Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Rapor Kredit buat UMKM Bakal Berlaku Tahun Depan

    Rapor Kredit buat UMKM Bakal Berlaku Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan sistem credit scoring untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan berlaku 2025.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan uji coba dan masih berproses untuk menyempurnakan aturan tersebut.

    “Sedang berproses, ya mudah-mudahan selesai beberapa tahun, ya tahun depan (2025),” kata dia ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2024).

    Yulius mengatakan hasil uji coba yang telah dilakukan telah meningkatkan minat UMKM untuk mendapat pinjaman dari KUR. Menurutnya tingkat rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) juga aman.

    “Uji coba yang dilakukan terdapat kenaikan 5% (UMKM) dengan teknologi ini dan NPL-nya tetap antara 5% sampai 6%,” terangnya.

    Seperti diketahui skema pinjaman KUR tanpa agunan bisa didapatkan jika pinjamannya di bawah Rp 100 juta. Namun, dengan credit scoring diharapkan UMKM bisa mendapatkan pinjaman di atas Rp 100 juta sampai Rp 500 juta tanpa agunan.

    Credit scoring ini bukan tanpa syarat, tetapi menggunakan skema lainnya. Sebelumnya Yulius pernah mengatakan melalui credit scoring, lembaga keuangan atau perbankan bisa mengecek data UMKM di luar dari agunan, contohnya data jaminan sosial seperti BPJS, data pembayaran listrik, data pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.

    “Dengan adanya credit scoring ini kita tambahkan kriterianya jadi apabila UMKM belum pernah akses akan tetapi dia secara credit scoring misalkan pembayaran PLN nya bagus, tidak pernah menunggak, plafonnya bagus, track record nya bagus, itu menjadi salah satu penilaian,” tutur Yulius, dalam konferensi pers, Jumat (19/1/2024).

    (ada/kil)

  • 8 Negara yang Tak Pungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    8 Negara yang Tak Pungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    Jakarta –

    Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama banyak negara di dunia. Mulai dari pajak atas kepemilikan tanah atau lahan, pajak penambahan nilai untuk barang tentu, sampai pajak pendapatan perusahaan dan individu warganya.

    Namun karena satu dan lain hal, terdapat beberapa negara di dunia yang tidak menerapkan pajak penghasilan kepada warganya. Mayoritas karena negara ini sudah punya penghasilan lain yang lebih dari cukup untuk menjalankan pemerintahan.

    Melansir dari laporan Investopedia, Sabtu (27/7/2023), berikut daftar 12 negara di dunia yang membebaskan warganya dari pajak pendapatan

    1. Bahrain

    Negara kerajaan yang terletak di Timur Tengah ini merupakan salah satu negara di dunia yang tidak membebaskan warganya dari pajak pendapatan pribadi. Sebab negara ini sudah mendapat cukup banyak uang dari hasil minyak dan gas alam mereka.

    Di sisi lain, negara ini mengenakan pajak perusahaan yang cukup besar. Terutama bagi perusahaan di sektor migas hingga 46% pada 2024 ini. Selain itu negara ini masih mewajibkan seluruh warganya untuk berkontribusi pada asuransi sosial dan jaminan hari tua (seperti BPJS).

    2. Bahama

    Negara yang terletak di Kepulauan Karibia ini memiliki sektor pariwisata, perbankan internasional, dan manajemen investasi yang sangat berkembang. Bahkan sektor-sektor ini menyumbang 85% PDB negara itu.

    Berkat pendapatnya yang masif dari sektor tersebut, Bahama tidak mengenakan pajak pendapatan kepada seluruh warganya. Namun untuk bisa mendapat fasilitas bebas pajak ini, seseorang ekspatriat harus memenuhi berbagai syarat yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Termasuk di antaranya sudah tinggal di negara itu selama lebih dari waktu yang ditentukan hingga kepemilikan properti dengan nilai tertentu.

    3. Bermuda

    Bermuda merupakan negara lain yang bebas pajak penghasilan yang terletak di Kepulauan Karibia selain Bahama. Namun, biaya hidup di Bermuda jauh lebih tinggi karena letak Bermuda yang terpencil.

    Bermuda adalah negara yang lebih berkembang dibandingkan dengan negara lainnya di Kepulauan Karibia. Bermuda juga termasuk negara yang memiliki sektor pariwisata yang lebih banyak diminati warga asing.

    Namun untuk bisa menjadi warga negara ini, seseorang ekspatriat harus tinggal di negara itu selama lebih dari waktu yang ditentukan dan membayarkan sejumlah uang untuk negara sebesar US$ 50.000.

    4. Brunei

    Seperti Bahrain, kemakmuran ekonomi Brunei sebagian besar berasal dari banyaknya ladang minyak dan gas alam. Kemudian sebagian besar penduduknya juga bekerja di pemerintahan alias jadi PNS.

    Karena itu masyarakat negara itu bisa sangat bergantung pada layanan medis dan pendidikan yang didanai pemerintah tanpa harus membayar pajak pendapatan.

    5. Kuwait

    Kuwait adalah negara lain yang sangat bergantung pada minyak dan gas alam untuk mendukung PDB-nya yang besar. Meskipun negaranya tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, Kuwait mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 15%.

    6. Monako

    Monaco adalah tujuan wisata populer dan pusat perbankan utama. Pariwisata adalah sektor unggulan dan negara ini dikenal sebagai surga pajak.

    Berkat itu Monaco menjadi satu-satunya wilayah bebas pajak di Eropa. Namun untuk memperoleh kewarganegaraan memerlukan deposit sebesar 500.000 hingga 1.000.000 euro di bank Monaco dan membeli atau menyewa rumah.

    7. Oman

    Oman merupakan negara Timur Tengah lainnya lagi yang bergantung pada minyak dan gas alam untuk menunjang ekonomi mereka. Meski negara ini tidak mengenakan pajak pendapatan individu, namun ada pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% untuk produk tertentu, dan pajak pendapatan perusahaan hingga 15%.

    8. Uni Emirat Arab

    Seperti negara Timur Tengah lainnya, Uni Emirat Arab merupakan salah negara yang memiliki pemerintahan dan perekonomian yang stabil berkat sektor migas. Namun

    Uni Emirat Arab memiliki perekonomian yang berkembang dan lingkungan yang lebih multikultural dibandingkan mayoritas negara di Timur Tengah. Hal ini berarti terdapat banyak pilihan makanan dan hiburan. Lalu, terdapat fasilitas pendidikan yang sangat baik dan populasi yang dapat berbahasa Inggris.

    *******
    Bahrain
    Meskipun minyak dan gas alam merupakan sebagian besar pendapatan anggaran negara, Bahrain juga memiliki sektor perhotelan dan ritel yang menonjol. Negara ini tidak memungut pajak penghasilan pribadi namun mewajibkan warganya untuk berkontribusi pada Asuransi Sosial dan program pengangguran. Pajak penghasilan badan yang dikenakan pada perusahaan minyak sebesar 46% pada tahun 2024.

