Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memproyeksikan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bisa mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bakal menerapkan digitalisasi bansos perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Nantinya, implementasi ini bakal diperluas secara bertahap ke daerah-daerah lainnya.

    Implementasi itu merupakan salah satu dari fokus agenda komite, yaitu digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN hingga Samsat.

    Akan tetapi, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 yaitu sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini lebih kecil dari proyeksi penurunan jumlah orang miskin oleh DEN.

    Dikonfirmasi terpisah, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menjelaskan proyeksi itu merupakan potensi pengurangan jumlah orang miskin selama periode pemerintahan Prabowo dengan dua catatan.

    Pertama, target pertumbuhan ekonomi tercapai cukup baik. Kedua, program pemerintah yang berpihak pada orang miskin juga berjalan dengan baik, termasuk digitalisasi bansos.

    Namun, Arief pun menggarisbawahi proyeksi itu bisa diwujudkan bila tingkat kemiskinan diukur dengan metode yang lebih mencerminkan realitas.

    “Kalau metode yang digunakan tidak diperbaiki, yang notabene sudah tidak merefleksikan kondisi ekonomi di masyarakat karena sudah tidak diperbarui selama 27 tahun, pengurangan kemiskinan itu diperkirakan hanya di angka 2 jutaan,” jelas Arief.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi

    Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi

    Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan memulai penerapan digitalisasi program bantuan sosial (bansos) perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi wilayah uji coba (piloting project).

    “Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

    Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

    “Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, ini angka yang sangat besar,” ujar dia lagi.

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain bila uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang baik. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” tuturnya.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

    Komite menggelar rapat perdana pada hari ini yang dipimpin oleh Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

    Rapat digelar bersama kementerian dan lembaga terkait, dihadiri oleh Menteri PANRB, Menteri Sosial, Menteri Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Bupati Banyuwangi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Order Sepi, Pabrik Pembuat Bola untuk Piala Dunia 2022 di Madiun PHK 842 Pekerja Surabaya 25 Agustus 2025

    Order Sepi, Pabrik Pembuat Bola untuk Piala Dunia 2022 di Madiun PHK 842 Pekerja Surabaya 25 Agustus 2025

    Order Sepi, Pabrik Pembuat Bola untuk Piala Dunia 2022 di Madiun PHK 842 Pekerja
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Lesunya ekonomi berdampak pada sepinya order perusahaan pembuat bola untuk Piala Dunia 2022 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
    Perusahaan yang berada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun itu akan mulai bertahap memberhentikan pekerjanya.
    Total pekerja yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai Agustus hingga Oktober 2025 sebanyak 842 orang.
    Saat Piala Dunia 2022 di Qatar, Adidas menunjuk perusahaan produsen bola kaki asal Madiun, Indonesia, PT GWI, untuk membuat bola yang digunakan pada perhelatan Piala Dunia bernama Al Rihla.
    Sekretaris Disnakerin Kabupaten Madiun, Ratnasari Wandanwulan, yang dikonfirmasi pada Senin (25/8/2025), menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari PT GWI terkait rencana pemutusan hubungan kerja ratusan karyawan pabrik yang pernah mendapatkan order bola Piala Dunia 2022 ini. 
    “Surat pemberitahuan PHK baru datang beberapa hari yang lalu. Nanti dari dinas akan berkunjung ke pabrik untuk melihat sejauh mana pemberian haknya. Selama ini tidak ada permasalahan, kami sudah menghubungi serikat buruh dan tidak ada masalah,” kata Ratna.
    Berdasarkan surat dari PT GWI, pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan karena penurunan order produksi dan restrukturisasi organisasi.
    Untuk data detail karyawan yang terkena PHK akan diumumkan melalui serikat pekerja.
    Ratna mengatakan, penurunan permintaan saat ini menyebabkan kapasitas produksi PT GWI berkurang drastis.
    Untuk itu, bila PT GWI melakukan PHK, harus ada pesangon. “Bila melakukan PHK, harus ada pesangon atau kompensasi sesuai status pekerja,” kata Ratna.
    Tak hanya itu, kata Ratna, pihaknya akan memeriksa pembayaran hak pekerja, termasuk jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.
    Bahkan, pengecekan akan dilakukan terhadap setiap orang yang mendapatkan PHK.
    Selain itu, Disnakerin Kabupaten Madiun berupaya menyiapkan penyaluran tenaga kerja ke perusahaan lain yang membutuhkan.
    Salah satunya adalah pabrik sepatu yang beroperasi di Desa Kuwu, Kabupaten Madiun.
    Ia mendapatkan informasi bahwa pabrik itu tengah membuka lowongan sekitar 2.000 pekerja.
    Terlebih, saat ini dari lowongan tersebut baru terisi sekitar 30 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Kemenkes-RSCM Tanggapi Ketua IDAI Dilarang Layani Pasien BPJS

