Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Debat Pilkada, Dua Calon Bupati Kompak Sanjung Jember Fashion Carnaval

    Debat Pilkada, Dua Calon Bupati Kompak Sanjung Jember Fashion Carnaval

    Jember (beritajatim.com) – Dua calon bupati, Hendy Siswanto dan Muhammad Fawait, kompak menyanjung Jember Fashion Carnaval (JFC), dalam debat antar pasangan calon kepala daerah putaran ketiga, di Hotel Cempaka Hill, Sabtu (23/11/2024) malam.

    JFC adalah karnaval fesyen khas Jember yang sudah berlangsung lebih dari dua dasawarsa dengan melibatkan ratusan anak muda lokal setiap tahun. Keunikan JFC adalah menggunakan jalan raya sepanjang 3,6 kilometer sebagai catwalk alias tempat berlenggak-lenggok menampilkan desain busana sesuai tema.

    Tema utama debat malam itu sendiri adalah strategi pemajuan budaya dan ketahanan sosial di Kabupaten Jember, dengan subtema debat kearifan lokal, keadilan gender, ekonomi kreatif, dan pembentukan karakter.

    Fawait mengatakan, warga Jember seharusnya berterima kasih kepada JFC. “Kita bangga dengan adanya JFC, karena JFC ini yang membuat Jember terkenal sampai ke dunia internasional,” katanya.

    “Kalau selama ini JFC pergelarannya dilakukan pada waktu yang tidak selalu sama, maka ke depan kita bikin sama. Saya ingin kalau pada zaman Pak MZA Djalal ada Bulan Berkunjung ke Jember, kita akan hidupkan kembali dengan judul Bulan Berkunjung ke Jember Reborn. JFC menjadi rangkaian acara itu,” kata Fawait.

    Fawait ingin ada sinergi antara JFC dengan seni budaya lokal. “Contoh, kalau JFC dilaksanakan pada Jumat, Sabtu, Minggu, maka Senin kita bisa bikin festival dengan tema budaya lokal Jember,” katanya.

    “Pada hakikatnya, JFC adalah sebuah modal penting bagi kita, termasuj budaya-budaya lokal di Jember, adalah modal penting bagi kita untuk meningkatkan pariwisatam meningkatkan wisatawan yang datang ke Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Menurut Fawait, daerah yang maju dicirikan dengan banyaknya wisatawan yang datang. Dia kemudian membandingkan jumlah wisatawan pada era pemerintahan Bupati Faida dengan Bupati Hendy Siswanto.

    “Pada zaman Ibu Faida pada 2019, wisatawan kita sudah tembus satu juta orang. Tapi hari ini, justru wisatawan kita masih di bawah satu juta. Tentu ini PR kita bersama. Saya dan Pak Djoko menyiapkan strategi, salah satunya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami juga akan bersinergi dengan Pak Prabowo, ketua umum saya, Presiden Republik Indonesia yang saat jadi capres nomor urut dua,” kata Fawait.

    Setali tiga uang, Hendy Siswanto, calon bupati petahana, juga memuji peran JFC yang membantu Jember keluar dari krisis ekonomi pasca pandemi pada 2021. “Salah satu strategi kami adalah JFC. JFC adalah lokomotif penggerak ekonomi Jember,” katanya.

    Gara-gara JFC, Pemkab Jember memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah yang berjualan di sepanjang jalan pada saat pergelaran tersebut. Bupati Hendy Siswanto juga menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat yang diserahkan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pers Nasional 2024.

    Hendy menyebut penggunaan bahan daur ulang untuk pembuatan kostum JFC adalah kearifan lokal masyarakat Jember. “Ke depan JFC akan menjadi lokomotif yang lebih dahsyat lagi untuk membawa Jember menjadi minipolitan yang menyejahterakan masyarakat,” katanya.

    “Artinya kalau ngomong Jember Fashion Carnaval, kami adalah orang pertama yang mengucapkan kamsiya, matur sakalangkong, karena dengan JFC ini kita bisa hadir. UMKM bangkit, dan tentunya kita bahagia bersama dengan JFC,” kata Hendy.

    Fawait berterima kasih kepada Hendy atas upaya untuk mengembangkan JFC. “Tapi ke depan, kami akan berupaya bagaimana JFC lebih baik lagi,” katanya.

    “Caranya bagaimana? Kita ingin mengajak orang-orang di Jember, pelaku-pelaku, termasuk pengurus JFC dan stakeholder budaya dan seni, kita belajar langsung ke Brasil, kita antarkan ke sana oleh bupati dan wakil bupati,” kata Fawait.

    Fawait ingin Jember dan JFC belajar ke Brasil yang berhasil mengembangkan karnaval level dunia. “Untuk meningkatkan pariwisata dan wisatawan ke Jember, perlu good will. Selama beberapa tahun ini belum ada kebijakan atau investasi di sektor pariwisata,” katanya.

    Fawait menyebut, ada investasi sektor pariwisata sebesar Rp 9 miliar pada masa kepemimpinan Bupati Faida. “Tapi hari ini belum pernah ada. Maka wajar jumlah wisatawan kita turun. Saat wisatawan di Banyuwangi naik, di Jawa Timur naik, di Jember justru wisatawan turun,” katanya.

