Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Jejak-jejak pilkada di lereng Karangetang

    Jejak-jejak pilkada di lereng Karangetang

    Manado (ANTARA) – Senin, 25 November 2024, terlihat riuh di Gudang logistik pilkada Kabupaten Kepulauan Sitaro.Kira-kira sepelempar batu jaraknya dari Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Ondong, Pulau Siau.

    Matahari cukup panas membakar. Kala itu, hampir pukul 12.15 WITA. Terlihat ramai. Orang lalu lalang. Ada juga beberapa kelompok orang berdiri dekat gudang logistik yang berdempetan dengan Kantor BPJS Kesehatan Sitaro tersebut.

    Di dekat pintu masuk tampak personel KPU, sebelahnya lagi dari bawaslu. Ada juga beberapa personel polisi di situ. Kelompok yang sedikit besar berada di simpang tiga menuju kantor pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sekitar belasan personel berbaju loreng berjaga dekat deretan truk yang berisi logistik.

    Masih tersisa satu truk yang belum terisi dengan logistik. Beberapa orang termasuk kernet memasuki gudang, memikul, kemudian memberikan kepada satu orang yang sudah menunggu di atas truk.

    Tak sampai berapa lama, truk terakhir dipenuhi dengan kotak suara, bilik suara, serta beberapa logistik lainnya.

    “Ini adalah hari terakhir pendistribusian logistik baik di daratan atau kepulauan,” kata Komisioner KPU Sitaro, Fidel Malumbot kala itu.

    Memang, masih ada satu hari tersisa sebelum hari pencoblosan. Tapi di sisa waktu tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk melengkapi apabila masih ada kampung atau kelurahan yang logistik pilkada kurang.

    “Tak lama lagi truk-truk akan membawa logistik ke setiap kampung ataupun kelurahan,” kata Fidel sambil mengelap bulir-bulir keringat yang turun di dahinya.

    Kira-kira hampir pukul 13.00 wita, deretan kendaraan truk bergerak. Di depan iring-iringan dikawal personel TNI-Polri. Beberapa personel KPU dan Bawaslu juga ikut serta.

    Iring-iringan kemudian berpisah di persimpangan dekat Kampung Pehe, Kecamatan Siau Barat. Dari kampung dekat pelabuhan Pehe ini tampak megah berdiri Gunung Karangetang.

    Sepenggal fakta tentang Gunung Karangetang

    Gunung api aktif Karangetang berada di Pulau Siau. Bila erupsi, leleran lava turun perlahan dari puncak kawah berbentuk kerucut. Oleh petugas Pos Pengamatan Gunung Api, gunung bertipe stratovolcano tersebut memiliki dua kawah. Kawah utama (selatan) dan kawah kedua (utara).

    Tanggal 8 Februari 2023 gunung setinggi 1.784 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu meletus, memuntahkan lava pijar. Statusnya ditingkatkan dari waspada level dua menjadi siaga level tiga.

    Erupsi terjadi dari kawah utama dan mengeluarkan leleran lava mengarah ke barat daya dan selatan, dengan jarak luncur mencapai sekitar 2.000 meter.

    Setelah diturunkan statusnya ke waspada pada 26 April 2023, di bulan berikutnya, 19 Mei 2023 aktivitas kembali meningkat menjadi siaga. Terakhir, statusnya diturunkan menjadi waspada tanggal 29 November 2023 pukul 16:00 WITA.

    Aktivitas vulkanik kembali dinaikkan pada tanggal 11 November 2024 setelah dipicu peningkatan serentetan gempa vulkanik.

    Kelihatan dari jauh sebelum kapal sandar di Pelabuhan Ondong-Siau, tubuh gunung tampak kecoklatan mulai dari puncak hingga lereng. Tergambar tegas guratan-guratan kasar dari puncak kawah membentuk sungai atau kali.

    Material vulkanik yang ada di puncak atau pun badan gunung kadang meluncur deras mengikuti lintasan kali/sungai yang dekat dengan permukiman warga.

    Di Pulau Siau, warga tinggal di enam kecamatan yang membagi wilayah lereng gunung api tersebut.

    Kecamatan itu adalah Kecamatan Siau Barat (tiga kelurahan, sembilan kampung), Siau Barat Selatan (tujuh kampung), Siau Barat Utara (delapan kampung), Siau Tengah (empat kampung), Siau Timur (lima kelurahan/11 kampung) dan sebagian Siau Timur Selatan (14 kampung).

    Tak mudah menjangkau Sibarut

    Saya dan seorang teman dari media online mengekor kendaraan truk yang terakhir terisi logistik menuju ke Kecamatan Siau Barat Utara (Sibarut). Kami menumpang kendaraan Komisioner KPU Sitaro, Fidel Malumbot.

    Duduk di sebelah Komisioner Fidel, seorang anggota polisi yang bertugas sebagai pengamanan sekaligus mengambil peran untuk mengendarai mobil.

