Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Kisah Keluarga Disabilitas, Mensos Beri Bantuan Usaha Ternak Bebek

    Kisah Keluarga Disabilitas, Mensos Beri Bantuan Usaha Ternak Bebek

    Karangasem (beritajatim.com) – Di tengah keterbatasan, Ni Negah Tini (45) dan suaminya I Ketut Suiti (46) tetap berjuang merawat dua anak disabilitas mereka. Tinggal di Banjar Dinas Kebung Kauh Dusun, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, Bali, keluarga ini hidup di rumah sederhana di perbukitan.

    Dua anak mereka, Ni Luh Sukawati (21) dan I Komang Wisnu Angga Wiguna (5), menderita lumpuh folia dan lumpuh layu sejak lahir. Keduanya membutuhkan bantuan orang lain untuk beraktivitas sehari-hari. Sementara itu, anak kedua mereka, Ni Kadek Mei Antari (12), hidup normal dan saat ini duduk di kelas 4 sekolah dasar.

    I Komang Wisnu Angga telah menjalani terapi sejak usia dua tahun. Namun, karena jarak rumah ke Rumah Sakit Karangasem yang jauh dan kendala transportasi, ia tidak menjalani fisioterapi selama satu tahun terakhir. “Fisioterapi sangat penting bagi I Komang Wisnu,” kata Ni Putu Esti, Pekerja Sosial Ahli Madya.

    Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, I Ketut Suiti bekerja sebagai buruh harian lepas. Ia memanjat pohon kelapa untuk mencari nira dengan upah Rp 25.000 per hari. Selain itu, ia juga bekerja sebagai buruh proyek bangunan dengan upah Rp 100.000 per hari ketika ada proyek. Sementara itu, Ni Nengah Tini menghabiskan hari-harinya merawat dan mendampingi kedua anaknya yang disabilitas.

    Kementerian Sosial memberikan perhatian pada kasus ini. Melalui Sentra Mahatmiya Bali, tim melakukan asesmen kebutuhan dan memberikan bantuan. Ni Luh Sukawati telah diantar untuk menjalani fisioterapi. “Karena menggunakan BPJS, maka pelayanan harus berjenjang dari fasilitas kesehatan pertama,” jelas Esti.

    Kandang ternak dari Kemensos untuk keluarga yang memiliki dua anak lumpuh di Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, Bali.

    Kemensos juga memberikan bantuan kewirausahaan berupa ternak bebek. Bantuan ini berupa 1 kandang berukuran 4 m x 5 m beserta perlengkapannya, yang berisi 40 ekor bebek betina dan 4 ekor bebek jantan, serta satu sak pakan ternak sebagai modal usaha. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga Ni Nengah Tini.

    Bantuan ini diberikan karena Ni Nengah Tini dan I Ketut Suiti memiliki pengetahuan dasar tentang pemeliharaan bebek dari pengalaman kerja mereka di peternakan bebek. Lingkungan tempat tinggal mereka yang dekat dengan sumber air juga mendukung usaha ternak bebek ini. Bantuan pemenuhan hidup layak berupa sembako, tambahan nutrisi, dan alat kebersihan diri juga diberikan.

    Perlengkapan ternak bebek untuk keluarga yang memiliki dua anak lumpuh di Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, Bali.

    Kemensos bersama Dinas Sosial Kabupaten Karangasem terus melakukan pendampingan selama proses terapi dan memantau perkembangan usaha yang mereka jalani. [ian]

  • Penyebab Kota Kediri Masuk 5 Besar iBangga Award 2024

    Penyebab Kota Kediri Masuk 5 Besar iBangga Award 2024

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri masuk dalam 5 besar kota/kabupaten di Jawa Timur pada iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Award 2024. Pj Wali Kota Kediri Zanariah berkesempatan memaparkan berbagai program pemberdayaan keluarga kepada Ketua Tim Penilai iBangga Award Sofia Hanik. Ini merupakan salah satu tahapan untuk menentukan juara dalam ajang penghargaan ini, Kamis (4/4/2024) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    “Keluarga merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia. Keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai baik, akan menghasilkan juga generasi penerus yang unggul. Maka dari itu Pemkot Kediri berkomitmen memberi perhatian lebih dalam memberdayakan keluarga. Sehingga dari lingkup terkecil di masyarakat ini, tumbuh rasa tentram, mandiri, serta bahagia. Hal tersebut sesuai dengan 3 dimensi dan 17 variabel penilaian iBangga,” jelas PJ Wali Kota Kediri.

