Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Sosialisasi manfaat jaminan ketenagakerjaan harus terus dilakukan

    Sosialisasi manfaat jaminan ketenagakerjaan harus terus dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi B DPRD DKI Jakarta berpendapat sosialisasi manfaat jaminan ketenagakerjaan harus dilakukan terus-menerus dan bisa berjalan secara optimal agar para pekerja mengetahui perlindungan atas hak-hak kerja.

    “Kami menyampaikan bahwa harus dilakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat terkait manfaatnya,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Melalui sosialisasi maka partisipasi akan meningkat dan bahkan perusahaan memahami manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi karyawan.

    Program-program BPJS Ketenagakerjaan antara lain Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

    “Tentunya ini ranah Dinas Ketenagakerjaan untuk memberi imbauan atau seperti apa ke perusahaan-perusahaan atau pekerja,” kata Nova.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Petugas KPPS dan Linmas Pilwali Kota Malang Dapat Kiriman Vitamin dan Jaminan Kesehatan

    Petugas KPPS dan Linmas Pilwali Kota Malang Dapat Kiriman Vitamin dan Jaminan Kesehatan

    Malang(beritajatim.com) – Pj Wali Kota Malang memastikan petugas KPPS dan Linmas yang bertugas di Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jatim mendapat jaminan kesehatan dan kiriman vitamin. Pemkot Malang melalui Dinas Kesehatan telah melakukan distribusi vitamin.

    Dalam Pilkada Serentak yang terdiri dari Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jatim ada sekitar 8.316 petugas KPPS dan 2.360 petugas Linmas yang bakal terlibat dalam pesta demokrasi ini.

    “Petugas ini kan harus punya tenaga ekstra dan fisik yang kuat. Kita sudah memberikan vitamin untuk personel dan petugas KPPS. Kami dari Pemda, KPU dan Bawaslu sudah mempersiapkan juga BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, sudah kami proses dan siap,” ujar Iwan, Selasa, (26/11/2024).

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif mengatakan bahwa distribusi vitamin telah diberikan sejak 2 Senin, (25/11/2024) kemarin. Dinkes berharap vitamin ini dapat menjaga kesehatan para petugas yang sedang bekerja.

    “Nutrisi untuk imunitas, isinya seperti suplemen, mulai vitamin B lengkap, zink dan lainnya. Ini untuk menunjang kesehatan mereka. Kami juga sudah screening semua, rekomendasinya sudah sehat. Untuk menunjang kesehatan, kami beri suplemen terbaik,” ujar Husnul.

    Husnul memastikan, bahwa tenaga kesehatan dan tenaga medis akan siaga selama masa pemungutan suara Pilkada Serentak. Petugas kesehatan dari setiap puskesmas di wilayah Kota Malang akan mobile ke setiap TPS yang ada di Kota Malang.

    “Ada 16 puskesmas di tambah faskes lainnya, seperti klinik dan rumah sakit untuk mobile. Nanti, 1 tim memantau 5 sampai 6 TPS,” ujar Husnul. (luc/ted)

  • Muhaimin Iskandar Kaji Dampak Kenaikan PPN 12 Persen terhadap Bansos

    Muhaimin Iskandar Kaji Dampak Kenaikan PPN 12 Persen terhadap Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut membuka suara terkait rencana kenaikan PPN 12 persen. Ditanya terkait dampak dari kenaikan PPN 12 persen terhadap bantuan sosial (bansos), menko yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku tengah melakukan kajian. 

    “On-going process,” singkat Muhaimin seusai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (26/11/2024). 

    Muhaimin mengatakan pemerintah tengah mewaspadai bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk kategori menengah yang rentan miskin. 

    “Ya, sampai hari ini kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan,” kata dia. 

    Sementara ini, Muhaimin menyebut terdapat 2,3 juta masyarakat yang termasuk golongan miskin ekstrem. Pemerintah pun masih melakukan perbaruan pendataan terkait jumlah golongan masyarakat miskin yang akan diberi bantuan sosial. Rencananya, data tunggal kesejahteraan sosial akan rampung pada Desember 2024. 

