Kementrian Lembaga: BPJS

  • Bappenas dorong PERHEPI beri masukan konstruktif untuk perbaiki kebijakan

    Bappenas dorong PERHEPI beri masukan konstruktif untuk perbaiki kebijakan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Bappenas dorong PERHEPI beri masukan konstruktif untuk perbaiki kebijakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 16:04 WIB

    Elshinta.com – Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) menggelar rangkaian acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Dalam rangkaian Rakernas juga berlangsung agenda seminar nasional tentang pertanian dan pangan yang diisi oleh berbagai pakar dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN/Bappenas), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), BPJS Ketenagakerjaan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), hingga Perum BULOG.l. di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (02/08/2025).

    Seminar nasional ini digelar di Student Dormitory UMY, dengan mengusung tema “Penguatan Pondasi Kelembagaan Petani Menuju Transformasi Pertanian yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat peran petani sebagai pilar utama dalam transformasi pertanian di Indonesia.

    Dalam seminar tersebut, Sekretariat Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup BPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama, S.P., M.S., Ph.D., atau yang akrab disapa Teguh Sambodo, hadir sebagai Keynote Speaker. Dalam paparannya, ia menyoroti berbagai tantangan dan peluang sektor pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.

    Menurut Teguh, tantangan utama yang dihadapi sektor pertanian adalah pertumbuhan penduduk yang meningkatkan permintaan pangan, sementara di saat yang sama, produksi pangan juga harus memenuhi standar kualitas dan diversifikasi. Ia juga menyebut tantangan lain seperti persaingan penggunaan lahan untuk energi terbarukan berbasis biomassa, serta dampak perubahan iklim, degradasi lahan, dan polusi.

    “Kami melihat ada beberapa isu dalam sektor pertanian yang sebenarnya ini masih sama, tapi juga ada tantangan lebih besar ke depan,” ujar Teguh seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (4/8). 

    Di sisi lain, Teguh juga melihat adanya peluang besar untuk modernisasi pertanian. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan kembali peran koperasi pertanian dan mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor ini. Menurutnya, hal ini bisa memberikan prospek karier yang lebih baik dan memanfaatkan potensi pertanian secara optimal.

    Teguh menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan nasional menempatkan sektor pertanian sebagai bagian integral dari transformasi ekonomi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024, kebijakan pertanian akan berfokus pada dua agenda besar: Peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani.

    “Sektor pertanian sudah tumbuh 10,52% pada triwulan I 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Ini merupakan momentum yang harus terus dipertahankan,” imbuhnya.

    Pemerintah menargetkan tiga hal utama dalam lima tahun ke depan, yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sektor pertanian diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target tersebut.

    Untuk mencapai target tersebut, Teguh memaparkan beberapa strategi kunci. Pertama, melanjutkan pertumbuhan sektor pertanian yang sudah tinggi. Kedua, mengurangi angka kehilangan hasil panen (food loss) dan memanfaatkan hasil samping pengolahan pangan untuk menciptakan nilai tambah.

    “Strategi dalam sektor pertanian tersebut punya peluang lebih besar sebagai salah satu pemasok bagi program-program besar seperti makan bergizi gratis,” kata Teguh.

    Ia juga mencontohkan inisiatif seperti “koperasi merah putih” yang bisa menjadi model gerakan untuk mengoptimalkan potensi pertanian.

    Teguh menutup sesinya dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk merevitalisasi sektor pertanian melalui intervensi yang terarah dan pemberdayaan generasi petani muda. Fokus utamanya adalah memodernisasi pola pertanian di pedesaan, mendorong usaha tani yang lebih terstruktur, dan meningkatkan kualitas hasil pertanian secara signifikan.

    Program-program seperti pelatihan dan pendidikan akan terus digalakkan, dengan penekanan pada sertifikasi tenaga terampil dan penyuluh pertanian. Hal ini penting untuk memastikan petani mendapatkan advokasi dan pendampingan yang memadai, memungkinkan mereka terus meningkatkan pengetahuan, mengakses informasi, dan menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam praktik pertanian yang lebih produktif.

    Tak hanya itu, kolaborasi menjadi sorotan utama. Bappenas secara terbuka mengajak Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan berbagai lembaga serta organisasi terkait lainnya untuk bahu-membahu memajukan pertanian Indonesia. Ajakan ini juga ditujukan kepada program besar seperti MBG dan Koperasi Merah Putih untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah, serta memberikan masukan konstruktif demi perbaikan kebijakan yang sedang berjalan. 

    “Dengan demikian, diharapkan kebijakan-kebijakan pertanian dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • OJK catat aset industri asuransi Rp1.163,11 triliun per Juni 2025

    OJK catat aset industri asuransi Rp1.163,11 triliun per Juni 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa aset industri asuransi mencapai Rp1.163,11 triliun per Juni 2025.

