Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Cek Pencairan BSU Rp600.000, Siap Disalurkan September 2025?

    Cek Pencairan BSU Rp600.000, Siap Disalurkan September 2025?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diprediksi akan kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) pada September 2025.

    Sayangnya hingga saat ini, belum ada jadwal pencairan resmi yang diberikan pemerintah untuk penyaluran BSU.

    BSU terakhir diberikan kepada pekerja pada Agustus 2025. Namun melansir dari Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program subsidi upah akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun ini.

    Pemerintah kemudian mengimbau masyarakat untuk terus memantau kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email
    Lengkapi kode keamanan yang muncul
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu

  • Skizofrenia Jadi Masalah Kesehatan Jiwa Terbanyak di RI, Inikah Biang Keroknya?

    Skizofrenia Jadi Masalah Kesehatan Jiwa Terbanyak di RI, Inikah Biang Keroknya?

    Jakarta –

    Skizofrenia menjadi kasus masalah kesehatan jiwa dengan jumlah kasus terbanyak di Indonesia. Ini berdasarkan jumlah klaim BPJS dengan nilai terbesar dalam kurun waktu 2020-2024.

    PLT Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr Arif Zainudin Surakarta dr Wahyu Nur Ambarwati, SpKJ mengungkapkan skizofrenia merupakan masalah kesehatan mental serius yang membuat seseorang kesulitan atau kesulitan terkoneksi dengan realitas.

    Ini merupakan salah satu jenis gangguan jiwa berat yang memerlukan pengobatan rutin dan pemantauan dari dokter. Terlebih, penyakit ini juga bersifat kronis dan sangat berisiko untuk relapse.

    “Skizofrenia ini jenisnya termasuk kronis relapse disease. Pasien-pasien skizofrenia itu harus rutin kontrol, kemudian mengonsumsi obat. Karena salah satu, yang menstabilkan neurotransmitter dopamin, itu adalah adalah obat-obatan antipsikotik,” ucap dr Wahyu dalam acara temu media di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/9/2025).

    dr Wahyu mengingatkan penyakit jiwa seperti skizofrenia sebenarnya bisa dicegah. Namun, stigma yang beredar di tengah masyarakat berkaitan dengan penyakit jiwa seringkali menghambat pengobatan lebih dini.

    Ini membuat pasien datang berobat terlanjur memiliki gejala berat. Lalu, angka kasus skizofrenia di Indonesia pun terus meningkat dan kasusnya menjadi yang terbanyak bila dibandingkan masalah kesehatan jiwa lainnya.

    “Jadi jangan menunggu sudah ada gejala yang berat, seperti halusinasi, tetapi pada saat seseorang sudah ada stresor, mulai tidak baik-baik saja, mulai cemas ringan, mulai ada hendaya (ketidakmampuan) beberapa fungsi, nah itu sudah perlu intervensi awal,” jelasnya.

    “Itu yang kadang-kadang, balik lagi ke stigma, balik lagi ke akses, padahal dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sendiri sudah banyak sekali memberikan akses untuk layanan psikiatri. Jadi seperti itu yang harus kita antisipasi di masyarakat. Mari kita sama-sama menghapus stigma,” tandas dr Wahyu.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan kesehatan jiwa di Indonesia adalah salah satu masalah serius. Selama periode 2020-2024, nilai klaim BPJS Kesehatan untuk penanganan gangguan jiwa tembus hingga Rp 6,7 triliun.

    BPJS Kesehatan juga mencatat adanya kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2024, biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan jiwa mencapai Rp 1,9 triliun, naik dari Rp 1,6 triliun pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2022 nilai klaim mencapai Rp 1,2 triliun, tahun 2021 dengan Rp 1 triliun, dan tahun 2020 dengan Rp 937 miliar.

    Menurut data BPJS Kesehatan, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan dengan jumlah klaim kasus terbanyak dengan 7.499.226 klaim kasus. Total pasien yang menjalani perawatan sebanyak 473.144 jiwa.

