Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

    “Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

    Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

    Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

    “Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

    Awan Mendung Industri Padat Karya

    Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

    Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

    Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

    Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

    Pekerja di pabrik tekstil.Perbesar

  • Mau Beli Asuransi Kesehatan? Cek Dulu Kesiapan Finansial – Page 3

    Mau Beli Asuransi Kesehatan? Cek Dulu Kesiapan Finansial – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan signifikan dalam mempromosikan asuransi kepada masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa produk asuransi hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kelebihan dana, sementara mayoritas masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam hal finansial.

    Para ahli menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pemasaran asuransi adalah keterbatasan anggaran. 

    “Untuk berasuransi, seseorang harus memiliki komitmen jangka panjang dan kemampuan untuk membayar premi secara rutin,” ujar Financial Planner & Educator, Aliyah Natasya pada konferensi yang diadakan di PCP Hall, dikutip Minggu (2/11/2024)

    Ia menekankan pentingnya mengecek kesiapan finansial sebelum memutuskan untuk mengambil polis asuransi. Salah satu cara untuk mengevaluasi kemampuan membayar premi adalah dengan melihat keuangan selama dua tahun ke depan.

    Pembayaran premi asuransi bisa dilakukan secara bulanan atau tahunan, dan bisa diambil dari bonus atau THR, tetapi merutinkan pembayaran dari gaji bulanan dianggap lebih baik.

    “Jujur, tantangan terbesarnya adalah pada penghasilan. Solusinya adalah memiliki strategi untuk meningkatkan pendapatan, seperti mencari pekerjaan sampingan atau freelance,” tambahnya. 

    BPJS Pilihan Awal

    Di sisi lain, bagi mereka yang belum siap secara finansial untuk asuransi, BPJS Kesehatan masih menjadi pilihan untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar.

    Untuk perusahaan asuransi, penting untuk menyesuaikan produk mereka dengan segmentasi pasar yang tepat.

    “Perkembangan asuransi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan demografi keluarga muda, karena kesadaran akan pentingnya asuransi biasanya muncul setelah seseorang berkeluarga dan memiliki kestabilan pendapatan,” ungkap Aliyah.

    Meskipun BPJS Kesehatan memberikan akses layanan kesehatan dengan premi yang lebih terjangkau, tetap diperlukan pemahaman bahwa ada biaya yang harus dibayar.

    “Bahkan BPJS pun ada preminya, sehingga pendidikan tentang perlunya asuransi tetap penting,” tambahnya.

    Di tengah ekonomi yang tidak menentu dan peningkatan biaya hidup, pentingnya perencanaan keuangan menjadi semakin nyata.

    “Hari kemarin lebih berharga daripada hari ini, dan hari besok pasti lebih mahal,” ujar Aliyah, menekankan bahwa persiapan dari sekarang dapat membantu mengamankan masa depan.

  • Kecelakaan di Jalan Raya, Pemerintah Diminta Perhatikan Kesejahteraan Pengemudi Angkutan Barang

    Kecelakaan di Jalan Raya, Pemerintah Diminta Perhatikan Kesejahteraan Pengemudi Angkutan Barang

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk memerhatikan kesejahteraan pengemudi angkutan barang, imbas tingginya angka kecelakaan di jalan raya maupun tol yang melibatkan angkutan barang.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, tidak adanya kesejahteraan pengemudi angkutan barang menjadi salah satu akar masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. 

    “Jika pemerintah menghendaki terwujudnya Indonesia Emas 2045, mulailah menuntaskan akar masalah itu sejak dini hingga lima tahun mendatang,” kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

    Menurutnya, pemerintah selama ini tidak pernah bisa memperbaiki sistem angkutan barang dan angkutan umum antar kota, sehingga risiko kelelahan pengemudi sangat besar.