    “Untuk industri asuransi, per Juni 2025 aset industri mencapai Rp1.163,11 triliun atau naik 3,27 persen yoy (year-on-year/secara tahunan),” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Senin.

    Ia menuturkan bahwa jumlah tersebut termasuk aset asuransi komersial sebesar Rp939,88 triliun atau tumbuh 3,58 persen yoy.

    Selain pertumbuhan aset, pihaknya juga mencatat kinerja positif pada sektor asuransi komersial berupa pertumbuhan pendapatan premi pada periode Januari-Juni 2025 sebesar 0,65 persen yoy menjadi Rp166,26 triliun.

    “(Jumlah tersebut) terdiri dari premi asuransi jiwa yang terkontraksi sebesar 0,57 persen yoy dengan nilai sebesar Rp87,48 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 2,04 persen yoy dengan nilai sebesar Rp78,77 triliun,” lanjut Ogi.

    Ia juga menyatakan bahwa permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum serta reasuransi secara agregat melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 473,55 persen dan 312,33 persen.

    Capaian kedua industri tersebut masih berada di atas ambang batas (threshold) yang ditetapkan OJK sebesar 120 persen.

    Sementara sektor asuransi non komersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI mencatatkan total aset sebesar Rp223,23 triliun atau tumbuh sebesar 1,99 persen yoy.

    Selanjutnya, Ogi menyampaikan terkait total aset industri dana pensiun yang tumbuh sebesar 8,99 persen yoy per Juni 2025 dengan nilai mencapai Rp1.578,47 triliun.

    Ia menuturkan nilai tersebut termasuk total aset program pensiun sukarela sejumlah Rp391,43 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,03 persen yoy.

    Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.187,03 triliun atau tumbuh sebesar 10,36 persen yoy.

    Namun, berbeda dengan industri PPDP lainnya, Ogi mengatakan total aset industri penjaminan justru mengalami penurunan nilai.

    “Pada perusahaan penjaminan, per Juni 2025 nilai aset tercatat mengalami kontraksi 0,04 persen yoy menjadi Rp47,27 triliun,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penyaluran BSU di Purwakarta Disorot, Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        4 Agustus 2025

    Penyaluran BSU di Purwakarta Disorot, Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima Bandung 4 Agustus 2025

    Penyaluran BSU di Purwakarta Disorot, Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima
    Editor
    PURWAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (
    BSU
    ) di Kabupaten
    Purwakarta
    menuai sorotan setelah muncul dugaan bahwa sejumlah penerima tidak sesuai kriteria.
    Salah satunya, tercatat ada 35 anggota DPRD yang diduga masuk dalam daftar penerima bantuan, yang semestinya ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan rendah.
    Kritik tersebut disampaikan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (PC SPAMK) FSPMI Purwakarta, Wahyu Hidayat. Ia menilai proses distribusi BSU belum optimal dan perlu evaluasi menyeluruh.
    “Kami meminta peninjauan ulang data penerima dengan mengajukan permintaan resmi ke BPJS Ketenagakerjaan atau Kemnaker untuk mempublikasikan daftar
    penerima BSU
    di Purwakarta (tanpa melanggar privasi), guna memastikan tidak ada penyalahgunaan, seperti kasus anggota DPRD,” kata Wahyu dikutip dari Tribun Jabar, Senin (4/8/2025).
    Wahyu menyebut, dugaan masuknya nama-nama anggota legislatif ke dalam daftar penerima mencerminkan adanya kekosongan dalam proses validasi data.
    Padahal, berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, BSU seharusnya hanya diberikan kepada pekerja swasta, bukan aparatur negara seperti ASN, TNI, atau Polri.
    Namun, tidak ada ketentuan eksplisit yang menyebutkan anggota DPRD sebagai pihak yang dikecualikan. Hal ini membuka ruang interpretasi yang berbeda di publik.
    Salah satu
    anggota DPRD Purwakarta
    dari Fraksi Gerindra, Zusyef Gunawan, mengaku terkejut saat mengetahui namanya masuk dalam daftar penerima BSU.
    “Waduh enggak tahu itu, kok bisa ya terdaftar di BSU. BSU itu untuk yang berhak, saya harap ke depan jangan sampai terulang kembali,” ujar Zusyef.
    Sementara itu, Supervisor Enterprise Business Kantor Pos Purwakarta, Rani Destrianti Sari, menyampaikan bahwa hingga batas akhir pencairan awal pada Minggu (3/8/2025), masih ada 1.274 penerima yang belum mencairkan BSU, dengan total dana mencapai Rp764,4 juta.
    “Kami sudah mencoba berbagai upaya mulai dari penyebaran informasi di media sosial, koordinasi dengan RT/RW, hingga menyurati perusahaan melalui personalia, tapi pencairan belum maksimal,” ujar Rani.
    Pemerintah kemudian memutuskan untuk memperpanjang masa pencairan hingga Selasa (5/8/2025) demi mengoptimalkan penyaluran.
    16.951 Warga Terdaftar sebagai
    Penerima BSU
    di Purwakarta
    Program BSU tahun ini diberikan satu kali untuk periode Juni-Juli 2025, dengan total bantuan sebesar Rp600.000 per orang.
    Di Kabupaten Purwakarta, total penerima tercatat sebanyak 16.951 orang, dengan 15.677 di antaranya sudah mencairkan bantuan melalui Kantor Pos Purwakarta dan 14 kantor cabang pembantu lainnya.
    Proses pencairan mensyaratkan penerima membawa e-KTP asli, fotokopi, dan barcode pengambilan, serta dilakukan di beberapa titik pelayanan seperti MPP Bale Madukara.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 35 Angota DPRD Purwakarta Diduga Terdaftar Jadi Penerima BSU, Serikat Pekerja Desak Transparansi
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Targetkan 53 Juta Siswa Ikut Cek Kesehatan Gratis di Sekolah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Agustus 2025

