Kementrian Lembaga: BPJS

  • Jutaan Data Direvisi, Cek Apakah Namamu Masuk Penerima Bansos di Sini!

    Jutaan Data Direvisi, Cek Apakah Namamu Masuk Penerima Bansos di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai sebagai keluarga mampu.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak delapan juta orang dikeluarkan dari data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

    “Dalam rangka (penyaluran) bansos tepat sasaran, delapan juta lebih dinonaktifkan dari penerima bantuan iuran ini,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI membahas data PBI JKN berdasarkan DTSEN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/7), dikutip dari Antaranews.

    Sehingga setelah dicoret, nama-nama tersebut tidak berhak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah.

    Menurut dia, pencoretan data penerima PBI ini merupakan implementasi dari diterapkannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    DTSEN tersebut digunakan sebagai panduan data penyaluran bansos karena penyaluran bansos selama ini yang dinilai tidak tepat sasaran.

    Nah, berikut ini cara cek apakah nama anda masih termasuk dalam penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah saat ini.

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025

    1. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Website

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP atau komputer/laptop
    Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP, meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan
    Masukkan nama penerima sesuai KTP dari calon penerima bansos PKH
    Masukkan kode captcha yang tampil di layar. Jika tidak jelas, klik tombol “Refresh” untuk mendapatkan kode baru
    Klik tombol “Cari Data” dan tunggu proses pencarian data. Sistem akan menampilkan status apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima Bansos PKH 2025 atau tidak
    Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut akan muncul informasi tentang nama penerima, wilayah domisili, jenis bantuan yang diterima (misalnya PKH, BPNT, dll.), status penyaluran (sudah atau belum disalurkan), dan periode penyaluran.

    2. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Aplikasi

    Unduh aplikasi “Cek Bansos Kemensos” di Google Play Store/Apple App Store dan unduh aplikasinya
    Jika baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, buat akun dengan memasukkan nomor KTP (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, nomor HP aktif, email aktif, foto KTP dan swafoto
    Setelah mendaftar, Anda akan diminta melakukan verifikasi OTP yang dikirim ke nomor HP
    Masuk ke aplikasi Cek Bansos Kemensos dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah dibuat
    Pilih menu “Cek Bansos”, masukkan wilayah dan nama sesuai KTP
    Aplikasi akan menampilkan apakah Anda termasuk penerima Bansos PKH 2025

    Itulah 2 cara cek nama penerima bansos terbaru pada 2025.

  • BSU 2025 Masih Berlanjut, Penyaluran Capai 82 Persen – Page 3

    BSU 2025 Masih Berlanjut, Penyaluran Capai 82 Persen – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka, pantau langsung pembagian Bantuan Subsidi Upah (BSU) terhadap ratusan penerima di Kantor Pos Cabang Utama Tangerang, di Jalan Daan Mogot Kota Tangerang, Rabu (16/7/2025).

    Saat datang, Wapres Gibran langsung menyapa secara bergantian penerima BSU di halaman kantor Pos tersebut. Dia tampak mengenakan kemeja cokelat dan celana bahan hitam.

    “Gunakan baik-baik ya bu, pak, semoga bermanfaat,” ujar Gibran kepada para penerima BSU.

    Dia pun melihat langsung proses pembagian yang dilakukan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan. Terlihat Gibran mengecek amplop bertuliskan ‘Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025’ tersebut.

    Dalam satu isi amplop itu, terisi uang tunai Rp 600 ribu. Sebab bantuan tersebut untuk bulan Juni dan Juli yang dibayarkan langsung satu kali.

    Selain uang tunai, terlihat penerima bantuan juga menerima bantuan berupa dua paket sembako, dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga dari Wapres.

  • Wamenaker Dampingi Wapres Tinjau Penyaluran BSU di Tangerang

    Wamenaker Dampingi Wapres Tinjau Penyaluran BSU di Tangerang

    Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan peninjauan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 di Kantor Pos Indonesia Cabang Tangerang, Banten, hari ini.

    Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program BSU berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja.

    Immanuel menjelaskan program BSU tahun 2025 diberikan kepada para pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta atau sesuai dengan Upah Minimum Daerah (UMD) setempat.

    “Hingga 15 Juli 2025, sebanyak 13.189.660 pekerja di seluruh Indonesia telah menerima bantuan ini, termasuk 588.187 pekerja di Provinsi Banten dan 187.299 pekerja di Kota Tangerang,” ujar Immanuel, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya peran aktif para pengusaha dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Kami mengimbau kepada seluruh pengusaha agar terus meningkatkan kepatuhan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta melaporkan data ketenagakerjaan secara berkala,” tambahnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Gibran bersama Immanuel Ebenezer melihat secara langsung proses pencairan di ruang pelayanan PT Pos Indonesia. Mereka memastikan seluruh tahapan penyaluran berlangsung sesuai prosedur dan tanpa kendala.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Difasilitasi Disnaker Sleman, 356 eks pekerja MTG cairkan dana JHT Rp9,3 M

    Difasilitasi Disnaker Sleman, 356 eks pekerja MTG cairkan dana JHT Rp9,3 M

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Difasilitasi Disnaker Sleman, 356 eks pekerja MTG cairkan dana JHT Rp9,3 M
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman memfasilitasi pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bagi 356 mantan pekerja PT Mataram Tunggal Garmen (MTG) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pensiun dini. Pencairan dilakukan di Ruang Nakula, Kantor Disnaker Sleman, pada Selasa (15/7/2025).

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Rudi Susanto, menyatakan total dana yang dicairkan mencapai Rp9,3 miliar, dengan nilai tertinggi Rp50 juta yang diterima oleh dua pekerja. 

    “Proses pencairan dilakukan bekerja sama dengan Bank BTN,” ujarnya.

    Kadisnaker Sleman, Sutiasih, menjelaskan bahwa ini merupakan tahap lanjutan penyaluran JHT untuk eks pekerja MTG pascakebakaran pada 21 Mei 2025. 

    “Total 356 pekerja tetap menerima JHT dengan masa kerja 4–29 tahun. Mereka di-PHK atau pensiun dini pada Juni lalu,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada 16 Juni 2025, sebanyak 989 pekerja kontrak MTG telah menerima JHT senilai Rp3,9 miliar. Secara keseluruhan, ada 1.345 pekerja yang terdampak.

    “Kami telah berkoordinasi dengan HRD MTG terkait pesangon, dan prosesnya masih berjalan. Para pekerja juga diarahkan untuk komunikasi langsung guna mendapatkan kejelasan,” lanjut Sutiasih.

    Dia menambahkan, JHT merupakan bentuk perlindungan sosial berupa tunjangan uang tunai bagi pekerja yang pensiun atau terkena PHK. Iuran JHT sebesar 5,7% dari gaji (2% dibayar pekerja, 3,7% oleh perusahaan).

    “Kami apresiasi MTG yang telah mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap. Tidak semua perusahaan melakukan hal ini,” ungkapnya.

