Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Bos GoTo Komit Tingkatkan Pendapatan Mitra, Begini Caranya

    Bos GoTo Komit Tingkatkan Pendapatan Mitra, Begini Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Patrick Walujo menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan pendapatan mitra, baik mitra pengemudi Gojek, mitra usaha GoFood hingga mitra merchant Gopay.

    Komitmen itu disampaikan Patrick dalam pidato di depan puluhan ribu mitra GoTo yang memadati Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, dalam momen event tahunan Mitra Juara Gojek dan Gopay (MJG) 2025, Sabtu 14 Juni 2025.

    Penghargaan tersebut merupakan perwujudan dari tiga komitmen utama GoTo terhadap para mitra yakni meningkatkan pendapatan mitra pengemudi dan mitra usaha, komitmen untuk melindungi mitra, dan komitmen untuk mendengarkan mitra.

    “Komitmen pertama kami, mensejahterkan dengan meningkatkan pendapatan mitra. Kami hadirkan berbagai promo dan diskon agar order makin ramai dan pendapatan meningkat,” kata Patrick dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (15/6/2025).

    Dia menjelaskan, bahwa pihaknya uga terus memperkuat Program Swadaya – mulai dari subsidi bensin, pulsa, hingga bantuan operasional lainnya.

    “Tahun ini, Gojek menyambut baik ajakan Presiden Prabowo untuk pertama kalinya kami mengadakan program Bonus Hari Raya (BHR) sebagai bentuk dukungan untuk mitra pengemudi yang memenuhi kriteria untuk merayakan Idul Fitri. Mari kita beri apresiasi,” kata Patrick lagi. 

    Adapun untuk komitmen kedua, yakni melindungi mitra yang dilakukan melalui Pusat Layanan Mitra yang selalu siap membantu, Emergency Unit yang terhubung tombol darurat untuk kondisi genting di jalan.

    “Kami lengkapi perlindungan asuransi, agar Bapak dan Ibu merasa aman saat bekerja. Bahkan anak-anak mitra pun kami dukung lewat Beasiswa Gojek Swadaya, sudah lebih dari 80 penerima sejak 2020. Ada juga Tabungan Swadaya, dan kami bantu mitra menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, karena perlindungan sosial itu hak semua mitra,” ucap Patrick.

    Komitmen ketiga mendengarkan mitra. “Kami sadar, kita tak bisa maju kalau tak saling dengar. Kini kita punya Keluarga Gojek Merah Putih (KGMP), Komunitas Partner GoFood (KOMPAG), Yayasan GoTo Merah Putih, dan Kopdar untuk silaturahmi langsung antara mitra dan tim Gojek,” lanjutnya..

    Sebagai informasi, MJG tahun ini berskala jauh lebih besar dan lebih inklusif dari tahun-tahun sebelumnya. Dari hanya belasan pemenang tahun lalu, lebih dari 40.000 mitra pengemudi Gojek serta mitra usaha GoFood dan GoPay dari seluruh Indonesia menerima penghargaan.

    Tahun ini juga menandai pertama kalinya ribuan pengguna aplikasi GoPay Merchant dan mitra usaha Moka menerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam memajukan inklusi keuangan di Indonesia melalui adopsi teknologi pembayaran digital.

    Pemenang ditentukan oleh metrik komprehensif yang berbasis kinerja (seperti acceptance rates and supply hours) serta inisiatif-inisiatif yang tidak berbasis kinerja (seperti program komunitas dan kerjasama).

    Kategori penghargaan yakni 30 mitra terbaik yang terdiri dari mitra pengemudi Gojek, mitra usaha GoFood dan GoPay; 14 penghargaan untuk komunitas mitra terbaik; dan 40.000 mitra lainnya yang terdiri dari mitra pengemudi Gojek, mitra usaha GoFood dan GoPay menerima penghargaan ini.

    Sebanyak 30 pemenang akan menerima logam mulia dan komunitas terbaik akan menerima dana pembinaan untuk komunitas mitra sebagai bentuk apresiasi dari GoTo.

    GoTo juga memberikan apresiasi tambahan berupa dukungan modal usaha bagi para mitra usaha terbaik serta unit motor listrik dari MAKA Motors bagi beberapa mitra pengemudi Gojek terbaik.

