Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Sekretaris PPS Meninggal, KPU Magetan Fasilitasi Klaim BPJS Ketenagakerjaan

    Sekretaris PPS Meninggal, KPU Magetan Fasilitasi Klaim BPJS Ketenagakerjaan

    Magetan (beritajatim.com) – Kabar duka datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Selorejo, Kecamatan Kawedanan, Hadi Purwanto, meninggal dunia pada Rabu (27/11/2024).

    Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, menyampaikan bahwa almarhum meninggal setelah sebelumnya mengalami kelelahan.

    “Infonya saat kami dari KPU Magetan takziah, beliau kemarin pulang dari balai desa kecapekan. Beliau hendak pijat, namun di tempat pijat kondisinya sudah lemas. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam (RSI), tetapi beliau mengembuskan napas terakhir setelah semapt dirawat,” ujar Noviano.

    Noviano menambahkan bahwa kondisi kesehatan almarhum memang terganggu, dengan tekanan darah dan kadar gula yang tinggi. Hal ini diduga menjadi faktor yang memperburuk kondisi kesehatannya.

    Sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian, KPU Magetan telah mendaftarkan almarhum dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

    “Karena sudah kami daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, maka nanti kami akan fasilitasi pengurusan klaim melalui sekretariat,” lanjut Noviano. [fiq/beq]

  • KPU Bali santuni petugas KPPS yang keguguran hingga meninggal

    KPU Bali santuni petugas KPPS yang keguguran hingga meninggal

    KPU Bali memiliki standar kondisi kesehatan bagi badan ad hoc yang ingin melamar, mereka diperiksa tenaga kesehatan langsung bahkan diperiksa gula darah dan kolesterolnya. Namun, tidak ada aturan yang melarang wanita hamil bergabung

    Denpasar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali sedang menyantuni anggota badan ad hoc yang terdata mengalami musibah kecelakaan, keguguran, hingga meninggal dunia setelah usai mengemban tugas di lapangan sebagai penyelenggara Pilkada Serentak 2024.

    “Kami memiliki anggaran, ada BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, dan santunan, ini kami akan pakai sesuai peraturan keuangan selama dia dijaminkan di BPJS kesehatan, KPU sudah bekerja sama dengan BPJS,” kata Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan di Denpasar, Kamis.

    Mewakili KPU Bali, John mengucapkan duka mendalam sebab pada proses Pilkada Serentak 2024 ini terdapat korban jiwa, yaitu seorang petugas ketertiban di Kampung Bugis, Buleleng, bernama Muhammad Arif (65) meninggal dunia diduga akibat kelelahan setelah usai bertugas.

    “Kami sedang menggali informasi, semua petugas KPPS dan penyelenggara kami jaminkan dalam BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, informasi awal kami terima yang bersangkutan kemarin bertugas dan pagi hari ini meninggal dunia,” ujar John.

    Selain itu, dua orang badan ad hoc wanita juga dinyatakan keguguran, salah satunya anggota KPPS dari Buleleng yang hamil 3 bulan dan mengalami pendarahan saat proses pemungutan suara.

    Satu lainnya merupakan anggota PPS tingkat desa di Tabanan yang sedang hamil muda dan mengalami musibah ini saat pelaksanaan bimbingan teknis sebelum pemungutan suara.

    John juga mendapat data bahwa tiga orang anggota KPPS yang berada di Buleleng dan Karangasem mengalami luka berat hingga patah tulang akibat kecelakaan saat pendistribusian C Pemberitahuan kepada pemilih.

    KPU Bali menegaskan bahwa mereka memiliki standar kondisi kesehatan bagi badan ad hoc yang ingin melamar, mereka diperiksa tenaga kesehatan langsung bahkan diperiksa gula darah dan kolesterolnya.

    Namun, tidak ada aturan yang melarang wanita hamil bergabung, juga memperhatikan kebutuhan penyelenggara terhadap tenaga petugas ketertiban, sehingga John menilai perhatian untuk saling mengingatkan ketika terlalu lelah di lapangan itu penting.

