Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Ojol di Pontianak Dipukul Oknum TNI Hingga Patah Hidung, Ini Tanggapan Gojek Regional 21 September 2025

    Ojol di Pontianak Dipukul Oknum TNI Hingga Patah Hidung, Ini Tanggapan Gojek Regional 21 September 2025

    Ojol di Pontianak Dipukul Oknum TNI Hingga Patah Hidung, Ini Tanggapan Gojek
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com
    – Manajemen Gojek menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden kekerasan yang menimpa salah satu mitra pengemudi mereka, Teguh Sukma, pada Sabtu (20/8/2025).
    Saat ini, Teguh mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan medis.
    Director of Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya, menjelaskan bahwa sejak awal kejadian, tim Gojek telah mendampingi mitra driver untuk mendapatkan penanganan medis.
    “Termasuk mengurus administrasi BPJS Mitra serta kebutuhan lain yang diperlukan,” kata Ade dalam keterangan tertulis, Minggu (21/9/2025).
    Selain memberikan santunan kepada keluarga, Gojek juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif pasca insiden.
    Ade menegaskan, perusahaan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan berharap penegak hukum menindaklanjuti kasus ini sesuai aturan.
    “Kami memastikan pendampingan yang dibutuhkan mitra dan keluarga agar hak dan perlindungan yang semestinya dapat terpenuhi,” ujar Ade.
    Sebelumnya, Teguh, yang merupakan pengemudi ojek online (ojol), menjadi korban pemukulan oleh oknum TNI di Jalan Panglima Aim, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
    Keponakan korban, Jani, menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula saat Teguh selesai mengambil pesanan makanan untuk pelanggan.
    Saat di jalan, mobil pelaku yang baru keluar dari ATM mundur tiba-tiba hingga hampir menabrak motor korban.
    Teguh kemudian membunyikan klakson sebagai peringatan.
    “Pelaku rupanya tersinggung, lalu mengejar pakai mobil dan mengadang om saya. Setelah sempat adu mulut, pelaku langsung memukul dengan siku. Cuma sekali, tapi keras, sampai hidungnya patah,” jelas Jani.
    Akibat pukulan tersebut, hidung Teguh langsung mengeluarkan darah.
    Rekan-rekannya kemudian membawanya ke RS Bhayangkara sebelum dirujuk ke RS Medika Djaya.
    Oknum anggota TNI berinisial F, yang diduga memukul Teguh, mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya.
    “Saya memohon maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga. Saya khilaf dan menyesal,” kata F saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapomdam XII Tanjungpura, Pontianak, Sabtu (20/9/2025).
    F juga memastikan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh biaya pengobatan korban.
    “Saya bertanggung jawab penuh, termasuk biaya pengobatan korban,” ucapnya.
    Saat ini, F telah diamankan di Mapomdam XII Tanjungpura.
    Wakapendam XII Tanjungpura, Letkol Inf Agung W Palupi, menyatakan bahwa mediasi antara pihak keluarga korban, komunitas ojol, dan pelaku telah dilakukan, namun proses hukum tetap dilanjutkan.
    “Hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Kita tunggu hasilnya,” ujar Agung.
    “Yang bersangkutan juga sudah menyampaikan permintaan maaf, tapi hukum tetap jalan,” tambah Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • NasDem Blitar Edukasi Kades, Pastikan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial PMI

    NasDem Blitar Edukasi Kades, Pastikan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial PMI

    Blitar (beritajatim.com) – Komitmen untuk melindungi nasib para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Blitar terus ditunjukkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Pada Sabtu (20/9/2025), ia menginisiasi sebuah forum edukasi strategis yang mempertemukan puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan dengan perwakilan kementerian dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Acara yang digelar di Blitar ini difokuskan untuk memperkuat peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan pengaduan calon PMI serta memastikan kemudahan akses klaim jaminan sosial bagi mereka dan keluarganya.

    Nurhadi menegaskan bahwa desa tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi benteng pertama perlindungan bagi warganya yang mencari nafkah di luar negeri.