    Pemerintah Targetkan 53 Juta Siswa Ikut Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Megapolitan 4 Agustus 2025

    Pemerintah Targetkan 53 Juta Siswa Ikut Cek Kesehatan Gratis di Sekolah
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Sebanyak 53 juta siswa ditargetkan sebagai penerima manfaat program
    Cek Kesehatan Gratis
    (CKG) yang digelar di sekolah-sekolah.
    Kepala Komunikasi Kepresidenan RI,
    Hasan Nasbi
    menjelaskan, program ini menyasar para pelajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan sederajat. Tujuannya sebaga deteksi dini terkait masalah kesehatan.
    “Pemerintah jemput bola, datang ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan yang sederajat,” ujar Hasan Nasbi di SMAN 6 Tangsel, Pamulang, Tangsel, Senin (4/8/2025).
    Hasan menjelaskan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mencakup sejumlah aspek, antara lain uji kebugaran hingga pemeriksaan darah dan gigi.
    Awalnya, para siswa diminta untuk cek kebugaran dengan lari sejauh 1,6 kilometer. Kemudian, dilanjutkan dengan
    screening
    seperti absensi, cek berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan tensi.
    Kemudian, siswa yang sudah melewati
    screening
    , diarahkan ke ruangan kedua, yaitu pemeriksaan darah.
    Di ruangan ini, para siswa dicek terkait gula darah, kadar hemoglobin, gizi, mata, gigi, dan telinga. Terakhir, para siswa diminta input data.
    Adapun pengecekan kesehatan di SMAN 6 Tangsel melibatkan dokter dari Puskesmas Pamulang.
    “Kita ingin membentuk kebiasaan baru dan anak-anak tahu menjaga kebuagaran sehingga nanti kita datang ke fasilitas kesehatan itu tidak lagi ketika sakit tapi ketika sehat,” kata dia.
    Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kementerian Kesehatan, Asnawi menambahkan, program ini juga bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat soal pelayanan kesehatan.
    “Kita ingin masyarakat tahu sejak awal apakah memiliki faktor risiko terhadap penyakit. Kalau ditemukan sedini mungkin, bisa segera diintervensi dan tidak berkembang menjadi lebih parah,” ujar Asnawi.
    Jika ditemukan indikasi gangguan kesehatan, siswa akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit, tergantung pada tingkat kebutuhan penanganan.
    Adapun pemeriksaan di puskesmas bersifat gratis, sementara rujukan ke rumah sakit akan difasilitasi menggunakan BPJS.
    Sebagai informasi, program CKG di sekolah akan berlangsung hingga akhir Desember 2025, dengan pelaksanaan dilakukan secara bergilir oleh petugas kesehatan dari dinas kesehatan masing-masing daerah.
    “Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar,” jelas Hasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Cairkan BPJS Ketenagakerjaan Online Tanpa Resign, Cek Syaratnya!

    Cara Cairkan BPJS Ketenagakerjaan Online Tanpa Resign, Cek Syaratnya!

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Umumnya, pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan ketika karyawan sudah mengundurkan diri dari suatu perusahaan. 

    Pasalnya, dana tersebut memang disiapkan untuk menghadapi hari tua, atau ketika berstatus tidak bekerja. Kendati demikian, jika ada keperluan darurat, JHT sebenarnya bisa dicairkan tanpa resign. 

    Namun, perlu dicatat bahwa pencairan JHT untuk pekerja aktif tidak bisa dilakukan 100%, melainkan hanya 10% atau 30%. Untuk pencairan 30% bisa digunakan untuk pembelian rumah secara tunai atau kredit. 

