Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Sebanyak 296 Pencari Kerja di Tuban Ikuti Pelatihan di BLK, Disnakerin Ungkap Ada 6 Jenis Pelatihan

    Sebanyak 296 Pencari Kerja di Tuban Ikuti Pelatihan di BLK, Disnakerin Ungkap Ada 6 Jenis Pelatihan

    Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 296 peserta asal Kabupaten Tuban mengikuti program pelatihan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban secara gratis.

    Adapun dalam pembukaan, turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Kadis Nakerin, kepala UPT BLK Tuban, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tuban dengan diberikannya jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta dalam pembukaannya.

    Kadis Nakerin Tuban, Rohman Ubaid mengatakan bahwa pelatihan kerja telah dibuka dan diikuti sebanyak 296 peserta yang sebelumnya telah lolos dalam seleksi.

    “Tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tuban,” ucap Rohman Ubaid. Senin (22/09/2025).

    Pihaknya juga menjelaskan, sebelumnya peserta melakukan pendaftaran dan nantinya diseleksi melalui penggalian potensi peserta, sehingga bisa disesuaikan dengan program pelatihan yang ada dan sesuai kebutuhan.

    “Ada 6 jenis pelatihan, yaitu Las 3G dan Las 6G, Desain Grafis, Listrik Industri Otomatis, Pelatihan K3 Umum dan Garda Pratama,” terang Ubaid sapanya.

    Adapun untuk pelatihan las 3G dengan jumlah 20 peserta dengan lama pelatihan selama 41 hari kedepan. Lalu, untuk Las 6G diikuti 18 peserta dengan lama pelatihan 46 hari. Kemudian, desain grafis 15 peserta dengan lama pelatihan 36 hari. Sedangkan, listrik industri otomatis diikuti 17 orang selama 36 hari, pelatihan K3 umum sebanyak 141 orang selama 14 hari dan garda pratama 80 orang selama 11 hari.

    “Total seluruhnya ada 296 peserta yang terpilih dari seribu peminat, karena terbatasnya kuota, sehingga kami tidak bisa menampung semuanya,” kata Ubaid.

    Ia juga menambahkan, bahwa pemilihan peserta ini memang diprioritaskan kepada keluarga dari desil 1 hingga 5 dengan kuota 60 persen, sisanya desil 6 ke atas dengan sasaran pemuda asal Kabupaten Tuban.

    “Sesuai arahan Bapak Sekda jenis pelatihan ini relevan dengan peluang kerja, misal K3 umum dan garda pratama (satpam) ini bisa mencari kerja di Tuban dan luar Tuban,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Jaksel dorong kolaborasi Koperasi Merah Putih dan antar instansi

    Jaksel dorong kolaborasi Koperasi Merah Putih dan antar instansi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mendorong kolaborasi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dan antarinstansi demi membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

    “Saya berharap dalam kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, memperluas kolaborasi dan memperkokoh peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Jakarta Selatan,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho dalam sosialisasi KKMP di Jakarta Selatan, Senin.

    Ali mengatakan KKMP adalah inovasi dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat di Jakarta Selatan.

    KKMP beranggotakan masyarakat yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi bersama.

    “Koperasi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melalui kolaborasi dengan para mitra strategis baik dari BUMD, BUMN, lembaga keuangan hingga aplikator digital untuk membangun koperasi bersama,” ucapnya.

    Sementara, Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Selatan, Parulian Tampubolon, menyampaikan, dalam kegiatan ini hadir 65 KKMP di Jakarta Selatan.

    Ia menerangkan, dari 65 KKMP, yang sudah memiliki gerai koperasi dan sudah berjalan sebanyak 10 KKMP. Sementara yang belum memiliki gerai koperasi ada 36 KKMP dan sisanya sudah ada gerai tetapi belum ada usahanya karena masalah modal usaha.

    “Kami mengajak untuk para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dikarenakan pada hari ini banyak sekali para pembuat program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) yang telah meluangkan waktu untuk membantu para peserta yang mengalami kesulitan baik dari segi pendanaan ataupun dari segi strategi,” ucap Parulian.