    Fawait berjanji memberikan insentif kepada para pelaku budaya, seni, dan petugas pariwisata. “Anaknya kita kasih beasiswa, orangnya kita kasih BPJS gratis, BPJS Ketenagakerjaan, dan insentif lainnya,” katanya.

    Muhammad Fawait dan Djoko Susanto diusung dan didukung tujuh partai parlemen dan delapan partai non parlemen. Sementara lawan mereka, \Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman, diusung PDI Perjuangan. [wir]

  • Pilkada Purwakarta, Paslon `Yakin`klaim terus dapat dukungan

    Pilkada Purwakarta, Paslon `Yakin`klaim terus dapat dukungan

    Sumber foto: Tita Sopandi/elshinta.com.

    Pilkada Purwakarta, Paslon `Yakin`klaim terus dapat dukungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 23 November 2024 – 23:10 WIB

    Elshinta.com – Hari terakhir kampanye, yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purwakarta, pasangan calon nomor urut dua Yadi Rusmayadi dan Pipin Sopian, banjir dukungan. Paslon dengan sebutan Yakin ini optimis memenangkan kontestasi politik Pilkada Purwakarta, 2024.

    Calon Bupati Purwakarta nomor urut dua, Yadi Rusmayadi, mengatakan, pihaknya  berterima kasih kepada masyarakat Purwakarta, di mana selama hampir 2 bulan berkampanye banyak mendukung pasangan Yakin. Bahkan, dukungan terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.

    “Merupakan kebanggaan bagi kami selama kampanye sampai hari terakhir kampanye ini, dukungan terus mengalir,” kata Yadi, saat menggelar jumpa pers, Sabtu (23/11) malam. 

    Dukungan tersebut, menurut Yadi datang dari berbagai elemen. Seperti, guru ngaji, guru madrasah, musisi, seniman, sopir angkot, buruh, para ulama dan lainnya. 

    “Dukungan ini, menjadi motivasi bagi paslon Yakin untuk terus berjuang di Pilkada Purwakarta 2024. Bahkan, pasangan Yakin optimis akan memenangkan pemilihan kepala daerah ini,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandi. 

    Dengan mengalirnya dukungan ini, berdasarkan hasil survei internal, menunjukkan tren yang sangat positif. Ini yang menjadi landasan rasa optimisme tersebut.

    “Kami tidak mau takabur, Insha Allah jika Allah mentakdirkan kami sebagai putra daerah yakin akan memimpin Purwakarta selanjutnya,” ujar Yadi. 

    Selama masa kampanye, Yadi mengaku sudah banyak berinteraksi dengan seluruh lapisan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, sudah berkampanye di 500 titik.

    Sedangkan, wakilnya Pipin Sopian tak jauh beda. Sudah menyambangi masyarakat sekitar 400 titik.

    Hasil dari door to door ke masyarakat ini, paslon Yakin menggaris bawahi permasalahan di lapisan bawah masyarakat. 

    Yakni, mengenai mahalnya harga sembako, sulitnya mendapatkan pekerjaan, masih mahalnya biaya pendidikan, mengenai iuran BPJS kesehatan yang belum terbayarkan, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat.

    “Dari hasil berinteraksi dengan masyarakat ini, maka 5 keluhan tadi akan menjadi landasan program prioritas kami ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang baru,” ujar Pipin Sopian.

    Bahkan, lanjut Pipin, pihaknya serius akan memprioritaskan masalah tenaga kerja,di mana warga asli Purwakarta sangat kesulitan mendapat pekerjaan. Padahal, Purwakarta adalah merupakan kota industri di Jawa Barat.

    Kalaupun bisa bekerja, biasanya masuk melalui praktik percaloan. Sehingga, warga yang ingin bekerja harus mengeluarkan uang.

    “Ini akan kita prioritaskan, kita akan merevisi regulasi yang ada mengenai ketenagakerjaan,” ujar Pipin.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purwakarta, Luthfi Bamala, mengajak masyarakat Purwakarta untuk tidak golput. Sehingga, pada 27 November 2024 mendatang, warga yang punya hak pilih untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya.

    Lutfi mengajak warga untuk datang ke TPS dan tentunya pilih pasangan putra daerah asli Purwakarta yakni Kang Yadi Rusmayadi dan Kang Pipin Sopian.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 60 Hari Sapa Masyarakat, Risma-Gus Hans Punya Solusi Konkret Atasi Masalah Jawa Timur

    60 Hari Sapa Masyarakat, Risma-Gus Hans Punya Solusi Konkret Atasi Masalah Jawa Timur

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), telah menghabiskan 60 hari terakhir turun langsung ke masyarakat di seluruh penjuru Jawa Timur. 

    Melalui kampanye ini, mereka tidak hanya memaparkan visi dan misi, tetapi juga menyerap berbagai aspirasi langsung dari seluruh elemen masyarakat. 

    Dari kalangan petani, nelayan, guru, pedagang, dan elemen masyarakat lainnya tersebut, paslon yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini mendapat gambaran nyata tentang permasalahan yang dihadapi warga Jawa Timur.  