    Pada dimensi ketenteraman, Zanariah menjelaskan bahwa variabel yang ditetapkan oleh Kota Kediri yakni indeks toleransi umat beragama meningkat dan mencapai angka 4,55 tahun 2023. Lalu keluarga yang punya akta/buku nikah meningkat di tahun 2023. Dilakukan kerja sama dalam pelayanan dokumen 3 in 1 (akta kelahiran, KK dan KIA) dengan berbagai rumah sakit di Kota Kediri.

    Tahun 2023, jumlah keluarga yang memiliki jaminan kesehatan baik Jamkes pemerintah/swasta di Kota Kediri sudah mencapai 70.908 jiwa. Selain itu, juga memberikan pelayanan KB gratis yang ditanggung BPJS. Ada juga per tahun 2021- 2023, DP3AP2KB telah menangani 16 kasus KDRT hingga tuntas. Terakhir salah satu upaya menekan angka perceraian Pemkot Kediri telah menggelar bimbingan perkawinan pra nikah dan program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).

    Kemudian, pada dimensi Kemandirian Pemkot Kediri memiliki serangkaian Program yakni Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (Kurnia) dengan bunga rendah hanya 2%. Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Banmod DBHCHT), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan lainnya. Guna menekan stunting melakukan Kampanye Gemarikan, Dapur Sehat Atasi Stunting, Seminar Pencegahan dan Penatalaksanaan Stunting dengan para ahli, pelatihan olahan pangan dengan sasaran ibu-ibu yang mempunyai balita stunting.

    Lalu ada bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dan lainnya. Kemudian Pemkot Kediri juga terus memberikan literasi keuangan bagi masyarakat melalui berbagai pelatihan dan event financial festival yang bekerja sama dengan OJK Kediri.

    Pada dimensi Kebahagiaan, ada beberapa program yang dilakukan di antaranya webinar parenting termasuk untuk anak berkebutuhan khusus bersama TP PKK Kota Kediri yang rutin diadakan. Ada juga Sekolah Orang Tua Hebat bagi para orang tua di Kota Kediri. Lalu ada beberapa ruang terbuka hijau baik di beberapa titik kota dan masing-masing kelurahan. Serta tidak hanya menjadi kegiatan rutin di masing-masing lingkungan RT, gotong royong di Kota Kediri juga diadakan dalam rangka peringatan Bulan Bakti Gotong Royong.

    Terakhir, PJ Wali Kota Kediri juga menjelaskan berbagai inovasi program yang dimiliki Kota Kediri. Diantaranya Prodamas yang sudah ada sejak 2015. Jadi tiap RT mendapat 50 juta untuk periode 2015-2019 dan 100 juta untuk periode 2020-2024. Selain itu, Kota Kediri memiliki Mall Pelayanan Publik yang berada di mall untuk mempermudah akses layanan pada masyarakat.

    Kemudian, sebagai pendukung peningkatan indeks pembangunan keluarga, Kota Kediri melakukan percepatan penurunan stunting dan mendapat peringkat 2 tingkat Provinsi Jawa Timur. Serta telah mencapai 100% pembentukan kampung keluarga berkualitas di 46 kelurahan Kota Kediri.

    Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lapangan Jawa Timur, Sofia Hanik menerangkan bahwa trend Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Kediri terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Pada tahun 2023 ini Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kediri berada di angka 66,65% dan angka tersebut melebihi rata-rata Jawa Timur sebesar 61,8%.

    “Selamat kepada Kota Kediri yang telah masuk penetapan hasil desk audit yang dilakukan tim juri dan masuk di 5 besar. Harapannya Kota Kediri bisa menjadi juara 1 tingkat provinsi dan bisa mewakili di tingkat nasional,” harap Sofia.

    Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Plt Kepala DP3AP2KB Mandung Sulaksono, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala DPM PTSP Edi Darmasto, Kepala Dinas Kominfo Apip Permana, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Dispendukcapil Marsudi, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi Prasetya, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala Dinkop UMTK Bambang Priambodo, Kabag Kesra Ahmad Jainuddin, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono, dan Camat Pesantren Widiantoro. [nm/ian]

  • Pertama di Indonesia, RSUD Jombang Terima Penghargaan Bintang 4 dari BPJS Kesehatan

    Pertama di Indonesia, RSUD Jombang Terima Penghargaan Bintang 4 dari BPJS Kesehatan

    Jombang (beritajatim.com) – Ini adalah pertama kalinya di Indonesia. RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Jombang kembali mendapatkan penghargaan bergengsi terkait dengan inovasi pelayanan transformasi digital.