    Disnaker berharap dana JHT dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup atau modal usaha. Selain itu, Disnaker menyediakan program Taksi Pekerja (Fasilitas Seleksi Pekerja), yang telah diikuti 300 eks pekerja MTG.

    “Kami imbau eks pekerja tetap semangat dan produktif, baik sebagai pekerja maupun wirausaha,” tegas Sutiasih.

    Salah satu penerima JHT, Bagyo (48), menyatakan rasa syukurnya atas pencairan dana tersebut. Pria yang telah bekerja di MTG sejak tahun 2000 itu berencana memulai usaha baru setelah kehilangan pekerjaan.

    “Alhamdulillah, saya lega JHT-nya cair. Di tengah duka karena ada musibah kebakaran beberapa waktu lalu, uang ini sangat berarti. InsyaAllah saya akan gunakan untuk bertani cabai,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Selasa (15/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang Banten

    Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang Banten

    Wapres hadir untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar sesuai aturan dan tidak ada pemotongan.

    Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di Kantor Pos Tangerang, Banten, untuk memastikan tepat sasaran.

    Pantauan di lapangan, Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer beserta jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wali Kota Tangerang Sachrudin.

    “Wapres hadir untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar sesuai aturan dan tidak ada pemotongan,” kata Wamenaker Immanuel Ebenezer, di Tangerang, Rabu.

    Wapres Gibran juga memantau langsung proses penyaluran dari awal pekerja datang ke Kantor Pos hingga menerima BSU.

    Lalu, Wapres juga berbincang dengan para penerima upah dan menanyakan mengenai penggunaan uang ke depannya. Sebab, harapannya program BSU ini bisa menaikkan daya beli masyarakat.

    “Pak Wapres apresiasi layanan di PT Pos ini, karena semua dipermudah. Tadi sempat berbincang dengan warga juga dan harapannya agar BSU ini bisa membantu,” ujar Wamenaker.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menghadirkan mekanisme penyaluran yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui digitalisasi layanan Pospay yang mempermudah penyaluran BSU tahun 2025.

    Kemitraan bersama PT Pos Indonesia (Persero) khususnya ditujukan bagi penerima yang mengalami kendala rekening pada tahap 1 dan 2. Proses penyaluran BSU melalui Pospay dimulai dengan pengecekan status calon penerima yang dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau langsung dari aplikasi Pospay.

    Setelah status penerima dikonfirmasi, calon penerima diminta melengkapi data pribadi, seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, nomor HP, dan email sesuai identitas kependudukan. Jika data dinyatakan valid, sistem akan menerbitkan QR Code (Cekpos Digital) yang menjadi bukti resmi untuk mencairkan bantuan di Kantor Pos terdekat.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran Pantau Penyaluran BSU di Tangerang – Page 3

    Wapres Gibran Pantau Penyaluran BSU di Tangerang – Page 3

    Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, secara nasional sudah 83 persen dari total 15 juta penerima, sudah tersalurkan. Mereka adalah para pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp 3.5 juta atau di bawah UMP.

    “Kemudian mereka juga merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025 dan akrif, memiliki KTP, bukan pegawai negeri atau ASN, TNI,” ujarnya.

    Setiap pekerja mendapatkan bantuan Rp600 ribu. Immanuel juga mengungkapkan, Provinsi Jawa pun menjadi lokasi paling banyak penerima BSU.

    Sementara di Kota Tangerang sendiri ada 74 pekerja yang menerima BSU tersebut, dan ada 600 ribuan lebih pekerja se Provinsi Banten yang juga menerima BSU.

  • Aturan Baru Pengganti Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Tengah Digodok!

    Aturan Baru Pengganti Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Tengah Digodok!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah hingga saat ini belum menerapkan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, kebijakan ini seharusnya sudah berlaku paling lambat 1 Juli 2025, sesuai dengan amanat Perpres 59/2024.

    Sistem KRIS ini pun nantinya digadang-gadang akan menghapus klasifikasi kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Terkait dengan penerapan KRIS ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara. Menurutnya, pemerintah tengah membahas bersama level Kementerian Koordinator.

    Sayangnya, Budi Gunadi Sadikin tidak mengungkapkan Kementerian Koordinator mana yang dimaksud. Namun, jika ini terkait dengan kebijakan kesehatan, maka kemungkinan terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

    “Kita sedang bahas di levelnya Menko,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (15/7).

    Budi hanya memastikan bahwa pemerintah tengah menggodok Pemerintah tengah merancang aturan baru setingkat peraturan presiden yang merevisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Peraturan presiden ini juga akan menegaskan mengenai implementasi KRIS.

    Sebelumnya, Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pada 15 Juni 2025, draf Perpres baru tentang Jaminan Kesehatan masih berada di panitia antar kementerian, belum sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, penerapan KRIS menurutnya masih menunggu rampungnya Perpres baru itu.

    “Tunggu Perpresnya diundangkan ya yang jelas RS sudah mempersiapkan diri untuk KRIS,” ujar Kunta kepada CNBC Indonesia.

    Beberapa waktu lalu, saat rapat dengar pendapat (RDP) pada 30 Mei 2025 di Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar implementasi kebijakan KRIS mundur menjadi 31 Desember 2025. Alasannya, rumah sakit yang memenuhi 12 kriteria penerapan KRIS baru 1.436 atau 57,28% dari target pemerintah yang sebanyak 2.554 rumah sakit.

    Sementara itu, masih sebanyak 786 RS yang baru berhasil menerapkan 9-11 kriteria KRIS, 189 rumah sakit baru bisa memenuhi lima sampai delapan kriteria KRIS, 46 rumah sakit bahkan hanya bisa satu sampai empat kriteria KRIS dan 70 rumah sakit belum memenuhi satupun kriteria KRIS.

    “Karena itu kita usulkan yang implementasi Juni diperpanjang sampai 31 Desember 2025, karena data yang tadi kita lihat 90% itu baru selesai di akhir 2025,” ujar Budi.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lansia dan Ketergantungan Aspek Kesehatan

    Lansia dan Ketergantungan Aspek Kesehatan

    Jakarta

    “Seorang nenek Nasikah yang sakit stroke dan berusia 74 tahun, telah diserahkan secara total oleh kedua anaknya ke sebuah griya lansia. Mereka tidak menyesal dan tidak ingin bertemu ibunya lagi. Walaupun pada akhirnya kedua anak ibu Nasikah menjemput kembali ibunya dan diajak pulang, kejadian ini merupakan masalah genting tentang ketergantungan lansia pada aspek kesehatan yang buruk di tanah air”

    Indonesia telah memasuki ageing population sejak 2021 yaitu fase struktur penduduk tua mencapai diatas 10 persen penduduk. Hal ini terkait dengan angka harapan hidup (AHH) manusia sejak lahir di Indonesia pada 2024 mencapai 72,39 tahun. Meski belum mencapai angka global 73,3, namun sudah terjadi peningkatan berarti dibanding dekade sebelumnya 69,81 tahun pada 2010.

