Kementrian Lembaga: BPJS

  • Cara Cek Online Penerima Bantuan PIP, PKH, dan KIS Aktif Atau Tidak

    Cara Cek Online Penerima Bantuan PIP, PKH, dan KIS Aktif Atau Tidak

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memiliki beragam bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Bantuan ini beragam dan berasal dari berbagai bidang.

    Misalnya Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

    Semua bantuan tersebut memiliki ketentuan. Ada yang diberikan empat kali atau dalam periode tertentu.

    Masyarakat juga bisa mengecek sendiri penerima bantuan masih aktif atau tidak. Pengecekan dilakukan secara online pada masing-masing website yang sudah disediakan.

    Untuk mengecek keaktifan bantuan, masyarakat perlu menyiapkan informasi detil seperti Nomor Induk Kependudukan dan data terkaitnya.

    Berikut cara mengecek apakah bantuan pemerintah masih aktif atau tidak:

    Cara cek status Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP merupakan bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Besaran bantuan berbeda bergantung dari tingkatan pendidikan penerima.

    Mulai dari Rp 225 ribu hingga Rp 450 ribu untuk SD/SDLB/Program Paket A, Rp 375 ribu hingga Rp 750 ribu untuk siswa SMP/SMPLB/Program Paket B, serta Rp 1,8 juta per tahun untuk SMA, SMALB/Program Paket C.

    Khusus untuk kelas 10 semester 1 dan kelas 12 Semester 2 tidak mendapatkan nominal yang sama dan akan mendapatkan sebesar Rp 900 ribu.

    Pembagian PIP dilakukan dalam tiga periode, Februari-April, Mei-September, dan Oktober-Desember. Sementara untuk mengecek apakah sebagai penerima bantuan, berikut caranya:

    Masuk laman pip.kemendikdasmen.go.id atau klik link berikut
    Masukkan data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    Masukkan angka hasil penjumlahan
    Tekan opsi Cek Penerima PIP
    Jika siswa sebagai penerima PIP, maka akan ada informasi dan status dana bantuan

    Cara cek status Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH merupakan bantuan tunai untuk keluarga kurang mampu yang diberikan sebanyak empat kali. Besarannya juga berbeda, misalnya ibu hamil Rp 3 juta/tahun, anak usia dini Rp 3 juta per tahun, siswa SD Rp 900 ribu/tahun, siswa SMP Rp 1,5 juta/tahun, siswa SMA Rp 2 juta/tahun, disabilitas berat Rp 2,4 juta/tahun, lanjut usia di atas 60 tahun Rp 2,4 juta/tahun dan korban pelanggaran HAM berat Rp 10,8 juta per tahun.

    Berikut cara mengecek status keaktifan penerima bantuan PKH:

    Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id atau langsung klik link ini
    Isi informasi domisili provinsi, kabupaten-kota, kecamatan, dan desa
    Tuliskan kode yang tersedia di layar
    Klik Cek Data

    Cara cek online Kartu Indonesia Sehat (KIS)

    KIS adalah program dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakat kurang mampu yang masuk dalam kriteria Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Ada berbagai layanan yang bisa diakses penerima bantuan, dari pembebasan iuran kelas 3 BPJS Kesehatan, mendapatkan layanan kesehatan umum dan khusus seperti perawatan gigi, jiwa, dan kesehatan reproduksi.

    Untuk mengecek status penerima, simak caranya berikut ini:

    Buka laman bpjs-kesehatan.go.id atau klik link ini
    Klik menu Layanan BPJS atau Pelayanan Online
    Masukkan data tempat tinggal
    Isi informasi diri seperti NIK dan nomor KIS

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Program Etam Sejahtera: Cukup dengan KTP, Warga Kukar Kini Bisa Berobat Gratis

    Program Etam Sejahtera: Cukup dengan KTP, Warga Kukar Kini Bisa Berobat Gratis

    Liputan6.com, Tenggarong Di tengah ruang tunggu puskesmas yang ramai, seorang ibu berusaha menenangkan anaknya yang demam. Ia tak membawa membawa banyak dokumen, hanya mengulurkan KTP Kutai Kartanegara saat petugas memanggil namanya. Meski sederhana, kartu itu membawa ketenangan: cukup untuk memastikan anaknya mendapat perawatan tanpa harus memikirkan biaya.