    “Yang paling banyak ini skizofrenia. Skizofrenia itu tidak bisa membedakan realitas dan idealitas. Biayanya itu hampir Rp 3,5 triliun tahun 2020-2024,” tandas Ghufron.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Link Cek Penerima BSU Rp600.000, Bulan September 2025

    Link Cek Penerima BSU Rp600.000, Bulan September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah link cek penerima BSU Rp600.000 bulan September 2025.

    Kabar baik buat Anda sebab pemerintah akan kembali menyalurkan BSU Rp600.000 yang akan cair bulan ini.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga pertengahan September ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    Itulah link resmi cek penerima BSU Rp600.000 bulan September 2025.

  • Realisasi Penyaluran Bansos 75,8% per Kuartal III/2025, Penerima Terindikasi Judol Dicoret

    Realisasi Penyaluran Bansos 75,8% per Kuartal III/2025, Penerima Terindikasi Judol Dicoret

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat penyaluran Bantuan Sosial (bansos) kuartal III/2025 telah mencapai lebih dari 75% per 15 September 2025. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pada kuartal III/2025 terdapat kuota 18.277.083 orang penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 10.000.000 KPM. Dari jumlah tersebut bansos untuk KPM sembako sudah tersalur 75,89% dan KPM PKH sudah tersalur 74,43%.

    “Per tanggal 15 September untuk kuartal III/2025, bansos sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah tersalur 13.687.433 KPM atau 75,89%. Sementara untuk PKH sudah tersalur 7.443.448 KPM dengan persentase 74,43%,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/9/2025). 

    Selain bansos sembako dan PKH, Kemensos juga menyalurkan bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yaitu hasil kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

    Gus Ipul mengatakan pihaknya mengumpulkan data-datanya lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kerja sama dengan Bupati, Wali Kota. Kemudian hasil verifikasi dan validasi terakhir itu kita jadikan pedoman untuk memberikan bantuan iuran kepada 96,8 juta peserta dengan anggaran lebih dari Rp48 triliun.

    “Kami yang meng-SK-kan [mengeluarkan SK], tapi Kementerian Kesehatan yang membayarkan ke BPJS Kesehatan,” jelasnya.

    Pada proses salur bansos sembako dan PKH ini juga terdapat KPM baru yang sedang Buka Rekening Kolektif (Burekol) yaitu KPM yang sebelumnya masuk ke dalam exclusion error atau yang seharusnya menerima bansos namun belum memiliki rekening, maka dibukakan rekening secara kolektif.

    KPM baru yang sedang burekol akan secara bersamaan menerima bansos kuartal II/2025 dan kuartal III/2025 pada kuartal III/2025.

    Pencapaian burekol pada kuartal III/2025 yaitu:

    – 2.164.852 KPM Sembako sedang burekol dan 1.736.558 di antaranya telah berhasil.
    – 1.945.399 KPM PKH sedang burekol dan 1.720.156 di antaranya telah berhasil.

    Gus Ipul menjelaskan sisa KPM yang belum berhasil burekol disebabkan tidak terpenuhinya syarat administratif perbankan, maka akan dialihkan kepada masyarakat di desil 1 DTSEN yang hanya menerima salah satu bansos PKH, BPNT dan PBI JK, sehingga mereka mendapat bansos secara penuh.

    “Jadi karena mungkin juga NIK-nya, mungkin hal-hal lainnya, sehingga belum bisa diterima itu, maka InsyaAllah nanti akan kita pastikan sekali lagi ini, kalau belum bisa, maka kita akan alihkan menggunakan skema komplementaritas atau ditambahkan kepada masyarakat desil 1 yang selama ini hanya menerima salah satu bansos,” jelasnya.

    Penerima Terindikasi Judol dan ASN/TNI-Polri Dicoret

    Gus Ipul menegaskan beberapa hal penting dalam progress salur bansos kuartal III/2025 yang mendasari adanya perubahan KPM penerima bansos, yaitu pemutakhiran DTSEN, seperti KPM meninggal, lahir, menikah, pindah, dan lain sebagainya.