    AHH menunjukkan cerminan kesehatan masyarakat, akses layanan kesehatan, nutrisi dan peningkatan standar hidup yang makin baik. Perbaikan program imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi mendorong peningkatan AHH Indonesia. Pembangunan kesehatan pasca pandemi covid-19 yang semakin fokus ke perbaikan sistem kesehatan dan integrasi layanan primer.

    Namun demikian jumlah lansia yang meningkat di Indonesia belum menjadi bonus demografi yang dapat menunjang kemajuan bangsa secara produktif. Secara fisik kesehatan, mental dan sosial ketergantungan lansia cukup besar. Tidak cukup berbicara AHH saja, tapi juga healthy life expectancy (HALE) yang mengukur tahun hidup orang dalam kondisi sehat dan produktif. Nah HALE di Indonesia hanya mencapai pada umur 63 tahun.

    Dengan demikian sepuluh tahun terakhir kehidupan lansia di Indonesia diliputi persoalan kesehatan dan penyakit. Hanya 28,4 persen lansia diatas 60 tahun yang sehat (Kemenkes, 2024). Mayoritas lansia di Indonesia hidup dengan penyakit khronis dan kesehatan yang menurun seperti TBC, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke dan gangguan sendi yang membuat ketergantungan lansia pada aspek kesehatan sangat besar.

    Sebuah survey oleh perhimpunan gerontology medik Indonesia (Pergemi) melihat ada 16 penyakit khronis yang diderita lansia. Diantaranya lima besarnya adalah hipertensi (37,8%), diabetes (22,9%), rematik (11,9), jantung (11,4%), dan asma (10,4%). Kesehatan lansia kita buruk dan membuat rumah sakit di Indonesia dipenuhi banyak lansia yang mencari pengobatan. Klinik penyakit tidak menular didominasi para lansia yang tergantung pada obat seumur hidupnya.

    Lansia di Indonesia dihantui penyakit khronis sebagai akibat pola hidup tidak sehat yang terjadi pada usia muda. BPJS sendiri melaporkan bahwa klaim yang menyedot dana paling besar pada delapan penyakit yaitu jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, hemophilia, leukemia, dan sirosis hati. Jumlah kasus empat besar yang mendapat jaminan BPJS Kesehatan meliputi jantung 20 juta kasus, kanker 3,8 juta kasus, stroke 3,5 juta kasus, dan gagal ginjal 1,5 juta kasus. Merupakan penyakit tidak menular dengan lansia yang paling rentan.

    Lansia selayaknya mempunyai akses luas ke dalam layanan kesehatan yang ramah lansia dan pelayanan publik lainnya. Namun di Indonesia penyakit khronis degeneratif membuat lansia menjadi penduduk rentan dengan mobilitas yang rendah. Tentu kondisi yang terjadi sekarang merupakan wujud investasi kesehatan masa lalu yang kurang memadai. Memprihatinkan upaya preventif promotif sebagai pola hidup sehat belum menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari selama ini.

    Ketergantungan lansia Indonesia dalam kesehatan sekarang dipandang bukan sekadar persoalan pribadi atau keluarga, mainkan isu sosial yang memerlukan perhatian lintas sektor dan seluruh komponen bangsa. Artinya ketergantungan lansia sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Dengan AHH yang meningkat maka beban pada sistem kesehatan juga meningkat. Rumah sakit, puskesmas dan layanan kesehatan primer perlu menyesuaikan sistem agar mampu melayani kebutuhan kesehatan lansia dalam jangka panjang.

    Ketergantungan aktifitas keseharian seperti lansia yang membutuhkan bantuan untuk mandi, makan, minum obat, jadwal ke layanan kesehatan rumah sakit, atau sekadar berjalan ke kamar mandi. Dalam kondisi yang lebih berat lansia dengan penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau stroke bisa sepenuhnya sangat bergantung pada perawat atau anggota keluarga.

    Dengan demikian fase ageing population yang terjadi di tanah air belum bisa menjadi bonus demografi yang secara produktif menyumbang kemajuan masyarakat. Di sinilah kita melihat pertama, peran keluarga yang dominan dalam merawat lansia. Di lingkungan keluarga kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, bahkan dapat menimbulkan kelelahan fisik dan emosional bagi anggota keluarga yang merawat.

    Fenomena caregiver burnout atau kelelahan pengasuh dalam merawat lansia menjadi isu yang kerapkali tidak dipandang sebagai masalah. Di sinilah keluarga memerlukan dukungan sistem layanan kesehatan dan dukungan sosial lebih dari luar. Jika dibiarkan dalam jangka panjang kondisi demikian tidak hanya berdampak pada keluarga/ pengasuh, tapi juga pada lansia itu sendiri. Mereka beresiko mengalami gangguan mental seperti stress, kecemasan dan depresi.

    Kondisi yang terjadi pada keluarga nenek sakinah tersebut di atas menjadi gambaran banyak kehidupan lansia sekitar kita. Dimana lansia yang sakit tampak menjadi beban keluarga dan minimnya dukungan layanan kesehatan dan kepedulian dari komunitas serta negara dalam mengentaskan ketergantungan kesehatan lansia.

    Jumlah penduduk yang makin menua dengan kondisi kesehatan yang buruk di tengah keluarga harus dijawab dengan strategi mengantisipasi kesehatan sejak usia muda. Kita tidak mengabaikan mereka melainkan menciptakan sistem pendukung yang membuat lansia tetap aktif, mandiri dan bermartabat. Langkah-langkah yang dapat diambil seperti pencegahan melalui gaya hidup sejak dini, penguatan layanan kesehatan dengan memperluas akses layanan geriatri, meningkatkan kapasitas puskesmas dalam menangani lansia, serta program home care berbasis komunitas perlu diperluas.

    Langkah lainnya yaitu perlunya dukungan psikososial dan komunitas lansia yang aktif secara sosial, hadirnya teknologi untuk lansia seperti aplikasi pengingat obat, telekonsultasi, dan perangkat bantu mobilitas. Selanjutnya tersedianya insentif dan dukungan untuk keluarga pengasuh yaitu dukungan moral, pelatihan, dan bahkan insentif dari pemerintah dan komunitas agar perawatan lansia tidak menjadi beban sepihak keluarga. Kesehatan fisik dan mental pengasuh keluarga juga harus menjadi perhatian.

    Ketergantungan dalam aspek kesehatan lansia adalah refleksi dari cara kita semua memandang usia tua dan memperlakukan para sesepuh bangsa. Hadirnya perawatan yang manusiawi dan bermartabat bagi lansia menjadi cermin peradaban manusia. Disini kita membutuhkan secara nyata sinergi individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung lansia agar tetap sehat, aktif dan dihargai. Semata karena pada akhirnya kita semua cepat atau lambat akan menjadi menua.