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonomi Melambat PHK Melonjak, Apindo Wanti-wanti Lampu Kuning

    Ekonomi Melambat PHK Melonjak, Apindo Wanti-wanti Lampu Kuning

    Jakarta, Beritasatu.com –  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan akan adanya lampu kuning terhadap capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 4,87% pada kuartal I 2025. Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,11%.

    “Angka ini adalah lampu kuning, bukan hanya bagi pemerintah maupun pelaku industri besar, tetapi juga untuk kita semua,” ujar Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani dikutip dari Antara, Minggu (15/6/2025).

    Shinta menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, lebih dari 40.000 pekerja telah mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam tiga bulan pertama tahun ini.

    Ia menyebut sektor tekstil, garmen, dan elektronik sebagai sektor yang paling terdampak.

    “Sektor tekstil, garmen, dan elektronik yang selama ini menjadi tulang punggung industri padat karya adalah yang paling terdampak,” tegasnya.

    Kondisi ini diperparah oleh tekanan eksternal dan internal seperti meningkatnya persaingan global, ketidakpastian geopolitik, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta menurunnya daya beli.

    Di tengah tantangan tersebut, Apindo mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi dan menyusun strategi baru yang adaptif dengan pendekatan dan pola pikir yang lebih inovatif.

    Shinta juga menekankan pentingnya kewirausahaan sebagai pendorong pemulihan dan transformasi ekonomi, dengan UMKM sebagai aktor sentralnya.

    “UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 61% terhadap PDB. Maka mereka harus jadi pusat perubahan,” tambah Shinta.

    Berdasarkan catatan Apindo, sebanyak 73.992 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 1 Januari hingga 10 Maret 2025.

    Jumlah tersebut berdasarkan data pekerja yang tidak lagi tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka PHK sebanyak 26.455 orang hingga 20 Mei 2025.

    Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah korban PHK terbanyak, yakni 10.695 orang, disusul Jakarta sebanyak 6.279 orang dan Riau sebanyak 3.570 orang.

    Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis bahwa angka pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 3,67 juta orang, naik sekitar 83.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

  • Bripka Hery, Polisi Berhati Emas yang Ubah Hidup Penyandang Disabilitas di Manggarai Timur NTT Regional 15 Juni 2025

    Bripka Hery, Polisi Berhati Emas yang Ubah Hidup Penyandang Disabilitas di Manggarai Timur NTT Regional 15 Juni 2025