    Perlu dicatat, pencairan JHT sebagian (10% atau 30%) memiliki beberapa syarat. Salah satunya, masa kepesertaan minimal 10 tahun. Selengkapnya, simak penjelasan berikut ini, dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan:

    Syarat Dokumen Klaim BPJS Ketenagakerjaan 10%

    Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

    Sebagai catatan, pengambilan JHT sebagian berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

    Syarat Dokumen Klaim BPJS Ketenagakerjaan 30%

    Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara cash:

    Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)
    NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT-nya lebih 50 juta)

    Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara kredit:

    Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta)
    Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagaimana berikut:
    Pembayaran uang muka pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah atau Surat Penawaran Pemberian Kredit fotokopi Standing Instruction dan nomor rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit
    Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman Rumah: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan nomor dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit
    Pelunasan sisa pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, formulir pelunasan pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

    Dalam hal pembelian Rumah atas nama pasangan (suami/istri) peserta, maka peserta melampirkan dokumen pendukung berupa:

    KTP pasangan atau KK; dan
    Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Rumah atau Apartemen yang dibeli atas nama pasangan sah peserta.

    Kriteria Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

    Secara umum, berikut beberapa kriteria untuk bisa mencairkan saldo JHT, dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan:

    a. Usia Pensiun 56 Tahun

    b. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

    c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

    d. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

    e. Mengundurkan diri

    f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

    g. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

    h. Cacat total tetap

    i. Meninggal dunia

    j. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

    k. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

    Untuk mencairkan saldo, Anda perlu menyiapkan berbagai dokumen. Simak daftarnya berikut ini:

    1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK

    2. E-KTP

    3. Buku Tabungan

    4. Kartu Keluarga

    5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Surat Keterangan Pensiun

    6. NPWP (jika ada).

    Pencairan Saldo JHT Situs Online

    Pencairan dapat dilakukan secara langsung maupun online. Untuk opsi terakhir, Anda bisa melakukannya dengan mengakses portal Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

    Sebagai catatan, peserta yang mengajukan metode ini adalah yang mencapai usia pensiun, mengundurkan diri dan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ini langkah-langkah untuk mengajukan Lapakasik Online:

    1. Klik portal layanan https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/

    2. Isi data diri, berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.

    3. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6MB.

    4.Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.

    5. Selanjutnya, anda akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email.

    6. Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara video call.

    7. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan di formulir.

    Selain itu, pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Bukan hanya secara offline, tetapi juga bisa melalui online atau lewat aplikasi JMO. Aplikasi JMO sendiri bisa diunduh di App Store maupun Play Store. Platform itu memiliki banyak fitur dari cek saldo hingga pencairan.

    BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 12,5 juta pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) di 2026. Adapun saat ini jumlah pekerja BPU atau informal yang sudah terlindungi Jamsostek telah mencapai 6,5 juta.

    Pencairan Saldo JHT Lewat Aplikasi JMO

    Bagi Anda yang baru bergabung atau sudah lama bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan dan ingin mencairkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan dari HP menggunakan.

    Berikut langkah-langkah untuk mengklaim saldo lewat aplikasi JMO:

    – Buka aplikasi JMO

    – Daftar akun dengan menggunakan e-mail dan password

    – Setelah menu utama terbuka, pilih ‘Jaminan Hari Tua’

    – Tekan tombol ‘Klaim JHT’

    – Pastikan telah memenuhi syarat untuk mencairkan saldo. Anda akan melihat syarat yang berlaku dan pastikan telah ketentuannya telah tercentang

    – Berikutnya di layar akan terlihat jumlah saldo JHT

    – Klik tombol ‘Selanjutnya’

    – Pilih dari ‘Sebab klaim,’ kemudian tekan ‘Selanjutnya’

    – Pastikan data yang muncul telah selesai. Klik ‘Sudah’

    – Klik ‘Ambil Foto’ untuk mengambil foto selfie Anda

    – Berikutnya dengan data NPWP dan nomor rekening aktif. Klik ‘Selanjutnya’

    Anda akan masuk ke laman konfirmasi. Cek kembali data yang muncul dan klik ‘Konfirmasi’. Lalu pengajuan pencairan saldo akan diproses. Setelah proses tersebut selesai, Anda juga bisa melihat proses klaim tersebut. Caranya dengan membuka menu ‘Tracking Klaim’.

    Sebagai informasi, proses klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan akan berlangsung selama satu hingga tiga hari. Demikian cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan beserta syaratnya tanpa harus resign terlebih dahulu. Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bersalin di Puskesmas Jam Tiga Pagi, Tetap Dilayani Sepenuh Hati

    Bersalin di Puskesmas Jam Tiga Pagi, Tetap Dilayani Sepenuh Hati

    Jakarta: Tak banyak hal yang lebih menggetarkan hati seorang ibu dibandingkan proses persalinan. Namun bagi Aeni Mahmudah (33), seorang penjahit dari Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ketegangan itu sedikit banyak terobati berkat hadirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan. Ibu tiga anak ini telah merasakan langsung manfaat besar menjadi peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), terutama saat menjalani persalinan di Puskesmas Rowosari.

