Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Kenali Gejala Pneumonia pada Anak

    Kenali Gejala Pneumonia pada Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Deteksi dini dan kenali gejala pneumonia bisa mencegah anak dari kematian. Untuk itu penting bagi orang tua mendapatkan edukasi yang baik agar anak tidak terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan ketika menderita pneumonia.

    Dokter spesialis anak yang juga anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Wahyuni Indawati mengatakan jika orang tua tidak mendapatkan edukasi yang baik soal gejala pneumonia, maka bisa tidak menyadari bahwa anak sudah mengalami kesulitan bernapas.

    “Kita tahu sebagian besar pneumonia itu penyebabnya adalah infeksi sehingga tentu gejala-gejala infeksi akan muncul. Misalnya, demam, anak terlihat lemah, lesu, nafsu makannya turun,” katanya dalam konferensi pers daring peringatan Hari Pneumonia Sedunia bersama Kementerian Kesehatan, Senin (11/11/2024).

    “Jika napas cepat dan sudah ada tarikan dinding dada ke dalam saat bernapas, segara bawa ke fasilitas kesehatan (dokter atau rumah sakit) untuk mendapatkan pemeriksaan,” kata Wahyuni.

    Pneumonia adalah peradangan akut (kurang dari dua minggu) pada parenkim paru yang disebabkan oleh mikoroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. “Yang terbanyak memang karena bakteri dan virus,” kata Wahyuni.

    Pada saat bayi dan anak terkena pneumonia maka yang akan terdampak adalah paru sehingga bakal terjadi gangguan pada pernapasan dengan efek terberat adalah kematian.

    Pada anak yang berusia muda, seperti bayi, gejala yang muncul lebih tidak spesifik. Contohnya, anak terlihat lemah, lesu, dan rewel. Pasalnya, semakin muda usia anak gejala infeksi memang semakin tidak khas.

    Di samping itu, gejala spesifik pneumonia dapat terlihat dari gejala respiratori mengingat penyakit ini menyerang sistem pernapasan. Contohnya, batuk, pilek, anak bernapas cepat, dan anak berusaha bernapas dengan menarik dinding dada ke dalam.

    Wahyuni menjelaskan, orang tua harus mampu mendeteksi anak yang bernapas cepat dengan menghitung jumlah tarikan napas. Pada anak usia di bawah dua bulan, napas cepat mencapai 60 kali per menit, usia dua hingga sebelas bulan mencapai 50 kali napas per menit, usia satu hingga lima tahun mencapai 40 kali napas per menit, dan usia di atas lima tahun mencapai 30 kali napas per menit.

    Sementara itu, pada anak berusia lima tahun ke atas gejala yang dialami sama, tetapi dengan tingkat keparahan yang lebih ringan. Anak usia lima tahun ke atas juga biasanya merasakan nyeri saat bernapas, nyeri kepala, dan nyeri otot.

    “Kalau pada anak yang usianya lebih besar biasanya kita menganjurkan untuk dilakukan foto rontgen karena kita khawatir kondisinya lebih berat,” tambah Wahyuni.

    Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Yudhi Pramono menambahkan, data BPJS Kesehatan 2023 mencatat pneumonia menempati peringkat pertama penyakit pernapasan dengan beban pembiayaan tertinggi. Secara terperinci, pneumonia menelan biaya sekitar Rp 8,7 triliun, lebih tinggi dari beban pembiayaan tuberkulosis yaitu sekitar Rp 5,2 triliun.

    Melihat data itu, Yudhi menilai pencegahan pneumonia perlu menjadi perhatian masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memberikan ASI eksklusif selama enam bulan, menghindari paparan asap rokok, cuci tangan secara teratur, memastikan rumah memiliki ventilasi yang cukup, hingga memberikan anak vaksin pneumococcal conjugate vaccine (PCV) sesuai jadwal.

    “Obati jika anak mengalami batuk atau kesulitan bernapas. Segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan medis,” ungkap Yudhi.