    Badan ad hoc yang direkrut KPU Bali sendiri sudah mengetahui tanggung jawab dan waktu kerja mereka, seperti KPPS yang bekerja 1 bulan, utamanya saat hari pemungutan suara dari pukul 5.00 Wita hingga 18.00 Wita.

    Melihat waktu kerja ini membuat KPU sejak awal menjaring badan ad hoc-nya seperti melalui proses seleksi administratif dan kesehatan.

    Atas musibah ini, KPU Bali mulai mengumpulkan data lebih dalam dan menentukan besaran bantuan yang akan diberikan, John memperkirakan untuk kasus meninggal dunia mereka menyiapkan sekitar Rp36 juta dan luka berat Rp12 juta.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Korban Judi Online Ramai-ramai Klaim BPJS, Cak Imin Buka Suara

    Korban Judi Online Ramai-ramai Klaim BPJS, Cak Imin Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah masyarakat dilaporkan mengklaim BPJS Kesehatan akibat judi online. Hal ini ternyata menyulitkan rumah sakit dan klaim program pemerintah tersebut.

    “Tadi soal bansos BPJS Kesehatan, jadi ada kesalahpahaman beberapa rumah sakit yang sudah didatangi oleh korban judi online dan secara spesifik kemudian ditemukan akibat judi online lalu mengalami penderitaan sakit psikis maupun fisik,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di kantornya, Jakarta, Kamis (25/11/2024).

    Dia menjelaskan judi online belum masuk dalam ketentuan. Termasuk tidak ada dalam kategori klaim BPJS Kesehatan untuk non-obat.

    Diharapkan masalah ini tidak menambah beban BPJS Kesehatan. Muhaimin mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi terkait hal ini.

    Terkait rencana korban judi online bisa mengklaim BPJS Kesehatan, dia mengatakan itu belum dilakukan. Kembali menegaskan untuk tidak menambah bebas rumah sakit.

    “Nah pada proses itu menyulitkan rumah sakit itulah kita akan mengkoordinasikan, jadi belum mulai,” ungkapnya.

    Pihak pemerintah juga berencana membantu rumah sakit melakukan negosiasi. Jadi akan dicari solusi untuk menangani jumlah dari orang yang melakukan judi online.

    “Nah kita akan membantu rumah sakit untuk menegosiasikan problem baru di seluruh rumah sakit ini. Jadi sifatnya mencari solusi atas ketidakberdayaan rumah sakit menangani jumlah korban yang terus bertambah dari judi online ini,” tutur Muhaimin.

    (fab/fab)

  • Retribusi BPHTB-PBG Beli Rumah Baru Dihapus, Bos Properti Buka Suara

    Retribusi BPHTB-PBG Beli Rumah Baru Dihapus, Bos Properti Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sudah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah. Kalangan pengembang meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti agar program ini bisa segera terwujud.

    “Sesuai isi SKB, Himperra (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat) berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” kata ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/11/2024).

    Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, pengembang menghimbau agar ada kelanjutan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan program 3 juta Rumah.

    Misalnya dengan kementerian ATR/BPN terkait LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait Pensertipikatan. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Pinjol, Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdal, UPL & UKL, Kementrian ESDM terkait pemanfaat Air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

    Foto: Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    “Yang perlu juga dengan Polri. Beberapa oknum di Kepolisian mendatangi lokasi proyek perumahan, mengecek izinnya, kualitas bangunan, pemanfaatan air tanah atau sumur bor dan lain-lain. Nanti anggota kami di panggil ke Polres, disidik dan dituntut dengan sangkaan atas berbagai pelanggaran menurut mereka terjadi,” kata CEO Riscon Group itu.

    Kerja sama dengan berbagai Lembaga itu lanjutnya bertujuan untuk mensukseskan program Pembangunan 3 juta Rumah. Munculnya SKB ini membuat Himperra bakal memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PU Dody Hanggodo.

    “Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” ujar Ari.