    “Saya bersyukur, semua berjalan lancar. Saya dibantu oleh tenaga medis yang cepat dan tanggap. Pelayanannya ramah sekali, padahal saya datang jam tiga pagi,” ungkap Aeni dengan mata berbinar, mengenang proses kelahiran anak ketiganya.

    Meski Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat ia terdaftar bukan di Puskesmas Rowosari, Aeni memilih datang ke Puskesmas tersebut karena jaraknya lebih dekat dengan rumah. Keputusan itu terbukti tepat, karena ia tetap mendapatkan pelayanan yang prima tanpa dipersulit urusan administrasi.

    “Sebenarnya FKTP saya bukan di sini, tapi karena rumah saya lebih dekat dengan Puskesmas Rowosari, saya langsung datang ke sini. Saya senang karena tetap bisa dilayani dengan baik meskipun bukan FKTP saya,” jelasnya, Senin, 21 Juli 2025. 

     

    Yang membuat Aeni semakin bersyukur adalah karena seluruh proses persalinan ditanggung oleh JKN. Ia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, mulai dari pendaftaran hingga selesai persalinan.

    “Dari awal masuk sampai proses selesai, saya tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Semuanya gratis. Saya benar-benar lega. Kalau tidak ada JKN, mungkin saya harus cari pinjaman dulu untuk biaya persalinan. Tapi sekarang saya merasa lebih ringan dan tenang,” ucapnya dengan senyum lepas.

    Bukan hanya sekali Aeni merasakan manfaat program ini. Ia menuturkan bahwa anak keduanya juga lahir di Puskesmas Rowosari dengan layanan yang sama. Semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tanpa biaya tambahan apa pun.

    “Waktu anak kedua lahir, juga di Puskesmas Rowosari. Sama sekali tidak ada kendala, dan pelayanannya juga bagus,” ujarnya.

    Namun, pengalaman berbeda ia alami saat melahirkan anak pertamanya. Ketika itu, ia belum menjadi peserta JKN. Proses persalinan dilakukan di Puskesmas Mojo, dan seluruh biaya harus ditanggung sendiri. Bagi Aeni, yang saat itu masih membangun keluarga dengan penghasilan terbatas, biaya tersebut cukup memberatkan.
     

    “Saya merasa sangat berbeda sebelum dan sesudah punya BPJS Kesehatan. Dulu saya membayar seluruh biaya persalinan sendiri, sekarang lebih tenang karena sudah ada JKN,” ujarnya.

    Aeni juga mengapresiasi inovasi unggulan yang ada di Puskesmas Rowosari, yaitu”Si Bolang Mahir Plus Plus” atau Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK & KIA Plus JKN-KIS. Melalui inovasi ini, ibu yang melahirkan tidak hanya mendapatkan layanan persalinan, tetapi juga langsung menerima dokumen penting seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, KIA, serta pendaftaran JKN untuk bayinya sebelum pulang dari fasilitas kesehatan.

    “Inovasi seperti itu sangat membantu. Kita jadi tidak perlu repot lagi mengurus satu per satu dokumen setelah melahirkan. Semua sudah diproses dari rumah sakit, mulai dari akta kelahiran, KK, sampai JKN anak saya. Saya tinggal pulang dengan tenang dan fokus merawat bayi,” ujarnya.

    Aeni juga menyampaikan harapannya agar Program JKN terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di desa-desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun terkendala biaya.

    “Saya bersyukur sudah jadi peserta BPJS Kesehatan. Semoga ke depan pelayanannya bisa terus ditingkatkan, supaya makin banyak orang yang merasakan manfaat seperti saya,” ungkapnya. 
     

    Jakarta: Tak banyak hal yang lebih menggetarkan hati seorang ibu dibandingkan proses persalinan. Namun bagi Aeni Mahmudah (33), seorang penjahit dari Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ketegangan itu sedikit banyak terobati berkat hadirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan. Ibu tiga anak ini telah merasakan langsung manfaat besar menjadi peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), terutama saat menjalani persalinan di Puskesmas Rowosari.
     
    “Saya bersyukur, semua berjalan lancar. Saya dibantu oleh tenaga medis yang cepat dan tanggap. Pelayanannya ramah sekali, padahal saya datang jam tiga pagi,” ungkap Aeni dengan mata berbinar, mengenang proses kelahiran anak ketiganya.
     
    Meski Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat ia terdaftar bukan di Puskesmas Rowosari, Aeni memilih datang ke Puskesmas tersebut karena jaraknya lebih dekat dengan rumah. Keputusan itu terbukti tepat, karena ia tetap mendapatkan pelayanan yang prima tanpa dipersulit urusan administrasi.

