Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Program Cek Kesehatan Gratis Berjalan, Pemanfaatan BPJS Kesehatan Meningkat

    Program Cek Kesehatan Gratis Berjalan, Pemanfaatan BPJS Kesehatan Meningkat

    Jakarta –

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan skrining kesehatan bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan indikasi masalah medis pasien, bisa menjalani pemeriksaan lanjutan di Puskemas.

    Seperti yang diketahui, sebenarnya Kementerian Kesehatan beberapa bulan lalu juga mengeluarkan program skrining Cek Kesehatan Gratis (CKG). Berkaitan dengan hal tersebut, Ghufron memastikan program skrining milik BPJS Kesehatan dan Kemenkes tidak tumpang tindih.

    “Tidak tumpang tindih. Karena itu melengkapi,” kata Ghufron ketika ditemui awak media di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (17/9/2025).

    “Nanti, kalau pun dia ketemu penyakit, yang ketemu di pemeriksaan gratis (CKG), kalau sakit ke faskes, yang bayar BPJS Kesehatan, nah itu jadinya menyatu,” sambungnya.

    Ghufron mengungkapkan terjadi peningkatan jumlah orang yang datang ke fasilitas kesehatan semenjak adanya program CKG. Meski tak merinci jumlah kenaikannya, Ghufron menyebut pengguna JKN sebenarnya terus naik tiap tahun.

    Ia mencontohkan pada tahun 2014, awal-awal BPJS Kesehatan dibentuk, jumlah pasien yang memanfaatkan JKN hanya sebanyak 252 ribu sehari. Sedangkan saat ini, jumlah pasien yang memanfaatkan JKN bisa lebih dari 2 juta orang tiap hari.

    “Ya, yang jelas meningkat (jumlah pasien). Terhadap skrining, ada pemeriksaan. Kalau di (skrining) BPJS kan, sudah beberapa waktu, tahun 2022. Jadi sudah lama. Nah, sekarang ada pemeriksaan gratis (CKG), itu tentu meningkatkan,” ujarnya.

    Karena kesadaran masyarakat soal kesehatan makin besar akibat adanya program CKG dan skrining BPJS Kesehatan, Ghufron mengakui sebenarnya ada kenaikan beban klaim yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Meski begitu, ia mengatakan hal ini sangat normal.

    Melalui CKG dan skrining kesehatan BPJS Kesehatan, diharapkan masalah kesehatan yang dialami pasien bisa ditemukan lebih dini. Dengan begitu, biaya layanan di masa depan bisa turun akhirnya.

    “Iya, tetapi karena kita bayarnya kapitasi, bebannya memang lebih tinggi. Contoh di sini, kalau dibanding 4 tahun yang lalu, setiap harinya jumlah pasien naik atau meningkat. Ini akibat kesadaran masyarakat,” ujar Ghufron.

    “Tapi on the long run, karena mereka sudah sadar kesehatan, dalam waktu dekat atau pendek itu mesti meningkatkan biaya. Pasti. Dalam waktu jangka panjang, karena kemudian mereka sehat, akhirnya turun. Tapi jangka panjang ya, jangka panjang itu bisa lebih 5 tahun,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Pelaksana proyek di Jakbar diminta daftarkan pekerja jadi peserta BPJS

    Pelaksana proyek di Jakbar diminta daftarkan pekerja jadi peserta BPJS

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat meminta perusahaan pelaksana proyek di wilayah tersebut untuk mendaftarkan pekerja jasa konstruksi menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

    Hal itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan komitmen bersama perusahaan penyelenggara proyek jasa konstruksi Pemerintah Kota Jakarta Barat tahun 2025 di Kantor Wali Kota pada Rabu.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Pemerintah Kota Jakarta Barat Imron Sjahrin, dalam setiap proyek konstruksi, risiko kecelakaan kerja, cedera hingga kematian merupakan risiko yang dapat terjadi pada para pekerja.

    Karena itu, memastikan seluruh tenaga kerja terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan bukan semata kewajiban administratif, melainkan wujud komitmen bersama untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka.