    “Mayoritas PMI yang berangkat berasal dari Blitar Selatan. Karena itu, saya hadirkan para kepala desa agar bisa langsung berdialog dengan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia—sebelumnya BP2MI—dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bisa menyampaikan persoalan nyata yang dihadapi warganya di lapangan,” jelas Nurhadi di sela-sela acara.

    Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi juga menyoroti langkah progresif Presiden Prabowo yang mengubah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian. Menurutnya, ini adalah sinyal kuat dari pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan PMI secara kelembagaan.

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan besar ini memerlukan waktu untuk bisa dirasakan dampaknya secara menyeluruh.

    “Kita butuh waktu dan proses. Sebagai wakil rakyat di Komisi IX, tugas saya adalah memastikan anggaran untuk kementerian ini benar-benar terserap tepat sasaran. Kebijakan yang ada harus betul-betul mampu melindungi PMI, termasuk soal keamanan sejak proses pemberangkatan,” tegasnya.

    Forum ini menjadi ajang interaksi dua arah yang produktif. Para kepala desa secara aktif berbagi pengalaman mengenai berbagai dampak sosial yang timbul di tengah masyarakat akibat warganya bekerja di luar negeri. Di sisi lain, pihak kementerian memaparkan sejumlah praktik baik (best practices) dari daerah lain yang dinilai berhasil mengantisipasi dan menangani permasalahan serupa.

    Nurhadi menilai dialog semacam ini sebagai langkah positif untuk membangun sistem perlindungan yang kokoh dari tingkat paling bawah.

    “Para kades bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Dengan begitu, desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian dalam mencegah masalah sosial sekaligus memastikan perlindungan PMI sejak awal keberangkatan hingga jaminan sosialnya terpenuhi,” ujar Nurhadi.

    Melalui inisiatif ini, ia berharap peran desa akan semakin nyata dan terintegrasi dalam sistem perlindungan pekerja migran. “Jika desa kuat dan terlibat aktif, maka perlindungan untuk pahlawan devisa kita pun akan semakin kokoh,” pungkasnya. (owi/kun)

  • Mayoritas Driver Ojol Pilih Potongan 20% Asal Pesanan Banyak dan Dapat Asuransi

    Mayoritas Driver Ojol Pilih Potongan 20% Asal Pesanan Banyak dan Dapat Asuransi

    Jakarta: Survei terbaru Tenggara Strategics menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi ojek online (ojol) di Jabodetabek lebih memilih skema potongan aplikasi sebesar 20% jika imbalannya adalah jumlah pesanan yang lebih banyak serta adanya perlindungan tambahan seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, hingga bantuan perawatan kendaraan.

    Riset ini dilakukan melalui wawancara telepon pada Selasa (16/9/2025) dan Rabu (17/9/2025) dengan melibatkan 1.052 pengemudi ojol aktif di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasilnya, 82 persen responden mengaku lebih nyaman menerima potongan 20 persen dengan order melimpah, dibanding potongan 10 persen tetapi order terbatas.

    Kemudian, 54 persen pengemudi menilai potongan 20 persen masih wajar selama perusahaan aplikasi memberikan manfaat tambahan, terutama dalam bentuk perlindungan jaminan sosial maupun bantuan servis motor.

    Temuan menarik lainnya, 18 persen responden pernah bekerja di platform yang hanya memotong 10 persen. Namun, dari kelompok ini, 43 persen menyebut pendapatan mereka tidak berbeda signifikan dibanding potongan 20 persen, bahkan 42 persen mengaku justru lebih rendah. Hanya 15 persen yang merasakan pendapatan lebih tinggi.

    Baca juga: Korwil Ojol Jakut Dorong DPR Gelar Diskusi Terbuka soal Tarif

    Selain isu potongan komisi, survei juga menyoroti pandangan pengemudi terkait status hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi. Mayoritas responden (52 persen) tidak mempermasalahkan status sebagai mitra karena fleksibilitas jam kerja.