    Kemensos juga melakukan penyaringan agar bantuan tepat sasaran, misalnya dengan mencoret penerima yang terindikasi bermain judi online (judol) atau bekerja sebagai ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, maupun anggota legislatif.

    Dalam kesempatan ini Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Kemensos terus mendorong upaya pemutakhiran DTSEN melalui jalur formal yaitu melalui Kemensos atau Pemerintah Daerah, maupun jalur partisipatif dari masyarakat.

    “Prosesnya sudah sering kita sampaikan dan juga bisa melalui aplikasi Cek Bansos, ini juga bisa melalui tambahan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Dinsos,” kata Gus Ipul.

    Ia menambahkan Kemensos juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial untuk sosialisasi dan pelatihan kepada operator-operator atau admin aplikasi tingkat desa.

    Untuk diketahui, bansos Kemensos dicairkan secara bertahap setiap kuartal melalui bank Himbara atau PT Pos. Saat ini, penyaluran bansos PKH, BPNT, dan PBI JK memasuki kuartal III/2025.

    Adapun nominal bantuan BPNT sebesar Rp600.000 per tiga bulan sekali. Setiap bulannya, besaran iuran PBI JK Rp42.000/orang, yang dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan, serta nominal bansos PKH sesuai kategori penerima sebagai berikut:

    1. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 setiap 3 bulan atau Rp3 juta/tahun.

    2. Anak sekolah
    – SD: Rp225.000 setiap 3 bulan atau Rp900.000/tahun
    – SMP: Rp375.000 setiap 3 bulan atau Rp1,5 juta/tahun
    – SMA: Rp500.000 setiap 3 bulan atau Rp2 juta/tahun

    3. Ibu hamil: Rp750.000 setiap 3 bulan atau Rp3 juta/tahun

    4. Lanjut usia (60 tahun ke atas): Rp600.000 setiap 3 bulan atau Rp2,4 juta/tahun

    5. Penyandang disabilitas: Rp 600.000 setiap 3 bulan atau Rp2,4 juta/tahun. (Stefanus Bintang Agni)

  • Keluarga Sopir Pribadi Wakil Ketua DPRD Pacitan Dapat Santunan Jaminan Kematian

    Keluarga Sopir Pribadi Wakil Ketua DPRD Pacitan Dapat Santunan Jaminan Kematian

    Pacitan (beritajatim.com) – Kabar duka menyelimuti jajaran DPRD Kabupaten Pacitan setelah meninggalnya Teddy Supriyadi, sopir pribadi Wakil Ketua DPRD Pacitan, Lancur Susanto. Almarhum tutup usia akibat penyakit paru-paru yang dideritanya beberapa waktu lalu.

    Sebagai bentuk perlindungan, ahli waris almarhum menerima santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 42 juta. Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pacitan, Sultan, di Gedung DPRD Pacitan, Selasa (16/9/2025).

    “Bantuan ini merupakan santunan jaminan kematian karena almarhum terdaftar sebagai pekerja non-ASN di Sekretariat DPRD Pacitan,” ujar Sultan.

    Wakil Ketua DPRD Pacitan, Lancur Susanto, mengaku sangat kehilangan sosok Teddy yang selama ini mendampinginya. Ia menilai almarhum merupakan pribadi amanah dan penuh tanggung jawab.

    “Almarhum adalah sosok yang berdedikasi. Baik saat mendampingi saya maupun ketika bertugas sebagai kurir, ia selalu bisa dipercaya,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.

    Sebelum meninggal, Teddy sempat pingsan saat mendampingi Lancur dalam agenda kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, di Pacitan.

    Sekretaris DPRD Pacitan, Didik Alih Wibowo, menuturkan pihaknya membantu proses klaim BPJS Ketenagakerjaan untuk ahli waris. Pasalnya, Teddy telah bercerai dengan istrinya dan meninggalkan seorang putra yang kini duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Nawangan.