    “Sebenarnya FKTP saya bukan di sini, tapi karena rumah saya lebih dekat dengan Puskesmas Rowosari, saya langsung datang ke sini. Saya senang karena tetap bisa dilayani dengan baik meskipun bukan FKTP saya,” jelasnya, Senin, 21 Juli 2025. 
     
     

     
    Yang membuat Aeni semakin bersyukur adalah karena seluruh proses persalinan ditanggung oleh JKN. Ia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, mulai dari pendaftaran hingga selesai persalinan.
     
    “Dari awal masuk sampai proses selesai, saya tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Semuanya gratis. Saya benar-benar lega. Kalau tidak ada JKN, mungkin saya harus cari pinjaman dulu untuk biaya persalinan. Tapi sekarang saya merasa lebih ringan dan tenang,” ucapnya dengan senyum lepas.
     
    Bukan hanya sekali Aeni merasakan manfaat program ini. Ia menuturkan bahwa anak keduanya juga lahir di Puskesmas Rowosari dengan layanan yang sama. Semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tanpa biaya tambahan apa pun.
     
    “Waktu anak kedua lahir, juga di Puskesmas Rowosari. Sama sekali tidak ada kendala, dan pelayanannya juga bagus,” ujarnya.
     
    Namun, pengalaman berbeda ia alami saat melahirkan anak pertamanya. Ketika itu, ia belum menjadi peserta JKN. Proses persalinan dilakukan di Puskesmas Mojo, dan seluruh biaya harus ditanggung sendiri. Bagi Aeni, yang saat itu masih membangun keluarga dengan penghasilan terbatas, biaya tersebut cukup memberatkan.
     

     
    “Saya merasa sangat berbeda sebelum dan sesudah punya BPJS Kesehatan. Dulu saya membayar seluruh biaya persalinan sendiri, sekarang lebih tenang karena sudah ada JKN,” ujarnya.
     
    Aeni juga mengapresiasi inovasi unggulan yang ada di Puskesmas Rowosari, yaitu”Si Bolang Mahir Plus Plus” atau Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK & KIA Plus JKN-KIS. Melalui inovasi ini, ibu yang melahirkan tidak hanya mendapatkan layanan persalinan, tetapi juga langsung menerima dokumen penting seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, KIA, serta pendaftaran JKN untuk bayinya sebelum pulang dari fasilitas kesehatan.
     
    “Inovasi seperti itu sangat membantu. Kita jadi tidak perlu repot lagi mengurus satu per satu dokumen setelah melahirkan. Semua sudah diproses dari rumah sakit, mulai dari akta kelahiran, KK, sampai JKN anak saya. Saya tinggal pulang dengan tenang dan fokus merawat bayi,” ujarnya.
     
    Aeni juga menyampaikan harapannya agar Program JKN terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di desa-desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun terkendala biaya.
     
    “Saya bersyukur sudah jadi peserta BPJS Kesehatan. Semoga ke depan pelayanannya bisa terus ditingkatkan, supaya makin banyak orang yang merasakan manfaat seperti saya,” ungkapnya. 
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Sosok Riduan, dirut baru Bank Mandiri pengganti Darmawan Junaidi

    Sosok Riduan, dirut baru Bank Mandiri pengganti Darmawan Junaidi

    Riduan sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur utama Bank Mandiri sejak keputusan RUPST pada Maret 2025.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menetapkan Riduan sebagai direktur utama baru untuk menggantikan direktur utama sebelumnya yaitu Darmawan Junaidi.

    Riduan sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur utama Bank Mandiri sejak keputusan RUPST pada Maret 2025.

    Riduan lahir di Palembang pada 5 November 1970. Semasa mudanya, ia menempuh pendidikan dan berhasil lulus pendidikan sarjana di Jurusan Ekonomi Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Palembang.

    Kemudian, ia melanjutkan pendidikan dan lulus program Magister (S2) di kampus yang sama, dengan mengambil jurusan Magister Manajemen.

    Sementara itu, karirnya dalam dunia kerja, pada tahun 2013 sampai 2016, Riduan menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Askes (Persero) dan BPJS Kesehatan.

    Kemudian, pada tahun 2016 sampai 2017, ia diberikan amanah untuk menjabat sebagai Regional CEO II/ Sumatera 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Baru setahun menjabat, Riduan diberikan kepercayaan untuk mengemban jabatan sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Corporate PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Berkat sepak terjang bagus yang berdampak terhadap kinerja Bank Mandiri sebagai bagian Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), ia kemudian diberikan amanah mengisi posisi direksi tepatnya Direktur Commercial Banking.

    Dalam RUPST pada 7 Maret 2024, ia diberikan amanah dan posisinya digeser sebagai Direktur Corporate Banking Bank Mandiri.

    Setahun berselang, tepatnya pada 25 Maret 2025, hasil RUPST menyepakati penunjukan Riduan sebagai wakil direktur Bank Mandiri.

