Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • “Quick Wins” Pram-Rano telah tercapai lebih 95 persen dalam enam bulan

    “Quick Wins” Pram-Rano telah tercapai lebih 95 persen dalam enam bulan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 40 Program Program Percepatan atau “Quick Wins” Gubernur DKI Jakarta Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno telah tercapai lebih 95 persen selama enam bulan terakhir.

    “Alhamdulillah sampai dengan enam bulan pertama, pencapaiannya sudah lebih dari 95 persen,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Atika menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta kini sedang menyusun perencanaan RAPBD untuk tahun 2026.

    Atika mengatakan, perencanaan tersebut akan menyelaraskan dengan “Program Quick Wins” dan memastikan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Fokus utama pada transformasi Jakarta Kota Global di aspek penguatan infrastruktur, layanan dasar, pondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuh prioritas pembangunan utama.

    Yakni meningkatkan modal manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan serta penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri.

    Selain itu transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif, peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai. Selanjutnya optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dalam kegiatan berusaha, berkarya dan berwisata.

    “Harapannya, apa yang menjadi capaian awal di dalam ‘Quick Wins’ ini akan mewarnai dan menjadi semangat dalam perjalanan ke depan untuk menuju Jakarta kota global yang kompetitif,” kata Atika.

    Adapun 40 Program “Quick Wins” Pramono-Rano dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:

    Program yang memiliki “high impact” dan high implementability” Program dengan “high impact namun “hardly/partly implementability” Program yang “partly-high/moderate impact” dan “hardly/partly implementability”.

    Program yang memiliki “high impact” dan “high implementability” ditargetkan diluncurkan pada hari ke 100 masa bertugas Pramono-Rano atau dirasakan segera oleh masyarakat sebanyak 13 program, yaitu:

    Pemutihan Ijazah:

    Gratis Transportasi Umum untuk Pemegang KJP Penguatan JAKI sebagai Super Apps Pelayanan Publik Home Service untuk Lansia Jakarta (Pasukan Putih) Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan Daycare di Perkantoran Pemerintah Provinsi Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendalian Polusi Job Fair di 44 Kecamatan tiga bulan sekali Balai Latihan Kerja di Kelurahan; Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR) Road to Ulang Tahun Jakarta ke 500 tahun Penguatan Rusun untuk Warga Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

    Kemudian terdapat 16 program yang memiliki “high impact” namun “hardly/partly implementability”. Kemungkinan, program-program tersebut memasuki tahap persiapan implementasi ketika masa tugas Pramono-rano menginjak ke usia 100 hari.

    Berikut ini program-program tersebut:

    Pemutakhiran Data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis Sarapan Pagi Gratis Gratis Masuk Ancol, TMII, Monas dan Museum di Jakarta untuk Pemegang KJP RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit Berstandar Internasional Gerak Cepat Penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah Penuntasan RW kumuh Pengembangan Kawasan TOD Penguatan Blok M sebagai Sentra ASEAN Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi CCTV di permukiman Pemutakhiran Data dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu, dan Operasional RT/RW PemutakhiranData dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu dan Operasional RT/RW Kemudahan Pendaftaran PPSU Aktivasi Taman Kota 24 Jam Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna Penyegaran JIS Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan.

    Selanjutnya, terdapat 11 program yang termasuk dalam kategori “partly-high/moderate impact” dan “hardly/partly implementability” di antaranya:

    Pemutakhiran data BPJS Griya Kecamatan (Mix Used Development Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun) Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih Pemuktakhiran Data Warga Ber- KTP dan tinggal di Jakarta Ekosistem Pengendalian Banjir Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan UtilitasTerpadu) Menjamin suplai ​​​​​pangan melalui “contract farming” Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) Award untuk peningkatan daya tarik kota Pemajuan Kebudayaan Betawi; Inisiasi “Jakarta Collaboration Fund” Revitalisasi Kalijodo.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sulteng dan Pemkab Bangkep selaraskan program pembangunan

    Pemprov Sulteng dan Pemkab Bangkep selaraskan program pembangunan

    Program 9 Berani telah kami selaraskan dengan program daerah. Kami yakin sinergisitas ini akan mendorong Banggai Kepulauan bangkit, maju, dan berkelanjutan

    Banggai Kepulauan, Sulawesi Te (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyelaraskan program pembangunan guna mempercepat kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam kunjungannya di Bangkep, Rabu, menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten.