    “Dana santunan sebesar Rp42 juta ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk kelanjutan pendidikan anak almarhum,” pungkas Didik.

    Meski bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Teddy tetap mendapat perlindungan ketenagakerjaan melalui program yang difasilitasi pemerintah daerah. (tri/but)

  • DPRD Surabaya Ungkap 3 Isu Utama dalam Serap Aspirasi Warga

    DPRD Surabaya Ungkap 3 Isu Utama dalam Serap Aspirasi Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut ada tiga isu utama yang menjadi perhatian dalam dialognya dengan warga di beberapa kecamatan selama masa reses pekan lalu.

    Isu tersebut mencakup pembangunan infrastruktur perkampungan, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan aset Pemkot.

    ”Memang soal pembangunan infrastruktur di perkampungan perlu terus didorong, baik itu terkait jalan maupun drainase. Kami mendapati banyak masukan terkait hal itu, dan akan kami kawal realisasinya. Termasuk ada juga aspirasi terkait perbaikan PJU seperti di kawasan Kalijudan, Mulyorejo; serta fasilitas persampahan di Wonocolo,” jelas Eri saat dihubungi, Selasa (16/9/2025).

    Dalam dialog tersebut, Eri bertemu dengan warga Kecamatan Mulyorejo, Sukolilo, Wonocolo, Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo. Pertemuan itu dihadiri berbagai elemen masyarakat seperti ketua RT/RW, karang taruna, jamaah pengajian, komunitas perempuan, hingga pelaku UMKM.

    Soepandowo, warga Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, menyampaikan keluhan terkait kondisi tempat sampah di wilayahnya. Menurut dia, banyak gerobak sampah yang sudah tidak layak pakai sehingga mempersulit proses pengangkutan sampah dari rumah warga.

    “Gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan sampah sementara dalam kondisi sudah tidak layak pakai,” ujarnya.

    Isu lain yang mengemuka adalah terkait pembangunan infrastruktur kota. Ainur Rosyidi, warga Tempurejo, berharap agar pemerintah terus mengalokasikan anggaran APBD untuk peningkatan sarana dan prasarana kota.

    ”Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Selain itu, pemberdayaan UMKM juga menjadi fokus pembahasan. Andrian, pemuda dari Kecamatan Mulyorejo, menilai banyak potensi UMKM di kampungnya yang bisa berkembang jika mendapat dukungan dari pemerintah.

    ”Banyak potensi UMKM, baik dari kalangan ibu-ibu maupun anak muda yang bisa dikembangkan,” kata mahasiswa salah satu kampus negeri di Surabaya tersebut.

    Eri mengungkap permasalahan soal layanan kesehatan dan BPJS yang dinilai warga belum sepenuhnya prima. Eri menyebut masih banyak warga yang kebingungan dengan aturan layanan kesehatan yang berlaku.

    ”Di lapangan warga masih dibuat bingung. Ada yang belum sembuh, tapi karena sudah opname tiga hari, tetap disuruh pulang,” ujarnya.

    Terkait pemberdayaan UMKM, Eri mendorong agar aset-aset Pemkot yang belum produktif segera dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, ini sejalan dengan visi Wali Kota Eri Cahyadi yang ingin mengubah aset menganggur menjadi lahan usaha produktif.

    “Skema pemberdayaan bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas dan perangkat kampung, di mana aset non-produktif bisa digunakan untuk kegiatan sosial yang berdimensi ekonomi. Salah satu aspirasi yang masuk adalah pemanfaatan aset untuk aktivitas ’gantangan burung’ komunitas kicau mania yang mampu menarik banyak orang datang dan melahirkan perputaran ekonomi dengan hadirnya UMKM di sekitar lokasi,” jelasnya.

    Selain memantau realisasi program pro-kerakyatan, Eri juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berskala besar yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Proyek strategis seperti JLLB, flyover Aloha, underpass Margorejo, dan pelebaran jalan Wiyung disebut sebagai prioritas yang harus dikejar.