    Bripka Hery, Polisi Berhati Emas yang Ubah Hidup Penyandang Disabilitas di Manggarai Timur NTT
    Tim Redaksi
    BORONG, KOMPAS.com
    – Bripka Heribertus Agustinus B Tena, atau yang lebih dikenal sebagai
    Polisi Hery
    , telah membuktikan bahwa panggilan hati dapat mengubah kehidupan banyak orang.
    Anggota Polres
    Manggarai Timur
    , Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, dengan semangat “ingin bermanfaat bagi sesama”, mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk membantu penyandang
    disabilitas
    , lansia, serta warga kurang mampu di daerah terpencil.
    “Saya pernah menempuh jarak 100 kilometer dengan sepeda motor ke Kecamatan Elar hanya untuk mengunjungi penyandang disabilitas yang membutuhkan uluran tangan.”
    “Ada penderita katarak yang saya antar ke Rumah Sakit Santo Rafael, Cancar. Setelah operasi, ia bisa melihat kembali dengan normal,” ungkap Hery melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Minggu, (15/6/2025).
    Sebagai Kepala Seksi Dokumentasi Kesehatan (Kasidokkes) di Polres Manggarai Timur dan Polisi Rukun Warga (RW) di Kelurahan Kota Ndora, Hery memulai aksi kemanusiaannya sejak Mei 2022.
    Ia bergabung dengan Relawan Peduli Sesama di Borong pada Februari 2023 dan menjadi relawan Kitabisa.com sejak November 2023.
    Hery mengungkapkan, motivasinya berasal dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat di Manggarai Timur yang banyak hidup dalam keterbatasan ekonomi dan tanpa akses memadai ke layanan kesehatan.
    “Bagi mereka, apa yang didapat hari ini sudah cukup. Mereka pasrah dengan keadaan, seolah-olah itu takdir. Saya ingin memberi harapan,” katanya.
    Aksi nyata untuk warga
    Hery tidak hanya memberikan perhatian, tetapi juga solusi konkret.
    Ia membantu warga yang sakit dengan mengurus dokumen seperti kartu BPJS Kesehatan dan mencari donatur melalui platform Kitabisa.com.
    Dalam waktu 90 hari, donasi yang terkumpul dimanfaatkan untuk pengobatan dan pemeriksaan kesehatan.
    Ia juga rutin membagikan sembako kepada warga tidak mampu, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), anak penderita stunting, dan lansia.
    “Tabungan saya untuk beli motor malah saya gunakan untuk beli sembako dan operasional kegiatan sosial,” ujarnya.
    Saat ini, ia mendapatkan dukungan dari berbagai donatur, termasuk pengusaha lokal dan yayasan seperti Sentra Efata Kupang Kemensos RI serta Yayasan Ayo Bantu Teman.
    Menghadapi tantangan di lapangan
    Perjalanan Hery tidak selalu mulus. Ia sering menempuh jalanan terpencil yang sulit diakses untuk menjangkau warga.
    Beberapa keluarga pasien awalnya curiga, mengira kunjungannya hanya untuk dokumentasi tanpa tindak lanjut.
    Namun, dengan ketulusan dan konsistensi, Hery berhasil membuktikan komitmennya.
    Salah satu kisah berkesan adalah keberhasilannya membantu dua pasien gondok dari Manggarai Timur menjalani operasi di RS Siloam Kupang, meskipun saat itu ia sedang bertugas di Satgas Cartenz, Papua, sejak Januari 2024.
    “Saya tetap berkomunikasi via WhatsApp dengan relawan di Manggarai Timur untuk memastikan pengobatan berjalan. Saya bersyukur mereka sembuh,” tuturnya.
    Dampak positif bagi masyarakat
    Hery telah membantu 42 warga melalui penggalangan donasi, baik lewat Kitabisa.com maupun yayasan.
    Bantuannya menjangkau tidak hanya Manggarai Timur, tetapi juga Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Ngada.
    Ia fokus pada kasus-kasus seperti disabilitas, stunting, tumor, dan katarak, yang sering terabaikan karena keterbatasan ekonomi dan akses transportasi.
    “Melihat mereka yang tadinya pasrah kini punya harapan adalah kebahagiaan terbesar saya,” ungkap Hery.
    Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (Universitas Muhammadiyah Semarang, 2017) dan Magister Forensik (Universitas Airlangga, 2021), serta pengalaman 17 tahun di Polri, Hery membuktikan bahwa kebaikan tidak mengenal batas tugas.
    Komitmen yang tak pernah padam
    Meski kini bertugas di Papua, Hery tetap setia melayani masyarakat Manggarai Timur dari jauh.
    Ia berjanji untuk terus hadir di tengah warga, memberikan harapan, dan memperjuangkan kualitas hidup yang lebih baik.
    “Saya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri,” tegasnya.
    Kisah Polisi Hery adalah bukti bahwa satu hati yang tulus dapat menggerakkan banyak perubahan.
    Ia bukan hanya polisi, tetapi juga pahlawan kemanusiaan bagi masyarakat Manggarai Timur.
    Kolaborasi untuk penyandang disabilitas
    Hery juga berkolaborasi dengan Yayasan Help Flores (YHF) untuk membantu penyandang disabilitas dengan menyediakan kursi roda.
    Pada Kamis, 12 Juni 2025, ia menyerahkan kursi roda kepada Titus Paput, seorang penyandang disabilitas yang menderita stroke di dusun Golo Ara, Desa Compang Wesang, Kecamatan Lambaleda Selatan.
    Pada Sabtu, (14/6/2025) dan Minggu, (15/6/2025), Hery kembali menempuh jarak ratusan kilometer menuju Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, untuk membawa donasi bagi Fania, seorang anak yatim piatu yang merawat kakek dan neneknya yang lanjut usia.
    “Saya muat kasur dan sembako dari Kota Ruteng, di tengah hujan lebat. Kasur dan sembako itu adalah donasi dari penderma di Kota Ruteng.” 
    “Saya tiba malam di Elar dan bermalam di rumah warga setempat. Saya melayani ini karena saya sangat mencintai rakyat Manggarai Timur yang mengalami kesulitan ekonomi dan menyandang disabilitas,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suami Isteri Warga Badui Berobat Gratis di RSUD Gunakan BPJS PBI