    “Cukup membawa KTP ke fasilitas kesehatan dan insyaallah akan dilayani sebagaimana mestinya,” ujar Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri.

    Kemudahan itu hadir lewat Program Etam Sejahtera, layanan berobat gratis yang memastikan seluruh warga Kutai Kartanegara (Kukar) terlindungi jaminan kesehatan. Program ini menjadi bagian dari Misi 1 RPJMD Kukar 2025–2029, yakni pemerataan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.

    Aulia menegaskan bahwa Etam Sejahtera berjalan melalui kerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah kabupaten menanggung penuh iuran BPJS bagi warga Kukar yang terdaftar sebagai peserta aktif.

    “Program ini kami kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini tingkat keanggotaan BPJS Kesehatan di Kukar sudah di angka 103 persen, dengan total pembiayaan yang didanai oleh pemda untuk warga Kukar,” tegasnya.

    Kerja sama tersebut telah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU). Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp 103 miliar untuk menjamin pelayanan kesehatan seluruh warga.

    Plt Kepala Dinas Kesehatan Kukar Kusnandar menjelaskan, konsep berobat cukup dengan KTP tidak serta-merta bebas prosedur. Warga tetap harus terdaftar aktif dalam sistem BPJS Kesehatan.

    “Pastikan masyarakat punya NIK Kukar. Kalau sudah aktif BPJS-nya, langsung bisa dilayani. Kalau belum, segera lapor agar diaktifkan,” kata Kusnandar.

    Di fasilitas kesehatan, petugas akan melakukan cek kepesertaan JKN/BPJS. Jika belum aktif, data dimasukkan ke sistem khusus dan pengaktifan dilakukan oleh petugas di kabupaten atau provinsi.

    Program ini melibatkan instansi lain. Dinas Sosial memverifikasi warga prasejahtera, Disdukcapil melakukan validasi data kependudukan, sementara Dinas Kesehatan mengoordinasikan pelaksanaan bersama BPJS Kesehatan.

    “Dulu banyak warga belum terdaftar karena bukan pekerja formal. Sekarang, semua bisa dijamin, asalkan punya KTP Kukar,” ujar Kusnandar.

    Berdasarkan data Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik 2025–2029, jumlah penerima manfaat Etam Sejahtera diproyeksikan meningkat dari 250 ribu jiwa pada 2025 menjadi 310 ribu jiwa pada 2030. Anggaran juga tumbuh dari Rp 114,46 miliar pada 2025 menjadi Rp 144,87 miliar pada 2030.

    Total pembiayaan selama enam tahun ke depan mencapai lebih dari Rp 730 miliar, dialokasikan melalui kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kukar. Kusnandar mengingatkan, masyarakat perlu memastikan status kepesertaan tetap aktif.

    “Kalau belum aktif, jangan tunggu sakit baru urus. Segera cek ke puskesmas atau lapor ke petugas agar diaktifkan,” pesannya.

    Dengan Etam Sejahtera, pemerintah daerah menegaskan komitmen bahwa jaminan kesehatan adalah hak seluruh warga Kukar. Dan bagi banyak keluarga, sebuah KTP kini berarti lebih dari sekadar identitas, ia menjadi akses menuju layanan kesehatan yang layak.

     

    (*)

  • Catat! Menaker Tegaskan Tak Ada BSU Tahap Kedua di Tahun Ini

    Catat! Menaker Tegaskan Tak Ada BSU Tahap Kedua di Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Hal ini disebut Yassierli sebagai bagian dari pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan buruh pada tahun pertama pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Selain itu, terdapat pula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%, pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, hingga diskon 50% jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan JKM (jaminan kematian).

    “Ada BSU yang ini penugasannya juga kepada kami, disalurkan kepada 15,2 juta orang. Alhamdulillah selsai pada bulan Juni dan Juli,” tuturnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    BSU senilai Rp600.000 untuk dua bulan diberikan kepada pekerja dengan beberapa syarat, yang pertama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

    Selain itu, calon penerima juga harus merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

    Pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian (Polri).