    Dalam kegiatan ini turut hadir CSR dari Bank Mandiri, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kecamatan Kebayoran Baru, PT Pertamina, PT Toco Ramai Digital dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lima calon Ketua LPS jalani “fit and proper test” malam ini

    Lima calon Ketua LPS jalani “fit and proper test” malam ini

    semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah

    Jakarta (ANTARA) – Lima calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (22/9) mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono saat ditemui di Kantor LPS Jakarta, Senin, berharap hadirnya kepemimpinan baru dapat terus menjaga kinerja LPS ke depan.

    “Tentu saja harapannya penggantian pimpinan, transisi ini berjalan bagus, smooth. Intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah,” ujar Didik.

    Kelima nama calon anggota DK yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan, di antaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, serta Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

    Dalam kesempatan ini, Didik mengingatkan bahwa Ketua LPS terbaru perlu mempersiapkan layanan Penjaminan Polis Asuransi yang ada di LPS untuk tahun 2028.

    “Jadi, persiapannya segera dilaksanakan, sehingga nanti pada saatnya siap untuk melaksanakan penjaminan polis asuransi,” ujar Didik.

    Sebelumnya, mantan Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa telah ditunjuk menjadi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan posisi Ketua DK LPS sementara waktu diisi oleh Didik Madiyono sebagai Pelaksana tugas (Plt).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya dukung Anggito jadi Ketua LPS, belum siapkan pengganti

    Menkeu Purbaya dukung Anggito jadi Ketua LPS, belum siapkan pengganti

    Dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu. Jadi, soal ada penggantinya, sementara belum

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk menduduki posisi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Saat dikonfirmasi di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin, Purbaya menanggapi rumor terkait masuknya nama Anggito dalam bursa calon Ketua LPS.

    “Ya udah, (Anggito) pindah ke sana jadi Ketua LPS,” kata Purbaya.

    Terkait potensi kosongnya bangku Wakil Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas penerimaan negara, Purbaya mengaku belum menyiapkan sosok pengganti.

    “Dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu. Jadi, soal ada penggantinya, sementara belum,” tambahnya.

    Meski begitu, Purbaya menyampaikan bahwa dia mendukung peluang Anggito beralih ke jabatan yang pernah ia emban dulu. “(Dukung Anggito jadi Ketua LPS?) Dukung,” ujar Purbaya.

    Sebagai informasi, lima calon anggota Dewan Komisioner Lembaga (DK) Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (22/9) mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Adapun, kelima nama yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan, diantaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, dan Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

    Sebelumnya, mantan Ketua DK LPS telah ditunjuk menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan posisi Ketua DK LPS sementara waktu diisi oleh Didik Madiyono sebagai Pelaksana tugas (Plt).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Fahmi Bo Artis 90an yang Hidupnya Kini Memprihatinkan, Berjuang Melawan Penyakit!

    Profil Fahmi Bo Artis 90an yang Hidupnya Kini Memprihatinkan, Berjuang Melawan Penyakit!

    GELORA.CO  – Sosok artis Fahmi Bo tengah disorot publik usai kabar kesehatannya yang terus menurun viral di media sosial. Fahmi Bo kini hidupnya sangat memprihatinkan.

    Kabar terkini Fahmi Bo dibagikan oleh rekan sesama artis, Aji Yusman. Dalam unggahan Instagram Aji menunjukkan video kondisi terkini Fahmi Bo yang hanya bisa terbaring di kasurnya.

    Pakaian yang dikenakan sangat lusuh, pun wajahnya. Dia kini berjuang untuk sembuh dari komplikasi penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Tragis, dalam proses pemulihan ini Fahmi hanya seorang diri.

    Kondisi terkini Fahmi Bo yang semakin memprihatinkan. (Foto: Instagram)

    Kondisi terkini Fahmi Bo yang semakin memprihatinkan. (Foto: Instagram)

    Ya, Fahmi dikabarkan hanya tinggal sendiri di sebuah kos di Jakarta. Tidak ada keluarga yang menemaninya melewati masa-masa susah ini. Bantuan datang dari warga sekitar maupun sahabat artis.