    ”Selain program kerakyatan, kami mendorong hadirnya program pembangunan yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong investasi seperti pembangunan infrastruktur strategis skala besar seperti JLLB, flyover Aloha, underpass Margorejo, pelebaran jalan Wiyung, dan pengembangan transportasi publik,” pungkasnya. [asg/but]

  • DPR apresiasi langkah pemerintah rilis delapan stimulus ekonomi

    DPR apresiasi langkah pemerintah rilis delapan stimulus ekonomi

    Keberhasilan paket ini bukan sekadar soal realisasi anggaran, tapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan rakyat. Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi langkah pemerintah yang merilis delapan stimulus ekonomi baru (15/9).

    “Stimulus ini hadir di momentum yang tepat. Masyarakat kita membutuhkan dorongan daya beli, sementara dunia usaha juga perlu dukungan agar bisa bertahan dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah sudah on the track ” kata Misbakhun dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Dia menekankan delapan program akselerasi ini harus afektif dalam mendorong sektor produktif, menjaga daya beli masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja.

    Jika delapan program ini berjalan lancar, dia meyakini efek langsung program akan sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional.

    Namun demikian, Misbakhun juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan konsistensi implementasi.

    Menurutnya, tanpa eksekusi yang baik di lapangan oleh seluruh pihak, program ini hanya akan bagus di atas kertas saja. Karenanya, dia memastikan DPR akan terus mengawasi agar pemerintah dapat melaksanakan program ini dengan maksimal.

    “Komisi XI DPR RI akan mengawal ketat agar setiap program berjalan efektif. Keberhasilan paket ini bukan sekadar soal realisasi anggaran, tapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan rakyat. Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial,” tegasnya.

    Komisi XI, lanjutnya, juga siap bekerja sama dengan untuk memastikan stimulus ini benar-benar menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional dan memberi rasa keadilan sosial bagi rakyat.

    Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan delapan paket stimulus ekonomi baru yang mencakup program magang bagi fresh graduate maksimal 1 tahun, perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata, bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga, serta diskon iuran JKK–JKM bagi pekerja transportasi online, sopir, kurir, dan logistik.

    Selain itu, tersedia pula Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan guna mendukung akses hunian yang lebih layak.

    Stimulus ini juga diperkuat dengan padat karya tunai melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, deregulasi PP 28/2025 untuk mempercepat investasi, serta program perkotaan di DKI Jakarta sebagai proyek percontohan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Klaim BPJS Kesehatan untuk Gangguan Jiwa Naik! Hampir Rp 2 Triliun, Ini Rinciannya

    Klaim BPJS Kesehatan untuk Gangguan Jiwa Naik! Hampir Rp 2 Triliun, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa nilai klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masalah kesehatan mental mencapai Rp 6 triliun lebih. Jumlah tersebut berdasarkan data nilai pengeluaran total periode tahun 2020-2024.

    Ghufron menyebut jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menangani masalah kesehatan mental naik setiap tahun.

    “Biayanya dalam waktu 2020-2024, sekitar Rp 6,7 triliun. Biaya untuk merawat yang sudah dibayar oleh BPJS untuk perawatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ),” kata Ghufron ketika ditemui awak media di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/9/2025).

    Untuk tahun 2024, biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan mencapai Rp 1,9 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun 2023 dengan Rp 1,6 triliun, tahun 2022 dengan Rp 1,2 triliun, tahun 2021 dengan Rp 1 triliun, dan tahun 2020 dengan Rp 937 miliar.

    “Yang menarik tahun 2024 itu, sudah hampir Rp 2 triliun biayanya, kasusnya meningkat. Kalau kita lihat dari 2,6 juta (klaim kasus) tahun 2020 ini meningkat terus sampai 5.186.418 kasus tahun 2024. Ini luar biasa,” tandasnya.