    “Kita harus satu pemahaman. Suksesnya Banggai Kepulauan adalah suksesnya Sulawesi Tengah. Tanpa sinergisitas, kita akan lambat,” katanya.

    Ia menargetkan, penurunan angka kemiskinan minimal satu persen setiap tahun melalui penguatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, dengan harapan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional pada 2029.

    Gubernur juga menyoroti beberapa kebutuhan mendesak, termasuk penyelesaian Pelabuhan Salakan, perbaikan akses jalan, dan penyediaan air bersih.

    Dalam arahannya, ia memaparkan implementasi program Sembilan Berani, yakni Berani Cerdas yang bertujuan memastikan pendidikan 12 tahun dan bebas pungutan di SMA, SMK, dan SLB, dan Berani Sehat menjamin layanan kesehatan Universal Health Coverage berbasis KTP.

    Kemudian, Berani Menyala untuk menghadirkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Berani Lancar fokus pada pengembangan infrastruktur jalan desa, sedangkan Berani Berdering memperluas jaringan komunikasi hingga pelosok.

    Selain itu, Berani Tangkap untuk menyediakan 50 kapal tangkap modern per tahun mulai 2026, Berani Panen Raya untuk menyalurkan bibit kelapa untuk pertanian, dan Berani Berintegritas serta Berani Berkah untuk menguatkan nilai keagamaan, termasuk gerakan shalat berjamaah di masjid.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan.

    Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara organisasi perangkat saerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah dan perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya di bidang pendidikan (Berani Cerdas) dan kesehatan (Berani Sehat).

    Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyatakan pihaknya telah menyelaraskan program unggulan daerah Bangkep Berkah dengan program Sembilan Berani.

    “Program 9 Berani telah kami selaraskan dengan program daerah. Kami yakin sinergisitas ini akan mendorong Banggai Kepulauan bangkit, maju, dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Rusli memaparkan bahwa Bangkep Berkah mencakup beberapa fokus utama, di antaranya Berkah Sejahtera menghadirkan bantuan perumahan bagi petani dan nelayan, jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin, bantuan usaha keluarga, dan santunan kematian.

    Selanjutnya, Berkah Cerdas menghadirkan pendidikan gratis untuk masyarakat, Berkah Sehat memprioritaskan pencapaian Universal Health Coverage dan penurunan stunting, Berkah Infrastruktur mengembangkan jalan provinsi dan kabupaten, menyediakan air bersih, akses listrik, dan membangun pelabuhan laut.

    Kemudian, Berkah Bermartabat untuk memberi insentif untuk pengurus masjid dan gereja, serta menggalakkan gerakan shalat berjamaah serta Berkah Berintegritas fokus pada peningkatan kesejahteraan ASN.

    Selain itu, Berkah Desa untuk meningkatkan alokasi dana desa dari 10 persen menjadi 15 persen, dan Berkah Berdering membangun smart village dengan free wifi di seluruh desa untuk mengatasi blank spot.

    Ia mengatakan kondisi kepulauan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembangunan dengan segala keterbatasan fiskal, sehingga penyelarasan program dan sinergi menjadi strategi penting untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dokter Jantung Anak RSCM Sebut Mutasi Ketua IDAI Ganggu Pelayanan, Ini Kata Kemenkes

    Dokter Jantung Anak RSCM Sebut Mutasi Ketua IDAI Ganggu Pelayanan, Ini Kata Kemenkes

    Jakarta –

    Ketua Divisi Kardiologi Jantung Anak Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Prof Dr dr Mulyadi M.Djer, SpA(K) mengatakan pelayanan jantung anak, khususnya pasien BPSJ Kesehatan di RSCM terganggu.

    Ini setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memutasi Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA (K), yang merupakan pakar jantung anak, ke RS Fatmawati.

