Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • RIDO siapkan sejuta lapangan kerja

    RIDO siapkan sejuta lapangan kerja

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata membuka debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam (27/10/2024). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)

    RIDO siapkan sejuta lapangan kerja
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 00:01 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menyiapkan sebanyak satu juta lapangan kerja saat menyampaikan visi misi di debat kedua Pilkada Jakarta.

    “Lapangan pekerjaan kita siapkan 1 juta lapangan kerjaan yang terdiri dari 600 ribu di sektor formal, kemudian 300 ribu di sektor UMKM, 100 ribu di padat karya,” kata Ridwan Kamil saat sampaikan visi misinya dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Ancol, Jakarta Utara, Minggu malam.

    Ridwan menyebutkan Jakarta yang akan menjadi kota global juga bakal​​​​​​​ menyiapkan pusat-pusat pertumbuhan.

    “Kemudian untuk kelas menengah kita hadirkan gratis yang namanya ‘digital academy’ untuk 100 ribu gen z, kemudian ‘coworking’ yang gratis,” katanya.

    Kemudian RIDO juga akan menyiapkan hunian di atas pasar, di atas stasiun dan pusat-pusat pertumbuhan wisata lainnya menjadikan Jakarta lebih maju.

    Untuk bidang pendidikan, RIDO akan menggratiskan biaya sekolah di Jakarta. “Pendidikan tahun depan gratis di swasta dari SD sampai SLTA dan guru-guru kita kurangi bebannya untuk lebih fokus mengurus siswa daripada mengurusi hal-hal teknis lain,” katanya.

    Di bidang kesehatan, RIDO akan fokus ke warga Jakarta yang tidak mendapatkan akses kesehatan atau akses BPJS. “Karena masih ada 10 persen warga Jakarta yang tidak mendapatkan akses kesehatan,” katanya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu malam.

    Tema yang diangkat dalam debat kedua, yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”. Sedangkan debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024.

    Sumber : Antara

  • Beban BPJS Pembiayaan Stroke Tertinggi Ketiga di Indonesia

    Beban BPJS Pembiayaan Stroke Tertinggi Ketiga di Indonesia

    Kemenkes menyebut beban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan penyakit stroke tertinggi ketiga di Indonesia mencapai Rp 5.2 triliun. Stroke masuk dalam penyakit yang di mana membutuhkan perawatan medis yang lebih lama dan berbiaya tinggi.

  • Pramono bakal bentuk Pasukan Putih untuk bantu Puskesmas di Jakarta

    Pramono bakal bentuk Pasukan Putih untuk bantu Puskesmas di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bakal membentuk Pasukan Putih di Jakarta untuk membantu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) apabila terpilih menjadi pemimpin Jakarta.

    “Jadi Pasukan Putih akan dibuat khusus nantinya bekerja untuk membantu menjembatani Puskemas yang ada dan juga untuk para lanjut usia (lansia) di suatu lingkungan,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.

    Rencana tersebut melihat adanya beberapa masalah yang menjadi temuan ketika Pramono berkunjung dan belanja masalah di masyarakat. Sejumlah lansia banyak mengeluhkan tidak mendapatkan penanganan yang baik untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di Jakarta.

    Karena itu, Pasukan Putih nantinya dibentuk yang beranggotakan tenaga kesehatan di Jakarta dan akan dikerahkan untuk menangani permasalahan itu.

    Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memiliki visi-misi dan program kerja yang bertajuk “Jakarta Menyala” meliputi gelaran Benyamin S Awards hingga integrasi JAKI.

    Pramono menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta.

    Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran. Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.

    Baca juga: Pramono fokuskan dana Rp300 miliar bagi UMKM yang diinisiasi perempuan

    Lalu menjanjikan sejumlah solusi, yakni wajib belajar 12 tahun tuntas, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sampai lulus kuliah. Selanjutnya pelatihan guru penyandang disabilitas serta beasiswa S2 S3 untuk guru dan dosen.

    Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan adanya saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, persingkat waktu antrean BPJS, penambahan fasilitas kesehatan dan menyediakan RS Apung, kapal ambulan, dan helikopter ambulan di Kepulauan Seribu.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Fraksi NasDem komitmen prioritaskan RUU PPRT di Baleg DPR

    Fraksi NasDem komitmen prioritaskan RUU PPRT di Baleg DPR

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Legislasi DPR RI Subardi menegaskan komitmen Fraksi NasDem untuk memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di Baleg DPR RI periode 2024–2029.

    “Sejak periode kemarin NasDem menjadi fraksi yang paling aktif menyuarakan pengesahan ini. RUU PPRT butuh political affirmative. Saya memastikan komitmen NasDem tidak berubah,” kata Subardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Subardi usai menghadiri rapat perdana Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

    Ia mengatakan pada rapat tersebut, RUU yang sudah dibahas sejak tahun 2004 itu masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan diselaraskan kembali pada periode 2024–2029.

    Menurut ia, RUU PPRT mendesak untuk disahkan guna memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga.

    “Kelompok ini meski sebagai pekerja informal, namun belum setara dalam aspek perlindungan hukum dan hak atas jaminan sosial, seperti akses untuk mendapatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” ucapnya.

    Baca juga: Legislator dorong DPR 2024–2029 prioritaskan pengesahan RUU PPRT

    Selain aspek perlindungan sosial, Subardi mengatakan RUU PPRT akan berdampak pula terhadap peningkatan ekonomi kelompok perempuan hingga kepastian status pekerja maupun pemberi kerja.

    “Dari aspek sosial, jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga akan membuat status mereka lebih kuat, serta meminimalisir kekerasan, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, serta pelanggaran lainnya,” tuturnya.

    Ia menambahkan Fraksi NasDem tetap menargetkan RUU PPRT bisa disahkan pada awal periode saat ini, meskipun secara politik tidak menguntungkan.

    “NasDem tidak melihat RUU ini sebagai RUU elektoral, tetapi ini soal keberpihakan kepada kelompok yang selama ini dianggap rentan. Perjuangan NasDem lebih kepada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Ketua DPW NasDem DIY itu.

    Subardi menambahkan bahwa hadirnya RUU PPRT akan selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni pada Pasal 5 Ayat (3) memandatkan kepada negara untuk memenuhi kesetaraan hak dan perlindungan bagi setiap warga negara.

    Baca juga: Waka Baleg DPR akan perjuangkan RUU PPRT disahkan di periode 2024-2029
    Baca juga: Komnas Perempuan minta DPR RI percepat bahas RUU PPRT

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orangJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus meninjau kembali data masyarakat miskin untuk dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2024 terdapat Data statistik tahun 2024 sekitar 25 juta masyarakat miskin di Indonesia, sementara data BPJS mencatat bahwa golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada lebih dari 96 juta orang.

    “Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

    Hal tersebut dikarenakan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjaga jika angka kemiskinan dapat terus berkurang dan daya beli masyarakat meningkat.

    Selain kemiskinan, ia mengatakan bahwa pemerintahan baru juga menghadapi tekanan fiskal yang tinggi sehingga Kementerian Keuangan nantinya diharapkan dapat memiliki solusi konkret terhadap permasalahan anggaran tersebut.

    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan

    Baca juga: Budiman Sudjatmiko sebut Prabowo minta bantu atasi kemiskinan

    Ajib menuturkan bahwa belanja APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun dengan ditopang oleh penerimaan negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

    “Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah hutang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp800 triliun tahun 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru adalah tingginya angka pengangguran yang menurut International Monetary Fund (IMF) tercatat sebesar 5,2 persen pada April 2024.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian investasi yang selalu melebihi target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

    Bahkan menurutnya, terjadi paradoks pada sektor industri di Indonesia karena walaupun banyak investasi yang masuk, tapi semakin banyak pula fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Selain itu, angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR), atau besarnya tambahan modal baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output, terus mengalami peningkatan.

    “Artinya, investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Ajib mengatakan bahwa jajaran kabinet baru yang terbentuk nanti harus mampu menerjemahkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran melalui kerangka reformasi ekonomi struktural.