    RSUD yang beralamat di Jl KH Wahid Hasyim Jombang ini meraih penghargaan piagam bintang 4 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan diserahkan saat menerima RSUD kunjungan Direktur Teknologi dan Informasi Badan Penyelengga Jaminan Sosial Edwin Aristiawan, Senin (1/4/2024).

    “RSUD Jombang menjadi RSUD pertama di Indonesia dan rumah sakit pertama di Jawa Timur yang menerima penghargaan ini,” kata Edwin Aristiawan.

    Dalam kunjungannya ke rumah sakit pelat merah ini, Edwin menyapa sekaligus mengajak masyarakat untuk menggunakan mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, ia juga berkesempatan memberikan apresiasi berupa Piagam Bintang 4 kepada RSUD Jombang.

    “Piagam Bintang 4 artinya adalah Bintang satu apabila telah menerapkan sistem antrean yang telah terintegrasi dengan antrean online Mobile JKN, bintang dua apabila telah menerapkan integrasi sistem klaim, bintang tiga untuk telah menerapkan elektronik Sistem Eligibilitas Peserta (SEP) dan Fingerprint, serta bintang empat karena telah menerapkan implementasi Bridging Farmasi,” ujar Edwin.

    Edwin menyampaikan, Bintang yang diberikan pada piagam memiliki arti tahapan digitalisasi yang telah diterapkan oleh fasilitas kesehatan. Tidak semua rumah sakit diberikan apresiasi seperti ini. Wlhasil, RSUD Jombang merupakan rumah sakit umum daerah pertama yang mendapatkan bintang empat.

    “Digitalisasi merupakan gelombang perubahan, hasil dari inovasi yang dilakukan yang paling penting adalah dampak yang terjadi di masyarakat, seperti antrean online yang kita terapkan bertujuan untuk mengurai antrean dan berdampak meningkatkan kenyamanan peserta JKN,” katanya.

    “Kami sangat mengapresiasi fasilitas kesehatan yang mendukung hal ini, dengan komitmen yang ada maka implementasi yang maksimal tentu akan terjadi seiring waktu,” sambung Edwin Aristiawan.

    Jajaran RSUD Jombang foto bersama BPJS Kesehatan

    Direktur RSUD Jombang, DR. dr Ma’murotus Sa’diyah M.Kes menyambut baik penghargaan bergengsi itu. Tentu dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran RSUD Jombang yang sudah bekerja keras mewujudkan komitmen pelayanan tersebut.

    Dokter Eyik, panggilan akrab DR. dr Ma’murotus Sa’diyah M.Kes mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya selalu mengikuti apapun kebijakan maupun perubahan yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

    “Kami dan tim akan terus berbenah untuk mengoptimalkan implementasi digitalisasi termasuk yang terbaru ini adalah integrasi sistem farmasi,” kata dokter berkacamata minus ini.

    Mantan Rektor Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang ini menyadari bahwa tujuan BPJS Kesehatan selaras dengan tujuan RSUD Jombang. Yakni, meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berobat khususnya peserta JKN.

    “Maka dengan transformasi digital ini kami juga terus menerapkannya secara optimal termasuk penerapan integrasi sistem farmasi. Menurut kami dengan sistem farmasi yang terintegrasi menjadikan pelayanan obat lebih cepat dan praktis,” tuturnya. [suf/adv]

  • Anggota KPPS di Jombang Terima Santunan dari KPU

    Anggota KPPS di Jombang Terima Santunan dari KPU

    Jombang (beritajatim.com) – Tiga anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kabupaten Jombang menerima santunan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Mereka didera sakit saat menjalankan tugasnya pada Pemilu 14 Februari 2024.

    Santunan tersebut diserahkan bersamaan dengan acara buka bersama di aula KPU Jombang, Jumat (29/3/2024). Selain itu, KPU Jombang juga memberikan santunan untuk 10 anak yatim yang didatangkan dari Panti Asuhan Addurun Nafis.

    Tentu saja, para anggota KPPS itu mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU Jombang. Mereka yang mendapatkan santunan adalah Rohmawati (50), saat Pemilu bertugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben.

    Kemudian Fahmi Ainur Rofiq (27), anggota KPPS yang bertugas di TPS 19 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang, serta Julia Komsatin, anggota KPPS yang bertugas di TPS 3 Desa/Kecamatan Wonosalam. Rohmawati dan Fahmi hadir secara langsung di aula KPU. Sedangkan Julia diwakili kerabatnya.