    Noerolandra Dwi S, Surveior FKTP Kemenkes

    (imk/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terlalu Bodoh Jika Kita tak Rangkul Jokowi

    Terlalu Bodoh Jika Kita tak Rangkul Jokowi

    GELORA.CO  – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menggelar Pemilihan Raya untuk mencari sosok calon ketua umum partai untuk memimpin lima tahun ke depan. 

    Ada tiga kandidat yang maju menjadi calon Ketua Umum PSI: Ronald Aristone Sinaga; Kaesang Pangarep; dan Agus Mulyono Herlambang.

    Ketiganya kini tengah dipilih oleh kader PSI seluruh Indonesia dan masyarakat yang terdaftar hingga pelaksanaan Kongres PSI pada 19-20 Juli 2025, mendatang.  Periode pemilihan dimulai sejak 12-18 Juli ini.

    Salah satu kandidat calon ketua umum PSI, Ronald Aristone Sinaga atau akrab dipanggil Bro Ron, mengungkapkan alasan utama dirinya maju menantang putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep dan mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Agus Mulyono Herlambang. 

    Bro Ron mengatakan, dirinya ingin berkontribusi lebih luas lagi bagi masyarakat. Sebab, dia menilai selama merintis karir dan menjadi kader PSI, dirinya selalu hadir di tengah-tengah permasalahan masyarakat. Mulai dari pendidikan hingga permasalahan sosial. Sehingga, dia berharap akan jauh berkontribusi lebih luas jika terpilih sebagai Ketua Umum PSI.

    Hal itu diungkapkan Bro Ron dalam wawancara khusus bersama Tribunnews, di Palmerah, Jakarta, Selasa (15/7). 

    “Dengan hanya sebagai kader partai biasa aja, sudah bisa membantu sebegitu banyak orang. Baik dalam dunia pendidikan, bantuan sosial, dengan tim relawan yang kecil saya aja, sudah begitu banyak kita bantu. Apalagi di dunia pendidikan tadi kan,” kata Ronald.

    “Bayangkan kalau saya menjadi ketua umum. Saya bisa menggunakan network partai. Dari yang paling atas sampai ke bawah, dari ranting-ranting. Kita namanya itu DPRT ya. Ada DPP, DPW, DPD, terus ada DPC, terus DPRT ke paling-paling bawah,” sambung dia.

     

    Berikut petikan wawancara lengkap dengan Ronald Aristone Sinaga terkait pencalonannya sebagai calon ketua umum PSI:

    Tanya (T): Apa latar belakang Anda akhirnya memutuskan masuk ke dunia politik? Sebelumnya kan Anda sudah memiliki bisnis yang cukup maju.

    Jawab (J): Sebenarnya masuk politik itu gara-gara sebel. Itu di awal 2023. Sebel waktu itu sama BUMN. Jadi saya ada usaha, memang saya ada usaha otomotif, terus saya ada usaha konstruksi yang berurusan sama BUMN. Dan BUMN itu susah ditagih waktu itu kan. Susah kita dapat bayaran.

    Saya pikir waktu itu kenapa sih kok negara kayak gini ya. Kok susah amat, sudah kerjasama, kontrak lengkap, sampai invoicenya sudah lengkap, faktur pajak udah keluar, kok nggak dibayar-bayar? 

    Jadi saya berpikir waktu itu, ini harus ada cara ini, bagaimana supaya kita nanti ke depannya bisnisnya lebih lancar. Orang-orang bilang masuk politik bro, jadi pejabat, gampang dapet proyek, terus gampang dibayar.

    Saya nggak mikirin gampang dapat proyeknya sih, karena kita waktu itu, saya sih pede-pede aja ya. Kita punya tim marketing yang bagus, kita punya kualitas kerja yang bagus, untuk mendapatkan proyek saya tidak masalah. Tapi yang masalah itu dapat pembayaran proyeknya.

    Jadi masuk awalnya karena pengin menjadi aktivis di dalam dunia debt collector. Akhirnya mendaftar di awal 2023 untuk nyalon, nyaleg di 2024. 

    (T): Saat itu langsung memilih masuk PSI? Kenapa memilih PSI?

    (J):  Karena saya tuh bacotnya liar. Anak muda, diskusi ke beberapa teman, kita semua sepakat, Bro Ron ini tidak akan cocok di partai-partai besar. Kenapa? Karena mulutnya liar, mulutnya berisik lah.

    Tapi saya tuh kan berisik dalam hal membantu orang. Ini membantu orang, dan memang saya tuh kalau sekali ngegas, niat membantu tuh saya membantu terus, saya gas terus. Nah, jadi ya kita pilih lah partai anak muda ini.

    Lucunya saya tuh agak jual mahal aja waktu mendaftarnya. Sampai saya minta ketemu pengurus partai waktu itu, eh saya mau masuk, saya mau nyalon, tapi tolong ya ke depannya ya. Ini Bro Ron ini berisik loh.

    Intinya saya, inilah saya. Mereka juga kenal saya. Disclaimer kan, Mereka sudah liat saya lewat medsos kan. sekarang tau nggak? Jawabannya mantap.

    Dan membuat saya sampai hari ini bertahan di PSI. Karena dijawab adalah, selama itu membantu masyarakat, gas terus. Jadi selama saya menjadi aktivis, dan sangat aktif di medsos, dua setengah tiga tahun terakhir, saya tidak pernah diintervensi sama sekali oleh partai. Tidak kena tegur pun, nggak pernah. 

    (T): Oke mungkin karena partai anak muda, jadi kebebasan ter-express itu bener-bener dijunjung tinggi gitu ya?

    (J): Iya, tapi kan memang karena syaratnya adalah yang penting membantu masyarakat. Jadi bukan asal berisik hanya kritik-kritik. Kritik-kritik nggak jelas, tapi memang membantu masyarakat. 

    (T): Nah kemudian, sekarang maju sebagai calon ketua umum. Apa tujuannya?

    (J): Aduh. Kayaknya kalau, gimana ya, supaya tidak kedengarannya sombong atau gimana nih. Kayaknya kalau orang yang sudah kenal saya nih, udah follow saya mungkin minimum lima tahun terakhir ya.

    Lima tahun terakhir ya. Bayangkan, dengan saya hanya sebagai kader partai biasa aja, sudah bisa membantu sebegitu banyak orang. Baik dalam, apa? Baik dalam dunia pendidikan, bantuan sosial, dengan tim relawan yang kecil saya aja, sudah begitu banyak kita bantu. 

    Apalagi di dunia pendidikan tadi kan. Bayangkan kalau saya menjadi ketua umum. Saya bisa menggunakan network partai. Dari yang paling atas sampai ke bawah, dari ranting-ranting. Kita namanya itu DPRT ya. Ada DPP, DPW, DPD, terus ada DPC, terus DPRT ke paling-paling bawah. Yang benar-benar tumbuh bersama masyarakat. 