    “Ya, secepat-cepatnya bulan ini sampai Desember, satu sumber data penyaluran itu sudah terpenuhi. (Berlaku untuk) semua, (termasuk subsidi). Semua data kemiskinan harus satu pintu,” kata Muhaimin.

    Kendati demikian, Muhaimin mengatakan data tunggal bansos tidak akan mencakup korban judi online.  “Kita berharap korban judi online ini bisa ditangani melalui BPJS Kesehatan dan BP Jaminan Ketenagakerjaan,” ungkap Muhaimin mengomentari lebih jauh masyarakat yang terdampak kenaikan PPN 12 persen.

  • Cara Mudah Cairkan BPJS Ketenagakerjaan 2024

    Cara Mudah Cairkan BPJS Ketenagakerjaan 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan lembaga keamanan finansial bagi tenaga kerja yang memiliki fungsi untuk membantu para pekerja dalam mengelola dana BPJS ketenagakerjaan. Namun, bagaimana cara mudah mencairkan BPJS Ketenagakerjaan?

    Diketahui, untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan 2024 dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan mudah. Proses pencairannya dapat diurus secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

    Proses pencairannya pun tidak rumit, Anda hanya perlu melakukan beberapa cara berikut ini untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2024.

    1. Melalui laman Lapak Asik
    – Kunjungi Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
    – Isi data awal dengan masukkan NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
    – Sistem akan melakukan verifikasi otomatis.
    – Ikuti instruksi untuk melengkapi data yang diperlukan.
    – Siapkan dan unggah dokumen persyaratan.
    – Tunggu notifikasi mengenai jadwal dan lokasi wawancara.
    – Siapkan dokumen asli untuk wawancara melalui video call.
    – Setelah proses selesai, dana akan dicairkan ke rekening yang terdaftar.

    2. Mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
    – Cari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
    – Persiapkan dokumen yang diperlukan.
    – Lengkapi formulir pengajuan klaim yang disediakan.
    – Ikuti proses wawancara dan verifikasi data.
    – Setelah semua proses selesai, dana akan dicairkan ke rekening yang telah didaftarkan.

    3. Melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)
    – Unduh aplikasi JMO di PlayStore atau App Store.
    – Pilih menu “Jaminan Hari Tua” dan “Klaim JHT”.
    – Pastikan semua data terisi dengan benar.
    – Unggah dokumen dan foto diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    – Masukkan informasi rekening untuk pencairan dana.
    – Pastikan semua informasi sudah benar sebelum mengirim pengajuan.

    Sebelum mencairkan, terdapat beberapa dokumen yang ketentuan yang harus Anda siapkan seperti berikut ini.

    – Kartu Peserta BPJamsostek.
    – E-KTP.
    – Buku tabungan.
    – Kartu keluarga (KK).
    – Surat keterangan berhenti bekerja (jika ada).
    – Surat pengalaman kerja atau surat perjanjian kerja.
    – NPWP (jika saldo lebih dari 50 juta atau jika mengajukan klaim sebagian).
    – Kriteria untuk mengajukan klaim jaminan hari tua (JHT) mencakup, usia pensiun 56 tahun, mengundurkan diri, pemutusan hubungan kerja (PHK), cacat total tetap, meninggalkan Indonesia secara permanen, klaim sebagian dari JHT (10% atau 30%) setelah kepesertaan minimal 10 tahun.

    Dengan mengikuti cara-cara di atas dan memenuhi syarat yang ditentukan, pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien.

  • Dinkes Kota Bogor beri vitamin dan siagakan petugas medis untuk KPPS

    Dinkes Kota Bogor beri vitamin dan siagakan petugas medis untuk KPPS

    (Ilustrasi) petugas KPPS Pilkada 2024 di Kota Bogor. (ANTARA/Arif Firmansyah)

    Dinkes Kota Bogor beri vitamin dan siagakan petugas medis untuk KPPS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, memberikan dukungan vitamin dan menyiagakan petugas medis untuk menjaga kesehatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada 2024. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno di Kota Bogor, Senin, menyebutkan ada 22 unit ambulans puskesmas ditambah dua unit tambahan yang siaga 24 jam.

