Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Giliran Wabup Mojokerto Gus Barra Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PKB, Pecah Kongsi?

    Giliran Wabup Mojokerto Gus Barra Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PKB, Pecah Kongsi?

    Mojokerto (beritajatim.com) – Setelah Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati Mojokerto ke Kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mojokerto, kini giliran Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Muhammad Al Barra.

    Gus Barra (panggilan akrab, red) mengembalikan formulir pendaftaran ke Kantor DPC PKB Kabupaten Mojokerto di Jalan Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada, Minggu (5/5/2024). Tujuannya maju sebagai calon Bupati Mojokerto untuk menjadikan Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur.

    “Kita ingin menjadikan Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur melalui melalui peningkatan sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur. Salah satu langkahnya yakni dengan memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

    Ia akan memberikan beasiswa kepada warga Kabupaten Mojokerto minimal 100 orang per tahun. Selain itu, ada pendidikan integral yakni pendidikan yang dikolaborasi dengan pendidikan agama agar anak-anak di Kabupaten Mojokerto berkembang menjadi anak-anak yang berakhlak.

    “Di sektor kesehatan, saya ingin mengaktifkan kembali BPJS Penerima Bantuan Iuran yang dinon-aktifkan. BPJS PBI yang dinonaktifkan jumlahnya sebanyak 90 ribu sekian, dan itu menyusahkan masyarakat. Saya sering di-WA (keluhan) terkait BPJS PBI itu. Kita ingin aktifkan kambali,” urainya.

    Untuk sektor infrastruktur, Gus Barra menginginkan Kabupaten Mojokerto memiliki pusat pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sehingga, lanjutnya, dapat meningkatkan iklim investasi dan ekonomi, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto.

    Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh bersyukur atas kedatangan Gus Barra ke Kantor PKB Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, hak tersebut membuktikan jika Gus Barra mempunyai niat yang besar untuk diusung PKB sebagai cabup Mojokerto di Pilkada 2024.

    “Formulir pendaftaran kita sudah jemput bola. Alhamdulillah cepat masuk, jadi niat beliau (Gus Barra) sangat besar untuk bisa dapat rekom PKB. Bakal calon kepala daerah yang diusung oleh PKB (syaratnya) asal punya elektabilitas, kapasitas dan kapabillitas yang mumpuni,” tuturnya.

    Masih kata Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto ini, PKB punya golden ticket untuk memberangkatkan sendiri calon Bupati yang diusung. Baik itu dari internal partai atau luar partai. Ia menegaskan tidak ada transaksional dalam penentuan calon Bupati dan calon Wabup yang akan diusung oleh PKB.

    “Kita tidak transaksional atau apa, PKB tidak seperti itu. Kita harus klop dulu visi misinya. Kalau sudah klop kita ajukan ke DPP (PKB) nanti di-Fit and Proper Test di DPP, nanti juga DPP tentu akan bertanya kepada DPC PKB Kabupaten Mojokerto, doakan ini bisa lancar,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ikfina Fahmawati mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Mojokerto ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mojokerto, Sabtu (4/5/2024). Bupati Mojokerto ini memutuskan untuk maju kembali dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena masih ada tanggung jawab yang belum terselesaikan. [tin/aje]

  • PJ Gubernur Jatim Kabulkan 12 Tuntutan Buruh Rayakan Mayday

    PJ Gubernur Jatim Kabulkan 12 Tuntutan Buruh Rayakan Mayday

    Surabaya (beritajatim.com) – PJ Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengabulkan 12 tuntutan buruh yang merayakan Mayday di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (01/05/2024).

    “Bahwa tuntutan yang teman-teman buruh sampaikan sesuai dengan visi-misi pemerintah untuk mensejahterakan kaum buruh. Hidup Buruh !,” teriak Adhy Karyono di hadapan puluhan ribu massa aksi.

    Adhy Karyono menjelaskan dari 12 tuntutan itu, sebagian butuh kebijakan dari pusat. Sehingga, pemprov Jawa Timur berkomitmen mewadahi buruh untuk mengawal tuntutan hingga ke pusat. Termasuk memfasilitasi pimpinan organisasi buruh untuk bertemu dengan presiden dan kementerian.

    “Termasuk kita memfasilitasi audiensi dengan pemerintah pusat. Apakah dengan Presiden, Menteri Ekonomi, dan Menkopolhukam,” imbuh Adhi Karyono.