    “Keputusan mutasi bersifat mendadak dan tanpa adanya diskusi dengan kami, yaitu Divisi Kardiologi Anak FKUI RSCM. Dengan kepergian dokter Piprim, kini di RSCM tersisa 4 subspesialis jantung anak,” kata dr Mulyadi dalam video yang diterima awak media, Rabu (27/8/2025).

    “Antrean pasien semakin panjang dan risiko perburukan pasien meningkat, khususnya pasien BPJS,” sambungnya.

    Menurut dr Mulyadi, mutasi ini juga berdampak kepada pendidikan kedokteran spesialis anak dan sub-spesialis jantung anak di FKUI RSCM.

    Untuk diketahui, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman menyebut mutasi tersebut dilakukan sebagai rotasi di rumah sakit vertikal. Tidak hanya melibatkan dr Piprim, tetapi ada 12 dokter lain yang turut dirotasi.

    Aji mengklaim rotasi semacam ini wajar dilakukan demi mengembangkan layanan rumah sakit Kemenkes RI.

    “Perpindahan dr Piprim untuk memenuhi kebutuhan mendesak di Rumah Sakit Fatmawati (RSF), yang saat ini hanya memiliki satu sub-spesialis kardiologi anak dan akan segera memasuki masa pensiun,” tegas Aji saat dihubungi detikcom, beberapa waktu lalu.

    “Kehadiran yang bersangkutan diperlukan untuk memperkuat dan mengembangkan layanan kardiologi anak di RSF. Perlu diketahui bahwa RSF juga merupakan rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran UIN serta menjadi bagian dari jejaring rumah sakit pendidikan Fakultas Kebdokteran Universitas Indonesia (FK-UI),” sambungnya.

    (dpy/up)

  • 8 Guru Keberatan Cicipi MBG Sebelum Dibagikan, Sekda Sleman Minta Maaf dan Luruskan Pernyataan Yogyakarta