    Video: Kemenkes-RSCM Tanggapi Ketua IDAI Dilarang Layani Pasien BPJS

    Video: Kemenkes-RSCM Tanggapi Ketua IDAI Dilarang Layani Pasien BPJS

  • Soal iuran naik 2026 tanyakan ke Bu Menkeu

    Soal iuran naik 2026 tanyakan ke Bu Menkeu

    Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti ditemui di sela Mukernas Persatuan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) di Bandung, Sabtu (23/8/2025). ANTARA/Ricky Prayoga

    Dirut BPJS Kesehatan: Soal iuran naik 2026 tanyakan ke Bu Menkeu
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 12:40 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyarankan agar pertimbangan naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mulai 2026 agar ditanyakan dan dikonfirmasi ke Menkeu Sri Mulyani.

    Ali Gufron di Bandung, Senin, mengatakan pernyataan tersebut bukanlah datang dari pihaknya, sehingga lebih baik menanyakan ke narasumber pertama isu ini. Narasumber dimaksud adalah Sri Mulyani yang menyatakan akan ada penyesuaian tarif BPJS mulai 2026.

    “Kan Dirut BPJS belum pernah ngomong itu. Silahkan tanyakan beliau,” kata Ali Gufron.

    Meski demikian, Ali menilai jika terealisasikan hal tersebut bagus dan baik. “Itu bagus,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program.

    “Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (21/8).

    Dengan penyesuaian tarif, kata Sri Mulyani, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga bisa ditingkatkan.

    Meski begitu, pemerintah juga akan tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri.

    “Makanya, kami memberikan subsidi sebagian dari yang mandiri. Mandiri itu masih Rp35 ribu kalau tidak salah, harusnya Rp43 ribu. Jadi, Rp7 ribunya itu dibayar oleh pemerintah, terutama untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),” tambah Menkeu.

    Untuk keputusan lanjutan dari wacana penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan, Sri Mulyani menyebut akan dilakukan diskusi lebih lanjut bersama DPR, Menteri Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Anggaran kesehatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.

    Sumber : Antara

  • Video: Tolak Mutasi, Ketua IDAI Tak Bisa Layani Pasien BPJS di RSCM

    Video: Tolak Mutasi, Ketua IDAI Tak Bisa Layani Pasien BPJS di RSCM

    Video: Tolak Mutasi, Ketua IDAI Tak Bisa Layani Pasien BPJS di RSCM

  • Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif

    Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani meminta agar posyandu dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia proaktif dalam menangani masalah kesehatan menyusul kasus bocah di Sukabumi yang meninggal akibat infeksi cacing gelang. 

    Puan menjelaskan hal itu bisa dilaksanakan mulai dari tingkat RT dan RW untuk meninjau warganya yang membutuhkan layanan kesehatan.

    “Harusnya bisa ketua RT, ketua RW yang ada di wilayah-wilayah tersebut, di desa-desa tersebut untuk bisa meninjau, melihat warganya kalau memang membutuhkan cek kesehatan,” katanya beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Apalagi bagi warga yang memiliki kesulitan ekonomi, dia meminta agar pengurus RT/RW membantu membuatkan BPJS atau melaporkan ke pemerintah daerah.

    “Jadi kita proaktif lah sama-sama untuk mendorong jangan sampai hal ini terulang kembali,” katanya.

    Begitupun mengenai masih minimnya pemerataan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu dan tidak tepat sasaran, Puan mendorong berbagai pihak terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh.

    Menurutnya program bantuan sosial harus didapatkan oleh rakyat yang membutuhkan, sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin.

    “Nah ini juga menjadi satu hal yang harus kita evaluasi bersama bahwa mungkin masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang program-program sosial yang seharusnya didasarkan rakyat yang membutuhkan kemudian belum mendapatkan,” ujarnya.