    Suami Isteri Warga Badui Berobat Gratis di RSUD Gunakan BPJS PBI

    LEBAK – Pasangan suami isteri Asmari (75) dan Rania (70) warga Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, berobat jalan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo Rangkasbitung menggunakan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    “Kami secara rutin berobat jalan ke sini setiap bulan menggunakan BPJS PBI itu,” kata Asmari, saat ditemui di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, Lebak, Sabtu.

    Dirinya sudah lima tahun terakhir ini melakukan pengobatan ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung untuk penyembuhan penyakit yang dideritanya.

    Bahkan, dirinya bersama isteri sudah dua kali menjalani rawat inap.

    Penyakit yang dia derita berupa sesak nafas juga jantung dan jika akut tubuh sulit untuk bergerak dan tidak bisa berjalan.

    Begitu juga isterinya mengalami keluhan pada lambung dan jika akut hingga kondisi tubuh lemas dan tidak nafsu makan.

    Beruntungnya, kata dia, dirinya bersama isteri menjalani pengobatan dan perawatan medis gratis, karena masuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS PBI.

    “Kami sangat terbantu adanya program JKN sehingga dapat meringankan beban ekonomi,” kata Asmari sambil menyatakan dirinya memiliki lima putra- putri.

    Begitu juga warga Badui lainnya, Pulung (65) mengaku dirinya setiap berobat menggunakan BPJS PBI sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

    “Kami merasa senang memiliki BPJS PBI karena mendapat pengobatan gratis,” katanya.

    Ketua Koordinator Relawan Sahabat Indonesia (SRI) Muhammad Arif Kirdiat mengatakan pihaknya sebagai relawan di pemukiman masyarakat Badui kerapkali melakukan rujukan ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung maupun RSUD Banten dengan menggunakan BPJS PBI.

    Namun, bila mereka tidak memiliki BPJS PBI bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan bisa dirujuk ke RSUD Banten.

    “Kami hampir setiap pekan merujuk warga Badui yang tergigit ular berbisa ke RSUD Banten maupun RSUD Adjidarmo,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Lebak Budi Santoso mengatakan diperkirakan sekitar 98 persen atau 1.470.198 jiwa dari 1.494.976 jiwa jumlah penduduk Lebak sudah masuk program JKN melalui BPJS Kesehatan.

    “Kami berupaya menargetkan 100 persen warga Lebak masuk peserta BPJS baik mandiri maupun bantuan pemerintah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya.*

  • 9 Sherly Tjoanda: Maluku Utara adalah Negeri Raja-raja, Kita Diberkati Alam Melimpah Regional

    9 Sherly Tjoanda: Maluku Utara adalah Negeri Raja-raja, Kita Diberkati Alam Melimpah Regional

    Sherly Tjoanda: Maluku Utara adalah Negeri Raja-raja, Kita Diberkati Alam Melimpah
    Tim Redaksi
    TERNATE, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Maluku Utara