    8 Guru Keberatan Cicipi MBG Sebelum Dibagikan, Sekda Sleman Minta Maaf dan Luruskan Pernyataan Yogyakarta

    Guru Keberatan Cicipi MBG Sebelum Dibagikan, Sekda Sleman Minta Maaf dan Luruskan Pernyataan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Susmiarto, meminta maaf atas pernyataannya yang meminta guru untuk mencicipi makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum dibagikan kepada siswa sebagai antisipasi terulangnya insiden keracunan massal.
    Susmiarto meluruskan pernyataannya dan menjelaskan bahwa guru dapat mengecek kelayakan MBG berdasarkan bentuk, warna, atau aroma.
    “Pertama, saya memohon maaf. Kedua, saya ingin meluruskan bahwa sekolah dalam hal ini guru dapat ikut mengecek kelayakan MBG berdasarkan bentuk, warna, atau aroma,” ujar Susmiarto dalam keterangan tertulis Dinas Kominfo Sleman, Selasa (26/08/2025).
    Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar kejadian keracunan seperi di Mlati tidak terulang.
    “Jika menemukan MBG kurang layak, sekolah segera komunikasikan dengan penyedia,” tambahnya.
    Penyediaan dan penyaluran MBG ke sekolah-sekolah dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
    Keterlibatan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dinilai sangat terbatas, sehingga insiden keracunan yang terjadi baru-baru ini memunculkan risiko kewenangan.
    “Terkait pengawasan dalam penyaluran, kami berusaha memaksimalkan perangkat yang ada, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, untuk mengantisipasi kasus keracunan MBG tidak lagi terjadi,” tuturnya.
    Susmiarto berharap ke depan, koordinasi dengan BGN dan SPPG akan lebih terbuka dan baik, sehingga penyediaan dan penyaluran MBG di Kabupaten Sleman dapat berlangsung aman dan lancar.
    “BGN di tingkat kabupaten segera terbentuk. Harapannya, ke depan, ada standar operasional prosedur yang jelas terkait penyediaan dan penyaluran MBG kepada siswa,” urainya.
    Ia juga menjelaskan bahwa biaya pengobatan korban keracunan MBG di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan.
    Bagi korban yang belum menjadi peserta BPJS, akan difasilitasi melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS).
    “Untuk korban yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, kami pastikan difasilitasi melalui Jaring Pengaman Sosial atau JPS,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Susmiarto menginstruksikan agar guru mengecek dan mencicipi menu MBG sebelum dibagikan ke siswa sebagai respons terhadap insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di empat SMP di Kapanewon Mlati.
    “Dinas Pendidikan sudah sering menyampaikan ke sekolah, kalau menerima MBG dari penyedia tolong dicek, diicipi, dipantau. Guru itu tugasnya seperti itu,” kata Susmiarto, Rabu (20/8/2025).
    Dalam insiden keracunan di Mlati, seorang guru juga mengalami gejala keracunan setelah mencicipi makanan.
    Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme filter sudah berjalan, meski tetap kecolongan.
    Pemkab pun menilai perlunya SOP yang lebih tegas untuk pencegahan yang konsisten. “Ya sudah dibuat (SOP) tertulis. Sehingga kita sudah melakukan mitigasi,” tambahnya.
    Namun, sejumlah guru di Kabupaten Sleman mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut.
    Mereka menilai kebijakan ini muncul mendadak setelah insiden keracunan dan belum melalui kajian matang.
    Salah satu guru SMP berinisial J mengatakan bahwa instruksi mencicipi MBG baru muncul setelah kejadian keracunan di Mlati. “Sebelum itu belum ada, adanya setelah kejadian di Mlati,” kata J saat dihubungi, Senin (25/8/2025).
    Menurut J, hingga saat ini belum ada surat resmi terkait kewajiban mencicipi MBG, meskipun kepala sekolah sudah menyampaikan arahan tersebut. “Kami belum menerima suratnya, cuman kemarin baru dari kepala sekolah,” ujarnya.
    Kebijakan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan guru.
    “Menjadi gaduh di tempat kami. Gaduh karena dampak dari keracunan itu, seolah-olah kami ini kemudian menjadi korban dari kebijakan yang belum matang untuk distribusi makanan,” tegasnya.
    Guru SD berinisial A juga menilai kebijakan ini tidak tepat meskipun niat pemerintah sebenarnya baik.
    “Tapi mungkin niat itu perlu dikaji lagi. Kalau saya kurang setuju dengan itu, guru suruh mencicipi dulu,” kata A.
    Ia berpendapat bahwa pencegahan seharusnya menjadi tanggung jawab pihak katering. “Pihak katering harus memastikan dulu masakannya kualitasnya baik, atau antara waktu masak dan pendistribusian jangan terlalu lama supaya tidak basi,” ujarnya.
    (Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tangan Linmas Petojo harus diamputasi setelah di bacok pelaku tawuran

    Tangan Linmas Petojo harus diamputasi setelah di bacok pelaku tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Seorang anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) RW 05, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, Mahmudin harus kehilangan tangan kirinya karena terkena bacokan pelaku tawuran di daerah itu.

    “Hari ini korban sedang berada di RS Tarakan untuk tindakan amputasi. Kami sudah melapor sejak hari pertama. Tapi sampai sekarang belum ada kabar dari polisi. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap,” kata kakak korban, Syaban di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan bahwa adiknya menjadi korban tawuran pada 26 Juli 2025 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan KH Hasyim Ashari, Petojo Utara, Gambir.

    Saat itu, kata Syaban, Mahmudin sedang berjaga di pos keamanan untuk memastikan anak-anak tidak keluar rumah dan mencegah warga ikut terlibat dalam aksi tawuran.

    Akan tetapi, lanjut dia, sekelompok pemuda berjumlah sekitar 20–30 kendaraan melintas di lokasi untuk menyerang anak-anak di daerah itu.

    Korban sempat menghalangi agar rombongan tidak berhenti dan tawuran tidak terjadi, namun tiba-tiba, seorang pelaku menyerang dari belakang dengan senjata tajam.

    “Adik saya mengaku seharusnya yang terkena kepalanya, tapi ditangkis menggunakan tangan dan lukanya cukup dalam,” ujarnya.

