Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • 10 Startup Terkenal RI yang Gulung Tikar dan Tinggal Nama

    10 Startup Terkenal RI yang Gulung Tikar dan Tinggal Nama

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan rintisan atau startup sempat berjaya di Indonesia. Banyak perusahaan startup tumbuh bak cendawan di musim hujan.

    Memanfaatkan perkembangan teknologi digital, mereka muncul sebagai pemain baru yang menawarkan inovasi. Meski demikian, tak semuanya berhasil ‘selamat’.

    Beberapa startup menyerah dan gulung tikar seperti Zenius, Airy Room dan JD.ID. Penyebabnya beragam, mulai dari kehabisan modal hingga dihantam pandemi Covid-19.

    Berikut ini merupakan beberapa startup terkenal yang akhirnya tutup, seperti dirangkum oleh CNBC Indonesia pada Minggu (10/11/2024).

    1. Zenius

    Startup edutech Zenius mengumumkan tutup sementara pada awal 2024. Perusahaan penyedia platform pendidikan online dan pemilik jaringan bimbingan belajar Primagama tersebut mengaku harus menghentikan kegiatan karena “tantangan operasional.”

    Penghentian operasi untuk sementara diumumkan oleh Zenius, antara lain, lewat pernyataan resmi kepada mitra pemilik lokasi bimbingan belajar offline Primagama.

    “Kami mengambil langkah strategis untuk menghentikan operasi untuk sementara, tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti berusaha untuk menjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik,” tulis pernyataan resmi Zenius.

    2. Rumah.com

    PropertyGuru mengumumkan penutupan platform marketplace properti Rumah.com pada Agustus tahun lalu. Sebanyak 61 pegawai Rumah.com terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    CEO PropertyGuru, Hari V. Krishnan, mengumumkan rencana penutupan Rumah.com lewat siaran pers yang dipublikasikan di situs resmi perusahan.

    “Secara bertahap mengakhiri bisnis marketplace di Indonesia [Rumah.com], akan berhenti pada 30 November 2023. Keputusan ini tidak kami ambil dengan mudah dan kami menyadari dampaknya terhadap karyawan Rumah.com dan pelanggan kami yang berharga,” ujarnya.

    3. JD.ID

    JD.ID resmi menutup seluruh layanannya per 31 Maret 2023. Hal ini pertama kali diketahui dari laman resmi JD.ID. Saat itu, ketika membuka layanan e-commerce tersebut, terpampang pengumuman penting ini untuk diketahui pelanggan.

    “Ini adalah keputusan strategis dari JD.COM untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas-negara, dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya,” kata Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID, Setya Yudha Indraswara dalam keterangannya saat itu.

    Setya mengonfirmasi penutupan layanan pada 31 Maret 2023. Sementara itu dalam laman resminya, JD.ID akan menyetop penerimaan pesanan per 15 Februari 2023.

    4. Airy Rooms

    Airy Rooms resmi menghentikan operasional tanggal 31 Mei 2020. Penyebabnya adalah adanya keadaan yang berbeda dari sebelum pandemi.

    Bisnis hotel agregator sempat naik daun sebelum pandemi Covid-19 merebak. Para perusahaan bekerja sama dengan pemilik properti dari hotel hingga motel kecil dalam rangka menawarkan tempat menginap seperti yang ditawarkan platform online.

    CEO Airy Rooms Indonesia Louis Alfonso Kodoatie mengatakan alasan di balik keputusan menutup bisnisnya karena mempertimbangkan banyak hal. Termasuk keadaan pasar yang nyaris tumbang akibat pandemi Covid-19.

    5. Fabelio

    Fabelio, startup desain furnitur dan interior, dinyatakan pailit. Hal ini diketahui dari pengumuman di surat kabar berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022, yang mengabulkan putusan pailit terhadap PT. Kayu Raya Indonesia atau Fabelio.

    Sementara itu akhir tahun 2021, Fabelo dikabarkan tidak membayar tunggakan gaji karyawan sejak bulan Oktober. Perusahaan juga dituding belum membayar BPJS Ketenagakerjaan karyawan sejak 2020 namun tetap memotong dana dari gaji mereka dan memaksa pegawai mengundurkan diri dengan menggunakan anggota organisasi massa tertentu.