    Sebagai informasi, SKB yang ditanda tangani oleh tiga Menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

    Adanya SKB ini membuat biaya pembangunan rumah menjadi lebih murah Selanjutnya. Hitungan Kemendagri, jika BPHTB untuk rumah tipe 36 dihapus, maka harganya bisa turun sekitar Rp 6,25 juta per unit. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4,32 juta. Sehingga masyarakat bisa hemat lebih kurang Rp 10,57 juta. Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

    (fys/wur)

  • Wamenaker Immanuel Tegaskan Presiden Prabowo Berpihak pada Buruh dan Ingin Rakyat Sejahtera – Page 3

    Wamenaker Immanuel Tegaskan Presiden Prabowo Berpihak pada Buruh dan Ingin Rakyat Sejahtera – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan bersungguh-sungguh membangun patriotisme kebangsaan dan berpihak pada rakyat dan buruh.

    Ia menegaskan bahwa negara tidak akan abai pada rakyatnya. 

    “Maka teman-teman buruh yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) jangan khawatir, negara bersama-sama saudara,” tegas Wamenaker Immanuel ketika membuka pelatihan “Sertifikasi Basic K3 TKBM Seluruh Indonesia” di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis 28 November 2024.

    Menyangkut pelatihan dan sertifikasi TKBM, Wamenaker mengutarakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal mutlak dalam semua lapangan pekerjaan. Ia pun memuji, kecelakaan kerja di kalangan TKBM berbagai pelabuhan sangat kecil.

    “Saudara-saudara jangan lupa, Pak Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan: ‘Sebelum saya mati, saya ingin rakyat sudah sejahtera.’ Rakyat di sini, termasuk kawan-kawan TKBM,” tukas Immanuel.

    “Hidup buruh, hidup buruh,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker menyerukan semua pihak hendaknya benar-benar mendukung. Termasuk Koperasi TKBM Karya Sejahtera kiranya mendukung upaya sertifikasi dan kesejahteraan TKBM. Pelatihan sertifikasi bagi TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok, diikuti 200 TKBM.

    “Kami bertekad senantiasa meningkatkan kualitas TKBM, demi kelancaran keamanan kerja,” kata Ketua Pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia, Subhan Hadil.

    Wamenaker melanjutkan aktivitas di pelabuhan, meninjau proses muat barang ke dalam kontainer.

    “Semua aktivitas di pelabuhan harus mengedepankan keamanan kerja, karena unsur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan prinsip mutlak dan K3 mendapatkan perhatian dari Kemnaker khususnya Bapak Menteri Yassierli dalam setiap rapat-rapat pimpinan, karena K3 juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produktivitas,” kata Wamenaker.

    Pembukaan pelatihan dan sertifikasi TKBM juga dihadiri Pimpinan Pelindo dan BPJS Ketenagakerjaan. Usai pembukaan, Immanuel mengunjungi Koperasi TKBM Karya Sejahtera, berdialog dengan para anggota koperasi, sekaligus menjembatani perbedaan persepsi antara anggota dengan pengurus koperasi.

    Koperasi yang merupakan wadah bersama bagi para buruh yang berasal dari berbagai perusahaan, diminta Wamenaker benar-benar mengupayakan peningkatan kesejahteraan buruh.

     

    (*)

  • Kisah Sedih selama Pilkada Bali: 1 Petugas Linmas TPS Meninggal, 3 Ad Hoc Luka Berat dan 2 Keguguran Denpasar 28 November 2024

    Kisah Sedih selama Pilkada Bali: 1 Petugas Linmas TPS Meninggal, 3 Ad Hoc Luka Berat dan 2 Keguguran Denpasar 28 November 2024