    Sebanyak 33 persen menginginkan skema mitra dengan manfaat tambahan seperti BPJS dan asuransi. Hanya 15 persen yang berharap menjadi karyawan tetap, namun dengan catatan tidak ada seleksi ketat yang berpotensi membuat banyak pengemudi tersisih.
    Responden berusia 31-40 tahun
    Mayoritas pengemudi ojol yang menjadi responden berusia 31–40 tahun, disusul kelompok usia 21–30 tahun, dan yang paling kecil 41–50 tahun. Sebagian besar mulai menjadi driver dalam tiga sampai enam tahun terakhir, khususnya setelah masa pandemi Covid-19. 

    Ada juga yang baru bergabung dua tahun terakhir, seiring meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sejak pandemi hingga saat ini, jumlah pekerja terkena PHK mencapai lebih dari 42 ribu orang.

    Tenggara Strategics menyebut survei ini dilakukan terhadap pengemudi aktif selama tiga bulan terakhir dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±3,04 persen. Artinya, hasil ini cukup representatif untuk menggambarkan pandangan driver ojol di wilayah Jabodetabek.
     

    Jakarta: Survei terbaru Tenggara Strategics menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi ojek online (ojol) di Jabodetabek lebih memilih skema potongan aplikasi sebesar 20% jika imbalannya adalah jumlah pesanan yang lebih banyak serta adanya perlindungan tambahan seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, hingga bantuan perawatan kendaraan.
     
    Riset ini dilakukan melalui wawancara telepon pada Selasa (16/9/2025) dan Rabu (17/9/2025) dengan melibatkan 1.052 pengemudi ojol aktif di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasilnya, 82 persen responden mengaku lebih nyaman menerima potongan 20 persen dengan order melimpah, dibanding potongan 10 persen tetapi order terbatas.
     
    Kemudian, 54 persen pengemudi menilai potongan 20 persen masih wajar selama perusahaan aplikasi memberikan manfaat tambahan, terutama dalam bentuk perlindungan jaminan sosial maupun bantuan servis motor.

    Temuan menarik lainnya, 18 persen responden pernah bekerja di platform yang hanya memotong 10 persen. Namun, dari kelompok ini, 43 persen menyebut pendapatan mereka tidak berbeda signifikan dibanding potongan 20 persen, bahkan 42 persen mengaku justru lebih rendah. Hanya 15 persen yang merasakan pendapatan lebih tinggi.
     
    Baca juga: Korwil Ojol Jakut Dorong DPR Gelar Diskusi Terbuka soal Tarif
     
    Selain isu potongan komisi, survei juga menyoroti pandangan pengemudi terkait status hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi. Mayoritas responden (52 persen) tidak mempermasalahkan status sebagai mitra karena fleksibilitas jam kerja.
     
    Sebanyak 33 persen menginginkan skema mitra dengan manfaat tambahan seperti BPJS dan asuransi. Hanya 15 persen yang berharap menjadi karyawan tetap, namun dengan catatan tidak ada seleksi ketat yang berpotensi membuat banyak pengemudi tersisih.

    Responden berusia 31-40 tahun
    Mayoritas pengemudi ojol yang menjadi responden berusia 31–40 tahun, disusul kelompok usia 21–30 tahun, dan yang paling kecil 41–50 tahun. Sebagian besar mulai menjadi driver dalam tiga sampai enam tahun terakhir, khususnya setelah masa pandemi Covid-19. 
     
    Ada juga yang baru bergabung dua tahun terakhir, seiring meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sejak pandemi hingga saat ini, jumlah pekerja terkena PHK mencapai lebih dari 42 ribu orang.
     
    Tenggara Strategics menyebut survei ini dilakukan terhadap pengemudi aktif selama tiga bulan terakhir dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±3,04 persen. Artinya, hasil ini cukup representatif untuk menggambarkan pandangan driver ojol di wilayah Jabodetabek.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ASM)

  • Mogok Massal 5 Ribu Guru Kutai Barat, Tuntut Tunjangan Disetarakan dengan Struktural

    Mogok Massal 5 Ribu Guru Kutai Barat, Tuntut Tunjangan Disetarakan dengan Struktural

    Liputan6.com, Jakarta – Aktivitas belajar di lebih dari 150 sekolah negeri di Kabupaten Kutai Barat lumpuh sejak Rabu, 17 September 2025. Ribuan guru serentak menghentikan kegiatan mengajar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tunjangan penghasilan yang dinilai tidak adil.