    Risma-Gus Hans menemukan berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan. Keluhan terbesar berasal dari sektor pertanian. 

    Risma menjelaskan bahwa hampir di seluruh wilayah yang dia kunjungi, selain irigasi, petani mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan rendahnya harga jual hasil panen.  

    “Saat petani membutuhkan pupuk, harganya mahal. Namun, ketika hasil panen dijual, harga yang diterima sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi. Ini masalah mendasar yang harus kita selesaikan,” ungkap Risma di Surabaya, Sabtu (23/11/2024).

    Mantan Mensos RI tersebut juga menyoroti pentingnya pengelolaan air untuk mendukung pertanian. 

    Jawa Timur, menurut Risma, memiliki permasalahan serius terkait distribusi air. Di beberapa wilayah, kekeringan menjadi ancaman utama, sementara di tempat lain banjir melanda.  

    “Kita harus memperbaiki manajemen infrastruktur pengelolaan air. Saya rencanakan normalisasi sungai, pembangunan pintu air, dan pemanfaatan waduk agar petani tetap bisa menanam hingga tiga kali setahun,” paparnya.  

    Tidak hanya sektor pertanian, nelayan juga menghadapi persoalan besar. Modal yang tinggi sering kali memaksa mereka berutang untuk melaut, sehingga hasil tangkapan lebih banyak digunakan untuk melunasi pinjaman.  

    “Ini adalah siklus yang harus kita putus. Kita akan membantu nelayan dengan program pinjaman berbunga rendah dan menciptakan sistem yang mempermudah akses pasar,” imbuh Risma.  

    Di bidang pendidikan, Risma mengungkapkan banyak orangtua mengeluhkan biaya sekolah yang mahal hingga mengakibatkan ijazah anak-anak mereka ditahan. Ada pula persoalan jarak sekolah yang jauh, sehingga anak-anak harus dipondokkan jauh dari keluarga.  

    “Solusinya adalah memastikan pendidikan gratis hingga SMA sederajat. Selain itu, kami akan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya di sekolah-sekolah berbasis agama,” tegasnya.  

    Risma juga menemukan bahwa banyak sekolah madrasah menghadapi kendala terkait izin operasional yang tumpang tindih. Kondisi ini, menurutnya, harus segera diselesaikan agar para siswa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terganjal birokrasi.  

    Sementara itu, infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Gus Hans. Ia menyoroti masalah kemacetan di beberapa daerah, seperti Situbondo, serta kondisi jalan pegunungan yang berbahaya.  

    “Untuk daerah pegunungan, kami akan membangun terowongan agar transportasi lebih aman dan efisien. Sedangkan untuk wilayah pesisir, kami akan membangun tanggul laut yang juga berfungsi sebagai jalan,” ujar Gus Hans.  

    Transportasi antar pulau juga menjadi fokus mereka. Menurut Gus Hans, banyak pulau-pulau kecil di Jawa Timur yang masih sulit diakses, baik untuk angkutan orang maupun barang.  

    “Kami ingin menyediakan layanan transportasi multifungsi yang bisa mengangkut barang, kendaraan, dan orang sekaligus. Bahkan kami rencanakan fasilitas kesehatan di dalam transportasi ini, seperti ruang untuk dokter, sehingga layanan kesehatan bisa menjangkau pulau-pulau kecil,” jelasnya.  

    Masalah kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pasangan ini. Risma mencatat bahwa banyak warga di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, seperti cuci darah atau terapi lainnya.  

    “Kami menemukan ada 14 daerah yang tidak bisa memenuhi Universal Health Coverage (UHC). Kami akan usahakan agar semuanya tercover melalui APBD provinsi dan layanan BPJS,” kata Risma.  

    Selain itu, mereka juga memperhatikan persoalan disabilitas. Risma mengungkapkan, di beberapa daerah ditemukan banyak anak dengan disabilitas akibat paparan zat berbahaya dalam air minum.  

    “Kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas air di daerah-daerah tersebut. Selain itu, kami juga akan mendukung pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas melalui program kewirausahaan,” imbuh Risma.  

    Risma dan Gus Hans juga sepakat untuk memperbaiki sistem perizinan di tingkat provinsi. Untuk mempermudah pelayanan, mereka berencana menghadirkan sistem Pelayanan Terpadu yang berbasis online.  

    “Namun, bagi yang tidak memiliki akses internet, kami akan menyediakan layanan offline di desa-desa. Kami juga siapkan free Wi-Fi untuk wilayah-wilayah yang membutuhkan,” papar Risma.  

    Komitmen mereka untuk dekat dengan masyarakat tidak hanya dalam kampanye. Jika terpilih, Risma dan Gus Hans berencana tidak hanya berkantor di Surabaya, tetapi juga di berbagai daerah di Jawa Timur.  

    “Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat. Dengan begitu, permasalahan bisa diselesaikan lebih cepat,” tegas Risma.  

    Sementara itu, Gus Hans menyampaikan permintaan maaf kepada pasangan calon lain jika selama masa kampanye ada hal-hal yang tidak berkenan.  

