Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Petugas TPS Jatim yang Meninggal Dunia Bertambah jadi 10 Orang

    Petugas TPS Jatim yang Meninggal Dunia Bertambah jadi 10 Orang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sebanyak 10 petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilgub Jawa Timur 2024 dikabarkan meninggal dunia. Tak hanya itu, ada juga 34 orang petugas yang dinyatakan kelelahan hingga kecelakaan.

    Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini mengatakan, petugas yang meninggal itu terdiri Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Sekretaris PPS, hingga petugas ketertiban TPS atau Linmas.

    “Badan ad hoc yang meninggal dunia itu ada 10 itu. Terdiri dari satu KPPS, kemudian dua Sekretaris PPS dan tujuh lainnya adalah Linmas,” kata Nanik di Surabaya, Minggu (8/12).

    Namun, Nanik tak mengungkap dari daerah mana 10 petugas TPS yang gugur saat bertugas tersebut, termasuk apa penyebab mereka meninggal. Selain itu, kata dia ada juga 34 orang petugas yang kelelahan dan kecelakaan.

    “Kemudian yang kecelakaan dan mengalami sakit itu 34. Itu update terakhir per hari ini terkait badan ad hoc,” ucapnya.

    Sementara itu, Komisioner bidang Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim Eka Wisnu Wardhana mengatakan, pihaknya bertanggung jawab atas gugurnya sejumlah petugas TPS tersebut, maupun yang kelelahan atau kecelakaan saat kerja.

    “KPU daerah telah bergerak untuk menyiapkan segala kebutuhan, termasuk pembiayaan. Beberapa kasus sudah dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan, seperti petugas Linmas di Kota Kediri dan Kota Malang. Untuk petugas di Kabupaten Kediri dan Sampang, akan diberikan santunan oleh KPU,” kata Eka.

    (frd/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pencegahan Penyakit Jadi Prioritas Utama dalam Penyelenggaraan Kesehatan di Jateng

    Pencegahan Penyakit Jadi Prioritas Utama dalam Penyelenggaraan Kesehatan di Jateng

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG –  Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, mengimbau masyarakat untuk memprioritaskan upaya promotif dan preventif (pencegahan) guna mengatasi berbagai penyakit. 

    Hal ini, menurutnya, sangat penting agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat berjalan dengan baik dan efektif.

    “Kami berharap langkah-langkah dalam penanganan kesehatan di Jawa Tengah dapat lebih akseleratif, kolaborasinya lebih baik, dan mengedepankan upaya promotif,” ujar Sumarno dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/12/2024).

    Menurut Sumarno, upaya pencegahan penyakit lebih efektif dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan pengobatan (kuratif). 

    Jika seseorang harus menjalani pengobatan, selain memerlukan biaya yang besar, proses pemulihan juga memakan waktu lama. 

    “Jika anggaran yang ada digunakan untuk pencegahan, dampaknya akan jauh lebih baik dan terasa dalam jangka panjang,” tambahnya. 

    Pemprov Jateng sendiri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan, yang diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan.

    Oleh karena itu, Sumarno menekankan pentingnya kegiatan pencegahan seperti rutin berolahraga, menjaga pola hidup sehat, dan melaksanakan kegiatan promotif lainnya untuk menekan angka penyakit. 

    Dalam kesempatan yang sama, Sumarno bersama Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, meluncurkan aplikasi “Screening Mandiri TBC dan Kesehatan Jiwa” yang terintegrasi dalam aplikasi Paijo-GR.

    Aplikasi Paijo-GR, yang merupakan singkatan dari Peningkatan Akses Layanan dan Informasi Kesehatan Jateng Online dengan Gotong Royong, diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Jateng. 

    Aplikasi ini dilengkapi berbagai fitur yang telah terhubung dengan aplikasi milik Kementerian Kesehatan RI untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan secara mandiri. (*)

  • Pupuk Kaltim kembangkan inovasi untuk terapkan transformasi hijau

    Pupuk Kaltim kembangkan inovasi untuk terapkan transformasi hijau

    Dokumentasi – Kegiatan industri di lingkungan PT Pupuk Kaltim. ANTARA/HO-PT Pupuk Kaltim

    Pupuk Kaltim kembangkan inovasi untuk terapkan transformasi hijau
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – BUMN PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyatakan terus mengembangkan inovasi, termasuk dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk menerapkan transformasi hijau dan industri berkelanjutan.

    Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan berbagai inovasi dalam pengembangan kompetensi itu, antara lain, inovasi untuk penerapan dekarbonisasi, revamping ammonia, dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola, sosial dan lingkungan (environment, social, and governance/ESG) sehingga dapat memastikan keberlanjutan bisnis yang selaras dengan kebutuhan lingkungan.

    “Melalui pengembangan kompetensi dan inovasi berkelanjutan, Pupuk Kaltim menegaskan peran strategisnya tidak hanya sebagai produsen pupuk, tetapi juga sebagai pelopor transformasi hijau di industri pupuk dan petrokimia. Langkah ini menunjukkan komitmen kami terhadap keberlanjutan lingkungan dan dampak positif bagi masyarakat,” kata Soesilo.

    Memperingati hari ulang tahun ke-47, kata Soesilo, ujar dia, Pupuk Kaltim juga berkomitmen terhadap pemberdayaan SDM dan inovasi berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan sesuai target nasional. Pemberdayaan SDM itu berfokus pada pengembangan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif.

    “Tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pada pengembangan SDM sebagai salah satu pilar utama keberlanjutan perusahaan. Dengan langkah strategis yang diterapkan, kami berupaya menciptakan individu-individu yang mampu menghadapi tantangan masa depan sekaligus mendukung pertumbuhan perusahaan dan pembangunan bangsa secara berkelanjutan,” ujar dia.

    Sepanjang 2024, anggota dari PT Pupuk Indonesia (Persero) ini telah mencatat berbagai pencapaian penting, termasuk peresmian pabrik amonium nitrat pertama di Indonesia pada Februari, dan revitalisasi beberapa pabrik. Langkah-langkah itu, kata dia, berhasil meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi secara signifikan, sekaligus mendorong keberlanjutan operasional dan memperkuat posisi perusahaan di industri.

    Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, Pupuk Kaltim telah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis, termasuk perencanaan suksesi posisi perusahaan dan penyesuaian struktur organisasi, identifikasi talenta terbaik melalui program talent acquisition, serta pelatihan dan pengukuran kinerja.

    “Seiring dengan tujuan utama kami dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Pupuk Kaltim terus berupaya memperkuat kompetensi SDM melalui program-program strategis yang mendukung pertumbuhan individu dan organisasi,” kata dia.

    Inisiatif pelatihan yang dijalankan telah berhasil memperkuat kompetensi karyawan di berbagai bidang. Salah satu program unggulan Pupuk Kaltim adalah Operator Development Program (ODP), yang dirancang untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui pengembangan kemampuan teknis dan profesional operator.

    Soesilo mengklaim perjalanan Pupuk Kaltim dalam mengembangkan sumber daya perusahaannya dan inovasi berkelanjutan mendapatkan apresiasi baik di tingkat nasional dan internasional. Berbagai penghargaan telah diraih, termasuk Penghargaan Perusahaan Terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Paritrana Awards dari BPJS Ketenagakerjaan, dan Rintisan Teknologi Awards dari Kementerian Perindustrian.

    “Sebagai pelopor transformasi hijau dalam industri pupuk dan petrokimia, kami menegaskan pentingnya inovasi berkelanjutan. Kami mengajak seluruh karyawan untuk terus mengasah keterampilan, menjawab tantangan masa depan, dan mendukung inisiatif keberlanjutan yang akan menciptakan dampak positif bagi generasi mendatang dan lingkungan global,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • VIDEO Budiman Sudjatmiko Pastikan Data Tunggal Kemiskinan Tersedia Januari 2025 – Halaman all

    VIDEO Budiman Sudjatmiko Pastikan Data Tunggal Kemiskinan Tersedia Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko memimpin rapat koordinasi penyelarasan data terpadu pensasaran program kemiskinan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Budiman Sudjatmiko mengatakan Satu Data Tunggal yang saat ini sedang diselaraskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tahun 2025 mendatang sudah bisa digunakan.

    Rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan data untuk data tunggal terpadu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Data yang diselaraskan ini nantinya akan dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

    Data tunggal ini nantinya akan digunakan oleh berbagai kementerian/lembaga untuk menjalankan program – program kerja mereka, termasuk perihal pengentasan kemiskinan dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota, serta pemberian bantuan sosial, maupun subsidi BBM bagi masyarakat.