    Terlepas dari kondisinya sekarang yang begitu memprihatinkan, sosok Fahmi amat terkenal di era 90an. Memerankan Gusur di Lupus, banyak orang mengenal Fahmi sebagai karakter yang jenaka dan menghibur.

    Berikut ini informasi lengkap tentang profil Fahmi Bo, mulai dari awal karier hingga kondisi terkini yang memprihatinkan, mengacu pada berbagai sumber, dikutip Senin (22/9/2025).

    Profil Fahmi Bo

    Fahmi Bo adalah arti kelahiran 28 Januari 29173 yang terkenal di era 90an. Perannya sebagai Gusur dalam sinetron legendaris Lupus di era 1990-an membawanya ke puncak kesuksesan dunia hiburan Tanah Air.

    Di awal karier yaitu tahun 1991, Fahmi Bo bermain peran di serial televisi Opera Tiga Jaman. Ia kemudian tampil di film Si Rawing II (Pilih Tanding), sebelum benar-benar melejit lewat sinetron Lupus. Perannya sebagai Gusur sukses melekat di ingatan penonton dan menjadi salah satu karakter ikonik pada masanya.

    Selain Lupus, Fahmi Bo juga membintangi sejumlah sinetron populer lain seperti Istana Impian (1996), Tersayang (1999), Kiamat Sudah Dekat (2005–2007), hingga Tukang Ojek Pengkolan (TOP). Sayangnya, karakter yang ia mainkan di TOP diceritakan meninggal, sehingga perannya di sinetron tersebut berhenti.

    Fahmi Bo Sempat Jadi Sopir hingga Tukang Pecel Lele 

    Seiring berkurangnya tawaran akting, Fahmi Bo tidak malu mencoba berbagai pekerjaan lain. Ia pernah bekerja sebagai sopir untuk komedian Azis Gagap, menjadi tukang parkir, hingga membantu teman berjualan pecel lele dan bebek goreng. Bahkan, ia sempat merilis single lagu sebagai upaya bertahan di dunia seni.

    Cobaan hidup Fahmi Bo tak berhenti sampai di situ. Dia diuji dengan penyakit. Pada 2018, ia mengalami stroke yang memengaruhi mobilitasnya. Kondisi ini diperparah dengan komplikasi diabetes dan asam urat yang membuat tubuhnya semakin lemah.

    Pada Agustus 2025, Fahmi Bo sempat dirawat di rumah sakit dan didiagnosis mengalami serangan jantung. Kini, kondisinya makin memprihatinkan. Tubuhnya tampak kurus, sulit berjalan, dan kerap bergantung pada bantuan teman serta komunitas.

    Situasi keuangan juga ikut memperberat keadaan, termasuk adanya tunggakan BPJS yang sempat diberitakan.

    Itu dia penjelasan mengenai sosok Fahmi Bo, artis 90an yang hidupnya kini memprihatinkan. Banyak dukungan diberikan untuk sang artis, pun doa dari netizen supaya Fahmi Bo sembuh dari segala penyakitnya

  • Ada Wamenkeu Anggito, Ini 5 Nama Calon Ketua LPS yang Diputuskan Besok

    Ada Wamenkeu Anggito, Ini 5 Nama Calon Ketua LPS yang Diputuskan Besok

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sudah menyerahkan surat ke DPR RI terkait daftar nama calon Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Ada lima nama yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR RI malam ini.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal mengatakan hasil dari fit and proper test malam ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang rencananya akan berlangsung pada Selasa (23/9).

    “Insya Allah (hasil fit and proper test dibawa ke paripurna besok),” kata Hekal kepada detikcom, Senin (22/9/2025).

    Tercatat ada lima nama yang masuk sebagai calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Di antaranya adalah Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

    Kedua, Ferdinan Dwikoraja Purba. Namanya tercatat sebagai Komisaris Independen di PT Asuransi Jasa Tania Tbk.

    Nama ketiga sebagai calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 adalah Agresius R Kardiman, yang tercatat sebagai Direktur Kepatuhan di Bank CCB Indonesia. Keempat, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji yang merupakan salah satu anggota dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

    Nama kelima adalah Dwityapoetra Soeyasa Besar, yang merupakan Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia (BI).

