Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi akhir tahun, yang juga dirancang untuk dilanjut hingga 2026 guna menjadi motor penggerak produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat.

    Paket stimulus ekonomi yang diberi nama 8+4+5 itu memakan anggaran senilai Rp 16,23 triliun. Terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    “Kita beri nama program paket ekonomi di 2025 ini yang terdiri 8 program akselerasi 2025 dan 4 program dilanjutkan di 2026, dan 5 program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi itu di Istana Negara, Selasa (16/9/2025).

    Untuk 8 program paket stimulus akhir tahun itu, pertama terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) yang akan diberikan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran untuk tahun 2025 senilai Rp 198 miliar, dan 2026 juga nilainya sama dengan target 20.000 penerima manfaat.

    Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh Pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025 akan memakan anggaran Rp 120 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp 480 miliar. Targetkan kepada 552 ribu pekerja.

    Ketiga, berupa bantuan pangan selama dua bulan dalam bentuk 10 kg beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal. Besaran anggaran yang akan digunakan untuk program ini menjadi yang terbesar, yaitu Rp 7 triliun dengan asumsi harga beras termasuk biaya distribusi Rp 18.500.

    Keempat, berupa bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.

    Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, dan relaksasi SLIK OJKt. Anggaran yang disiapkan untuk program yang tertuju pada 1.050 unit hunian ini Rp 150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

    Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU Rp 3,5 triliun, dan Kemenhub Rp 1,8 triliun untuk 609.465 orang.

    Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp 175 miliar pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah, dan pada 2026 menjadi Rp 1,05 triliun.

    Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana contigencey Pemda DKI Rp 2,7 triliun sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini akan diperluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, total anggaran stimulus ekonomi itu tidak memakan anggaran belanja negara baru, melainkan sebatas merealokasi anggaran dari yang tidak optimal diserap.

    “Bukan berarti defisit melebar tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun penyerapannya berapa sih anggaran kita, tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung berapa. Jadi daripada sisa ada 3 bulan lagi enggak kepakai saya pake ke sana,” kata Purbaya.

    Adapun untuk 4 program yang dilanjutkan pada 2026 di antarnaya perpanjangan waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan estimasi anggaran Rp 2 triliun kepada 542.000 wajib pajak UMKM.

    Lalu, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 480 miliar, dan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja 1,7 juta di Industri Padat Karya bergaji di bawah Rp 10 juta dengan kebutuhan biaya senilai Rp 800 miliar.

    Terakhir, berupa program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau PBPU, termasuk pengendara transportasi online, pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga dengan total target 9,96 juta orang dan estimasi anggaran Rp 753 miliar.

    Sementara itu, untuk 5 program penyerapan tenaga kerja berupa operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak panturan, dan modernisasi kapal nelayan.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah bantuan yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5.
    Rinciannya, ada 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja.
    Pengumuman ini diumumkan usai Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Selepas rapat di Istana, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rincian stimulus ekonomi itu.
    “Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers.
    Melalui 8 program dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir tahun 2025.
    Airlangga meyakini bahwa program tersebut akan meningkatkan belanja pemerintah di semester akhir.
    Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi.
    “Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” ucap Airlangga.
    Ada 8 program akselerasi stimulus ekonomi tahun 2025 yang dilucurkan pemerintah.
    Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi untuk 20.000 lulusan baru (
    fresh graduate
    ).
    Mahasiswa yang baru lulus dengan gelar S1 hingga D3 dapat ikut dengan batasan maksimal satu tahun setelah lulus.
    Airlangga menyebutkan, lulusan baru itu bakal diberi upah sebesar upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan tempatnya bekerja dengan durasi magang selama enam bulan.
    Pemerintah, lanjutnya, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp198 miliar.
    “Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp198 miliar,” jelas dia.
    Kedua, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah/DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata.
    Dengan kebijakan ini, pemerintah menggratiskan pajak penghasilan karyawan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, hingga kafe, dengan gaji di bawah Rp 10 juta.
    Ketiga, bantuan pangan periode Oktober-November 2025.
    “Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November,” paparnya.
    Program keempat yakni bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol, ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 bulan.
    Diskon iuran ini sebesar 50 persen dengan target penerima mencapai 731.361 orang.
    Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    “Nah, ini bunganya diturunkan, jadi sebelumnya adalah BI
    rate plus
    5 persen, ini diturunkan menjadi BI
    rate plus
    3 persen,” lanjut Airlangga.
    Selanjutnya, ada program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
    Ketujuh, ada program percepatan deregulasi PP28 atau integrasi sistem kementerian dan lembaga serta rencana daerah tata ruang (RDTR) ke sistem digital OSS.
    “Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan,” terangnya.
    Terakhir, pemerintah juga membuat program Perkotaan dengan harapan ada peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk
    gig economy
    .
    Beberapa daerah akan menjadi
    pilot project
    program ini termasuk DKI Jakarta.
    “Di mana ini semacam
    working space
    , dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam,” jelas Airlangga
     