  • Menaker Ungkap Capaian 1 Tahun Prabowo: BSU, UMP Naik, dan Diskon BPJS

    Menaker Ungkap Capaian 1 Tahun Prabowo: BSU, UMP Naik, dan Diskon BPJS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memaparkan sejumlah capaian selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai kebijakan dan program pro pekerja berhasil dijalankan, termasuk lanjutan program positif dari pemerintahan sebelumnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui, sektor ketenagakerjaan Indonesia menghadapi tantangan besar, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 146 juta orang. Dari total tersebut, 40% merupakan pekerja formal, sedangkan 60% lainnya bekerja pada sektor informal.

    “Terkait peningkatan kesejahteraan buruh, tantangannya memang tidak mudah,” ujarnya di kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Menurut Yassierli, pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

    Inovasi lain adalah penerapan bonus hari raya (BHR) bagi pekerja mitra, seperti driver ojek online dan kurir marketplace. BHR ini diberikan pada momen Idulfitri sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam perekonomian digital.

    Yassierli menjelaskan, program BSU juga kembali dijalankan tahun ini. Pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, dibayarkan sekaligus sebesar Rp 600.000.

    Bantuan ini diprioritaskan bagi 15,2 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan dan belum menerima program keluarga harapan (PKH). “Alhamdulillah, BSU sudah disalurkan pada Juni dan Juli,” ungkap Yassierli.

    Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah memberikan diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi sektor padat karya. Kebijakan ini berlaku sejak 13 Oktober 2024 hingga Desember 2025, sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2024, guna membantu perusahaan yang terdampak tekanan ekonomi tanpa mengurangi perlindungan pekerja.

    Selain itu, Kemenaker bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Subsidi rumah ini adalah contoh nyata pendekatan kesejahteraan yang kami dorong,” tutup Yassierli.

  • Purbaya: Tak ada kenaikan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh 6 persen

    Purbaya: Tak ada kenaikan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh 6 persen

    Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif pajak sebelum perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6 persen.

    “Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

    Pernyataannya itu merespons pandangan bahwa kenaikan tarif pajak berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi atau disposable income.

    Purbaya mengatakan sejauh ini dia telah mengambil langkah memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kebijakan itu, kata dia, bakal memberikan dorongan pembangunan dari sisi fiskal serta membuat perputaran uang di sektor swasta terus bergerak.

    “Saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi, Anda nggak usah takut. Kalau saya menaikkan pajak, Anda akan susah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Purbaya juga menunda penunjukan niaga elektronik (e-commerce) memungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari pedagang hingga pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen untuk memastikan perekonomian masyarakat sudah pulih.

    Pertimbangan serupa juga berlaku untuk wacana kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Untuk mengakselerasi penerimaan pajak, Purbaya memilih pendekatan dorongan perputaran ekonomi alih-alih menaikkan besaran tarif.

    Pemindahan dana pemerintah ke Himbara menjadi salah satu strategi yang dia ambil dengan tujuan menggerakkan sektor riil melalui kredit perbankan.

    Ketika pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat, menurut Purbaya, serapan penerimaan negara juga bakal bergerak lebih cepat.

    Di sisi lain, dia akan memperketat pengawasan di bidang perpajakan, baik pada sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai. Menkeu mengaku akan memantau potensi praktik penyelewengan di dua sektor tersebut, termasuk underinvoicing.

    Untuk pajak, Purbaya menaruh kepercayaan pada sistem teknologi informasi (IT) yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, termasuk Coretax, untuk menekan pelanggaran pajak.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun

    Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun

    Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berharap, anggaran pemerintah pada sektor pemberdayaan masyarkat dapat naik mencapai Rp 1.000 triliun pada tahun 2026.
    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa anggaran sebesar itu bisa diperoleh dengan efisiensi program-program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
    “Dengan keterbatasan anggaran, kita terus memutus mata rantai kemiskinan yang ada. Hari ini Rp 508 triliun (untuk perlindungan sosial),” kata Cak Imin di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
    “Idealnya dengan efisiensi dan dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, kita bisa yakin tahun kedua ini Rp 1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat,” ujar dia.
    Cak Imin menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya negara secara maksimal bagi rakyat miskin.
    Menurut dia, langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi, di mana kekuasaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
    Cak Imin juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar anggaran yang ada benar-benar efektif dalam mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.
    “Setahun ini hambatan-hambatan bisa kita urai dan paradigma pemberdayaan telah menjadi cara kerja baru,” ujar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.
    Cak Imin menyebutkan, selama satu tahun terakhir.pemerintah telah memberikan perlindungan sosial langsung kepada 8,4 juta keluarga miskin dan rentan miskin.
    Pemerintah juga menyalurkan BLT Dana Desa kepada 1,3 juta keluarga, serta menjamin 96 juta masyarakat mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis.
    “Bahkan sudah tidak ada lagi alasan orang miskin tidak boleh berobat. Orang miskin tidak boleh sakit. Hari ini semua boleh berobat dan boleh sehat, karena 96 juta sudah ditanggung oleh negara. Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti) sudah dapat tambahan Rp 20 triliun untuk itu,” kata dia .
    Selain itu, sebanyak 3,7 juta pedagang kecil dan pelaku usaha rintisan telah mendapatkan pembiayaan dan pembinaan.
    Sementara, 15.000 anak putus sekolah kini kembali memperoleh kesempatan belajar melalui Sekolah Rakyat.
    Cak Imin juga mengeklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka 625.000 lapangan kerja baru, sekaligus menciptakan peluang usaha bagi masyarakat.
    “Kita ingin ekosistem menjadi bagian utama dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan saja menyerap tenaga kerja, tetapi juga melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang tangguh,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layanan Jantung Terintegrasi dan Berkualitas di BraveHeart Brawijaya Saharjo

    Layanan Jantung Terintegrasi dan Berkualitas di BraveHeart Brawijaya Saharjo

    Jakarta

    Penyakit jantung masih menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia. Bahkan, hingga saat ini penyakit jantung masih menjadi penyakit dengan beban pembiayaan tertinggi di Indonesia.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan ada sekitar 200 ribu orang yang meninggal tiap tahun akibat penyakit jantung. Sebagian besar atau hampir 50 persen kasus masalah kesehatan jantung adalah penyakit jantung koroner.

    Tingginya kasus penyakit jantung di Indonesia berkaitan dengan masih tinggi juga angka faktor risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi, penyakit diabetes (kadar gula darah tinggi), dan kadar kolesterol tinggi.

    Hal tersebut rupanya dibenarkan oleh spesialis jantung dan pembuluh darah dari BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo, Dr dr M Yamin, SpJP (K), SpPD, FACC, FSCAI, FAPHRS, FHRS. dr Yamin menuturkan berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, penyakit jantung koroner masih memiliki beban pembiayaan tertinggi.

    Selanjutnya, baru diikuti kondisi kelainan-kelainan pada jantung, misalnya seperti kelainan katup jantung dan kelainan irama.

    “Kelainan irama itu juga ada yang harus dengan minum obat, tapi ada juga harus tindakan intervensi. Intervensi untuk menertibkan irama ini namanya ablasi kateter. Salah satu contoh adalah atrial fibrilasi yang bisa berisiko untuk stroke dan gagal jantung. Bila gagal dengan obat, maka bisa dinormalkan dengan ablasi kateter,” kata dr Yamin yang juga chairman layanan kardiovaskular BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo.

    dr Yamin mengungkapkan ada berbagai prosedur yang dapat diberikan pada pasien dengan masalah jantung, salah satunya percutaneous coronary intervention (PCI). Prosedur intervensi ini dilakukan untuk pemasangan ring jantung atau balon bersalut obat (drug-coated balloon).

    Menurut dr Yamin, prosedur PCI saat ini jauh lebih maju dan canggih dari teknologi yang digunakan.

    “Jadi memang PCI ini sekarang menjadi lebih maju karena teknologinya. Misalnya desain dan bahan stent saat ini sudah jauh lebih baik. Teknologi obat yang ‘ditempelkan’ (coated) sudah lebih maju, dan alat-alat yang dipakai menembus sumbatan itu,” sambungnya.

