Kementrian Lembaga: BPJS

  • Nelayan diimbau bawa tanda identitas saat melaut, ini alasannya

    Nelayan diimbau bawa tanda identitas saat melaut, ini alasannya

    Kami mengingatkan minimal bawa satu kartu identitas saat melaut, misalnya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Elektronik (Kusuka) atau kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nelayan

    Batam (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), melalui Dinas Perikanan, mengimbau para nelayan untuk selalu membawa identitas diri saat melaut demi menjaga keselamatan dan mempermudah proses identifikasi jika terjadi insiden.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Batam Yudi Admajianto saat sedang melaksanakan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Pulau Lengkang.

    Kartu Kusuka merupakan identitas tunggal untuk pelaku utama yang mengelola kegiatan usaha kelautan, seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan.

    “Jika kartu hilang, kartu tersebut bisa dicetak ulang. Yang penting dibawa kartu identitas karena ini sangat penting untuk memastikan nelayan bisa diidentifikasi jika terjadi sesuatu,” ujar Yudi.

    “Misalnya, kalau ada perahu yang hilang dan tidak bisa dilacak ke pemiliknya, tentu ini menyulitkan pencarian,” ucapnya.

    Yudi juga mengapresiasi seluruh nelayan di Pulau Lengkang yang telah memiliki Kartu Kusuka dan BPJS Nelayan. Dari sekitar 20 nelayan yang hadir dalam pertemuan, seluruh peserta sudah memiliki kedua identitas tersebut.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • CELIOS prediksi ekonomi tumbuh 4,7-4,9 persen pada 2025

    CELIOS prediksi ekonomi tumbuh 4,7-4,9 persen pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan mencapai 4,7-4,9 persen year-on-year (yoy).

    Angka tersebut lebih rendah dari asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025 yang menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

    “Untuk outlook ekonomi dari segi makro, kami proyeksikan pertumbuhan ekonomi ini berkisar 4,7 sampai dengan 4,9 persen untuk 2025, itu salah satunya dengan asumsi bahwa 10 pungutan baru yang rencananya dimulai tahun depan jadi diimplementasikan,” ucap Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Kamis.

    Pihaknya mencatat bahwa terdapat 10 pungutan baru yang rencananya akan diterapkan pemerintah tahun depan, termasuk PPN 12 persen, dana pensiun wajib, asuransi kendaraan tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability), Tapera, dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

    Selain itu, terdapat pula kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kenaikan UKT, berakhirnya keringanan PPh UMKM 0,5 persen, kenaikan harga BBM, serta penyesuaian tarif KRL berdasarkan NIK. Ia menilai bahwa pungutan-pungutan baru tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat.

    Bhima menuturkan bahwa selain sejumlah pungutan baru, perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia, seperti China, juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan.

    Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dari Joe Biden dan Donald Trump juga memberikan ketidakpastian terkait kebijakan The Fed yang nantinya akan berdampak pada tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) serta nilai tukar rupiah.

    “Nah ini juga terkait dengan cadangan devisa yang disumbang sektor-sektor berbasis komoditas, karena kalau tahun depan bonanza komoditasnya juga tidak terlalu bisa diandalkan, ini ada implikasi ke sana,” ujarnya.

    Bhima pun meminta pemerintah untuk lebih gencar mendorong investasi masuk ke Indonesia melalui kebijakan yang konkret serta menempatkan modal yang didapatkan tersebut pada sektor yang tepat.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga defisit anggaran dengan memprioritaskan implementasi program-program unggulan maupun proyek strategis nasional tertentu yang bisa memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat tanpa membebani APBN.

    “Karena kalau defisit anggarannya jadi melebar akibat program pemerintah itu, nanti implikasinya kepada pajak dan juga implikasi pada crowding out effect di sektor pembiayaan utama,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • APBD Jatim 2025 Disahkan, Pendidikan dan Kesehatan Hingga Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas

    APBD Jatim 2025 Disahkan, Pendidikan dan Kesehatan Hingga Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemprov bersama DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (21/11/2024) sore. Sejumlah sektor jadi prioritas diantaranya soal pendidikan, kesehatan hingga anggaran persiapan makan bergizi gratis. 