  • Mengapa Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun Depan? Ini Alasan Pemerintah

    Mengapa Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun Depan? Ini Alasan Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mulai tahun 2026, pemerintah berencana menyesuaikan atau menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini sudah dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tujuan utama peningkatan iuran BPJS adalah untuk melanjutkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menambah jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    “Sustainability dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung pada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak biayanya semakin besar,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Menurutnya, keputusan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan juga diikuti oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari APBN.

    “Waktu keputusan menaikkan tarif BPJS memutuskan PBI dinaikkan artinya dari APBN tapi yang di mandiri ga dinaikkan maka memberikan subsidi sebagian. Dari mandiri itu masih di Rp 35 ribu seharusnya Rp 42ribu jadi Rp7 ribu nya dibayar pemerintah terutama PBPU,” ujarnya.

    Adapun dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 244 triliun, sebesar Rp123,2 triliun disiapkan untuk layanan kesehatan masyarakat. Porsi terbesar dialokasikan bagi subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) serta 49,6 juta peserta PBPU, dengan total anggaran mencapai Rp69 triliun.

    Sri Mulyani menegaskan, pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian iuran masih akan dilakukan oleh beberapa lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    “Kami akan prosesnya membahas dengan Menteri Kesehatan dan BPKS kesehatan karena itu lembaga yang memandatkan untuk membahas,” ujarnya.

    Foto: dok BPJS Kesehatan
    BPJS Kesehatan

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan saat ini, setelah lima tahun terakhir sejak 2020 tidak mengalami kenaikan. Padahal, belanja kesehatan masyarakat kata dia terus naik dari tahun ke tahun dengan kisaran 15%.

    “Sama saja kita ada inflasi 5%, gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita gak naik 5 tahun padahal inflasi 15% kan enggak mungkin,” ucap Budi di DPR, pada Februari lalu.

    Menurut Budi, belanja kesehatan masyarakat saat ini pun kenaikannya telah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun atau naik 8,2% dari 2022 yang senilai Rp 567,7 triliun. Sebelum periode Covid-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2% dari Rp 421,8 triliun menjadi Rp 448,1 triliun.

    Budi menegaskan, kenaikan belanja kesehatan yang sudah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya di kisaran 5% selama 10 tahun terakhir itu tidak sehat. “Kita hati-hati bapak ibu bahwa pertumbuhan belanja nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, itu akibatnya tidak sustain bapak ibu,” ungkap Budi.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RSCM Buka Suara soal Ramai Ketua IDAI Tak Boleh Layani Pasien BPJS

    RSCM Buka Suara soal Ramai Ketua IDAI Tak Boleh Layani Pasien BPJS

    Jakarta –

    Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) buka suara terkait ramai pengakuan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K), Subsp Kardio(K), tidak lagi diperbolehkan melayani pasien BPJS.

    Pihaknya menekankan dr Piprim secara resmi sudah dimutasi ke RSUP Fatmawati. Proses mutasi tersebut dinilai menjadi hal wajar bagi aparatur sipil negara (ASN). RSCM memastikan ketersediaan tenaga medis dan subspesialis terutama kardiologi anak tetap terjaga dengan dimutasinya dr Piprim.

    “Proses manajemen talenta yang berlangsung tidak akan mengurangi jaminan akses pelayanan kepada pasien,” demikian keterangan resmi RSCM, seperti yang diterima detikcom, Sabtu (23/8/2025).

    Adapun alasan mutasi diberlakukan bermaksud untuk pemenuhan kebutuhan organisasi, pengembangan potensi pegawai, serta peningkatan kinerja.

    “RSCM mendukung penuh kebijakan mutasi ini karena pada dasarnya bertujuan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, layanan jantung anak tidak hanya tersedia di RSCM, tetapi juga di RSUP Fatmawati,” lanjut pihak RSCM.

    Berdasarkan status tersebut, dr Piprim secara administratif kini berpindah kepegawaian menjadi berada di RSUP Fatmawati. RSCM menyebut dr Piprim tetap bisa melanjutkan pelayanan baik pada peserta BPJS Kesehatan maupun non-JKN di jam kerja yang sesuai kewenangan RSUP Fatmawati.