    Kendaraan meluncur pelan dari Kampung Pehe. Menjajal aspal yang permukaannya mulai terkelupas. Ini pengalaman pertama saya dan teman media, Benyamin, menyusuri delapan kampung di Sibarut.

    Dalam bayangan kami, perjalanan distribusi logistik ke Sibarut akan berlangsung mudah. Kendaraan bisa langsung sandar di tempat penitipan logistik, sebelum dibawa ke TPS keesokan harinya.

    Logistik pertama diturunkan di Kampung Mini. Beberapa orang mulai membawa logistik dengan cara dipikul karena harus melewati jalan setapak dan menajak.

    Di kampung ini ternyata baru permulaan dari tantangan yang memicu adrenalin. Selain jalannya mulai sempit, iring-iringan kendaraan roda dua dan empat beberapa kali melewati sungai yang menjadi tempat perlintasan material vulkanik yang runtuh atau terbawa hujan dari puncak kawah Karangetang.

    “Ngeri juga. Tapi bagaimana dengan personel petugas pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, bawaslu, panwaslu, TNI-Polri yang terus melakukan pengawasan saban hari melewati sungai?” saya bergumam.

    Tak hanya sempit, jalan juga menanjak dengan kelok yang sedikit ekstrem. Jauh sebelum tikungan, klakson panjang sudah harus dibunyikan. Kendaraan tak bisa dipacu cepat.

    Saat di tanjakan, kami was-was, khawatir truk di depan tak bisa menjajal tanjakan dengan sudut kemiringan lebih 45 derajat. Sesekali nafas seperti tertahan.

    Saya dan Benyamin baru bisa bernafas lega ketika rombongan berhenti di Kampung Kawahang. Beberapa petugas didampingi PPK, PPS, TNI/Polri kembali memikul logistik menuju ke sekretariat PPS.

    Beberapa jam sebelumnya, selepas dari Kampung Mini, kami melewati rute menantang Kampung Kinali, Kampung Hiung, Kampung Kiawang. Di sisi kiri dan kanan jalan, tampak hijau rimbun pohon pala. Daun kelapa menari-nari di tiup angin laut.

    “Kami memberikan apresiasi kepada semua pihak yang membawa logistik untuk pilkada. Meski sulit, tapi bisa dijangkau,” kata Kepala Kampung Kinali, Pitro Jacobus.

    Menurut Pitro, di Kampung Kinali hanya ada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih sebanyak 302 orang. Dia pun mengajak semua warga yang menggunakan hak pilih datang ke TPS di tanggal 27 November 2024.

    Saya dan Benyamin tak sempat ikut rombongan membawa logistik ke Kampung Winangun. Rutenya menanjak. Logistik harus dibawa menggunakan motor. Bilik suara yang awalnya berukuran panjang harus dilipat.

    Ternyata cerita distribusi logistik belum usai. Perjalanan masih harus dilanjutkan ke Kampung Batu Bulan. Kami pun kembali menyusuri jalan sempit, berkelok dan menanjak.

    “Le (nama panggilan saya), torang (kita) akan melewati jalur lahar yang sewaktu-waktu bisa meluncur cepat jika runtuh dari puncak Gunung Karangetang,” kata Fidel.

    Fidel bercerita, akses jalan menuju Kampung Batubulan pernah putus diterjang material vulkanik yang meluncur dari Karangetang.

    Pada saat membawa logistik pemilu Februari 2024 lalu, harus dipikul. Kondisi jalan berbahaya. Apalagi saat itu dalam kondisi hujan.

    “Tapi bersyukur semua itu bisa terlewati. Salut kepada semua pihak,” katanya menambahkan.

    Saat kendaraan melintasi jalur lahar, masih tampak berkas-berkas pengecoran. Tulang-tulang besi masih terlihat. Jalur lahar tampak bersih.

    “Kita sudah sampai di Kampung Batubulan,” kata Fidel.

    Kami turun. Logistik kembali harus dipikul menuju ke PPS. Kondisi jalan tak mulus. Selain berlubang, menonjol bebatuan ke permukaan, dan sedikit menanjak. Beberapa personel TNI/Polri menggunakan motor mengemudi harus dengan berhati-hati.

    Saya juga harus meletakkan kedua tangan di bahu seorang polisi untuk menjaga keseimbangan saat menjajal medan ekstrem dengan motor.

    “Kami sebagai PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Sibarut memang harus bertanggung jawab memastikan logistik tiba di lokasi meskipun harus berhadapan dengan medan yang cukup berat,” kata PPK Sibarut, Christoph Lawendatu.

    Perjalanan akhirnya disudahi di Kampung Batubulan. Saya dan Benyamin tak sempat pergi ke Kampung Nameng karena aksesnya harus melalui Kecamatan Siau Timur. Tak ada akses jalan dari Kampung Batubulan.

    Dalam perjalanan pulang, pejuang-pejuang penyelenggara pilkada menyempatkan foto bersama di jalur lahar Batubulan. Mereka tertawa lepas, melupakan lelah dan penat, untuk sebuah tanggung jawab menyukseskan pilkada di delapan kampung yang ada di lereng Gunung Karangetang.