    Pada mediasi dengan sejumlah stakeholder dan buruh, PJ Gubernur Jawa Timur membahas 12 tuntutan buruh secara rinci. Termasuk aturan bagi hasil di industri rokok. Menurut Adhy Karyono, jika bagi hasil dari industri rokok meningkat, otomatis kesejahteraan buruh bisa terpenuhi.

    “Karena bagi hasil rokok ini kalau dapatnya lebih besar, maka untuk kesejahteraan buruh bisa tercover semua. Untuk BPJS Kesehatan, kesejahteraan kerja, ataupun bansos bansos lain dan pemberdayaan karena untuk kebituhan dan keterampilannya,” tutur Adhy Karyono.

    Berikut 12 tuntutan buruh dalam aksi Mayday 2024;

    1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menampung dan akan meneruskan semua usulan yang disampaikan oleh Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER JATIM) yang bersifat Nasional ke Pemerintah Pusat (Tolak Omnibuslaw UU no6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Revisi Perpres No. 82 Tahun 2018, menolak kenaikan cukai rokok tahun 2025, peningkatan alokasi DBHCHT untuk pekerja minimal 10% (sepuluh persen), penolakan Kawasan Tanpa Rokok, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

    2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi perwakilan GASPER JATIM untuk menyampaikan dan audensi langsung dengan Pemerintah Pusat yang pesertanya adalah perwakilan dari Pemerintah dan Perwakilan dari GASPER JATIM.

    3. Untuk Perwakilan yang audensi dengan BPJS Kesehatan Pusat diwakili olehJamkeswatch Jawa Timur dan beberapa perwakilan dari GASPER JATIM.

    4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur (sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan Peserta Penerima Upah dan PBI Kabupaten/Kota).

    5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengakomodir usulan dari JamkesWatch – GASPER Jatim tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

    6. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerima usulan dan masukan terkait penambahan kuota serta pengawasan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui program Afirmasi Anak Buruh sebesar minimal 5% (limapersen).

    7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerima usulan dari GASPER JATIM untuk mengevaluasi kinerja Pegawainya.

    8. Bahwa terkait usulan Peraturan Daerah tentang pesangon di Jawa Timur, akan dikomunikasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.

    9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menerima usulan terkait penyediaan perumahan layak dan terjangkau untuk pekerja/buruh yang berada di dekat lokasi kawasan industri.

    10. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menerima usulan penyediaan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri.

    11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima usulan terkait penolakan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk selanjutnya akan dikomunikasikan dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.

    12. Usulan sebagaimana dimaksud pada poin poin diatas, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ang/kun)

  • May Day, Bupati Lamongan Ajak Perkuat Hubungan Industrial

    May Day, Bupati Lamongan Ajak Perkuat Hubungan Industrial

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengajak para pengusaha, pekerja, maupun pemangku pemerintahaan untuk memperkuat hubungan industrial saat momen peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Rabu (1/5/2024).

    “Momentum ini kita gunakan mendekatkan hubungan industrial, tripartit kita semua sehingga semuanya tidak ada yang dirugikan, justru akan menciptakan harmoni yang baik sehingga semuanya akan mendapatkan manfaat, khususnya di hari buruh ini,” kata Bupati Yuhronur, di Halaman Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan.

    Menurut Yuhronur, terciptanya iklim industrial yang baik akan berimplikasi pada pertumbuhan perusahaan maupun kesejahteraan para pekerja. Salah satu langkah Pemkab Lamongan dalam menjamin kesejahteraan pekerja di Lamongan yakni dengan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

    Ditegaskan oleh Yuhronur, komitmen untuk memberikan jaminan rasa aman saat bekerja ini telah memberikan manfaat bagi para pekerja Lamongan, misalnya bagi Eka Wahyulianawati, pekerja di perusahaan KSU Delta Pratama Lamongan yang juga penerima jaminan kecelakaan kerja, sebesar Rp 114.507.600.

    Begitupun dengan Mujayanah, penerima manfaat tunai dari JKP dan JHT sebesar Rp 22.910.820 dan Rp 5.693.600 atas kehilangan pekerjaan di perusahaan Maju Melaju Lamongan.