    Stimulus lain yang dilakukan pemerintah yakni melanjutkan empat program ke tahun 2026.
    Kebijakan yang diperpanjang yaitu insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto hingga tahun 2029.
    Kebijakan ini berlaku bagi UMKM dengan maksimal penghasilan Rp4,8 miliar setahun.
    “Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” imbuh Airlangga.
    Kemudian, ada perluasan diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya bagi petani, pedagang, buruh bangunan, hingga ibu rumah tangga.
    Selanjutnya, progam mengratiskan pajak penghasilan bagi pekerja sektor pariwisata juga diperpanjang.
    Keempat, pemerintah juga akan memperpanjang program terkait ???PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya.
    “Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp10 juta itu ditanggung pemerintah,” ungkap dia.
    Tak hanya memberi bantuan dan diskon pajak, pemerintah juga mengumumkan lima program Prabowo yang akan menyerap tenaga kerja.
    Dari program-program unggulan ini diharapkan juga dapat membuka jutaan lowongan kerja (loker) bagi masyarakat.
    “Nah kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.
    Pertama, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
    Airlangga menjelaskan per 4 September 2025 akan ada sekitar 80.000 koperasi baru yang diperkirakan menyerap 681.000 tenaga kerja.
    Pemerintah pun menargetkan akan ada 1 juta orang dipekerjakan hingga bulan Desember ini.
    Kedua, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan akan ada di 100 desa pada tahun ini. Nantinya, ini akan menyerap 8.645 tenaga kerja.
    “Jangka panjang 4.000 titik (Kampung Nelayan) bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja,” kata Airlangga.
    Airlangga melanjutkan, program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare juga ditargetkan akan menyerap 168.000 tenaga kerja.
    Keempat, program Modernisasi Kapal Nelayan. Pemerintah akan memodernisasi 1.000 kapal nelayan dengan perkiraan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru.
    Pemerintah juga akan menyiapkan 30 Gross Ton (GT) sebanyak 1.000 unit untuk KNMP.
    Sebanyak 150 GT (200 unit), 200 GT (200 unit), 300 GT (170 unit), 600 GT (10 unit), 2.000 GT (2 unit) untuk pelaku usaha eksisting BUMN/Jaladri
    “Program modernisasi kapal, ada 1.000 kapal melayan Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru,” ujar Airlangga.
    Terakhir, program Perkebunan Rakyat. Airlangga mengatakan ini program penanaman kembali seluas 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian.
    Lewat program ini diproyeksikan akan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.
    “Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ojol, Opang, hingga Kurir Dapat Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Nasional 15 September 2025

    Ojol, Opang, hingga Kurir Dapat Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Nasional 15 September 2025