    Pemerintah bakal mengintegrasikan seluruh data masyarakat pada data tunggal terpadu.

    Data terpadu tersebut bakal digunakan sebagai acuan pemberian bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah.

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan Data Terpadu tersebut pada akhir tahun 2024.

    “Targetnya dua minggu ini. Artinya sebelum ayam berkokok di tanggal 1 Januari 2025,” ujar Budiman di Kantor Kemenko PMK, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut diungkapkan oleh Budiman usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Terpadu di Kantor Kemenko PMK.

    Data tersebut, kata Budiman, berasal dari data-data yang dihimpun dari berbagai Kementerian dan lembaga.

    Langkah integrasi data ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih data bantuan kepada masyarakat.

    “Semuanya, semuanya data. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih. Tidak ada lagi mismatch. Ketidakcocokan. Tidak ada lagi satu program tertentu,” tuturnya.

    Sejauh ini, Budiman mengungkapkan ada 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 Kementerian dan lembaga.

    “Nah, ini harus didata semua ini. Kira-kira gitu Jangan sampai ada yang satu orang menerima banyak hal. Ada juga kasus-kasus yang seperti itu kan. Kita harus meminimalisir seperti itu,” jelasnya.

    Rapat ini dihadiri oleh perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPS, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Tenaga Kerja.

     

     

  • Ini 2 Cara yang Bisa Dilakukan untuk Mendukung Ketahanan Pangan

    Ini 2 Cara yang Bisa Dilakukan untuk Mendukung Ketahanan Pangan

    Bontang: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan inovasi berkelanjutan menjadi dua hal yang bisa mendukung ketahanan pangan nasional.
     
    Melalui dua langkah ini, di usia ke-47, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) pun menegaskan kembali komitmennya. Bertemakan Inspiring Generations, Creating Opportunities, tahun ini Pupuk Kaltim berfokus pada pengembangan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif.
     
    “Kami tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pada pengembangan SDM sebagai salah satu pilar utama keberlanjutan perusahaan. Dengan langkah strategis yang diterapkan, kami berupaya menciptakan individu-individu yang mampu menghadapi tantangan masa depan sekaligus mendukung pertumbuhan perusahaan dan pembangunan bangsa secara berkelanjutan,” jelas Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo, dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Desember 2024.
    Sepanjang 2024, Pupuk Kaltim telah mencatat berbagai pencapaian penting, termasuk peresmian pabrik amonium nitrat pertama di Indonesia pada Februari, dan revitalisasi beberapa pabrik lain. Langkah-langkah ini berhasil meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi secara signifikan, sekaligus mendorong keberlanjutan operasional dan memperkuat posisi Perusahaan di industri.
     
    Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, Pupuk Kaltim telah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis, termasuk perencanaan suksesi posisi perusahaan dan penyesuaian struktur organisasi, identifikasi talenta terbaik melalui program talent acquisition, serta pelatihan dan pengukuran kinerja.
     
    “Seiring dengan tujuan utama kami dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Pupuk Kaltim terus berupaya memperkuat kompetensi SDM melalui program-program strategis yang mendukung pertumbuhan individu dan organisasi,” kata dia.
     
     

     

    Pengembangan kompetensi karyawan

    Inisiatif pelatihan yang dijalankan telah berhasil memperkuat kompetensi karyawan di berbagai bidang. Salah satu program unggulan Pupuk Kaltim adalah Operator Development Program (ODP), yang dirancang untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui pengembangan kemampuan teknis dan profesional operator. Program ini dilengkapi dengan kurikulum komprehensif yang terintegrasi dengan proses sertifikasi, memastikan setiap peserta memiliki peluang untuk mengembangkan karier mereka secara profesional.
     
    Selain itu, Pupuk Kaltim juga terus berinovasi dalam pengembangan kompetensi yang mendukung transformasi hijau, mencakup inisiatif seperti dekarbonisasi, revamping ammonia, dan implementasi prinsip-prinsip environment, social, and governance (ESG). Inovasi ini menjadi bagian penting dari upaya perusahaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis yang selaras dengan kebutuhan lingkungan.
     