    Pekerja asing yang menerima visa kerja dari majikan lokal berhak mendapatkan izin tinggal. Ada juga izin tinggal tanggungan bagi mereka yang menikah dengan warga negara Bahrain, meskipun izin ini harus diminta oleh majikan mereka.

    bermuda
    Bermuda adalah salah satu dari banyak Wilayah Luar Negeri Inggris yang tidak memungut pajak penghasilan. Industri pariwisata dan jasa mendominasi perekonomian pulau ini. Bermuda adalah pusat bisnis internasional dan pusat keuangan luar negeri.

    Selain menikah dengan penduduk, mereka yang mencari Sertifikat Penduduk Permanen memerlukan masa tinggal sebelumnya dan biaya $50,000.

    Kepulauan Virgin Inggris
    Kepulauan Virgin Britania Raya adalah wilayah luar negeri di Karibia yang sangat bergantung pada pariwisata. Peternakan merupakan kegiatan pertanian yang menonjol. Pada tahun 2017, Badai Irma menghancurkan pulau Tortola, dan 80% bangunan pemukiman dan bisnis hancur atau rusak. Dolar AS telah menjadi mata uang sah di Kepulauan Virgin Britania Raya sejak tahun 1959, karena perekonomiannya terkait erat dengan Kepulauan Virgin AS.

    Untuk menjadi penduduk tetap, seseorang harus tinggal di Kepulauan Virgin Britania Raya selama 20 tahun. Mereka kemudian harus menyerahkan formulir tempat tinggal kepada Departemen Imigrasi Pemerintah Kepulauan Virgin Inggris.

    Brunei
    Seperti Bahrain, kemakmuran ekonomi Brunei sebagian besar berasal dari banyaknya ladang minyak dan gas alamnya. Sebagian besar penduduknya bekerja di pemerintahan. Masyarakat bergantung pada layanan medis dan pendidikan yang didanai pemerintah. Wangsa Bolkiah, keluarga kerajaan Brunei, tetap berkuasa di Brunei selama lebih dari enam abad.

    Pulau cayman
    Seperti Bermuda, Kepulauan Cayman adalah salah satu Wilayah Luar Negeri Inggris dan rumah bagi pusat keuangan lepas pantai terkemuka. Sektor jasa mencakup lebih dari 85% aktivitas ekonomi, dan Kepulauan Cayman merupakan wilayah perbankan lepas pantai yang dominan.13 Untuk mengajukan permohonan izin tinggal permanen di Kepulauan Cayman, seseorang harus sudah tinggal di sana setidaknya selama 15 tahun.

    Kuwait
    Kuwait sangat bergantung pada minyak dan minyak bumi untuk mendukung PDB-nya yang besar. Meskipun negaranya tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, Kuwait mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 15%. Kuwait adalah pendukung energi terbarukan dan pemimpin keuangan regional.

    Monako
    Monaco adalah tujuan wisata populer dan pusat perbankan utama. Pariwisata adalah sektor unggulan dan negara ini dikenal sebagai surga pajak. Monaco adalah satu-satunya wilayah bebas pajak di Eropa. Memperoleh kewarganegaraan memerlukan deposit sebesar 500.000 hingga 1.000.000 euro di bank Monaco dan membeli atau menyewa rumah.

    Oman
    Oman merupakan negara Timur Tengah yang bergantung pada minyak dan gas serta mendukung sistem kesejahteraan. Sultan Qaboos bin Said, raja terlama di Oman, meninggal dunia pada Januari 2020. Negara ini mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% untuk produk tertentu. Pendapatan perusahaan dikenakan hingga 15%.

    Qatar
    Perekonomian Qatar bergantung pada minyak dan gas alam. Investor asing dapat beroperasi di Otoritas Zona Bebas Qatar (QFZA), yang didirikan pada tahun 2018, yang membawahi dua zona bebas di Qatar, Ras Bufontas dan Umm Alhoul. Pengaturan di zona tersebut mencakup kepemilikan 100%, tenaga kerja asing yang fleksibel, dan kemungkinan pembebasan pajak hingga 20 tahun untuk pajak penghasilan badan (CIT). Tarif pajak perusahaan adalah 10%.

    Saint Kitts dan Nevis
    Perekonomian Saint Kitts dan Nevis bergantung pada pariwisata, sebuah industri yang menggantikan industri andalan asli, gula, pada tahun 1970. Wilayah ini dikenal sebagai pusat keuangan dan telekomunikasi lepas pantai. Saint Kitts dan Nevis menyediakan program kewarganegaraan ekonomi bagi warga negara asing dengan kekayaan bersih tinggi dan keluarga mereka.23

    Bahama
    Bahama berkembang pesat dalam bidang pariwisata, perbankan internasional, dan manajemen investasi, yang menyumbang 85% PDB. Bahama adalah satu-satunya negara di Belahan Barat yang bukan bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia.

    Uni Emirat Arab
    Uni Emirat Arab memiliki infrastruktur yang mapan, sistem politik yang stabil, dan rezim perdagangan liberal di kawasan Teluk. Sebagian besar PDB negara ini berasal dari pendapatan non-minyak seiring dengan beralihnya negara ini dari sektor energi. UEA mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 9% dan PPN standar sebesar 5%.

    Pada tahun 2020, imigran mencapai sekitar 88,1% dari total populasi. Visa tinggal bervariasi menurut jenis dan sponsornya dan berkisar dari satu hingga 10 tahun.

    **********
    Uni Emirat Arab
    Terdapat beberapa negara penghasil minyak di Timur Tengah yang tidak menerapkan pajak perusahaan atau pajak penghasilan, dan Uni Emirat Arab merupakan salah satunya yang memiliki pemerintahan dan perekonomian yang stabil.

    Uni Emirat Arab memiliki perekonomian yang berkembang dan lingkungan yang lebih multikultural dibandingkan mayoritas negara di Timur Tengah. Hal ini berarti terdapat banyak pilihan makanan dan hiburan. Lalu, terdapat fasilitas pendidikan yang sangat baik dan populasi yang dapat berbahasa Inggris.

    Bahama
    Untuk menikmati bebas pajak penghasilan di Bahama, seseorang tak perlu memperoleh kewarganegaraan Bahama, ia hanya perlu tinggal di Bahama saja. Hal tersebut membuat Bahama menjadi salah satu negara yang mudah untuk mengakses kehidupan bebas pajak penghasilan.

    Agar dapat terbebas dari pajak penghasilan, seseorang harus tinggal di Bahama minimal 90 hari, dan mereka harus mempertahankan tempat tinggal mereka selama minimal 10 tahun. Lalu, tempat tinggal tersebut juga harus memenuhi jumlah pembelian minimum yang ditentukan oleh menteri, dan orang yang membeli tempat tinggal dengan harga lebih dari BSD $750 ribu atau setara Rp 11,9 miliar (kurs Rp 15.942) akan mendapatkan “pertimbangan cepat”.