    Upaya itu merupakan tindakan preventif yang penting untuk dilakukan. Karena itu, setiap tenaga kerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kita tidak pernah tahu kapan kecelakaan kerja terjadi. Apakah saat perjalanan berangkat, pulang atau saat di lokasi kerja, apalagi cedera yang memerlukan perawatan panjang, biaya pengobatan mahal,” katanya.

    Kegiatan tersebut diikuti sekitar 104 perusahaan penyelenggara proyek jasa konstruksi serta sejumlah Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 124 Ribu WNA Jadi Peserta JKN, Emang Boleh? BPJS Kesehatan Jelaskan Aturannya

    124 Ribu WNA Jadi Peserta JKN, Emang Boleh? BPJS Kesehatan Jelaskan Aturannya

    Jakarta –

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan jumlah iuran yang dikumpulkan dari keanggotaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) warga negara asing (WNA) lebih besar dibandingkan uang yang dikeluarkan untuk perawatan. Ia lantas mencontohkan untuk di Bali pengeluaran BPJS untuk pengobatan WNA tidak sampai Rp 1 miliar setahun.

    “Yang menarik iuran yang dikumpulkan dari semua ini, masih lebih banyak dari yang kita keluarkan untuk mengobati atau pelayanan kesehatan bagi 124 ribu orang asing ini,” ujar Ghufron dalam acara temu media di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/9/2025).

    “Di Bali itu tidak sampai Rp 1 miliar, per bulan, dengan 15 ribu orang pendudukan asing,” sambungnya.

    Dalam kesempatan tersebut ia menegaskan WNA yang bekerja secara formal di Indonesia selama setidaknya 6 bulan, memang wajib menjadi anggota JKN. Sehingga tidak sembarangan WNA menjadi anggota JKN.

    Ia menambahkan WNA yang terdaftar tidak hanya ada di Bali, melainkan wilayah-wilayah lain. Ia mencontohkan beberapa daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Sulawesi juga ada warga asing yang menjadi anggota JKN.

    Beberapa sektor pekerjaan yang dilakukan oleh WNA meliputi pertambangan, perhotelan, dan sektor lain.

    “Adalah sebuah kewajiban menurut UU No 24 tahun 2011, tentang BPJS, terutama di pasal 14 yang menyebutkan bahwa tidak saja semua orang wajib menjadi peserta, termasuk orang asing yang bekerja paling tidak 6 bulan, dan ini umumnya yang dimaksud adalah bukan wisatawan, tapi pekerja di sektor formal ya, bukan informal,” ujar Ghufron.

    “Iya ini termasuk pekerja penerima upah atau PPU ya. Jadi seperti PPU pada umumnya,” tandasnya.

    (avk/up)

  • Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri berbagi pengalaman hidup sebagai perempuan, ibu, dan tokoh publik, kepada para relawan kesehatan khususnya dari kalangan perempuan.

    Dia menekankan bahwa perempuan harus bisa menyeimbangkan peran politik maupun publik, dengan peran domestik.

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,” kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Megawati juga mengingatkan pentingnya menjaga anak-anak sebagai titipan Sang Pencipta serta menyoroti ancaman narkoba yang saat ini disebutnya sangat berbahaya.

    “Jadi mari jaga keluarga. Lakukan yang terbaik untuk keluarga. Karena itu anak masa depan,” lanjut Megawati.

    Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September. Acara tersebut berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dalam kesempatan itu, DPP PDIP menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Seluruh Rakyat Berhak Sehat. Megawati yang mengenakan pakaian merah dipadukan dengan warna hitam tiba sekitar pukul 13.00 WIB. Ia disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, beserta jajaran pengurus DPP lainnya.

    Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menegaskan negara tidak boleh mengabaikan suara pasien miskin.

    “Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka manusia yang punya harapan hidup lebih baik,” tegas Ribka.

    Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan merupakan bentuk hibah negara untuk rakyat, bukan sekadar asuransi.

    Senada dengan Ribka, Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris mengingatkan bahwa meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah 98,3 persen, ketimpangan layanan di daerah terpencil masih tinggi.