    Sherly Tjoanda Laos
    mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Maluku Utara diberkahi dengan
    sumber daya alam
    yang melimpah.
    Maluku Utara juga berkontribusi cukup besar dalam sektor ekspor
    nikel
    terbesar di Indonesia.
    Sehingga, posisi Maluku Utara di kuartal I tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonominya tertinggi di Indonesia, sekitar 34 persen, diikuti Papua Barat.
    Oleh karena itu, kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan kualitas pendidikan, akses pendidikan, air bersih, dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan, sehingga Maluku Utara yang luas ini dapat terkoneksi antarwilayah.
    “Kita (harus) bersyukur di Maluku Utara. Mereka selalu bilang negeri raja-raja; kita diberkati dengan sumber daya alam yang luar biasa. Seperti tadi dikatakan bahwa ekspor nikel terbesar Indonesia ada di Maluku Utara,” ungkap Sherly, dikutip dari dialog di zona inspirasi KompasTV, Minggu (15/6/2025).
    Menurutnya, tidak ada gunanya
    pertumbuhan ekonomi
    yang tinggi jika kemudian fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di Maluku Utara belum sejahtera secara merata.
    Dia merasa bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak inklusif.
    Masih ada jalan yang rusak, jembatan yang belum terkoneksi, dan anak-anak Maluku Utara yang belum dapat akses pendidikan lebih tinggi.
    “Tapi kemudian jangan hanya judul, jangan hanya dinikmati sekelompok. Pengennya jadi
    coverage
    untuk masyarakat Maluku Utara menggunakan momentum ini, meningkatkan SDM, infrastruktur jalan dan jembatan, serta kualitas pendidikan dan kesehatan,” kata Sherly.
    Dia juga merasa khawatir jika suatu ketika sumber daya alam yang dibanggakan ini nantinya habis ditambang.
    “Sehingga, ketika suatu hari nanti, inikan namanya juga sumber daya alam, dia kan tidak selamanya; suatu hari akan habis. Kemudian, apa yang tertinggal untuk Maluku Utara?” tutur Sherly.
    Dengan demikian, kata Sherly, harus ada kompensasi dengan zonasi daerah yang lingkungannya rusak, jangan rusak semua.
    Kemudian, mereka yang tinggal di lingkar tambang ini harus diberi alternatif penghasilan yang lain, dan anak-anaknya disekolahkan.
    “Sehingga mereka akan menjadi engineering, insinyur, dokter, AI developer. Mereka siap untuk industri masa depan selain mining saja,” ucap Sherly.
    Ia melanjutkan, ketika tambang habis, ada diversifikasi ekonomi lainnya yang bisa menggantikan DBH sebesar Rp 1 triliun seperti yang kita terima hari ini, atau DBH secara total sepuluh kabupaten dan kota sebesar Rp 4 triliun tersebut.
    “Karena saya melihat ada beberapa provinsi di Indonesia yang dulu begitu besar pendapatannya, begitu kaya dari pertambangan. Tapi ketika tambang itu selesai dan keluar, ketika royalti itu tiba-tiba tidak ada, pertumbuhan ekonomi langsung minus dan masyarakatnya tidak siap, secara SDM untuk beralih dari petani dan nelayan; infrastrukturnya tidak siap,” ungkap Sherly.
    Lanjut Sherly, tidak ada yang salah dengan petani dan nelayan, tapi petani dan nelayan pun diharapkan bisa upgrade, bisa menggunakan teknologi, sehingga nilai tukar petani dan nelayan Maluku Utara itu tinggi.
    Saat ini, beberapa kawasan industri kebutuhan makanannya pun tinggi, dan itu pun kita belum bisa suplai dari dalam Maluku Utara.
    Mereka masih mengambil dari luar Maluku Utara.
    “Harapannya bahwa ke depan hilirisasi itu bukan cuma di pertambangan, tetapi kemudian harus pertanian dan perikanan itu juga terjadi hilirisasi,” harap Sherly.
    Dia menambahkan, masyarakat Maluku Utara tidak harus kaya, tapi mereka harus sejahtera dan cerdas, sehingga hidupnya bermartabat.
    Adapun progres dalam capaian 100 hari kerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe, mencabut seluruh pungutan uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB Negeri.
    Ia juga mengalokasikan anggaran Rp 34 miliar untuk program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
    Untuk mendukung program pemerintah, Pemprov Maluku juga mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat.
    Pemprov Maluku menyediakan 10 hektar lahan untuk Sekolah Rakyat.
    Kemudian, di bidang kesehatan, Pemprov Maluku melaksanakan proyek pembangunan dua rumah sakit, yakni di Bobong, Pulau Talibu, Maba, dan meningkatkan kelas RSUD dari tipe D ke tipe C, serta mencapai universal health coverage (UHC) prioritas BPJS Kesehatan.
    Sementara, Sherly juga bergerak cepat merespons bencana yang memutuskan jembatan di Halmahera Utara dan Halmahera Barat pada 24-25 April 2025 lalu.
    Pemprov Malut langsung mengalokasikan total Rp 7,3 miliar dari dana BTT untuk penanganan darurat renovasi jembatan.
    Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe, juga mampu menyelesaikan program Presiden Prabowo, yakni Koperasi Merah Putih dengan progres 100 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakarta Akan Siapkan BPJS Hewan? Ini Kata Pengamat

    Jakarta Akan Siapkan BPJS Hewan? Ini Kata Pengamat

    Pemerintah Provinsi Jakarta merencanakan program subsidi kesehatan hewan atau BPJS hewan. Subsidi ini bakal menyasar pemilik kucing maupun anjing yang kurang mampu untuk biaya berobat hewan peliharaannya.