    Penetapan APBD Jatim 2025 ini dilakukan oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan tiga orang Wakil Ketua bersama Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. Penandatangan itu disaksikan langsung oleh anggota DPRD Jatim dan jajaran OPD Pemprov. 

    Berdasarkan pembahasan, APBD Jatim 2025 dari sisi pendapatan adalah Rp 28,448 Triliun sedangkan untuk belanja dialokasikan sebesar Rp 29,658 Triliun. Adapun defisit sebesar Rp 1,533 Triliun akan ditutup dengan pembiayaan daerah netto. 

    Sebelum dilakukan penetapan, seluruh fraksi lebih dulu menyampaikan pandangan akhir tentang Raperda APBD Jatim 2025. “Semua fraksi menerima dan menyetujui,” kata Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dalam rapat paripurna. 

    Dalam Raperda APBD Jatim 2025 yang telah disetujui ini, pendidikan menjadi prioritas utama. Bahkan pembiayaannya di angka 32 persen. Persentase itu melebihi dari aturan yang berlaku untuk sektor pendidikan yakni 20 persen. 

    Selain pendidikan, bidang kesehatan juga menjadi prioritas. Secara persentase, pembiayaan yang diberikan ini juga mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 19,4 persen.Anggaran kesehatan itu ditujukan untuk membiayai operasional rumah sakit dan gaji para nakes.  

    Termasuk UHC BPJS Kesehatan serta pembangunan rumah sakit di beberapa wilayah seperti di Pamekasan dan Jember. Sementara Infrastruktur saat ini memang sedikit terpangkas dari 40 persen menjadi 33 persen lantaran tersedot ke pendidikan.

    Selain beberapa sektor itu, anggaran untuk program makan bergizi gratis turut dimasukkan dalam APBD Jatim 2025. Nilainya sekitar Rp 600 M. Bentuknya adalah dana cadangan mengingat saat ini belum ada aturan teknis mengenai program dari pemerintah pusat tersebut. 

    Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD Jatim mulai Pimpinan DPRD, Fraksi hingga Anggota Banggar. 

    “Kita bersyukur seluruh proses penyusunan Raperda APBD 2025 dari mulai awal hingga kesepakatan hari ini berjalan dengan smooth dan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Bahkan ada beberapa pendapatan yang bertambah,” ujar Adhy.

    Dari segi pendapatan, APBD Jatim tahun 2025 sebetulnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). 

    Hal ini berpengaruh besar terhadap pendapatan di provinsi. “Adanya pemberlakuan UU HKPD potensi pendapatan kita dari pajak kendaraan bermotor berkurang. Namun demikian, kita sudah menyusun secara cermat, pengalokasian anggaran ini untuk kesejahteraan masyarakat,” terang Adhy.

  • Nongkrong Bareng Bahas Kesejahteraan Pekerja

    Nongkrong Bareng Bahas Kesejahteraan Pekerja

    Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung cita-cita pemerintah mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
     
    Di balik bonus demografi yang kini tengah dinikmati, terselip berbagai tantangan global di sektor sosial ekonomi yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini akhirnya mendorong BPJS Ketenagakerjaan menggelar Social Security Summit 2024.
     
    Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin mengatakan, dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar yang dikenal sebagai middle income trap.
    “Fenomena ini terjadi ketika negara-negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi dan kesulitan untuk bertransisi menuju status negara berpenghasilan tinggi,” ujar Zainudin, dalam konferensi pers Road to Social Security Summit 2024, Kamis, 21 November 2024.
     
    “Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap middle income trap adalah ketidakcukupan sistem jaminan sosial yang mampu mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar dia.
     
    Persoalan ini juga menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Melalui gagasan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dituangkan dalam Asta Cita.
     
     

     

    Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    Adapun dalam poin dua Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menekankan pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
     
    Demi mewujudkannya Zainudin menilai dibutuhkan kebijakan yang tepat terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibarengi dengan sinergi dari berbagai pihak.
     
    Hal ini diyakininya mampu mendorong perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia dan keluarganya sehingga mendorong peningkatan produktivitas pekerja yang berujung pada peningkatan ekonomi bangsa.
     
    Social Security Summit 2024 diharapkan dapat menjadi ajang diskusi yang menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berpenghasilan menengah.
     