    “Akses tanpa mutu adalah ilusi,” katanya.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Hari Keselamatan Pasien Sedunia menjadi pengingat tanggung jawab ideologis partai terhadap isu kesehatan rakyat. “Persoalan kesehatan adalah investasi penting bagi masa kini dan masa depan,” ujarnya.

    Acara ini juga dihadiri sejumlah kader PDIP seperti Ganjar Pranowo, Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, Wiryanti Sukamdani, Puti Guntur Soekarno, dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Hadir pula Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, Wasekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo, serta pejabat dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi PKB DPRD Bondowoso Apresiasi Kenaikan PAD dan Dukung Program RANTAS

    Fraksi PKB DPRD Bondowoso Apresiasi Kenaikan PAD dan Dukung Program RANTAS

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (17/9/2025).

    Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp23,96 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi, tanpa adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    “Peningkatan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat hingga Rp56,93 miliar,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Samsul Tahar.

    Selain itu, Fraksi PKB memberikan dukungan atas langkah pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran dengan menghapus kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

    “Terkait pembangunan infrastruktur, Fraksi PKB mengapresiasi atas program RANTAS (Jalan Tuntas) yang dijalankan Bupati Bondowoso,” ujarnya.

    Program RANTAS disebut sebagai bagian dari janji politik kepala daerah terpilih. Fraksi PKB bahkan mendorong agar kepala desa ikut diwajibkan mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung program tersebut.

    Pada bidang ketenagakerjaan, Fraksi PKB menyampaikan terima kasih atas keputusan Bupati Bondowoso yang tidak merumahkan pegawai Non-ASN non-data base, meski tidak masuk dalam skema P3K.

    “Langkah ini berbeda dengan sejumlah daerah lain yang telah merumahkan pegawai serupa,” papar Tahar.

    Di sektor kesehatan, Fraksi PKB mendukung adendum kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC), khususnya bagi peserta mandiri yang kesulitan membayar iuran.

    “Fraksi PKB menyarankan agar Pemkab Bondowoso berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data JKN PBI APBN yang dinonaktifkan, serta mendorong rumah sakit dan klinik swasta ikut berkontribusi melalui CSR untuk pembayaran premi BPJS,” jelasnya.

    Fraksi PKB juga meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil rutin memperbarui data kependudukan, terutama warga yang sudah meninggal, agar tidak terus membebani pembiayaan premi BPJS Kesehatan.

    Selain itu, Fraksi PKB menyoroti maraknya kegiatan di Alun-alun Bondowoso. Mereka mempertanyakan apakah berbagai kegiatan itu sudah berdampak pada peningkatan kunjungan wisata maupun PAD dari sektor pajak dan retribusi.

    Pandangan umum tersebut ditutup dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk selalu mengutamakan pelayanan masyarakat, mengingat pejabat publik adalah abdi sekaligus pelayan masyarakat. [awi/beq]

  • Ini 2 Senjata Baru Pemerintah Demi Buka Lapangan Kerja – Page 3

    Ini 2 Senjata Baru Pemerintah Demi Buka Lapangan Kerja – Page 3

    Di sisi permintaan, paket stimulus memperkuat daya beli melalui sejumlah langkah.

    “Paket ini memperkuat daya beli melalui bantuan pangan untuk 18,3 juta rumah tangga, perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata dan padat karya, serta diskon iuran BPJS bagi pengemudi, kurir, dan pekerja logistik. Intervensi ini secara langsung meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan, mengurangi beban biaya rumah tangga, dan mendorong konsumsi di berbagai sektor ekonomi,” tulis riset itu.

    Selain itu, program revitalisasi perkotaan yang dimulai dari Jakarta juga akan memperbaiki kualitas perumahan dan menyediakan platform bagi UMKM serta pekerja ekonomi gig.