    Nantinya, hewan-hewan ini bakal memiliki KTP hewan dan dipasang microchip agar dapat terintegrasi. Kira-kira bagaimana ya tanggapan warga dan pengamat publik soal program ini? simak selengkapnya berikut ini…

    >Klik di sini untuk melihat berita terkait BPJS di 20Detik!

  • Lebih dari Sejuta Warga Bojonegoro Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, Banyak Warga Miskin?

    Lebih dari Sejuta Warga Bojonegoro Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, Banyak Warga Miskin?

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperoleh predikat Universat Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan. Pasalnya, dari 1.356.057 penduduknya, sebanyak 99,31 persen atau 1.346.713 warga terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

    Dibalik itu, lebih dari sejuta warga Bojonegoro yang tergabung dalam kepesertaan BPJS Kesehatan iurannya ditanggung pemerintah. Data dari Dinas Kesehatan Bojonegoro, per Mei 2025 sebanyak 1.081.802 penduduk terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah.

    Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati merinci, warga Bojonegoro penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) dari pemerintah pusat melalui APBN, jumlahnya mencapai 599.314 atau 44,50 persen. Sedangkan PBI dari pemda melalui APBD Bojonegoro, jumlahnya sebanyak 482.488 atau 35,83 persen.

    Sedangkan sisanya pekerja penerima upah (PPU) sebanyak 213.929 atau 15,89 persen, pekerja bukan penerima upah (pbpu) 32.305 atau 2,40 persen, serta bukan pekerja (BP) atau peserta mandiri sebanyak 18.677 atau 1,39 persen.

    Hal itu diungkapkan dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dengan agenda laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sektor kesehatan, pada 5 Juni 2025.

    Dikutip dari laman website Kementerian Sosial, disebutkan bahwa Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI JK adalah bentuk bantuan sosial berupa pemberian akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian penerima manfaat akan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mengakses layanan kesehatan gratis dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    Menurut situs tersebut, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Selain itu, program ini juga memberikan prioritas kepada kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak dari keluarga miskin.

    Dasar hukum dari pemberian program bantuan sosial ini adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

    Masyarakat yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah adalah masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

    Dalam hal ini, orang yang dikategorikan sebagai fakir miskin adalah mereka yang tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali, atau memiliki sumber penghasilan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak untuk kehidupannya dan/atau keluarganya.

    Sementara itu, orang yang termasuk dalam golongan tidak mampu adalah mereka yang memiliki sumber penghasilan atau gaji, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya.

    Adapun beberapa kriteria penerima bantuan sosial PBI JK adalah sebagai berikut:

    Individu atau keluarga dengan penghasilan rendah yang telah teridentifikasi melalui survei BPJS dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.
    Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi acuan penerima bantuan di Indonesia.
    Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid, yang dikelola oleh Dukcapil.
    Ditujukan bagi mereka yang tidak mampu membayar iuran BPJS secara mandiri.
    Wajib memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan untuk dapat mengakses layanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah.

    Sementara itu, Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Bojonegoro Ndari Cahya mengatakan, jika Semua penduduk Bojonegoro yang ber NIK Aktif selain pekerja penerima upah bisa memperoleh bantuan iuran dari pemda, yang dibayar melalui ABPD.

    “Untuk yang fakir miskin itu segmen PBI JK (APBN) sedangkan PBPU BP Pemda semua warga Bojonegoro yang ber NIK aktif bisa didaftarkan kecuali PPU (pekerja penerima upah),” ungkapnya. [lus/kun]

  • Gojek Catat 200.000 Lebih Mitra Pengemudi Sudah Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

    Gojek Catat 200.000 Lebih Mitra Pengemudi Sudah Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO). mendorong para mitranya untuk menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

    Direktur Utama GOTO Patrick Walujo menyampaikan, perusahaan terus membantu para mitra untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat, perlindungan sosial merupakan hak semua orang, termasuk mitra pengemudi Gojek.