    “Kami hanya ingin masyarakat tercerahkan untuk memilih berdasarkan fakta dan kebutuhan mereka, bukan sekadar kesamaan organisasi atau latar belakang,” tutur Gus Hans.  

    Dia juga berterima kasih kepada semua pihak, termasuk kepolisian, KPU, dan Bawaslu, yang telah menjaga jalannya kampanye dengan baik.  

    “Kami akan terus berusaha menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur melalui berbagai program, seperti Resik-resik Jatim. Ini semua tidak akan terjadi tanpa kebersihan hati dan niat tulus untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya.  

    Risma dan Gus Hans kini memasuki masa-masa akhir kampanye dengan optimisme tinggi. Mereka yakin bahwa dukungan masyarakat Jawa Timur akan membawa mereka untuk mewujudkan program-program konkret demi kesejahteraan bersama. 

    Risma pun minta doa dan dukungan dari seluruh warga Jawa Timur untuk memilih pasangan nomor urut 3 pada 27 November mendatang.  

    Lebih lanjut, Selama masa kampanye, Risma dan Gus Hans memiliki pendekatan berbeda. Keduanya sering kali bergerak secara paralel di lokasi yang berbeda untuk mengoptimalkan waktu. 

    “Kami sengaja tidak selalu bersama karena ingin menjangkau lebih banyak wilayah. Bahkan ada beberapa daerah yang saya kunjungi hingga tiga atau empat kali karena undangan warga,” pungkas Risma

  • Risma Janjikan Solusi Air Bersih dan Murah bagi Warga Sidoarjo

    Risma Janjikan Solusi Air Bersih dan Murah bagi Warga Sidoarjo

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jawa Timur (Cagub Jatim) nomor urut 3, Tri Rismaharini berjanji akan berupaya menyediakan air bersih yang terjangkau bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu dia sampaikan di hadapan relawan Barisan Relawan (Bara 24) Sidoarjo.

    Menurut Risma, pemerintah harus hadir dengan solusi yang sesuai kebutuhan setiap daerah. Ia berpendapat pendekatan satu kebijakan untuk semua wilayah tidak akan efektif, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda.

    Di Sidoarjo, misalnya, mahalnya harga air bersih menjadi beban besar bagi masyarakat sehingga membutuhkan penanganan yang khusus.

    “Saya buat konsep itu untuk setiap daerah karena semua harus adil. Misalnya di Sidoarjo, harga air bersih mahal karena harus membeli dari Surabaya,” ungkap Risma dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).

    Adapun salah satu upaya yang akan dilakukan, kata dia, adalah dengan memanfaatkan potensi Kali Porong secara optimal. Dia mengatakan solusi ini dirancang agar air laut tidak masuk ke dalam sungai, sehingga airnya tetap tawar dan bisa dimanfaatkan oleh warga.

    “Insyaallah, Kali Porong ini akan kami siapkan pintu air agar air laut tidak masuk dan airnya tetap tawar, jadi bisa kita gunakan. Pun nanti kita pompa ketika musim hujan agar tidak terjadi banjir,” terangnya.

    “Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Saya akan berusaha memastikan semua daerah di Jawa Timur memiliki cakupan UHC. Selain itu, layanan BPJS akan digratiskan untuk mereka. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin untuk melindungi masyarakat,” ujar Risma.

    Di bidang pendidikan, Risma menunjukkan perhatian besar kepada para guru, khususnya guru ngaji. Ia menyadari guru memiliki peran penting dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. Karena itu kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas.

    Sementara itu, salah satu warga asal Surabaya, Musyaiyaroh mengaku terharu bahkan hampir meneteskan air mata ketika mendengar cerita Risma. Ia merasa sosok Risma mengingatkannya pada mendiang ibunya yang selalu bangun dini hari untuk beribadah dan membantu sesama.

    “Saya melihat Bu Risma seperti melihat ibu saya sendiri. Ibu saya dulu selalu bangun jam 2 pagi untuk beribadah, lalu membagikan makanan gratis kepada orang-orang di pinggir jalan. Karena itu, saya mendukung penuh Bu Risma menjadi Gubernur Jawa Timur,” ujar Musyaiyaroh.

    Dukungan kepada Risma juga datang dari Ketua Penanggung Jawab Bara 24, Munawir Ansori. Risma dinilainya sebagai figur pemimpin yang tidak hanya berbicara tetapi juga bekerja dengan nyata.

    “Saya ingin Jawa Timur dipimpin oleh tokoh yang legendaris dan tidak sebatas wacana. Bu Risma ini realitasnya tidak perlu diragukan lagi. Contohnya saat memimpin Kota Surabaya, beliau berhasil menutup lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, memperbaiki jalan-jalan hingga tidak ada lagi kemacetan, dan banyak program lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat,” terang Munawir.