    “Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Tanah Air, meskipun Indonesia telah mampu masuk menjadi anggota G20 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

    Baca juga: Prabowo bertekad hilangkan kemiskinan di Indonesia dengan hilirisasi

    Baca juga: Stafsus Presiden: Program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan baik

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • 100 hari kerja, Prabowo: Doakan yang terbaik

    100 hari kerja, Prabowo: Doakan yang terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta doa terbaik dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan berbagai program 100 hari kerja di masa pemerintahannya.

    “Ya, doakan yang terbaik. terima kasih,” katanya singkat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, saat menanggapi pertanyaan seputar 100 hari kerjanya.

    Presiden Prabowo hadir di agenda pelepasan Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pulang ke Solo, Jawa Tengah, via Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 14.45 WIB.

    Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan dia ingin langsung bekerja, termasuk menunaikan janji-janji kampanye-nya yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat.

    Prabowo-Gibran berkeyakinan visi dan misi mereka dapat terwujud dengan menjalankan program-program prioritas tersebut.

    Program yang dimaksud yakni, swasembada pangan, energi, dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan.

    Selanjutnya, pencegahan dan pemberantasan narkoba, jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat, penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi, penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

    Prabowo-Gibran juga menjanjikan penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas, menjamin pelestarian lingkungan hidup, menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

    Prabowo juga menjanjikan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

    Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah, serta pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

    Baca juga: Jokowi: Saya serahkan seutuhnya cita-cita besar bangsa kepada Prabowo

    Baca juga: TII: Pemerintahan Prabowo-Gibran harus perkuat demokrasi

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Awas! Serangan Siber Mengintai Organisasi Anda

    Awas! Serangan Siber Mengintai Organisasi Anda

    Jakarta –

    Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC membeberkan bahwa serangan siber ke Indonesia kini semakin marak dan menyerang data sejumlah industri lokal.

    Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ada 527 insiden keamanan siber sejak periode 1 Januari-30 Juni 2024. Dari 527 insiden keamanan siber tersebut, 49,1 persen di antaranya atau 259 insiden telah direspon, sementara 50,9 persen sisanya atau 268 insiden belum ditindaklanjuti.

    Chairman CISSReC, Pratama Persadha mengemukakan kasus serangan siber yang menyerang Indonesia saat ini, lebih dominan mencuri data dari lembaga maupun industri di Indonesia menggunakan ransomware.

    Pratama mencatat, ada 74 gigabyte data Bank Indonesia yang dicuri, tidak hanya itu, ada 17 juta data PLN juga dicuri, ditambah 17.000 data akun Ditjen Pajak yang dicuri.

    Selain itu, ada juga 1,3 miliar data registrasi simcard, 272 juta data BPJS Kesehatan dan 204,8 juta data KPU juga telah dicuri oleh peretas.

    “Kerugian dari ransomware ini secara global diperkirakan mencapai USD 1,1 miliar pada 2023 dan ada 73 organisasi mengalami serangan ransomware,” tutur Pratama di sela-sela acara Protect Your Data! Rise Above Cyber Threat yang digelar Sarana Solusindo Informatika di Jakarta, Kamis (19/9).

    Pratama mengatakan bahwa dampak dari pencurian data tersebut bisa mengganggu kelangsungan operasional, hilangnya data kritis dan finansial serta berdampak pada hukum.

    “Organisasi yang terkena serangan siber ini berpotensi pada tuntutan hukum, lalu bisa terkena denda maksimal dan penghentian kegiatan operasional,” katanya.

    Menurut Pratama, solusi untuk mengatasi serangan siber tersebut adalah memakai teknologi yang tepat seperti memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), threat intelligence, machine learning dan melakukan analisis anomali.

    “Langkah-langkah keamanan siber ini bisa melibatkan perlindungan terhadap sistem komputer dan jaringan dari serangan siber,” ujarnya.

    Sementara itu, IT Solution Head PT Sarana Solusindo Informatika, Kalvin Kaligis juga berpandangan Indonesia sangat rentan terkena serangan siber saat ini, mengingat Indonesia saat ini menjadi negara dengan pengguna Internet terbesar mencapai 202 juta.

    Maka dari itu, Kalvin mengingatkan kepada organisasi agar memanfaatkan teknologi AI sebagai garda terdepan untuk menjaga data agar tidak jatuh ke tangan orang lain.