    Kemudian, ahli waris alm. Burhanudin pekerja di perusahaan Lintech Duta Pratama Lamongan sebesar Rp 65. 807.920, dana pensiun bulanan Rp 393.500, serta beasiswa anak sampai lulus kuliah sebesar Rp 117 juta, yang diserahkan secara simbolik oleh Yuhronur.

    “Pemerintah terus berikhtiar bagaimana kesejahteraan pekerja ini semakin naik, tidak hanya persoalan upah tapi juga kesejahteraannya, jaminan sosialnya, ekosistem di dalam keluarganya, itu yang terus kita fikirkan, begitu juga hubungan lain dengan perusahaan, kita terus memikirkan bagaimana perusahan ini bisa tumbuh besar, sustainable, harus terus untung,” terangnya.

    Dalam kesempatan sama, Ketua Konfederasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Lamongan Iswahyudi berharap, pemerintah terus melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pekerja itu mintanya tidak banyak, kita melaksanakan kewajiban di perusahaan tersebut maka hak kami berikanlah sesuai undang-undang yang ada. Kami berharap, sistem dan pengawasan terhadap pelaksanaan UMR yang Rp 2.828.323 ini bisa benar-benar efektif, karena masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan UMR. Pengawasan di perusahaan tolong dilihat betul BPJS Ketenagakerjaannya,” bebernya.

    Sementara itu, Ketua Apindo Lamongan, Sardjono mengapresiasi kerjasama yang terbangun dengan baik antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha Lamongan. Apindo menilai bahwa pekerja merupakan mitra kerja, sehingga perlu adanya hubungan baik antar kedua belah pihak.

    “Perusahaan selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan, sesuai dengan undang-undang yang ada maka terciptalah hubungan industrial yang harmonis, diharapkan masyarakat hidupnya sejahtera, bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Lamongan,” pungkasnya. [riq/ian]

  • 20 Ribu Buruh Bakal Demo Kantor Gubernur Jatim Besok

    20 Ribu Buruh Bakal Demo Kantor Gubernur Jatim Besok

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 20 ribu buruh bakal menggeruduk kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (01/05/2024) besok dalam rangka Hari Buruh Internasional atau May Day. Dalam aksinya, buruh berencana memperjuangkan pemberian jaminan kesehatan dan kenaikan upah.

    Buruh yang hadir menggeruduk kantor Gubernur Jawa Timur besok berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur. Seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Lamongan hingga daerah tapal kuda.

    “Besok massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur akan datang. Total 20 ribu buruh,” kata Jazuli Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Selasa (30/04/2024).

    Massa aksi akan berkumpul di Jalan Ahmad Yani terlebih dahulu. Setelah masa aksi terkumpul, buruh akan bergerak menuju Jalan Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Kebon Rojo, dan Jalan Pahlawan.

    “Diperkirakan mulai bergerak menuju Kantor Gubernur Jatim pukul 13.00 WIB. Kami menghimbau kepada masyarakat agar menghindari jalan-jalan itu (yang dilalui buruh),” imbuhnya.

    Jazuli menjelaskan, dalam demo hari buruh besok, pihaknya akan meminta pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) sebagai bentuk komitmen penyedia jaminan kesehatan dari pemerintah daerah. Selain itu, buruh juga meminta agar pemerintah menyisihkan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk membayar iuran BPJS milik buruh yang tidak mampu atau miskin.

    “Adanya BPRS diharapkan dapat menyelesaikan persoalan buruknya pelayanan rumah sakit khususnya terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan,” ujarnya.

    Jazuli mengungkapkan, pembayaran iuran BPJS Kesehatan para buruh merupakan tanggung jawab tempat kerja. Namun, beberapa perusahaan masih ada yang tak memenuhinya.

    “Jadi (pemerintah harusnya) tetap memberikan penjaminan layanan kesehatan bagi buruh, yang pengusahanya lalai tidak membayar iuran BPJS Kesehatan,” ujarnya.

    Selain isu jaminan kesehatan, massa buruh masih berharap adanya kenaikan upah lagi untuk pekerja di wilayah Jatim. Sebab, menurutnya, kebutuhan sekarang tidak sebanding dengan pendapatan karyawan.