    Bayangkan, kegiatan yang saya sebutkan namanya Tim Bro Ron, yang sekitar tujuh bulan terakhir, kita bawa ke skala nasional. Begitu banyak yang bisa kita bantu, begitu banyak juga relawan-relawan yang pengin, mungkin ingin jadi aktivis, tapi ada rasa takutnya, yang kita bisa kawal, kita kawal dalam sisi politik, dalam bentuk sebuah partai, yang juga orang-orang yang bermimpi menjadi aktivis, kita semua itu di dalam satu kolam, yang belum pernah dilakukan oleh partai-partai lain.

    Jadi kita itu hadir di tengah masyarakat, membantu kebutuhan mereka, yang selama ini terlantar, atau terabaikan oleh pemerintah-pemerintah di bawah. Kita tahu sampai sekarang masih banyak orang yang belum terdaftar BPJS, karena tidak mengerti caranya. Apalagi yang saya sangat aktif tujuh bulan terakhir, mengenai penggelapan bantuan sosial, beasiswa untuk pendidikan, beasiswa sekolah.

    Banyak sekali penggelapan-penggelapan yang dilakukan oleh kepala sekolah, atau operator, atau bahkan ada beberapa guru menggelapkan. Kita bisa bantu selamatkan, kita membawa ke skala nasional.

    (T): Nah motivasinya? Karena sempat ada berita yang menyebutkan bahwa karena ada tantangan juga nih dari ketum PSI sekarang (Kaesang Pangarep)?

    (J): Memang itu tantangan, tetapi saya anggap itu menjadi pintu masuk. Jadi tantangan itu menjadi pintu masuk sebenarnya. Motivasinya saya dari dulu, bagaimana saya bisa membantu orang sebanyak mungkin.

    Karena begini, saya bisa sampai di tahap sekarang ini, karena saya punya usaha, beberapa usaha, dan itu dijalankan oleh istri saya. Dan saya sampai sekarang itu ibaratnya kurang pekerjaan aja. Karena kurang pekerjaan, bisnis sudah berjalan, makanya saya sudah dedikasikan diri saya untuk membantu masyarakat.

    Kenapa saya bisa fokus dan konsisten? Karena saya sudah menikmati rasa terima kasihnya masyarakat waktu saya memberikan solusi, memberikan hasil saat mereka meminta tolong. Dan itu sangat menagihkan.

    Ketagihan mendengar rasa terima kasih mereka kepada saya. Bayangkan, saya ini bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya kader partai, kader biasa aja. Baru diangkat sebagai pengurus di Jawa Barat itu baru dua bulan terakhir. Karena partai melihat saya punya karakter, saya punya kegiatan selama ini, ini cocok menjadi karir partai. Jadi kan pengurus Jawa Barat. Eh, belum mulai mengurus Jawa Barat, sudah diminta mungkin mengurus nasional sebentar lagi. 

    (T): Nah tapi, ini kan lawan Anda Kaesang ya, petahana. Bagaimana cara Anda bersaing melawan Kaesang memenangkan kursi ketua umum?

    (J): Kalau dipikirkan Kaesangnya secara pribadi, saya nggak terlalu mikirkan. Karena kalau kita memikirkan Kaesang, atau kita fokus, oh ini Kaesang, susah nih. Anaknya mantan presiden. Udah Petahana, anak mantan presiden. Kalau mikirnya dari sisi itu, ya siapa yang berani maju. Nggak akan ada yang berani maju.

    Apalagi dibilang partai anak muda. Anak muda mana yang berani lawan anak mantan presiden? Ya kan? Anak muda mana? Mungkin sesama anak mantan presiden, iya kali. Tapi anak mantan presiden satu lagi, udah di partai sebelah ya kan? Ada di partai merah, ada di partai biru ya kan? Anak presiden satu mana lagi yang sisa ini? Jadi, saya nggak mikirin itu.

    Yang saya fokuskan dan saya tanamkan di otak saya dan di hati saya adalah, ini kesempatan saya membantu lebih banyak orang lain. Karena saya sudah merasakan apa yang saya bisa lakukan selama ini dalam skala yang kecil. Nah bayangkan bawa ke skala yang besar. Jadi saya nggak terlalu mikirin lah Kaesang, atau gimana. Bukan berarti dianggap enteng ya. Setiap lawan ya pasti ada pendukungnya.

    Mas Kaesang pasti ada pendukungnya. Bro Agus juga pasti ada pendukungnya. Ya tinggal masyarakat aja yang memilih. Maaf, tinggal kader aja ya. Sama aja masyarakat ya. Yang memilih ini. Kira-kira, lebih, lebih apa? Orang yang mana yang bisa membawa partai ini lebih besar, dan bisa lebih terkenal di masyarakat. Bukan sekedar yang mbak bilang tadi di awal, terkenal di kota saja. Ya kan? Tetapi terkenal di desa-desa juga.

    (T): Kabarnya dari hasil pemilu sementara calon Ketua Umum PSI ini, Anda jadi yang pertama, yang teratas nih. Gimana tanggapannya?

    (J): Ya masih sementara, belum final. Kita tunggu final lah ya kan? Sampai hari ini pun belum ada lebih dari 50 persen yang vote. Jadi masih bisa dua kali lipat lagi nih suara kan. Total yang berhak memilih itu sekitar 187 juta. Sementara per hari ini baru 60 juta yang masuk. Karena begitu banyaknya yang ingin vote, sistem agak crash dikit, agak slow ini. Jadi sabar-sabar aja. Kita sabar sampai Jumat nanti, sekitar 4 hari lagi. Kita tunggu finalnya aja lah. Kalau mimpin di awal itu udah biasa, semua pemilu presiden dulu. Awal mimpin tiba-tiba crash ya kan berikutnya.

    (T): Tapi sebenarnya Anda berapa persen sih yakin bisa menang?

    (J): Kalau pakai hati, kalau masyarakat pakai hati ya, kayaknya menang saya. Menang gede ya. Kayaknya. Kalau pakai hati ya. Kalau nggak pakai hati ya. Beda lagi lah. 

    (T): Apa usaha Anda membuat masyarakat memilih Anda menjadi Ketum PSI?

    (J): Memang partai mengizinkan kita kampanye. Kampanye ke DPW atau DPD ya. Ke Partai yang di daerah. Jadi saya mau melakukan beberapa kunjungan minggu lalu. Ya, Tur Pemilihan Raya.

    Kita juga diberikan kebebasan berkampanye selain berkunjung ke daerah. Ya, berarti saya mengandalkan sosial media. Saya tidak bayar media sama sekali. Saya tidak menggunakan media massa secara khusus.

    Tapi ya, untungnya banyak yang meliput. Alhamdulillah. Tapi memang fokusnya saya di medsos saya. Karena kekuatan saya selama ini di medsos saya. Medsos saya menunjukkan saya punya aktivitas yang lalu-lalu. Bilang, ini lho Bro Ron. Bro Ron bisa begini lho. Bro Ron bisa begini lho. Bro Ron bisa begini lho. Dan saya yakin apa yang saya sudah pernah lakukan itu belum pernah dilakukan oleh calon-calon lain. Jadi ya, tergantung masyarakatnya ya. Kalau memilih pakai hati kayaknya akan ke saya deh.