    Para pengemudi ini, lanjutnya, bekerja tanpa dilindungi regulasi yang memadai, tanpa adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terkait waktu kerja, waktu istirahat, tempat istirahat, dan waktu libur sehingga mereka dapat mengalami microsleep kapan saja.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendefinisikan microsleep sebagai hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang sekitar sepersekian detik hingga 10 detik penuh, karena merasa lelah atau mengantuk.

    Djoko menilai masih tingginya angka kejadian kecelakaan di jalan lantaran pemerintah maupun swasta belum melaksanakan sejumlah rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    “Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dapat diaktifkan kembali untuk membantu mengatasinya,” usulnya.

    Lebih lanjut, Djoko mengatakan bahwa KNKT telah bersurat ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, agar pengemudi dapat melakukan medical check up secara gratis dengan fasilitas BPJS Kesehatan.

    Mengingat secara medis, pengemudi truk yang tidak laik mengemudi karena mengalami gangguan kesehatan, seperti diabetes, asam urat akibat kurangnya waktu istirahat karena bekerja di luar batas kewajaran.

    Di sisi lain, KNKT sebelumnya telah memberikan dua masukan seiring tingginya kecelakaan angkutan barang. Pertama, mengusulkan agar dibuat regulasi terkait dengan pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur bagi pengemudi angkutan darat.

    Dia menuturkan, KNKT sudah bertemu Kemenaker dan Kemenhub. Kemenaker sudah memberi petunjuk, bahwa Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyediakan ruang untuk pembuatan regulasi di bawahnya yang bersifat khusus termasuk dalam hal ini pengemudi angkutan darat agar dibuat lebih spesifik dan detail.

    Kedua, KNKT juga mengusulkan konsep regulasi terkait tempat istirahat bagi pengemudi bus khususnya bus wisata seiring dengan tingginya kecelakaan bus wisata pada saat itu, bahkan sempat dibahas pasal demi pasal.

    “Namun demikian setelah berjalan bertahun tahun sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut. Kedua konsep regulasi dimaksud terhenti,” pungkasnya. 

    Merujuk data Korlantas Polri pada Oktober 2024, jumlah kecelakaan di jalan tol mengalami peningkatan. Pada 2022, ada 1.464 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 688 meninggal dunia, 237 luka berat dan 2.564 luka ringan. Ada peningkatan di tahun 2023, terjadi 1.565 kecelakaan dengan korban 704 meninggal dunia, 285 luka berat dan 2.971 luka ringan.

  • Aset industri asuransi per September 2024 mencapai Rp1.142,5 triliun

    Aset industri asuransi per September 2024 mencapai Rp1.142,5 triliun

    Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp922,48 triliun atau naik 3,81 persen yoy.Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa aset industri asuransi mencapai Rp1.142,5 triliun hingga September 2024, atau meningkat 2,46 persen year-on-year (yoy).

    “Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp922,48 triliun atau naik 3,81 persen yoy. Adapun kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp245,42 triliun, atau naik 5,77 persen yoy,” kata Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa pendapatan premi tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa sebesar Rp135,64 triliun, tumbuh 2,73 persen yoy, serta premi asuransi umum dan reasuransi senilai Rp109,78 triliun, meningkat sebesar 9,78 persen yoy.

    Permodalan industri asuransi komersial pun masih menunjukkan kondisi yang solid, katanya pula, dengan Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 458,31 persen dan 329,89 persen, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan sebesar 120 persen.

    Sementara total aset asuransi nonkomersial, yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri, tercatat sebesar Rp220,02 triliun, atau menurun sebesar 2,80 persen yoy.

    Terkait industri dana pensiun, Ogi menuturkan bahwa total aset dana pensiun per September 2024 tumbuh 10,10 persen yoy menjadi Rp1.500,06 triliun, meningkat dari capaian pada September 2023 sebesar Rp1.362,44 triliun.

    Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa total aset program pensiun sukarela meningkat 5,60 persen yoy menjadi Rp380,80 triliun.