    “Kami optimistis angka partisipasi pemilih pada pilkada kali ini bisa mencapai 87 persen persen dibandingkan saat pemilu lalu sebesar 81 persen,” kata Anggota KPU Sitaro, Ficri Lahansang.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mantan Menkeu, Wamenkeu hingga Dirjen Pajak Buka-bukaan Soal PPN 12%

    Mantan Menkeu, Wamenkeu hingga Dirjen Pajak Buka-bukaan Soal PPN 12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana Pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal tahun depan, sesuai mandat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), masih menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari ekonom, pengusaha hingga pejabat dan mantan pejabat.

    Banyak dari kalangan ini yang sebenarnya menolak kenaikan PPN menjadi 12%, mengingat daya beli masyarakat yang lemah. Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo, Bambang Brodjonegoro pun ikut buka suara.

    Dia menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN, jika dilakukan demi mengkompensasi penurunan pajak penghasilan (PPh) badan.

    “Secara prinsip sebenarnya saya kurang setuju. Tapi karena sudah dilakukan, dan kebetulan itu dinyatakan dengan suatu tahapan,” ungkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Rabu (4/12/2024).

    Bambang mengungkapkan, saat menjadi menteri keuangan periode pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, penolakan gencar dia lakukan karena didasari pada tidak adilnya paket kebijakan kompensasi pajak tersebut, karena PPN dikenakan untuk setiap transaksi masyarakat Indonesia, sedangkan PPh Badan hanya dipungut untuk perusahaan menengah dan besar.

    “Karena bagi saya, kalau kita menurunkan PPh badan, maka yang mendapatkan manfaat adalah, ya mohon maaf ya, pengusaha-pengusaha menengah besar,” ungkap ekonom senior yang sempat menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2016-2019 itu.

    “Sedangkan kalau kompensasinya, kenaikan PPN, itu akan mengena kepada seluruh masyarakat, seluruh penduduk Indonesia yang melakukan transaksi ekonomi. Tidak peduli apakah dia kelas yang paling atas atau kelas yang paling bawah,” tegasnya.

    ‘Butuh Uang’

    Mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan dugaannya mengapa pemerintah terkesan ngotot ingin menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tengah tekanan daya beli masyarakat.

    Anny menduga pemerintah butuh tambahan penerimaan untuk membiayai program-program pemerintah baru.

    “Kita memang tahu pemerintah sekarang butuh kenaikan penerimaan negara, ada program-program baru yang harus didanai,” kata Anny dalam program Tax Time di CNBC Indonesia, dikutip Rabu (4/12/2024).

    Selain membiayai program, Anny menduga pemerintah butuh banyak uang untuk kebutuhan lainnya, yakni membayar utang yang jatuh tempo dan bunga utang. Dia mengatakan seperti diketahui, pemerintah akan menghadapi utang jatuh tempo dan bunga utang yang menumpuk pada 2025 dan 2026.

    “Kita pada 2025 dan 2026 harus membayar utang dan bunga utang dalam jumlah besar, sementara APBN yang kita memiliki keterbatasan.. jadi itu urgensi kenapa PPN menjadi 12%,” kata dia.

    Meski mengetahui kebutuhan pemerintah, Anny menilai kenaikan PPN menjadi 12% dirasa kurang tepat dan akan sangat menekan daya beli masyarakat. Terlebih, kata dia, masyarakat juga akan menghadapi berbagai kenaikan iuran, seperti BPJS Kesehatan, iuran perumahan hingga rencana peralihan subsidi BBM.

    “Jadi isu-isu itu yang membuat kita bertanya-tanya tentang kemampuan daya beli, utamanya masyarakat kelas menengah kita,” kata dia.

    Politikus Gerindra yang merupakan mantan Menteri Keuangan periode Maret-Mei 1998 era Pemerintahan Soeharto, Fuad Bawazier menilai suara-suara penolakan kenaikan PPN itu wajar terjadi karena ekonomi masyarakat saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, khususnya yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Tercermin dari kondisi deflasi 5 bulan berturut-turut sejak Mei-September 2024, sebelum akhirnya inflasi sedikit pada Oktober 2024 sebesar 0,08%.

    “Artinya banyak yang menilai ini adalah penurunan daya beli. Apalagi ke penduduk kelas menengah. Itu bisa dilihat dari macam-macam indikasi. Antara lain ada yang deposito di bank-bank itu depositnya kemungkinan menurun, sementara yang atas malah naik,” ujar Fuad.

    Fuad meyakini permasalahan itu tentu akan menjadi pertimbangan Prabowo untuk meninjau kembali rencana kenaikan PPN sesuai amanat UU HPP.

    Dia mengatakan, penundaan implementasi dari amanat UU ini pernah terjadi pada 1985 saat akan berlakunya UU PPN. Kala itu, pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan tarif PPN sebesar 10% karena memang kondisi ekonomi masyarakat belum siap untuk menanggung beban pungutan terhadap setiap transaksi barang dan jasa.