    Bermuda
    Bermuda merupakan negara lain yang bebas pajak penghasilan di Kepulauan Karibia selain Bahama. Namun, biaya hidup di Bermuda jauh lebih tinggi karena letak Bermuda yang terpencil.

    Bermuda adalah negara yang lebih berkembang dibandingkan dengan negara lainnya di Kepulauan Karibia. Bermuda juga termasuk negara yang memiliki pemandangan dan destinasi yang indah.

    Monako
    Monako dikenal sebagai tempat berlibur para orang-orang kaya di dunia. Terletak di French Riviera, Monako memiliki marina luas yang ditempati oleh sejumlah kapal pesiar dari seluruh dunia.

    Monako juga merupakan salah satu tuan rumah dari acara favorit para orang kaya, yaitu Formula One Monaco Grand Prix. Saat acara tersebut berlangsung, harga sewa apartemen di Monako dapat mencapai US$ 10 ribu atau setara Rp 158,6 juta (kurs Rp 15.862) per malam.

    Monako merupakan negara kota yang luasnya tidak jauh berbeda dengan Vatikan. Monako mempunyai angka kriminal terendah di seluruh dunia. Namun, Monako adalah salah satu tempat dengan biaya hidup tertinggi.

    Untuk mendapatkan bebas pajak penghasilan di Monako, seseorang harus mempunyai setoran setidaknya € 500 ribu atau setara Rp 8,4 miliar (kurs Rp 16.808) di bank Monako.

    (fdl/fdl)

  • Viral Video Perempuan Korban Begal Payudara di Tulungagung Kejar Pelaku

    Viral Video Perempuan Korban Begal Payudara di Tulungagung Kejar Pelaku

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sebuah video seorang perempuan mengejar pengendara sepeda motor laki-laki viral di media sosial.

    Dalam video tersebut berisi narasi bahwa pengendara sepeda motor laki-laki merupakan pelaku begal payudara. Sedangkan perempuan yang mengejarnya adalah korban. Video aksi pengejaran ini mendapat banyak komentar dari netizen.

    Korban berinisial A, warga Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung menceritakan peristiwa ini terjadi pada Sabtu (6/7/2024). Saar itu korban dalam perjalanan pulang ke rumah dari pasar Ngemplak. Saat korban melewati Jembatan Lembu Peteng pelaku muncul dan memepet motornya. “Saya awalnya curiga pelaku akan menjambret saya, terus saya tancap gas dan berhenti di lampu merah gleduk,” ujarnya.

    Saat berhenti di lampu merah, korban sempat meminta pelaku agar tidak mengikutinya. Tapi pelaku malah meminta agar bisa ikut dengan korban. Korban kemudian melaju ke arah timur dan sesampainya di depan Kantor BPJS Tulungagung, pelaku melakukan aksi begal payudara kepada korban.

    Seketika korban teriak dan mengejar pelaku begal payudara tersebut. “Saya langsung kejar pelaku dan merekamnya. Namun pelaku semakin kencang dan saya sudah tidak bisa mengikutinya,” ungkapnya.

    Akhirnya korban menujun ke pos polisi di Aloon-Aloon Tulungagung. Dan saat itu korban diantar ke Polres Tulungagung untuk membuat laporan. Saat melakukan begal payudara pelaku menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi AG 6855 RAB. Usai kejadian tersebut, korban mengalami trauma dan ketakutan untuk pergi ke luar rumah saat malam hari.

    Bahkan jika terpaksa ke luar rumah, korban tidak berani menggunakan motor lagi. “Saya ingat sekali dengan wajah pelaku. Dia memiliki rambut pirang dan berusia sekitar 25 tahun, semoga pelaku segera dapat tertangkap dan mendapatkan hukuman setimpal,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Keluarga Pasien RSU Haji Tertipu, Pelaku Tahu Nama Hingga Penyakitnya

    Keluarga Pasien RSU Haji Tertipu, Pelaku Tahu Nama Hingga Penyakitnya

    Surabaya (beritajatim.com) – Keluarga pasien RSU Haji menjadi korban penipuan via telepon, Kamis (04/07/2024). Dari peristiwa itu, Nunik Susilowati (49) warga Keputih, Surabaya mengalami kerugian hingga Rp 19 juta.

    Nunik Susilowati menceritakan, ibunya telah dirawat di RSU Haji selama 2 hari karena ada permasalahan di bagian otak. Ibu kandungnya itu sempat mengalami kejang beberapa saat dan dirawat di bagian ruang ICU.

    “Saya dalam posisi bekerja. Penipu itu menelpon saya sebanyak 3 kali sebelum saya angkat,” kata Nunik saat ditemui Beritajatim.com di Polsek Sukolilo, Jumat (05/07/2024).

    Saat berbunyi 4 kali, Nunik tergugah hatinya untuk mengangkat telepon karena khawatir jika itu panggilan dari RSU Haji tempat ibunya dirawat. Saat diangkat, terdengar suara perempuan yang mengaku sebagai perawat RSU Haji. Perawat gadungan itu mengabarkan kalau kondisi ibunya memburuk dan harus segera ditangani dokter syaraf. Perawat gadungan itu pun melempar telepon ke rekannya yang mengaku sebagai dokter syaraf bernama dr. Subroto.

    “Orang yang bilang dokter Subroto itu bilang kalau ibu saya kritis karena ada penyumbatan di otak. Dia juga bisa mengetahui nama lengkap ibu saya. Sehingga saya percaya,” imbuh Nunik.

    Nunik diminta untuk segera mentransfer uang sebanyak 9,8 juta dengan alasan untuk membeli alat endoskopi. Pelaku penipuan mengatakan bahwa alat endoskopi sebenarnya ditanggung oleh BPJS kelas 2 milik Nunik. Namun, karena di RSU Haji tidak ada alatnya, Nunik diminta membelinya di komplotan penipu itu yang mengaku bernama dokter Hendra.

    “Dia bilang untuk beli di temannya namanya dokter Hendra asalnya dari RSUD dr. Soetomo. Saya langsung transfer 2 kali itu mas. Yang pertama 2,5 juta lalu 7,3 juta di atm saya transfer lagi,” tutur Nunik.

    Dalam sepanjang percakapan setelah ditransfer 2 kali, Nunik diminta lagi untuk mentransfer uang sejumlah Rp 10 juta. Alasannya tambahan alat endoskopi. Salah satu komplotan yang bernama dokter Hendra saat meminta tambahan uang mengatakan telah di Ambulance untuk mengantarkan alat ke RSUD Haji.

    “Di balik suara telepon itu ada suara ambulance. Sehingga saya percaya mas saya transfer lagi,” ujarnya.