    “Sudah tiga tahun kenaikan upah minimum buruh di Jatin nilainya lebih rendah dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Meski ada kenaikan upah namun tidak berdampak terhadap kesejahteraan buruh,” tutupnya. [ang/but]

  • Awal Mei 2024, Pemkab Malang Aktifkan Ratusan Penerima BPJS PBID

    Awal Mei 2024, Pemkab Malang Aktifkan Ratusan Penerima BPJS PBID

    Malang (beritajatim.com) – Pemkab Malang bakal mengaktifkan kembali kepesertaan bantuan BPJS Kesehatan terhadap orang miskin melalui segmen PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) per 1 Mei 2024 mendatang.

    Kepastian itu di sampaikan langsung Bupati Malang HM Sanusi di Ruang Rapat Panji Pulang Jiwo, Lantai II Gedung Sekretariat Kabupaten Malang, Jalan Panji 158 Kepanjen, Rabu (24/4/2024) kemarin, usai berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

    “Sebagai mana hasil rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan, untuk warga tidak mampu di Kabupaten Malang Pemberian Bantuan Iuran Daerah (PBID) akan diaktifkan kembali per 1 Mei 2024. Jumlahnya sebanyak 129.534 jiwa,” kata Sanusi.

    Anggaran yang disiapkan untuk mengcover bantuan tersebut sebesar Rp 46 miliar untuk bulan Mei sampai Desember 2024. Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.

    Sebelumnya, warga Kabupaten Malang dihebohkan dengan keputusan Pemkab Malang yang membekukan kepesertaan BPJS segmen PBID. Alasan bantuan BPJS Kesehatan terhadap orang miskin melalui segmen PBID ninonaktifkan itu dikarenakan, perlunya pemadanan data.

    Sebab, terdapat data ganda, data orang meninggal, dan data orang yang sudah tercover BPIN (Bantuan Pemberian Iuran Nasional) serta yang terbilang mampu (kaya) masuk ke dalam data tersebut.

    Hal itu berdampak pada pencopotan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg. Wiyanto Wijoyo. Pasalnya, terjadi kesemrawutan data bermula UHC (Universal Health Coverage). Yang mana itu harus 95 persen dari jumlah penduduk sekitar 2 juta lebih ter-cover BPJS.

    Sedangkan waktu itu, masih 75 persen tercover BPJS. Akhirnya 450.000 orang dimasukkan untuk memenuhi target 95 persen. Dari situlah terjadi pembengkakan hingga memiliki hutang ke BPJS sekitar Rp 87 miliar. “Saat ini persoalan BPJS di Kabupaten Malang sudah tuntas selesai,” beber Sanusi.

    “Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan dari tunggakan yang melebihi kuota kemarin, masih menunggu hasil rekonsiliasi yang dilakukan bersama tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur,” tambahnya.

    Sementara itu, Bupati Malang juga menyampaikan akan tetap menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu atau warga miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan gratis akan tetap diberikan dengan catatan dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan Kecamatan. “Mereka ini dapat dilayani di Rumah Sakit Daerah milik pemerintah Kabupaten Malang meliputi RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang dan RSUD Ngantang,” ujarnya.

    Anggaran yang sudah disiapkan untuk cadangan bantuan kesehatan bagi warga tidak mampu yang belum terakses atau tercover BPJS Kesehatan ini senilai Rp 10 Miliar. “Para Camat dan seluruh Kepala Desa serta Lurah akan diberikan pengarahan. Jika ditemui masyarakat tidak mampu dan ternyata belum terakses ke BPJS Kesehatan, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis cukup dengan menyertakan surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya kita akses lagi ke BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dengan dana cadangan dari APBD itu,” pungkasnya. (yog/kun)

  • Pemkot Mojokerto Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Wirausaha Rentan

    Pemkot Mojokerto Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Wirausaha Rentan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkot (Pemerintah Kota) Mojokerto terus berupaya memberikan jaminan sosial bagi warganya. Selain melalui pemberian jaminan kesehatan dan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), kesejahteraan juga diberikan dengan fasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

    “Sebelumnya Pemkot telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga non ASN, tenaga keagamaan, RT-RW, Linmas dan kader motivator. Tahun ini, jaminan sosial kita perluas untuk wirausaha rentan,” ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, Selasa (23/4/2024).

    Pada 2024, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga akan dimanfaatkan untuk fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi para wirausaha rentan di Kota Mojokerto. Mas Pj (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa wirausaha rentan yang berhak mendapatkan fasilitasi tersebut.