    “Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RSCM menegaskan tetap menjunjung tinggi regulasi serta norma terkait pengelolaan ASN. Dengan prinsip profesionalisme, integritas, dan pelayanan terbaik, RSCM berkomitmen menghadirkan kenyamanan serta kepastian akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” tutup pernyataan tersebut.

    Duduk Perkara Mutasi dr Piprim

    Terpisah, dr Piprim menjelaskan awal mula perkara dirinya hingga tidak lagi diperkenankan berpraktik melayani pasien BPJS. Pada Rabu (20/8) ia dipanggil jajaran direksi untuk menutup akun pelayanan BPJS di RSCM. Karenanya, ia hanya bisa melayani pasien swasta di RSCM Kencana.

    “Yang mungkin teman-teman tahu sendiri ya tarif RSCM Kencana itu konsultasinya saja kira-kira hampir ada Rp 1 juta lebih bahkan, tergantung kelasnya,” tuturnya, pasca menghadiri deklarasi Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI), Jumat (22/8).

    Sementara tarif untuk memeriksa USG jantung atau echocardiography (echo) bisa sekitar Rp 3 juta. Karenanya total perkiraan untuk mendapatkan pelayanan non-JKN dengan dr Piprim di RSCM minimal sekitar Rp 4 juta.

    “Jadi kalau pasien mau ketemu saya di poli swasta Kencana itu kira-kira dia harus siap Rp 4 juta, sementara akun pelayanan BPJS saya di poliklinik pelayanan jantung terpada dan juga di RSCM Kiara yang biasanya gratis itu ditutup,” sesalnya.

    Alasan Menolak Dimutasi

    Penutupan tersebut diduga menjadi berawal dari polemik adanya dualisme kolegium Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Pihaknya tetap konsisten dari hasil kongres bersama organisasi profesi, mempertahankan kolegium dari IDAI.

    “Sementara Menteri Kesehatan bikin kolegium anak, ini kan jadi ada dualisme kolegium dan kemudian karena saya dianggap tidak kooperatif, maka saya dimutasi,” tuturnya.

    dr Piprim menyebut sudah menerima kabar mutasi sejak dua bulan lalu sebelum akhirnya surat resmi ia terima. Kala itu, ia mengaku sempat diberitahu oleh senior bila tidak kooperatif dalam pembentukan kolegium, proses mutasi akan diberlakukan. Karenanya, dr Piprim menolak mutasi tersebut dengan alasan tidak transparan dan termasuk tindakan abuse of power.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: dr Piprim IDAI Minta Mutasinya dari RSCM ke RS Fatmawati Ditinjau Ulang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, Ini Hal yang Perlu Dipersiapkan – Page 3

    Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, Ini Hal yang Perlu Dipersiapkan – Page 3

    Selain itu, klaim jaminan hari tua (JHT) juga ada sejumlah hal diperhatikan. Mengutip laman bpjsketenagakerjaan.co.id, klaim jaminan hari tua dapat dilakukan di aplikasi JMO. Berikut langkah-langkahnya seperti dikutip dari laman bpjsketenagakerjaan.go.id:

    1.Buka Jaminan Hari Tua

    Buka aplikasi JMO di ponsel pintar Anda. Kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua

    2.Klaim JHT

    Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Klaim JHT.

    3.Pastikan sudah 3 centang hijau

    4.Pilih sebam laim

    Pilih salah satu sebab klaim kemudian klik selanjutnya

    5.Pengecekan data

    Lakukan pengecekan data kepesertaan. Jika data sudah benar, silahkan pilih sudah

    6.Ambil foto

    Lakukan swafoto dengan klik ambil foto dengan ketentuan seperti pada layar

    7.Verifikasi wajah

    Hadapkan wajah ke kamera dan ikuti langkah sesuai instruksi

    8.Lengkapi data

    Lengkapi data NPWP dan rekening yang aktif, kemudian klik selanjutnya

    9.Rincian saldo JHT

    Pada halaman rincian saldo JHT ditampilkan rincian saldo yang akan dibayarkan kemudian klik selanjutnya.

    10. Pengecekan data

    Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar, sebelum data tersimpan, jika data sudah benar, silakan klik konfirmasi

    11.Berhasil

    Selamat pengajuan klaim JHT Anda diproses. Untuk melihat proses klaim dapat membuka menu tracking klaim