    Berdasarkan jenis penyakit, berikut ini sederet masalah kesehatan mental dengan nilai pembiayaan BPJS Kesehatan tertinggi:

    Skizofrenia – 7.499.226 klaim kasus – Rp 3,4 triliunOther Anxiety Disorder – 3.198.873 klaim kasus – Rp 693,3 miliarDepressive Episode – 1.550.728 klaim kasus – Rp 425,9 miliarHyperkinetic Disorders – 1.321.789 klaim kasus – Rp 252 miliarBipolar Affective Disorder – 948.818 klaim kasus – Rp 281,2 miliar

    (avk/naf)

  • Prabowo Kasih Diskon JKK-JKM Buat Ojol, Ini Kata Grab dan InDrive

    Prabowo Kasih Diskon JKK-JKM Buat Ojol, Ini Kata Grab dan InDrive

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana memberikan diskon jaminan sosial sebesar 50% untuk pekerja gig, termasuk driver ojol, lewat paket stimulus 8+4+5. Grab Indonesia dan InDrive buka suara soal hal tersebut.

    “Grab Indonesia menyambut baik kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai paket stimulus ekonomi 8+4, yang salah satunya mencakup rencana pemberian jaminan sosial bagi mereka yang mendapat penghasilan melalui industri gig termasuk kepada pengemudi ojek online,” kata Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

    Lebih lanjut, Tirza mengatakan Grab juga menjalankan sejumlah program mendukung kesejahteraan mitra pengemudi. Salah satunya, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong program sosialisasi berkala untuk kepesertaan kepada mitra pengemudi.

    Selain itu, memberikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran perlindungan tambahan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk para mitra pengemudi.

    Ada juga asuransi kecelakaan pada pengemudi yang tengah menjalankan pesanan. Cakupannya dari biaya perawatan medis karena kecelakaan bekerja dan santunan jika cacat atau meninggal dunia.

    Grab juga menyediakan kanal darurat tambahan Grab Respon Cepat atau GERCEP.  Terakhir adalah peringatan lokasi rawan yang dikirimkan langsung ke dalam aplikasi. Misalnnya titik rawan massa saat ada aksi penyampaian pendapat.

    “Ke depannya Grab akan terus menghadirkan program-program strategis untuk kesejahteraan Mitra, termasuk program pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para Mitra Pengemudi,” ujarnya.

    Tanggapan inDrive

    Sementara itu, Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan pihaknya selalu berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pada driver termasuk untuk jaminan sosial. Hal ini juga jadi prioritas inDrive Indonesia dan memahami pentingnya perlindungan untuk para pengemudi.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami masih terus melakukan audiensi dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait atau

    stakeholders, termasuk pemerintah dan perwakilan komunitas pengemudi,” jelasnya dalam keterangan yang diterima Jumat (12/9/2025).

    “Kami percaya, solusi terbaik haruslah dirumuskan secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak agar dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh pengemudi,” dia menambahkan.

    Menurutnya perumusan skema jaminan sosial masih dalam tahap pembahasan. Penerapan skema itu dipastikan akan memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran.

    “Adapun mengenai perumusan skema jaminan sosial yang akan diberikan, saat ini masih dalam tahap pembahasan dan kajian mendalam. Kami akan memastikan skema yang nantinya diterapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dan tepat sasaran, serta mendukung keberlangsungan ekosistem industri ini,” kata Rio.

    Diskon JKK dan JKM untuk Pekerja Lepas

    Jumat (12/9) lalu, pemerintah mengumumkan soal program insentif ekonomi dengan total 8+4. Salah satunya menyasar gig workers termasuk driver ojol.

    Lebih spesifik, pemerintah memberikan bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah. Selain driver ojol, termasuk juga ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.

    Stimulus itu berbentuk jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan dan jaminan kematian. Selain pekerja gig, skema ini juga berlaku untuk pekerja lepas.