    “Kami percaya bahwa teknologi keamanan siber harus menjadi garda terdepan untuk mengamankan data organisasi dengan cara memanfaatkan teknologi AI. Kami juga telah menyiapkan solusi keamanan siber berbasis AI Teknologi,” ujarnya.

    Selain memanfaatkan teknologi berbasis AI, Kalvin juga menyarankan agar organisasi juga melakukan backup data dan sistem untuk mengantisipasi terjadinya total loss akibat serangan ransomware.

    (agt/agt)

  • Segini Estimasi Saldo JHT Jika Kerja 5 Tahun dengan Gaji Rp 5 Juta

    Segini Estimasi Saldo JHT Jika Kerja 5 Tahun dengan Gaji Rp 5 Juta

    Jakarta –

    Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Hadirnya dana JHT dapat memberikan perlindungan bagi peserta di masa pensiun mendatang.

    Tujuan dana JHT untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di masa pensiun. Selain itu, JHT juga memberikan dana pensiun sebagai pengganti pendapatan bagi peserta yang telah memasuki masa pensiun.

    Perlu diketahui, dana JHT dibiayai oleh peserta (pekerja) dan pemberi kerja (perusahaan) yang berkewajiban membayar iuran bulanan. Total besaran iuran tiap bulannya sebesar 5,7%.

    Untuk nilai iuran JHT dibagi menjadi dua, yakni 3,7% dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan 2% dibayar oleh pekerja dengan memotong gaji setiap bulannya.

    Apabila kamu telah bekerja selama lima tahun dengan gaji sebesar Rp 5 juta, berapa jumlah saldo JHT yang didapat? Simak cara menghitungnya dalam artikel ini.

    Cara Menghitung Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan

    Sebagai contoh, seorang karyawan bernama Via bekerja di perusahaan swasta dengan gaji Rp 5 juta per bulan. Berapa iuran yang harus dibayar setiap bulannya?

    JHT BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan perusahaan sebesar 3,7%. Jadi tinggal kalikan 3,7% x Rp 5 juta = Rp 185.000/bulan dari gaji.

    Sementara itu, iuran JHT yang dibayar oleh Via sebesar 2% dari gaji. Kini tinggal kalikan 2% x Rp 5 juta = Rp 100.000/bulan.

    Setelah itu, tinggal tambahkan total iuran yang dibayarkan perusahaan dengan iuran yang dibayar oleh Via. Jadi perhitungannya Rp 185.000 + Rp 100.000 = Rp 285.000/bulan.

    Karena Via merupakan peserta JHT BPJS Jamsostek dan telah bekerja selama lima tahun, berapa saldo yang akan didapat olehnya jika ingin mencairkan JHT 100%?

    Dalam setahun Via membayar iuran sebesar Rp 285.000 untuk JHT. Jadi, tinggal kalikan Rp 285.000 x 12 bulan = Rp 3.420.000. Kemudian jumlahnya dikali 5 tahun saldo JHT, maka Via akan mendapatkan sebesar Rp 17.100.000.

    Sebagai catatan, nilai di atas merupakan perkiraan jika hitungannya hanya dari iuran JHT pekerja yang dipotong dari gaji serta yang dibayarkan oleh perusahaan.

    Cek Simulasi Manfaat JHT lewat Online

    Selain menghitung dengan cara manual, detikers juga bisa mengeceknya lewat simulasi perhitungan di laman BPJS Ketenagakerjaan. Simak langkah-langkahnya di bawah ini:

    Buka situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tetap-sejahtera.html di browserKemudian scroll ke bawah sampai menemukan kolom ‘Simulasikan Manfaat JHT di Sini’Masukkan jumlah upah per bulanMasukkan lama waktu bekerja dalam hitungan tahunMasukkan saldo awalKemudian klik ‘Hitung Total JHT’

    Sebagai informasi, perhitungan simulasi yang muncul merupakan asumsi upah tetap dengan iuran perusahaan 3,7%, iuran TK 2%, besarnya pengembangan 5% per tahun, dan iuran dibayar tanggal 1 setiap bulan. Ingat, hasil simulasinya dapat berbeda dengan hasil yang sesungguhnya.