    “Terima kasih saya sampaikan kepada KPU Jombang yang memberikan santunan ini. Tentu sangat bermanfaat bagi kami dan keluarga,” kata Rohmawati, warga Desa Pojokkulon, usai menerima santunan sebesar Rp8,5 juta.

    Rohmawati mengatakan bahwa dirinya jatuh sakit saat bertugas. Dia menderita asam lambung. Karena penyakitnya, wanita berkacamata minus ini sempat menjalani perawatan di RSUD Ploso Jombang. “Asam lambung saya kambuh saat bertugas,” katanya.

    Hal senada diungkapkan Fahmi Ainur Rofiq (27), anggota KPPS lainnya. Fahmi berkisah, saat itu pengitungan suara di TPS 19 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang kurang tiga kotak. Namun tiba-tiba badan Fahmi drop. Dia muntah-muntah. Fahmi kemudian dibawa ke rumah sakit.

    Berdasarkan analisa dokter, Fahmi terkena DBD (Demam Berdarah Dengue). Dia juga menjalani perawatan di rumah sakit. “Terima kasih untuk KPU Jombang yang hari ini memberikan santunan kepada kami,” kata warga Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang ini.

    Anak yatim yang mendapat santunan dari KPU Jombang

    Ketua KPU Kabupaten Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi menjelaskan bahwa pihaknya memberikan santunan bagi penyelenggara badan adhoc yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit pada saat penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat, kepada stakeholder, yang telah membantu KPU menyukseskan Pemilu, sehingga berjalan sangat baik,” kata Burhan.

    Burhan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) terkait pemberian santuan bagi badan adhoc. “Hari ini tiga orang yang kita santuni. Sebelumnya, kami juga sudah memberikan santunan kepada penyelenggara yang meninggal. Jumlahnya empat orang,” ujar Burhan.

    Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jombang Rita Darmawati menambahkan, anggota KPPS yang sakit sebenarnya ada empat orang. Namun satu orang tidak memenuhi syarat. Karena berkasnya kurang lengkap.

    Rita mengungkapkan bahwa jumlah penyelenggara Pemilu di Jombang yang sakit sebanyak 111 orang. Namun mereka sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. “Nah, yang empat ini tidak tercover BPJS. Sehingga kita beri santunan. Dari empat orang, tiga yang memenuhi syarat,” kata Rita.

    Rita mengungkapkan, anggota KPPS yang sakit dibagi menjadi beberapa kategori. Yaitu, kategori sedang adalah KPPS yang dirawat selama tujuh hari. Kemudian kategori ringan menjalani perawatan selama lima hari.

    “Untuk sakit berat santunannya sebesar Rp16 juta, kemudian sakit sedang sebesar Rp8,5 juta dan sakit ringan sebesar Rp8.250.000. Sedangkan penyelenggara yang meninggal santunan Rp36 juta ditambah biaya pemakaman Rp10 juta,” pungkas Rita. [suf]

  • 38 Ruas Jalan di Lamongan Bakal Tuntas Pada Tahun 2024

    38 Ruas Jalan di Lamongan Bakal Tuntas Pada Tahun 2024

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis bahwa pembangunan program JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) bakal tuntas pada tahun 2024. Setidaknya akan ada 38 ruas jalan yang bakal diperbaiki.

    Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, Sujarwo. Pihaknya berkomitmen bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, akan terus ditingkatkan agar semakin lebih baik.

    “Pada tahap pertama ini dibangun enam ruas jalan yaitu ruas Dadapan – Solokuro, Kedungpring – Sokobendu, Sugio – Tlanak, Sukodadi – Plembon, Sumberwudi – Maduran, dan Pucuk – Sekaran” kata Sujarwo, ditulis Sabtu (23/3/2024).

    Sedangkan untuk 32 ruas jalan lain, terang Sujarwo, bakal dikerjakan secara setelahnya. Adapun beberapa ruas jalan itu antara lain ruas Cangkring – Talunrejo, Kalen – Jatipayak, Mojorejo – Jegreg, ruas Mojorejo – Medalem, Baturono – Kembangbahu dan lainnya.

    “Dari 665,47 kilometer jalan di Kabupaten Lamongan, terdapat 78,94 persen jalan yang kondisi sudah mantap,” bebernya.