    Forum Komunikasi Antar Guru, wadah baru yang lahir karena perbedaan sikap dengan PGRI, menyebut masalah bermula dari Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 900-227-OMG-TU.P-2-2025 tentang pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN tahun anggaran 2025. Aturan itu diperkuat SK Bupati Nomor 0800.05.821-9.15-2025 yang menetapkan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja.

    Dalam aturan tersebut, ASN struktural mendapat penilaian kinerja (KPBS) yang menentukan besaran tunjangan. Sementara guru sebagai jabatan fungsional dipukul rata tanpa mempertimbangkan beban kerja maupun golongan.

    Akibatnya, guru golongan 3 dan P3 hanya menerima Rp2,5 juta (bersih sekitar Rp2,3 juta setelah potongan BPJS), sementara guru golongan 4 mendapat Rp4 juta. Sebaliknya, ASN struktural dengan golongan sama bisa membawa pulang hingga Rp5,7 juta.

    Perbedaan mencolok ini memicu keresahan. “Tuntutan kami di Kabupaten Kutai Barat adalah agar TPP guru disetarakan dengan TPP struktural supaya tidak ada ketimpangan. Prinsip pembagian TPP harus berdasarkan keadilan dan demi kesejahteraan bersama. Kami juga menolak keras adanya pemotongan TPP di masa mendatang,” kata Martin, perwakilan Forum, Kamis (18/9/2025).

    Martin menuturkan, berbagai jalur resmi telah ditempuh, mulai dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD, audiensi dengan TAPD, hingga bertemu langsung dengan bupati. Namun, hasilnya tetap tidak memuaskan. “Bupati menerima kami dengan baik, tetapi kami tidak tahu di mana letak masalahnya hingga tuntutan kami belum dipenuhi. Karena itu, kami sepakat melakukan mogok kerja sampai tuntutan ini disahkan,” jelasnya.

     

    Diduga menegur anak pejabat, seorang Kepala SMP Negeri 1 di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini memicu haru sekaligus kekecewaan dari siswa dan guru.

  • Menghindari Kecemasan dengan Manajemen Diri di Era Media Sosial

    Menghindari Kecemasan dengan Manajemen Diri di Era Media Sosial

    JAKARTA – Di tengah arus informasi yang deras, menjaga kesehatan mental menjadi tantangan tersendiri. Paparan konten negatif atau berita yang berlebihan kerap memicu rasa cemas, gelisah, bahkan membuat seseorang sulit berkonsentrasi.

    Untuk itu, penting bagi setiap individu memiliki strategi mengelola diri agar tidak terjebak dalam lingkaran kecemasan akibat penggunaan media sosial.

    Psikolog klinis Giftania Grace, M.Psi., Psikolog dari Personal Growth, menekankan bahwa penguasaan diri adalah kunci untuk mencegah timbulnya gangguan kecemasan yang bersumber dari informasi berlebih di platform digital.

    Psikolog lulusan Universitas Atma Jaya itu mengatakan kepada ANTARA pada Kamis bahwa selain bisa menambah wawasan dan memudahkan komunikasi, platform media sosial bisa memicu masalah kesehatan mental kalau tidak digunakan secara bijak.

    Penggunaan media sosial secara berlebihan membuat orang terpapar berbagai informasi, termasuk informasi negatif, secara terus-menerus. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecemasan yang membuat seseorang tidak tenang, sulit fokus, hingga merasa kewalahan dengan situasi sehari-hari.

    Giftania menyampaikan perlunya manajemen diri untuk menghindari munculnya masalah dari faktor-faktor yang masih bisa dikendalikan, seperti paparan informasi dari media sosial.

    “Dari perspektif psikologi, kunci manajemen diri salah satunya adalah kemampuan membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dengan yang berada di luar kendali. Dengan demikian, energi mental tidak habis tersedot untuk memikirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah,” katanya.

    Ia menambahkan, kemampuan ini dapat dilatih melalui praktik mindfulness, misalnya dengan melakukan meditasi singkat atau latihan pernapasan. Cara tersebut membantu seseorang tetap hadir di momen kini dan tidak larut dalam kekhawatiran yang berlebihan.