    Ojol, Opang, hingga Kurir Dapat Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan (opang), sopir, hingga kurir logistik akan mendapatkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen.
    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengumumkan kebijakan tersebut mengatakan, mereka yang termasuk kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) juga mendapatkan diskon iuran Jaminan Kematian (JM) sebesar 50 persen.
    “Bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi, ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025).
    Airlangga menyampaikan, kebijakan ini merupakan salah satu paket stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah pada 2025.
    Sebanyak 731.361 orang ditargetkan menjadi penerima manfaat dan BPJS Ketenagakerjaan sudah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 36 miliar.
    “Jadi, JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah Rp 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS,” ujar Airlangga.
    Bagi penerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, mereka yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan kematian sebanyak 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp 42 juta.
    Diskon iuran ini juga akan berlanjut hingga 2026, dengan menyasar kelompok lain seperti pedagang dan petani.
    Pada 2026, sebanyak 9,9 juta penerima ditargetkan pemerintah, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 753 miliar.
    “Ini bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan penerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga,” kata Airlangga.
    Dok. Sekretariat Presiden Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Diketahui, pemerintah mengumumkan 17 program paket stimulus ekonomi yang dinamakan “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, pada Senin (15/9/2025).
    Paket stimulus ekonomi 8+4+5 terbagi atas 8 program akselerasi program 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
    Berikut paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diumumkan pemerintah:
    8 program akselerasi program 2025
    4 program dilanjutkan di program 2026
    5 program penyerapan tenaga kerja
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga: Anggota BPJS TK dapat cicil rumah dengan bunga lebih rendah

    Airlangga: Anggota BPJS TK dapat cicil rumah dengan bunga lebih rendah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan peserta BPJS Ketenagakerjaan (TK) dapat memanfaatkan layanan tambahan membeli ataupun mencicil rumah dengan bunga yang lebih rendah yaitu yang semula BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen.

    Layanan tambahan yang berkaitan dengan perumahan itu merupakan satu dari delapan stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah di Jakarta, Senin.

    “BPJS (Ketenagakerjaan) itu kan yang iuran 40 juta (orang), dan itu dikembalikan kepada mereka yang sudah bayar iuran, bisa juga dibayar untuk down payment (uang muka) pembelian perumahan sehingga, dengan demikian, ini kita turunkan bunganya. Harapannya, pemanfaatannya bisa lebih tinggi,” kata Airlangga menjelaskan program rumah bunga rendah yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Airlangga melanjutkan layanan bunga rendah itu tidak hanya ditujukan kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga kepada pengembang perumahan (developer), yaitu dari semula BI rate plus enam persen menjadi BI rate plus empat persen. Tidak hanya itu, layanan tambahan itu juga mencakup relaksasi SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan.

    Biaya untuk subsidi bunga itu, Airlangga menyebutkan, disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nilainya, Airlangga menyebut, mencapai Rp150 miliar untuk kuota rumah sebanyak 1.050 unit.

    Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menjelaskan stimulus bunga rendah untuk mencicil dan membeli rumah itu akan disalurkan melalui beberapa skema, di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KUR Perumahan, dan juga dana BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang telah rutin membayar iuran.

    Airlangga, dalam sesi jumpa pers saat mengumumkan paket stimulus ekonomi terbaru pemerintah, menjelaskan pada tahun 2026 jumlah penerima manfaat tersebut akan ditingkatkan.

    “Tahun ini ditargetkan sampai 1.000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” ujar Airlangga.

    Menko Airlangga, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan sejumlah program stimulus ekonomi, yang tergabung dalam Paket Ekonomi 2025 “8+4+5”, yaitu terdiri atas delapan program untuk tahun 2025, empat program untuk dilanjutkan pada tahun 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ekonomi terbaru itu diumumkan oleh Airlangga setelah dia bersama sejumlah menteri mengikuti rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Pemerintah rilis paket stimulus ekonomi 8+4+5, ini rinciannya

    Seskab: Pemerintah rilis paket stimulus ekonomi 8+4+5, ini rinciannya

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang menghasilkan kebijakan paket stimulus ekonomi dengan 8+4+5 program.

    Seskab Teddy menjelaskan bahwa pertemuan itu diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin guna membahas program prioritas dan memastikan stimulus ekonomi.

    “Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. Paket ekonomi itu terdiri dari 8 program akselerasi pada 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja,” kata Seskab Teddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Teddy mengatakan stimulus ekonomi dan pelaksanaan program kerakyatan harus berjalan cepat dan memenuhi target yang direncanakan Pemerintah.

    Paket stimulus ekonomi yang terdiri dari 8+4+5, terdiri dari 8 program akselerasi tahun 2025; 4 program pemerintah yang dilanjutkan pada 2026 dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    Delapan program akselerasi tahun 2025, terdiri dari
    1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduated 1 tahun)
    2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata, termasuk hotel, restoran dan kafe.
    3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
    4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
    5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum
    7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
    8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman, penyediaan tempat pemasaran dan Gig UMKM.