    Cara Cek Saldo JHT

    Ingin tahu berapa jumlah saldo JHT yang didapat selama kamu bekerja di perusahaan? Simak cara ceknya di bawah ini:

    1. Cek Saldo JHT lewat Aplikasi JMO

    Buka aplikasi JMO di smartphoneLogin dengan memasukkan email dan passwordDi menu utama, pilih ‘Jaminan Hari Tua’Kemudian pilih ‘Cek Saldo’Lalu ketuk ‘Pilih Nomor Kartu Peserta (KPJ)’ yang ingin dicek saldo JHT-nyaSetelah itu akan muncul total saldo JHT yang diterima hingga saat ini.

    2. Cek Saldo JHT Melalui Situs BPJS Ketenagakerjaan

    Buka situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id di browserLogin dengan memasukkan alamat email dan passwordDi menu utama, pilih opsi ‘Lihat Saldo JHT’Setelah itu akan muncul total saldo JHT yang diterima sampai saat ini.

    Itu dia cara menghitung estimasi saldo JHT jika bekerja selama 5 tahun dengan gaji Rp 5 juta per bulan. Semoga dapat membantu detikers.

    (ilf/fds)

  • Bakal Ada Pungutan Dana Pensiun Tambahan, Asosiasi Dapen Usulkan Ini

    Bakal Ada Pungutan Dana Pensiun Tambahan, Asosiasi Dapen Usulkan Ini

    Jakarta –

    Pemerintah tengah menggodok peraturan baru terkait dana pensiun tambahan wajib. Sejumlah asosiasi menyarankan beberapa hal mengenai rencana tersebut.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarif Yunus melihat rencana tersebut mempunyai tujuan yang baik. Pasalnya, pensiun yang diterima oleh pensiunan relatif kecil, yakni 10-15%. Padahal standar dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dana pensiun yang ideal sebesar 40% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif.

    Meski begitu, pemerintah harus hati-hati dalam menerapkannya. Dia pun menyarankan agar pemerintah membuat pilot project atau uji coba terlebih dahulu.

    “Kalau saya menyarankan perlu kajian, nggak serta merta semua orang yang kerja (dikenakan). Mungkin dibikin dulu pilot project-nya di pekerja yang top level di atas Rp 10 juta baru nanti pekerja UMR,” kata Syarif kepada detikcom, Selasa (10/9/2024).

    Dia juga mengusulkan agar pegawai dengan gaji di bawah UMR agar bersifat sukarela. Menurutnya, hal tersebut semakin menambah beban mereka.

    Dia juga menegaskan agar semua masyarakat tetap mengawal rencana tersebut, mulai dari skema, dikelola siapa, hingga asal iurannya. Ketiga hal di atas sangat penting baginya lantaran dana yang dikelola bersifat jangka panjang dan melibatkan banyak orang.

    “Yang perlu dikawal, soal skemanya kayak gimana, kedua soal providernya siapa, terus ketiga darimana asal iurannya perusahaan kah pekerja kah, bagaimana untuk membuat profesional menjadi tata kelola baik karena ini urusan duit orang di hari tua karena jangkanya panjang. Saya nggak apa-apa dipotong asal yang megang duit saya bener. Yang repot dipotong, duit saya hilang. Makanya mari kita kawal sama-sama mengenai rencana ini karena saya yakin rencana ini baik,” jelasnya.

    Sementara itu, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menyambut baik terkait rencana pemerintah tersebut. Meski begitu, dia menekankan pemerintah perlu adanya harmonisasi antar lembaga pengelola dana pensiun agar tidak semakin memberatkan bagi pekerja.

    “Asosiasi itu kan dari industri, kalau industri sih sebetulnya pasti menyambut baik semua rencana pemerintah. Hanya saja rencana itu harus diharmonisasikan dengan lembaga lain. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan sebagainya itu kan juga udah memungut dari pemberi pekerja. Dengan rencana itu apakah memberatkan tenaga kerja atau tidak, atau bagaimana,” kata Bambang kepada detikcom.

    Dia juga menyarankan agar peraturan tersebut diimbangi dengan beberapa alternatif, misalnya insentif untuk pengusaha. Dia menilai pemerintah juga mempertimbangkan kondisi keuangan pengusaha. Pasalnya, pengusaha atau pemberi kerja juga dikenakan tarif potongan dana pensiun bagi pekerjanya.