    Ia mencontohkan dalam beberapa kasus, pasien jantung memiliki plak yang sangat terasa sangat keras (calcified plaque), sehingga sulit untuk ditembus dengan cara biasa. Namun, dengan teknologi PCI terkini, problem seperti ini bisa diselesaikan dengan lebih mudah.

    “Kalau dulu, kalau sumbatan itu keras kayak batu karang kita sudah menyerah. Nggak bisa di pecah. Sekarang kita bisa pakai alat pemecah plak dengan ‘mata bor’ (rotational atherectomy), gelombang ultrasound (orbital atherectomy system), dan intravascular lithotripsy balloon (IVL),” ujar dr Yamin.

    “Ukuran bor terbuat dari mata intan yang ukurannya cuma 1,25 mm. Atau ada balon, balonnya itu bisa menghasilkan ultrasound sehingga plak yang keras bisa dipecah. Karena kalau plak ini bisa kita pecahkan dengan baik, maka ring, balon itu bisa mengembang dengan baik dan menempel dengan optimal,” sambungnya.

    dr Yamin mengungkapkan semua layanan tersebut bisa didapatkan di BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo.

    dr Yamin merupakan dokter spesialis jantung dengan keahlian intervensi dan aritmia di BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo. Ia sudah memiliki pengalaman dalam penanganan pasien dengan berbagai ragam kompleksitasnya.

    Ia mengambil pendidikan kedokteran umum di Universitas Syiah Kuala Aceh pada tahun 1989, pendidikan spesialis jantung di Universitas Indonesia pada tahun 1998, konsultan elektrofisiologi dan pacu jantung pada tahun 2002, dan konsultan kardiologi intervensi pada tahun 2004.

    Tak sampai situ, ia juga mengambil gelar doktornya di Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2012, serta mengambil pendidikan spesialis penyakit dalam pada tahun 2021.

    Untuk pelayanan jantung yang lebih baik, BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo juga menghadirkan dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Dokter dengan spesialisasi ini masih sangat sedikit di Indonesia.

    Salah satu spesialis bedah toraks dan kardiovaskular dari BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo dr Sugisman, SpBTKV(K) mengungkapkan hingga saat ini baru ada sekitar 250-an dokter spesialis serupa untuk seluruh masyarakat di Indonesia. dr Sugisman bahkan memiliki sub-spesialisasi pada bedah jantung khusus pasien dewasa.

    “Jadi Anda bisa hitung tuh perbandingannya antara satu dokter bedah toraks kardiovaskular dengan jumlah penduduk. Nah, dari 250 dokter bedah toraks kardiovaskular itu mungkin tidak lebih dari 50 orang yang punya spesifikasi melakukan operasi bedah jantung. Jadi lebih sedikit lagi,” ujar dr Sugisman pada detikcom.

    dr Sugisman menuturkan pada saat ini Kemenkes tengah berusaha untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Harapannya, prosedur pembedahan jantung nanti bisa dilakukan setidaknya di setiap ibukota provinsi.

    Proses pelayanan pembedahan jantung biasanya diawali dengan pemeriksaan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Setelah diagnosis ditegakkan, pasien berkonsultasi dengan spesialis bedah toraks dan kardiovaskular untuk menentukan prosedur apa yang dibutuhkan.

    dr Sugisman menjelaskan layanan di BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo dipersonalisasikan dengan kebutuhan pasien. Menurutnya, meski pasien memiliki masalah kesehatan jantung yang sama, penanganannya belum tentu serupa. Dengan begini, pelayanan yang diberikan akan lebih efektif.

    “Penyakit jantung koroner misalnya. Untuk si A mungkin anatominya lebih simpel. Si B mungkin anatominya lebih kompleks. Tentu saja pendekatan operasinya akan berbeda. Pendekatan penanganannya akan berbeda,” jelas dr Sugisman.