    Pertumbuhan juga terjadi pada program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun ASN, TNI, dan Polri, sebesar 11,72 persen yoy menjadi Rp1.119,26 triliun.

    “Sedangkan pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65 persen yoy dengan nilai mencapai Rp47,58 triliun pada September 2024,” ujarnya pula.
    Baca juga: Industri asuransi umum perlu atasi hambatan dengan inovatif
    Baca juga: Ketua AAUI sebut banyak sektor swasta kurang sadar manfaat asuransi

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex

    Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus memprioritaskan penyelamatan ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) agar tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut raksasa tekstil itu dinyatakan pailit.

    “Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa penyelamatan karyawan itu termasuk memastikan regulasi dan fasilitas dari Pemerintah terjamin oleh mereka.

    “Fokusnya tetap pada penyelamatan para pekerja yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

    Puan berharap sengketa dagang perusahaan tekstil yang berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut dapat segera diselesaikan. Dia berharap pula Sritex memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya.

    “Badai PHK atau PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar,” katanya.

    Menurut dia, Pemerintah harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.

    “Kebijakan Pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas, serta menurunkan risiko pengangguran massal,” ucapnya.

    Dia meminta Pemerintah terus melakukan pemantauan dan pendampingan bagi para pekerja Sritex merespons status terbaru yang disandang perusahaan tekstil tersebut.

    Namun apabila PHK massal tak dapat dihindari, lanjut dia, Pemerintah harus memastikan jaminan bagi pekerja yang terkena PHK dapat diberikan tanpa ada hambatan.

    Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) itu mencakup gaji, pesangon, hingga akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja sesuai program BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ini harus menjadi perhatian utama karena ketidakpastian akan hak-hak tersebut bisa memperburuk kondisi ekonomi puluhan ribu karyawan Sritex beserta keluarganya,” tuturnya.

    Program itu, tambah dia, diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial para karyawan yang kehilangan pekerjaan dengan menyediakan tunjangan sementara, serta pelatihan untuk mencari pekerjaan baru.

    “Kalau bisa bantu juga fasilitasi penyaluran pekerja yang terkena PHK ke tempat-tempat kerja baru. DPR tentunya akan ikut memberi pengawalan,” katanya.

    Selain itu, dia mengingatkan Pemerintah agar memberikan bantuan yang efektif, menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out (dana talangan) untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan.

    “Kita juga mendukung bagaimana Pemerintah membantu Sritex agar tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit karena kalau operasionalnya tidak jalan, dampaknya ke bisnis mereka, di mana ada puluhan ribu orang menggantungkan nasibnya di situ,” paparnya.

    Dia mengingatkan bahwa potensi PHK massal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebab Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

    “Pailitnya Sritex bukan sekadar masalah keuangan perusahaan, namun memiliki dampak yang meluas pada tenaga kerja, ekonomi lokal, dan stabilitas sosial,” kata Puan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi XIII Minta Menteri Natalius Pigai Fokus Tupoksi Kementerian HAM

    Komisi XIII Minta Menteri Natalius Pigai Fokus Tupoksi Kementerian HAM

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XIII meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai fokus pada tupoksi kementerian yang dipimpin selama lima tahun mendatang. Hal itu yang akan menjadi agenda pembahasan pada rapat kerja selanjutnya antara Komisi XIII dengan Kementerian HAM.

    Ketua Komisi XIII Willy Aditya meminta kepada Menteri HAM Natalius Pigai untuk menjelaskan tupoksi kementeriannya pada rapat mendatang. “Jadi yang kita ingin kejar, yang kita ingin dalami dari Pak Pigai tadi adalah ini mau fokus di mana. Jadi kalau fokus di dalam strukturisasi itu salah alamat,” katanya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Willy menyampaikan pada rapat selanjutnya belum membahas mengenai anggaran kementerian HAM. Dia mengingatkan pengertian HAM itu luas sekali. Oleh karena itu dia meminta kementerian tersebut sudah harus tahu fokus tupoksi yang dikerjakan.