    “Salah satunya saat itu PPN, yang mustinya berlaku Januari 1984 ditunda menjadi Januari 1985. Nah ini bisa saja. Misalnya apakah ditunda itu kan sebelumnya ada enggak ada pemerintahan baru ataupun tidak memang sudah harus berlaku tahun 2025, ada undang-undang,” ucap Fuad.

    Prabowo Bisa Rilis Perppu

    Sementara itu, penolakan keras datang dari Mantan Dirjen Pajak di era Presiden SBY, Hadi Poernomo. Dia mendesak pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN 12%, bukan sekedar mengundur penerapannya.

    Sebagai alternatif, Hadi mengusulkan sistem perpajakan berbasis sistem monitoring self-assessment untuk menjaga penerimaan negara sekaligus menurunkan tarif PPN kembali ke 10%.

    Dia pun menegaskan kebijakan perpajakan harus melindungi daya beli rakyat kecil dan mendorong pemerataan ekonomi.

    Hadi menilai pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) agar ketetapan tarif PPN 12 persen yang ada dalam UU HPP bisa dibatalkan.

    “Penerbitan Perppu dapat dilakukan untuk mencegah kenaikan tarif PPN. Karena ini kan sudah diatur undang-undang di UU HPP,” imbuh Hadi dalam rilisnya, dikutip Rabu (3/12/2024).

    Ia juga menambahkan, mengacu pada UU HPP, tarif PPN 12 persen ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Artinya masih ada waktu satu bulan untuk membatalkan aturan tersebut.

    “Waktu yang singkat ini masih bisa dilakukan pemerintah dengan menerbitkan perppu, karena hanya membutuhkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Hadi.

    Hadi mengungkapkan mengandalkan PPN sebagai sumber utama hanya akan membebani masyarakat kecil yang mayoritas pendapatannya untuk konsumsi.

    Hadi mengusulkan sistem monitoring self-assessment, di mana seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan Wajib Pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Dengan demikian, pajak bukan hanya sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga alat yang sangat strategis untuk memberantas korupsi dan melunasi semua utang negara.

    Menurutnya, korupsi dan penghindaran pajak memiliki karakteristik yang sama, yaitu timbul karena adanya kesempatan. Prinsip self-assessment yang mengandalkan kejujuran Wajib Pajak, berpotensi menimbulkan pelaporan pajak dengan tidak benar dan jelas. Dalam sistem self-assessment, Wajib Pajak diberikan hak untuk menghitung sendiri pajaknya, membayar pajak yang terutang, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan kepada otoritas pajak.

    Selain itu, penting juga untuk mengembangkan dan memperkuat alat monitoring yang memungkinkan otoritas pajak dapat memverifikasi pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga prinsip self-assessment dapat dijalankan dengan lebih efektif dan akuntabel.

    “Kalau sistem ini diterapkan, keadilan perpajakan akan terwujud. Petugas pajak tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Ini adalah kunci untuk menciptakan keadilan pajak,” kata Hadi.

    Dengan sistem monitoring self-assessment, transparansi yang dihasilkan memungkinkan perluasan basis pajak yang lebih akurat. Hal ini membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak tanpa mengurangi penerimaan negara, karena basis pajak yang lebih luas tetap mampu mendukung peningkatan rasio pajak secara signifikan.

    Dengan demikian, jika semua pembenahan telah dilakukan, tarif PPN bisa diturunkan kembali menjadi 10 persen, sehingga daya beli masyarakat meningkat tanpa mengurangi penerimaan negara.

    (haa/haa)

  • Biaya Bikin SIM Baru Desember 2024, Urus Sendiri Nggak Pakai Calo

    Biaya Bikin SIM Baru Desember 2024, Urus Sendiri Nggak Pakai Calo

    Jakarta –

    SIM baru bisa diurus sendiri tanpa perlu menggunakan jasa calo. Berikut rincian biaya bikin SIM baru.

    Surat Izin Mengemudi (SIM) dibutuhkan buat kamu yang mengemudikan kendaraan. Membuat SIM baru bisa diurus sendiri tanpa perlu menggunakan jasa calo. Mengurus SIM sendiri pun cukup murah ketimbang menggunakan jasa calo.

    Bukan rahasia lagi saat menggunakan jasa calo, biaya bikin SIM bisa berkali-kali lipat lebih mahal ketimbang mengurus sendiri. Praktik percaloan dalam SIM ini juga terus diberantas oleh pihak kepolisian.

    “Kami melarang calo dari dulu. Harus ikut ujian. Karena SIM itu adalah kompetensi, bukan bikin kartu identitas (Idcard). Kita harus ada kompetensi ujian teori dan ujian praktik,” kata Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus belum lama ini.

    Mengurus SIM terbilang mudah asalkan kamu memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Tak lupa, kamu juga harus menyiapkan diri agar ujian teori dan ujian praktik bisa dilalui dengan mudah.