    “Walaupun mungkin penyakitnya sama, tetapi anatomi pembuluh darah, bentuknya, tentu saja pasti berbeda. Karena kita kan diciptakan Tuhan nggak sama, pasti berbeda-beda,” sambungnya.

    dr Sugisman adalah dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular layanan BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo yang membantu prosedur bedah dada dan jantung. Beberapa keahlian yang dimiliki dr Sugisman antara lain intervensi perifer dan vaskular, CABG (Mini-CABG, CABG Tanpa Pompa), pembedahan katup jantung, pembedahan jantung bawaan pada orang dewasa, EVAR/TEVAR Hibrida, pembedahan aorta, pembedahan jantung minim sayatan, dan lain-lain.

    dr Sugisman mengambil pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia pada tahun 1998, pendidikan dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular pada tahun 2008 di perguruan tinggi yang sama.

    Apa Itu Layanan BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo?

    BraveHeart merupakan bentuk komitmen Brawijaya Hospital Saharjo untuk menyediakan perawatan jantung dan pembuluh darah yang berkualitas. Layanan ini menghadirkan perawatan yang didukung teknologi canggih dan fasilitas kesehatan terkini.

    Salah satu yang menjadi andalan adalah layanan High Quality Percutaneous Coronary Intervention (PCI) yaitu prosedur pemasangan ring jantung yang menggunakan teknologi Intravascular Ultrasound (IVUS) dan Optical Coherence Tomography (OCT) agar anatomi dan karakteristik plak pembuluh darah dapat dinilai secara detail. Dengan begitu, proses pemasangan ring lebih akurat dan tepat.

    Hasil penilaian IVUS atau OCT tadi akan memandu dokter apakah perlu memakai rotablator dan Orbital Atherectomy System.

    BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo juga dilengkapi dengan ruang cathlab yang terintegrasi langsung dengan ruang Intensive Cardiac Care Unit (ICCU). Ini sebagai bentuk keamanan ekstra bagi pasien, serta didukung dengan rehabilitasi medik jantung agar kembali optimal.

    Selain menyediakan PCI, BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo juga menyediakan tindakan-tindakan kompleks seperti pemasangan alat pacu jantung, ablasi aritmia, dan perbaikan katup jantung dengan pembedahan minim sayatan (Minimal Invasive Cardiac Surgery/MICS) dengan proses pemulihan lebih cepat.

    Adapun berikut ini sederet layanan dan perawatan kardiovaskular yang dihadirkan oleh BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo.

    Structural Cardiac Intervention

    Ini adalah pemeriksaan dan terapi medis yang bertujuan mengatasi masalah pada struktur jantung tanpa operasi. Misalnya penyempitan pada katup, kebocoran sekat jantung, atau menutup kuping jantung untuk pencegahan stroke.

    Layanan lain adalah konsultasi jantung anak oleh dokter ahli. Tujuannya adalah mendiagnosis dan memberikan penanganan yang tepat untuk kelainan jantung pada anak.

    Arrhythmia & Device Therapy

    Layanan ini berfokus pada diagnostik dan manajemen gangguan irama jantung (aritmia). Terapi yang diberikan seringkali melibatkan penggunaan alat medis seperti pacemaker dan ablasi kateter.

    Adult Cardiac Surgery

    Layanan ini menyediakan pembedahan untuk mengatasi berbagai kelainan pada jantung, toraks, dan pembuluh darah pada pasien dewasa. Prosedur yang dilakukan termasuk operasi bypass serta teknik minimal invasif.

    Cardiac Imaging & Echocardiography

    Ini adalah pemeriksaan penunjang menggunakan pencitraan dan ekokardiografi (transtorakal dan transesopageal) untuk mendiagnosis kelainan jantung. Hasilnya membantu dalam menentukan masalah pada jantung sebelum tindakan intervensi atau operasi, saat operasi, dan saat tindak lanjut.

    Congenital Heart Surgery

    Layanan ini secara spesifik menangani tindakan operasi untuk mengatasi kondisi penyakit jantung bawaan pada bayi dan anak-anak.

    Cardiac Rehabilitation & Sport Cardiology

    Layanan ini menawarkan program latihan dan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesehatan jantung. Program ini sangat bermanfaat, terutama bagi pasien pasca serangan, pasca intervensi, atau pasca operasi jantung.