  • Ombudsman Dorong Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Informal

    Ombudsman Dorong Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Informal

    Temuan di beberapa daerah menunjukkan bahwa banyak pekerja informal yang kesulitan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena faktor ekonomi. Pekerja informal yang tidak terikat dengan perusahaan atau pemberi upah cenderung tidak aktif sebagai peserta. Selain itu, untuk pekerja yang tidak mampu membayar iuran, kebijakan PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah masih belum seragam. Hanya Kota Makassar yang memiliki peraturan yang mengatur PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    Mengutip keterangan Robert Na Endi Jaweng, Ombudsman RI akan merekomendasikan agar pekerja informal, seperti petani dan nelayan, yang kesulitan membayar iuran, dapat memperoleh perlindungan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    “Untuk itu, kami mendorong agar Kemenko bersama kementerian terkait dapat menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memastikan petani dan nelayan dapat menerima bantuan iuran PBI,” tambahnya.

    Semua langkah ini bertujuan untuk mengharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah serta meningkatkan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program Jamsosnaker (PBI). Hal ini sangat penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas.

    Terpisah, Kepala Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pekerja informal, akan diperkuat agar lebih banyak pekerja yang terlindungi.

    “BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama pekerja informal, bahkan di daerah pelosok. Berbagai kanal pembayaran dan pendaftaran telah kami sediakan untuk membantu peserta yang mendaftar secara mandiri, seperti kerja sama dengan Brilink, PT Pos, dan Perisai. Kami sangat mengapresiasi kajian yang dilakukan oleh Ombudsman, yang akan menjadi dasar kami untuk meningkatkan cakupan perlindungan,” tutup Mintje.

     

    Simaklah video pilihan berikut ini: 

    Dilaporkan ke Ombudsman Soal Bansos, Bupati Banjarnegara Santuni Pelapor Rp200 Ribu

  • Legislator minta Kemenhub berbenah atasi tingginya kecelakaan di tol

    Legislator minta Kemenhub berbenah atasi tingginya kecelakaan di tol

    Peristiwa ini kembali menambah deretan panjang tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan tol yang semakin mengkhawatirkan.

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berbenah untuk mengatasi tingginya angka kecelakaan di jalan tol, menanggapi peristiwa kecelakaan maut di Km 92 Tol Cipularang, Senin.

    Danang dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyampaikan duka cita atas peristiwa kecelakaan itu, sekaligus menyarankan perlunya upaya konkret untuk meningkatkan keselamatan di jalan tol.

    “Peristiwa ini kembali menambah deretan panjang tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan tol yang semakin mengkhawatirkan,” ujar Danang.

    Data dari Korlantas Polri pada Oktober 2024 menunjukkan masih tingginya jumlah kecelakaan di jalan tol dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat 1.464 kecelakaan lalu lintas dengan 688 korban meninggal dunia, 237 luka berat, dan 2.564 luka ringan.

    Jumlah ini meningkat di tahun 2023 menjadi 1.656 kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 704 orang, 285 luka berat, dan 2.971 luka ringan.

    Danang menyoroti beberapa permasalahan utama yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan tol.

    Menurut dia, permasalahan truk Odol atau over dimension and over load, parkir di bahu jalan, serta disparitas kecepatan antarkendaraan masih menjadi permasalahan serius yang perlu perhatian.

    Selain itu, praktik naik-turun penumpang di lokasi yang tidak semestinya dan keberadaan bangunan liar juga turut berkontribusi pada peningkatan risiko kecelakaan.

    Selain faktor teknis dan infrastruktur, Danang juga menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan fisik dan mental pengemudi, khususnya pengemudi truk.

    “Banyak pengemudi yang secara medis sebenarnya tidak layak untuk mengemudi karena memiliki gangguan kesehatan seperti diabetes dan asam urat,” ujarnya lagi.

    Penyakit-penyakit ini, menurut dia, dipicu oleh kondisi kerja yang memaksa pengemudi untuk bekerja melebihi batas kewajaran, sehingga waktu istirahat dan tidur mereka terganggu.

    Untuk mengatasi hal ini, Danang mengusulkan agar Kementerian Tenaga Kerja dan Kemenhub memberikan fasilitas medical check-up gratis bagi pengemudi melalui BPJS Kesehatan.

    “Pemerintah harus memastikan pengemudi truk tetap sehat agar mereka mampu mengemudi dengan baik dan aman,” kata Danang pula.

    Ia juga mengusulkan dibuatnya regulasi khusus yang mengatur waktu kerja, waktu istirahat, serta waktu libur bagi pengemudi angkutan darat.