    “Belumlah, belum masuk ke sana (realisasi anggaran). Kalau HAM sebagai sebuah perspektif dasar, makan siang bergizi itu HAM. 20% di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita untuk pendidikan itu HAM, BPJS itu HAM. Pak Maruar Sirait bangun rumah untuk rakyat miskin itu HAM, menyediakan lapangan pekerjaan itu HAM. Jadi HAM itu luas sekali,” jelasnya.

    Willy pun setuju dengan pernyataan anggota Komisi XIII Fraksi PDIP yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly saat rapat bahwa kementerian HAM harus fokus pada penegakan HAM.

    “Lebih baik kita fokus kepada misalnya hari ini peringkat dari Indonesia dalam penegakan HAM masih nomor sekian. Bagaimana meng-upgrade itu? Di mana letak penurunannya? Itu kan bicara metodelogi,” tutur Willy.

    Willy menilai Kementerian HAM sebagai sebuah kementerian untuk mengoordinasikan dengan kementerian, lembaga, dan badan terkait HAM sesuai dengan perspektif Asta Cita Prabowo-Gibran.

    “Jadi penempatan Pak Pigai, penempatan Pak Mugi itu benar-benar menjadi tempat sasaran. Jadi beda sama Komnas HAM yang lebih kepada proses penegakan hukum dalam perspektif advokasi,” paparnya.

    “Bukan panggilan, rapat kerja begitu. Untuk memfokuskan sebenarnya mau di mana gitu. Ini kan baru taaruf, kick off ya. Kita akan dalami, kita akan undang lagi Pak Pigai untuk kemudian fokusnya di mana. Jadi kita tunggu jawaban tertulis mereka minggu depan,” sambungnya.

    Willy mengatakan pada raker perdana ini para anggota komisi telah memberikan pandangan mereka masing-masing untuk Kementerian HAM sebagai mitranya. Dia juga mengingatkan jangan sampai anggaran lebih besar pasak daripada tiang.

    “Rambu-rambunya kan tadi sudah jelas. Jangan kemudian lebih besar pasak daripada tiang. Jangan anggaran untuk birokrasinya, aparaturnya lebih besar daripada program-program yang akan dieksekusi. Itu kan inefisiensi,” ujar Willy.

  • Kelas 1,2,3 Bakal Dihapus, Cek Iuran BPJS Kesehatan 31 Oktober 2024

    Kelas 1,2,3 Bakal Dihapus, Cek Iuran BPJS Kesehatan 31 Oktober 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan mengubah sistem kelas dalam BPJS Kesehatan pada tahun depan dan menggantinya menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.

    Skema iuran pun akan berubah karena perubahan ini. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada Juli 2025. Skema iuran yang akan diterapkan pemerintah melalui sistem baru itu ialah iuran satu tarif.

    “Ke depannya, iuran ini harus menjadi satu, tetapi akan dilakukan bertahap,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (31/10/2024).

    Adapun, keputusan terkait perubahan sistem kelas dan iuran telah pemerintah tetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Pada pasal 103B ayat (8) Perpres 59/2024 diatur soal penetapan iuran, manfaat dan tarif pelayanan yang dilakukan hingga 1 Juli 2025. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya.

    Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

    Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

    Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:

    1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

    – Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    – Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    (haa/haa)

  • DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    GELORA.CO – Sistem perekrutan pekerja migran di Indonesia terus menjadi sorotan. Pasalnya praktik mafia yang merugikan para calon pekerja migran kerap terjadi.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 31 Oktober 2024.

     

    Pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sering dihadapi para pekerja migran, termasuk isu kekerasan, eksploitasi dan kurangnya dukungan perlindungan di negara-negara penempatan.