    “Melalui diskusi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem jaminan sosial, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat,” terang Zainudin.
     
    Social Security Summit 2024 dijadwalkan akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto, dan diikuti oleh sambutan dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.
     
    Social Security Summit 2024 akan menghadirkan berbagai narasumber setingkat menteri serta narasumber berkompeten lainnya seperti ekonom, akademisi dan pelaku usaha untuk membahas dua isu besar yakni “Strategi Bersama untuk Keluar dari Middle Income Trap” dan “Menyelamatkan Kelas Menengah dan Kelompok Rentan Demi Indonesia Emas”, dan diisi oleh jajaran panelis yang berasal dari sektor publik, akademisi, dan dunia usaha.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim II tumbuh 11,54 persen

    Penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim II tumbuh 11,54 persen

    Kami akan fokus memenuhi target penerimaan 2024 ini dan menjadi effort utama kinerja DJP Jatim II di bulan-bulan terakhir tahun ini.

    Sidoarjo (ANTARA) – Penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) II per 31 Oktober 2024 tumbuh 11,54 persen yakni sebesar Rp24,55 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp22,12 triliun, dari total target penerimaan tahun 2024 sebesar Rp33,56 triliun.

    Kepala Kanwil DJP Jatim II Agustin Vita Avantin, di Sidoarjo, Kamis, mengatakan sampai dengan tanggal 20 November 2024 penerimaan tahun 2024 telah bertambah menjadi Rp26,20 triliun atau sebesar 78,07 persen dari total target.

    “Kami akan fokus memenuhi target penerimaan 2024 ini dan menjadi effort utama kinerja DJP Jatim II di bulan-bulan terakhir tahun ini, dan meminta dukungan semua pihak agar target penerimaan Rp33,56 triliun bisa tercapai dan terlampaui,” katanya saat temu media di Sidoarjo.

    Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan capaian kinerja DJP Jatim II pelaporan SPT tahunan, progres pemadanan NIK-NPWP serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi coretax.

    “Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahun 2023 sampai 20 November 2024 sebanyak 806.321 atau 94 persen dari target sebesar 857.759 yang didominasi SPT Karyawan sebanyak 630.502 atau 78 persen, SPT-OP Non Karyawan 110.884 atau 14 persen dan SPT Badan 64.935 atau 8 persen. Kekurangan sebesar 51.438 SPT diharapkan sudah dilaporkan semua sebelum akhir tahun ini,” katanya.

    Ia mengatakan, untuk pemadanan NIK-NPWP yang merupakan pelaksanaan Perpres No. 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik, telah selesai sejumlah 3.543.249 atau 90 persen dari target 3.938.742 NIK yang wajib dipadankan serta masih kurang 395.493 NIK atau 10 persen yang belum valid untuk dipergunakan sebagai NPWP.

    “Wajib Pajak yang belum memadankan NIK menjadi NPWP belum bisa memanfaatkan layanan aplikasi perpajakan coretax yang disediakan oleh DJP dan akan kesulitan dalam memanfaatkan layanan yang mengintegrasikan akun NPWP seperti layanan perbankan, BPJS, layanan umum lainnya,” ujarnya.

    Edukasi dan sosialisasi coretax yang akan diimplementasikan mulai Januari 2025, telah dilakukan secara masif kepada wajib pajak orang pribadi dan badan sebanyak 5.184 wajib pajak, 48 konsultan pajak, dan 21 tax center.

    “Diharapkan dari edukasi yang diberikan segera ditularkan kepada wajib pajak lainnya, agar cakupan wajib pajak yang teredukasi coretax semakin banyak dan dapat menyeluruh. DJP membuka layanan help desk coretax di kantor pelayanan pratama termasuk di kanwil dalam memberikan solusi permasalahan yang diajukan wajib pajak saat memanfaatkan layanan aplikasi ini,” katanya pula.