    Kemudian, empat program paket ekonomi yang dilanjutkan tahun 2026, yakni:
    1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
    2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
    3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di industri padat karya
    4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk penerima Bukan Penerima Upah (BPU), termasuk ojol, ojek pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga.

    Terakhir, pemerintah juga merilis lima program penyerapan tenaga kerja, yakni:
    1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
    2. Replanting di Perkebunan Rakyat
    3. Kampung Nelayan Merah Putih
    4. Revitalisasi Tambak Pantura
    5. Modernisasi Kapal Nelayan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Ada Diskon Tiket Pesawat di 8 Program Stimulus Ekonomi, Ini Penjelasan Airlangga

    Tak Ada Diskon Tiket Pesawat di 8 Program Stimulus Ekonomi, Ini Penjelasan Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA — Diskon transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) seperti tiket pesawat, kereta, hingga tarif tol tidak tercantum dalam delapan program stimulus ekonomi akhir 2025 yang diumumkan pemerintah pada Senin (15/9/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa berbagai diskon transportasi sudah termasuk dalam kegiatan hari belanja online nasional (Harbolnas) yang akan digelar pada Desember 2025. Oleh sebab itu diskon tiket pesawat, kereta, hingga tarif tol tidak lagi diumumkan dalam delapan paket stimulus ekonomi akhir 2025.

    “Jadi itu paket Harbolnas dan terkait dengan Nataru, itu sudah disiapkan,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Sebelumnya, pemerintah bersama platform perdagangan daring atau e-commerce mengumumkan kembali menggelar Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025, dengan target transaksi Rp33 triliun—35 triliun.

    Adapun target itu lebih tinggi dari realisasi transaksi Harbolnas 2024 yang mencapai Rp31,2 triliun. Artinya target transaksi Harbolnas 2025 naik sekitar 10% dari tahun lalu.

    Airlangga menjelaskan bahwa Harbolnas 2025 akan diselenggarakan selama satu pekan pada 10—16 Desember. Hanya saja, persiapannya sudah dimulai sejak September ini.

    “Kegiatan ini menjadi penting terutama dalam momentum untuk mendorong UMKM, di mana UMKM ini adalah salah satu kelas menengah di Indonesia,” ujar Airlangga dalam Kick Off Road to Harbolnas 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Dia menekankan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar dari pertumbuhan ekonomi yaitu sekitar 54%. Airlangga meyakini Harbolnas 2025 ini bisa mendorong konsumsi sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi pada semester II/2025.

    “Seperti biasanya Harbolnas itu kan diskonnya besar. Jadi tentu kita berharap diskonnya juga bisa ditingkatkan,” katanya.

    Sementara itu, Airlangga mengumumkan delapan program memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor strategis usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/9/2025) siang.

    Rincian Program Stimulus Ekonomi 2025:

    1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate satu tahun) untuk 20.000 penerima manfaat, serap anggaran Rp198 miliar

    2. Perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata sebanyak 552.000 pekerja, serap anggaran Rp120 miliar

    3. Bantuan pangan dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), setiap anggaran Rp7 triliun

    4. Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) yang meliputi mitra pengemudi transportasi online/ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik untuk 731.361 orang, serap anggaran Rp36 miliar (ditanggung BPJS)

    5. Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.050 unit, serap anggaran Rp150 miliar

    6. Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kemen PU untuk 609.465 orang, serap anggaran Rp3,5 triliun (dari Kementerian PU) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub)

    7. Percepatan Deregulasi PP No.28 (Integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR digital ke OSS) pada 50 daerah di 2025, dan lanjut menjadi 300 daerah di 2026, serap anggaran Rp175 miliar

    8. Program Perkotaan (pilot project Jakarta): peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy, serap anggaran Rp2,7 triliun (Pemda DKI Jakarta)

  • Ojol-Kurir Dapat Diskon 50% Iuran JKK-JKM

    Ojol-Kurir Dapat Diskon 50% Iuran JKK-JKM

    Video: Ojol-Kurir Dapat Diskon 50% Iuran JKK-JKM

    Video: Panas! Rusia-Ukraina Saling Melancarkan Serangan Besar

    36 Views | Senin, 15 Sep 2025 17:06 WIB

    Pemerintah mengucurkan diskon 50 persen untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kehilangan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah yang mencakup pengemudi ojek online, supir, kurir logistik hingga ojek pangkalan.