    “Yakni para pelaku usaha ber KTP Kota Mojokerto yang usianya belum mencapai 65 tahun. Usahanya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan penghasilan masih di bawah UMR atau kurang dari Rp2.810.000 dan belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang sudah punya usaha dan namun belum punya NIB, silahkan mengurus NIB di MPP,” imbaunya.

    Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ink menyampaikan bahwa agar dapat memperoleh fasilitasi ini, para pelaku usaha harus mendaftarkan diri melalui link yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) yaitu melalui bit.ly/BPJSTKUMKMKotaMojokerto .

    “Bagi yang sudah mendaftar, nanti akan divalidasi datanya oleh tim dari Diskopukmperindag. BPJS nya satu nama hanya boleh mendapatkan satu fasilitasi, jadi misalkan pelaku usaha juga merupakan RT di lingkungannya dan sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai RT maka sudah tidak boleh mengajukan sebagai wirausaha rentan,” pungkasnya.

    Agar tepat sasaran, Pemkot Mojokerto tidak hanya melakukan validasi data para pelaku usaha, tetapi juga melakukan sinkronisasi data, agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Sinkronisasi data ini nanti akan melibatkan Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku OPD pengampu, Diskopukmperindag, Dispendukcapil, Diskominfo dan BPJS Ketenagakerjaan. [tin/suf]

  • PJ Wali Kota Kediri Launching Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024

    PJ Wali Kota Kediri Launching Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri Zanariah launching program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024. Launching ini diselenggarakan di Insumo Kediri Convention Center (IKCC) dan disiarkan langsung di Dhoho TV dan instagram @dinkopumtk_kotakediri.

    Pada Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024 ini, ada 26 jenis pelatihan yang disediakan dengan kuota peserta sebanyak 2.682 orang. Pelatihan ini gratis dan dapat diikuti oleh warga ber-KTP Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Kediri menekankan bahwa Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen agar pelatihan keterampilan dan kewirausahaan ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat.

    “Oleh karena itu, di tiap tahunnya selalu ada evaluasi dan terus berbenah serta membuka pintu saran selebar-lebarnya. Tujuannya nya agar kegiatan ini bisa berjalan optimal,” kata Zanariah.

    PJ Wali Kota Kediri Launching Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024

    Zanariah menambahkan bahwa yang perlu menjadi perhatian Dinkop UMTK, dalam menyiapkan jenis pelatihan harus dengan menu pembelajaran yang update sesuai dengan kebutuhan terkini. “Caranya dengan menggali informasi dari pelaku usaha serta mencermati tren kebutuhan dunia kerja yang terus bergerak dinamis,” tambahnya.

    PJ Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa pada pelatihan tahun ini juga memfasilitasi masyarakat rentan dan para disabilitas, untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem. “Karena penyandang disabilitas dan warga renta ini juga memiliki potensi yang dapat dieksplore lebih jauh untuk memberi kesempatan berkarya dan menjadi mandiri,” ucapnya.

    Tak lupa, PJ Wali Kota Kediri mengundang warga Kota Kediri yang berusia produktif untuk bergabung dalam program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan 2024, cara daftarnya melalui tautan online bit.ly/PELATIHANKEDIRI2024 mulai 23,April 2024.

    “Saya minta pilih pelatihan yang sesuai dengan passion dan kualifikasi. Karena hal ini bisa menjadi bekal berharga untuk bersaing di pasar kerja atau merintis usaha mandiri. Sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sesama,” jelasnya.

    Pada launching Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan ini juga diberikan penghargaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kota Kediri yang turut mendukung program pelatihan yang diselenggarakan Dinkop UMTK ini.

    Selain itu, juga diserahkan sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kepada perwakilan peserta Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2023, dan sertifikat halal kepada 646 pelaku UMKM Kota Kediri. Ada pula penyerahan piagam untuk koperasi berpredikat sehat. Serta penyerahan penghargaan hubungan industrial atas kepatuhan ketenagakerjaan.

    Hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Choirur Rofiq, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Kediri Imam Haryono, Ketua Kadin Kota Kediri Muhammad Sholikhin, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri Boma Wira Gumilar, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari.

    Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, PJ Ketua Dekranasda Kota Kediri Novita Bagus Alit, camat se-Kota Kediri, Ketua HIPMI Kota Kediri Tintus Radityo Kusumo, Kepala Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan pimpinan perusahaan serta pengurus koperasi dan pelaku UMKM. [nm/ted]

  • Resmikan GADISku, Pj Gubernur: Bisa Direplikasi oleh Kabupaten Kota se-Jatim

    Resmikan GADISku, Pj Gubernur: Bisa Direplikasi oleh Kabupaten Kota se-Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meresmikan inovasi milik Dinsos Jatim, bertajuk Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT (GADISku) di Jalan Jemur Andayani XVIII Nomor 19 Surabaya, Senin (22/4/2024).

    Peresmian ditandai dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti oleh Pj. Gubernur Adhy yang didampingi Wakil Konjen Australia Anthony Clark, Anggota Komisi E DPRD Jatim Hartoyo, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim Hadi Purnomo, Imam Besar Masjid Al-Akbar KH. Akhmad Muzzaki dan Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani.

    Dalam sambutannya, Adhy mengatakan, keberadaan GADISku merupakan bentuk komitmen Pemprov Jatim untuk menjalankan Undang-undang (UU) nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yaitu, mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi.

    “Kami menyambut baik peluncuran inovasi GADISku, karena sebagai wujud peningkatan perhatian bagi saudara kita penyandang disabilitas. Apresiasi setinggi-tingginya untuk tim Dinsos Jatim, karena inovasi ini sangat luar biasa bahkan di luar patron yang ada,” ujarnya.

    Sebagai informasi, GADISku merupakan tempat dimana karya produk dan jasa para penyandang disabilitas dipamerkan. Berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Kinasih berbasis Sociopreneurship, seluruh peserta mendapatkan pendampingan dan bimbingan berkelanjutan membuat produk berkualitas hingga siap dipasarkan ke masyarakat.

    Adhy menerangkan, keberadaan galeri GADISku juga menjadi bukti bahwa Pemprov Jatim memberikan kesempatan ekonomi, akses sosial dan akses pelayanan publik yang sama bagi semua kalangan. Bahkan, hasil produksi di galeri ini nantinya juga bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

    “Workshop di sini ada pelatihan, tetapi profesional, yang juga menghasilkan. Di sini mereka disiapkan kemudian supaya bisa terjun ke masyarakat. Setelah itu mereka akan mandiri dengan pemberian modal selanjutnya,” tuturnya.

    GADISku, lanjut Adhy, juga sebagai wujud nyata dari IKI (Inisiatif, Kolaborasi dan Inovatif) yang ditunjukkan dalam memberdayakan penyandang disabilitas agar mandiri dan sejahtera. Oleh sebab itu, ia menekankan agar inovasi ini patut dikembangkan di lokasi-lokasi lain utamanya kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “Workshop kita sebetulnya di UPT-UPT, tetapi itu belum efektif kalau untuk langsung ke masyarakat. Maka kita perlu tempat-tempat seperti ini untuk nantinya bisa kita publish. Bahkan, UPT-UPT juga bisa membuka di luar UPT nya kemudian dinas-dinas OPD terkait atau yang secara umum punya workshop bisa dititipi tempat,” terangnya.

    Adhy menambahkan, inovasi GADISku merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan inklusi di Jawa Timur. Harapannya, bisa meningkatkan sosial ekonomi untuk para penyandang disabilitas.

    Pembangunan di Jatim sendiri, dijelaskannya telah menuju inkluslivitas, melalui pembangunan dan renovasi infrastruktur yang menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Seperti, tempat-tempat pelayanan publik yang bisa diakses kursi roda serta tanda-tanda yang dapat dipahami penyandang disabilitas sensorik.

    “Bisa dikatakan, Jawa Timur menjadi stereotype nasional, percontohan seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, GADISku diharap bisa jadi trigger bagi masyarakat luas,” harapnya.

    Adhy menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas inovasi GADISku. Ia berharap agar keberadaan GADISku bisa membawa kemandirian ekonomi bagi para disabilitas.

    “Saya ingin replikasi, bila perlu di semua dinas terkait. Sehingga, para penyandang disabilitas bisa punya kesempatan yang sama. Aku Kamu Kita Setara bukan sekadar jargon, tetapi bisa dibuktikan secara nyata,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan, bahwa keberadaan GADISku Dinsos Jatim diharapkan bisa menjadi pembelajaran kewirausahaan bagi para disabilitas yang mau dan mampu berkarya.