    Melalui program yang konkret dan rekam jejak yang sudah teruji, pasangan Tri Rismaharini dan Gus Hans optimistis dapat membawa Jawa Timur menuju perubahan yang lebih baik. Dukungan dari relawan Bara 24 dan masyarakat Sidoarjo menjadi awal dari harapan besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

    (prf/ega)

  • Ini sederet janji Dharma-Kun dalam kampanye akbar

    Ini sederet janji Dharma-Kun dalam kampanye akbar

    Jakarta (ANTARA) – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyampaikan sejumlah janji kepada warga dalam kampanye akbar di Lapangan Tabaci, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu.

    “Saya akan bebaskan beban pajak bagi pengemudi taksi online dan motor online. Saya akan berikan (kartu) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) gratis. Saya akan hapus utang pajak kendaraan tua kategori bukan mewah,” kata Dharma dalam pidatonya pada kampanye akbar Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Sabtu.

    Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu berjanji meniadakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp5 miliar.

    “Saya juga akan meningkatkan Upah Minimum Regional (UMR), dengar baik-baik. Tetapi setelah perusahaan Jakarta berhasil kita bangkitkan dulu. Karena perusahaan itu adalah pahlawan bagi lapangan pekerjaan kita,” ungkap Dharma.

    Dharma juga meminta komitmen kekompakan warga serta pedagang lokal untuk menangkis serbuan produk asing.

    “Karena apabila rakyat kompak, bela mereka dari serbuan produk asing. Melalui sistem ekonomi adil Getuk Tular Adab (GTA), yang saya maksud tadi adalah produsen lokal, bukan asing,” ungkap Dharma.

    Selanjutnya, Dharma juga berjanji mendukung pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis bagi warga yang membutuhkan serta mengadakan antarjemput gratis khusus ini hamil.

    Pada bidang perumahan, Dharma berjanji tidak akan ada warga Jakarta yang terusir dari rumahnya karena biaya mahal dan tidak akan ada warga Jakarta yang tidak punya rumah.

    “Mandiri papan, saya pastikan semua rakyat Jakarta punya tempat tinggal. Mandiri sandang, mandiri air besi, hingga air minum agar mengalir ke setiap rumah rakyat Jakarta. Mandiri energi, kita bisa berdayakan rumput laut dan lampu botol matahari,” ungkap Dharma.

    Dharma juga menjanjikan “10 aman” bagi warga Jakarta, yakni aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi dan aman kejahatan.

    “Aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan yang terakhir adalah aman dari pandemi. Sehingga tidak bakal ada lagi ketakutan bagi rakyat,” katanya.

    Dia menegaskan, tidak bakal ada lagi aturan yang menghilangkan hak tolak terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan agama.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom Nilai PPN 12% dan Tax Amnesty Tak Efektif Kerek Penerimaan Negara

    Ekonom Nilai PPN 12% dan Tax Amnesty Tak Efektif Kerek Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan baru-baru ini mengumumkan rencana meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% dan memberlakukan kembali pengampunan pajak alias tax amnesty jilid ketiga. Namun, ekonom menilai langkah tersebut tak efektif untuk meningkatkan pemasukan untuk negara. 

    Ekonom CORE Indonesia Akbar Susamto mengatakan bahwa rencana kebijakan ekonomi untuk 2025 masih banyak yang menekan pertumbuhan kelas menengah, alih-alih mendorong. 

    “Ada PPN 12%, kenaikan harga BBM, kenaikan premi BPJS Kesehatan, rencana penerapan cukai minuman, rencana wajib asuransi kendaraan bermotor, dan lainnya. Ini yang bakal terkena paling dalam adalah kelas menengah,” jelasnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).   

    Menurutnya, apabila tidak ada perubahan signifikan dari segi kebijakan, kelas menengah akan sulit pulih, dan akan berimbas pada lambatnya pertumbuhan ekonomi.

    “Dengan rencana kebijakan seperti ini, 2025 inflasi mungkin masih rendah, tapi bukan karena tingginya permintaan, melainkan karena daya beli masyarakat yang masih rendah,” ujarnya. 

    Akbar menilai apabila PPN ditingkatkan menjadi 12%, tidak efektif untuk menambah penerimaan negara, karena akan membuat masyarakat semakin enggan mengeluarkan uang untuk konsumsi rumah tangga. 

    “Kenaikan PPN 12% akan berimbas pada berkurangnya volume transaksi barang dan jasa, dan akan menekan konsumsi domestik. Ini dampaknya kurang signifikan untuk menjaring penerimaan negara,” katanya.

    Belum lagi, PPN di Indonesiia masih mengenakan skema single tarif, yang tidak adik kaerna tidak mepertimbangkan daya beli dan kebutuhan antara kelompok barang dan jasa yang berbeda. 

    Senada, terkait dengan Tax Amnesty, Akbar menilai langkah ini juga kurang efektif untuk menjaring pemasukan untuk negara. 

    Berdasarkan data yang dihimpun CORE Indonesia pada 2016 Tax Amnesty ditargetkan bisa menghimpun Rp1.106 triliun. Namun kenyataanya hanya berhasil menghimpun Rp134,8 triliun. 

    Kemudian, pada 2017 dari target pemasukan Rp1.151 triliun, yang berhasil terhimpun hanya Rp25,5 triliun. Kasus yang sama juga terjadi pada 2022 di mana target diturunkan menjadi hanya Rp124 triliun, hanya bisa terjaring Rp61,4 triliun. 