    6. Sorabel

    Sorabel resmi tutup pada 30 Juli 2020 lalu. Surat pemimpin kepada karyawannya, menyatakan startup e-commerce itu telah melakukan usaha terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Namun dengan berat hati harus menempuh jalur likuidasi.

    “Oleh karena proses likuidasi yang ditempuh, hubungan kerja harus berakhir di tahap ini untuk semua orang tanpa terkecuali, tepatnya efektif di tanggal 30 Juli 2020. Saya yakin tidak ada satunya pun orang yang berharap hal ini untuk terjadi,” tulis surat tersebut.

    Kabarnya, Sorabel harus berhenti beroperasi karena kehabisan modal dan kesulitan menggalang pendanaan baru di tengah pandemi.

    7. Stoqo

    Stoqo juga menutup layanannya pada pada 2020. Startup ini menjalankan usaha business to business, yang bekerja untuk memasok bahan makanan segar seperti cabai, telur hingga ampas kopi ke gerai makanan, atau restoran.

    Pandemi-lah yang merusak bisnis itu. Per tanggal 22 April 2020 jadi hari terakhir Stoqo berakhir. Sehari sebelumnya, manajemen telah mengumpulkan karyawan yang mengabarkan penghentian operasional Stoqo.

    Sekitar 250 orang dipekerjakan sejak Stoqo berdiri. Startup ini juga didanai sejumlah investor termasuk Alpha JWC Ventures, Mitra Accel, Insignia Ventures Partners dan Monk’s Hill Ventures.

    8. Qlapa

    Qlapa tutup pada 2019 karena perusahaan ini tidak mampu bersaing bersaing dengan e-commerce lain seperti Tokopedia dan Bukalapak Cs.

    “Hampir 4 tahun yang lalu, kami memulai Qlapa dengan misi memberdayakan perajin lokal. Banyak pasang surut yang kami alami dalam perjalanan yang luar biasa ini,” tulis manajemen Qlapa di situs resminya ketika itu.

    “Kami sangat berterima kasih atas semua tanggapan positif dari para penjual, pelanggan, dan media. Dukungan yang kami terima sangat luar biasa dan membesarkan hati.”

    9. CoHive

    CoHive, startup penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Keputusan pailit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 Januari 2023.

    CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan. EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD.

    10. Beres.id

    Startup asal Malaysia Kaodim telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua operasi layanan pada 1 Juli 2022. Penutupan ini mencakup anak usaha mereka di Indonesia, Beres.id.

    Kaodim adalah startup yang menyediakan marketplace jasa yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa servis AC, kebersihan rumah, hingga pekerja konstruksi.

    Selain Beres.id di Indonesia, Kaodim juga mengoperasikan Kaodim.sg di Singapura dan Gawin.ph di Filipina. Semua anak usaha tersebut juga tutup pada bulan depan. Sejak berdiri pada 2015, Kaodim telah mengumpulkan pendanaan US$17,6 juta.

    (luc/luc)

  • Jika Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran-Tak Mampu Bayar, Apakah Bisa Bikin SIM?

    Jika Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran-Tak Mampu Bayar, Apakah Bisa Bikin SIM?

    Jakarta –

    Pemerintah melanjutkan uji coba terkait kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebelumnya, regulasi ini hanya berlaku pada 1 Juli hingga 30 September 2023 di tujuh polda yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Dari hasil evaluasi, penerapan regulasi ini efektif menekan angka peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Walhasil, pemerintah memperluas sasaran uji coba secara nasional. Mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia sejak 1 November 2024.

    Lantas, bagaimana dengan masyarakat yang memiliki tunggakan iuran dan tidak memiliki uang untuk melunasi tagihan BPJS Kesehatan? Apakah mereka tetap bisa membuat atau memperpanjang SIM?

    Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi bersama Korlantas, BPJS Kesehatan, Kemenko PMK, Setkab, dan KSP atas uji coba di tujuh Polda, disepakati bersama bahwa implementasi Perpol Nomor 2 Tahun 2023 cukup efektif dan dapat diberlakukan secara nasional.

    Meskipun begitu, Rizzky menegaskan bahwa BPJS Kesehatan belum secara resmi dijadikan sebagai syarat penerbitan SIM.

    Untuk sementara waktu, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba dan penerapan secara resmi menunggu evaluasi terlebih dahulu.