    Untuk mengurus SIM, berikut ini persyaratan yang dibutuhkan.

    Syarat Bikin SIM BaruFormulir pendaftaran SIM secara manual atau tanda pendaftaran secara elektronik.Fotokopi KTP atau kartu keimigrasian.Fotokopi sertifikat diklat mengemudi atau surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi.Fotokopi surat izin kerja asli dari Kemenaker bagi tenaga kerja asing.Tanda bukti kepesertaan JKN aktif (BPJS Kesehatan)Surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani

    Perlu dicatat, khusus untuk biaya tes kesehatan dan tes psikologi tak dipungut di Gedung Satpas saat kamu membuat SIM. Biaya pemeriksaan tersebut dipungut langsung oleh dokter atau psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan.

    Biaya Bikin SIM Baru

    Biaya bikin SIM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. Berikut rincian lengkapnya:

    Penerbitan SIM A: Rp 120.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM B I: Rp 120.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM B II: Rp 120.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM C: Rp 100.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM C I: Rp 100.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM C II: Rp 100.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM D: Rp 50.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM D I: Rp 50.000 (per penerbitan).

    (dry/rgr)

  • Kacamata Bisa Kamu Klaim Gratis dengan BPJS Kesehatan

    Kacamata Bisa Kamu Klaim Gratis dengan BPJS Kesehatan

    Video: Kacamata Bisa Kamu Klaim Gratis dengan BPJS Kesehatan

    222 Views | Selasa, 03 Des 2024 14:41 WIB

    Kacamata bisa diklaim gratis melalui BPJS Kesehatan. Syaratnya, pengguna sudah rutin membayar iuran bulanan. Menurut Peraturan Menkes Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, berikut ketentuan klaim kacamatanya…

    Cinthia Yolanda – 20DETIK

  • Mahasiswa Rantau Akui Kemudahan Berobat dengan JKN: Cukup Pakai KTP

    Mahasiswa Rantau Akui Kemudahan Berobat dengan JKN: Cukup Pakai KTP

    Jakarta –

    Manfaat kemudahan berobat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyentuh masyarakat di pelosok negeri. Putri Sekar Sari (20) salah satunya.

    Mahasiswa yang kini tengah menempuh pendidikan di Pontianak itu mengatakan dirinya bisa mengakses layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa memerlukan kartu KIS.

    Warga asal Natuna Provinsi Kepulauan Riau itu mengungkapkan layanan JKN yang semakin mudah diakses memberikan rasa aman dan kenyamanan. Sebagai mahasiswa perantau, ia sering kali menghadapi tantangan terkait kesehatan, terutama ketika sakit datang di tengah kesibukannya.

    Dulu, ia harus membawa Kartu JKN saat berobat. Namun kini dengan kemudahan baru yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan, cukup dengan menunjukkan KTP, ia dapat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa ribet.

    “Awalnya saya merasa khawatir kalau harus berobat di Pontianak, karena kan jauh dari rumah dan biaya kesehatan di sini bisa mahal. Tapi setelah tahu bahwa sekarang saya cukup pakai KTP saja, saya merasa lebih mudah dan praktis. Tidak perlu bawa kartu lagi. Tinggal tunjukkan KTP, langsung bisa dapat layanan kesehatan di Puskesmas atau klinik terdekat yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ungkap Putri dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

    Putri menceritakan pengalamannya pada saat mengakses layanan Kesehatan di FKTP. Dirinya yang beberapa minggu yang lalu mengalami demam langsung menuju puskesmas terdekat. Khawatir kondisinya semakin memburuk, ia pun memutuskan untuk memeriksakan diri. Menurutnya kemudahan ini sangat membantu Putri yang tidak perlu lagi membawa kartu fisik. Di sisi lain mengurangi kemungkinan kehilangan kartu saat berobat.

    Selain kemudahan dalam mengakses layanan, Putri juga merasa sangat terbantu dengan biaya iuran JKN yang terjangkau. Sebagai mahasiswa, ia memilih untuk mendaftar sebagai peserta mandiri dengan iuran yang sesuai dengan kelas 3, yang dianggap paling sesuai dengan kemampuan finansialnya.

    “Iuran bulanan saya sangat terjangkau, dan itu sudah mencakup banyak layanan, mulai dari pengobatan hingga obat-obatan. Dengan Program JKN, saya tidak perlu khawatir lagi soal biaya yang mahal, karena semuanya sudah ditanggung oleh BPJS,” kata Putri.

    Kemudahan akses informasi terkait layanan kesehatan dinilainya menjadi sangat penting. Dengan aplikasi ini, Putri merasa sangat terbantu dalam mengelola data kepesertaan dan pembayaran iuran, serta mencari fasilitas kesehatan yang terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya.