    “Harapannya, bisa menjadi wadah bagi para alumni UPT maupun masyarakat Disabilitas umum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi diri dan keluarganya,” katanya.

    Novi melanjutkan, Galeri Disabilitas ini nantinya akan beroperasi setiap hari sejak pukul 09.00 hingga 22.00 WIB. Dengan total personel 16 orang penyandang disabilitas dan 11 orang pendamping, galeri ini direncanakan memiliki tiga macam muatan galeri, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang.

    “Untuk jangka pendek, kita ada galeri produk, bahkan angkringan. Kemudian, untuk jangka menengah akan digelar sanggar kesenian dan sanggar sobat dily mengaji setiap minggunya serta konseling orang tua ABK secara gratis,” pungkasnya. (tok/ian)

  • BPJS Ketenagakerjaan Turut Bantu Mudik Gratis Pemprov Jatim

    BPJS Ketenagakerjaan Turut Bantu Mudik Gratis Pemprov Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) turut berpartisipasi dalam program mudik bareng gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim).

    Dari 96 bus yang diberangkatkan pada Minggu (7/4/2024) pagi, 3 bus di antaranya atas partisipasi BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menjamin perlindungan jaminan sosial seluruh sopir beserta awak bus. Sebelum keberangkatan para pemudik bareng ini dilepas di depan Kantor Dishub Jatim terlebih dulu dilakukan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono kepada perwakilan awak bus.

    Adhy Karyono mengatakan, mudik bareng gratis ini merupakan agenda tahunan yang rutin digelar dengan tujuan untuk mencegah peningkatan kecelakaan lalu lintas selama masa mudik lebaran.

    Tidak hanya menekan angka kecelakaan, program mudik gratis ini juga menjadi strategi mengurai titik kemacetan. Sebab, para pemudik yang biasanya memakai kendaraan pribadi, kini beralih ke transportasi gratis yang disediakan Dishub Jatim.

    Disebutkan, kali ini total ada 3.840 peserta mudik gratis dengan tujuan 17 kabupaten/kota se-Jatim, yakni Banyuwangi lewat Jember, Banyuwangi lewat Situbondo, Blitar lewat Malang, Blitar lewat Pare Kediri, Nganjuk dan tujuan Trenggalek, Tulungagung, Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Jember, Tuban, Sumenep, Bojonegoro, serta Bondowoso.

    Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo mengatakan, peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mudik bareng gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim ini tak lain sebagai bentuk sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemprov Jatim yang sudah terjalin selama ini.

    “Selama ini kami (BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Jatim) telah bekerja sama untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan masyarakat pekerja Jawa Timur, dan kali ini kami bekerja sama untuk mensukseskan program mudik bareng gratis ini,” ujarnya.

    Dijelaskannya, bentuk support BPJS Ketenagakerjaan dalam mensukseskan mudik gratis bersama Pemprov Jatim ini diantaranya memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap seluruh awak bus yang terdiri dari sopir, kernet, dan kondektur.

    “Perlindungan ini untuk jaga-jaga, kalau terjadi resiko mereka juga dapat jaminan sosial dari negara,” ucap Hadi.

    Dia berharap kedepan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga untuk seluruh peserta mudik bareng, karena menurutnya mereka adalah para pekerja baik sektor penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU). [but]

  • Pj Gubernur Jatim Adhy Berangkatkan 96 Bus Mudik Bareng Gratis

    Pj Gubernur Jatim Adhy Berangkatkan 96 Bus Mudik Bareng Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono memberangkatkan secara langsung 96 unit bus dengan total 3.840 orang penumpang dalam acara Mudik Bareng Gratis 1445 Hijriah di depan Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Jalan A. Yani Surabaya, Minggu (7/4/2024).

    Pemberangkatan bus dilakukan dengan pengibasan bendera oleh Pj. Gubernur Adhy didampingi Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono, Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jatim Nyono, serta Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Timur Tamrin Silalahi.

    Pj. Gubernur Adhy mengatakan, program Mudik dan Balik Gratis ini merupakan sesuatu yang membanggakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masyarakat antusias dengan program ini, sehingga membuat pemerintah ingin terus meningkatkan jumlah armada bus yang ada.