    Atas laporan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pun memberikan apresiasinya, termasuk atas kesiapan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamongan dalam menyiapkan peningkatan kelancaran dan keselamatan wilayah di Kabupaten Lamongan.

    Kesiapan itu mulai dari pemasangan pos peneduh pada perlintasan sebidang di lima titik, pemasangan banner peringatan pada perlintasan sebidang, pengecekan palang pintu, cover terhadap keselamatan petugas palang pintu dalam BPJS Ketenagakerjaan, pemasangan petunjuk jalur alternatif, hingga sosialisasi uji kir gratis.

    “Terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas PU Bina Marga Lamongan, saat ini 78 persen jalan sudah dalam keadaan baik. Semoga hal ini bisa terus ditingkatkan dan pada tahun 2024 seluruh program JAMULA bisa tuntas,” pungkasnya.[riq/ted]

  • Genjot Capaian IKD Kota Kediri, Dispendukcapil Mulai Bidik Tenaga Kependidikan

    Genjot Capaian IKD Kota Kediri, Dispendukcapil Mulai Bidik Tenaga Kependidikan

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 203 guru dan staf TU dari Gugus I, II, III, dan IV berbondong-bondong menuju Aula SDN Ngronggo III. Mereka berkumpul untuk satu tujuan: mengikuti aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

    Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri. Marsudi Nugroho, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, menekankan bahwa IKD adalah hak dasar setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, Dispendukcapil Kota Kediri memiliki kewajiban untuk melayani pemenuhan hak dasar tersebut.

    Aktivasi IKD ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target MPPD Kota Kediri. “Untuk mencapai MPPD, kita harus mencapai target IKD sebesar 4,4%. Saat ini, capaian IKD di Kota Kediri baru mencapai 2,4%, sehingga kita masih harus mengejar kekurangan 2% IKD,” jelas Marsudi.

    Untuk meningkatkan capaian IKD, Dispendukcapil Kota Kediri telah merancang strategi jemput bola dengan menyasar komunal atau kelompok tertentu. Salah satu target mereka adalah lembaga pendidikan, yang dianggap sebagai lembaga potensial untuk mendongkrak capaian IKD.

    “Mulai besok, kita akan melakukan aktivasi IKD di jajaran SMA dan SMK, terutama kelas XII. Sedangkan jajaran Kemenag (MA) akan kita sasar pada hari Senin,” ujar Marsudi.

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan target capaian aktivasi IKD sebesar 30% atau 68 ribu. “Jadi, target MPPD kita adalah 4,4% dikalikan dengan 227 ribu penduduk ber-KTP di Kota Kediri,” kata Marsudi.

    IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. IKD ini dapat diunduh melalui Playstore maupun Appstore. Salah satu manfaat IKD adalah kemudahan dalam mengakses fasilitas umum, di mana masyarakat tidak perlu menunjukkan kartu identitas secara fisik, tetapi cukup dengan membuka Aplikasi IKD.

    Dalam IKD sudah melingkupi: KTP, KK, Surat Covid, kartu pegawai (bagi ASN), NPWP, dan BPJS. Melalui kegiatan ini, Marsudi mengajak warga Kota Kediri untuk mensukseskan aktivasi IKD di Kota Kediri, baik secara kelompok maupun individu. “Dukungan masyarakat insyaAllah memudahkan kami dalam mengolah data untuk kemajuan Kota Kediri,” pungkasnya.

    Sementara itu, Suhartika, Kepala SDN Ngronggo III, menuturkan bahwa antusiasme peserta sangat baik. “IKD ini sangat diperlukan. Kita tidak perlu membawa KTP ke mana-mana, tetapi lewat IKD sudah bisa digunakan,” ucapnya.

    Proses aktivasi IKD pun cukup mudah, yakni dengan mengunduh aplikasi di Playstore maupun Appstore, kemudian memasukkan NIK, email, nomor WhatsApp, dilanjutkan dengan pengambilan swafoto yang sudah dapat diverifikasi oleh petugas.

    “Dengan kegiatan ini, kami berharap jika Dinas Pendidikan sudah menjadi sasaran dari Dispendukcapil, maka nanti efeknya akan sampai ke warga. Kami ingin warga di sekitar kami memiliki waktu untuk bersama-sama melakukan aktivasi IKD,” tandas Suhartika. [nm/ian]

  • Keponakan Ceritakan Keseharian Semi di Magetan 

    Keponakan Ceritakan Keseharian Semi di Magetan 

    Magetan (beritajatim.com) – Semi, nenek 90 tahun, hidup di sebuah rumah kecil di Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Rumahnya sederhana, tanpa perabotan elektronik. Hanya lampu neon redup yang menerangi ruangan.