    (kil/kil)

  • Pemkab Lumajang Kucurkan Rp1,9 Miliar untuk Pelatihan dan Jaminan Sosial Buruh Tembakau

    Pemkab Lumajang Kucurkan Rp1,9 Miliar untuk Pelatihan dan Jaminan Sosial Buruh Tembakau

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar untuk mendukung pelatihan keterampilan kerja serta jaminan sosial bagi buruh tembakau. Dana tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Dari total anggaran, sekitar Rp1,2 miliar diprioritaskan untuk pelatihan keterampilan kerja, sedangkan sisanya sekitar Rp700 juta digunakan untuk membayar iuran kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi ribuan buruh tembakau.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, Subechan, menjelaskan bahwa pelatihan mencakup empat bidang, yaitu otomotif, pengelasan, kelistrikan, dan desain. Beberapa program sudah mulai berjalan di sejumlah lokasi.

    “Untuk pelatihan beberapa sudah mulai berjalan. Seperti pelatihan otomotif di Kecamatan Kunir, pelatihan las di Desa Denok. Kalau pelatihan listrik nanti dilangsungkan di Ponpes Almaliki, sedangkan pelatihan desain jadwalnya menyusul,” terang Subechan, Senin (22/9/2025).

    Selain pelatihan, Pemkab Lumajang juga memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh tembakau di beberapa kecamatan penghasil tembakau, seperti Tempeh, Pasirian, dan wilayah lainnya.

    “Ini yang kami kaver adalah para buruh tani tembakau, bukan petaninya. Jumlahnya ada 5.606 buruh tembakau yang dilindungi BPJS,” tambah Subechan.

    Menurutnya, program tersebut sesuai dengan tujuan DBHCHT yang diarahkan untuk pekerja sektor tembakau yang tergolong rentan dan belum memiliki jaminan sosial. Selain perlindungan, pengembangan keterampilan juga dinilai penting agar buruh memiliki peluang ekonomi baru di luar pekerjaan utama.

    “Jadi, tujuan utama pelatihan dan jaminan sosial ini agar buruh tembakau mendapatkan hak perlindungan ketenagakerjaan, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi melalui pelatihan kerja,” ungkap Subechan. [has/beq]

  • Prabowo Kasih Diskon JKK-JKM 50% Buat Ojol, Gojek Buka Suara

    Prabowo Kasih Diskon JKK-JKM 50% Buat Ojol, Gojek Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gojek buka suara soal paket stimulus ekonomi jaminan sosial untuk pengemudi ojek onlin (ojol). Perusahaan menyambut baik soal inisiatif tersebut dan menantikan arahan selanjutan untuk implementasi aturan tersebut.

    “Kami menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam paket stimulus ekonomi 8+4 yang mencakup rencana pemberian jaminan sosial bagi pekerja di sektor gig, termasuk pengemudi ojek online,” kata Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Ade Mulya dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

    “Serta menantikan arahan selanjutnya dari Pemerintah terkait implementasi kebijakan ini agar dapat bersama-sama memastikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi mitra driver,” dia menambahkan.

    Dia mengatakan kebijakan itu jadi langkah penting memperluas perlindungan sosial untuk pekerja informal. Begitu juga sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menyejahterakan, melindungi dan mendengarkan mitra ojol.

    Pihak Gojek juga memiliki sejumlah program untuk melindungi driver. Salah satunya memfasilitasi pendaftaran mitra ojol dalam BPJS Ketenagakerjaan, yang kini sudah ada lebih dari 200 ribu mitra driver yang terdaftar.

    “Kami percaya bahwa dukungan sosial seperti ini sangat penting untuk meringankan beban biaya mitra, baik dimasa menantang seperti saat ini, maupun untuk perlindungan mitra jangka panjang. Karena itu, Gojek siap terus bekerja sama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap langkah perlindungan ini berjalan optimal,” ujar Ade.

    Pemerintah telah mengumumkan program insentif 8+4, yang salah satunya menyasar gig workers termasuk driver ojol. Bantuan tersebut berupa iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah.

    Anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 36 miliar ditanggung pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan total 731.361 orang. Stimulus berupa jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan dan jaminan kematian.