    Syaban menambahkan bahwa adiknya sempat dilarikan warga ke RS Tarakan untuk mendapat perawatan dan menjalani operasi penyambungan.

    Akan tetapi luka pada tangannya justru memburuk dan muncul bercak hitam akibat pembuluh darah yang putus. Dua minggu kemudian, tim medis memutuskan untuk melakukan amputasi.

    Sementara itu, Ketua RW 05 Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Firmansyah mengatakan, pada saat kejadian petugas Linmas yang bertugas dua orang dan salah satunya Mahmudin. Saat itu korban berusaha melerai, agar tidak terjadi tawuran.

    Pengurus RW telah mengurus administrasi BPJS korban, membuat laporan, serta menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polsek Gambir dan melapor juga ke Polsek Tambora.

    Namun, hampir sebulan sejak kejadian, pihak keluarga belum mendapat kepastian mengenai penangkapan pelaku.

    “Kami hanya ingin pelaku segera ditangkap agar korban bisa fokus pada pemulihan. Mudah-mudahan kondisi Mahmudin segera membaik dan dapat kembali beraktivitas,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes soal Iuran BPJS Bakal Naik: Sedang Didiskusikan Nasional 26 Agustus 2025

    Menkes soal Iuran BPJS Bakal Naik: Sedang Didiskusikan Nasional 26 Agustus 2025

    Menkes soal Iuran BPJS Bakal Naik: Sedang Didiskusikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, wacana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan masih didiskusikan di internal pemerintah.
    “Itu nanti sedang didiskusikan, tunggu ininya,” kata Budi di RSPON Dr. Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).
    Ia menyampaikan, kenaikan ini juga harus dibicarakan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
    Budi enggan berbicara lebih banyak lantaran hal ini juga perlu didiskusikan lebih dulu bersama DPR RI dalam rapat kerja.
    “Itu mesti dibicarakan sama Ibu Menkeu, yang lebih berwenang di Ibu Menkeu. Saya nggak enak melampaui, kan mesti juga diselesaikan sama teman-teman di DPR, karena nanti akan ada rakernya,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 mendatang.
    Klaim pemerintah, kebijakan ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Meski begitu, pemerintah menyadari tidak semua peserta mampu menanggung kenaikan iuran.
    Oleh karena itu, akan disiapkan skema subsidi khusus bagi peserta mandiri agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan.
    Kebijakan iuran BPJS Kesehatan naik sejatinya bukan hal baru karena pemerintah beberapa kali melakukan penyesuaian tarif sejak program JKN digulirkan.
    Bahkan, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengatur bahwa evaluasi dan penyesuaian iuran dapat dilakukan setiap dua tahun sekali.
    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, disebutkan bahwa iuran BPJS Kesehatan naik bertahap pada tahun depan.
    Pemerintah juga tetap akan memberikan subsidi bagi sebagian masyarakat yang berhak.
    “Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kewajiban antara tiga pilar utama: (1) masyarakat/peserta, (2) pemerintah pusat, dan (3) pemerintah daerah,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.
    “Untuk itu, penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting untuk meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program,” bunyi Bab 6 Risiko Fiskal buku tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Menkes: dr Piprim Bisa Layani Pasien BPJS di RS Fatmawati

    Video Menkes: dr Piprim Bisa Layani Pasien BPJS di RS Fatmawati

    Video Menkes: dr Piprim Bisa Layani Pasien BPJS di RS Fatmawati

  • Perjuangan Riyan Bocah 10 Tahun Tanpa Anus di Sukabumi: Ditinggal Komunitas, Pengobatan Terhenti

    Perjuangan Riyan Bocah 10 Tahun Tanpa Anus di Sukabumi: Ditinggal Komunitas, Pengobatan Terhenti

    Liputan6.com, Sukabumi – Riyan Maulana, seorang bocah berusia 10 tahun asal Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Syamsudin SH. 

    Riyan, putra dari pasangan Dedi dan Euis, yang terlahir tanpa lubang anus atau atresia ani, kembali mendapat pendampingan setelah pengobatannya sempat terhenti.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi, Een Rukmini, menyatakan pihaknya segera menanggapi laporan tentang kondisi Riyan. 