    Dia juga meminta bantuan kalangan media massa agar menginformasikan secara masif terkait maraknya penipuan mengatasnamakan dari DJP dengan beberapa modus dan dalih yang dipergunakan penipu.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kalau Aja Kualitas BBM di Indonesia Lebih Baik, Dampak Positifnya Banyak

    Kalau Aja Kualitas BBM di Indonesia Lebih Baik, Dampak Positifnya Banyak

    Jakarta

    Sektor transportasi menjadi salah satu kontributor utama polusi udara di Indonesia. Sebab, bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dinilai masih berkualitas rendah. Indonesia membutuhkan BBM yang lebih berkualitas untuk menangani polusi udara yang semakin menjadi-jadi.

    Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank di bidang energi terbarukan dan lingkungan, bersama Center of Reform on Economics (CORE Indonesia), Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), dan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) meluncurkan kajian “Analisis Dampak Kebijakan Pengetatan Standar Kualitas BBM pada Aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Ekonomi.”

    Kajian ini menunjukkan, jika standar kualitas BBM diperketat hingga setara Euro IV, maka dapat berdampak terhadap pengurangan polusi udara, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta menurunkan biaya sosial dan ekonomi yang diakibatkan karena peningkatan biaya kesehatan, hilangnya kesempatan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Pengetatan kualitas bahan bakar juga mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa sekitar 45 persen polusi udara di Jakarta berasal dari sektor transportasi. Fabby mengungkapkan bahwa mayoritas BBM di pasar Indonesia, seperti Pertalite dan Pertamax, memiliki kualitas rendah. Hal itu diindikasikan dari kandungan sulfur mencapai 150-400 ppm, jauh di atas standar Euro IV.

    Untuk diketahui, sulfur merupakan komponen alami minyak mentah yang terdapat pada bensin dan diesel. Saat dibakar, sulfur menghasilkan emisi berupa sulfur dioksida (SO2). Untuk itu, Fabby mendorong penurunan kandungan sulfur dengan memperketat standar kualitas BBM, seperti menerapkan Euro IV yang membatasi sulfur maksimal 50 ppm.

    “Polusi udara menyebabkan kerugian perekonomian yang meningkatkan biaya kesehatan, menurunkan produktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.Berdasarkan laporan Bank Dunia, polusi udara di Indonesia mengurangi PDB negara sekitar US 220 miliar atau sekitar 6,6 persen per tahun.Jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo, maka pemerintah perlu sungguh-sungguh mengatasi masalah polusi udara ini,” kata Fabby dikutip dari siaran persnya.

    Ketua RCCC UI Prof. Budi Haryanto menuturkan, di Jakarta total kasus penyakit akibat polusi udara, seperti ISPA, asma, radang dan infeksi paru-paru, mencapai 175 ribu hingga 599 ribu kasus pada periode 2016-2021. Total biaya pengobatan yang diklaim melalui BPJS pada periode yang sama mencapai Rp 191 juta hingga Rp 1,8 milar pada periode yang sama. Dengan penerapan BBM yang lebih berkualitas sehingga udara lebih bersih, maka biaya pengobatan akibat polusi udara bisa dihemat.

    “Kualitas udara yang lebih bersih akan mengurangi risiko rawat inap dan biaya pengobatan terkait penyakit akibat polusi. Dengan mempromosikan kualitas BBM yang lebih tinggi, maka dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi beban ekonomi yang disebabkan oleh biaya pengobatan jangka panjang,” kata Prof Budi.

    (rgr/dry)

  • Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan via ATM BRI

    Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan via ATM BRI

    Jakarta: Untuk mempermudah pembayaran iuran BPJS Kesehatan, kamu bisa melakukannya lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI.
     
    Cara ini sangat simpel dan cepat, jadi kamu tidak perlu lagi datang ke kantor cabang. Cukup ikuti beberapa langkah di ATM, dan pembayaran bisa langsung selesai tanpa ribet.
     
    Berikut langkah-langkah mudah yang bisa kamu ikuti untuk membayar iuran BPJS Kesehatan menggunakan ATM BRI, seperti dikutip dari laman Tokopedia.
     