    “Melalui pengembangan kompetensi dan inovasi berkelanjutan, Pupuk Kaltim menegaskan peran strategisnya tidak hanya sebagai produsen pupuk, tetapi juga sebagai pelopor transformasi hijau di industri pupuk dan petrokimia. Langkah ini menunjukkan komitmen kami terhadap keberlanjutan lingkungan dan dampak positif bagi masyarakat,” tambah Soesilo.
     
    Perjalanan Pupuk Kaltim dalam mengembangkan sumber daya perusahaannya dan inovasi berkelanjutan, mendapatkan apresiasi baik di tingkat nasional dan internasional. Berbagai penghargaan telah diraih, termasuk Penghargaan Perusahaan Terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Paritrana Awards dari BPJS Ketenagakerjaan, dan Rintisan Teknologi Awards dari Kementerian Perindustrian RI. Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Pupuk Kaltim sebagai perusahaan yang berkomitmen pada keunggulan dan keberlanjutan.
     
    “Sebagai pelopor transformasi hijau dalam industri pupuk dan petrokimia, kami menegaskan pentingnya inovasi berkelanjutan. Kami mengajak seluruh karyawan untuk terus mengasah keterampilan, menjawab tantangan masa depan, dan mendukung inisiatif keberlanjutan yang akan menciptakan dampak positif bagi generasi mendatang dan lingkungan global,” ungkap Soesilo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Forum Jamsos Minta Pengelolaan Dana Jamsos Pekerja Tetap Sesuai UU – Page 3

    Forum Jamsos Minta Pengelolaan Dana Jamsos Pekerja Tetap Sesuai UU – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Forum Jamsos, yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengganggu pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang ada di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Peringatan ini disampaikan melalui maklumat yang dihasilkan dari Forum Group Discussion (FGD) yang digelar pada Jumat (6/12) lalu. Adapun sikap ini terjadi akibat keprihatinan para pekerja atas wacana pemerintah yang berencana menggunakan dana tersebut untuk mendanai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

    Koordinator Forum Jamsos Jusuf Rizal mengatakan bahwa pengelolaan DJS BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup bagus, apalagi ketahanan dananya juga bisa dibilang sehat, karena 70 persen dananya diinvestaskan dalam bentuk deposito.

    Pihaknya pun menekankan bahwa pengelolaan DJS hanya boleh dilakukan oleh BPJS dan penggunaannya juga harus sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

    Dari sisi pengawasan, penggunaan dana tersebut telah dilakukan secara berlapis. Ada Dewan Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan, begitu pula (Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan kedepan Forum Jamsos akan turut menjadi mitra kritis dalam pengawasan.

    “Untuk itu Forum Jamsos meminta dan mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengutak atik dana Pekerja dan Buruh di BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga diharapkan ke Kementerian Tenaga Kerja, MPR, DPR, DPD maupun DJSN (Dewan Jaminan Sosial) harus turut mengawasi secara maksimal pengelolaan Dana Jaminan Sosial itu agar kedepan tidak membawa masalah,” tegas Jusuf Rizal.

  • Belum Ada Kenaikan Iuran BPJS di 2025

    Belum Ada Kenaikan Iuran BPJS di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan belum ada kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2025.

    “2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” kata Menkes Budi Gunadi di Jakarta, Minggu (8/12) mengutip Antara.

    Sebelumnya diisukan bahwa iuran BPJS Kesehatan akan naik, seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

    Di samping itu ada isu yang menyebutkan defisit anggaran dan gagal bayar yang ada pada BPJS Kesehatan kian memperkuat adanya isu kenaikan iuran ini.

    Kendati demikian, sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meski ada risiko defisit, dan memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.

    Ghufron mengatakan kepercayaan publik yang tinggi dan pemakaian atau utilisasi layanan BPJS yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit, dimana kini sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan layanan tersebut.

    Adapun terkait kenaikan iuran, sebagaimana pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa per dua tahun kenaikan iuran dibolehkan, namun perlu dievaluasi terlebih dahulu. Maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran atau tarifnya akan ditetapkan.

    “Bisa naik, bisa tetap, ini kan senario. Tapi kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya,” kata Ali Ghufron Mukti.

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Belum Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada 2025 mendatang

    Belum Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada 2025 mendatang

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan belum ada kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2025 mendatang.