    Danang menilai, tanpa adanya pengaturan yang jelas, pengemudi truk akan terus dipaksa bekerja di luar batas wajar, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

    Selain itu, Danang menyoroti masalah fasilitas tempat istirahat (rest area) di jalan tol yang kurang mendukung pengemudi truk. Ia mencatat bahwa banyak pengemudi truk yang mengeluh mengenai mahalnya harga makanan dan minuman di rest area serta kurangnya fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) dan masjid yang terpisah.

    “Pengemudi truk merasa risih jika harus beristirahat dan beribadah bersama pengunjung lainnya, karena kondisi fisik mereka yang kotor setelah perjalanan panjang,” ujarnya.

    Ia juga menekankan perlunya jaminan keamanan di rest area bagi pengemudi truk, mengingat banyak pengemudi yang khawatir barang bawaannya dicuri saat mereka sedang beristirahat.

    “Fasilitas yang memadai dan aman sangat penting agar pengemudi bisa beristirahat dengan baik di jalan tol, sehingga mereka tidak mudah lelah saat kembali melanjutkan perjalanan,” kata Danang.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Skrining Kesehatan Gratis Kemenkes Buat Peserta BPJS Kesehatan Wawas Diri

    Skrining Kesehatan Gratis Kemenkes Buat Peserta BPJS Kesehatan Wawas Diri

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan, program skrining kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berdampak ke masyarakat agar lebih wawas diri.

    Ia menjelaskan, kemungkinan tersebut bisa terjadi karena banyak orang yang akan berobat. Sebab, masyarakat menjadi paham akan penyakit dan kebutuhan di tubuh mereka.

    “Di awal-awal mungkin meningkat, karena orang-orang udah tahu sakit jadi pergi berobat,” ungkapnya kepada media di kantor Bappenas/Kementerian PPN, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Namun, dia melihat hal positif dalam program tersebut dalam jangka panjang. Masyarakat diyakini bisa lebih wawas diri dan mencegah penyakit-penyakit yang dihadapi.

    “Dampaknya akan jangka panjang. Jangka pendek sebaliknya, bukan mengurangi tetapi malah semakin meningkatkan pengunaan BPJS Kesehatan. Karena dia sudah tahu ada sakit. Nah di awal-awal mungkin bakal naik,” lanjutnya.

    Dalam hal itu, BPJS bisa membandingkan kemungkinan orang yang berpotensi terkena penyakit serius. Pada dampak jangka panjang, program skirining kesehatan gratis Kemenkes diperkirakan bisa mengurangi klaim BPJS.

    Menurut Mahlil, masyarakat yang punya potensi terkena kanker kemungkinan bisa terselamatkan berkat program Kemenkes itu. Artinya, langkah tersebut dipandang baik meski dalam implementasinya cukup memberatkan dalam waktu dekat.

    “Namun, nanti jangka panjang (sekitar) 15 tahun lagi. Karena sudah tahu dia tidak sakit, baru kita bisa bandingkan. Seharusnya tahun ini dia sudah jatuh ke kanker dan sekarang enggak (berkat skrining gratis) atau jatuh ke diabetes tetapi enggak, karena kemarin sudah mulai bisa jaga diri berkat periksa. Jadi, jangka pendek menaikkan dampak BPJS,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, Kemenkes akan menerapkan skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang tengah berulang tahun. Program ini rencananya mulai berlaku pada 2025 mendatang.

  • BPJS Kesehatan Dibayangi Defisit, Iuran Direncanakan Naik Tahun Depan

    BPJS Kesehatan Dibayangi Defisit, Iuran Direncanakan Naik Tahun Depan

    Jakarta –

    Dana pengelolaan program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dibayangi potensi defisit. Hal ini terjadi seiring semakin banyaknya peserta yang memanfaatkan layanan namun besaran iuran tidak naik.

    Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan idealnya kenaikan iuran dilakukan dua tahun sekali. Namun sudah dua periode atau empat tahun tak ada kenaikan sejak 2020.

    Dirinya mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan rencana kenaikan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan kepada Presiden Prabowo. Kenaikan iuran disebut paling lambat pada pertengahan 2025.

    “Nanti akhir Juni atau awal Juli akan ditentukan, kira-kira berapa iuran, target manfaat, dan juga tarif (akan disesuaikan),” kata Ali di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (11/11/2024).