    Nunik baru sadar menjadi korban penipuan setelah menghubungi salah satu perawat RSU Haji untuk menanyakan kondisi ibu kandungnya. Saat itu perawat mengatakan bahwa kondisi ibu kandungnya stabil.

    “Yang saya heran dia (penipu) kok bisa tahu ibu saya dirawat di ruang ICU RS Haji. Lalu tau juga kalau saya menggunakan BPJS kelas 2 terlebih lagi tahu penyakit ibu saya yaitu di saraf dan bagian otak,” tutup Nunik.

    Beritajatim lantas mengkonfirmasi peristiwa ini ke Masrul, Humas RSU Haji. Kepada beritajatim Masrul menjelaskan pihak RSU Haji saat ini sedang mendalami peristiwa yang dialami salah satu pasiennya. Ia mengatakan saat ini pimpinan RSU Haji akan mengambil langkah terhadap kasus ini.

    “Nanti kami akan dalami. Saya sudah koordinasi dengan pimpinan,” pungkasnya. [ang/aje]

  • Dirjen di Kominfo Semuel Pangerapan Mundur, Pengamat: Gentle!

    Dirjen di Kominfo Semuel Pangerapan Mundur, Pengamat: Gentle!

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo Semuel A Pangerapan mundur dari jabatannya akibat diserangnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Menurut pengamat, hal tersebut layak diapresiasi.

    Semuel menjelaskan alasannya untuk mundur adalah terkait kasus serangan ransomware ke PDNS 2. Menurutnya dirinya sebagai Dirjen Aptika Kominfo secara teknis adalah sebagai penanggung jawab.

    “Jadi saya mengambil tanggung jawab secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Harusnya masalah ini saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Kominfo, Kamis (4/7/2024) pagi.

    Keputusan pria yang kerap disapa Semmy itu dipuji oleh Alfons Tanujaya, pengamat keamanan siber dari Vaksincom. Menurutnya langkah tersebut patut diapresiasi.

    “Pejabat yang menjalankan amanah dan jika ada insiden menjadi bertanggung jawab di bawah naungannya. Ia berani bertanggung jawab dan gentle,” kata Alfons saat dihubungi detikINET.

    Langkah tersebut patut diapresiasi, menurut Alfons, karena dari semua kebocoran data yang pernah terjadi sebelumnya, tak ada satu pun pejabat yang berani bertanggung jawab.

    “Selama ini dalam semua kebocoran data yang pernah terjadi, baik data dukcapil, BPJS, Polda, nomor seluler dan lainnya tidak ada satupun pejabat yang berani maju dan bertanggung jawab. Yang ada berlomba lempar tanggung jawab dan saling melindungi,” tambah Alfons.

    “Saya pribadi menjadi hormat kepada Pak Semmy,” jelasnya.

    Alfons menambahkan, dengan adanya insiden ransomware ini, pihak seperti Kominfo, BSSN, dan lainnya harus terus memperbaiki diri dan melakukan pengelolaan data dengan baik.

    “Mereka memperbaiki diri, melakukan pengelolaan data yang baik dan disiplin sesuai standar. Itu saja, yang kita minta tidak mboten-mboten (aneh-aneh -red),” tutup Alfons.

    (asj/fay)

  • Pemilik Bisnis Perlu Waspada Jenis-jenis Serangan Siber Ini!

    Pemilik Bisnis Perlu Waspada Jenis-jenis Serangan Siber Ini!

    Jakarta –

    Sebagai seorang pemilik bisnis, bayangkan jika suatu hari Anda terbangun dengan berita mengejutkan bahwa sistem IT perusahaan Anda telah diserang oleh ransomware. Semua data penting tidak dapat diakses, dan hacker meminta tebusan dalam jumlah besar untuk memulihkan aksesnya.

    Ini bukan sekadar fiksi, tetapi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja. Pemerasan pada Pusat Data Nasional bulan lalu, yang berimbas pada sejumlah lembaga publik, menjadi pengingat bagi kita untuk selalu waspada akan ancaman siber. Maka dari itu, memahami berbagai jenis serangan siber yang dapat merugikan bisnis Anda sangatlah penting.

    Jenis-jenis Serangan Siber yang Perlu Diketahui

    Phishing : penipuan online yang berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Serangan DDoS (Distributed Denial of Service) : serangan terhadap server atau jaringan dengan membanjiri lalu lintas, membuatnya tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Serangan Man in the Middle (MITM) : mencegat (intercept) komunikasi antara dua pihak yang sah dan mencuri informasi yang sedang ditransmisikan. Serangan Zero-Day : serangan yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum ditemukan atau dilaporkan kepada pengembang. Serangan ini dapat sangat merusak karena tidak ada pembaruan keamanan yang tersedia. Serangan Ransomware : serangan yang mengenkripsi data dan mengharuskan korban membayar tebusan untuk mendapatkan akses kembali. Malware : perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem dan mencuri data.

    Dampak Serangan Siber pada Perusahaan Besar

    Serangan siber berskala besar sering kali menjadi sorotan media dan menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. Ambil contoh kasus pembobolan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023, di mana kelompok peretas LockBit berhasil membocorkan data nasabah di situs dark web setelah negosiasi gagal. Dalam kurun waktu satu minggu, nilai saham BSI mengalami penurunan yang signifikan. Kasus-kasus serupa juga terjadi pada perusahaan besar dan lembaga publik seperti Tokopedia, BPJS, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Serangan-serangan ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak reputasi perusahaan.

    Pentingnya Asuransi Simas Cyber Enterprise

    Menghadapi risiko serangan siber yang semakin meningkat, memiliki perlindungan tambahan melalui asuransi siber menjadi sangat penting. Asuransi Sinar Mas meluncurkan Simas Cyber Enterprise yang menawarkan solusi komprehensif untuk melindungi perusahaan Anda dari ancaman siber. Polis asuransi ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga mendukung perusahaan dalam pemulihan pasca serangan.

    Dengan Asuransi Simas Cyber Enterprise, perusahaan Anda akan mendapatkan manfaat antara lain :

    Jaminan restorasi data elektronik yang terdampak oleh serangan siber. Jaminan biaya penyelidikan data terkait suatu penyelidikan sebagai akibat dari serangan siber. Gangguan usaha. Jaminan ancaman pemerasan dan pembayaran uang penghargaan dalam rangka mengakhiri suatu serangan siber.

    Manfaat di atas adalah sebagian dari jaminan-jaminan yang ditanggung asuransi Simas Cyber Enterprise. Asuransi Sinar Mas juga menyiapkan layanan konsultasi produk Simas Cyber Enterprise yang dapat diakses melalui sinarmas.co.id/simascyber

    (Content Promotion/Sinar Mas)

  • ILUNI FHUI Ajak Publik Pahami HAM Lewat Justisia Half Marathon 2024, Digelar November Mendatang

    ILUNI FHUI Ajak Publik Pahami HAM Lewat Justisia Half Marathon 2024, Digelar November Mendatang

    TRIBUNNEWS.com, Jakarta – Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) bersama 20FIT Group selaku sport event management, akan menggelar kompetisi lari Justisia Half Marathon 2024.