     

    Cara bayar BPJS Kesehatan via ATM BRI
     
    Bayar iuran BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jika lewat dari itu, kamu akan dikenakan denda dua persen dan kartu BPJS bisa dinonaktifkan. Untuk mempermudah, berikut langkah-langkah bayar BPJS lewat ATM BRI:
     
    – Masukkan kartu ATM ke mesin dan pilih bahasa, lalu masukkan PIN.
    – Pilih menu ‘Transaksi Tunai’ atau ‘Paket Tunai’.
    – Pilih ‘Transaksi Lainnya’, kemudian pilih ‘Pembayaran’.
    – Pilih ‘Lainnya’ hingga muncul menu BPJS. Kalau belum ada, pilih lagi Lainnya’ sampai ketemu menu BPJS.
    – Pilih ‘BPJS’, lalu pilih ‘BPJS Kesehatan’.
    – Masukkan nomor virtual account BPJS kamu. Untuk mendapatkannya, ambil 11 digit terakhir nomor peserta BPJS kamu, tambahkan kode Bank BRI (8888) di depannya. Misalnya, nomor peserta kamu 0123456789, jadi nomor virtual account-nya 88880123456789.
    – Cek nama dan pastikan data sudah benar.
    Masukkan jumlah iuran yang harus dibayar sesuai kelas kamu.
    – Setelah transaksi selesai, simpan struk sebagai bukti pembayaran.
     
    Dengan langkah-langkah di atas, bayar iuran BPJS Kesehatan lewat ATM BRI menjadi lebih cepat dan praktis. Pastikan bayar sebelum tanggal 10 agar terhindar dari denda dan kartu BPJS tetap aktif.
     

    Semoga informasi ini membantu mempermudah pembayaran BPJS Kesehatan kamu setiap bulan. (Nanda Sabrina Khumairoh)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Video: OJK Atur Klaim BPJS Kesehatan Bisa Digabung Asuransi Swasta

    Video: OJK Atur Klaim BPJS Kesehatan Bisa Digabung Asuransi Swasta

    Jakarta, CNBC Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan surat edaran mengenai perbaikan proses-proses asuransi kesehatan, bakal terbit tahun depan. Surat edaran tersebut bakal memperbaiki proses bisnis, dari produk asuransi kesehatan.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 21/11/2024) berikut ini.

  • 7 Alat Bantu Kesehatan yang Ditanggung BPJS, Kruk hingga Kacamata

    7 Alat Bantu Kesehatan yang Ditanggung BPJS, Kruk hingga Kacamata

    Jakarta

    BPJS Kesehatan tidak hanya menjamin pemeriksaan kesehatan dan obat, tetapi juga alat bantu kesehatan, seperti kruk dan kacamata. Selain itu, masih ada sejumlah alat bantu kesehatan yang juga ditanggung BPJS.

    Namun ada ketentuan khusus dan batas biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan. Simak artikel ini untuk mengetahui jenis alat bantu kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan, beserta batas biaya dan ketentuannya.

    Alat Bantu Kesehatan yang Ditanggung BPJS

    Dalam Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, tepatnya pada Pasal 47 diatur mengenai jenis alat bantu kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Berikut penjelasannya:

    1. Kruk

    Kruk adalah alat bantu berjalan bagi seseorang yang memiliki keterbatasan fisik karena cacat atau cedera di bagian kaki. Batas biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan untuk pembelian kruk adalah sebesar Rp 385 ribu. Klaim ini hanya berlaku paling cepat 5 (lima) tahun sekali berdasarkan indikasi medis.

    2. Alat Bantu Dengar

    Bagi peserta BPJS Kesehatan yang memiliki gangguan pendengaran dapat membeli alat bantu dengar dengan bantuan biaya maksimal sebesar Rp 1,1 juta.

    Alat bantu kesehatan ini diberikan paling cepat lima tahun sekali dengan syarat indikasi medis tanpa membedakan satu atau dua telinga, untuk telinga yang sama. Diperlukan resep dokter spesialis THT untuk mendapatkan alat bantu dengar.

    3. Protesa Gigi

    Protesa gigi adalah gigi tiruan bagi seseorang yang kehilangan fungsi giginya. Biaya maksimal untuk protesa gigi adalah Rp 1,1 juta dengan rincian Rp 550 ribu untuk masing-masing rahang. Peserta hanya bisa menggunakan hanya dua tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama.

    4. Korset Tulang Belakang

    Korset tulang belakang dibutuhkan bagi seseorang dengan masalah tulang belakang. Alat ini dapat membatasi gerakan yang bisa membuat rasa nyeri di punggung.