    “Melalui aplikasi Mobile JKN, saya bisa mengecek status kepesertaan, pembayaran iuran, bahkan mencari FKTP atau rumah sakit terdekat dengan lokasi saya. Ini sangat memudahkan, apalagi bagi saya yang sering berpindah tempat untuk kuliah. “Satu lagi yang sangat saya sukai adalah fitur pencarian FKTP atau rumah sakit terdekat. Kadang, saya harus ke Puskesmas atau klinik di tempat saya tinggal atau di sekitar kampus, dan aplikasi Mobile JKN memudahkan saya untuk mencari lokasi yang tepat,” ujar Putri.

    (akn/ega)

  • Agus Salim Kini Sudah Senang dan Tak Sedih Lagi Berkat Bantuan 9 Naga

    Agus Salim Kini Sudah Senang dan Tak Sedih Lagi Berkat Bantuan 9 Naga

    Sumber: instagram fakta.indo
    GELORA.CO – Agus Salim, korban penyiraman air keras, akhirnya senang dan tak sedih lagi setelah disebut mendapat bantuan dari konglomerat 9 Naga. Kabar tersebut disampaikan oleh pengacara Farhat Abbas dan Alvin Lim, Senin (2/12).

    Sebelumnya, donasi Rp 1,5 miliar yang digalang Denny Sumargo dan Pratiwi Noviyanthi untuk membantu Agus sempat menuai kontroversi. Uang donasi tersebut dikabarkan digunakan Agus untuk keperluan pribadi dan membayar utang, sementara Agus tetap menjalani pengobatan dengan BPJS. Akibatnya, sebagian uang donasi sebesar Rp 1,3 miliar ditarik kembali oleh Novi untuk dikembalikan kepada para donatur.

    Diketahui, Agus Salim disiram air keras pada 1 September 2024 di Duri Kosambi, Jakarta Barat, saat berboncengan dengan istrinya sepulang kerja. CCTV menunjukkan pelaku membuntuti Agus, menyiram wajahnya, lalu kabur. Warga segera membantu dengan menyiram air. Pelaku mengaku sakit hati karena sering dimarahi Agus di tempat kerja.

  • Video BPJS Ketenagakerjaan Semarang Ajak Peran Aktif Perusahaan

    Video BPJS Ketenagakerjaan Semarang Ajak Peran Aktif Perusahaan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Berikut ini video Optimalisasi Program Kembali Bekerja, BPJS Ketenagakerjaan Semarang Ajak Peran Aktif Perusahaan.

    BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda mengadakan kegiatan optimalisasi program Kembali Bekerja (Return to Work/RTW) dengan melibatkan sebanyak 20 perusahaan.

    Kegiatan ini bertujuan untuk me-refresh sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan dalam implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami risiko kecelakaan.

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda, Multanti menjelaskan bahwa program RTW penting untuk meminimalisir risiko yang mungkin dihadapi pekerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

    “Kami sadar betul bahwa sejak keluar dari rumah, ada risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa pekerja dapat bekerja dengan aman dan tetap menggunakan Alat Pelindung Diri (APD),” kata Multanti dalam kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Semarang, Selasa (26/11/2024).

    Pada kesempatan itu, Multanti menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang berdampak pada kecacatan untuk dapat kembali bekerja.

    Perusahaan didorong agar mempekerjakan kembali karyawan tersebut di bidang yang karyawan tersebut mampu.

    “Harapannya selain perusahaan tetap memberikan kesempatan kepada pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan berdampak kecacatan untuk bisa bekerja kembali dan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan,” ungkap Tanti.

    Kegiatan ini juga menekankan komitmen perusahaan untuk mempekerjakan kembali pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja, terutama bagi mereka yang mengalami dampak anatomis atau cacat fungsi.

    Adapun proses ini, sebut tanti, bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan pihak lain, termasuk BPJS Ketenagakerjaan.

    Dengan sinergi antara perusahaan dan lembaga terkait, diharapkan pekerja dapat menjalani proses pemulihan dengan baik dan kembali berkontribusi secara optimal di tempat kerja.

    “Ini peran kita harus bersama-sama, karena tidak bisa hanya dari perusahaan tetapi di dalam prosesnya pasti masih ada proses pemulihan yang dijalani. Ini tugas kami dari BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya. (idy)

  • FPKS DPRD Majalengka sambut positif Program UHC disetujui pada APBD 2025

    FPKS DPRD Majalengka sambut positif Program UHC disetujui pada APBD 2025

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    FPKS DPRD Majalengka sambut positif Program UHC disetujui pada APBD 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 18:56 WIB

    Elshinta.com – Keseriusan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Majalengka  dalam mengawal progam UHC membuahkan hasil, dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (29/11/2024) sore akhirnya disetujui pada APBD tahun 2025.

    Sempat menjadi kekhawatiran bersama soal adanya pemberhentian sementara program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 nanti.

    Salah satunya yaitu Fraksi PKS Majalengka, dimana Ketua Fraksi PKS Majalengka Dhora Darojatin mengungkapkan pihaknya dengan tegas melakukan koordinasi dengan beberapa fraksi di DPRD Majalengka untuk menyepakati UHC lanjut di Tahun 2025.