    “Ini selain menguntungkan orang kaya, juga kalau terlalu sering dapat memunculkan risiko moral hazard. Situasi ini tidak hanya menciptakan nuansa ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, tetapi juga mengancam kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak,” tegasnya.

  • 4 Momok Ini Bakal Gerus Uang Warga RI di 2025, dari BPJS hingga PPN

    4 Momok Ini Bakal Gerus Uang Warga RI di 2025, dari BPJS hingga PPN

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun depan, masyarakat Indonesia diprediksi menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar. Beban biaya hidup akan meningkat seiring dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tarif cukai minuman manis.

    Kondisi ini berpotensi memperburuk kemampuan menabung masyarakat, seperti yang terlihat dari data Bank Indonesia (BI), di mana survei konsumen menunjukkan proporsi tabungan terus mengalami penurunan.

    Pada Oktober 2024, proporsi tabungan berada di angka 15%. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yakni September dan Agustus 2024 yang masing-masing di angka 15,3% dan 15,7%.

    Berikut beberapa kenaikan biaya yang harus ditanggung masyarakat Indonesia tahun depan:

    Kenaikan PPN 12%

    Dikabarkan, pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut adalah mandat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    PPN 12% akan dikenakan terhadap seluruh barang dan jasa kecuali barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN.

    Kenaikan PPN tentu saja dapat mendorong peningkatan beban terhadap masyarakat kelas menengah hingga bawah mengingat mereka harus membayar lebih mahal barang yang mereka beli mulai baju, pulsa, hingga makanan.

    Tarif BPJS Kesehatan Makin Mahal

    Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpotensi naik pada 2025. Hal ini tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, dalam Pasal 103B Ayat 8 mengatur bahwa penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025.

    “Anda baca di Perpres 59. Dievaluasi, lalu nanti di maksimum 1 Juli 2025. Nah, itu iurannya kemudian tarif dan manfaatnya akan ditetapkan,” kata Ghufron usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (19/11/2024).

    Saat ini, Ghufron pun belum dapat memastikan apakah iuran peserta JKN akan naik atau tetap. Sebab, pihak yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut bukan BPJS Kesehatan, tapi pemerintah.

    Namun, ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan ingin penetapan terkait iuran, manfaat, dan tarif pelayanan disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, termasuk politik hingga kemampuan membayar.

    Ancaman kenaikan tarif BPJS Kesehatan dapat menambah beban masyarakat saat ini.

    Harga BBM Makin Melonjak

    Total anggaran subsidi energi yang telah disepakati kini menjadi sebesar Rp 203,4 triliun, dari rancangan awal sebesar Rp 204,5 triliun. Artinya ada penurunan anggaran subsidi energi Rp 1,1 triliun.

    Untuk subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg anggarannya turun Rp 600 miliar dari Rp 114,3 triliun menjadi Rp 113,7 triliun. Terdiri dari Subsidi jenis BBM tertentu yang anggarannya turun Rp 40 miliar dan subsidi LPG tabung 3 kg yang turun Rp 600 miliar.

    Sementara itu, khusus untuk subsidi listrik juga turun Rp 500 miliar, dari rancangan semula sebesar Rp 90,2 triliun menjadi hanya sebesar Rp 89,7 triliun.

    Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov menilai pemerintah harus berani mengubah skema pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang semula berbasis produk atau harga menjadi berbasis individu atau rumah tangga.

    Ia memastikan bahwa perubahan mekanisme ini tidak hanya dapat mengurangi kebocoran subsidi, tetapi juga memberikan ruang bagi SPBU, termasuk Pertamina dan pesaingnya untuk menawarkan harga BBM yang lebih kompetitif.

    Dengan demikian, masyarakat dapat memilih BBM berdasarkan kualitas dan harga yang wajar. Sementara mereka yang layak menerima subsidi akan mendapatkan potongan langsung dari harga jual.

    Minuman Manis Makin Mengikis Kantong

    Pemerintah berencana memberlakukan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) secara terbatas pada tahun 2025. Dia menyebut cukai ini akan diterapkan secara konservatif.

    Pemerintah menyebut pengenaan cukai terhadap MBDK dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula atau pemanis yang berlebihan. Industri akan didorong untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula.

    Dalam dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Penerimaan itu akan bersumber salah satunya dari barang kena cukai baru, yakni MBDK.

    Hal ini mendorong jajanan pada minuman manis akan mengalami kenaikan.

    (luc/luc)

  • Menkeu lapor realisasi anggaran kesehatan capai Rp147,1 triliun

    Menkeu lapor realisasi anggaran kesehatan capai Rp147,1 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp147,1 triliun per 31 Oktober 2024.

    “APBN #UangKita dukung peningkatan kualitas SDM Indonesia lewat anggaran kesehatan sebesar Rp147,1 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

    Realisasi itu tumbuh 4,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan itu utamanya disebabkan oleh percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan.

    Sri Mulyani merinci pemanfaatan anggaran kesehatan termasuk untuk 96,7 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bisa menikmati fasilitas kesehatan. Alokasi untuk program ini tercatat sebesar Rp36,8 triliun.