    Selain itu, pengaturan gaya hidup juga berperan besar. Mulai dari menjaga pola tidur, rutin berolahraga, hingga membatasi konsumsi informasi yang tidak perlu.

    “Terlalu sering terpapar berita negatif dapat meningkatkan kecemasan, sehingga membatasi waktu di media sosial bisa menjadi langkah sederhana yang efektif,” jelas Giftania.

    Ia juga menekankan pentingnya dukungan sosial. Berbicara dengan orang yang dipercaya atau melakukan aktivitas yang menenangkan dapat membantu meredakan tekanan emosional.

    Namun, jika kecemasan sudah mengganggu fungsi sehari-hari—seperti tidur, makan, bekerja, belajar, atau berinteraksi sosial—Giftania menyarankan segera mencari bantuan profesional.

    Ia menuturkan, layanan kesehatan mental kini juga sudah termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses bantuan yang dibutuhkan.

  • Daftar Bantuan Pangan yang Bakal Dikucurkan Pemerintah Oktober – November 2025

    Daftar Bantuan Pangan yang Bakal Dikucurkan Pemerintah Oktober – November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR dan pemerintah menambahkan minyak goreng 2 liter dalam paket program bantuan pangan dua bulan pada Oktober-November 2025 kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

    Program bantuan pangan itu termasuk dalam delapan program paket ekonomi yang akan disalurkan untuk akhir 2025 guna memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan total anggaran keseluruhan program senilai Rp16,2 triliun, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) akan disalurkan dengan nilai anggaran Rp7 triliun. 

    Pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Kamis (18/9/2025), tercapai kesepakatan untuk menambahkan bantuan pangan itu dengan miyak goreng 2 liter. Penambahan bantuan itu merupakan permintaan langsung dari pimpinan DPR. 

    “Permintaan langsung dari pimpinan DPR, agar Rp16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kilogram beras tadi, tidak cukup 10 kilogram beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter. Kalau itu sepakat, posturnya sepakat,” terang Ketua Banggar DPR Said Abdullah di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2025). 

    Permintaan DPR itu langsung disepakati dan disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu yang baru sepekan lebih menjabat itu menjelaskan, bantuan pangan beras 10 kilogram untuk dua bulan itu sejatinya baru percobaan pertama.

    Pemerintah, terang Purbaya, nantinya akan menghitung lagi apabila di bulan selanjutnya masih kurang. Bantuan itu nantinya berpeluang untuk ditambah lagi. 

    Adapun mengenai tambahan minyak goreng 2 liter, Purbaya menyatakan pemerintah menyanggupi. Menurutnya, anggaran pemerintah yang bakal dimanfaatkan untuk menambah paket bantuan pangan itu bisa berasal dari anggara kementerian/lembaga lain yang tidak terserap secara optimal. 

    Purbaya mengaku sampai dengan akhir Oktober 2025 akan memantau secara ketat penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang memiliki belanja besar. 

    “[Kami] akan monitor mereka bisa serap [anggaran] enggak sampai akhir tahun. Begitu kita perkirakan sampai akhir tahun kira-kira enggak terserap, uangnya kami ambil. Kami sebarkan ke program-program seperti ini. Jadi kami sanggup, Pak [untuk menambah paket bantuan pangan],” kata Purbaya. 

    Adapun setelah rapat tersebut, Direktur Jenderal Strategi Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribbu menyebut pihaknya sudah menghitung anggaran untuk memasukkan minyak goreng 2 liter pada paket bantuan pangan. Menurutnya, anggarannya masih bisa diatur dan diperkirakan bakal membantu daya beli masyarakat. 

    “Bantuan kalau minyak goreng itu tadi kita hitung cepat mungkin sekitar setengah triliun [red]. Itu lumayan oke,” terang Febrio.