    Kisah Sedih selama Pilkada Bali: 1 Petugas Linmas TPS Meninggal, 3 Ad Hoc Luka Berat dan 2 Keguguran
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Seorang petugas perlindungan masyarakat (Linmas) bernama Muhamad Arif (65), meninggal dunia usai bertugas mengawal proses pencoblosan Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024).
    Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Bali, I Gede John Darmawan mengatakan mendiang bertugas di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Bugis, Kabupaten Buleleng, Bali.
    Arif dilaporkan meninggal pada Kamis (27/11/2024), sekitar pukul 08.45 Wita.
    “Yang bersangkutan meninggal pascaproses penghitungan suara. Terindikasi dari keluarga (karena) kecapekan,” kata dia saat ditemui di Kantor KPUD Bali, Kamis.
    John mengatakan pihaknya tengah melakukan pendataan agar keluarga almarhum mendapat santunan dari KPU.
    Tak cuma kabar duka tersebut. KPU Bali juga mencatat ada kisah sedih lain dalam proses
    Pilkada Bali
    yakni tiga petugas badan ad hoc mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas saat bertugas selama masa
    Pilkada Bali 2024
    .
    Dalam periode yang sama, dua perempuan yang sedang hamil muda anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), mengalami keguguran.
    “(Total) 1 meninggal, 3 kecelakaan, 2 keguguran. Itu petugas di tingkatan KPPS dan ada yang PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan petugas ketertiban TPS (Linmas) ,” kata dia.
    John memastikan para petugas yang mengalami kecelakaan dan keguguran ini juga akan mendapat santunan.
    “Kami sedang melakukan proses menggali informasi, semua petugas KPPS dan penyelenggara pemilu kami jaminkan dalam BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, sekarang lagi diproses pendataan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Pemerintah Perlu Kaji Bentuk Bansos untuk Kelas Menengah

    Pengamat: Pemerintah Perlu Kaji Bentuk Bansos untuk Kelas Menengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pemerintah perlu menentukan bentuk bantuan sosial atau bansos bila akan memberikan kepada kalangan kelas menengah.

    Bansos berupa kebutuhan pokok, seperti beras, dinilai tak efektif dalam membantu daya beli kelas menengah.

    Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menyampaikan pemerintah perlu mengkaji apakah bantuan yang diberikan cukup untuk menjaga daya beli, ketika terjadi kenaikan harga sebagai dampak penerapan PPN 12%.

    “Saya pikir, bantuan sosial belum tentu bisa mendongkrak daya beli kelas menengah bila nanti bentuknya berupa kebutuhan pokok,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Menurutnya, keperluan kelas menengah lebih kepada uang tunai untuk meningkatkan konsumsi. Meski demikian, efektivitas bansos tersebut akan bergantung pada nilai bantuannya.

    Pemerintah perlu menentukan barang atau jasa yang memang jadi kebutuhan sehari-hari masyarakat menengah ke bawah.

    Wahyu melihat usulan pemberian bantuan berupa insentif internet berupa pulsa maupun internet gratis dapat menjadi pilihan karena sudah menjadi kebutuhan harian.

    Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan penerima bansos. Apakah benar penerima bantuan merupakan kelas menengah atau bukan, agar tepat sasaran.

    Permasalahan yang saat ini terjadi, bansos untuk masyarakat kelas bawah pun nyatanya tidak tepat sasaran. Terlebih belum ada kriteria kelas menengah seperti apa yang mungkin mendapatkan bansos penguatan daya beli.

    Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fenomena penurunan jumlah kelas menengah hingga 9,48 juta orang ke kelas menuju kelas menengah dan rentan miskin.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan kelas menengah tidak bisa diberi bantuan sosial (bansos) yang bersifat sembako karena ditujukan untuk kelas bawah.

    Oleh sebab itu, dia menyarankan agar kompensasi untuk kelas menengah berupa insentif sektor transportasi, internet, hingga pendidikan.

    “Misal tarif angkutan umum tidak naik dulu, itu sudah insentif bagus. Agak lebih advance, misalnya pulsa atau memperbanyak wifi gratis, itu bagian dari insentif bisa hemat pulsa,” jelas Eko usai acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Selain itu, sambungnya, sektor pendidikan juga perlu insentif berupa penurunan biaya pendidikan karena kerap menjadi salah satu kelompok pengeluaran terbesar kelas menengah. Lagi pula, Eko menekankan pentingnya investasi ke sumber daya manusia.