    Kemudian, pemberian vaksin imunisasi kepada balita Indonesia dengan alokasi Rp2,1 triliun. Program ini diharapkan dapat menciptakan daya tahan tubuh balita yang lebih baik.

    Selanjutnya, alokasi senilai Rp12,4 miliar disalurkan untuk tambahan makanan untuk meminimalkan risiko kondisi gizi buruk kepada 19,9 ribu ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 21,9 ribu balita kurus.

    Anggaran juga digunakan untuk sosialisasi dan diseminasi pengendalian Tuberkulosis (TBC) kepada 5,4 ribu orang dengan dana sebesar Rp4,8 miliar serta pemeriksaan 49,3 ribu sampel obat dan 19,3 ribu sampel makanan dengan dana Rp53 miliar.

    Pemanfaatan berikutnya yaitu untuk fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) kepada 7,2 juta keluarga dengan anak di bawah dua tahun (baduta) dengan dana Rp18,1 miliar.

    Lalu, pemenuhan alat atau obat kontrasepsi bagi 19.166 lembaga dengan anggaran Rp517 miliar, jaminan kesehatan bagi kurang lebih 4,6 juta ASN/TNI/Polri/pensiunan senilai Rp9,3 triliun, pendanaan operasional 10.072 puskesmas senilai Rp7,1 triliun, serta bantuan operasional 3.045 balai penyuluh keluarga berencana (KB) senilai Rp2,7 triliun.

    Sri Mulyani mengatakan anggaran kesehatan mempunyai peran yang sangat strategis bagi masa depan Indonesia untuk menciptakan cikal bakal generasi yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing.

    “APBN #UangKita akan terus mendorong pemenuhan aspek kesehatan masyarakat demi mencapai visi Indonesia Emas, Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cara dan Syarat Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Resign

    Cara dan Syarat Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Resign

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bagi pekerja yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bisa dengan beberapa cara tanpa perlu resign terlebih dahulu.

    Artinya, pengajuan Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dilakukan oleh peserta tenaga kerja aktif. Namun, perlu dicatat, pencairan dilakukan sebagian 10% atau 30%.

    Untuk pencairan sebagian 30% bisa digunakan untuk pembelian rumah secara tunai atau kredit. Sedangkan pencairan sisa saldo dapat dilakukan saat pekerja telah berhenti bekerja, meski belum pensiun.

    Terdapat beberapa kriteria untuk bisa mencairkan saldo JHT.

    Berikut daftarnya, dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan:

    a. Usia Pensiun 56 Tahun

    b. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

    c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

    d. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

    e. Mengundurkan diri

    f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

    g. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

    h. Cacat total tetap

    i. Meninggal dunia

    j. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

    k. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

    Untuk mencairkan saldo, Anda perlu menyiapkan berbagai dokumen. Simak daftarnya berikut ini:

    1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK

    2. E-KTP

    3. Buku Tabungan

    4. Kartu Keluarga

    5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Surat Keterangan Pensiun

    6. NPWP (jika ada).

    Pencairan Saldo JHT

    Pencairan dapat dilakukan secara langsung maupun online. Untuk opsi terakhir, Anda bisa melakukannya dengan mengakses portal Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

    Sebagai catatan, peserta yang mengajukan metode ini adalah yang mencapai usia pensiun, mengundurkan diri dan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ini langkah-langkah untuk mengajukan Lapakasik Online:

    1. Klik portal layanan https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/

    2. Isi data diri, berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.

    3. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6MB.

    4.Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.

    5. Selanjutnya, anda akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email.

    6. Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara video call.

    7. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan di formulir.

    Selain itu, pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Bukan hanya secara offline, tetapi juga bisa melalui online atau lewat aplikasi JMO. Aplikasi JMO sendiri bisa diunduh di App Store maupun Play Store. Platform itu memiliki banyak fitur dari cek saldo hingga pencairan.

    BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 12,5 juta pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) di 2026. Adapun saat ini jumlah pekerja BPU atau informal yang sudah terlindungi Jamsostek telah mencapai 6,5 juta.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa dengan target tersebut sebanyak 25% BPU nantinya akan terlindungi Jamsostek.

    “Kalau kita bicara jumlah informal itu dari 100 juta itu 50 juta (pekerja). Berarti kurang lebih 12,5 juta yang harus kita cover untuk pekerja informal,” kata dia, dikutip Jumat (22/11/2024).

    Anggoro menjelaskan, untuk mengejar target tersebut pihaknya akan menyasar desa-desa di Indonesia. Sebab saat ini pekerja BPU paling banyak terdapat di pedesaan.

    Untuk itu lanjutnya diperlukan edukasi agar mereka selaku pekerja BPU bersedia mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    “Yang penting setelah mendaftar mereka malanjutkan kepesertaannya. Banyak dari mereka mendaftar baru tiga bulan lalu berhenti kepesertaannya. Mungkin karena lupa,” papar Anggoro.

    Cara mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan:

    Bagi Anda yang baru bergabung atau sudah lama bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan dan ingin mencairkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan dari HP menggunakan.