    “Saya ingin sampaikan dari tahun-tahun yang lalu juga, mulai dari 2021 sejak COVID-19 saat itu, dan memang baru bisa dilaunching di 2023 kemarin,” ujar Dhora Darojatin, Jumat (29/11/2024).

    Usai rapat paripurna DPRD Majalengka, Dhora Darojatin menyyayakan bahwa anggaran untuk program UHC sebesar Rp 39 M.

    “Nah, pada saat ini memang angka yang ada baru 39 M atau dianggaran 31 M, ya untuk 2025. Jadi saya sebagai ketua fraksi meminta Pak Wakil Ketua untuk memastikan bahwa program UHC bisa aman di 2025,” ungkapnya. 

    “Jadi akhirnya informasi dari Pak Wakil Ketua bahwa UHC bisa terlaksana di 2025. Dan tentunya ini sangat kami tunggu dan kami harapkan karena kebermanfaatan kami itu betul-betul terasa oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, yang perlu dibantu,” tegasnya.

    Politisi Perempuan itu memastikan bahwa sampai saat ini partainya terus berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat Majalengka melalui perjuangan yang dilakukan di legislatif.

    “Karena kami betul-betul berharap inipun tidak hanya menjadi kewajiban kami, tapi untuk mencapai suatu tujuan yang sama, tentunya perlu kolaborasi dari semua. Dan alhamdulillah tadi informasi dari Pak Wakil Ketua, semua akhirnya menyepakati untuk bisa melakukan program UHC tahun 2025,” jelasnya.

    Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Majalengka, Deden Narayanto mengungkapkan bahwa hasil komunikasi yang dilakukan oleh Fraksi PKS, mampu meyakinkan semua pihak.

    “Alhamdulillah setelah kita lagi mengadakan rapat Paripurna mengenai perencanaan APBD 2025, alhamdulillah ada beberapa poin yang semoga ini bisa menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Majalengka mengenai kebutuhan dasar di bidang kesehatan, khususnya tadi di pelayanan kesehatan,” tuturnya.

    “Alhamdulillah di tahun 2024-2025 kita melanjutkan program UHC, program 2025. Jadi kita bisa melanjutkan program UHC ini untuk masyarakat,” imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Senin (2/12). 

    Sebelumnya, menurut Deden, sempat viral soal adanya utang BPJS kesehatan yang masih nunggak belum terbayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.

    “Karena pasca kemarin heboh-heboh Majalengka, ada hutang yang belum dibayar di tahun 2024, program UHC ini sempat berhenti. Dan begitu banyak masyarakat yang mengeluh mengenai pelayanan kesehatan kita ini. Tapi Alhamdulillah melalui lobi-lobi dari fraksi PKS, dari Komisi 4 dan yang lainnya, ini bisa menghasilkan program UHC ini bisa dilanjut di tahun 2025,” Ungkapnya.

    “Jadi memang program ini merupakan program yang bisa menyentuh ke masyarakat karena memang dana ini adalah masyarakat. Jadi harus kembali ke masyarakat langsung dirasakan,” tambahnya.

    “Dan ini luar biasa, ini banyak sekali testimoni dari masyarakat yang terbantukan oleh BPJS ini. Jadi jangan sampai di 2025 ini berhenti. Karena mulai APBD 2025 ini dengan anggaran Rp39 M ini kita bisa hanya sampai di bulan Februari UHC itu. Tapi Alhamdulillah tadi kita dengan dipimpinan dengan Pihak BAPD, kita sepakat untuk bisa menutupi kekurangan di bulan kedepannya,” ujarnya.

    Adapun untuk alokasi bulan Maret, April, Mei pihaknya akui untuk menutupi kekurangannya dengan dana cadangan yang ada hampir Rp164 miliar dengan harapan mampu dialihkan sebagian untuk UHC, lalu sebagiannya untuk investasi. 

    Sehingga, pihaknya meminta doa kepada masyarakat untuk Fraksi PKS tetap bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat yang memang sangat mendasar seperti kesehatan.

    “Saya sebagai pimpinan DPRD siap menjadi garda paling terdepan untuk mengawal program-program yang diusung oleh fraksi PKS,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Saldo DANA Rp 600 Ribu di Awal Desember, Langsung Klik Link Ini

    Saldo DANA Rp 600 Ribu di Awal Desember, Langsung Klik Link Ini

    JABAR EKSPRES – Pekerja pemilik NIK KTP berkesempatan dapat bantuan saldo dana Rp 600 ribu tahun 2024 cukup  dengan cek penerima tak di link ini.

    Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat, termasuk para pekerja, melalui berbagai program bantuan sosial. Salah satu bantuan yang menarik perhatian pada tahun 2024 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu yang dapat diterima hingga empat kali dalam setahun melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

    Cepat ambil saldo dana Rp 600 ribu, langsung cair dalam sekejap dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sebelumnya diberikan kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan resmi dihentikan sejak tahun 2022. Penghentian ini terjadi karena anggaran dialihkan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat harga Pertalite dan Solar naik.