    Pengumuman disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Senin (15/9).

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Pemerintah Rilis 8+4+5 Program Insentif Stimulus Ekonomi 2025, Ini Daftarnya

    Pemerintah Rilis 8+4+5 Program Insentif Stimulus Ekonomi 2025, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. Paket ekonomi itu terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    Program itu dirilis Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Program dirilis usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana.

    “Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program Paket Ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga.

    Adapun paket ekonomi 2025 itu terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi, ada juga program sektor padat karya yang dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran dan kafe.

    Berikut lengkap Paket Ekonomi 2025 tersebut:

    8 Program Akselerasi Program 2025

    Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduted 1 tahun).
    Perluasan pph pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata untuk 552 ribu pekerja.
    Bantuan pangan periode Oktober-November 2025.
    Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun.
    Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahn BPJS Ketenagakerjaan
    Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan KemenPu
    Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
    Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM

    Foto: Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. (Dok tangkapan layar).

    4 Program Dilanjutkan di Program 2026

    Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UM KM
    Perpanjangan PPh 21 DTP –> untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
    PPh Pasal 21 DTP – untuk Pekerja di Industri Padat Karya
    (APBN 2026)
    Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima
    Bukan Penerima Upah (BPU)

    Foto: Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. (Dok tangkapan layar).

    5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

    Operasional KDKMP (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih)
    Replanting di Perkebunan Rakyat
    Kampung Nelayan Merah Putih
    Revitalisasi Tambak Pantura
    Modernisasi Kapal Nelayan

    Foto: Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. (Dok tangkapan layar).

    (eva/whn)

  • Syarat Terbaru Dapat BSU Rp600.000 pada September 2025

    Syarat Terbaru Dapat BSU Rp600.000 pada September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diperkirakan akan kembali menggulirkan bantuan subsidi upah (BSU) pada September 2025.

    BSU sendiri merupakan bantuan yang diberikan sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga pertengahan September ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Syarat Penerima BSU Rp600.000 September 2025

    BSU disalurkan oleh pemerintah langsung ke penerima melalui rekening bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri), Bank Syariah Indonesia, dan juga PT Pos Indonesia.

    Apabila tidak memiliki rekening Bank Himbara, pencairan bisa dilakukan secara langsung di Kantor Pos.

    Syarat menjadi penerima BSU selain memiliki rekening Bank Himbara yakni memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Pekerja juga harus sudah didaftarkan oleh pihak pemberi kerja sebagai calon penerima BSU, yang juga aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan.

    BSU diberikan kepada pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.

    Kemudian, pekerja bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Penerima BSU RP600.000 September 2025

    Terdapat beberapa cara untuk cek daftar penerima BSU Rp600, berikut penjelasannya.

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email
    Lengkapi kode keamanan yang muncul
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia

    2. Melalui BPJS Ketenagakerjaan

    Buka situs resmi bpjsketenagakerjaan.go.id
    Pilih menu “Cek Status Calon Penerima BSU”
    Isi data lengkap seperti NIK, nama, tanggal lahir, dan lainnya
    Klik “Lanjutkan” untuk melihat hasil
    Apabila anda terdaftar, maka BSU akan segera dikirim ke rekening Bank Himbara yang anda miliki

    3. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai

    4. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    Penyebab BSU Rp600.000 Belum Cair

    Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan bantuan subsidi upah (BSU) untuk bulan September 2025. 

    Meski pemerintah memastikan program ini berlanjut,namun jadwal pencairan resmi BSU untuk periode September 2025 masih menunggu pengumuman dari Kemnaker. Pekerja disarankan untuk rutin memantau informasi terkini mengenai pencairan BSU 2025 melalui laman resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, hingga pengumuman dari Kantor Pos. 

  • Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 September 2025

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diperkirakan akan kembali menggulirkan bantuan subsidi upah (BSU) pada September 2025.

    BSU sendiri merupakan bantuan yang diberikan sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga pertengahan September ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.