    Sementara Kementerian Keuangan justru ingin menghindari pemberian insentif yang bersifat bantuan sosial alias bansos kepada kelas menengah. Pemerintah pun mendorong agar kelas menengah menjadi peserta BPJS.

  • Indonesia Cari Solusi Lepas dari Middle Income Trap, Begini Caranya

    Indonesia Cari Solusi Lepas dari Middle Income Trap, Begini Caranya

    Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
     
    Kegiatan yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 26 November 2024 tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan secara resmi dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
     
    Yassierli mengungkapkan dukungan dan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Pihaknya berharap diskusi ini dapat melahirkan strategi terkait jaminan sosial terhadap masyarakat.
    “Semoga hasil diskusi nanti benar-benar keluar dengan suatu strategi dan solusi. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menunggu, kira-kira terkait dengan kami regulasi seperti apa, kebijakan seperti apa, dan strategi seperti apa yang harus kami tempuh,” ujar Yassierli, Selasa, 26 November 2024.
     
    Menurutnya, saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih selaras dengan fungsinya dalam memenuhi jaminan sosial untuk masyarakat dan diharapkan dapat terus memperluas kepesertaanmya hingga menemukan strategi yang sifatnya preventif.
     
    Menaker titip pembahasan terkait ketenagakerjaan
     
    Selain itu Menaker juga menitipkan beberapa hal yang perlu dibahas, di antaranya perihal perlindungan jaminan sosial, hingga perlunya pendekatan yang lebih preventif yang terkait dengan jaminan ketenagakerjaan.
     
    “BPJS ketenagakerjaan akan memiliki peran yang sangat signifikan ke depan dalam aksi-aksi ataupun intervensi-intervensi yang sifatnya proaktif. Kita tunggu hasil rekomendasinya,” tutur dia.
     
    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan hadirnya Social Security Summit 2024 merupakan bentuk respons terhadap tantangan besar yang kini tengah dihadapi sejumlah negara-negara berpenghasilan menengah termasuk Indonesia, yaitu middle income trap.
     
    Fenomena ini terjadi ketika negara-negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi dan kesulitan untuk bertransisi menuju status negara berpenghasilan tinggi.
     
    “Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap middle income trap adalah ketidakcukupan sistem jaminan sosial yang mampu mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” terang Anggoro.
     
    Menurutnya, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial membuat masyarakat semakin rentan dan menghambat inovasi serta produktivitas.
     
    Sektor informal dominasi struktur pekerja Indonesia
     
    Terlebih saat ini struktur pekerja Indonesia didominasi oleh sektor informal yang angkanya mencapai hampir 60 persen atau sejumlah 84,13 juta. Selain itu demografi penduduk Indonesia tengah bergerak menuju era ageing population, di mana proporsi penduduk lansia jumlahnya tersebut mengalami peningkatan.
     
    Hal ini, menurut Anggoro patut menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pihak, sebab pekerja informal dan penduduk lansia rentan untuk jatuh dalam kemiskinan saat mengalami risiko sosial ekonomi.
     
    Untuk itu perluasan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sebuah hal yang mutlak dilakukan, agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.
     
    Pasalnya hingga Oktober 2024, jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta dan didominasi oleh segmen formal atau Penerima Upah (PU) sebesar 25,8 juta pekerja. Sedangkan sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) jumlahnya sebesar 9,4 juta pekerja.
     
    Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, Social Security Summit 2024 ini diharapkan mampu menjadi ajang diskusi untuk menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya dalam hal ini kesejahteraan pekerja yang merupakan cita-cita kita bersama.
     
    “Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia adalah langkah penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan kerja sama yang erat dari semua pihak, saya yakin kita bisa bergerak bersama membangun Indonesia sejahtera,” kata Anggoro.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Tantangan yang Menghadang Indonesia di Masa Depan – Page 3

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Tantangan yang Menghadang Indonesia di Masa Depan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita harus melewati tiga tantangan utama.