    “Kami memberikan dukungan vitamin untuk petugas. Pada hari H kami menyiapkan petugas medis berikut ambulans yang siap,” kata Retno.

    Retno mengatakan selama 10 hari setelah Pilkada serentak atau masa penghitungan, Dinkes Kota Bogor juga masih menyiagakan petugas medis termasuk berkoordinasi dengan 22 rumah sakit untuk menerima rujukan layanan kesehatan. Retno juga berkoordinasi dengan rumah sakit berkaitan dengan pasien yang memiliki hak pilih, untuk tetap bisa memberikan suara saat pemungutan suara pilkada pada Rabu 27 November 2024.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor M. Habibi Zaenal Arifin mengatakan, vitamin yang disediakan Dinkes sudah disebarkan ke petugas KPPS ke sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) masing-masing. Seluruh badan adhoc Pilkada 2024 sudah difasilitasi dengan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

    Seluruh personel Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Prmungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang berjumlah 13.770 orang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    Sumber : Antara

  • Menaker Sebut Perlu Strategi Perluas Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

    Menaker Sebut Perlu Strategi Perluas Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

    Jakarta –

    Menaker Yassierli berharap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menciptakan terobosan untuk menjaring pekerja sektor informal mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya diperlukan strategi preventif untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari sektor pekerja informal yang rentan risiko kerja.

    “BPJS Ketenagakerjaan sudah on the track. Langkah selanjutnya perlu strategi atau terobosan untuk mengajak pekerja informal yang pendapatannya tak menentu, tapi mereka bisa aktif membayar kewajiban sebagai peserta, ” kata Yassierli, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan usai membuka Social Security Summit Tahun 2024 bertema ‘Menyelamatkan Kelas Menengah & Kelompok Rentan Demi Indonesia Emas’ di Jakarta, Selasa (26/11).

    Selain itu, Yassierli menceritakan dari pengalamannya membantu menyusun rencana Kementerian Kesehatan tahun 2015, strategi preventif jauh lebih kuratif. Untuk itu, ia menginginkan konsep preventif ini diterapkan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    Melalui strategi preventif menurut Yassierli, BPJS Ketenagakerjaan dapat membedah tingkat risiko kecelakaan di setiap industri dan penyebabnya. Pendataan tersebut dapat digunakan untuk melakukan intervensi agar kecelakaan di industri tersebut tidak terjadi.

    “Ongkos untuk melakukan upaya preventif jauh lebih kecil ketimbang harus membayar JKK. sehingga pengeluaran untuk JKK dapat berkurang,” ujarnya.

    Yassierli menambahkan strategi preventif juga bisa diimplementasikan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BPJS Ketenagakerjaan dapat berperan sebagai Lembaga yang melakukan mitigasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Dibutuhkan mitigasi dan strategi yang disiapkan dengan dukungan berbagai pihak lewat data dan riset,” katanya.

    Selanjutnya, Yassierli juga menambahkan yang menjadi tantangan lainnya saat ini adalah bukan sekedar memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya di sektor pekerja informal. Tetapi bagaimana jaminan sosial tersebut memberikan dampak penting ke para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    “Saya berharap tak hanya sebatas bagaimana meningkatkan kepesertaan dari (sektor) informal, walaupun saat ini masih menjadi tantangannya. Tapi benar-benar jaminan sosial ini menjadikan sesuatu buat mereka dan satu hal penting bahwa Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah merupakan hak asasi bagi semua pekerja,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan hingga saat ini keikutsertaan pekerja informal (Bukan Penerima Upah) baru mencapai 9,4 juta orang dari total 40,80 juta pekerja terlindungi jaminan sosial. Sementara pekerja formal yang terlindungi 31 juta orang dan 5,6 juta pekerja konstruksi.

    (prf/ega)

  • Jelang Pilwali Kota Malang, Personel Gabungan Terjun Amankan TPS

    Jelang Pilwali Kota Malang, Personel Gabungan Terjun Amankan TPS

    Malang (beritajatim.com) – Menjelang pemungutan suara Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Malang 2024, ribuan personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Linmas, mengikuti apel pergeseran pasukan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) di Lapangan Stadion Gajayana, Selasa (26/11/2024).

    Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, memimpin langsung apel tersebut, didampingi Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, serta Ketua KPU Kota Malang, M Toyyib. Iwan memastikan seluruh personel pengamanan telah siap bertugas.

    “Semua personel lengkap dan sudah diberangkatkan ke wilayah masing-masing. Selain itu, kami sudah mendistribusikan vitamin serta memastikan mereka memiliki akses BPJS untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” ujar Iwan Kurniawan.

    Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, menjelaskan bahwa kekuatan personel gabungan terdiri dari Polri 557 personel, TNI: 214 personel, Linmas: 2.360 personel.

    Personel ini akan bertugas menjaga 1.188 TPS di Kota Malang. Kombes Nanang menambahkan, dua personel Polri akan menjaga 12 TPS, sementara setiap TPS akan dilengkapi dengan dua personel Linmas.

    “Kami juga menyiapkan pasukan tambahan untuk mengantisipasi eskalasi jika status wilayah TPS berubah dari aman menjadi rawan. Intinya, kami imbau masyarakat untuk mengikuti proses demokrasi ini secara damai dan penuh kebahagiaan,” tutur Nanang.

    Selain pengamanan fisik, pihak penyelenggara juga memastikan kesehatan dan kesejahteraan personel dengan distribusi vitamin dan akses jaminan kesehatan BPJS.

    “Kami berharap proses pemungutan suara ini berjalan lancar dan aman, tanpa gangguan yang berarti,” tegas Iwan Kurniawan. [luc/beq]

  • Bos BPJS TK Buka-bukaan Strategi Investasi di Tahun Penuh Gejolak 2025

    Bos BPJS TK Buka-bukaan Strategi Investasi di Tahun Penuh Gejolak 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ikut mengantisipasi gejolak ekonomi dan geopolitik yang mungkin meningkat pada 2025. Antisipasi dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pengelolaan dana dan investasi yang prudent.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan lembaganya selalu menggunakan prinsip Liability-Driven Investment. Dalam strategi ini, kata dia, lembaganya berfokus pada ketersediaan dana apabila ada peserta yang mengajukan klaim.

    “Kami selalu menggunakan strategi yang bernama Liability-Driven Investment. Jadi kita fokus pada ketersediaan dana, jadi liability yang paling penting. Jadi ketika kita investasi kita pastikan setiap ada klaim kita harus cepat bayar,” kata Anggoro dalam program CNBC Indonesia Exclusive, Senin, (25/11/2024).

    Anggoro melanjutkan strategi kedua yang dilakukan adalah Dynamic Allocation. Lewat strategi ini, kata dia, BPJS Ketenagakerjaan berupaya mencari peluang terbaik dari instrumen investasi yang ada.

    “Jadi kita melihat kalau kita mau mengalokasikan di surat berharga negara, saham, deposito itu kita harus pastikan situasinya seperti apa dan kita masuk kapan,” kata dia.

    Dia mengatakan karena disiplin menerapkan strategi inilah, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencapai kinerja investasi yang baik. Hingga Oktober 2024, BPJS TK berhasil mengumpulkan dana kelolaan sebesar Rp 781 triliun dari 41,2 juta peserta.

    Dari pengelolaan dana tersebut, Anggoro mengatakan lembaganya mampu memperoleh hasil investasi mencapai Rp 42 triliun pada Oktober 2024. Pencapaian itu telah mendekati target BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 yang mencapai Rp 55 triliun.

    Anggoro berharap pada 2025, BPJS Ketenagakerjaan akan mampu menjaga kinerja pengelolaan keuangan yang baik ini. Dia mengatakan pengelolaan keuangan yang prudent akan terus dipertahankan lembaganya.

    “Jadi harapannya tahun depan dengan situasi yang sama-sama kita tahu unpredictable, ya kita harus bisa sama-sama mengelola secara dinamis dan antisipatif. Mudah-mudahan kita akan terus mengelola dana ini sesuai situasi dan peluang di pasar,” kata dia.