    “Kami bantu para mitra menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, karena perlindungan sosial itu adalah hak semua mitra,” kata Patrick dalam sambutannya pada agenda Mitra Juara Gojek & Gopay di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur/Presiden, Layanan On-Demand GOTO Catherine Hindra Sutjahyo menyebut bahwa Gojek merupakan institusi yang paling banyak membantu pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya.

    Dalam hal ini, perusahaan memfasilitasi pendaftaran mitra pengemudi dalam program jaminan sosial, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Tercatat pada 2024, lebih dari 200.000 mitra Gojek secara aktif berkontribusi dalam program ini.

    “Sudah 200.000 ya [ mitra Gojek jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan]. Udah 200.000 lebih mitra yang sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Catherine.

    Kendati menjadi perusahaan yang paling banyak membantu mitra mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Catherine mengakui bahwa masih banyak mitranya yang belum mendaftar program jaminan sosial pemerintah.

    Untuk itu, selain bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya juga melakukan berbagai upaya agar makin banyak mitra yang terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial. 

    “Tapi seperti saya bilang kita semua masih berproses berdasarkan masukan, baik dari mitra-mitra kami maupun dari BPJS kita akan terus mengembangkan supaya lebih baik lagi dan semakin cepat juga penetrasi ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mengungkap sebanyak 1,7 juta pengemudi ojek online (ojol) dari total 2 juta pengemudi belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial.

    Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, dari total 2 juta pengemudi yang ada, baru 250.000 orang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

    “Masih ada di luar sana teman-teman kita yang bekerja, 1,7 juta orang bekerja dengan risiko kecelakaan yang tinggi, tapi tidak ada perlindungan sosialnya,” kata Anggoro dalam sambutannya di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (8/5/2025).

    Dari total 250.000 ojol yang sudah mendaftar, Anggoro menyebut sudah ada 7.200 ojol yang mendapat manfaat klaim, baik JKK maupun JKM, dengan nilai total sebesar Rp104 miliar per hari ini, Kamis (8/5/2025). Kemudian, sebanyak 223 anak mendapat beasiswa dengan nilai total Rp600 juta.

    “Jadi ini sudah banyak dinikmati oleh teman-teman semua yang memang kita tahu kecelakaan kerja itu yang terbanyak di jalan raya,” ujarnya. 

    Melihat masih ada 1,7 juta ojol yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro meminta semua pihak, dalam hal ini ojol yang sudah terdaftar dan pengusaha platform untuk mendorong rekannya agar mendaftar sebagai peserta program jaminan sosial. 

    Anggoro menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan telah mendorong dengan aplikator untuk membuat program sederhana seperti mendebitkan langsung iuran para pengemudi setiap hari.  

    Menurutnya, cara itu dapat menjadi solusi dari salah satu tantangan yang kerap ditemui oleh BPJS Ketenagakerjaan, yakni lupa mengiur. 

    Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua paket program. Paket pertama sebesar Rp16.800 per bulan untuk dua program yakni JKK dan JKM. Paket kedua sebesar Rp36.800 per bulan untuk tiga program yaitu JKK, JKM, dan JHT. 

    “Sehingga sebulan terkumpul lah Rp16.800 plus JHT-nya Rp36.800. Itu yang kita dorong kepada aplikator,” ungkapnya.

  • Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Berlaku 14 Juni 2025

    Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Berlaku 14 Juni 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mulai Juli 2025, skema iuran BPJS Kesehatan akan mengalami perubahan seiring penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku saat ini.

    Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, yang merupakan revisi ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan.

    Meski begitu, Perpres tersebut belum mencantumkan secara rinci besaran iuran baru. Dalam Pasal 103B Ayat (8), disebutkan bahwa pemerintah masih memiliki waktu hingga 1 Juli 2025 untuk menetapkan iuran, manfaat, serta tarif layanan secara resmi.