    “Per 1 November 2024 uji coba secara nasional. Untuk pemberlakuan nasional akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu,” imbuhnya kepada detikcom, Minggu (10/11/2024).

    Rizzky menjelaskan, bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran dan belum mampu untuk melunasi tagihan BPJS Kesehatan, masih tetap dilayani untuk pembuatan dan perpanjangan SIM selama uji coba nasional ini.

    “Pada masa uji coba nasional ini pemberlakuan terkait syarat kepesertaan JKN aktif, apabila ditemukan status kepesertaan JKN-nya nonaktif maupun belum terdaftar JKN, pemohon SIM diberikan edukasi untuk melakukan reaktivasi atau pendaftaran peserta serta proses penerbitan SIM tetap dapat dilanjutkan,” jelasnya.

    Dengan begitu, peserta tak harus melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan terlebih dahulu dan tetap dilayani untuk melakukan penerbitan SIM. Namun, kata Rizzky, perlu dicatat bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku selama masa uji coba nasional.

    Ia juga mengatakan peserta BPJS Kesehatan mandiri atau peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) yang tak mampu membayar iuran bisa dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

    “Apabila peserta tidak mampu, bisa diusulkan kepesertaannya menjadi PBI,” sambungnya.

    (suc/suc)

  • Perpamsi dan TDC Sepakat Transaksi Digital Menghemat Biaya Operasional Perusahaan

    Perpamsi dan TDC Sepakat Transaksi Digital Menghemat Biaya Operasional Perusahaan

    Jakarta: Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) PT Trans Digital Cemerlang (TDC) melihat penggunaan transaksi digital termasuk QRIS dapat mengurangi risiko penipuan dan pencurian data.
     
    Ketua Umum Perpamsi Arief Wisnu Cahyono menjelaskan, di lingkungan Perusahaan Air Minum, pelanggan sudah banyak yang memanfaatkan transaksi digital.
     
    “Termasuk QRIS yang memiliki fitur keamanan yang kuat, yang membantu mengurangi risiko penipuan dan pencurian data. Penggunaan QRIS juga dapat mengurangi biaya administrasi perbankan yang menjadi beban pelanggan air minum,” ujar Arief di Jakarta.
    Menurutnya, transaksi melalui QRIS lebih cepat dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional. Namun penggunaan QRIS tetap memerlukan koneksi internet yang stabil, yang mungkin masih menjadi tantangan di beberapa daerah.
     
    “QRIS juga harus bersaing dengan berbagai sistem pembayaran lain yang sudah ada di pasar, seperti kartu kredit dan dompet digital lainnya,” terang Arief.
     
    Di sisi lain, masih banyak pelanggan air minum yang masih kurang memahami cara kerja QRIS, sehingga diperlukan edukasi lebih lanjut. Meskipun memiliki fitur keamanan, masih ada risiko seperti penyalahgunaan kode QRIS dengan tujuan penipuan sehingga perlu pengawasan dan kontrol lebih ketat.
     
    Arief mengatakan, transaksi digital membawa banyak manfaat bagi pelanggan PAM karena  dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan dan pembelian jasa layanan lainnya tanpa batasan geografis. 
     
    “Hal ini membantu PAM memperluas layanan dan meningkatkan penjualan. Transaksi digital juga memudahkan PAM untuk mengelola keuangan dengan lebih efisien,” imbuh Arief.
     
    Dengan adanya transaksi digital, dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya transportasi dan tenaga kerja. Hal ini membantu PAM lebih efisien dan menghemat biaya.
     
    “Penggunaan teknologi digital mendorong inovasi dalam bisnis. PAM dapat menggunakan berbagai platform digital untuk meningkatkan strategi pemasaran, interaksi dengan pelanggan air minum dan pengembangan layanan,” sambung Arief.
     
    Indra, praktisi dan juga Dirut Utama PT TDC yang merupakan perusahaan keuangan digital membenarkan efisiensi dan keuntungan yang dirasakan dengan digitalisasi dan pengunaan QRIS. Ia mengatakan salah satu manfaat dari digitalisasi adalah mudah mengakses system keuangan, pembiayaan, investasi dan lainnya.
     