    Berikut daftar delapan program bantuan ekonomi 2025 dengan total nilai anggaran Rp16,2 triliun:

    1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate satu tahun) untuk 20.000 penerima manfaat

    2. Perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata sebanyak 552.000 pekerja

    3. Bantuan pangan dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM)

    4. Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) yang meliputi mitra pengemudi transportasi online/ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik untik 731.361 orang

    5. Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.050 unit

    6. Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kemen PU untuk 609.465 orang

    7. Percepatan Deregulasi PP No.28 (Integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR digital ke OSS) pada 50 daerah di 2025, dan lanjut menjadi 300 daerah di 2026

    8. Program Perkotaan (pilot project Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy.

  • Komisi II DPR apresiasi MPP Semarang jadi percontohan nasional

    Komisi II DPR apresiasi MPP Semarang jadi percontohan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Semarang sebagai percontohan nasional karena dinilai efektif, efisien, dan transparan dalam menghadirkan 124 jenis layanan publik berbasis digital.

    “Di Provinsi Jawa Tengah semua kabupaten/kota sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Namun, MPP Kabupaten Semarang ini berhasil menempati peringkat ke-9 MPP Prima secara nasional di 2024, artinya sudah bisa menjadi percontohan,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Mohammad Toha dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

    Dalam kunjungan ke MPP Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang pada Selasa (16/9), rombongan Komisi II menemukan pelayanan sudah berjalan baik dengan menghadirkan 25 institusi, mulai dari Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Pajak Pratama, Kementerian Agama hingga Samsat.

    Selain itu, tersedia pula layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jateng, dan Bank BRI. Masyarakat juga bisa mengurus berbagai dokumen seperti sertifikat tanah, SIM, SKCK, hingga perpanjangan STNK dalam satu gedung.

    Meski demikian, Toha menilai masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Ia mencontohkan adanya komputer yang sempat tidak berfungsi akibat blank spot jaringan internet.

    “Pemkab perlu bekerja sama dengan pihak eksternal, misalnya Telkom, untuk memastikan jaringan internet merata di seluruh wilayah Kabupaten Semarang,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya penguatan server agar mampu menampung lebih banyak data sekaligus menjaga keamanan dari potensi peretasan. Selain itu, tata ruang MPP dinilai masih perlu diperbaiki agar pelayanan antar instansi lebih tertata.

    Namun demikian, Toha menilai MPP Kabupaten Semarang layak menjadi inspirasi bagi daerah lain.

    Ia menegaskan, kehadiran MPP yang representatif dan memadai merupakan wujud nyata reformasi birokrasi di daerah sekaligus model transparansi dan efisiensi pelayanan publik di tingkat nasional.

    “Kami temukan pelayanan di sini sangat membantu masyarakat. Ada layanan sejak bayi lahir, BPJS, konsultasi hukum hingga urusan kendaraan bermotor. Semua terintegrasi dalam satu gedung besar,” kata Toha.

    Ia kemudian menyebut Komisi II akan mendorong Kementerian Dalam Negeri dalam memperluas pembangunan MPP di seluruh kabupaten/kota.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Banten Pangkas Iuran Pembayaran BPJS Kesehatan Rp 19 Miliar

    Pemprov Banten Pangkas Iuran Pembayaran BPJS Kesehatan Rp 19 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memotong besaran dana iuran pembayaran BPJS Kesehatan bagi warga miskin, sebesar Rp 19 miliar. Pemotongan tersebut bahkan nilainya disebut mencapai 50 persen.

    Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga miskin saat ini ditanggung bersama oleh pemerintah kabupaten dan kota di Banten.

    “Selama ini kan kita selalu melakukan pembayaran yang paling optimal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Nah, dalam perjalanannya semangat tanggung rentengnya harus kita kembangkan,” ujar Andra Soni, Kamis (18/09/2025).

    Untuk memastikan delapan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap warganya yang menerima PBI BPJS Kesehatan, Pemprov Banten mengevaluasi APBD di setiap kabupaten dan kota, agar memasukkan anggaran tersebut.

    Meski dipotong hingga 50 persan, Andra Soni mengklaim bahwa Pemprov Banten tetap menanggung sekitar 21,9 persen penerima bantuan BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

    “Kami ikut mengevaluasi perubahan APBD dari masing-masing kabupaten, kota. Dan kami pastikan mereka telah melakukan, meng-cover PBI ini sesuai dengan peraturan perundang undangan,” terangnya.

    Pemprov Banten mengklaim, pemotongan PBI BPJS Kesehatan ini untuk meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) di setiap kabupaten dan kota.