    Namun, meskipun BSU sudah tidak ada, para pekerja masih berkesempatan mendapatkan bantuan lain dari pemerintah, salah satunya melalui PKH. Program ini memungkinkan keluarga pekerja untuk menerima bantuan jika memenuhi kriteria tertentu.

    Baca juga : Dapatkan Saldo Dana Gratis Rp 400 Ribu dari Pemerintah, Cek via KTP

    PKH diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Berikut kriteria yang harus dipenuhi:

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergolong miskin atau rentan miskin.Bukan pegawai negeri sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI, maupun Polri.Terdaftar dalam DTKS Kemensos.

    Jika keluarga pekerja memenuhi syarat tersebut, maka mereka bisa menjadi penerima manfaat PKH, termasuk peluang mendapatkan BLT Rp 600 ribu.

    Cara Cek Penerima PKH Secara Online

    Untuk mengetahui apakah keluarga Anda terdaftar sebagai penerima PKH, Anda dapat memeriksa secara online melalui situs resmi Kemensos. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs http://cekbansos.kemensos.go.id menggunakan browser di ponsel atau laptop.Masukkan data seperti nama lengkap, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan alamat di KTP.Isi kode verifikasi yang muncul di layar.Klik tombol ‘Cari Data’.

    Jika terdaftar, Anda akan melihat status pencairan PKH, seperti ‘sudah proses Bank Himbara/PT Pos’.

  • Kepesertaan JKN Tidak Aktif Saat Urus SIM? Ini Solusinya

    Kepesertaan JKN Tidak Aktif Saat Urus SIM? Ini Solusinya

    Jakarta –

    Mulai tanggal 1 November 2024, kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), yang diuji cobakan di tingkat nasional. Pemberlakuan ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023, yang sekaligus mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

    Mahasiswa salah satu universitas negeri di Yogyakarta, Lanang Abdullah membagikan pengalamannya saat memastikan kepesertaan JKN miliknya aktif dalam pengurusan SIM. Ia datang ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus kepesertaannya yang belum terbayar.

    “Saya datang ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus pengaktifan kepesertaan saya. Kebetulan tadi sedang mengurus perpanjangan SIM, kemudian diarahkan untuk mengaktifkan JKN juga. Dulu saat bulan Mei sudah pernah mendaftar JKN tetapi kebetulan belum bayar, jadi saya ke sini sekaligus untuk mengurus penurunan kelas rawatnya,” kata Lanang, Jumat (15/11).

    Syarat kepesertaan JKN untuk pengurusan SIM berlaku bagi pemohon SIM A, SIM B maupun SIM C. Uji coba ini adalah perluasan dari uji coba sebelumnya di tujuh Polda dan 105 Polres pada tanggal 1 Juli 2024 hingga 30 September 2024.

    “Tadi saya bertemu dengan petugas di loket, kemudian sudah selesai mengurus proses pengaktifannya. Saya sudah mendapatkan virtual account terbaru, dan petugasnya mengarahkan saya untuk membawa bukti virtual account ini untuk ditunjukkan ke pihak kepolisian sebagai bukti kepesertaan saya,” kata Lanang.

    Dalam pengurusan SIM ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan bukti kepesertaan JKN. Pertama adalah dengan menunjukkan bukti kepesertaan melalui Aplikasi Mobile JKN. Peserta dapat membuka menu Info Peserta kemudian menunjukkan bukti kepesertaannya pada petugas di satuan kepolisian setempat.

    “Dulu saat bulan Mei diarahkan dengan sangat jelas oleh petugasnya. Kali ini juga petugas memberikan informasi dan penjelasan yang sangat baik dan mudah dipahami. Saya rasa pelayanan di kantornya sudah baik,” kata mahasiswa berusia 23 tahun ini.

    Kepesertaan JKN aktif sebagai syarat penerbitan SIM diberlakukan guna memastikan setiap individu terlindungi dalam Program JKN. Dengan status kepesertaan yang aktif, maka peserta mampu mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.

    “Harapan saya layanan dari BPJS Kesehatan semakin baik dan maju. Alurnya juga semakin mudah bagi masyarakat. Berbagai informasi disosialisasikan dengan maksimal untuk masyarakat,” kata Lanang.

    Pengecekan dan pengaktifan status kepesertaan dapat dilakukan pula melalui Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165. Peserta dapat memilih menu Informasi untuk pengecekan data dan menu administrasi untuk pengaktifan data.

    BPJS Kesehatan dan jajaran kepolisian bekerja sama dengan menempatkan media-media informasi di sekitar titik layanan SIM. Dengan demikian bagi pemohon SIM yang mengalami kendala dalam proses perpanjangan atau pembuatan SIM baru, dapat memperoleh informasi dengan jelas.

    (prf/ega)