    “Kami mendapat informasi dari wilayah, lalu paginya kami dari Dinsos bersama Ibu Camat dan Ibu Lurah langsung berkunjung ke rumah Riyan,” ujar Een, dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

    Menurut Een, Riyan telah menjalani penanganan medis sejak 2019 hingga 2023. Namun, pengobatan tersebut terhenti dan tidak ada informasi lebih lanjut. 

    “Banyak komunitas yang membantu secara mandiri, hanya saja terhenti dan tidak diinfokan lagi,” tambahnya.

    Setelah mengecek langsung, tim gabungan dari Dinsos, Camat, Lurah, serta Puskesmas Baros langsung bertindak cepat. Mereka merujuk Riyan ke RSUD R Syamsudin untuk mendapatkan penanganan kembali.

    Fokus Penanganan Medis

    Saat ini, tim dokter akan fokus pada penanganan luka-luka yang ada di tubuh Riyan sebelum melanjutkan prosedur operasi terkait kondisi anusnya. Meski demikian, kondisi Riyan secara keseluruhan cukup baik. 

    “Ada luka-luka yang lebih prioritas untuk diobati dulu. Anaknya baik, dia bisa senyum dan bisa dirawat di rumah sakit, hanya mungkin ada luka-luka yang sudah tidak terasa,” ungkapnya.

    Terkait jaminan sosial, Een Rukmini memastikan keluarga Riyan memiliki akses penuh terhadap bantuan pemerintah. 

    “Keluarga Riyan punya Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS, PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Semuanya lengkap,” ungkapnya.

     

  • Luhut Bocorkan Perintah Prabowo 7 Bulan Lalu, Begini Isinya

    Luhut Bocorkan Perintah Prabowo 7 Bulan Lalu, Begini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan langkah awal percepatan transformasi digital pemerintahan melalui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

    Luhut mengungkapkan, sekitar tujuh bulan lalu Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepadanya untuk mempercepat agenda digitalisasi pemerintahan. Sejak itu, dirinya mendalami berbagai aspek digitalisasi dan berdiskusi dengan sejumlah pakar, termasuk mencontoh pengalaman negara lain.

    “Di Amerika Serikat, pemanfaatan AI dan sistem digital mampu menghemat miliaran dolar per hari. Ini membuktikan betapa besar dampaknya jika digitalisasi dijalankan secara serius, menyeluruh, dan terkoordinasi,” tulis Luhut dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Selasa (26/8/2025).

    Mengacu pada amanat Perpres 83 Tahun 2025, Luhut resmi memimpin kickoff meeting Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Pertemuan perdana ini disebut menjadi langkah awal untuk menerjemahkan visi Presiden menjadi aksi nyata dengan membangun fondasi pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan berdaulat.

    Sebagai tahap awal, digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menjadi fokus utama, dengan Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai pilot project. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir langsung menyaksikan implementasi program ini.

    Sistem baru tersebut dirancang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Penerima bantuan dapat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi, sementara data penerima akan diverifikasi lintas lembaga, mulai dari BPJS, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat, agar bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

    Luhut yang juga sekaligus menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan digital bangsa.

    “Satu prinsip yang saya ingin komite sepakati: data milik bangsa harus dikelola rakyat Indonesia dan tetap berada di dalam negeri. Hanya dengan cara itulah kedaulatan digital negara ini terjaga,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak boleh terhambat oleh ego sektoral. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi dan integrasi seluruh kementerian dan lembaga.

    “Semoga pertemuan hari ini menjadi titik tolak menuju pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaulat. Dengan semangat gotong royong dan kepercayaan masyarakat, saya yakin digitalisasi pemerintahan akan menjadi perwujudan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” pungkas Luhut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Bupati Ipuk bersama 4 Menteri Bahas Finalisasi Program – Page 3

    Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Bupati Ipuk bersama 4 Menteri Bahas Finalisasi Program – Page 3

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

    Proses back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

    Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

    “Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar dia lagi.

    Rencana Diperluas ke Daerah Lain

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya.

    Sementara Bupati Ipuk mengungkapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan digital.

    “Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa/ kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.