    “2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, saya rasa kalau dilihat kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” kata Menkes Budi Gunadi di Jakarta, Minggu (8/12/204) dilansir Antara.

    Diketahui, iuran BPJS kesehatan dikabarkan naik seiring pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS), defisit anggaran, dan gagal bayar.

    Namun demikian, sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan aset neto BPJS kesehatan masih sehat, meski ada risiko defisit. Dia juga memastikan BPJS Kesehatan lancar membayar klaim rumah sakit pada 2025.

    Ghufron mengatakan, kepercayaan publik yang tinggi dan utilisasi layanan BPJS yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit. Saat ini sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan layanan tersebut.

    Adapun terkait kenaikan iuran BPJS Kesehaan, sebagaimana pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas 

    Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan, per 2 tahun kenaikan iuran dibolehkan, tetapi perlu dievaluasi terlebih dahulu. Maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran BPJS Kesehatan akan ditetapkan.

    “Bisa naik, bisa tetap, ini kan skenario. Namun kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya,” kata Ali Ghufron Mukti.

  • Heru ‘Pak Carik’ Kunker ke Tulungagung Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

    Heru ‘Pak Carik’ Kunker ke Tulungagung Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono melakukan kunjungan kerja ke Desa Bono, Kecamatan Boyolangu dan Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

    Mantan Sekdaprov Jatim yang akrab disapa ‘Pak Carik’ ini ingin bersilaturahmi dengan masyarakat sekaligus mensosialisasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam kesempatan tersebut, Heru yang juga mantan Bupati Tulungagung dua periode ini menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat selama ini, baik saat ia menjabat sebagai Bupati Tulungagung maupun setelah terpilih menjadi anggota legislatif.

    “Terima kasih kepada masyarakat, khususnya Desa Bono, yang sudah mempercayai saya selama 10 tahun sebagai Bupati. Kini, setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, saya berharap silaturahmi ini terus terjaga. Ibarat kata, ini adalah temu kangen, tombo kangen bagi warga Tulungagung. Dimanapun bertemu dengan saya, mari kita tetap guyub rukun,” ujar Heru di hadapan warga.

    Selain mempererat hubungan, Heru mengarahkan perhatian pada pentingnya pemahaman masyarakat tentang program-program BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk pekerja migran yang banyak berasal dari Tulungagung. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menggencarkan perluasan cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan di sektor informal, termasuk pekerja migran.

    Dalam acara ini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tulungagung, Bisri Yusmadi, turut memberikan pemaparan mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Ia menjelaskan detail program beserta iurannya yang terjangkau.

    “Alhamdulillah, hari ini kami bersama Pak Heru menyampaikan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Program yang kami fokuskan adalah untuk pekerja bukan penerima upah, seperti pekerja mandiri. Dengan iuran minimal Rp 16.800 per bulan, masyarakat sudah mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” ujar Bisri.

    Ia juga menambahkan, peserta dapat menambah manfaat dengan iuran sebesar Rp 20.000, sehingga total menjadi Rp 36.800 per bulan. “Tambahan Rp 20.000 ini berfungsi sebagai tabungan yang suatu saat bisa diambil jika peserta membutuhkan dana. Ini adalah langkah strategis dari negara untuk melindungi masyarakat dengan biaya yang sangat terjangkau,” jelasnya.

    Bisri juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. “Kami melihat banyak pertanyaan yang menunjukkan perhatian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini. Harapan kami, mereka benar-benar memanfaatkan program ini dan tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi,” tuturnya.

    Dengan kunjungan ini, Heru dan BPJS Ketenagakerjaan berharap masyarakat Tulungagung, khususnya pekerja sektor informal, dapat lebih memahami manfaat dari program perlindungan ketenagakerjaan ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan jaminan sosial yang lebih baik. [tok/suf]

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Program 3 Juta Rumah, Penjenamaan Bank, Hingga Defisit BPJS Kesehatan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Program 3 Juta Rumah, Penjenamaan Bank, Hingga Defisit BPJS Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

    Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir. 

    Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

    Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

    Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

    Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

     

    Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

    Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall. 

    Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun. 

    Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

     

    Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

    Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah. 

    Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait. 

    Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta. 

     

    Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

    Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

    Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024. 

    Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

    “Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024). 

    Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

     

    Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

    Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

    Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

    Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

    Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

     

    Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

    Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

    Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. 

    BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.