    (rsa/haa)

  • Tabel KUR Bank Jateng NOV 2024, Pinjaman Bank Jateng Bunga 6 Persen Setahun

    Tabel KUR Bank Jateng NOV 2024, Pinjaman Bank Jateng Bunga 6 Persen Setahun

    Tabel Angsuran KUR Bank Jateng, Pinjaman Bank Jateng Bunga 6 Persen Setahun

    TRIBUNJATENG.COM- Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja / investasi untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan plafond sampai dengan Rp 500 juta.

    Tahun 2024, bunga pinjaman KUR Bank Jateng sebesar 6 persen per tahun atau 0,5 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR Bank Jateng :

    1. tabel Angsuran KUR Bank Jateng Rp 5 Juta – Rp 20 Juta

    tabel Angsuran KUR Bank Jateng Rp5 Juta – Rp20 Juta

     

    2. tabel Angsuran KUR Bank Jateng Rp 25 Juta – Rp 100 Juta

    tabel Angsuran KUR Bank Jateng Rp 25 Juta – Rp 100 Juta (Tribun Jateng)

     

     * Warga Negara Indonesia (WNI)

     * Berusia minimal 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)

     * Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit

    Punya Usaha:

     * Usaha produktif dan layak

     * Telah berjalan minimal 6 bulan

     * Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dipersamakan (untuk KUR Kecil)

    Dokumen:

     * KTP

     * Kartu Keluarga (KK)

     * NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

     * Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 

     * Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

    *FC NPWP bagi peminjam diatas Rp50 juta

    *Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi peminjam di atas Rp 100 Juta

    (*)

  • Inikah Penyebab Pemerintah ‘Ngebet’ Naikan PPN Jadi 12%?

    Inikah Penyebab Pemerintah ‘Ngebet’ Naikan PPN Jadi 12%?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom senior sekaligus mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan dugaannya mengapa pemerintah terkesan ngotot ingin menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tengah tekanan daya beli masyarakat.

    Anny menduga pemerintah butuh tambahan penerimaan untuk membiayai program-program pemerintah baru.

    “Kita memang tahu pemerintah sekarang butuh kenaikan penerimaan negara, ada program-program baru yang harus didanai,” kata Anny dalam program Tax Time di CNBC Indonesia, Senin, (25/11/2024).

    Selain membiayai program, Anny menduga pemerintah butuh banyak uang untuk kebutuhan lainnya, yakni membayar utang yang jatuh tempo dan bunga utang. Dia mengatakan seperti diketahui, pemerintah akan menghadapi utang jatuh tempo dan bunga utang yang menumpuk pada 2025 dan 2026.

    “Kita pada 2025 dan 2026 harus membayar utang dan bunga utang dalam jumlah besar, sementara APBN yang kita memiliki keterbatasan.. jadi itu urgensi kenapa PPN menjadi 12%,” kata dia.

    Meski mengetahui kebutuhan pemerintah, Anny menilai kenaikan PPN menjadi 12% dirasa kurang tepat dan akan sangat menekan daya beli masyarakat. Terlebih, kata dia, masyarakat juga akan menghadapi berbagai kenaikan iuran, seperti BPJS Kesehatan, iuran perumahan hingga rencana peralihan subsidi BBM.

    “Jadi isu-isu itu yang membuat kita bertanya-tanya tentang kemampuan daya beli, utamanya masyarakat kelas menengah kita,” kata dia.

    Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto juga mengkritik keras rencana pemerintah yang bersikeras menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 di tengah tertekannya daya beli masyarakat.

    “Kalau PPN naik 12%, maka kemungkinan besar konsumsi rumah tangga turun 0,26%. Maka, kalau kuartal III-2024 tumbuh 4,91%, kurangi saja minus 0,26%,” kata Eko.

    Eko memprediksi kebijakan pemerintah menaikan PPN ini akan berimplikasi ke pertumbuhan ekonomi yang akan terus bergerak di bawah 5%. Sebab, kata dia, kenaikan PPN akan menekan konsumsi rumah tangga yang mendominasi struktur PDB dengan porsinya mencapai 53,08%.

    “Itu signifikan ke pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga bisa turun 0,17%. Jadi ibaratnya kalau nekat naikkan PPN 12%, kita mulai bicara pertumbuhan ekonomi di bawah 5%,” kata dia.

    (haa/haa)