    Kompetisi ini diadakan untuk pertama kalinya pada 17 November 2024 mendatang, di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

    Justisia Half Marathon 2024 yang merupakan rangkaian acara perayaan 100 tahun pendidikan hukum di Indonesia ini mengusung semangat kebersamaan dan sportivitas dalam olahraga.

    Lewat acara ini, Justisia Half Marathon 2024 mengajak masyarakat ikut mengambil langkah dalam menerapkan gaya hidup sehat, serta berperan dalam mendukung hak asasi manusia.

    Ketua ILUNI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rapin Mudiardjo, mengungkapkan masyarakat saat ini tak hanya menganggap lari sebagai sekadar olahraga.

    Melainkan, lari dianggap menjadi simbol tindakan nyata dalam mencapai personal best.

    “Dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, lari yang populer di Indonesia menjadi lebih dari sekedar cabang olahraga. Lari kini juga menjadi simbol untuk ambil sebuah tindakan nyata dalam mencapai personal best.”

    “Acara Justisia Half Marathon 2024 diharapkan tidak hanya jadi sebuah ajang untuk mendorong budaya hidup bugar, tetapi juga kesempatan untuk mengajak masyarakat membuka cakrawala guna memahami dan berpartisipasi dalam mendukung hak asasi manusia,” urai Rapin saat konferensi pers yang digelar di Sinergi Fit powered by 20FIT bertempat di gedung Plaza BP Jamsostek, baru-baru ini.

    Justisia Half Marathon 2024 menyediakan tiga kategori lari yang ikut dilombakan untuk peserta dari berbagai kalangan dan usia di atas 18 tahun, yaitu 5K, 10K, dan 21K Half Marathon.

    Berlokasi di kawasan GBK dengan ruang terbuka yang hijau, Justisia Half Marathon 2024 menawarkan pengalaman lari dengan keindahan pemandangan alam berpadu gedung pencakar langit khas Jakarta sebagai background-nya.

    Rute Justisia Half Marathon 2024 sendiri akan melintasi jalan-jalan utama Kota Jakarta, di mana rute lomba akan terpecah berdasarkan kategori yang dilombakan.

    Peserta 5K, 10K, dan 21K juga akan melintasi beberapa gedung instansi terkait penegakan hukum di Indonesia.

    Keunikan dari ajang kompetisi lari ini terletak pada rangkaian kegiatan Road to Justisia Half Marathon 2024 yang akan digelar selama empat bulan, mulai Juli hingga November 2024 sebagai langkah persiapan fisik bagi peserta menjelang race day pada bulan November nanti.

    Program latihan tersedia untuk pelari baru ataupun pelari yang sudah terbiasa mengikuti lomba lari.

    Salah satu kegiatan Road to Justisia Half Marathon 2024 adalah rangkaian latihan Justisia Half Marathon strength training plan yang secara khusus difasilitasi oleh 20FIT Group melalui 20FIT Gym guna menciptakan pengalaman berlari yang semakin optimal, aman, nyaman, dan dapat menyelesaikan lomba sesuai target waktu peserta.

    Selain itu, ILUNI FHUI juga akan memberikan edukasi kepada para peserta dengan berbagi pengetahuan hukum di Indonesia yang dikemas secara digital, interaktif, dan ringan di sepanjang periode Road to Justisia Half Marathon 2024.

    Hal ini juga merupakan salah satu bentuk upaya ILUNI FHUI untuk mendorong masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar lari, untuk bergabung dalam sebuah komunitas suportif untuk mencapai personal best, sekaligus mengenal lebih jauh hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum.

    “Persiapan kompetisi lari harus diisi dengan berbagai tipe latihan yang secara rutin dijalankan. Tidak hanya latihan lari untuk mengatur pernapasan, tetapi juga melengkapi rangkaian latihan seperti fisik, pernapasan, dan strength conditioning untuk mempertahankan stamina tubuh selama berlari.”

    “Sama seperti cabang olahraga lainnya, lari tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik namun juga mental, sehingga pastikan untuk selalu beristirahat dengan cukup dan memantau asupan gizi,” jelas World Major Marathon Runner, Marina Dewi Salim.

    Fasilitas proteksi pun datang dari BPJS Ketenagakerjaan selaku official sport insurance partner yang mengusung manfaat berupa perlindungan penuh kepada peserta.

    Dengan komitmen mengedepankan keselamatan dan keamanan peserta saat race day, BPJS akan menyediakan 24 unit ambulans di rute saat race day, penyedia tenaga medis saat race day, dan koordinator dengan pihak rumah sakit rujukan di sekitar rute JHM 2024.

    Pendaftaran Justisia Half Marathon 2024 sendiri akan dibuka untuk umum mulai tanggal 25 Juni 2024 melalui website www.justisiarun.com dengan harga slot kategori 5K adalah Rp265.000, 10K adalah Rp375.000, dan 21K Half Marathon adalah Rp590.000.

    Sementara itu, Race Package Collection (RPC) nantinya akan diadakan pada 8-10 November 2024 di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, diikuti Expo yang menyediakan berbagai kegiatan dan pameran.

    “Kami undang para penggemar lari di Indonesia berpartisipasi dalam Justisia Half Marathon 2024 untuk bersama-sama menerapkan gaya hidup aktif, sekaligus merayakan satu abad pendidikan hukum di Indonesia dengan membuka wawasan untuk mengenal ragam hukum di tanah air, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi,” ajak Rapin. (*)

  • Inggris Kembali Pekerjakan Pemetik Buah Musiman Asal Indonesia

    Inggris Kembali Pekerjakan Pemetik Buah Musiman Asal Indonesia

    London –

    Setelah sempat dihentikan, Inggris kembali mengambil pekerja musiman asal Indonesia pada 2024. Apa mitigasi yang dilakukan agar insiden pekerja Indonesia kabur untuk menjadi imigran gelap atau mencari suaka pada saat penempatan pada 2022 silam tak terulang?

    Acara pelepasan pemberangkatan sekitar 500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Inggris untuk ditempatkan di sektor perkebunan melalui skema pekerja musiman (seasonal worker scheme) pada musim petik 2024 digelar di Rumah Sate Haji Subeki, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (08/05).

    Mereka diberangkatkan secara bergelombang sesuai permintaan perkebunan Inggris. Rombongan pertama terdiri dari 19 orang dan dijadwalkan diberangkatkan pada Senin, 13 Mei 2024.

    Keberangkatan tenaga kerja Indonesia itu merupakan yang pertama sejak Inggris memutuskan tidak mempekerjakan tenaga kerja dari Indonesia pada 2023 lantaran banyak PMI yang dikirim pada 2022 memutuskan kabur. Mereka tidak pulang ke Indonesia meskipun masa berlaku visa sudah berakhir.

