Rp24,44 triliun, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi nasional, yang mencakup:

    1. Diskon Transportasi
    Selama libur sekolah Juni–Juli 2025, pemerintah memberikan diskon tiket kereta (30%), pesawat (PPN DTP 6%), dan angkutan laut (50%) dengan anggaran Rp0,94 triliun.

    2. Diskon Tarif Tol
    Diskon sebesar 20% bagi sekitar 110 juta pengendara, bersumber dari dana non-APBN sebesar Rp0,65 triliun.

    3. Penebalan Bantuan Sosial
    Tambahan Kartu Sembako Rp200 ribu/bulan dan bantuan pangan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM, dengan anggaran Rp11,93 triliun.

    4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
    BSU sebesar Rp300 ribu untuk 17,3 juta pekerja dan guru honorer selama dua bulan (Juni–Juli), disalurkan pada Juni, dengan anggaran Rp10,72 triliun.

    5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK
    Diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja selama enam bulan (Agustus 2025–Januari 2026) bagi pekerja sektor padat karya, dengan anggaran Rp0,2 triliun (non-APBN).

    Sumber : Antara

  • Survei Kepuasan Publik 100 Hari Kerja, Bupati Bojonegoro Dapat Nilai Positif

    Survei Kepuasan Publik 100 Hari Kerja, Bupati Bojonegoro Dapat Nilai Positif

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kinerja 100 hari pemerintahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah mendapatkan apresiasi publik. Hasil survei dari lembaga The Republic mencatat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 78 persen.

    Capaian ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Mereka menilai hasil tersebut adalah modal awal yang baik, namun tetap perlu ditingkatkan ke depan.

    “Ini kerja keras kita semua. Tapi belum selesai, harus ditingkatkan jadi lebih baik lagi,” ujar Bupati Setyo Wahono saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).

    Sementara Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto juga menyebut hasil ini sebagai starting point yang menjanjikan. Namun menurut politisi Partai Golkar itu, kepala daerah harus lebih fokus dalam merealisasikan visi dan misinya.

    “Bojonegoro punya modal besar, baik dari sisi APBD, potensi sumber daya, hingga jaringan yang luas. Tinggal dikelola dengan baik dan benar, InsyaAllah masyarakat akan sejahtera,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto melihat hasil survei sebagai cermin kepercayaan publik, termasuk pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ia menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemkab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung investasi.

    “Iklim investasi yang aman akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.

    Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arif Rahman Hakim, yang merupakan putra daerah, mengaku bangga atas capaian pemerintahan Wahono–Nurul dalam 100 hari pertama. Ia menilai kebijakan mereka berpihak kepada masyarakat kecil, termasuk program-program seperti Gayatri, bantuan peternakan dan perikanan, serta modernisasi pertanian.

    “Dengan dukungan program seperti itu, kami yakin kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ucapnya.

    Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Muji Martopo, turut mengapresiasi hasil survei. Ia berharap ke depan kinerja pemerintah daerah bisa lebih baik lagi. “Kami Forkopimda siap mendukung upaya Pemkab dalam memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Dukungan juga datang dari Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro, Lasuri. Ia menyebut hasil survei menempatkan Bojonegoro di delapan besar se-Jawa Timur untuk kepuasan publik, dan lima besar dalam bidang sumber daya manusia (SDM).

    “Kalau dilihat, lima besar itu hampir semuanya kota madya. Artinya capaian Bojonegoro ini sangat prospektif,” jelasnya.

    Lasuri menekankan bahwa 100 hari kerja bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang mewujudkan visi pembangunan. Ia mengingatkan agar program-program unggulan seperti Gayatri, BPJS Ketenagakerjaan bagi warga rentan, Dana Abadi, dan digitalisasi layanan kesehatan benar-benar sampai ke masyarakat bawah.

    “Tantangan Bojonegoro masih besar, mulai dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga pengangguran. Program pro rakyat harus dijalankan secara konsisten dan masif,” pungkasnya. [lus/ian]

  • Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Naik jadi Rp300.000, Menkeu Sri Ungkap Alasannya

    Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Naik jadi Rp300.000, Menkeu Sri Ungkap Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan menaikkan nominal Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari sebelumnya Rp150.000 per bulan menjadi Rp300.000 untuk periode stimulus ekonomi Juni–Juli 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengamini bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas dibatalkannya program diskon tarif listrik 50%. Oleh karena itu, kenaikan BSU dilakukan agar efek pengungkit terhadap daya beli masyarakat tetap optimal.

    “Ya, kita ingin dampak pengungkitnya lebih baik, lebih kuat. Dan tentu tadi karena diskon listrik tidak jadi dilakukan, maka kita memutuskan untuk bisa [memberikan] daya ungkit sama kuat atau lebih baik, maka dinaikkan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025).