    “Kami punya produk Posku Lite yang terdapat fitur Kasirku yang memiliki manfaat pencatatan transaksi, arus keluar masuk barang atau uang yang  dalam menjalankan bisnis akan lebih aman dan terpercaya. Jadi pengusaha bisa mengontrol arus masuk dan barang dan uang serta memprediksi kebutuhan investasi,” ujarnya.
     
    Ia menjelaskan dengan fitur Kasirku yang ada di aplikasi di Posku Lite pengguna dapat menerima pembayaran secara fleksibel melalui Cash, QRIS, dan Bank Transfer. Sehingga, baik pelanggan yang ingin membayar tunai maupun yang lebih suka transaksi digital dapat dilayani dengan mudah.
     
    ”Dalam fitur itu memudahkan pedagang untuk merubah atau menambah info mengenai harga produk,” tambahnya.
     
    Terkait dengan kemudahan laporan keuangan (cash flow) Indra mengatakan fitur Kasirku menyediakan riwayat transaksi penjualan, harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Data setiap transaksi dicatat dan disimpan secara sistematis, sehingga memungkinan pengguna untuk meninjau kembali aktivitas penjualannya dengan muda.
     
    “Proses money settlement diselesaikan maksimal 24 jam setelah pembayarannya diterima. Dana akan otomatis dikirim ke rekening yang terdaftar. Aplikasi Posku Lite juga menyediakan layanan QRIS. Aplikasinya tidak perlu bayar untuk diunduh, gratis, dan fiturnya mudah dipelajari,” ujarnya.
     
    Indra mengatakan saat ini pihaknya sedang mengembangkan PPOB atau Payment Point Online Bank yakni sistem pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai dari PLN, BPJS, PDAM, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi, kartu kredit, multi finance, hingga voucher game.
     
    “Semakin besar manfaatnya, semakin mudah pengunaannya dan gratis, pasti diminati masyarakat. Transaksi digital itu suatu keniscayaan, suka atau tidak, putaran ekonomi Indonesia akan semakin digital,” ujarnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • BRI Berbagi Tips agar Nasabah Bisa Terhindar dari Penipuan Digital

    BRI Berbagi Tips agar Nasabah Bisa Terhindar dari Penipuan Digital

    Jakarta –

    Modus penipuan digital atau social engineering (soceng) di bidang perbankan masih marak. Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan modus penipuan tagihan pajak dengan file APK.

    Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, soceng ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah.

    BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

    “Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan,” ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

    “Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun,” sambungnya.

    Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

    Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

    Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapunHati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebutGunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImoAktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImoLakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi pentingPerbarui aplikasi BRImo secara berkalaLaporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

    “Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,”
    ujar Arga.

    “Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama,” sambungnya.

    Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

    (akn/ega)

  • Video: Alasan Warga RI Tak Perlu Berobat ke RS Ibu & Anak Luar Negeri

    Video: Alasan Warga RI Tak Perlu Berobat ke RS Ibu & Anak Luar Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia- RSAB Harapan terus meningkatkan kualitas dan fasilitas layanan kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari program transformasi sistem kesehatan RI.

    Memiliki 3 layanan eksekutif yakni klinik bayi tabung, layanan Perinatal Terpadu serta layanan BIDIC, RSAB Harapan Kita disebut Direktur Utama RSAB Harapan Kita, Ockti Palupi Rahayuningtyas sebagai Rumah Sakit tersier yang menangani kasus yang tidak mampu diselesaikan rumah sakit lain.

    Transformasi RSAB Harapan Kita juga mendorong peningkatan efisiensi lewat reformasi fasilitas teknologi dan digitalisasi layanan kesehatan. Selain itu RSAB Harapan Kita juga memanfaatkan sistem lelang konsolidasi sehingga bisa dapat memenuhi obat-obatan dengan harga lebih murah.

    Di sisi lain, RSAB Harapan Kita memperkuat kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan asuransi swasta untuk memenuhi pembiayaan berobat masyarakat. RSAB Harapan Kita juga memastikan kualitas layanan RS ibu dan anak dalam negeri sudah semakin baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat berobat ke dalam negeri.