    “Kami bangga bisa menyelenggarakan mudik gratis ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat. Meski demikian kami merasa kurang karena animo masyarakat sangat tinggi. Seperti mudik gratis diberangkatkan dari Jakarta yang awalnya 23 bus, ternyata tambah lagi 27,” ujarnya.

    Hal ini, lanjut Pj. Gubernur Adhy, akan menjadi evaluasi untuk tahun depan. Maka, ia pun berharap akan ada partisipasi dan sinergitas dari lapisan masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

    “Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi dan ada partisipasi dari dunia usaha atau masyarakat yang mampu. Harus ada juga kolaborasi dari Pemda baik kabupaten / kota yang menyumbangkan busnya. Karena ini sebenarnya masyarakat bupati/walikota juga,” katanya.

    Tingginya animo masyarakat dalam mudik kali ini, kata Adhy, disebabkan liburan kali ini merupakan liburan yang istimewa karena panjangnya durasi. Sehingga waktu berkumpul bersama keluarga menjadi lebih banyak.

    “Makanya yang pulang kampung itu melonjak tinggi sampai 16,2 persen. Jadi dari 40 juta warga Jatim, orang yang mudik 31,2 juta orang, lebih dari tiga perempatnya. Ini perlu ada antisipasi secara umum dan infrastruktur dengan semua kewenangan,” katanya.

     

    Lebih jauh, Pj. Gubernur Adhy mengingatkan untuk mengantisipasi banyaknya kecelakaan kendaraan bermotor yang didominasi oleh kendaraan roda dua atau sepera motor. Mudik Gratis ini, sebutnya, dapat menjadi salah satu solusi meminimalisir probabilitas kecelakaan.

    “Mereka yang ikut mudik ini kemarin motornya diangkut dengan truk dan hari ini orangnya yang berangkat. Jadi kebutuhan berkendara di kampung halaman dengan motornya tetap terpenuhi. Yang paling penting keamanan dan kenyamanan,” katanya.

    Selain itu, pusat kemacetan untuk sektor wisata diprediksi akan terjadi di Malang, Batu, kawasan Bromo Tengger Semeru, dan Banyuwangi. Sehingga, Adhy meminta para pemilik wisata menyiapkan mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan.

    “Yang paling penting tentu peralatan keamanannya. Yang kedua perbanyak pelayanan kesehatan. Dari pemerintah pasti memang menyediakan. Tapi kami mohon pemilik wisata juga mengadakan,” pesannya.

    Di akhir, Pj. Gubernur Adhy memberikan apresiasi mendalam bagi mereka yang telah berpartisipasi dan mendukung mudik di Jawa Timur. Mulai dari mereka yang membantu menyediakan bus, hingga yang menyediakan Mudik Gratis sendiri.

    “Terima kasih semua mitra-mitra yang juga sudah melaksanakan secara mandiri. Ada dari Suara Surabaya Muslim, PWNU, Radar Surabaya, ITS, dan juga BUMD. Ini penting karena masih banyak orang yang kesulitan mudik entah sebabnya finansial ataupun kesusahan mencari tiket,” pungkas Adhy.

    Sebagai informasi, rute Mudik Gratis kali ini meliputi Surabaya – Madiun dengan 8 bus, Surabaya – Magetan 10 bus, Surabaya – Ponorogo 17 bus, Surabaya – Nganjuk (via arteri) 3 bus, Surabaya – Tulungagung 3 bus, Surabaya – Blitar (via Pare) 1 bus, Surabaya – Trenggalek 8 bus, Surabaya – Pacitan 13 bus, Surabaya – Jember 5 bus, Surabaya – Malang – Blitar 2 bus, dan Surabaya – Banyuwangi (via Jember) 8 bus.

    Kemudian, Surabaya – Banyuwangi (via Situbondo) sehanyak 4 bus, Surabaya – Ngawi 8 bus, Surabaya – Tuban 1 bus, Surabaya – Sumenep 2 bus, serta Surabaya – Bojonegoro 2 bus.

    Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Adhy turut menyerahan BPJS Ketenagakerjaan untuk para sopir dan kernet Mudik Bareng Gratis. Ia berpesan untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan daripada buru-buru sampai di tempat tujuan. [tok/aje]