    Pemotongan ini juga dianggap sebagai keadilan bagi daerah di Banten, agar daerah yang keuangannya terbatas, bisa dibantu lebih.

    “Enggak bisa dong daerah kota yang mempunyai fiskal kuat, menyerahkan semua ke provinsi, sehingga mereka harus meningkatkan,” jelasnya.

  • Cek Kesehatan Gratis Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat

    Cek Kesehatan Gratis Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat

    Bisnis.com, JAKARTA – Hingga pertengahan September 2025, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sudah menjangkau hampir 30 juta orang. CKG merupakan program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun sistem kesehatan yang adil, menyeluruh, dan fokus pada pencegahan.

    “Program Cek Kesehatan Gratis ini sudah menjangkau sebanyak 29,8 juta penerima manfaat,” ujar Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maria Endang Sumiwi, dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (18/9).

    Masyarakat yang sudah mendaftar CKG tercatat sebanyak 32,3 juta orang yang tersebar di 10.226 puskesmas di seluruh Tanah Air. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program CKG pada 10 Februari 2025 sebagai bagian dari strategi nasional membangun sistem kesehatan yang adil. Selain pelaksanaan nyata dari PHTC, program ini juga bagian dari Asta Cita untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sehat, produktif, dan terlindungi sejak dini. Layanan ini diberikan gratis minimal satu kali dalam setahun.

    Tahun ini pemerintah menargetkan 60 juta penerima manfaat dan cakupan penuh secara bertahap untuk seluruh rakyat Indonesia. CKG melibatkan puskesmas, posyandu, sekolah, klinik BPJS, kantor, dan komunitas.

    Endang menjelaskan, dari 29,8 juta masyarakat yang sudah mendapatkan layanan kesehatan gratis, 5,9 juta di antaranya adalah peserta didik yang berasal dari 91.184 sekolah. Mulai dari jenjang SD hingga SMA, termasuk pesantren di 38 provinsi.

    Endang mengatakan, sebaran dari masyarakat peserta cek kesehatan gratis meliputi perempuan dengan total 17.176.524 orang dan laki-laki sebanyak 12.688.214 orang. Peserta terbanyak berasal dari Jawa Tengah, disusul Jawa Timur, dan Jawa Barat.

    “Tentu kita bisa mengerti karena jumlah populasi yang sangat besar di provinsi-provinsi tersebut. Tapi tentu kita juga menginginkan supaya provinsi-provinsi lain segera juga mengejar dengan rate yang sama,” ujarnya.

    Provinsi yang jumlah peserta CKG masih kecil, kata Endang, adalah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. Untuk mengejar target 60 juta penerima manfaat tahun ini, Endang mengatakan pemerintah akan terus mengoptimalkan tren pendaftar dan kehadiran periode 10 Februari hingga 17 September 2025, yakni 603.059 pendaftar dan 491.597 orang setiap hari, baik di puskesmas maupun di sekolah.

    Data penyakit yang terdeteksi

    Terkait hasil pemeriksaan kesehatannya, Endang memaparkan, untuk bayi baru lahir didapati lima masalah kesehatan tertinggi. Meliputi kelainan saluran empedu, berat lahir rendah, penyakit jantung bawaan kritis, hipotiroid kongenital, dan defisiensi enzim G6PD (kelainan yang menyebabkan tubuh kekurangan enzim pelindung sel darah merah).

    Sementara, pada anak balita adalah gigi karies, anemia, stunting, gizi kurang, dan perkembangan tidak normal. Dan untuk hasil pemeriksaan masyarakat dewasa, top lima masalah kesehatan tertinggi adalah kurangnya tingkat aktivitas fisik, karies gigi (gigi berlubang), obesitas sentral, kelebihan berat badan (overweight) & obesitas, serta hipertensi.

    “Jadi pesan kami, pertama tolong CKG ini dimanfaatkan. Sekolah-sekolah juga dikunjungi dan orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk cek kesehatan gratis,” kata Endang. Pesan kedua, Endang meminta masyarakat mengubah gaya hidup dengan lebih banyak berolahraga dan mengurangi makanan minuman manis, asin, dan berlemak.