    Peripheral & Vascular Intervention

    Layanan ini mencakup pemeriksaan dan terapi untuk gangguan pembuluh darah tepi (di luar jantung). Tujuannya untuk mendeteksi dan mengatasi sumbatan atau masalah lain pada arteri, khususnya yang berada di tungkai.

    Clinical Cardiology Services

    Layanan ini mencakup konsultasi medis mengenai kondisi jantung dan pembuluh darah. Ini merupakan langkah pemeriksaan awal oleh dokter spesialis jantung, bedah toraks, dan pembuluh darah.

    Layanan BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharjo menghadirkan banyak dokter spesialis multi-disiplin. Selain itu, layanan ini juga menghadirkan fasilitas canggih seperti Cardiac & Vascular Cathlab, HD Grid 3D Mapping System for Arrhythmia, 4D Echocardiography & Transesopaghageal Ecocardiography (TEE), dan Hybrid Operating Theater.

    Untuk informasi lebih lengkap bisa kunjungi www.braveheart.co.id atau hubungi BraveHeart care customer di nomor 0821-2319-1818. Bisa juga kunjungi langsung alamat BraveHeart – Brawijaya Hospital Saharto Lt 8, Jl Dr Saharjo, No 199, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

    (avk/up)

  • 22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu

    22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu

    22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah narasumber akan dihadirkan dalam acara retret atau rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 27-30 Oktober 2025.
    Dalam pemaparannya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyebut sejumlah narasumber akan dihadirkan, baik setingkat menteri maupun eselon 1.
    Rapat ini, kata Tito, bertujuan untuk memberikan evaluasi dan bekal kepada Sekda dan Bappeda dalam menyusun anggaran di tahun berikutnya.
    “Maka kita undang narasumber-narasumber yang berhubungan dengan penyusunan itu (anggaran). Mulai dari ada Kementerian Keuangan, nanti Dirjen Perimbangan yang langsung mau datang,” kata Tito dalam acara retret tersebut di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
    Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah.
    Selain itu, ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkaitan dengan kewajiban daerah dalam mengelola pendidikan tingkat dasar.
    “Kemudian ada Kementerian PU yang kita minta datang juga, gimana arah jalan Kabupaten Kota, arah jalan Provinsi yang harus ditangani oleh APBD masing-masing ketika ada pengalihan anggaran dari daerah ke pusat,” imbuhnya.
    Dalam data pemaparannya, Tito juga memperlihatkan adanya Badan Gizi Nasional (BGN) yang berkaitan dengan program pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis.
    Ada juga Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan memberikan materi dalam retreat Sekda tersebut.
     
    Berikut sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir mengisi retreat Sekda dan Bappeda:
    1. Kementerian Keuangan
    2. Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas)
    3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
    4. Kementerian Kesehatan
    5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
    6. Kementerian Sosial
    7. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
    8. Kementerian Pertanian
    9. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    10. Kementerian Koperasi
    11. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    12. Kementerian Pekerjaan Umum
    13. Kementerian Lingkungan Hidup
    14. Danantara
    15. Kementerian Kelautan dan Perikanan
    16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
    17. Kementerian Sekretaris Negara
    18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
    19. Badan Gizi Nasional
    20. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
    21. Kantor Staf Presiden
    22. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mulai Banyak Anak Muda Kena Penyakit Gula, Bebani BPJS Kesehatan Triliunan Rupiah

    Mulai Banyak Anak Muda Kena Penyakit Gula, Bebani BPJS Kesehatan Triliunan Rupiah

    Jakarta

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan angka diabetes terus mengalami peningkatan. Tak terkecuali bagi generasi muda di bawah usia 40 tahun, sudah mengidap diabetes tipe 2.

    “Angka diabetes terus terjadi peningkatan. Sekarang (prevalensi) sempat 8 persen, sekarang jadi 10 persen,” kata Nadia saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).

    “Tadi kita lihat pada peluncuran ini, di bawah 40 tahun itu sudah ada yang terkena diabetes. Usia 30 tahun ke atas itu juga sudah terkena diabetes tipe 2, artinya diabetes yang didapat. Walaupun jumlahnya masih sedikit, tetapi ada tren peningkatan,” sambungnya.