    Perluas Kapasitas Produksi dan Investasi

    Dari sisi penawaran, paket ini mempercepat transformasi struktural melalui deregulasi di bawah PP 28/2025, penyederhanaan perizinan, serta membuka potensi investasi baru. “Cash-for-work programs memberikan pekerjaan langsung sambil meningkatkan infrastruktur penting di irigasi, transportasi, dan sanitasi. Secara paralel, inisiatif sektoral berskala besar seperti peremajaan pertanian, revitalisasi akuakultur dan hatchery di Pantura, serta modernisasi kapal penangkap ikan memperluas kapasitas output dan daya saing,” jelas Samuel.

    Selain itu, program perumahan melalui BPJS dan KUR Perumahan akan mendorong aktivitas konstruksi, yang memiliki efek pengganda kuat terhadap industri manufaktur dan jasa.

     

  • Diskon JKK-JKM dari Prabowo Disebut Tak Cukup, Driver Ojol Minta Ini

    Diskon JKK-JKM dari Prabowo Disebut Tak Cukup, Driver Ojol Minta Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi 8+4+5. Salah satunya memberikan diskon jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk mitra pengemudi ojek online (ojol).

    Adapun diskon yang diberikan sebesar 50% untuk 6 bulan ke depan. Pemerintah mengatakan akan melanjutkan diskon ini pada 2026 mendatang.

    Menanggapi hal ini, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai perlindungan sosial yang diberikan tidak menyeluruh terhadap pekerja platform seperti ojol, taksi online (taksol), dan kurir.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menyorot soal diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terbatas hanya 50% dan terbatas pada JKK dan JKM.

    “Padahal perlindungan sosial harus mencakup setidaknya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian serta jaminan kehilangan pekerjaan,” kata Lily dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (17/9/2025).

    Lebih lanjut, Lily mengatakan ada hal yang lebih mendasar yang perlu dilakukan pemerintah, yakni memberikan kepastian status bagi mitra pekerja ojol.

    “Selama ini perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, ShopeeFood, Lalamove, InDrive, Deliveree, Borzo dan lainnya selalu berkelit bahwa mereka tidak bisa memberikan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol karena belum ada dasar hukumnya,” Lily menuturkan.

    “Bahkan Kementerian HAM telah menyatakan bahwa dalih status mitra digunakan platform untuk menghindar dari kewajibannya memberikan hak-hak pekerja bagi pengemudi ojol,” ia menambahkan.

    Untuk itu, SPAI menuntut pemerintah memberikan kepastian status pekerja bagi pengemudi ojol agar tercipta kondisi kerja yang layak dan upah pekerja platform yang manusiawi.

    “Agar tidak berlarut-larut lagi, kami mendesak Presiden agar mengeluarkan Peraturan Presiden yang melindungi pekerja platform seperti ojol, taksol dan kurir,” ujarnya.

    Menurut Lily, Indonesia harusnya dapat lebih maju lagi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja platform seperti yang telah dilakukan oleh negara Singapura dan Malaysia dengan mengeluarkan Undang-Undang Pekerja Gig.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PDIP tegaskan hak rakyat peroleh pelayanan kesehatan bermutu

    PDIP tegaskan hak rakyat peroleh pelayanan kesehatan bermutu

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan seminar nasional yang mengangkat tema “Seluruh Rakyat Berhak Sehat” dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Forum ini juga menyuarakan aspirasi rakyat kepada lembaga negara, yakni DPR RI Komisi IX, Kementerian Kesehatan RI, dan BPJS Kesehatan.

    “Negara tak boleh abai terhadap suara pasien miskin. Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia yang punya harapan untuk hidup lebih baik,” tegas Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga turut mengikuti acara secara hybrid dan direncanakan mengisi materi berkaitan dengan politik kesehatan dalam cara pandang PDI Perjuangan.

    Ribka menambahkan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hak seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil.

    Ia juga berharap seminar ini menjadi ruang dialog, edukasi, serta advokasi guna meningkatkan kesadaran bersama bahwa keselamatan pasien adalah tanggung jawab kolektif antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah, sekaligus memperkuat komitmen politik kerakyatan dalam mendorong hadirnya kebijakan kesehatan yang berpihak kepada rakyat.

    Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini kembali mengingatkan tentang tanggung jawab ideologis sekaligus tanggung jawab kepartaian terkait isu kesehatan.