    “Nah ini kita akan dorong juga. Yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Nah ini nanti teknisnya kita sedang siapkan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Pemerintah juga mengatakan program bantuan iuran JKK dan JKM untuk bukan penerima upah (BPU) akan dilanjutkan pada 2026 mendatang, bersamaan dengan 4 program lainnya yang ada di 8+4.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan Nasional 16 September 2025

    Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan Nasional 16 September 2025

    Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah akan melanjutkan empat program stimulus ekonomi pada tahun depan.
    Keempat program itu adalah bagian dari 17 paket ekonomi yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
    Keempat program tersebut merupakan kelanjutan dari delapan program stimulus yang digelontorkan sepanjang tahun 2025.
    “Delapan (program stimulus) diberlakukan untuk mengakselerasi di 2025, yang empat adalah yang akan dilanjutkan di 2026,” kata Airlangga dalam konferensi pers pasca rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin.
    Apa saja program tersebut?
    Stimulus pertama yang berlanjut pada tahun depan adalah insentif pajak penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto.
    Insentif ini berlaku bagi UMKM dengan pendapatan maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.
    Tak hanya tahun depan, pemerintah telah memastikan insentif juga diperpanjang hingga 2029.
    “Itu pajak finalnya setengah persen, dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” tutur Airlangga.
    Adapun untuk tahun 2025, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 2 triliun untuk menjalankan program ini sepanjang tahun 2025.
    Wajib pajak (WP) yang terdaftar sebagai UMKM memenuhi kriteria mencapai 542.000 orang.
    “Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah Rp 2 triliun, kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP,” ujar Airlangga.
    Stimulus ekonomi yang juga bakal berlanjut tahun depan adalah pembebasan pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) untuk karyawan hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan.
    Pemerintah beralasan, sektor tersebut masih mendapatkan tekanan sehingga perlu didukung dan diintervensi oleh pemerintah, setelah sebelumnya pembebasan pajak penghasilan hanya menyasar sektor padat karya.
    Untuk tahun depan, anggaran yang digelontorkan bakal mencapai Rp 480 miliar. “Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe) ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya Rp 480 miliar dengan gaji di bawah Rp 10 juta,” jelas dia.
    Sedangkan di tahun ini, pemerintah menargetkan program pembebasan pajak karyawan sektor pariwisata dapat menyasar 552.000 pekerja dengan anggaran yang disediakan Rp 120 miliar.
    Tak cuma pariwisata, stimulus ini juga diperuntukkan bagi sektor padat karya di tahun 2026.
    Untuk industri padat karya, program yang sama bakal menyasar 1,7 juta pekerja.
    Anggaran yang disediakan mencapai Rp 800 miliar.
    “Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit, dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp 10 juta itu ditanggung pemerintah. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan,” kata Airlangga.
    Stimulus lainnya yang berlanjut tahun depan adalah diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) meliputi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir logistik.
    Stimulus ini sejatinya juga diberikan pemerintah pada tahun 2025 dengan target penerimanya mencapai 731.361 orang, dan total anggaran yang disediakan BPJS Rp 36 miliar.
    Namun yang berbeda, segmennya akan diperluas untuk petani hingga pedagang.
    Target penerima mencapai 9,9 juta dengan perkiraan anggaran Rp 753 miliar. “Ini bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan menerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga,” kata Airlangga menjelaskan.
    Nantinya, manfaat yang diterima PBPU dari JKK dan JKM antara lain, santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp 42 juta.
    Adapun untuk tahun 2025, pemerintah telah menggulirkan delapan program stimulus.
    Di antaranya, memfasilitasi 20.000
    fresh graduate
    melakukan magang di industri, pemberian bantuan pangan beras 10 kilogram selama dua bulan, hingga program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
    Airlangga tidak memungkiri, program tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen sepanjang tahun 2025.
    “Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” kata Airlangga.
    Berikut daftar 8 program tersebut:
    1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
    2. Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
    3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
    4. Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
    5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
    7. Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS)
    8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.