    Pada masa transisi ini, peraturan mengenai iuran yang berlaku masih sama dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

    Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

    – Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    – Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

    Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

    1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

    2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

    3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Insiden Tragis Air India, Psikolog Jelaskan Alasan Banyak Orang Takut Naik Pesawat

    Insiden Tragis Air India, Psikolog Jelaskan Alasan Banyak Orang Takut Naik Pesawat

    Jakarta –

    Insiden tragis menimpa maskapai Air India yang jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Ahmedabad, Kamis (12/6/2025). Kecelakaan ini menewaskan hampir seluruh penumpang dan awak kabin. Hanya satu orang yang selamat, yakni Viswashkumar Ramesh.

    “Baru 30 detik setelah pesawat mengudara, terdengar ledakan keras, lalu pesawat langsung terjatuh,” ujar Ramesh dari ranjang rumah sakit tempat ia dirawat.

    Dikutip dari CNN, kecelakaan udara semacam ini berdampak pada psikologis banyak orang. Salah satunya adalah meningkatnya ketakutan untuk naik pesawat atau yang dikenal dengan aerophobia.

    Menurut Dr Gail Saltz, psikiater dan profesor klinis di Weill Cornell Medical College, rasa takut bisa muncul atau memburuk setelah mendengar peristiwa tragis tersebut.

    “Setiap orang mungkin pernah berpikir, ‘Semoga pesawatku aman’, saat ada jadwal delay atau keterlambatan. Tapi bagi sebagian orang, pikiran itu bisa menjadi melekat dan berubah menjadi kecemasan berlebihan,” ujar Saltz, dikutip dari CNN.

    Perbedaan Cemas dan Fobia Terbang

    Saltz menjelaskan, kecemasan terhadap penerbangan berbeda dengan aerophobia. Jika hanya cemas, seseorang masih bisa melanjutkan penerbangan. Namun pada aerophobia, muncul gejala fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, mual, hingga muntah. Gejala ini bahkan bisa muncul sejak seminggu sebelum terbang.

    Secara emosional, mereka merasa panik, cemas berlebihan, dan secara perilaku bisa membatalkan penerbangan mendadak atau memilih moda transportasi lain demi menghindari pesawat.

    “Kalau gejala ini sudah berlangsung enam bulan atau lebih dan mengganggu kehidupan sehari-hari, itu bisa dikategorikan sebagai fobia,” jelasnya.

    Inikah Pemicunya?

    Fobia terbang tidak hanya disebabkan oleh ketakutan pesawat jatuh. Banyak orang justru takut karena berada di ruang tertutup di udara, takut mabuk perjalanan, turbulensi, atau terkena penyakit menular.

    “Trauma masa lalu seperti kecelakaan atau bencana alam juga bisa memicu. Anak-anak yang orang tuanya takut terbang juga berisiko mengalami hal yang sama,” tambah Saltz.

    Saltz menegaskan, menghindari penerbangan bukanlah solusi. Justru, rasa lega setelah membatalkan penerbangan bisa memperkuat fobia.

    “Ketika menghindar, dunia makin sempit dan rasa takut makin besar. Menghindar justru memperburuk,” katanya. Ia juga menyarankan untuk tidak sembarangan mengonsumsi alkohol atau obat tidur tanpa resep karena bisa berbahaya dan tidak membantu pemulihan secara psikologis.

    Kabar baiknya, fobia terbang adalah kondisi yang bisa diobati. Terapi yang direkomendasikan adalah exposure and response prevention, menghadapi ketakutan secara bertahap dengan bantuan terapis.

    “Seiring waktu, seseorang bisa menjadi lebih kebal terhadap pemicunya. Bahkan ada terapi dengan realitas virtual yang terbukti efektif,” jelasnya.

    Menurut Cleveland Clinic, aerophobia termasuk salah satu fobia paling umum di AS, memengaruhi lebih dari 25 juta orang dewasa. Rentang usia paling terdampak adalah 17-34 tahun, yaitu masa ketika banyak perubahan hidup besar terjadi, seperti kuliah, menikah, atau punya anak.

    “Wajar bila orang merasa hidupnya terlalu berharga untuk dipertaruhkan di udara,” tutup Saltz.

    Simak Video “Video: Jakarta Akan Siapkan BPJS Hewan? Ini Kata Pengamat”
    [Gambas:Video 20detik]