    Seperti apa transformasi layanan Kesehatan di RSAB Harapan Kita? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Direktur Utama RSAB Harapan Kita, Ockti Palupi Rahayuningtyas dalam Closing Bell,CNBCIndonesia (Kamis, 07/11/2024)

  • Belajar dari COVID-19, Begini Siasat RI Biar ‘Survive’ di Pandemi Berikutnya

    Belajar dari COVID-19, Begini Siasat RI Biar ‘Survive’ di Pandemi Berikutnya

    Jakarta –

    Berkaca dari pandemi COVID-19, ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan kala itu relatif terbatas di tengah tingginya kebutuhan. Imbasnya, stok di sejumlah daerah terbilang langka dan harga alkes mendadak melonjak drastis.

    Misalnya, masker medis dengan harga normal di kisaran 20 hingga 30 ribu rupiah, saat pandemi bisa dipasarkan dengan nominal ratusan ribu rupiah.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya mengingatkan negara harus ‘bersiap’ dengan kemungkinan pandemi berikutnya, terutama dalam menyiapkan kebutuhan obat-obatan dan alkes. Mengingat banyak, sistem kesehatan kewalahan bahkan ‘kolaps’ dan mengalami kerugian ekonomi besar.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ‘menyentil’ soal masih rendahnya produksi alkes dan farmasi dalam negeri. Dirinya mendorong target produk yang dipasarkan kini wajib sedikitnya memiliki nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melampaui 50 persen.

    “Saat pandemi terjadi lockdown membuat supply alat kesehatan dan obat-obatan menjadi sangat terbatas. Kondisi itu membuat pemerintah bertekad untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang resilien, yang aman, dan bisa bertahan kalau ada pandemi lagi,” tutur Menkes Budi, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

    Menkes memprediksi nilai belanja masyarakat Indonesia bakal meningkat hingga 2,5 kali lipat di lima hingga 15 tahun mendatang di tengah kondisi demografi Indonesia yang lebih banyak penduduk usia tua.

    Sementara Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalusia menyebut target TKDN pada produk sektor kesehatan meningkat dari semula berada di 25 persen.

    “Kementerian Kesehatan akan mendorong agar nilai TKDN untuk produk kesehatan, baik obat-obatan maupun alat kesehatan, bisa naik menjadi di atas 50 persen. Harapannya, penggunaan bahan baku dalam negeri pun (TKDN) bisa naik setidaknya menjadi 52-54 persen,” kata Rizka.

    Fitofarmaka Belum Masuk JKN

    Sayangnya, beberapa produk terutama fitofarmaka atau obat bahan alam masih menghadapi kendala. Presiden Direktur PT Dexa Medica V Hery Sutanto menilai meski sudah teruji secara praklinik maupun uji klinik terkait khasiat dan keamanannya, regulasi belum mengatur produk terkait bisa ikut digunakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Obat fitofarmaka ini belum bisa digunakan dalam program JKN. Karena peraturannya disebut bahwa penggunaan obat untuk JKN adalah obat-obatan kecuali obat tradisional. Sementara fitofarmaka masih masuk sebagai obat tradisional. Kita harap ini bisa segera diubah agar penggunaannya bisa luas karena kita tahu mayoritas, 98 persen, masyarakat kita adalah anggota BPJS (JKN),” tutur dia.

    (naf/kna)

  • CT Resmikan Trans Medical Klinik Pratama Cabang Kedua, Terima BPJS

    CT Resmikan Trans Medical Klinik Pratama Cabang Kedua, Terima BPJS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Chairman sekaligus Founder CT Corp Chairul Tanjung resmikan Trans Medical Klinik Pratama cabang kedua yang berlokasi di Transmall Cibubur, Jumat (8/11).

    Direktur utama Trans Medical Klinik Pratama Radito Soesantoso menyebut keberadaan klinik ini dibuat tidak hanya untuk melayani karyawan CT Corp, namun juga masyarakat sekitar.

    Bagusnya lagi, klinik ini juga menerima pasien BPJS dan bekerjasama juga dengan puskesmas sekitar.

  • Urus SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan Berlaku 1 Desember 2024? Begini Kata Polisi

    Urus SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan Berlaku 1 Desember 2024? Begini Kata Polisi

    Jakarta –

    Urus SIM wajib memiliki BPJS Kesehatan disebut bakal berlaku resmi mulai 1 Desember 2024. Begini penjelasan polisi soal hal itu.