    Kamar tidurnya menyatu dengan ruang makan. Ruang tamu dipisahkan dengan lemari dan gorden. Tak ada sofa atau meja, hanya kursi plastik sederhana.

    Mbah Semi memiliki dua adik di desa yang sama, tetapi tinggal di rumah berbeda. Keponakannya, Wintarti, mengatakan Mbah Semi memilih tinggal sendiri. “Mbah Semi tidur di rumah keponakannya malam hari. Jaraknya dekat,” ujar Wintarti.

    Meskipun tinggal sendiri di rumah saat siang, Semi rajin bertetangga. Dia membantu tetangganya membuat kerupuk lempeng untuk mengisi waktu.

    Wintarti membantah bahwa Semi tidak menerima sejumlah bantuan. Wintarti memastikan dirinya sering mengambil bantuan dari pemerintah dan memberikannya kepada Semi.

    “Mbah Semi menerima Bantuan Bunda Kasih Rp 300.000. Saya tabung sebagian untuk kebutuhannya seperti pijat atau obat-obatan,” papar Wintarti.

    Semi mengaku kondisinya sehat dan bersyukur atas bantuan yang diterimanya. “Saya tinggal sendiri. Malam tidur di rumah ponakan. Saya sepuh tidak kerja, jadi cuma bersih-bersih rumah. Bersyukur dapat bantuan beras,” kata Mbah Semi.

    Sebelumnya diberitakan, Kisah Semi (90), seorang nenek warga Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan mendadak gempar. Semi dikabarkan hidup dan sebatang kara dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Narasi itu bahkan mencuat di Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI. Legislator Partai Golkar Muhammad Ali RIdha bercerita ke Menteri SOsial RI Tri Rismaharini bahwa Semi hidup sebatang kara dan tak mendapatkan bantuan. Ali menambahkan, Semi hanya makan kacang panjang dan tahu rebus saja. Tak ada beras untuk dimakan.

    Mendengar cerita Ali Ridha, Risma pun menangis di depan jajaran anggota DPR RI. Video itu pun viral di sejumlah media sosial. Namun, bagaimana faktanya di lapangan?

    Usut punya usut, Semi ternyata sudah mendapatkan berbagai macam bantuan sejak 2019 hingga saat ini. Kepala Dinas Sosial Magetan Parminto Budi Utomo mengatakan, berbagai macam bantuan sudah digelontorkan sejak 2019 lalu. Kemudian, Semi juga masih aktif sebagai penerima bantuan yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Mbah Semi ini sudah masuk dalam layanan BPJS, penerima bantuan iuran. Kartunya aktif, jika ada keluhan, bisa digunakan untuk berobat secara gratis. Kemudian juga sudah masuk DTKS dan juga merupakan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT),” terang Parminto, Kamis (21/3/2024).

    Kemudian, ada pula bantuan dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung yang berada di bawah Kemensos. Hingga Bantuan Permakanan Kemensos dalam bentuk makan tiap hari sebanyak dua kali. Sekali makan, nilainya Rp25.000, kemudian yang memberikan makan merupakan kelompok masyarakat yang yang sudah ditunjuk. Ditambah bantuan cadangan pangan, sebulan mendapatkan bantuan beras 10 kilogram. Namun, dilewatkan kerabat karena dikhawatirkan Semi tak bisa memasak dengan mudah.

    Tak hanya itu, untuk bantuan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Magetan, Semi mendapatkan bantuan dari program Bunda Kasih. Bantuan itu berupa permakanan. ‘’Nilainya Rp300.000 per bulan. Ini walinya yang ditunjuk untuk memasak dan menyalurkan makanan tersebut kepada Mbah Semi,’’ terang Parminto.

    Parminto menjamin, Semi tidak hidup sendirian dan kekurangan bantuan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Magetan sudah memberikan perhatian dan memantau kondisi Semi lewat Pemdes dan kerabat.

    Sementara itu, Kades Gebyog Suyanto memastikan pihaknya selalu mengutamakan Semi sebagai penerima bantuan. Utamanya saat pembagian zakat atau bantuan dari beberapa lembaga. “Kami selalu mengupayakan agar Mbah Semi ini mendapatkan bantuan. Kalau pembagian zakat, nama Mbah Semi kami selalu utamakan,” katanya.