     

    “Saya meminta dengan tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia migran ini karena sesuai permintaan Presiden Pak Prabowo untuk lebih memperbanyak pendapatan devisa negara. Nah salah satunya dan yang paling utama dari pekerja migran ini,” ujar Nurhadi. 

     

    Ia juga menyoroti terkait Perlindungan Jaminan Sosial atau program-program lain yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja migran Indonesia. 

    “Selanjutnya saya mau tanya udah berapa persen PMI yang ter-cover dalam layanan Perlindungan Jaminan Sosial atau Program di BPJS Ketenagakerjaan baik JHT, JK atau JKP? Kalau memang belum ada tolong secepatnya melakukan koordinasi dan kerja bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

     

    Diketahui, sumbangan pekerja migran untuk meningkatkan devisa negara sangat besar. Berdasarkan laporan Kepala BP2MI di tahun 2023 saja kontribusi pekerja migran meningkatkan devisa negara sebesar Rp159,6 Triliun. 

    Maka, ia meminta Kementerian PPMI membuat blueprint untuk mengukur hal apa saja yang akan dilakukan di lima tahun ke depan.

     

    Kemudian, melihat tingginya permintaan pekerjaan migran dan meningkatnya minat usia pekerja produktif untuk bekerja di luar negeri, politisi Partai Nasdem itu juga meminta untuk memperhatikan pelatihan vokasi terutama peningkatan keterampilan bahasa untuk calon pekerja migran.

    “Dan terakhir saya meminta untuk kementerian baru ini juga melakukan banyak kegiatan pelatihan vokasi ke calon pekerja migran. Kita secara kualitatif masih kalah dengan pekerja migran negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Padahal pekerja migran Indonesia terkenal lebih gesit dan terampil tapi karena kekurangan skill bahasa terkadang ini menjadi penilaian tertentu pihak penerima kerja,” pungkasnya.

  • Visi dan misi RIDO berikan banyak solusi bagi warga Jakarta 

    Visi dan misi RIDO berikan banyak solusi bagi warga Jakarta 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pilkada DKI Jakarta 2024

    Visi dan misi RIDO berikan banyak solusi bagi warga Jakarta 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Visi dan misi yang disampaikan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) pada debat kedua Pilkada Jakarta 2024 memberikan banyak solusi terukur bagi warga Jakarta, kata Juru Bicara pasangan RIDO, Bernardus Djonoputro.

     “Jakarta maju, Jakarta kota global bukan hanya cita-cita, tapi segera bertransformasi dimulai di zaman Ridwan Kamil-Suswono. Warganya harus sehat, 100 persen warga akan di lindungi BPJS. Akan ada satu juta lapangan kerja baru, termasuk lapangan kerja bagi para gen Z dan anak muda. Fasilitas berupa ruang kerja (working space) gratis, untuk anak muda untuk memulai usaha,” kata Bernie, sapaan akrab Bernardus Djonoputro di Jakarta, Senin (28/10).

    Menurut dia, salah satu program Jakarta menuju kota global yang diusung Ridwan Kamil-Suswono adalah menjadikan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata kelas dunia.

    Nantinya, Ridwan Kamil akan menghubungkan dermaga penyeberangan kapal menuju Kepulauan Seribu dengan stasiun MRT dan TransJakarta.

    “Selain taman wisata dunia, akan ada pulau untuk diving, snorkeling, memancing, dan olah raga laut lainnya. Ridwan Kamil dan Suswono dalam debat kedua ini memperlihatkan kepemimpinan dan pengalaman sebagai pemimpin yang cocok untuk Jakarta,” kata Bernie.

    Sementara itu, Ridwan Kamil dalam pernyataan penutup debat kedua Pilkada Jakarta yang berlangsung di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10) malam mengatakan bahwa dirinya dan Suswono mampu menjadikan masyarakat Jakarta lebih sejahtera selama lima tahun ke depan.