    “Ketiga, kalau sudah diketahui hasilnya dan harus diobati, obatnya harus diminum untuk mencegah penyakit yang lebih berat,” tutup Endang.

  • Awas! Ringkasan AI Google Jadi Modus Penipuan Baru

    Awas! Ringkasan AI Google Jadi Modus Penipuan Baru

    Jakarta –

    Para scammer punya modus baru untuk menipu dengan memanfaatkan celah di Google. Ringkasan AI Google jadi sasaran mereka untuk memberikan jawaban menipu.

    Ketika kita mencari sesuatu di Google, seringkali muncul Ringkasan AI sebagai jawaban pencarian. Ringkasan AI tujuannya tentu memudahkan pengguna internet, namun sayang ada yang berniat jahat.

    Ringkasan AI bukan berisi informasi valid, namun justru berisi langkah dan panduan yang dirancang oleh jaringan scammer. Misalnya saja Ringkasan AI berisi tutorial yang justru mengarahkan netizen kepada penipu. Tutorial itu seperti memberikan nomor telepon CS palsu atau menggiring memberikan data pribadi. Korban penipuan online pun berjatuhan.

    Pakar keamanan siber Vaksin.com, Alfons Tanujaya mengatakan belakangan ini marak modus penipuan baru memanfaatkan ‘kelemahan’ di fitur pencarian Google. Misalnya, modus CS maskapai palsu, penipu bisa menang di top search Google mengalahkan CS resmi dari pihak maskapai.

    “Kelihatannya penipu memang membaca bahwa keberhasilan social engineering itu ditentukan oleh faktor mendapatkan korban yang tepat di saat yang tepat. Caranya adalah mengeksploitasi Google Search,” kata Alfons kepada detikINET, Kamis (18/9/2025).

    Penipuan senada, kata Alfons juga terjadi pada fitur Ringkasan AI dari Google Search. Ringkasan AI tercemar dengan informasi-informasi palsu yang disebar di internet secara terukur oleh jaringan scammer ini.

    AI akan mengindeks Google Search dan situs-situs seperti Quora dan forum-forum bantuan lalu dijadikan sumber referensi. Kata Alfons, di sinilah jaringan penipu beraksi memberikan info-info sesat di forum-forum tersebut yang akan dimakan oleh AI milik Google.

    Supaya kelihatan natural, kata Alfons, para scammer membuat multiple akun di forum-forum, Quora dan sejenisnya lalu berpura-pura menanyakan nomor kontak. Akun palsu lainnya menjawab dan memberikan nomor kontak palsu.

    “Sehingga kalau ditanyakan ke AI dan mereka mengindeks dari website, hasilnya tetap akan menyesatkan. GIGO, Garbage Input Garbage Output,” jelas Alfons.

    Kelemahan dari Ringkasan AI menurut Alfons adalah, secanggih apapun ia, kalau data training dan data sumbernya sesat, maka AI-nya akan sesat. Search engine yang merujuk ke sumber data yang sesat, maka hasilnya juga sesat.

    “Kalau scammer berhasil mendominasi forum-forum tanya jawab dengan informasi palsu dan membuat itu seolah pertanyaan dan jawaban yang valid, maka Google AI ini dengan bodohnya mempercayai dan meneruskan ke pencari informasi,” tukasnya.

    Lantas, apa yang harus diwaspadai netizen. Alfons pun memberikan sejumlah saran.

    Pertama, harus selalu waspada dan skeptis ketika kita mencari informasi di Google Search terkait hal berikut ini: informasi CS bank, maskapai, BPJS, pajak dan e-commerce, dan sejenisnya. Ingat, hasil Ringkasan AI bisa salah.

    Kedua, pastikan nomor yang Anda temukan di Google Search dan kemudian dihubungi adalah nomor resmi dan bukan fabrikasi.

    Ketiga, ingatlah selalu bahwa hasil search Google dan Ringkasan AI sangat mungkin dan mudah dipalsukan. Jangan pernah percaya tanpa crosscheck.

    “Jangan percaya mentah-mentah pada hasil search ataupun AI,” pungkas Alfons.

    (fay/fyk)