    (T): Anda habis uang berapa untuk kampanye-kampanye gini?

    (J): Nggak terlalu banyak. Kunjungan ke daerah kan hanya beli tiket, pesawat, hotel. Terus bayar spanduk, pembuatan bendera, bayar makan. Nggak seberapa lah. 

    (T): Berarti sudah selesai tur pemilihan raya ini? Atau masih ada?

    (J): Bisa sih sampai hari Jumat sebenarnya. Masih bisa 4 hari lagi. Memang ada teman-teman di Sumatera Utara pengin saya ke sana. Tapi saya pikir nanti saya capeknya. Minta ampun. Terus saya harus ke Sumatera Utara lagi. Terus itu mungkin daerah yang sisa ya yang saya bisa kunjungi. Tapi hari Jumat sudah harus di Solo. Untuk aktivitas full nanti Sabtu dan Minggu.

    Kayaknya kecapean. Saya bilang, ya teman-teman, Pak Ketua ya tolonglah ya. Titip pesan saya ke masyarakat-masyarakat Sumatera. Terus khususnya kader-kader di Sumatera Utara. Bahwa titip salam dari saya. Kalau berkenan bisa vote untuk kita. Dukungan kita. Sampai ketemu nanti pas kita jadi Ketum saja.

    (T): Kalau misalnya nanti terpilih jadi Ketua Umum PSI, apa yang bakal Anda lakukan? Kita tahu PSI ini sudah 2 kali ikut pemilu, tapi belum juga bisa lolos ke Senayan. 

    (J): Sebenarnya PSI ini hebat kok. Nggak terlalu mikirnya Senayan-nya. Kita sudah punya pelayan-pelayan masyarakat. Semenjak 2019 kita ada beberapa anggota legislatif di daerah. Baik tingkat 1, tingkat 2. Dan itu di 2024 angkanya 2 kali lipat. Saya tidak ingat persisnya berapa. Naik 2 kali lipat.

    2019 pertama kali ikut pemilihan, ada yang jadi. 2024 ada yang jadi. Saya rasa tinggal 1 langkah lagi kok. Naik ke DPR RI. Kan ada 3 level kan? Tingkat 1 Provinsi. Kota Kabupaten, tingkat 2. Yaudah lah. Finalnya ya pemilu ketiga naik ke DPR RI. 3 langkah. 

    Jangan buru-buru. Nggak usah buru-buru. Toh juga kayak saya bilang di awal tadi, saya ingin membuat partai ini adalah partai tempat menjadi aktivis dan belajar menjadi pejabat. Kenapa? Kalau belajar dari bawah, nanti pas jadi tidak akan lupa.

    Kan kita sering dengar, kalau udah jadi pada lupa ya kan? PSI nggak. PSI nggak. Ya itulah power yang saya ingin gunakan ke depannya. 

    Contoh, ada laporan masyarakat di kecamatan ini mengenai PPJS-nya atau gimana nanti. Saya kan kalau sebagai ketua umum tinggal tolong orang ketua. Ada nggak kita punya caleg di daerah itu? Ada. Pak Dewan, tolong dong koordinasi sama Pak Ketua di daerah itu. Kok bisa ada 1 desa, 30 orang nggak punya PPJS? Kirim tim ke sana, daftarkan semua. Kan bisa kayak gitu.

    (T): Tapi sudah ada program yang pengin banget dilakuin di PSI? Ada program tertentu gitu?

    (J): Advokasi. Pokoknya advokasi. Advokasi dan saya mau fokus pertamanya di situ. Tidak mungkin kan program yang sudah ada sekarang itu semuanya dihapus. Jadi kalau tadi pertama apa yang saya lakukan. Akan pasti minggu pertama itu nge-review apa yang sudah dilakukan 5 tahun terakhir. Khususnya fokus ke 2 tahun terakhir di periodenya Mas Kaesang. Apa saja yang sudah dilakukan. Apa yang bisa kita keep. Apa yang bisa kita hentikan. Atau kita perbaiki.

    Atau kita ganti dengan program yang baru. Tapi saya pengin menjadi program unggulan saya adalah menjadi pelayan masyarakat. Pengganti. Ibaratnya pengganti atau membantu pemerintah daerah yang belum sanggup masuk ke desa-desa. Karena saya tahu titik kelemahannya di tingkat kecamatan dan saya tahu titik kelemahannya. 

    (T): Kalau Anda terpilih jadi Ketua Umum PSI, Kaesang dan Pak Jokowi mau ditempatkan di mana di jajaran pengurus?

    (J): Di PSI kan ada 3 level pengurus. DPP-nya kan pengurus aktif. Terus ada Dewan Pembina. Terus ada Dewan Pakar. Mungkin itu salah satu tempat yang kita pertimbangkan.

    Yang pasti seorang tanda kutip Pak Jokowi, tokoh nasional, mantan presiden, tidak mungkin kita sia-siakan. Begitu banyak pengalaman yang beliau miliki. Sebagai kepala daerah dan juga sebagai kepala negara.

    Begitu banyak problema nasional yang beliau ketahui. Dan juga beliau sudah beresin. Atau masih banyak yang sisa yang belum beres. Terlalu bodoh dan terlalu egois dari saya jika sebagai ketua umum tidak merangkul beliau. Tanpa terlalu memikirkan gejolak politik saat ini.

    Apa yang jelek. Kan lagi sekarang fokusnya jeleknya nih. Jeleknya, jeleknya, jeleknya, jeleknya. Kita ngapain sih fokus jeleknya? Kalau kita fokus jeleknya. Terus kapan kita mau majunya? Kapan kita fokus di mencari masalah? Maaf, mencari solusi atas masalah yang ada. Jadi selama ini tanpa saya melihat orang-orang. Atau gejolak politik yang menjelekkan beliau sekarang. Saya melihat beliau itu punya pengalaman. Kita tahu ada dua partai besar yang memiliki presiden.

    Sebagai salah satu junjungan atau pembimbing. Bahkan satu ketua umum. Ada Ibu Mega di PDIP. Dan juga ada Pak SBY di Demokrat. Sangat disayangkan kalau saya tidak manfaatin pengalaman Pak Jokowi. Mungkin beliau cocok menjadi pembimbing kita ke depannya. Kita sebagai ketua umum menjalankan teknisnya di lapangan. Tetapi saya bisa pastikan segala saran-saran. Segala masukan, segala bimbingan, segala nasehat. Keputusan finalnya pasti ada di tangan ketua umum. 

    (T): Berarti Pak Jokowi di Dewan Pakar tadi ya? Pembina itu? Mungkin Dewan Pakar, mungkin Dewan Pembina. Kalau Mas Kaesang?