    BSU senilai Rp300.000 akan diberikan dua kali pada Juni dan Juli kepada sekitar 17 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta serta 3,4 juta guru honorer. Kenaikan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang memengaruhi sektor ketenagakerjaan.

    Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah pembatalan diskon listrik disebabkan oleh kendala anggaran, Sri Mulyani tidak memberikan jawaban.

    Sebelumnya, pemerintah memang telah mengonfirmasi bahwa program diskon listrik batal dijalankan karena proses penganggarannya dinilai tidak cukup cepat untuk diterapkan pada periode Juni–Juli 2025.

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa alasan pembatalan tersebut adalah karena proses penganggaran yang dinilai tidak memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

    “Kami sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan [diskon listrik ini] tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Senin (2/6/2025).

    Bendahara negara itu menjelaskan bahwa sebelumnya, saat BSU digulirkan pada masa pandemi Covid-19, data BPJS Ketenagakerjaan masih belum sepenuhnya siap.

    Namun saat ini, dia melanjutkan, data tersebut telah dibersihkan dan lebih akurat, termasuk dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga memungkinkan program dapat dijalankan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Sekarang, karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta dan sudah siap, maka kami memutuskan, dengan kesiapan data dan kecepatan program, untuk menargetkan [mengalokasikan ke] bantuan subsidi upah,” pungkas Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pemerintah mewacanakan untuk memberikan insentif diskon tarif listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga (pelanggan ≤1.300 VA).

    Nantinya, pemberlakuan diskon listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari–Februari 2025 lalu, yakni dimulai pada 5 Juni sampai dengan 31 Juli 2025.

    Untuk BSU, akan diberikan bantuan Rp300.000 per bulan pada Juni dan Juli 2025 atau dengan total Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer, dengan total anggaran Rp10,72 triliun.

  • Gaji Ke-13 ASN dan TNI-Polri Cair Bulan Ini, Nilainya Rp 49,3 Triliun!

    Gaji Ke-13 ASN dan TNI-Polri Cair Bulan Ini, Nilainya Rp 49,3 Triliun!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat, pemda, TNI, Polri, dan pensiunan cair pada Juni 2025. Jumlah anggarannya mencapai Rp 49,3 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan penyaluran gaji ke-13 diberikan setelah pemerintah menggulirkan lima paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun 

    “Selain Rp 24,44 triliun dari paket stimulus ini, seperti diketahui oleh teman-teman media gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar Rp 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI-Polri dan pensiunan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).

    “Dengan adanya pencairan gaji ke-13, maka paket stimulus dan akselerasi program pemerintah maka diharapkan momentum pertumbuhan bisa terus dijaga,” tambahnya.

    Diketahui, dana sebesar Rp 24,44 triliun dialokasi pemerintah untuk mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi yang akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025.

    Terdapat lima paket stimulus tersebut antara lain, diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bantuan sosial (bansos), bantuan subsidi upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).

    5 Paket Stimulus untuk Menjaga Kestabilan Perekonomian Domestik:

    1. Diskon Transportasi (Rp 940 Miliar)

    Terdapat tiga jenis diskon transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025) antara lain:

    Diskon tiket kereta sebesar 30%.Diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%.Diskon tiket angkutan laut sebesar 50%Infografik stimulus ekonomi kuartal II 2025. – (Beritasatu.com/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    2. Diskon Tarif Tol (Rp 650 Miliar)

    Diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama 2 bulan pada momen liburan sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025).

    3. Peningkatan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan (Rp 11,93 Triliun)

    Tambahan Kartu Sembako Rp 200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) diberikan selama 2 bulan. Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk sekitar 18,3 juta KPM.

    4. Bantuan Subsidi Upah (Rp 10,72 Triliun)

    Bantuan subsidi upah sebesar Rp 150.000 per bulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 3,5 juta atau sebesar UMP kabupaten/kota yang berlaku, serta 3,4 juta guru honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada Juni 2025.

    5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK (Rp 200 Miliar)

    Perpanjangan diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya (periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026) dengan penerapan program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • DPRD Padang Gelar "Hearing" Kasus RSUD Rasidin, tapi Keluarga Pasien Tak Diizinkan Bicara Regional 2 Juni 2025

    DPRD Padang Gelar "Hearing" Kasus RSUD Rasidin, tapi Keluarga Pasien Tak Diizinkan Bicara Regional 2 Juni 2025