    Di tahun 2024, BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 20 triliun. Kondisi ini akan mengancam keberlangsungan JKN dan akan berpotensi mengalami gagal bayar pada 2026 jika iuran tak naik.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan sejak tahun 2023 terjadi gap antara biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dan penerimaannya.

    Rencana kenaikan iuran menurutnya menjadi salah satu cara agar program JKN tetap berjalan di samping melakukan siasat lain mulai dari cost sharing sampai subsidi APBN.

    “Sejak tahun 2023, ada gap cros, artinya antara biaya dengan premi sudah lebih tinggi biayanya. Lost ratio yang terjadi di BPJS Kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100 persen. Ini yang membuat kondisi BPJS Kesehatan semakin tertekan dan mengancam kegagalan pembayaran klaim,” tutur Mahlil.

    Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, 3 yang berlaku saat ini:

    Kelas 1: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp150 ribu per orang per bulan.
    Kelas 2: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp100 ribu per orang per bulan.
    Kelas 3: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp35 ribu per orang per bulan.
    Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

    (kna/kna)

  • Terancam Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Bakal Naikkan Tarif Iuran pada 2025

    Terancam Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Bakal Naikkan Tarif Iuran pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Iuran tarif peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan berpotensi mengalami kenaikan pada pertengahan 2025. Keterangan itu disampaikan langsung Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) di kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Senin (11/11/2024).

    Langkah itu dilakukan BPJS terkait adanya potensi defisit sekitar Rp 20 triliun yang bakal terjadi tahun ini. Ali Ghufron juga memperkirakan adanya kemungkinan BPJS gagal bayar pada 2026 jika tidak ada penyesuaian tarif.

    “Kalau tahun ini potensi defisit itu kira-kira sekitar Rp 20 triliunan. Namun, tidak ada gagal bayar sampai 2025, mungkin (potensi gagal bayar) 2026,” ungkapnya.

    Ali Ghufron mengatakan, saat ini pihaknya segera menyesuaikan tarif baru. Rancangan itu diprediksi akan ditetapkan sekitar Juni 2025.

    “Makanya pada 2025 kan (tarif) mau disesuaikan (kira-kira) Juni. Jadi ada kemungkinan kenaikan pada 2025, tetapi itu semua menunggu tanggal mainnya,” lanjutnya.

    Saat ini, BPJS Kesehatan diketahui telah mengusulkan rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu dilakukan sebagai upaya mengatasi defisit hingga gagal bayar.

    Pada 2023 BPJS Kesehatan mengalami gap antara premium dengan biaya yang dikeluarkan kepada para peserta mereka. Selain itu lost ratio yang terjadi di BPJS kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100% pada tahun lalu.

    Terlepas dari itu, saat ini BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas. Kerja sama itu dilakukan untuk meningkatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

  • Hari Pahlawan, Pj Bupati Bogor Ajak Warga Jaga Semangat

    Hari Pahlawan, Pj Bupati Bogor Ajak Warga Jaga Semangat

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-79 tingkat Kabupaten Bogor, yang dipimpin langsung sebagai inspektur upacara Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Bachril Bakri di Lapangan Tegar Beriman, pada Minggu (10/11/2024).

    Upacara yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh para peserta, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pelajar, para veteran hingga tokoh masyarakat.

    Selain upacara juga dilaksanakan Pemberian Penghargaan pemenang lomba kreatif tahun 2023, pemberian bantuan benah kamar kepada veteran serta pemberian bantuan sembako kepada para veteran.

    Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan harus menjalak pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada.

    BACA JUGA:3 Ketua RT yang Meninggal di Cileunyi Bandung Belum Terima Dana JKM BPJS TK, Pemerhati Duga Anggaran Tak Sesuai

    Sebab kata dia, kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuan mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuan dalam mengelola permasalahan sosial.

    Menurutnya, meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya ia berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

    “Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun, oleh karena kita berharap peringatan hari pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan. Kita berharap pada setiap momen peringatan hari pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangan saat ini,” ujarnya.

    Selanjutnya, Ketua PPM Veteran Kabupaten Bogor, Agus Jaya Gunara menyatakan, peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk melanjutkan perjuangan yang telah direbut oleh para pejuang pahlawan sebelumnya, dengan hal yang positif tentunya dengan marwah para pejuang bangsa ini.

    BACA JUGA:Sukseskan Progam MBG, Bapanas Beri Syarat Khusus Bagi Penyedia Pangan yang Ingin Terlibat

  • 3 Ketua RT Meninggal di Cileunyi Belum Terima Dana JKM BPJS

    3 Ketua RT Meninggal di Cileunyi Belum Terima Dana JKM BPJS

    JABAR EKSPRES – Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, yang berkolaborasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, saat ini sedang jadi perhatian.

    Pasalnya, kepedulian perlindungan jaminan sosial gratis tersebut, yang ditujukan kepada para penerima program insentif dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna realisasinya terdapat kendala di lapangan.

    Adapun mereka di antaranya yakni guru ngaji, para Ketua RT dan RW, perangkat desa, PKK, honorer Pemkab Bandung, keagamaan Baznas dan anggota Linmas.

    Sebanyak tiga Ketua RT di wilayah Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung diketahui telah meninggal dunia, namun klaim dana jaminan kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan masih belum ada pencairan.

    BACA JUGA:Sukseskan Progam MBG, Bapanas Beri Syarat Khusus Bagi Penyedia Pangan yang Ingin Terlibat

    Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik, Dicky Winandi mengatakan, perlu adanya keterbukaan informasi, mengenai penganggaran dana apakah sesuai antara data yang diajukan dengan pelaksanaan.

    “Ini menjadi cermin bahwa penganggaran di Pemda tidak sesuai dengan apa yang digembor-gembrokan oleh Cabup Petahana Dadang Supriatna (ketika menjabat sebagai Bupati Bandung),” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (11/11).

    Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, ketiga almarhum alias Ketua RT itu, dua di antaranya meninggal dunia pada September 2024 lalu, sedangkan satunya lagi meninggal dunia pada awal November tahun ini.

    Para ahli waris baik Ketua RT yang meninggal pada September maupun November 2024, mengaku belum menerima klaim pencairan dana jaminan kematian, dari BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Pemkab Bandung.

    BACA JUGA:Jelang Pilkada, Pemkot Bandung Sorot Kebutuhan Vitamin Petugas KPPS

    Kedua Ketua RT yang meninggal bulan September lalu itu, yakni Ketua RT07 di RW15 Kompleks Permata Biru bernama Gungun dan Ketua RT08 di RW16, Kompleks Karsamanik bernama Suratmanto.

    Sedangkan almarhum yang meninggal pada awal November 2024, yakni Ketua RT06 di RW27, Kompleks Permata Biru bernama Riyadi Selamet.

    Kondisi ini berbading terbalik saat Ketua RW14 Nana dan Ketua RT di RW04, Desa Cinunuk yang telah meninggal satu tahun lalu, klaim dana Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Pemkab Bandung, diketahui kurang dari kurun waktu dua bulan sudah bisa dicairkan oleh ahli waris.

  • Viral! Layanan Cabut Gigi dengan Tangan Kosong, Pasiennya dari Kendari hingga Riau

    Viral! Layanan Cabut Gigi dengan Tangan Kosong, Pasiennya dari Kendari hingga Riau

    Jakarta, Beritasatu.com – Dunia maya kembali dihebohkan dengan aksi seorang pria yang mencabut gigi para pasiennya hanya dengan tangan kosong. Aksi ini diketahui di daerah Kendari.

    Pria yang belakangan diketahui bernama Syamsir ini memperlihatkan keahliannya mencabut gigi para pasiennya hanya dengan menggunakan tangan kosong. Aksinya itu terlihat di media sosial Instagram miliknya @ancizaja.

    Dalam instagramnya terlihat para pasiennya tidak hanya berasal dari orang dewasa saja melainkan hingga anak kecil. Bahkan, beragam penyakit gigi pun bisa diatasi olehnya, mulai dari sakit gigi biasa, gigi bolong, hingga akar gigi mampu diatasi olehnya.

    Sebelum mencabut gigi, Syamsir terlebih dahulu menanyakan kepada pasien gigi manakah yang dirasakan tidak enak. Setelah ditunjukkan oleh pasien, pria bertato itu kemudian meminta pasien untuk membuka mulutnya lebar-lebar sehingga bisa diketahui bagian gigi yang sakit.

    Bermodalkan senter dan keahliannya, kemudian Syamsir mulai memijat bagian luar tepatnya pada bagian pipi dan rahang pasien.

    Tak lebih dari 10 menit memijat bagian luar tersebut, kemudian Syamsir mulai menggunakan jari tangannya untuk mencabut gigi pasien tersebut. Alhasil, gigi yang dikeluhkan berhasil dicabutnya.

    Setelah berhasil dicabut, ia memberikan segelas air putih untuk pasien itu melakukan kumur-kumur serta memberikan tisu kepada pasien tersebut.

    Sayangnya, pria tersebut tidak menjelaskan dari mana keahlian itu didapatkan untuk mencabut gigi.  

    “Kalian perhatikan ya bagaimana cara yang benar dalam mencabut atau membuka gigi,” kata Syamsir, Senin (11/11/2024).

    Video aksi dari pria ini sudah ditonton hingga 22,5 juta orang.

    Aksi dari pria dari kendari ini langsung menuai beragam komentar, tak sedikit pula netizen menyayangkan aksi tersebut mengingat sebatas menggunakan tangan kosong yang dinilai netizen banyak kumannya.

    “Siap-siap bengkak infeksi,” tulis netizen.

    “Pakai BPJS padahal gratis,” tulis netizen.

    “Coba cium tangannya,” tulis netizen lagi.

    Selain dari netizen Indonesia, ada pula netizen dari mancanegara yang ikut berkomentar.

    “Those hands tho?” tulis netizen.

    “That will be US$ 2 please,” tulis netizen lainnya.

    “Proud to be an American,” tulis netizen dengan memberikan emoticon menangis.

  • Bergabung jadi AgenBRILink, Pendapatan Pelaku UMKM di Simalungun Meningkat

    Bergabung jadi AgenBRILink, Pendapatan Pelaku UMKM di Simalungun Meningkat

    Simalungun: Sebagai upaya mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendorong perkembangan AgenBRILink. Melalui program pendampingan bagi AgenBRILink, BRI menggerakkan roda ekonomi pedesaan dengan membantu masyarakat mengakses keuangan serta peluang usaha yang dapat mengubah hidup mereka. 
     
    Rida Siahaan selaku AgenBRILink di Desa Sidallogan, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, adalah contoh nyata bagaimana BRI mampu memberi dampak besar bagi komunitas di sekitarnya. Selama lebih dari 16 tahun, Rida telah menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengelola usaha sembako di desanya. Dan selama tujuh tahun terakhir, Rida juga bergabung menjadi AgenBRILink yang pertama di wilayahnya. 
     
    “Dengan menjadi AgenBRILink, saya bisa membantu tetangga dan masyarakat sekitar yang biasanya bekerja di ladang atau berdagang. Layanan tarik tunai, setor simpanan, pinjaman, hingga pembayaran tagihan BPJS dan listrik kini bisa diakses dengan lebih mudah,” ujarnya.
     

    Selain menyediakan layanan perbankan sehari-hari, Rida juga memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk keperluan usaha melalui Kredit Cepat (Kece) BRI. Kece adalah produk pinjaman BRI dengan proses yang cepat, memungkinkan masyarakat mengakses dana untuk kebutuhan usahanya. 
    Rida menyampaikan bahwa banyak nasabah di desanya telah memanfaatkan Kece ini untuk berbagai keperluan usaha untuk mengembangkan usaha. 
     
    “Dengan melayani transaksi perbankan dan Kece, saya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan untuk usaha di desa kami,” ujarnya.
     

    Bagi Rida, menjadi AgenBRILink bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Penghasilan dari layanan AgenBRILink dan warung sembako miliknya kini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan keempat anaknya yang masih bersekolah dari SD hingga SMA. Sebagian dari hasil usahanya pun telah ia investasikan dalam bentuk tanah. 
     
    Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa perseroan terus mengakselerasi inklusi keuangan dan menciptakan sharing economy bagi masyarakat salah satunya melalui AgenBRilink.
     
    Supari mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2024, BRI tercatat memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 62 ribu desa di seluruh Indonesia. Dari Januari hingga September 2024, para AgenBRILink berhasil mencatatkan total transaksi sebesar Rp1.170 triliun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)