    Hal ini disampaikannya dalam acara Social Security Summit 2024 di Birawa Assembly Hall, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

    Eko mengatakan, Indonesia sudah terjebak di dalam middle income trap sejak 1993 atau selama 30 tahun.

    “(Tantangan pertama adalah) bagaimana kita keluar dari middle income trap. Jadi kalau dari grafik ini sejak tahun 1993 kita sudah masuk ke middle income, tetapi sampai hari ini kita masih di middle income,” kata Eko.

    Tak hanya Indonesia, namun banyak negara lain yang mengalami hal serupa. Di mana suatu negara mengalami stagnasi dan sulit bertransisi ke penghasilan tinggi.

    “Dan tentu saja kita melihat banyak juga negara-negara berpenghasilan menengah. Banyak juga yang mengalami stagnasi dan sulit untuk bisa bertransisi masuk ke penghasilan tinggi. Nah inilah yang juga sedang kita hadapi,” ucap Eko.

    Yang kedua, dia berharap adanya pemanfaatan bonus demografi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Eko mengatakan, Indonesia harus memanfaatkan peluang bonus demografi hingga 2035 dengan baik. Mengingat setelah periode ini, Indonesia akan memasuki era aging population.

    “Di mana proporsi usia lanjut akan naik dua kali lipat dari tahun 2000 ke 2045. Sehingga memang kita melihat bahwa ini ada momentum yang harus kita kejar agar saat aging population terjadi kita sudah keluar dari middle income trap,” ungkap dia.

     

  • Nelayan, Tukang Becak, dan Ojol Sumenep Jadi Peserta BPJS Tanggungan Pemkab

    Nelayan, Tukang Becak, dan Ojol Sumenep Jadi Peserta BPJS Tanggungan Pemkab

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 230 nelayan, tukang becak, sopir, dan ojek online (ojol) di Kabupaten Sumenep tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di bawah tanggungan Pemkab setempat.

    “Mengikutsertakan para pekerja rentan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, saat menyerahkan kartu keikutsertaan BPJS, Selasa (26/11/2024).

    Selain BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Sumenep juga menyerahkan bantuan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) kepada ratusan nelayan.

    “Kami ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja rentan untuk membantu kesejahteraan dan membangun ketahanan rumah tangga menghadapi kejadian yang tidak terduga,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, program tersebut juga bertujuan apabila ada pekerja rentan mengalami kecelakaan, maka keluarga yang ditinggalkan bisa terbantu dalam keuangan, karena sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

    “Keluarga atau ahli waris mereka nantinya akan dapat santunan sebesar Ro 42 juta. Tidak hanya itu, apabila peserta BPJS yang meninggal ini memiliki anak usia sekolah, maka biaya pendidikannya juga akan ditanggung Pemerintah ,” terangnya.

    Para pekerjaan rentan yang keanggotaan BPJS Ketenagakerjaannya ditanggung Pemkab Sumenep adalah mereka yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Jadi kami tidak sembarangan mengikutsertakan orang ke BPJS. Kami kroscek dulu datanya, kerjasama dengan Pemdes dan disinkronkan dengan DTKS,” tandasnya

    Sampai saat ini tercatat ada sekitar 16 ribu pekerja rentan di Sumenep yang telah ter-cover program BPJS Ketenagakerjaan.

    Selain penyerahan kartu KUSUKA dan BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada keluarga petani dan buruh tani di tiga desa, yakni Desa Guluk-guluk, Parsanga, dan Baban.

    “Santunan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial,” ujar Bupati.

    Sementara salah satu penerima santunan dari Desa Baban, Satuni Hasanah, mendapatkan santunan JKM sebesar Rp 42 juta. Santunan itu diserahkan langsung oleh Bupati Sumenep. Saat menerima santunan JKM, Satuni terlihat tidak bisa menyembunyikan air matanya.

    “Saya tidak menyangka kalau almarhum suami saya diikutsertakan ke BPJS. Terima kasih pak Bupati untuk perhatiannya,” ujarnya sambil meneteskan air mata. (tem/but)