    Keputusan menjadi imigran gelap tersebut diberitakan mendalam oleh BBC News Indonesia dalam tulisan bertajuk WNI mantan pemetik buah menjadi imigran gelap dan pencari suaka di Inggris – ‘Ini jalan pintas paling mudah’ serta Bekerja di perkebunan Inggris: Ribuan WNI pupus harapan berangkat tahun 2023.

    Di antara PMI yang diberangkatkan dalam kloter pertama tahun 2024 ini terdapat Raka Kristiyadi, pria berusia 26 tahun asal Depok, Jawa Barat.

    Dia adalah sarjana agribisnis yang pernah bekerja di sektor keuangan dan sempat pula menjadi moderator konten TikTok.

    “[Faktor] uang memang sudah tidak dipungkiri lagi karena gajinya dalam mata uang poundsterling dan setelah saya hitung-hitung, Alhamdulillah. Cukuplah Insyaallah,” ungkap Raka dalam percakapan jarak jauh dengan wartawan Rohmatin Bonasir yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, pada Kamis (18/04).

    Faktor lainnya, lanjut Raka, dia berharap bekerja di perkebunan Inggris akan menjadi pengalaman terbaik sesuai dengan bidang studinya.

    “Saya mau belajar banyak di Inggris. Pertanian terbaik di dunia adalah Belanda, Australia dan Inggris.”

    “Saya dapat kerja di Inggris. Saya ingin belajar,” katanya seraya menambahkan pengalaman kerja di Inggris dapat digunakan untuk mengembangkan pertanian di tanah airnya.

    Berbeda dengan Raka, Pinkan Lydia Christien telah mengikuti skema pekerja musiman pada 2022 silam.

    Pinkan, bersama ribuan PMI lainnya, direkrut untuk diberangkatkan ke Inggris pertama kali dua tahun lalu. Setelah bekerja di perkebunan Inggris selama enam bulan pada 2022, Pinkan pulang ke Indonesia.

    Sesuai kontrak, dia semestinya kembali ke Inggris untuk musim petik tahun berikutnya. Akan tetapi dia gagal berangkat lantaran penempatan PMI ke Inggris tahun 2023 tidak terlaksana.

    Tapi tahun ini, setelah Inggris membuka kembali perekrutan pekerja musiman dari Indonesia, Pinkan kembali mengikuti proses rekrutmen.

    “Karena saya sudah resign (mengundurkan diri) dari pekerjaan saya sebagai guru TK pada waktu daftar gelombang pertama dan saya tidak punya pekerjaan lagi di sini,” terangnya.

    Menurutnya, berbeda dengan perekrutan yang dia lakoni sebelumnya, perekrutan kali ini lebih selektif.

    Kali ini, dia harus melalui proses skrining serangkaian tes dan pemeriksaan terkait penguasaan Bahasa Inggris, pengetahuan tentang pertanian, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya nanti.

    “Kalau yang perdana tidak ada yang begitu. Langsung daftar, mengajukan permohonan visa dan selanjutnya jika semua dokumen dinyatakan lolos dan dapat visa maka berangkat,” kata Pinkan.

    Proses rekrutmen yang etis

    Pada 2024, Raka, Pinkan dan teman-teman mereka diberangkatkan oleh PT Mardel Anugerah Internasional, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berkantor di Jakarta

    Ini adalah kali pertama PT Mardel mengirim PMI ke Inggris dan penempatan tersebut terwujud berkat kerja sama dengan AGRI-HR, salah salah satu perusahaan Inggris yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri negara itu sebagai operator untuk mendatangkan pekerja musiman sektor perkebunan tahun 2024.

    Direktur Utama PT Mardel, Delif Subeki, mengatakan keterlibatan perusahaannya dalam pengiriman pekerja musiman Indonesia ke Inggris tidak melihat sisi bisnis semata, melainkan menempatkannya sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    “Faktor ini sesungguhnya salah satu yang menjadi pemicu dan mendorong kami untuk dapat mengirim pekerja migran Indonesia SWS UK (skema pekerja musiman Inggris),” jelasnya.

    Bagaimanapun, kasus sebelumnya bahwa sekitar 250 WNI yang memutuskan tidak pulang sesudah masa berlaku visa enam bulan berakhir menjadi kekhawatiran di Inggris.

    Izin AG Recruitment sebagai operator pekerja musiman kala itu bahkan sampai dicabut pemerintah Inggris.

    AG Recruitment, operator skema pekerja musiman yang mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia pada 2022, bekerja sama dengan PT Al Zubara.

    Izin AG Recruitment dicabut oleh pihak berwenang Inggris menyusul laporan-laporan bahwa banyak tenaga kerja yang didatangkannya dari Indonesia kabur, padahal tenaga kerja musiman diharuskan pulang sesudah masa berlaku visa habis.

    Ditambah lagi, para pekerja telah mengeluarkan biaya besar dalam proses rekrutmen dan pemberangkatan dari Indonesia. Bahkan, sebagian dari mereka terjerat utang.

    Dalam pengiriman perdana dari Indonesia pada 2022, terdapat 1.422 tenaga kerja. Mereka dikirim oleh PT Al Zubara Manpower Indonesia (PT AMI) yang bekerja sama dengan AG Recruitment selaku operator skema pekerja musiman di Inggris.

    “Terkait tingginya persentase yang kabur pada penempatan yang lalu oleh perusahaan lain, hal tersebut sudah kami pelajari penyebabnya dan kami sudah memiliki mitigasi untuk masalah tersebut,” kata Delif Subeki, Direktur Utama PT Mardel.

    Penyebab PMI kabur, antara lain karena mereka menanggung utang untuk membiayai keberangkatan ke Inggris.

    Dalam proses perekrutan, mereka tidak mendaftar langsung ke PT Al Zubara, melainkan melalui agen dan calo. Para perantara tersebut memungut biaya besar untuk memastikan PMI diberangkatkan ke Inggris. Ketika itu, pengiriman ke Inggris belum mempunyai acuan biaya penempatan yang dijadikan patokan.

    Walau sudah mengeluarkan biaya besar, tidak semua tenaga kerja beruntung bisa bekerja selama enam bulan penuh sesuai kontrak.

    Mereka yang diberangkatkan menjelang akhir musim panen tidak bisa mendapatkan penghasilan maksimal sebab buah yang dipetik semakin sedikit sehingga potensi pendapatan pemetik berkurang.

    Pemetik buah sedang rehat dari aktivitas memetik raspberry di perkebunan buah dan sayuran dekat Maidstone, Inggris, pada 29 Juni 2022 (Getty Images)

    Mitigasi ditempuh, kata Delif, melalui apa yang dikenal sebagai ethical recruitment.