    Diketahui, Semi tidak tinggal sendiri di rumah. Saat siang, dia tinggal di rumahnya sendiri, namun saat malam, dia tidur di rumah keponakannya. Sehingga, Semi tak hidup sebatang kara. [fiq/suf]

  • Ini Kemudahan BPJS Kesehatan Pasuruan Selama Lebaran

    Ini Kemudahan BPJS Kesehatan Pasuruan Selama Lebaran

    Pasuruan (beritajatim.com) – BPJS Kesehatan memastikan ketersediaan akses pelayanan kesehatan selama periode cuti bersama dan libur lebaran mulai tanggal 8 hingga 15 April 2024. Komitmen ini mengikuti prinsip portabilitas yang telah diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Dina Diana Permata, menjelaskan bahwa prinsip portabilitas tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh Indonesia. Peserta yang berada di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain dengan batas maksimal 3 kali kunjungan dalam waktu satu bulan.

    “Dalam rangka memberikan layanan yang optimal, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang, layanan non-tatap muka melalui Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), serta layanan informasi, administrasi, dan pengaduan bagi peserta JKN. Peserta juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN,” ujar Dina.

    BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan Posko Mudik Kesehatan mulai dari tanggal 5 hingga 9 April 2024 di berbagai titik strategis seperti Terminal Pulo Gebang di Jakarta Timur, Pelabuhan Merak di Banten, dan lokasi lainnya.

    “Posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi bagi pemudik, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, tindakan sederhana darurat, dan pemberian rujukan bila diperlukan. Kami berharap masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan kesehatan selama libur lebaran,” tambah Dina.

    Menanggapi hal tersebut Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes, Kota Pasuruan Ika Anggraeni mengatakan bahwa selama cuti dan libur lebaran fasilitas kesehatan juga tetap buka. Namun, untuk jam operasional faskes tersebut dibatasi mulai jam 08.00 hingga 12.00 WIB.

    “Untuk akses pelayanan kesehatan di Kota Pasuruan kami pastikan akan tetap mudah pada saat libur bersama idul fitri. Untuk pasien UGD dapat langsung daftar di BPJS kesehatan, dan juga puskesmas tetap buka di jam layanan pukul 08.00 sampai jam 12.00 WIB,” jelas Ika. [ada/aje]

  • BPJS Kesehatan Kediri Beri Layanan JKN Selama Libur Lebaran

    BPJS Kesehatan Kediri Beri Layanan JKN Selama Libur Lebaran

    Kediri (beritajatim.com) – BPJS Kesehatan komitmen untuk memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama periode cuti bersama dan libur lebaran yang jatuh pada 8 hingga 15 April 2024. Komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Tutus Novita Dewi mengatakan, prinsip portabilitas tersebut diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia, pada Rabu (20/3/2024).

    Peserta yang berada di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu satu bulan.

    “BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang yang beroperasi dari pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB waktu setempat,” jelas Tutus.

    Bagi yang mengakses layanan non tatap muka melalui Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), dapat dilayani dari pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.

    “Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup layanan informasi, layanan administrasi, dan layanan pengaduan. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN,” lanjut Tutus.

    Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur lebaran, BPJS Kesehatan telah menyiapkan Posko Mudik mulai dari tanggal 5 hingga 9 April 2024.

    Lokasi Posko Mudik Kesehatan tersebar di beberapa titik strategis seperti Terminal Pulo Gebang di Jakarta Timur, Pelabuhan Merak di Banten, Rest Area Tol Cikampek KM 88A di Purwakarta, Rest Area Tol Palikanci KM 207A di Cirebon, Rest Area Tol Ungaran KM 429A di Kabupaten Semarang, Terminal Purabaya di Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar.

    “Posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi bagi pemudik, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, tindakan sederhana darurat, dan pemberian rujukan bila diperlukan. Diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan kesehatan selama periode libur lebaran ini,” ujar Tutus.

    Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang dikenal sebagai peserta mandiri, diimbau untuk rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulannya per tanggal 10 agar status kepesertaan tetap aktif. BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 960 ribu kanal pembayaran untuk mempermudah peserta JKN dalam melakukan pembayaran iuran.

    Tutus juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan janji layanan JKN di fasilitas kesehatan, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka Transformasi Mutu Layanan.

    “Dengan adanya janji layanan JKN, peserta JKN dapat merasakan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan JKN. Seperti cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, dan tidak memerlukan fotokopi berkas. BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi peserta JKN saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, asalkan berobat sesuai prosedur, serta dilayani setara tanpa diskriminasi,” jelas Tutus.