    (J): Mas Kaesang mungkin di salah satunya juga. Karena dari pengalamannya PSI kan, yang mantan ketua umum. Yang sudah melayani partai sampai hari ini. Semua tetap masih dimanfaatkan partai. Tidak menghilang. Kayak Sis Grace yang pertama. Beliau di Dewan Pembina sekarang. Dan juga ada Bro Giring. Beliau juga di Dewan Pembina. Dan masih berempat, masih bisa berikan masukan-masukan. Kita tetap bisa manfaatin yang senior-senior. Karena mereka masih muda. Masih bisa memberikan masukan yang positif.

    Yang mungkin mereka pelajari selama ini. Dan akhirnya bisa lebih baik. Kan kadang-kadang orang yang sudah tidak menjabat. Bisa punya pemikiran yang lebih luas lagi. Karena sudah tidak menjabat. Kita pasti butuh masukan-masukan dari mereka. Pengalaman seperti itu, Mas Kaesang tidak bisa lakukan hal yang sama. Memberikan tempat beliau. Supaya tetap bisa memberikan masukan kepada partai.

    (T): Kalau misalkan jadi ketua umum, lalu anda ditawari posisi menteri atau wakil menteri kalau misalkan nanti ada reshuffle, Anda mau nerima atau tidak?

    (J): Siapa sih yang tidak mau jadi menteri? Anak kecil saja ditawarin. Mau jadi menteri ya. Mungkin saja saya terima. Tapi di tempat-tempat tertentu yang saya pahamin. Jadi bukan sekedar. ‘Oke, Bro Ron jadi menteri. Bro Ron dari PSI.’ 

    Jadi mungkin hanya ada beberapa tempat yang mungkin saya cocok. Tidak asal ditunjuk menjadi menteri. Oh siap, siap, siap. Saya tidak mau seperti politisi-politisi lainnya yang kita lihat di TV. Asal ngomong siap, siap. Kan saya bukan orang mentan PNS atau ASN yang asal ngomong siap, siap, siap. Harus memang yang cocok di hati.

    Dan kuncinya yang mungkin di posisi yang bisa langsung memberikan manfaat kepada masyarakat saat saya membuat keputusan hari itu. Jadi kan hanya-hanya sisa beberapa posisi. Kebanyakan kalau kementerian kan banyak untuk perencanaan panjang.

    (T): Bicara lagi soal kalau Anda jadi Ketua Umum. Nanti 2029 bakal ada pemilihan lagi untuk presiden. Semua partai akan bisa mengusung calon presiden. PSI akan mengusung siapa? Calon internal atau mendukung kembali Prabowo?

    (J): Kenapa sekarang PSI memutuskan mengadakan pemilu raya? Selain memberikan contoh yang pertama di Indonesia di mana kadernya itu yang memilih Ketua Umumnya, ini juga memberikan contoh nanti ke depan. Kemungkinan besar keputusan-keputusan strategis akan dilakukan hal yang sama, yaitu e-voting. Diserahkan kepada kader. Saya nggak tau apakah ini nanti masuk di AD-ART-nya. Karena memang akan ada perubahan AD-ART juga nanti di kongres berikut ya.

    Perihal penyokongan presiden. Karena memang itu masuk di salah satu opsi di mana akan membutuhkan kegiatan seperti ini. Pemilu raya, dukungan e-voting untuk memilih siapa yang mau didukung menjadi presiden.

    Dilempar kepada kader-kader. Saya tidak tahu kalau itu fix akan dilakukan. Tetapi yang saya bisa bayangkan, yang saya bisa khayalkan adalah kalau nanti contoh ini pecah nih di antara pengurus, siapa yang kita mau sokong. Mungkin lebih baik, lebih baiknya dilempar kepada seluruh kader di Indonesia. Kita melakukan e-voting, yuk siapa yang kita mau dukung. Calon presiden A, calon presiden B, calon presiden C, kita dukung.

    (T): Sekarang bicara latar belakang Anda. Dulu Anda besar dan sekolah di Amerika Serikat. Kenapa akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia, memulai bisnis dan masuk ke dunia politik?

    (T): Saya pulang ke Indonesia awal 2011. Sebelumnya keluarga kami migrasi ke Amerika Serikat tahun 1988, semenjak kelas saya, kelas 6 SD. Saya kembali karena saat itu saya merasa di karier saya itu banyak ilmu yang kalau, waktu itu saya menghayal nih, ‘wah dengan ilmu ini kalau saya bawa pulang ke Indonesia, saya bisa jadi pengusaha nih.’

    Posisi saya terakhir itu sebagai General Manager di showroom Honda di Los Angeles. Saya pikir saya dapat begitu banyak training dari pabrikan Honda di sana. Training mengenai marketing, mengenai menjual mobil.

    Saya pikir, ‘ah dengan ilmu marketing ini mungkin saya bisa punya usaha’. Jadi memutuskan pulang. Memang bukan di bidang jual mobil waktu itu, tapi intinya ilmunya saya bisa pakai, saya bisa gunakan. Waktu itu ilmu ya cara menggunakan sosial media, cara menggunakan iklan, segala ya.

    Intinya ya pulang lah, jadi gara-gara itu aja. Jadi saya tuh enggak takut membuat keputusan yang mengubah hidup saya total gitu kan. Sudah nyaman di sana, posisi bagus, gaji bagus, saya tuh bener-bener tinggalkan posisi itu untuk pulang ke Indonesia mulai dari nol.

    Kenapa masuk politik ya karena mau nyaleg tadi di 2024. Menjadi aktivis yang bisa selalu level up, scale up, scale up. Pengin naik, pengin naik, pengin naik. Karena ya suka aja, suka bantu orang. 

    (T): Berarti Anda pindah ke Amerika Serikat umur berapa?

    (J): Tahun 1988, saat umur 13 tahun lah. masih SD, kelas 6 SD.

    (T): Dulu kenapa pindah ke Amerika Serikat?

    (J): Orang tua aja, orang tua pengin migrasi, maklum orang Batak suka merantau. Pindah ke Amerika, dibawa semua anak-anaknya, bener-bener mulai. Waktu ke sana mulai dari nol kita tinggal di apartemen kecil yang hanya 2 kamar. Orang tua di kamar sendiri, anak-anak 4 tempat yang di kamar sendiri, apartemen yang kecil.

    Aduh scale up, scale up, sampai bisa beli rumah mungkin 5 tahun kemudian baru bisa beli rumah. Bener-bener dari nol. Sampai sekarang orang tua masih di sana, sudah pensiun di sana.

    (T): Orang tua Anda kerja apa saat itu?

    (J): Perawat. Dan saya juga dulu kerja sebagai perawat, tamatan perawat di Amerika. 

    (T): Jadi sekolah keperawatan di Amerika. Berarti sebelum jadi pebisnis dan juga politikus, ada cita-cita ke dunia kesehatan? Atau karena ikutan orang tua aja?