    Program bantuan iuran JKK dan JKM bukan penerima upah (BPU) akan dilanjutkan 2026. Ini akan dilakukan bersama dengan 4 program lain pada 8+4.

    Tanggapan Grab Indonesia dan inDrive

    Pihak Grab Indonesia juga telah buka suara terkait hal tersebut. Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut.

    Tirza juga menjelaskan Grab memiliki sejumlah program mendukung mitra ojol. Termasuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan program sosialisasi berkala terkait kepesertaan kepada pengemudi.

    Ada juga memberi kemudahan pendaftaran dan pembayaran perlindungan tambanan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pengemudi. Selain itu terdapat asuransi kecelakaan bagi pengemudi yang menjalankan pesanan, termasuk biaya perawatan medis untuk kecelakaan kerja dan santunan jika cacat atau meninggal dunia.

    Terdapat kanal darurat tambahan Grab Respon Cepat atau GERCEP, serta peringatan lokasi rawan dalam aplikasi misalnya titik aksi penyampaian pendapat.

    “Ke depannya Grab akan terus menghadirkan program-program strategis untuk kesejahteraan Mitra, termasuk program pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para Mitra Pengemudi,” ujarnya.

    Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan pihak perusahaan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan. Termasuk melalui jaminan sosial bagi para driver ojol dan menjadi prioritas inDrive Indoensia.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami masih terus melakukan audiensi dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait atau stakeholders, termasuk pemerintah dan perwakilan komunitas pengemudi,” jelasnya dalam keterangan yang diterima Jumat (12/9/2025).

    “Kami percaya, solusi terbaik haruslah dirumuskan secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak agar dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh pengemudi,” dia menambahkan.

    Perumusan skema jaminan sosial juga masih dalam tahap pembahasan. Penerapannya akan dipastikan memberikan manfaat dan tepat sasaran.

    “Adapun mengenai perumusan skema jaminan sosial yang akan diberikan, saat ini masih dalam tahap pembahasan dan kajian mendalam. Kami akan memastikan skema yang nantinya diterapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dan tepat sasaran, serta mendukung keberlangsungan ekosistem industri ini,” kata Rio.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dukung Iklim Investasi, Kemnaker Terus Tingkatkan Layanan Perizinan TKA – Page 3

    Dukung Iklim Investasi, Kemnaker Terus Tingkatkan Layanan Perizinan TKA – Page 3

    Adapun pembenahan lain dalam layanan meliputi integrasi dan pengawasan. Kemnaker juga memperkuat pengendalian penggunaan TKA melalui integrasi sistem TKA Online dengan berbagai Kementerian/Lembaga. Termasuk Ditjen Imigrasi, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga mendapat perhatian khusus dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    “Selanjutnya ke depan dengan Kementerian PUPR untuk penyetaraan kompetensi TKA di bidang konstruksi, ” ujar Sunardi.

    Dengan langkah-langkah ini, Kemnaker berharap dapat meningkatkan kepercayaan investor serta memastikan setiap investasi tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberi manfaat bagi peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia.

    “Kemnaker akan terus berkomitmen menjaga transparansi, kepastian hukum, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Transformasi layanan perizinan TKA diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, ” tutup Sunardi.

  • Jadwal Cair, Cara Daftar, Syarat, dan Link Cek Penerima

    Jadwal Cair, Cara Daftar, Syarat, dan Link Cek Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak berbagai informasi tentang BSU Rp600.000 bulan September 2025 di bawah ini terkait cara daftar, syarat, dan cek status.

    Kabar baik buat Anda sebab pemerintah akan kembali menyalurkan BSU Rp600.000 yang akan cair bulan ini.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga pertengahan September ini, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Jika berkaca pada skema BSU sebelumnya, Anda bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU Rp600.000.

    Sebab salah satu syarat utama mendapatkan BSU Rp600.000 adalah sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Umum Penerima BSU:

    Dikutip dari laman resmi kemnaker.go.id dan bpjsketenagakerjaan.go.id, syarat umum penerima BSU antara lain:

    – Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.

    – Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    – Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah.

    – Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

    Cara Daftar BSU Rp600.000 September 2025 ada di halaman selanjutnya…