    Peserta JKN dapat langsung menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk pencarian informasi fasilitas terdekat bagi yang melakukan perjalanan mudik. Tutus menambahkan bahwa peserta JKN juga dapat mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

    “Kini terdapat fitur i-Care JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Melalui inovasi ini, mempermudah dokter di fasilitas kesehatan mengakses riwayat medis peserta JKN dalam 12 bulan terakhir, guna memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Bahkan peserta JKN pun dapat mengakses juga melalui Aplikasi Mobile JKN,” ucap Tutus.

    Tutus mengimbau bagi yang melakukan perjalanan mudik untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan bergizi seimbang, kurangi makanan tinggi gula, perbanyak asupan air putih, istirahat cukup, dan usahakan tetap berolahraga ringan.

    “Jangan lupa juga untuk selalu memastikan bahwa kepesertaan JKN kita semua aktif, sehingga saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan tidak terkendala,” kata Tutus. [nm/ian]

  • BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Ingatkan Status Kepesertaan JKN Aktif

    BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Ingatkan Status Kepesertaan JKN Aktif

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mojokerto mengingatkan agar para peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak lupa membayar iuran tepat waktu agar status kepesertaan JKN aktif selalu. Meski selama periode cuti bersama dan libur Lebaran, akses pelayanan kesehatan yang diperlukan dipermudah.

    Hal tersebut disampaikan Pejabat Pengganti Sementara (PPS), Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Indri Lestari Maharani di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Rabu (20/3/2024). Komitmen tersebut mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan.

    “Selama periode cuti bersama dan libur lebaran, tanggal 8 hingga 15 April 2024, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta JKN dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Prinsip portabilitas diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

    Peserta yang berada di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak tiga kali kunjungan dalam waktu satu bulan. BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang dan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA).

    “Jam operasi dari pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup administrasi, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN. Kita juga memberikan sosialisasi kepada peserta melalui poster, spanduk, leaflet, banner,” katanya.

    Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur Lebaran, BPJS Kesehatan menyiapkan Posko Mudik mulai dari tanggal 5 hingga 9 April 2024. Lokasi Posko Mudik Kesehatan tersebar di beberapa titik strategis seperti di Terminal Purabaya Sidoarjo. Posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi dan pemeriksaan kesehatan dan lainnya.

    “Diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan kesehatan selama periode libur lebaran ini. Namun para peserta untuk jangan lupa bayar iuran tepat waktu agar status kepesertaan JKN aktif selalu. Karena jika status kepesertaannya tidak aktif, dendanya cukup besar yakni 5 persen dari biaya yang dibebankan kali tunggakan,” ujarnya.

    Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang dikenal sebagai peserta mandiri, diimbau untuk rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulannya per tanggal 10 agar status kepesertaan tetap aktif. BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 960 ribu kanal pembayaran untuk mempermudah peserta JKN dalam melakukan pembayaran iuran.

    “BPJS Kesehatan telah menerapkan janji layanan JKN di fasilitas kesehatan, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka Transformasi Mutu Layanan. Dengan adanya janji layanan JKN, peserta JKN dapat merasakan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan JKN. Seperti cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” tegasnya.

    Peserta JKN juga dapat langsung menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk pencarian informasi fasilitas terdekat bagi yang melakukan perjalanan mudik dan mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat. Kini terdapat fitur i-Care JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.

    “Bagi yang melakukan perjalanan mudik untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan bergizi seimbang, kurangi makanan tinggi gula, perbanyak asupan air putih, istirahat cukup, dan usahakan tetap berolahraga ringan. Jangan lupa juga untuk selalu memastikan status kepesertaan JKN kita semua aktif, sehingga saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan tidak terkendala,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Mojokerto dr Farida Mariana menambahkan, rumah sakit di Kota Mojokerto selama cuti bersama dan libur Lebaran menerima rujukan dari Puskesmas, Pos Kesehatan Terpadu, Public Safety Center (PSC)  dan Palang Merah Indonesia (PMI).

    “Rumah sakit menugaskan dokter jaga onsite dan oncall selama mudik dan libur Lebaran. Jika tidak ada dokter spesialis yang bertugas maka, Puskesmas dan Pos Kesehatan Terpadu akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan. Di Puskesmas, klinik, PSC dan PMI, selain menugaskan tim kesehatan juga menyiapkan ambulance lengkap dengan alat kesehatan dan obat-obatan emergency,” tambahnya. [tin/aje]