    BPJS Kesehatan akan membiayai maksimal Rp 385 ribu. Alat bantu ini diberikan paling cepat dua tahun sekali berdasarkan indikasi medis.

    5. Collarneck

    Collarneck adalah penyangga leher yang biasa digunakan seseorang dengan trauma di bagian sekitar leher akibat kecelakaan, baik jatuh dari ketinggian, atau cedera saat olahraga.

    Biaya maksimal yang ditanggung BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp 165 ribu. Alat ini bisa diberikan paling cepat dua tahun sekali atas indikasi medis.

    6. Protesa Alat Gerak

    Protesa alat gerak ini meliputi kaki palsu dan tangan palsu. Biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan untuk protesa alat gerak maksimal Rp 2,7 juta. Protesa alat gerak diberikan paling cepat lima tahun sekali dan membutuhkan resep dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.

    7. Kacamata

    Terakhir adalah kacamata. Biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan berbeda-beda tergantung kelasnya. Peserta kelas 3 mendapatkan maksimal Rp 165 ribu, peserta kelas 2 sebesar Rp 220 ribu, dan peserta kelas 1 mendapatkan Rp 330 ribu.

    Indikasi medis yang bisa diklaim minimal sferis 0,5D, silindris 0,25D, dan diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis mata. Kacamata hanya diberikan paling cepat dua tahun sekali.

    Itulah 7 alat bantu kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan, mulai dari kruk, gigi tiruan, hingga kacamata.

    (row/row)

  • Mayapada Hospital Pakai Radioterapi Berteknologi LINAC untuk Tangani Kanker

    Mayapada Hospital Pakai Radioterapi Berteknologi LINAC untuk Tangani Kanker

    Jakarta

    Salah satu metode pengobatan kanker payudara yang efektif adalah dengan radioterapi. Terapi ini bermanfaat sebagai langkah kuratif untuk mencapai kesembuhan, mengecilkan tumor sebelum operasi atau untuk terapi lanjutan, serta sebagai langkah paliatif untuk meringankan gejala.

    Radioterapi dibutuhkan oleh sebagian besar pasien kanker payudara untuk membunuh sel kanker dengan sinar berenergi (radiasi) yang diberikan menyesuaikan stadium kanker dan faktor lainnya. Layanan radioterapi ini bisa didapatkan melalui Oncology Center Mayapada Hospital, layanan terpadu yang komprehensif dalam menangani berbagai kasus kanker termasuk kanker payudara.

    Dokter Spesialis Onkologi Radiasi di Mayapada Hospital Tangerang, Dokter Kartika Brohet, Sp.Onk.Rad (K) menjelaskan beberapa kondisi yang menjadi alasan bagi pasien kanker payudara harus mendapatkan radioterapi.

    “Pertama, pasien yang telah menjalani operasi Breast Conserving Surgery (BCS) untuk menurunkan risiko kekambuhan dan juga penyebaran ke kelenjar getah bening terdekat (di ketiak). Kedua, setelah Mastektomi (pengangkatan tumor sekaligus payudara), di mana kondisi tumor yang besarnya lebih dari 5 cm, atau ditemukan penyebaran ke banyak kelenjar getah bening, atau ditemukannya sel kanker di otot maupun kulit di batas pembedahan,” papar dr. Kartika dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

    Selain alasan yang sudah disebutkan, dr. Kartika menambahkan indikasi lain ketika adanya jarak yang dekat antara kanker dan sayatan operasi, ataupun masih ditemukannya sisa sel kanker di dasar atau bekas sayatan operasi. Ia juga mengatakan terapi ini diberikan pada situasi tertentu tergantung dari stadium dan faktor kondisi lainnya.

    Saat ini, radioterapi telah ditunjang dengan pesawat radioterapi canggih berteknologi LINAC atau Linear Accelerator yang dapat ditemukan di Oncology Center Mayapada Hospital. Pesawat radiasi ini memiliki radiasi yang relatif lebih aman dibandingkan pesawat radiasi lama.

    Sementara itu, Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr.Ratnawati Soediro, Sp.Onk.Rad mengungkapkan alat radioterapi yang canggih seperti LINAC bisa mempercepat proses radioterapi hanya sekitar 5-10 menit.