    Apa pengusaha mampu atau tidak apabila ada tambahan potongan lagi. Jika tidak, hal itu akan berdampak pada kelangsungan perusahaan. Untuk itu, dia mendorong pemerintah agar memberikan insentif kepada pemberi kerja sebagai suntikan.

    “Hanya saja kita sekarang harus melihat dulu kondisi daripada pemberi kerja itu seperti apa. Di samping kondisi keuangannya, dia kemampuan dan kemauan untuk membentuk dana pensiun seperti apa, kan, gitu. Saya harapkan iuran-iuran tadi juga ada kompensasi bagi pemberi kerja agar pemberi kerja itu aware terhadap ini. Kalau tidak ada kompensasinya, mungkin mereka juga enggan untuk membentuk itu, mungkin agak merasa keberatan,” terangnya.

    (das/das)

  • Tanggapan Grab Soal Ribuan Ojol Demo Siang Ini

    Tanggapan Grab Soal Ribuan Ojol Demo Siang Ini

    Jakarta –

    Menyikapi rencana demo ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang akan berlangsung hari ini, Grab memberikan tanggapan. Perusahaan aplikasi ini menyatakan bahwa mereka akan mendengarkan aspirasi para pengemudi dan berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan.

    Hal tersebut disampaikan Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia. Dia mengatakan pihaknya senantiasa menghargai hak mitra pengemudi untuk menyuarakan pendapatnya.

    Menurutnya, Grab juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, termasuk melalui layanan Grab Support maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala.

    “Grab senantiasa menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya dalam keterangan kepada detikcom.

    Ia menambahkan, penting untuk diketahui bahwa besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Serta dirancang untuk menjaga pendapatan Mitra Pengemudi, dan kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

    “Kami menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen*. Seluruh biaya promosi yang Grab gunakan berasal dari perusahaan dan didesain untuk membantu meningkatkan permintaan dari konsumen, yang pada akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para Mitra Pengemudi secara positif,” bebernya.

    Grab berpegang teguh pada praktik bisnis yang baik dan selalu berupaya untuk memberikan akses perlindungan dan manfaat kerja bagi Mitra Pengemudi, sebagai berikut:

    1. Menyediakan akses ke berbagai jenis perlindungan

    – Asuransi Kecelakaan. Saat ini Grab bekerja sama dengan PT. MNC Asuransi Indonesia. Asuransi ini berlaku bagi Mitra yang sedang melaksanakan pekerjaan di platform Grab, termasuk jika Mitra menjadi korban tindak kekerasan kriminal sampai dengan kecelakaan yang dipicu oleh penyakit yang sedang diderita, selama Mitra tidak melanggar peraturan lalu lintas.

    – Asuransi Kesehatan. Saat ini Grab bekerja sama dengan asuransi Allianz untuk memberikan pilihan asuransi kesehatan terjangkau bagi para Mitra, seperti rawat inap, rawat jalan, hingga perawatan gigi.

    – BPJS Ketenagakerjaan. Untuk memfasilitasi pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dapat diakses langsung dari aplikasi Mitra Grab.

    2. Memberikan Pelatihan Keselamatan untuk Mitra Grab (PAKEM)

    Pelatihan dilaksanakan tatap muka dan rutin dengan topik perihal kualitas pelayanan, anti kekerasan seksual dan keamanan berkendara. Selain itu, Grab menyediakan ratusan variasi materi pelatihan secara online di Grab Academy yang diharapkan dapat meningkatkan dan menambah kemampuan serta kualitas kerja Mitra.

    3. Menyediakan manfaat GrabBenefits

    GrabBenefits dapat membantu kebutuhan hidup dan juga meringankan biaya operasional Mitra Pengemudi, Grab bekerja sama dengan partner bisnisnya mengembangkan berbagai manfaat, antara lain:

    – Paket dengan harga khusus yang dapat digunakan oleh Mitra Pengemudi, mulai dari sembako, makanan dan minuman, proteksi kesehatan, dan hiburan.
    – Potongan harga/diskon untuk berbagai kebutuhan seperti paket data, optik, potong rambut, aksesori handphone, hingga asuransi.

    (afr/afr)