    “Izinkan kami mencintai, menyayangi bapak ibu semua melalui inovasi-inovasi yang relevan selama lima tahun ke depan di bidang pendidikan. Selain pendidikan gratis, pendidikan inklusif, kesejahteraan guru, mengurangi beban guru yang tidak perlu, dan juga membangun RSUD tambahan, membangun dokter keliling dan lain sebagainya di daerah-daerah yang membutuhkan. Tentu itu menjadi unggulan kita,” ujarnya.

    Selain itu, Ridwan Kamil memastikan ingin mengentaskan pengangguran di Jakarta dengan menyiapkan satu  juta lapangan pekerjaan kepada warga Jakarta selama lima tahun ke depan.

    “Dan untuk Gen-Z jangan khawatir. Kami akan hadirkan ruang kerja bersama (coworking space) gratis dan juga pelatihan digital untuk masa depan,” kata dia.

    Ridwan Kamil tak lupa mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Jakarta yang sudah menerima dirinya dengan baik saat blusukan.

    Ridwan Kamil menjanjikan akan mencarikan solusi terbaik terkait keluhan dan aspirasi masyarakat Jakarta.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah sudi menerima kami saat blusukan dan menyampaikan asiprasinya. Terima kasih kami kepada pengurus Jumantik, Dasawisma, PKK, Posyandu, LMK, Karang Taruna, Insyaallah kami balas dengan dinaikkan insentifnya,” kata Ridwan Kamil.

    Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga ingin menaikkan insentif kepada mereka yang sukarela mau mengurusi warganya. Ia menyebut akan memberikan uang kehormatan atas keringat yang sudah mereka keluarkan.

    “Dan khusus RT/ RW, selain operasional dinaikkan, kami akan berikan uang kehormatan untuk pribadi, uang lelahnya berbeda dengan operasional. RT kami berikan Rp2 juta, RW 2,5 juta. Mudah-mudahan rasa terima kasih ini menguatkan bahwa Jakarta Baru Jakarta Maju,” kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil.

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sumber : Antara

  • Pramono siapkan “Program Masjid Menyala” dan WiFi gratis

    Pramono siapkan “Program Masjid Menyala” dan WiFi gratis

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung menyiapkan “Program Masjid Menyala” dan fasilitas jaringan internet (WiFi) gratis di setiap masjid di Jakarta jika dirinya menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    “Saat ini, saya juga sedang menjalankan ‘Program Masjid Menyala’, yaitu program pembersihan masjid di semua wilayah Jakarta dan WiFi gratis,” kata Pramono di Jakarta, Rabu.

    Di Jakarta Timur, “Program Masjid Menyala” ini sudah berjalan di 300 masjid dan akan terus bergerak untuk masjid-masjid lainnya yang tersebar di Jakarta.

    Selain itu, Pramono mengatakan fasilitas internet gratis di masjid merupakan keniscayaan yang tidak bisa dikesampingkan. Bagi Pramono, untuk menyediakan hal tersebut tidak sulit.

    “Kalau untuk WiFi, kan sekarang bukan sesuatu yang mahal dibanding dengan CCTV (kamera pengawas). Di ruang publik, satu dua tahun mendatang itu harus ada WiFi,” ujar Pramono.

    Internet gratis ini merespon permintaan para pemuda pengurus masjid yang tergabung dalam Gerakan Muda Pramono-Rano (Gemapro).

    Menurut Ketua Gemapro Adam, fasilitas itu akan berguna bagi para pemuda yang selama ini berkumpul dan memenuhi masjid untuk berorganisasi.

    Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memiliki visi-misi dan program kerja yang bertajuk “Jakarta Menyala” meliputi gelaran Benyamin S Awards hingga integrasi JAKI.

    Pramono menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta.

    Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran. Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.

    Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan adanya saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, persingkat waktu antrean BPJS, penambahan fasilitas kesehatan dan menyediakan RS Apung, kapal ambulan, dan helikopter ambulan di Kepulauan Seribu.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024