    “Kelebihan lainnya dengan LINAC, radiasi menjadi lebih presisi dan akurat menyasar ke sel kanker tanpa banyak memberikan efek samping ke sel sehat di sekitarnya,” ungkap dr. Ratna.

    Sebagaimana disampaikan dr. Ratna, pengobatan Radioterapi dilakukan sesuai jadwal yang dianjurkan dokter. “Jadwal terapi sinar atau radioterapi ada 2 opsi, yang pertama kita berikan dengan dosis normal, secara berturut-turut setiap hari dari hari Senin sampai Jumat, selama 6-7 minggu. Opsi kedua, yaitu hipofraksi, di mana dosis yg diberikan lebih besar, tetapi durasi terapi lebih singkat hanya 3-4 minggu,” ujarnya.

    Perlu diperhatikan, radioterapi juga memberikan efek samping pada pasien kanker payudara sama seperti jenis pengobatan lainnya. Efek samping tersebut berupa rasa tidak nyaman pada area payudara atau area dada yang mendapat radiasi, perubahan kulit mirip sunburn (kemerahan, mengelupas, dan menggelap), dan juga tubuh terasa lemas dan lelah (fatigue).

    Kendati demikian, Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dari Mayapada Hospital Tangerang dr. Steven Octavianus mengatakan pasien tidak perlu khawatir dengan efek samping radioterapi.

    “Efek samping radioterapi biasanya akan membaik dalam jangka waktu 1-3 bulan setelah selesai radioterapi. Pasien tidak perlu khawatir terhadap efek samping dari radioterapi, karena tim onkologi radiasi di Mayapada Hospital akan mendampingi perjalanan terapi pasien yang kami temui sehari-hari, termasuk memberikan terapi suportif atau lainnya yang disesuaikan dengan efek samping yang dihadapi pasien,” jelas dr. Steven.

    Pengobatan kanker payudara dengan Radioterapi dapat diakses di Oncology Center Mayapada Hospital oleh seluruh peserta jaminan kesehatan dari berbagai badan penyelenggara jaminan kesehatan, baik milik pemerintah seperti BPJS Kesehatan (JKN-KIS), asuransi, dan perusahaan dalam negeri hingga multinasional.

    Untuk mengetahui prosedur dan langkah pengobatan kanker payudara yang lengkap, Anda dapat melakukan konsultasi lebih lanjut bersama tim dokter yang ada di Oncology Center Mayapada Hospital. Layanan ini menerapkan pelayanan berstandar internasional, termasuk pada proses diagnosis sesuai standar protokol internasional dan memiliki Tumor Board aktif untuk memberikan rencana perawatan yang tepat.

    Selain itu, pasien akan dipandu oleh tim Patient Navigator yang berpengalaman dalam mendampingi pasien menjalani rangkaian perawatan kanker. Ditambah Oncology Center Mayapada Hospital kini semakin komprehensif dengan hadirnya Mayapada Breast Clinic. Sebuah layanan satu pintu (one stop services) untuk menangani keluhan terkait kesehatan payudara mulai dari pencegahan kanker payudara, deteksi, pengobatan kanker payudara, hingga perawatan pasca operasi kanker payudara.

    Mayapada Breast Clinic ini dilengkapi oleh teknologi deteksi kanker payudara yang mutakhir seperti 3D Mammografi berteknologi Fit Sweet Paddle dan teknologi Streotactic Biopsy yang membuat pasien lebih nyaman dalam melakukan deteksi kanker dan hasil pemeriksaan yang lebih akurat.

    Informasi mengenai layanan di Oncology Center Mayapada Hospital dan Mayapada Breast Clinic kini dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi MyCare. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat jadwal dokter, menjadwalkan sesi konsultasi dan pemeriksaan, serta mendapatkan nomor antrean lebih awal. Selain itu, MyCare telah terhubung dengan berbagai metode pembayaran untuk mempermudah transaksi layanan.

    Anda bisa mengunduh aplikasi MyCare melalui Google Play Store dan App Store untuk mendapatkan kemudahan akses layanan di Mayapada Hospital. Selain itu, bagi yang baru pertama kali registrasi di MyCare akan mendapat reward poin untuk potongan harga layanan.

    (akn/ega)