    Calon mendaftarkan diri secara online, langsung tanpa melewati calo atau agen. Mereka lantas menjalani beberapa tahap penyaringan, termasuk wawancara tatap muka serta tes buta warna dan ketangkasan.

    Masih menurut Delif, PT Mardel “tidak akan membebankan biaya agency fee (biaya perusahaan) kepada pekerja migran Indonesia.”

    Calon PMI juga harus mampu menanggung seluruh biaya penempatan di antaranya membayar visa, pemeriksaan kesehatan, asuransi BPJS, tiket pesawat pergi pulang. Semua pengeluaran itu harus dibayarkan dari rekening masing-masing calon PMI.

    Berdasarkan keputusan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), acuan biaya penempatan PMI di Inggris kurang dari Rp40 juta. Ini jauh lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan para PMI dalam pengiriman pada 2022.

    “Untuk penempatan pertama, saya sendiri mengeluarkan biaya sampai Rp55 juta. Itu di luar biaya lain-lain yang kecil-kecil. Kalau sekarang hanya Rp33 juta,” tutur Pinkan yang tinggal di Jakarta.

    Untuk musim petik kali ini, PT Mardel mendapat pemesanan 500 tenaga kerja.

    Sempat menyatakan tidak berminat merekrut dari Indonesia di tengah kisruh WNI kabur, AGRI-HR kini berubah pikiran. Ada empat alasan di balik perubahan itu.

    Operator pekerja musiman itu ingin memperluas wilayah perekrutan.

    Seorang pekerja memetik buah cherry di perkebunan yang terletak di dekat Sittingbourne, Inggris, pada 29 Juni 2022 (Getty Images)

    “Indonesia sangat menarik karena animo terhadap skema ini besar. Kedua, mitra kami PT Mardel Internasional memenuhi standar bisnis kami.

    “Ketiga, perkebunan yang mempekerjakan orang-orang dari Indonesia sebelumnya menyukai mereka dan menghendaki mereka untuk kembali,” jelas direktur AGRI-HR, Jan-Willem Naerebout kepada Rohmatin Bonasir.

    Adapun faktor terakhir, tambahnya, peran KBRI London yang “sangat membantu dalam menyusun jalur perekrutan etis ini”.

    Bagaimana nasib pekerja yang kabur pada 2022?

    Dalam penempatan perdana pada 2022, sekitar 250 PMI kabur. Beberapa di antara mereka sudah pulang ke Indonesia, baik atas keinginan sendiri maupun karena dideportasi. Namun mayoritas masih tetap tinggal di Inggris.

    Agar bisa tinggal secara resmi, sebagian dari mereka mengajukan suaka dengan membayar pengacara atau biro jasa.

    Dalihnya beragam; terjerat utang untuk biaya pemberangkatan, mengaku sebagai gay atau lesbian.

    Karena status suaka lazimnya diberikan kepada orang-orang yang keselamatannya tidak bisa dijamin di negara asal misalnya lantaran perang dan persekusi, maka pengajuan suaka sebagian besar WNI mantan pemetik buah telah ditolak.

    [Gambas:Youtube]

    Indonesia masuk kategori negara aman. Mereka tetap mempunyai opsi untuk mengajukan banding.

    “Dari awal memang alasan saya tetap tinggal di sini adalah untuk mencari penghidupan lebih baik,” ungkap Ana (nama samaran) salah satu mantan pekerja perkebunan yang mengajukan suaka.

    “Kalau utang untuk biaya penempatan sudah lunas. Sekarang saya mencari penghidupan untuk ke depan.”

    Ana sudah menyetor Pound 2.000 (sekitar Rp40 juta berdasarkan kurs sekarang) kepada pengacara untuk mengurus permohonan suakanya. Permohonan Ana ditolak. Kini dia mengajukan banding.

    Banyak pula yang membayar sekitar Pound 3.000-4.000 (Rp60-80 juta) untuk jasa pengacara atau agen. Adapun pengajuan suaka ke pemerintah Inggris sebenarnya tidak dikenakan biaya.

    Di luar mereka yang mengajukan suaka, ada pula yang memberanikan diri bertahan tanpa dokumen. Bekerja serabutan, mereka mencari nafkah tanpa kontrak dan sering kali mengalami risiko eksploitasi.

    “Semua utang sudah lunas, rumah sudah jadi. Sekarang saya mencari tambahan modal untuk usaha di Indonesia,” kata seorang mantan pemetik buah yang meminta BBC untuk tidak mengungkap identitasnya dengan alasan keamanan.

    Dia bekerja sebagai tukang bangunan di ibu kota Inggris, London.

    Adapun mereka yang bekerja di restoran-restoran terutama di kawasan Chinatown baru-baru ini diberhentikan. Langkah itu dilakukan karena pihak imigrasi Inggris sedang menggalakkan razia terhadap imigran gelap.

    Ana dan pekerja lain yang memutuskan untuk kabur mengaku tidak menyesali keputusan untuk melanggar masa berlaku visa mereka, meskipun tindakan mereka turut menjadi penyumbang kegagalan pemberangkatan PMI untuk mengisi sektor perkebunan di Inggris pada 2023.

    Direktur AGRI-HR, Jan-Willem Naerebout, meyakini kejadian tersebut tidak akan terulang. Pasalnya, perekrutan yang dilakukan perusahaannya bersama PT Mardel amat berbeda.

    Kemudian, calon pekerja membayar sendiri semua biaya seperti visa, surat keterangan kelakuan baik, pemeriksaan kesehatan dan tiket penerbangan. Mereka tidak dibebani biaya apa pun untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

    “Pekerja dapat menutup pengeluaran-pengeluaran tersebut dalam waktu singkat jadi ini jauh lebih menarik bekerja selama enam bulan, pulang dan kembali tahun depan.

    “Lebih dari 50% pekerja yang kami minta adalah mereka yang sudah pernah bekerja di sini. Ini pilihan yang jauh lebih menarik dibanding bekerja secara ilegal dan melewati batas izin tinggal,” jelasnya.

    Di Inggris, PMI bekerja selama enam bulan pada 2024 dengan gaji sesuai standar upah minimum setempat, yakni Pound 11.44 (sekitar Rp225.000) per jam. Gaji tersebut belum dipotong pajak pendapatan sebesar 20%, biaya akomodasi, makan, transportasi dan pengeluaran-pengeluaran pribadi lainnya.

    Pada 2024, pemerintah Inggris menetapkan kuota 47.000 pekerja musiman dari luar negeri. Dari jumlah itu, sektor perkebunan mendapat jatah 45.000 dan sisanya untuk sektor peternakan.

    Selain Indonesia, pekerja musiman didatangkan dari sejumlah negara antara lain Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan dan Bulgaria.