    Empat bulan berselang, tepatnya pada hari ini, Senin (04/08), RUPSLB Bank Mandiri menyepakati Riduan sebagai direktur utama.

    Perjalanan Riduan di Bank Mandiri telah melewati berbagai tantangan seiring adanya dinamika perekonomian di tingkat domestik maupun global, salah satunya saat terjadinya pandemi COVID-19 pada 2020.

    Pada tahun 2020, laba bersih Bank Mandiri anjlok 37,7 persen year on year (yoy) menjadi Rp17,1 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp27,4 triliun pada 2019 terimbas dari pandemi COVID-19.

    Namun demikian, di tengah menurunnya laba bersih, Bank Mandiri tetap optimistis mampu rebound melalui fokus dan menekankan kualitas kredit dengan mempertimbangkan sektor potensial, serta menerapkan kehati-hatian dan target menekan rasio NPL kisaran 3-3,5 persen.

    Hingga akhirnya, sepanjang 2021, Bank Mandiri berhasil membukukan laba bersih senilai Rp28,03 triliun atau tumbuh 66,8 persen (yoy) dibandingkan laba tahun sebelumnya yang mencapai Rp17,11 triliun.

    Kemudian, pada 2022, perseroan membukukan laba bersih Rp41,2 triliun atau tumbuh 46,9 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya, yang memperkuat permodalan bank untuk melakukan ekspansi bisnis, terutama mendukung fungsi intermediasi dalam menyalurkan kredit.

    Pertumbuhan kinerja yang solid pada 2022 juga ditopang oleh strategi bisnis yang konsisten kepada segmen potensial dan proses optimalisasi digital, sehingga tingkat efisiensi perseroan meningkat dan mendorong pertumbuhan volume bisnis pada semua segmen serta rasio dana murah atau current account and saving account (CASA) Bank Mandiri tahun 2022.

    Pada tahun itu, capaian Bank Mandiri menuai apresiasi dari Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu merupakan Presiden Republik Indonesia.

    “Harus kita apresiasi Bank Mandiri yang bisa menyalurkan kredit tumbuh sebesar 14,9 (persen) dan keuntungan perusahaan di angka Rp41 triliun,” kata Jokowi.

    Pada 2023, Bank Mandiri membukukan laba bersih sebesar Rp55,1 triliun atau tumbuh 33,7 persen (yoy), dan berikutnya tahun 2024 perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp55,8 triliun atau naik 1,31 persen (yoy).

    Kinerja keuangan terakhir, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan laba bersih sebesar Rp13,2 triliun pada kuartal I 2025, atau tumbuh 3,9 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Biaya Perpanjang SIM C Agustus 2025, Bakal Keluar Duit Segini

    Biaya Perpanjang SIM C Agustus 2025, Bakal Keluar Duit Segini

    Jakarta

    Baru mau perpanjang SIM C di bulan Agustus ini? Siap-siap keluar duit segini buat perpanjang SIM C.

    Perpanjang SIM C dilakukan setiap lima tahun sekali. Pastikan sebelum melakukan perpanjangan, SIM kamu masih aktif. Sebab, perpanjang SIM tak bisa dilakukan bila masa berlakunya habis walaupun baru lewat sehari.

    Biaya Perpanjang SIM C

    Perpanjang SIM C ini bakal keluar biaya. Untuk penerbitan SIM C biayanya mengacu pada PP nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya penerbitan SIM C untuk perpanjangan itu pun belum berubah yaitu Rp 75 ribu. Biaya serupa juga harus dikeluarkan untuk penerbitan perpanjangan SIM C1 dan CII.

    Saat perpanjang SIM, biaya yang dikeluarkan bukan hanya untuk penerbitan. Ada juga biaya tes kesehatan, tes psikologi, dan juga asuransi yang harus ditanggung oleh pemohon. Bila melakukan perpanjangan di Satpas ataupun Mal Pelayanan Publik, berikut ini estimasi biaya yang bakal kamu keluarkan untuk perpanjang SIM C.

    Untuk tes kesehatan, akan dikenakan tarif Rp 35 ribu. Kemudian tes psikologi terpantau mengalami kenaikan tarif dari sebelumnya Rp 60 ribu menjadi Rp 100 ribu. Tapi kalau kamu menginginkan yang lebih murah, maka bisa tes psikologi lewat online dengan biaya Rp 57.500. Tes kesehatan dan tes psikologi itu juga disediakan di tempat. Kemudian ada biaya asuransi sebesar Rp 50 ribu. Bila tarif yang dikeluarkan sama, maka untuk perpanjang SIM C kamu bakal keluar duit Rp 260 ribu. Sementara bila menggunakan hasil tes psikologi online, biaya perpanjang SIM C itu menjadi 217.500.