    Gaya Hidup Buruk Jadi Faktornya

    Nadia menambahkan, gaya hidup yang buruk masih menjadi faktor utama dari dewasa muda sudah mengidap diabetes tipe 2.

    “Kita tahu pola konsumsi gula, garam, lemak (GGL). Kemudian kita tahu ada sikap masyarakat yang mulai selalu sedentary (malas-malasan), aktivitas berkurang, karena kan semua memudahkan karena ada teknologi informasi,” katanya.

    Senada, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pembiayaan peserta JKN terkait diabetes telah menelan anggaran cukup tinggi.

    “Tahun 2024, ada 20,5 juta peserta JKN terdiagnosis hipertensi dan 7,4 juta peserta JKN terdiagnosis diabetes melitus. Total biaya pelayanan kesehatan kedua penyakit tersebut mencapai Rp 30,5 triliun, termasuk untuk penanganan penyakit penyerta seperti stroke, gagal ginjal, dan jantung,” ujar Ghufron.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • Rekrutmen Pansel BPJS Ketenagakerjaan Disebut Bermasalah dan Minim Pengawasan

    Rekrutmen Pansel BPJS Ketenagakerjaan Disebut Bermasalah dan Minim Pengawasan

    JAKARTA – Lembaga Inisiatif Audit Watch (IAW) menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses rekrutmen Panitia Seleksi (Pansel) BPJS Ketenagakerjaan 2025 yang dinilai cacat secara administratif dan lemah dalam pengawasan. Padahal, BPJS mengelola dana publik lebih dari Rp600 triliun dan menjadi penopang jaminan hidup serta kesehatan bagi 278 juta warga Indonesia.

    Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menyebut proses unggah berkas peserta seleksi bermasalah, mulai dari dokumen tidak terunggah, gagal konfirmasi, hingga ketiadaan mekanisme klarifikasi atas kelengkapan administrasi.

    “Peserta sudah mengunggah berkas lengkap, tapi dinyatakan gagal karena sistem tidak merekamnya. Tidak ada kanal keberatan atau verifikasi ulang, dan DJSN tidak melakukan koreksi,” ujarnya, Minggu, 27 Oktober.

    Padahal, menurut Iskandar, peraturan telah mengatur seleksi harus transparan dan akuntabel. UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang BPJS mewajibkan proses seleksi Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan secara terbuka. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2015 bahkan merinci mekanisme pengawasan DJSN dan tanggung jawab kementerian terkait.

    IAW juga mengutip temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama satu dekade terakhir yang menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan evaluasi BPJS. Tahun 2019 defisit keuangan mencapai Rp125 triliun, meski turun menjadi Rp32,4 triliun pada 2023. Data peserta bermasalah juga mencapai jutaan orang akibat NIK ganda dan data tidak sinkron.

    “Masalah ini bukan sekadar teknis, tapi budaya birokrasi yang lemah dan minim kontrol berlapis. DJSN pasif menindaklanjuti rekomendasi BPK,” tegas Iskandar.

    IAW menilai cacat administrasi dalam rekrutmen dapat menimbulkan dampak hukum dan fiskal serius. Pasal 38 UU 40/2004 bahkan mengatur, bila defisit terjadi akibat kesalahan pengelolaan, negara wajib menutupinya melalui APBN.

    Menurut IAW, dampak lemahnya tata kelola kini dirasakan langsung oleh peserta. Sejumlah rumah sakit mulai menunda layanan karena klaim BPJS lambat dibayar, antrean peserta memanjang, dan risiko turunnya kepercayaan publik meningkat.

    Untuk itu, IAW merekomendasikan lima langkah perbaikan: audit penuh terhadap proses rekrutmen Pansel 2025; kewajiban laporan pengawasan publik DJSN; revisi Perpres 81/2015 dengan sanksi bagi pihak lalai; judicial review ke MA untuk memperjelas kewenangan antar lembaga; serta digitalisasi penuh dan keterbukaan publik terhadap seluruh proses seleksi.

    “BPJS bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan janji konstitusi agar rakyat hidup sehat dan terlindungi. Jika rekrutmen saja tak akuntabel, bagaimana mungkin pelayanan di lapangan bisa adil,” pungkas Iskandar.