    Uji coba kepemilikan BPJS Kesehatan sekaligus menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi syarat wajib untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah mulai diuji coba secara nasional per 1 November 2024. Dikabarkan aturan itu bakal resmi diterapkan pada 1 Desember 2024. Adapun untuk penerapan secara nasional belum dapat dipastikan. Setelah masa uji coba, pihak kepolisian dan BPJS Kesehatan akan lebih dulu melakukan evaluasi dari penerapan aturan tersebut.

    “Masih kita uji coba dulu nanti kita kaji lagi, kan kita harus dengar apresiasi dari masyarakat juga, nanti tunggu sabar, sabar. Desember Pak? Kata sopo belum, sabar, sabar,” kata Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Yusri Yunus saat dihubungi detikOto, Sabtu (9/11/2024).

    Yusri menegaskan selama masa uji coba, pemohon masih bisa mengurus SIM. SIM tersebut juga akan tetap diberikan kepada pemohon. Meski begitu, pemohon SIM bakal tetap diingatkan untuk mendaftar dalam BPJS Kesehatan.

    “Orang tanya, bagaimana kalau diuji coba saya belum punya BPJS tapi mau bikin SIM, mati SIM saya. Oh boleh masih boleh, cuma kan kita tambahkan lagi plus sosialisasikan ayo dong, ikut aktif BPJS,” tegas Yusri.

    Sebelumnya, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan bahwa uji coba se-nasional mulai 1 November 2024 ini sebagai kelanjutan dan perluasan pelaksanaan uji coba yang sebelumnya telah dilaksanakan mulai 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 di tujuh Polda dengan 105 Polres. David menjelaskan bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan uji coba yang dilakukan mendapat hasil dan respon positif dari masyarakat.

    “Dari hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebelumnya dapat terlaksana dengan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Namun, perlu ditekankan bahwa ketentuan ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, bukan untuk menjadi beban atau mempersulit,” ungkap David dalam keterangan resminya.

    Aturan Bikin SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan

    Adapun kewajiban menyertakan BPJS Kesehatan atau terdaftar sebagai peserta JKN aktif dalam pengurusan SIM itu tercantum dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi pasal 9. Berikut ini bunyi lengkap aturannya.

    “Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
    a. untuk penerbitan SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum, meliputi:
    1. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik
    2. melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.
    3. melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan yang aslinya
    3a. melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri
    4. melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan warga negara asing yang bekerja di Indonesia
    5. melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata
    5a. melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional, dan
    6. menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak,” demikian bunyi aturannya.

    (dry/din)

  • Tingkatkan Awareness Masyarakat, BRI Sosialisasikan Modus Penipuan Perbankan Lewat Tagihan Pajak Berekstensi APK – Page 3

    Tingkatkan Awareness Masyarakat, BRI Sosialisasikan Modus Penipuan Perbankan Lewat Tagihan Pajak Berekstensi APK – Page 3

    Menurut Arga, masyarakat juga bisa melakukan perlawanan terhadap penipuan digital dengan melakukan beberapa tips berikut:

    ● Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun

    ● Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut.

    ● Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo

    ● Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo

    ● Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting

    ● Perbarui aplikasi BRImo secara berkala

    ● Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

    “Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal. Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama,” ujar Arga.

    Tak hanya soal tagihan pajak, ada juga berbagai modus penipuan digital lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat. Sebut saja undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket kurir, surat atau blangko tilang, dan yang paling baru adalah surat tagihan pajak.

  • Kenali Modus Penipuan Tagihan Pajak Berekstensi APK, BRI Imbau Masyarakat Waspada Cybercrime – Page 3

    Kenali Modus Penipuan Tagihan Pajak Berekstensi APK, BRI Imbau Masyarakat Waspada Cybercrime – Page 3

    Tak hanya itu, Arga juga mensosialisasikan bahwa masyarakat bisa memerangi cybercrime dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

    ● Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun

    ● Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut.

    ● Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo

    ● Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo

    ● Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting

    ● Perbarui aplikasi BRImo secara berkala

    ● Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

    “Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal. Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama,” ujar Arga.

    Modus penipuan digital yang marak terjadi tak hanya terkait tagihan pajak. Ada juga beberapa modus lain yang berpotensi merugikan masyarakat seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket kurir, surat atau blangko tilang, dan yang paling baru adalah surat tagihan pajak.