    Hasto menegaskan persoalan kesehatan rakyat tidak bisa dianggap main-main dan merupakan investasi penting bagi masa kini maupun masa depan.

    Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selalu menekankan bahwa arah kebijakan partai harus berpijak pada kepentingan rakyat.

    “Ibu Ketua Umum menyampaikan kebijakan strategis partai, instruksi, dan arahan beliau, bagaimana agar kita sebagai kader partai menyatu dengan seluruh elemen pergerakan rakyat, agar secara berdikari kita mampu mewujudkan suatu sistem kesehatan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama yang sadar akan pentingnya kesehatan,” kata Hasto.

    Politikus asal Yogyakarta ini meyakini bahwa memastikan kesehatan bagi seluruh rakyat merupakan pesan politik kehidupan yang selalu diajarkan Bung Karno dalam menggali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

    Hasto juga berpesan kepada seluruh jajaran tiga pilar partai, mulai dari pengurus DPP, DPD, DPC, anggota legislatif Fraksi PDIP, hingga kepala/wakil kepala daerah, untuk terus membumikan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan tindakan.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari negara, tetapi harus bergerak aktif berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Hasto.

    “Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini juga mengandung tugas kita bersama: bagaimana menjaga keselamatan rakyat Indonesia agar seluruh anak bangsa dapat hidup sehat dalam Indonesia Raya,” tambahnya.

    Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris, Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Azwar Anas, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

    Selain itu, hadir pula Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike, dan Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Tampak juga Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes dr. Azhar Jaya, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Keselamatan Pasien Sedunia, PDIP Tegaskan Hak Rakyat Peroleh Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Adil – Page 3

    Hari Keselamatan Pasien Sedunia, PDIP Tegaskan Hak Rakyat Peroleh Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Adil – Page 3

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini kembali mengingatkan tentang tanggung jawab ideologis sekaligus tanggung jawab kepartaian terkait isu kesehatan.

    Hasto menegaskan, persoalan kesehatan rakyat tidak bisa dianggap main-main dan merupakan investasi penting bagi masa kini maupun masa depan.

    Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selalu menekankan bahwa arah kebijakan partai harus berpijak pada kepentingan rakyat.

    “Ibu Ketua Umum menyampaikan kebijakan strategis partai, instruksi, dan arahan beliau, bagaimana agar kita sebagai kader partai menyatu dengan seluruh elemen pergerakan rakyat, agar secara berdikari kita mampu mewujudkan suatu sistem kesehatan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama yang sadar akan pentingnya kesehatan,” kata Hasto.

    Politikus asal Yogyakarta ini meyakini bahwa memastikan kesehatan bagi seluruh rakyat merupakan pesan politik kehidupan yang selalu diajarkan Bung Karno dalam menggali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

    Hasto juga berpesan kepada seluruh jajaran tiga pilar partai, mulai dari pengurus DPP, DPD, DPC, anggota legislatif Fraksi PDIP, hingga kepala/wakil kepala daerah, untuk terus membumikan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan tindakan.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari negara, tetapi harus bergerak aktif berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Hasto.

    “Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini juga mengandung tugas kita bersama: bagaimana menjaga keselamatan rakyat Indonesia agar seluruh anak bangsa dapat hidup sehat dalam Indonesia Raya,” tandasnya.

    Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris, Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Azwar Anas, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

    Selain itu, hadir pula Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike, dan Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Tampak juga Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes dr. Azhar Jaya, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes (Epid).

  • Cek Pencairan BSU Rp600.000, Siap Disalurkan September 2025?

    Cek Pencairan BSU Rp600.000, Siap Disalurkan September 2025?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diprediksi akan kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) pada September 2025.

    Sayangnya hingga saat ini, belum ada jadwal pencairan resmi yang diberikan pemerintah untuk penyaluran BSU.

    BSU terakhir diberikan kepada pekerja pada Agustus 2025. Namun melansir dari Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program subsidi upah akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun ini.

    Pemerintah kemudian mengimbau masyarakat untuk terus memantau kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email
    Lengkapi kode keamanan yang muncul
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu