Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Farhan Ingin Seni dan Budaya di Kota Bandung Harus Dapat Perhatian Serius!

    Farhan Ingin Seni dan Budaya di Kota Bandung Harus Dapat Perhatian Serius!

    JABAREKSPRES – Keberadaan seni dan budaya di akan menjadi perhatian bagi pasangan Wali Kota Bandung nomer urut 3 Muhammad Farhan – Erwin.

    Menurutnya seni dan budaya harus dijaga kelestariannya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan kemajuan seni dan budaya.

    Di Kota Bandung sendiri banyak para pelaku seni dan budaya yang harus diperhatikan. Jika nanti terpilih menjadi Wali Kota, Farhan berjanji akan hadir.

    ‘’Jadi pengembangan kebudayaan dan menyertakan pemanfaatan serta pembinaannya kepada komunitas,” kata Farhan dalam debat kedua Pilwalkot Bandung 2024, Selasa (19/11/2024).

    Dalam aturan tersebut, menurutnya terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan yang di dalamnya terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif.

    Farhan mencontohkan salah satu bentuk apresiasinya adalah Bandung Music Council yang sudah dengan baik dalam mengamanatkan aturan tersebut.

    “Untuk itulah maka izinkan kami memberikan apresiasi ke Bandung Music Council yang telah memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para musisi di Kota Bandung. Jadi kesejahteraannya sangat mendasar,” katanya.

    Dari situlah, Farhan pun terpacu untuk lebih memberikan perlindungan di sektor kebudayaan demi kemajuan dan kesejahteraan para pelakunya.

    Salah satunya adalah memberikan perlindungan dengan membantu untuk mendapatkan HAKI. Sedangkan untuk pengembangannya ada yang namanya warisan budaya tak benda.

    Kota Bandung, menurutnya memiliki puluhan warisan budaya tak benda yang harus dilindungi. Salah satunya adalah ulin barong sekeloa yang berada di kawasan Sekeloa.

    “Itu bagus pisan (sangat bagus) dan ini harus dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan,” katanya.

    Dengan adanya perlindungan ini, keberadaan budaya tak benda akan menjadi identitas dan warisan budaya agar selalu dilestarikan.

    “Sebetulnya hal itu menjadi sebuah upaya kita untuk menjadikan para pelaku seni budaya terekspos karyanya, dihargai, dan menimbulkan kesejahteraan,” katanya.

    Selain itu, untuk menghargai kebudayaan lokal dan pelakunya, menurut Farhan diperlukan sarana pertunjukkan yang bisa digunakan pegiat sektor tersebut.

    Kota Bandung butuh wadah atau tempat-tempat pagelaran seni dan budaya yang representatif dan memiliki fasilitas yang memadai.

    “Maka saatnya isi semua tempat pertunjukkan ini oleh para seniman dan budayawan Bandung, sehingga semuanya sejahtera dan bahagia,” pungkas Farhan. (yan).

  • Menteri PPMI Beri Sinyal Iuran BPJS Pekerja Migran Ditanggung Pemerintah

    Menteri PPMI Beri Sinyal Iuran BPJS Pekerja Migran Ditanggung Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengaku bakal meningkatkan akses jaminan sosial bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya, mendorong seluruh pekerja migran untuk dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

    Abdul Kadir menuturkan, saat ini pihaknya tengah bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mendorong realisasi tersebut. Di mana, pada hari ini dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

    “BPJS kesehatannya [para PMI] ini sedang kita pikirkan bagaimana. Intinya saya terima kasih kepada Pak Menteri BUMN yang telah sangat terbuka dan memang ternyata punya program untuk mendukung pelindungan terhadap pekerja migran,” kata Kadir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2024).

    Dia menuturkan, nantinya jaminan sosial BPJS tersebut bakal diusulkan untuk berlaku bagi seluruh keluarga para pekerja migran.  

    Di sisi lain, Abdul Kadir juga memberi sinyal bakal mengusahakan iuran BPJS Kesehatan para PMI untuk dapat ditanggung oleh pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini pembayaran BPJS Kesehatan PMI masih ditanggung oleh perseorangan. 

    “Iya, kalau sekarang faktanya masih dibayar sendiri. Ini kita lagi cari jalannya. Tentu kan pemerintah juga nggak boleh sembarangan relaksasi terus, tapi tidak berdasarkan aturan” ujarnya.

    Lebih lanjut, Menteri PMI juga meminta agar pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi kesehatan di luar negeri, guna menjamin perlindungan kesehatan para pekerja migran. 

    Untuk itu, Abdul Kadir mengaku masih melakukan pendalaman dengan sejumlah instansi terkait dalam rangka merealisasikan hal tersebut. 

    “Cuma problemnya khusus untuk PMI, untuk luar negeri belum tercover. Jadi nanti kita minta ini bekerja sama atau bagaimana polanya. Yang penting intinya harus ada perlindungan kesehatan untuk PMI kita di luar negeri,” pungkasnya.

  • BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang Menggelar Sosialisasi JMO dan MLT ke Perusahaan Platinum

    BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang Menggelar Sosialisasi JMO dan MLT ke Perusahaan Platinum

    JABAR EKSPRES – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) selalu menanamkan pemahaman program perlindungannya dan aplikasi JMO untuk memudahkan peserta mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).

    BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang melakukan sosialisasi kepada karyawan PT Kahatex terkait manfaat lima program dan penggunaan aplikasi JMO.

    Kegiatan ini dilaksanakan secara onsite di perusahaan tersebut pada tanggal 6 November 2024.

    Dalam sosialisasi tersebut BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang bersama BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat, membuka booth Jmo guna membantu perusahaan garment terbesar yang memiliki kurang lebih 5000 karyawan di Kabupaten Bandung tersebut.

    Di tempat terpisah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang Rizal Dariakusumah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada perusahaan tersebut telah memberikan kesempatan kepada pihaknya mensosialisasikan Manfaat Layanan Tambahan (MLT), persyaratan klaim dan penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

    “JMO adalah aplikasi resmi dari BPJAMSOSTEK dan menjadi solusi saat peserta ingin melakukan klaim,” ujar Rizal.

    Dia menjelaskan  JMO atau Jamsostek Mobile memiliki fitur lengkap berupa informasi saldo pekerja, informasi program dan beragam fitur lain seperti co-marketing, jaringan mitra layanan dan kantor cabang, pelaporan kecelakaan kerja dan sebagainya.

    “Kegiatan seperti ini juga dilakukan untuk membangun komunikasi dua arah antara BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara dengan perusahaan sebagai peserta,” jelas Rizal.

    Dengan komunikasi yang baik, jika terjadi kecelakaan kerja, maka tanggung jawab materiil maupun pengobatan beralih ke BPJS Ketenagakerjaan.

    “Acara ini sangat bermanfaat bagi para tenaga kerja untuk mengetahui saldo JHT yang dapat di cek langsung melalui aplikasi JMO tanpa harus menunggu informasi dari pihak perusahaan,” ucap Rizal.

    Informasi terkait MLT diterima dengan antusias dan terdapat beberapa peserta yang ingin mempergunakan fasilitas MLT BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kami sangat menyambut baik acara ini berperan dalam menjalin komunikasi yang baik hubungan antara BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang dengan PT Kahatex,” tutup Rizal.

  • Pelayanan Kesehatan, Indonesia Kekurangan 30 Ribu Dokter Spesialis

    Pelayanan Kesehatan, Indonesia Kekurangan 30 Ribu Dokter Spesialis

    Liputan6.com, Yogyakarta – Jumlah penduduk RI mencapai 280 juta jiwa, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut guna memenuhi pelayanan kesehatan idealnya Indonesia membutuhkan sekitar 78 ribu dokter spesialis, sementara saat ini data IDI pada Desember 2023, Indonesia baru memiliki 47.454 dokter spesialis dengan rasio 0,17 per 1.000 penduduk. Aditya Darmasurya Analis Kebijakan untuk Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer, Deputi Kebijakan Jaminan Manfaat BPJS Kesehatan, mengatakan kebutuhan dokter spesialis ini ada di berbagai daerah di luar Jawa.

    “Kita saat ini sedang ada kekurangan dokter spesialis,” ungkap Aditya International Symposium on Congenital Anomaly and Developmental Biology (ISCADB) yang ke-5 yang diselenggarakan Fakultas Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM, Jumat 15 November 2024.

    Aditya mengatakan dengan kekurangan ini maka perlu dukungan dan kebijakan yang mendukung dokter layanan primer agar penanganan anomali kongenital bisa terlaksana secara lebih baik dan maksimal. Dokter layanan primer merupakan dokter umum yang sudah mendapatkan pendidikan dan kompetensi lanjutan. “Kami melihat adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Bahwa memang iya, saat ini terdapat kekurangan dokter spesialis di seluruh Indonesia, namun kita juga mengetahui bahwa dokter layanan prima memiliki peran yang penting dalam menjaga ketahanan dari program asuransi kesehatan nasional kami,” katanya.

    Ia mengatakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan maka perlu kebijakan yang lebih komprehensif yang fokus berbagai aspek mulai dari aspek persediaan hingga penanganan anomali kongenital. Menurutnya untuk mendukung dokter layanan primer maka perlu dorongan dukungan yang lebih besar dan juga pembuatan kebijakan.

    Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kessehatan, Anna Kurniati, mengatakan meningkatkan pelayanan kesehatan dalam bidang penanganan anomali kongenital atau kelainan bawaan pada janin atau sejak lahir maka pera kolegium atau college sangat penting. Sebab, setiap kolegium memiliki peran penting untuk mendukung transformasi kesehatan.

    Kolegium memiliki tugas untuk mengembankan standar kompetensi dan juga standar pelatihan dan membuat persiapan standar nasional untuk tenaga medis. Ia menerangkan Kemenkes akan berkolaborasi dengan LPDP Kemenkeu untuk mengadakan program beasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah dokter bedah anak di Indonesia. “Kami mengadakan kolaborasi dengan LPDP untuk mengadakan program beasiswa dengan harapan untuk meningkatkan ketersediaan dan penyebaran dokter spesialis dan subspesialis, termasuk utamanya dokter bedah anak,” paparnya.

    Guru Besar FK-KMK UGM Gunadi, mengatakan kegiatan ISCADB yang ke-5 ini para pakar akan membahas berbagai isu terkait kelainan kongenital atau kelainan bawaan lahir yang diderita oleh pasien. Beberapa pembicara diantaranya Professor Motoshi Wada dari Tohoku University, Iren dari Precise Singapore, Professor Keita Terui dari Jichi Medical University, Professor Loh dari Universiti Putra Malaysia.

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Bisnis, JAKARTA— Penurunan daya beli masyarakat berpotensi terjadi pada tahun depan seiring dengan sejumlah pungutan dana publik, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai Januari 2025.
    Setidaknya ada 10 pungutan masyarakat yang berlaku tahun depan dan berpotensi membatasi daya beli. Sebagai implikasinya, kenaikan harga barang hingga konsumsi masyarakat yang melemah. Berita tentang potensi penurunan daya beli merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Simak ulasan singkat Top 5 News Bisnisindonesia.id berikut ini.

    Waspada Penurunan Daya Beli Masyarakat Saat ‘Beban’ Makin Banyak
    Tambahan 10 ‘beban’ yang bakal ditanggung masyarakat, yakni tarif PPN 12%, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BPJS Kesehatan, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, dan tarif cukai berpeluang untuk naik pada tahun depan. Pemerintah juga mewacanakan pengenaan third party liability (TPL) untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, Pajak Penghasilan (PPh) Final usaha mikro kecil menengah (UMKM), subsidi kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025, pembatasan subsidi pupuk, dan dana pensiun wajib.

    Sederet kebijakan itu, memicu kekhawatiran bagi kalangan pengusaha akan penurunan daya beli pada 2025. Bagaimana respons pelaku usaha terhadap potensi risiko terhadap daya beli dan kinerja ekonomi tahun depan? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Mewaspadai Pisau Bermata Dua Kenaikan PPN
    Tak hanya penurunan daya beli, rencana penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 2025 bisa menjadi pisau bermata dua karena bisa membawa efek domino negatif terhadap roda perekonomian nasional.
    Penurunan daya beli masyarakat bakal berimbas pada kinerja manufaktur yang lebih lesu dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. Angka itu merupakan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
    Adapun, wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.
    Bagaimana potensi risiko sektor ketenagakerjaan terhadap kebijakan pemerintah mengumpulkan pajak lebih tinggi tahun depan? Artikel selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Wanti-wanti DPR di Balik Masuknya Bank BUMN di Danantara
    Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang melibatkan tiga bank pelat merah memantik peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
    Seperti diketahui, pembentukan BPI Danantara melibatkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan. Tujuh BUMN tersebut, yakni  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia(Persero) Tbk. (TLKM), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Penggabungan tujuh BUMN ini memiliki aset Rp8,979,93 triliun dengan Rp5.353,99 triliun atau 59,62% di antaranya berasal dari bank BUMN.
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyampaikan kekhawatirannya soal pelibatan bank BUMN di BPI Danantara. Kekhawatiran itu menyentuh soal keterlibatan aset publik berupa dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, ada potensi kecurangan atau fraud yang perlu diantisipasi.
    Pandangan DPR soal BPI Danantara dan perkembangan terbarunya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Catatan Ahli Pertambangan Indonesia soal Izin Tambang Ormas
    Langkah pemerintah yang mengizinkan pendistribusian pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kembali disoal.
    Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemberian IUPK untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
    Perhapi menyebut, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.
    Masalah lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berita selengkapnya soal pandangan ahli di sektor pertambangan bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Langkah Pemerintah Menuju Ketahanan Air
    Kementerian Pekerjaan Umum akan memfokuskan penggunaan anggaran pada infrastruktur sumber daya air untuk mendukung dan mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan. 
    Adapun, belanja infrastruktur mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung, serta bendungan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pun menggandeng Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan demikian, Kementerian PU akan menyiapkan air irigasinya baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi, sedangkan Kementerian Pertanian akan menyiapkan sarana produksinya. Oleh karena itu, program pembangunan bendungan terus berlanjut sehingga Indonesia akan memiliki 259 bendungan dari 187 bendungan yang terbangun. Bagaimana dampak pembangunan bendungan ke depannya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • Pesan Denny Sumargo setelah Agus Salim Gagal Dapat Donasi Rp 1,3 M: Kalau Diterima Udah Nggak Berkat

    Pesan Denny Sumargo setelah Agus Salim Gagal Dapat Donasi Rp 1,3 M: Kalau Diterima Udah Nggak Berkat

    TRIBUNJATIM.COM – Presenter Denny Sumargo memberikan pesan usai korban penyiraman air keras, Agus Salim terancam gagal dapat donasi Rp 1,3 miliar.

    Denny Sumargo diketahui adalah orang yang awalnya donasi untuk Agus Salim melalui podcast-nya oleh YouTuber Pratiwi Noviyanthi.

    Denny Sumargo juga sempat menyumbang uang Rp 10 juta.

    Kini, melihat masalah donasi ini berbuntut panjang hingga melibatkan hukum, Densu, sapaan akrabnya mengaku lelah.

    Meski ia mengaku tak menyesal membantu Agus Salim.

    “Kalau menyesal bantu orang enggak. Cuma saya menyayangkan saja akhirnya donasi ini serumit dan sepolemik ini. Capek sih lihatnya,” ungkap Denny Sumargo di Polda Metro Jaya, Senin (18/11/2024).

    Denny lelah melihat kasus ini melebar ke mana-mana.

    “Gue juga capek lihatnya. Maksudnya ini kan donasi, ya lu berobat sono. Jadi ke sini lah, ke sini lah, ke Polda lah balik lagi ke situ, ke Deddy Corbuzier,” tutur Denny.

    Mantan pebasket nasional ini juga menyayangkan kegunaan uang donasi Rp 1,5 miliar yang terkumpul untuk Agus.

    “Iya harusnya donasi 1 sekian miliar itu jadi berkat. Sekarang jadi uang panas. Itu uang sudah digugat kiri, digugat kanan, itu kalau diterima juga kayaknya sudah enggak berkat,” kata Denny, melansir dari Kompas.com.

    Sebagai informasi, Agus sempat memakai uang donasi itu untuk membayar utang dan membeli kebutuhan tersier.

    Sedangkan untuk berobat ia tetap memakai fasilitas BPJS, yang artinya tidak memerlukan biaya. Alhasil para donatur merasa kecewa.

    Akhirnya sisa uang donasi itu dikembalikan ke Noviyanthi.

    Denny pun terlibat perselisihan dengan Farhat Abbas yakni kuasa hukum Agus.

    Kini, Denny tengah membuka polling yang bisa diisi para donatur untuk menentukan pengelolaan sisa donasi tersebut.

    Pada hasil polling terbaru, Selasa (19/11/2024), 597 donatur memberikan kuasa atas donasi yang diberikan.

    Dari 597 itu, ada 9 donatur yang memilih uangnya diserahkan ke Agus Salim yakni sebesar Rp 1.208.000

    Sementara 288 donatur memilih donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan.

    Totalnya mencapai Rp 117.324.485.

    Lalu ada 101 donatur yang meminta uangnya dikembalikan yakni  Rp 23.816.000

    Itu artinya, dari polling sementara ini Agus Salim hanya mendapat sumbangan Rp 1.208.000 saja.

    Melihat ini, kuasa hukum Agus Salim, Farhat Abbas ngamuk.

    Ia pun menuduh Denny Sumargo dan Pratiwi Noviyanthi yang telah membuat polling itu.

    “Heh Denny, Novi, kurang kerjaan kalian. Ini sumbangannya udah buat Agus, gak usah polling lagi. Itu mau cari gara-gara sama saya aja,” kata Farhat Abbas.

    Menurut Farhat Abbas, uang donasi itu sudah sepenuhnya milik Agus Salim.

    Bahkan dirinya menantang donatur untuk menggugat Agus satu persatu.

    “Suruh orang masing-masing aja. yang mau menggugat Agus, walaupun Rp 7.000 tunjuk pengacara, silakan gugat masing-masing, gak usah dikumpulin,” beber dia.

    Dengan begitu, dirinya meyakini kalau para donatur akan memilih mengiklhaskan daripada membayar pengacara untuk menuntut Agus.

    “Ngapain kalian bikin repot dunia ini, Agus aja masih sakit,” kata dia.

    Saat ditanya hasil polling yang lebih banyak memilih donasi diberikan ke pihak lain, Farhat Abbas pun langsung murka.

    Farhat mengancam akan melaporkan Denny Sumargo dan Pratiwi Noviyanthhi.

    “Kalau kayak gitu besok Denny sama Novi saya laporin lagi, terkait mengganggu uangnya Agus.,” kata dia.

    Namun wartawan menjelaskan bahwa polling itu bukan dibuat oleh Densu dan Teh Novi.

    Farhat Abbas kekeuh akan tetap melaporkan yang membuat polling itu.

    Ia pun tertawa saat tahu ternyata yang membuat polling adalah para donatur.

    “Yang bikin gw laporin, donatur nanti gw laporin masing-masing,” kata Farhat Abbas.

    Farhat meyakini, polling itu dibuat untuk mengolok-olok kliennya.

    “Tindakan polling untuk mempermalukan Agus itu adalah tindakan kriminal, silakan kalian gugat,” katanya.

    Bahkan Farhat Abbas yakin jika uang itu nantinya akan tetap jatuh ke tangan Agus Salim.

    “Kalau memang kurang ajar silakan Farhat Abbas ga takut, silakan kasih ke Dinsos, gak akan diterima, itu amal bukan donasi,” ungkapnya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Daftar 10 ‘Beban’ Tambahan Mulai 2025: PPN 12%, BPJS, hingga Tapera

    Daftar 10 ‘Beban’ Tambahan Mulai 2025: PPN 12%, BPJS, hingga Tapera

    Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran masyarakat soal potensi kenaikan pengeluaran pada tahun bukan isapan jempol belaka. Pasalnya terdapat peluang kenaikan sejumlah komponen dan tambahan pungutan pada 2025, yang akan memengaruhi belanja masyarakat.

    Wacana pajak pertambahan nilai alias PPN naik jadi 12% menjadi isu panas belakangan, karena dianggap berlaku saat daya beli masyarakat tidak prima. Kenaikan harga barang-barang menjadi dampak kenaikan PPN 12% yang paling dikhawatirkan masyarakat.

    Rencana kenaikan pajak itu pun menyeruak tidak lama setelah ramainya isu pembatasan subsidi tarif kereta rel listrik (KRL). Pemerintah ingin memberlakukan subsidi KRL berbasis NIK atau nomor induk kependudukan (NIK), karena menganggap banyak masyarakat mampu yang menggunakan KRL—meskipun merupakan transportasi umum atau bisa digunakan siapapun.

    Rentetan tambahan pungutan dan iuran itu juga berseliweran di tengah penurunan jumlah kelas menengah Indonesia, yang menurut sejumlah pakar perlu menjadi perhatian. Pasalnya, kelas menengah (middle class) menjadi kelompok penting bagi perekonomian Indonesia, yang separuh produk domestik brutonya (PDB) berasal dari konsumsi.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah berkurang 9,48 juta orang. Mereka ‘turun kasta’ menjadi kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class).

    Berkurangnya jumlah kelas menengah dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Tanah Air, terutama dari sisi konsumsi. Adanya risiko tambahan beban belanja juga menimbulkan di kalangan kelas menengah, karena kenaikan upah belum terlihat besarannya.

    Bisnis menghimpun setidaknya 10 pungutan yang berpotensi naik atau bertambah pada 2025. Artinya, kurang dari dua bulan lagi, masyarakat perlu bersiap untuk membayar berbagai kewajiban tersebut apabila jadi berlaku.

    Lantas, apa saja pungutan yang berpotensi naik tahun depan?

    1. PPN Naik jadi 12%

    Pemerintah telah merencanakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025. Dari besarannya, tarif pajak itu mengalami kenaikan 9,09%.

    Sebelumnya terdapat sinyal penundaan kenaikan tarif tersebut karena pemerintah belum memperhitungkan PPN 12% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berkali-kali, otoritas terkait menyebutkan bahwa nasib tarif PPN berada di tangan Prabowo.

    Usai Prabowo menduduki kursi RI 1, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal di hadapan Komisi XI DPR, bahwa tidak akan melakukan penundaan implementasi tarif PPN 12% pada 2025.

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujarnya dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

    2. Tapera

    Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) membuat masyarakat harus membayar simpanan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Kini Tapera masih berlaku untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pengalihan dari program Tabungan Perumahan (Taperum).

    Implementasi Tapera secara luas berlaku paling lambat 2027, mencakup seluruh pekerja, yaitu pekerja swasta dan pekerja lepas. Masih terdapat kemungkinan tabungan tersebut tidak akan diterapkan tahun depan, tetapi pemerintah memiliki rencana untuk melakukan perluasan secara bertahap.

    Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut.

    3. Iuran BPJS Kesehatan

    Terdapat wacana iuran BPJS Kesehatan direncanakan naik pada tahun depan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pun telah memberikan gambaran bahwa perubahan tarif mungkin baru akan ditetapkan pada pertengahan 2025.

    Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tarif baru untuk iuran, paket manfaat, dan harga layanan diperkirakan akan mulai berlaku pada 1 Juli 2025.

    Saat ini, iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 adalah Rp150.000, Kelas 2 sejumlah Rp100.000 dan Kelas 3 senilai Rp35.000 setelah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000.

    4. Uang Kuliah Tunggal (UKT)

    Muncul pula wacana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Sebelumnya, Nadiem Makarim—kala itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi—berencana mengerek naik UKT pada tahun ini.

    Pada akhirnya, Nadiem mengaku akan melakukan evaluasi dan mengkaji ulang kenaikan UKT yang menjadi keresahan masyarakat. Batalnya kenaikan UKT tersebut juga mempertimbangkan semua aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, keluarga, dan masyarakat.

    Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat adanya kenaikan biaya pendidikan, termasuk UKT pada Tahun Ajaran Baru 2024/2025.

    “Secara umum biaya kenaikan biaya perguruan tinggi pada bulan Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46%. Salah satu contohnya adalah kenaikan UKT-nya. Dalam hal ini BPS tidak mencatat lebih rinci lagi untuk biaya perguruan tinggi,” jelas Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (2/9/2024).

    5. Tarif Cukai

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyampaikan meski tidak ada kenaikan tarif cukai, sejauh ini pemerintah baru merencanakan penyesuain harga jual rokok di level industri.

    “Tentunya nanti akan kami review dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah,” ungkapnya kepada Wartawan, Senin (23/9/2024).

    Artinya, meski tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), tetapi pemerintah akan mendorong industri melakukan penyesuain harga jual eceran.

    Pemerintah juga berencana menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) atau cukai minuman manis pada 2025.

  • Oncology Center Mayapada Hospital Hadirkan Layanan Terpadu Mayapada Breast Clinic

    Oncology Center Mayapada Hospital Hadirkan Layanan Terpadu Mayapada Breast Clinic

    Jakarta –

    Mayapada Hospital Jakarta Selatan memperkuat layanan unggulan Oncology Center dengan menghadirkan Mayapada Breast Clinic. Layanan satu pintu (one stop service) perawatan kesehatan payudara ini dilengkapi teknologi mutakhir Mamografi 3D.

    “Hadirnya Mayapada Breast Clinic menjadikan Oncology Center Mayapada Hospital semakin unggul dan komprehensif dalam memberikan layanan promotif, preventif, dan kuratif, di mana dengan hadirnya Mayapada Breast Clinic, diharapkan dapat mendorong masyarakat khususnya perempuan di Indonesia untuk aktif menjaga kesehatan payudara dimulai dari langkah pencegahan dengan program skrining kesehatan seperti yang saat ini digaungkan oleh pemerintah,” kata Jonathan Tahir, Chairman & Group CEO Mayapada Healthcare.

    Selain Mamografi 3 Dimensi untuk skrining dan diagnostik, berbagai metode canggih lainnya juga melengkapi layanan Mayapada Breast Clinic. Termasuk, teknologi biopsi vakum minimal invasif (Vacuum Assisted Breast Biopsy).

    Beberapa keunggulan mamografi 3D mencakup rasa nyeri yang minimal, serta mendukung biopsi minimal invasif. Hal ini disampaikan dr Bayu Brahma, SpB, Sups.Onk(K), Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi Mayapada Hospital Jakarta Selatan.

    “Mammografi 3D lebih unggul dari alat konvensional karena dapat mendeteksi dini kanker payudara yang mungkin tidak terlihat pada mamogram konvensional. Dengan begitu, risiko kanker payudara dapat terdeteksi lebih dini dan keberhasilan pengobatan akan lebih besar,” kata dr Bayu.

    Oncology Center Mayapada Hospital Jakarta Selatan juga memiliki Tumor Board yang aktif memberikan rencana perawatan yang tepat, serta memiliki layanan Patient Navigator untuk mendapingi pasien dalam menjalani perawatan kanker. Solusi yang diberikan bukan hanya dalam aspek fisik atau medis, tapi juga mencakup aspek psikologis.

    Mayapada Breast Clinic berlokasi di area Oncology Center Mayapada Hospital Jakarta Selatan Tower 1, Lantai 2. Layanan terpadu ini dapat diakses oleh pasien dari berbagai penyelenggara penjaminan, seperti asuransi, perusahaan dalam negeri, dan multinasional. Khusus untuk radioterapi yang terdapat di unit Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan Tangerang, layanan ini juga melayani pasien BPJS.

    (up/up)

  • Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR 18 November 2024, Cek Simulasi Cicilan Rp 1-500 Juta

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR 18 November 2024, Cek Simulasi Cicilan Rp 1-500 Juta

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR, Brosur Cicilan Bunga Max 1 Persen/Bulan

     

    TRIBUNJATENG.COM – Tahun 2024, bunga KUR BRI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan. Sementara bunga pinjaman Non KUR BRI adalah 1 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR BRI 2024 :

    1. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 1-20 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 1-20 Juta (Tribun Jateng)

    2. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 21-40 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 21-40 Juta (Tribun Jateng)

    3. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 41-60 Juta

     

    tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 41-60 Juta (Tribun Jateng)

    4. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 61-80 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 61-80 Juta (Tribun Jateng) (Tribun Jateng)

    5. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 81-100 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 81-100 Juta (Tribun Jateng)

    Berikut tabel Cicilan NON KUR BRI:

    Tabel pinjaman Non KUR BRI plafon Rp 1 Juta – 20 Juta

    Tabel pinjaman Non KUR BRI 2024, plafon Rp1 juta-20 juta (Tribun Jateng)

     

    Tabel pinjaman Non KUR BRI plafon Rp 21 Juta-100 Juta

    Tabel pinjaman Non KUR BRI 2024, plafon Rp21 Juta – 120 Juta (Tribun Jateng)

    Syarat KUR BRI :

    Fotokopi KTP suami istri,

    Fotokopi KK

    Fotokopi surat nikah

    Surat Keterangan Usaha

    Syarat lengkap:

    Syarat pinjaman KUR BRI, KUR BNI, KUR BCA, KUR MANDIRI, KUR BPD JATENG DLL (Tribun Jateng)

     

    Syarat BPJS Ketenagakerjaan

    Seluruh bank harus mematuhi Peraturan Menteri Ekonomi (Permenko) nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

    Salah satunya, dalam permen itu disebutkan kalau pelaku usaha yang mengajukan KUR harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    “Karena memang diwajibkan setiap yang mengajukan usaha KUR untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, ” kata Aep kata Wakil Bupati Karawang, seusai menghadiri acara sosialisasi Optimalisisasi Jaminan Ketenagakerjaan (BPJSTK) bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Perbankan Karawang, Senin (6/2/2023).

    Aep menilai, dengan pelaku KUR didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan hal tersebut tidak bakal merugikan perbankan. Pelaku KUR yang rata-rata merupakan pelaku usaha kecil, dinilainya akan lebih sejahtera dengan adanya jaminan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan.

    “Untuk mekanismenya. Nanti tinggal antara perbankan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contoh yang sudah itu tadi ada pedagang ayam, dia baru daftar dua bulan. Suaminya itu meninggal dan sudah dicover BPJS Ketenagakerjaan. Tadi cair sekitar Rp42 juta, ” katanya.

    Premi yang harus dibayarkan juga cukup murah, kata Aep, hanya Rp 16. 800 setiap bulannya.

    Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang Imam Santoso mengatakan, dengan aturan Menteri Perekonomian setiap yang mengajukan KUR wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    Untuk mekanismenya, kata Imam, bisa langsung dibuat di perbankan yang sudah bekerjasama. Preminya sebesar Rp16. 500 perbulan yang mengcover asuransi kecelakaan unlimited dan asuransi kematian sebesar Rp42 juta.

    “Mekanismenya tergantung dari bank, apakah nanti mau bulanan atau langsung satu tahun, ” katanya.

    Alokasi KUR BRI 2023

    Bank BRI telah mendapatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 270 triliun untuk KUR BRI 2023.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunjateng.com, KUR BRI 2023 rencana akan bergulir Maret 2023.

    Meski demikian, Dirut Bank BRI Sunarso belum menentukan tanggal penyaluran KUR BRI 2023 yang merunut pada tahun sebelumnya disalurkan pada bulan Februari. 

    Sunarso memastikan pihaknya akan kembali menyalurkan KUR BRI 2023.

    “BRI telah mendapatkan alokasi penyaluran KUR tahun 2023 dari Pemerintah sebesar Rp270 triliun dan BRI optimis dapat mencapai target tersebut.

    Hal tersebut tak lepas dari kemampuan BRI dalam memproses dan mencairkan KUR dengan rata-rata Rp.1 triliun per hari,” kata Sunarso dalam siaran persnya, Rabu (8/2/2023).

    Jenis-Jenis KUR dan syarat KUR 

    Terdapat tiga jenis KUR yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ketiga jenis KUR adalah mikro, retail, dan TKI.

    1. KUR Mikro

    KUR mikro adalah jenis pinjaman untuk pengusaha kecil berskala mikro, dengan besaran maksimal pinjamannya yaitu Rp25 juta. Jumlah ini bisa berbeda tergantung kebijakan bank penyalurnya.

    Modal akan dipinjamkan kepada usaha kecil yang dinilai produktif dan prospektif dari segi profit. Karena, bank penyalur harus mempertimbangkan kesanggupan peminjam dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi peminjam atau debitur sebelum mengajukan program KUR.

    Syarat tersebut antara lain keseriusan peminjam dalam menjalankan usahanya, utamanya di 3 bulan terakhir, peminjam pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat, dan usaha yang dijalankan harus masuk kategori usaha produktif.

    Selain itu, ada dua kategori pelunasan pinjaman KUR Mikro, yaitu 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan 5 tahun untuk usaha kredit investasi.

    2. KUR Retail

    KUR retail adalah KUR yang ditujukan untuk pengusaha kalangan menengah yang berpotensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas setara. Batas maksimal pinjaman KUR retail sebanyak Rp500 juta.

    Selain batas maksimal, KUR retail juga menawarkan jangka waktu pengembalian yang cenderung lebih lama. Batas waktu untuk pinjaman pembiayaan modal kerja yaitu 4 tahun dan pembiayaan investasi selama 5 tahun.

    Dari segi syarat, pengajuan KUR retail dan mikro relatif sama. Hanya saja, bagi yang ingin mengajukan KUR retail dituntut untuk memiliki agunan atau jaminan.

    3. KUR TKI

    Selain untuk pengusaha, ternyata sasaran KUR adalah siapapun yang membutuhkan modal awal, termasuk TKI. KUR TKI adalah bantuan permodalan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri tetapi tidak memiliki modal awal. Batas maksimal pinjaman untuk jenis KUR ini yaitu Rp25 juta.

    Jangka waktu pengembaliannya paling lama 3 tahun setelah dana cair. Dengan adanya pinjaman jenis ini, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tak perlu khawatir jika belum memiliki modal awal.

    Dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan KUR TKI adalah KTP, KK, surat keterangan domisili dan surat keterangan sehat dari dokter. Tak lupa cantumkan surat perjanjian kontrak kerja.(*) 

     

  • Debat Pilkada Temanggung, Para Paslon Janjikan Pembangunan Infrastruktur dan Revitalisasi Alun-alun Regional 17 November 2024

    Debat Pilkada Temanggung, Para Paslon Janjikan Pembangunan Infrastruktur dan Revitalisasi Alun-alun Regional 17 November 2024

    Debat Pilkada Temanggung, Para Paslon Janjikan Pembangunan Infrastruktur dan Revitalisasi Alun-alun
    Tim Redaksi
    TEMANGGUNG, KOMPAS.com
    – Satu-satunya debat pemilihan bupati dan wakil bupati Temanggung, Jawa Tengah, berlangsung di Graha Bhumi Phala, kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Minggu (17/11/2024) pagi.
    Debat ini mengusung tema “Menuju Temanggung Berbudaya, Maju, dan Sejahtera dengan Pelayanan Publik Berintegritas dan Terpercaya”.
    Panelis yang dilibatkan dalam debat yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Adji Samekto; Dosen Ilmu Pemerintahan Undip, Turtiantoro; Wakil Rektor 1 Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Ngarifin Sidiq; Dosen Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Andi Ali Said Akbar; dan Wakil Rektor 1 Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Hamidulloh Ibda.
    Pada sesi pemaparan visi dan misi, pasangan calon nomor urut 1, Agus Setyawan-Nadia Muna (Adadia), berjanji akan meningkatkan intensitas pembangunan infrastruktur. Salah satu yang disinggung yakni memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
    Selain itu, Nadia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur digital juga akan dilakukan.
    “Kami sudah memasang WiFi gratis di Taman Pengayoman dan sekarang menjadi ramai dan roda perekonomian berjalan,” ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
    Dia menambahkan, dirinya juga bakal membuat badan usaha milik daerah (BUMD) sektor pertanian untuk membeli hasil panen petani.
    “Saya akan menyediakan BUMD khusus pertanian untuk menolong petani dari harga yang tidak tertolong,” bebernya.
    Program paslon nomor urut 2, Heri Ibnu Wibowo-Fuad Hidayat (Hebat), tak jauh berbeda dengan duet Adadia yang juga akan memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
    Kemudian, Wibowo menjanjikan pembuatan lapangan kerja, harga sembako yang stabil dan terjangkau, serta kemudahan distribusi pupuk bagi petani.
    Wibowo juga bakal mengubah tata letak Alun-alun Temanggung menjadi ruang publik yang bermanfaat.
    “Kami sudah merencanakan
    revitalisasi Alun-alun
    jauh sebelum paslon lain bicara revitalisasi Alun-alun. Kami ingin melibatkan warga dengan lomba desain alun-alun yang berorientasi smart city dan ecogreen,” papar petahana wakil bupati Temanggung periode 2018-2023 ini.
    Sementara itu, paslon nomor urut 3, Muhammad Al Khadziq-Bimo Alugoro (Glowing—berdasar visi “Semakin Gandem, Semakin Glowing”), akan melakukan penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang antara lain berkonsep inklusif dan memperhatikan lingkungan.
    “Salah satunya revitalisasi kawasan Alun-alun dan Pendopo (Pengayoman),” kata Bimo.
    Bimo menyebutkan, dirinya menjanjikan pemberian insentif bagi guru ngaji dan guru keagamaan, menggratiskan iuran BPJS untuk warga Temanggung, layanan kesehatan gratis, dan pemberian dana santunan untuk warga tidak mampu yang ditinggal meninggal keluarganya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.