    DPRD Padang Gelar “Hearing” Kasus RSUD Rasidin, tapi Keluarga Pasien Tak Diizinkan Bicara
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Keluarga pasien yang meninggal dunia usai diduga ditolak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin Padang tidak diberi kesempatan berbicara dalam rapat dengar pendapat (
    hearing
    ) yang digelar DPRD Padang, Senin (2/6/2025).
    Hearing yang berlangsung di Gedung DPRD Padang itu dihadiri Ketua DPRD Padang Muharlion, anggota Komisi IV yang membidangi kesehatan, serta perwakilan
    RSUD Rasidin
    .
    Dalam forum tersebut, pihak rumah sakit, termasuk dokter jaga IGD saat kejadian bernama Pipit, diberikan kesempatan menjelaskan kronologi penanganan pasien.
    “Pasien datang langsung kami bawa ke tempat tidur dan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital,” ujar dokter Pipit dalam hearing tersebut.
    Ia menyebutkan, sebelum pemeriksaan fisik dilakukan, pihaknya lebih dulu menggali informasi mengenai keluhan pasien.
    “Saat ditanya, pasien mengeluhkan batuk kering yang sudah berlangsung tiga hari. Tidak ada sesak napas, tidak ada dada berdebar. Nafsu makan menurun, tapi masih bisa makan dan minum. Tidak ada demam, dan pasien juga mengatakan belum pernah berobat sebelumnya,” jelas Pipit.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan wawancara medis, pasien didiagnosis mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
    Namun, adik pasien, Yudi, yang hadir dalam
    hearing
    tersebut, mengaku kecewa karena tidak diberi kesempatan menyampaikan versi keluarga.
    “Sangat disayangkan saya hadir tapi tak diberi kesempatan menceritakan kronologis versi kami,” ujar Yudi kepada Kompas.com, usai hearing.
    Menurut Yudi, beberapa keterangan yang disampaikan pihak rumah sakit tidak sesuai dengan kondisi kakaknya saat kejadian.
    “Misalnya kakak saya itu dalam keadaan sesak napas dan kondisi fisik yang lemah. Tapi dibilang tidak sesak napas,” kata Yudi.
    Ia juga menyampaikan bahwa almarhumah memiliki riwayat penyakit dalam yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan.
    “Almarhumah memiliki riwayat penyakit dalam sehingga ini harusnya menjadi pertimbangan dokter,” katanya.
    Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Padang Muharlion menyatakan, keputusan untuk tidak memberi waktu berbicara kepada keluarga diambil agar tidak terjadi adu argumen.
    “Karena tidak ingin terjadi saling bantah. Jadi kita sepakat tak memberi keluarga bicara,” kata Muharlion.
    Sebelumnya diberitakan, seorang warga Padang berinisial DE (44), pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), meninggal dunia pada Sabtu (31/5/2025) usai diduga ditolak
    RSUD Rasidin Padang
    .
    Menurut keterangan keluarga, DE dibawa ke IGD RSUD Rasidin sekitar pukul 00.15 WIB karena mengalami sesak napas. Namun, pihak rumah sakit menyatakan kondisi pasien tidak dalam keadaan gawat darurat dan menyarankan ke puskesmas agar bisa ditanggung BPJS.
    Setelah dibawa pulang, kondisi DE memburuk. Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah Padang menggunakan becak motor, namun nyawanya tak tertolong.
    Direktur RSUD Rasidin, Desy Susanti, membenarkan pasien sempat datang ke IGD. Namun, menurutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi DE saat itu tidak gawat darurat.
    “Mereka datang kita layani. Dokter IGD menyebutkan setelah diperiksa kondisi pasien saat itu tidak dalam keadaan darurat,” kata Desy.
    Desy menyebut, dokter menyarankan pasien ke puskesmas agar mendapatkan pelayanan yang dijamin BPJS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diskon Listrik 50 Persen Batal Diberikan Bulan Ini

    Diskon Listrik 50 Persen Batal Diberikan Bulan Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akhirnya batal memberikan diskon tarif listrik 50 persen yang rencananya diberikan pada Juni hingga Juli 2025. Diskon tarif listrik tersebut, sebelumnya direncanakan untuk pelanggan listrik 1.300 VA ke bawah.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, stimulus tersebut gagal lantaran proses penganggaran yang memakan waktu. Sehingga, tidak memungkinkan untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.

    “Kami sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan, proses penganggarannya jauh lebih lambat kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan (diskon listrik ini) tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Sebagai gantinya. Sri Mulyani bilang anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

    “Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean untuk betul-betul pekerjaan di bawah Rp 3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program, kita menargetkan untuk bantuan subsidi upah,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menkeu menyampaikan ada dana sekira Rp 24,44 triliun guna mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi yang akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025. Adapun lima paket stimulus tersebut antara lain, diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    Ia menjelaskan, dinamika geopolitik dan geoekonomi global saat ini menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk menyalurkan berbagai bentuk insentif guna menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi nasional.

    “Pemerintah secara aktif terus mengkaji dan mengambil langkah mitigasi atas tekanan global tersebut. Setiap kebijakan yang menggunakan APBN tentunya disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku,” ungkap Sri Mulyani.