    Berikut langkah-langkah untuk mengklaim saldo lewat aplikasi JMO:

    – Buka aplikasi JMO

    – Daftar akun dengan menggunakan e-mail dan password

    – Setelah menu utama terbuka, pilih ‘Jaminan Hari Tua’

    – Tekan tombol ‘Klaim JHT’

    – Pastikan telah memenuhi syarat untuk mencairkan saldo. Anda akan melihat syarat yang berlaku dan pastikan telah ketentuannya telah tercentang

    – Berikutnya di layar akan terlihat jumlah saldo JHT

    – Klik tombol ‘Selanjutnya’

    – Pilih dari ‘Sebab klaim,’ kemudian tekan ‘Selanjutnya’

    – Pastikan data yang muncul telah selesai. Klik ‘Sudah’

    – Klik ‘Ambil Foto’ untuk mengambil foto selfie Anda

    – Berikutnya dengan data NPWP dan nomor rekening aktif. Klik ‘Selanjutnya’

    Anda akan masuk ke laman konfirmasi. Cek kembali data yang muncul dan klik ‘Konfirmasi’. Lalu pengajuan pencairan saldo akan diproses. Setelah proses tersebut selesai, Anda juga bisa melihat proses klaim tersebut. Caranya dengan membuka menu ‘Tracking Klaim’.

    Sebagai informasi, proses klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan akan berlangsung selama satu hingga tiga hari.

    Nah, itu dia cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan beserta syaratnya tanpa harus resign terlebih dahulu. Simak!

    (fab/fab)

  • Aparsi: Penggunaan QRIS akan bantu pencatatan pedagang lebih baik

    Aparsi: Penggunaan QRIS akan bantu pencatatan pedagang lebih baik

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif DPP Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) Nicholas Anggada mengatakan, penggunaan transaksi pembayaran secara digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), di pasar-pasar bisa membantu membuat pencatatan transaksi para pedagang menjadi lebih baik.

    “Jadi apa ya, dari sisi merchant atau pedagang pasar ini kita lagi berdayakan agar mereka mulai transaksi non-tunai. Ini akan membawa data yang lebih bagus gitu ketika teman-teman mau mengambil kredit dan sebagainya,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Nicholas menyampaikan, Aparsi tengah gencar berkolaborasi dengan regulator dan perbankan mendorong pedagang pasar untuk bertransaksi secara non-tunai.

    “Jadi supaya mengimpulsif dua belah pihak ya. Jadi pedagang happy maupun pembelinya juga happy. Cuma memang tantangannya, kembali lagi tidak semua pedagang itu kan mau mengerti dan mau berubah gitu ya. Sekalipun sudah dapet banyak insentif,” tuturnya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra mengatakan, transaksi pembayaran digital dapat membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beralih dari pencatatan manual ke sistem digital yang lebih modern dan efisien.

    Ia mencontohkan produk aplikasi milik perusahaannya Posku Lite yang memiliki menu yang dirancang khusus untuk membantu pencatatan UMKM.

    “Pemilik UMKM bisa memantau semua transaksi yang berjalan sesuai keinginannya. Jadi dia bisa melihat keuntungan atau kebutuhan stok barang secara harian, mingguan dan seterusnya,” ujar Indra.

    Indra menyampaikan, dengan berfokus pada kecepatan dan akurasi pencatatan penjualan, Posku Lite menawarkan sejumlah fitur unggulan untuk mendukung operasional harian UMKM.

    Posku Lite bisa diunduh secara gratis di Google Play Store dan pengelolaan satu akun bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh beberapa pengguna, sehingga pemilik UMKM bisa membagi pengelolaan akun aplikasi kepada karyawan atau cabang toko yang ada. Selain itu, setiap transaksi akan menghasilkan invoice atau faktur secara otomatis.

    “Invoice dapat dicetak melalui printer Bluetooth. Bukan hanya itu, Invoice juga dapat dikirim ke WhatsApp atau e-mail customer. Selain itu, pengembangan fitur Posku Lite secara berkala juga terus diperbarui sesuai saran dan kebutuhan pasar,” kata Indra.

    Indra menambahkan, metode pembayaran yang ada di Posku Lite juga beragam seperti QRIS, transfer bank dan uang tunai. Sementara untuk penarikan dana dilakukan 1x 24 jam dan tersedia fitur diskon.

    Di aplikasi Posku Lite juga terdapat fitur White Label atau Kustomisasi Aplikasi. Aplikasi Posku Lite dapat dikemas ulang (re-branding) menggunakan nama dan identitas partner (nama POS, logo dan warna pada tampilan aplikasi).

    “Tim kami akan mendaftarkan Posku Lite versi partner komunitas ke Google Play. Sekali lagi ini cocok sekali untuk UMKM, karena ini solusi sederhana dan efektif untuk mengelola transaksi harian dengan cepat dan akurat, dan transparan,” ujar Indra.

    Indra mengatakan saat ini pihaknya sedang mengembangkan PPOB atau Payment Point Online Bank yakni sistem pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai dari PLN, BPJS, PDAM, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi, kartu kredit, multi finance, hingga voucher game.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024