    (J): Bukan gitu, cita-cita waktu itu kan karena gini, di waktu itu di California, di awal tahun 90-an itu kekurangan perawat. Emang kurang perawat. Jadi orang tua waktu itu bilang, saya tamat SMA tahun 94, bilang, ‘kamu mau gimana? Mau sekolah atau mau kerja?’ Karena kalau di Amerika itu biasanya tamat SMA silahkan, mau sekolah atau mau kuliah? Ya belum mau kerja, bilang yaudah kamu kalau mau sekolah, kita sekolahin, antara sekolah perawat atau nggak usah sekolah sama sekali, kerja aja. Orang lagi nggak pengen kerja ya.

    Belum usah sekolah-sekolah perawat. Nah karena kekurangan perawat, dibikinlah sebuah program keperawatan yang tadinya seharusnya sekian lama, dibikin jajaran yang nggak pendek, dipotong 50 persen waktunya. Kenapa? Ya supaya cepat tamat, supaya cepat lahir perawat-perawat baru.

    Jadi tidak ada summer vacation, nggak ada libur panas itu nggak ada, libur musim dingin nggak ada. Jadi waktu anak-anak libur ya udah kita, kita aja yang sekolah. Kita hanya libur di Natal tahun baru, udah itu aja. Di libur-libur lain nggak ada, sekolah terus. Dibikin padat supaya cepat lulus, karena negara bagian Kalifornia waktu itu kekurangan perawat. 

    (T): Jadi cita-cita Anda dari kecil itu apa sebenarnya?

    (J): Jadi polisi kayaknya

  • Rumah Sakit Asing di Indonesia: Investasi atau Ancaman Sistemik?

    Rumah Sakit Asing di Indonesia: Investasi atau Ancaman Sistemik?

    Rumah Sakit Asing di Indonesia: Investasi atau Ancaman Sistemik?
    Saya adalah seorang dokter dengan latar belakang pendidikan manajemen rumah sakit, serta pernah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebelum memutuskan keluar karena menyaksikan langsung dinamika perundungan dan ketidakadilan. Sebagai aktivis sosial dan kritikus, saya berkomitmen untuk mendorong reformasi dalam pendidikan kedokteran dan sistem manajemen rumah sakit di Indonesia. Pengalaman saya dalam manajemen rumah sakit memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya sistem yang berfungsi baik, bukan hanya dalam aspek klinis, tetapi juga dalam melindungi kesejahteraan tenaga kesehatan.
    KETIKA
    pemerintah membuka keran investasi
    rumah sakit asing di Indonesia
    , banyak yang menyambutnya sebagai angin segar.
    Alasannya masuk akal, warga Indonesia menghabiskan lebih dari Rp 165 triliun per tahun untuk berobat ke luar negeri, dari Penang hingga Tokyo.
    Jika rumah sakit bertaraf internasional bisa hadir di dalam negeri, bukankah itu langkah efisien?
    Masalahnya, sistem kesehatan bukan pasar biasa. Ketika kita membuka wilayah pelayanan medis untuk kepentingan korporasi asing, kita tidak hanya bicara tentang bangunan fisik atau teknologi modern, tetapi tentang kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan sistem kesehatan nasional.
    Menurut teori
    market failure
    dalam ekonomi kesehatan dari Arrow, sistem layanan medis bersifat unik. Pasar bebas tidak otomatis menghasilkan efisiensi dan keadilan.
    Pasien bukan konsumen biasa; mereka sering tidak tahu apa yang mereka butuhkan, tidak punya waktu membandingkan harga, dan dalam banyak kasus, tidak bisa memilih.
    Di sisi lain, investasi asing tunduk pada satu logika, yaitu keuntungan. Maka rumah sakit asing akan masuk bukan untuk memperbaiki pelayanan puskesmas di daerah, melainkan membangun RS super premium di Jakarta, Bali, atau kota besar Indonesia.
    Targetnya jelas, kalangan atas dan ekspatriat. Rakyat kecil tidak masuk hitungan.
    Pengalaman dari negara berkembang lain menunjukkan, ketika RS asing masuk tanpa kontrol, maka sistem akan terbelah: rumah sakit elite untuk segelintir orang kaya, dan rumah sakit publik yang stagnan untuk mayoritas rakyat.
    Terjadi
    dual track system,
    dua jalur kesehatan yang timpang.
    Tenaga medis terbaik pun bisa berpindah ke RS asing karena gaji dan fasilitas lebih menjanjikan. Akibatnya, rumah sakit pemerintah dan daerah makin kekurangan dokter spesialis. Kita mengalami
    brain drain
    internal yang memperparah ketimpangan layanan.
    Studi Liu et al. dalam
    Health Policy
    menyebut ini sebagai efek struktural yang terjadi ketika liberalisasi kesehatan tidak disertai regulasi distribusi tenaga dan kewajiban pengabdian.
    Lebih mengkhawatirkan lagi, jika RS asing hanya menjadi
    enclave
    eksklusif yang berdiri sendiri, tidak terhubung dengan sistem nasional, tidak melatih dokter lokal, dan tidak menyumbang inovasi untuk riset penyakit tropis.
    Dalam skenario ini, Indonesia hanya menjadi pasar, bukan tuan rumah. Bahkan risiko inflasi harga layanan medis bisa terjadi karena pasar menyesuaikan harga dengan standar premium asing, bukan dengan kemampuan ekonomi rakyat.
    Saya tidak menolak masuknya rumah sakit asing. Namun, saya menolak jika kehadirannya membuat sistem kesehatan nasional menjadi lebih mahal, lebih eksklusif, dan makin tidak adil. Maka dibutuhkan empat syarat mutlak:
    Pertama,
    knowledge transfer
    . RS asing wajib bermitra dengan RS pendidikan, melatih SDM lokal, dan berbagi teknologi serta sistem manajemen.
    Kedua, kewajiban layanan inklusif. Pemerintah bisa mewajibkan minimal 10-15 persen layanan untuk BPJS atau rujukan penyakit nasional sebagai syarat izin operasional.
    Ketiga, harga dan etika pasar harus diatur. Perlu batas atas tarif layanan, serta pelarangan pemasaran medis yang menjual ketakutan atau eksklusivitas berlebihan.
    Keempat, imbal balik untuk sistem nasional. RS asing harus diwajibkan mendukung riset, program layanan publik, atau subsidi lintas sektor (misalnya ikut membiayai pelayanan primer atau penyakit tropis yang tidak menguntungkan secara bisnis).
    Kesehatan adalah hak asasi, bukan sekadar komoditas. Kita bisa membuka pintu investasi, tapi jangan biarkan bangsa ini kehilangan kunci untuk menjaga keadilan dan kedaulatan dalam sistem kesehatannya sendiri.
    Investasi asing di sektor medis harus jadi katalis, bukan kolonialis. Jika regulasi kita lemah, maka rumah sakit asing akan menjadi seperti mal mewah yang berkilau, penuh layanan mahal, tapi hanya untuk segelintir orang.
    Dan rakyat kecil? Tetap mengantre panjang di puskesmas yang atapnya bocor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.