    Pada 2024, pemerintah Inggris menetapkan kuota 47.000 pekerja musiman dari luar negeri. Dari jumlah itu, sektor perkebunan mendapat jatah 45.000 dan sisanya untuk sektor peternakan (Getty Images)

    Ketentuannya sama, mereka bekerja di Inggris maksimal enam bulan dan pulang ke negara asal. Tahun berikutnya bisa kembali bekerja, juga maksimal selama enam bulan.

    Visa pekerja musiman ini tidak dapat diubah menjadi izin kerja di luar sektor perkebunan.

    Menurut Kementerian Dalam Negeri Inggris yang antara lain membawahi urusan keimigrasian, jika pemegang visa pekerja musiman berganti pekerjaan, maka visanya tidak berlaku dengan sendirinya.

    Pekerja asing telah lama menjadi tulang punggung perkebunan di Inggris, mulai dari merawat, memanen buah dan sayur hingga mengepak. Adapun jenis buah yang dipanen meliputi apel, pir, stroberi, frambusia dan lainnya.

    Musim petik biasanya berlangsung mulai April atau Mei. Kebutuhan akan pekerja musiman bertambah besar sesudah Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa atau Brexit pada 2020.

    Sebelum itu, para pekerja datang dari negara-negara Eropa timur tanpa perlu visa kerja. Persoalan bertambah rumit kala pecah perang Ukraina sehingga banyak warga negara itu tidak bisa mengisi pekerjaan di sektor perkebunan dan peternakan Inggris.

    Reportase oleh wartawan di Inggris, Rohmatin Bonasir.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemkab Pamekasan Masih Bayar JKN Bagi 500 Warga yang Sudah Meninggal

    Pemkab Pamekasan Masih Bayar JKN Bagi 500 Warga yang Sudah Meninggal

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, rutin membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Namun pembayaran iuran yang bersumber melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, justru dilakukan bagi sekitar 500 orang warga Pamekasan, yang sudah meninggal dunia.

    Hal tersebut terungkap berdasar temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap penggunaan APBD Pamekasan, Tahun 2022.

    Data hasil audit BPK RI sangat detail, termasuk jumlah warga Pamekasan, yang meninggal dunia dan masih membayar iuran JKN kepada BPJS Kesehatan hingga mencapai angka sebesar Rp 494 juta pada 2022 lalu.

    “Data yang kami peroleh dari BPK, ada 500 orang lebih meninggal dunia masih dibebani pembayaran (JKN BPJS Kesehatan) melalui APBD Pamekasan, di Tahun 2022. Jumlah itu lengkap nama, alamat, tanggal dan tahun kematiannya,” kata Legislator Pamekasan, Qomarul Wahyudi, Rabu (8/5/2024).

    Seharusnya Pemkab Pamekasan, menghapus data orang meninggal agar tidak membebani belanja daerah. Sayangnya dalam temuan tersebut juga ada data orang meninggal sejak 2018 belum dihapus, dan terus membayar iuran JKN ke BPJS Kesehatan.

    “Selama ini Pemkab Pamekasan, selalu berbicara anggaran defisit. Ternyata ada anggaran yang tidak tepat sasaran dan nilainya hampir setengah miliar mengalir ke BPJS. Andaikan data orang meninggal itu dihapus, akan ada penghematan anggaran,” ungkapnya.

    Bahkan politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PBB) itu menilai jika data tersebut tidak dihapus karena ada unsur kesengajaan, khususnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pamekasan.

    Dugaan tersebut bukan tanpa alasan, sebab data kematian yang tidak dihapus justru terjadi sejak 2018. “Kalau setahun atau dua tahun mungkin kami nilai teledor, tapi ini berjalan sudah 4 tahun masih dibiarkan,” tegasnya.

    “Selama ini Pemkab Pamekasan, tidak pernah menyerahkan data secara detail ketika rapat internal dengan DPRD Pamekasan, khususnya tentang JKN. Bahkan saat kami meminta data, selalu dijanjikan dan tak pernah diberi data. Sehingga kami harus mencari dan mengungkap sendiri data itu dengan meminta kepada BPK, dan akhirnya terungkap fakta yang mengejutkan,” beber Wahyu.

    Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, Muhammad Sahrul menyampaikan pembayaran iuran JKN dari Pemkab Pamekasan ke BPJS Kesehatan berdasarkan data yang diajukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

    “Tugas kami hanya membayar sesuai data yang diberikan kepada kami, jika ada yang meninggal masih masuk data, kami tidak tahu dan kami tidak bisa mengintervensi karena bukan menjadi kewenangan kami,” pungkasnya. [pin]

  • Emil Dardak: Entaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan Desa

    Emil Dardak: Entaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan Desa

    Tuban (beritajatim.com) – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur gelar halal bihalal dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Gedung DPRD Kabupaten Tuban. Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Emil Elestianto Dardak berharap mengentas kemiskinan melalui pembangunan desa.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Sekda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, Ketua DPRD Tuban Miyadi, Dinsos P3A PMD Tuban, Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan dan BP Kesehatan Tuban.

    Emil Dardak sapanya menyampaikan, hingga kini dirinya dan Khofifah Indar Parawansa masih menduduki jabatan Dewan Pembina PPDI Jatim meskipun sudah purna tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

    “Karena Bu Khofifah ada agenda lain, maka kami diberi amanah mewakili beliau untuk menghadiri acara halal bIhalal dan pembukaan Rakerda,” terang Emil.

    Lanjut, masih kata Emil bahwa Pemprov Jatim selama ini terus berikhtiar menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan dan produktivitas serta kondusivitas kerja segenap perangkat desa.

    “Kami intens berkoordinasi dan meluncurkan program-program yang tujuannya untuk meningkatkan kondusifitas kerja,” paparnya.

    Sehingga, kedepan, mudah-mudahan bisa ditingkatkan, tentu perlu juga partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten. Oleh karenanya, Pemprov Jatim masih memiliki tantangan bagaimana melanjutkan momentum pembangunan desa untuk menurunkan angka kemiskinan serta kesenjangan antara desa dan kota.

    “Diharapkan kemiskinan bisa terus menurun dengan memposisikan perangkat desa sebagai garda terdepan,” jelas Emil.

    Sementara itu, Ketua PPDI Jatim, Sutoyo M Muslih mengatakan, Rakerda yang diikuti oleh perwakilan pengurus dari 29 kabupaten/kota ini dalam rangka merumuskan program kerja untuk 1 kedepan, termasuk mengupas terkait revisi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    “Rakerda ini juga akan dibahas mengenai telatnya pencairan penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa di Kabupaten Tuban yang belakangan menjadi isu krusial di Jatim,” tutur Sutoyo M Muslih

    Menurutnya, Kabupaten lain seperti Mojokerto dan Tulungagung setiap bulannya Siltap bisa cair dan berlaku selama 3 tahun. Namun, Tuban sampai sekarang belum bisa.

    “Jadi melalui Rakerda ini kita akan menyelaraskan dengan Kabupaten lain,” tutup dia.[ayu/aje]