    Syarat Perpanjang SIM C

    Jangan lupa untuk menyiapkan sejumlah persyaratan agar memudahkan saat perpanjang SIM. Salah satunya adalah melampirkan bukti kepesertaan aktif BPJS kesehatan. Lengkapnya, berikut ini syarat perpanjang SIM.

    1. Fotokopi e-KTP
    2. SIM C Asli
    3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
    4. Surat Keterangan Lulus Tes Psikologi
    5. Bukti Peserta Aktif BPJS Kesehatan

    (dry/din)

  • BPJS Kesehatan Sebut Sistem Rujukan Berjenjang Bukan untuk Persulit Peserta JKN

    BPJS Kesehatan Sebut Sistem Rujukan Berjenjang Bukan untuk Persulit Peserta JKN

    Jakarta

    BPJS Kesehatan menyebut mekanisme jurukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit bukan untuk mempersulit peserta, melainkan untuk memastikan layanan kesehatan yang diberikan tepat sasaran, efisien, dan sesuai kebutuhan medis.

    “FKTP berperan sebagai garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Mereka memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan awal, mendiagnosis, dan mengobati penyakit yang dialami oleh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah dalam keterangannya ditulis Senin (4/8/2025).

    Rizzky mengatakan meski rumah sakit memiliki sumber daya yang lebih lengkap, tetapi apabila semua penyakit harus ditangani di rumah sakit, termasuk penyakit ringan yang sebetulnya bisa dilayani di FKTP, maka bisa terjadi penumpukan pasien.

    Jika terjadi demikian, tenaga medis di rumah sakit, yang semestinya menangani kasus-kasus yang benar-benar membutuhkan penanganan lanjutan, jadi tidak bisa berperan optimal jika waktunya habis untuk menangani penyakit ringan.

    Rujukan ke rumah sakit akan diberikan apabila peserta membutuhkan pelayanan spesialistik, atau ketika FKTP tidak dapat menangani kondisi pasien akibat keterbatasan fasilitas, peralatan, atau tenaga medis. Rujukan dilakukan juga berdasarkan indikasi medis, bukan karena permintaan pribadi peserta atau alasan praktis.

    “Penempatan rujukan ke rumah sakit pun tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan medis peserta JKN, dan kompetensi dari masing-masing rumah sakit. Jika kondisi peserta JKN belum dapat ditangani secara tuntas di rumah sakit sekunder, maka peserta bisa dirujuk kembali ke rumah sakit tersier untuk mendapatkan penanganan oleh dokter subspesialis,” jelas Rizzky.

    (kna/kna)

  • Cara Cek BSU di Pospay, Bisa Pakai NIK

    Cara Cek BSU di Pospay, Bisa Pakai NIK

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Anda yang mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU, maka bisa simak cara mencairkan BSU di Pospay.

    BSU hanya diberikan kepada orang yang memiliki penghasilan kurang dari Rp3,5 juta dan juga orang yang belum menerima bansos lainnya. Bantuan ini tidak diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri.

    Kini Anda juga bisa melakukan pengecekan BSU di Pospay, melalui aplikasi yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Bila BSU ini tidak diambil dalam batas Waktu tertentu, maka akan hangus.

    Cara Cek BSU di Pospay

    Ikuti langkah berikut untuk mengecek BSU di Pospay
    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    Cara Mencairkan Dana BSU

    Jika terdaftar sebagai penerima, Anda bisa langsung mencairkan dana ke rekening atau mengambilnya di Kantor Pos terdekat.

    Cara Mencairkan BSU di Kantor Pos (Jika Rekening Bermasalah)

    Jika aplikasi Pospay menyatakan penyaluran melalui Pos:
    Daftar NIK di aplikasi , setelah itu nantinya akan muncul QR code sebagai bukti resmi.
    Siapkan syarat berikut saat ke kantor pos:
    KTP dan fotokopi
    KK dan fotokopi
    QR code dari Pospay
    Kartu BPJS Ketenagakerjaan
    HP aktif untuk verifikasi data
    Pergilah ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code , setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai

    BSU Diperpanjang Hingga 6 Agustus 2025

    Menteri Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa pencairan BSU diperpanjang hingga 6 Agustus 2025 untuk memastikan seluruh penerima dapat mengklaim haknya. Bila tanggal pencairan lewat, maka BSU Anda atau bansos tersebut bantuan tidak dapat dicairkan lagi, sehingga pekerja disarankan segera melakukan pengecekan melalui Pospay segera.

    Tips Agar Pencairan BSU Anda Lancar

    Pastikan aplikasi Pospay Anda sudah versi terbaru
    Siapkan KTP dan nomor BPJS Ketenagakerjaan
    Gunakan jaringan internet yang stabil saat cek dan pencairan
    Lakukan pengecekan secara berkala jika sistem sedang sibuk