Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Cara Perpanjang SIM dengan BPJS Kesehatan

    Cara Perpanjang SIM dengan BPJS Kesehatan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Cara memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) saat ini berbeda dari biasanya, yaitu perlu menunjukkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

    Aturan baru tersebut merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional.

    Berdasarkan aturan tersebut, yang berlaku untuk semua jenis SIM, A, B, C mau pun D, diharapkan makin banyak masyarakat mendaftar BPJS Kesehatan.

    Sebelumnya Korlantas Polri sudah menguji coba proses penggunaan syarat BPJS Kesehatan ini sejak Juli dan sempat dikatakan bakal diterapkan di seluruh Indonesia mulai 1 Desember namun tidak jadi.

    Korlantas Polri menjelaskan penerapannya masih butuh evaluasi lebih lanjut.

    Walau demikian ada kemungkinan Anda akan ditanya soal kepesertaan BPJS Kesehatan saat mengurus SIM saat ini. Jika belum punya Anda akan diminta mendaftar, sementara bila menunggak Anda bakal didorong melunasinya.

    Meski ada syarat baru, biaya mengurus perpanjangan SIM masih sama, yaitu:

    SIM C Rp75 ribu
    SIM A Rp80 ribu
    SIM A Umum Rp80 ribu
    SIM BI/Umum Rp80 ribu
    SIM BII/Umum Rp80 ribu
    SIM D Rp30 ribu

    Sebelum memperpanjang SIM, ada baiknya Anda mengetahui apa saja syarat untuk memprosesnya. Berikut syarat-syaratnya:

    Syarat perpanjang SIM

    Melampirkan SIM lama yang masih berlaku (maksimal masa berlaku SIM H-1 dari masa kedaluwarsa SIM) beserta fotokopinyaMelampirkan KTP beserta fotokopiannyaSurat keterangan sehat dari dokter yang bekerja sama dengan pihak SatpasSurat keterangan lulus tes psikologiMengisi formulir permohonan pengajuan perpanjangan SIMMelampirkan kartu BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

    Cara perpanjang SIM

    Kunjungi Satpas, SIM Corner atau SIM keliling terdekat Kumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk persyaratan memperpanjang SIM dan pastikan tak ada yang terlupakanIsi formulir permohonan pengajuan perpanjangan SIMLakukan pembayaran perpanjangan SIM sesuai dengan jenis SIM yang Anda perpanjangLakukan perekaman sidik jari dan fotoTunggu sebentar, hingga petugas memberikan SIM. Apabila Anda belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka polisi akan merekomendasikan untuk mendaftar (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Lewat Program BIPOSC, Pekebun Swadaya Musim Mas Tersertifikasi dan Terapkan Perkebunan Regeneratif – Halaman all

    Lewat Program BIPOSC, Pekebun Swadaya Musim Mas Tersertifikasi dan Terapkan Perkebunan Regeneratif – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, SUMATERA UTARA – Musim Mas, salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia berkomitmen meningkatkan kapasitas pekebun swadaya agar tersertifikasi hingga menerapkan perkebunan regeneratif (regeneratif agriculture) berkelanjutan.

    Hal itu dilakukan melalui program Biodiverse & Inclusive Palm Oil Supply Chain (BIPOSC).

    BIPOSC yang dimulai sejak 2021 ini merupakan program kolaborasi antara Musim Mas dengan Livelihoods Fund for Family Farming (L3F), SNV Indonesia dan ICRAF.

    Indonesia Communication Lead Musim Mas, Reza Rinaldi Mardja mengatakan berdasar data yang ada, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada 2023 tercatat mencapai 16,36 juta hektar yang di mana 6,77 juta atau 41 persen di antaranya merupakan perkebunan swadaya.

    “Namun, pekebun swadaya kelapa sawit di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai praktik perkebunan yang baik, hasil kebun yang rendah, hingga terbatasnya akses pasar,” kat Reza kepada wartawan di perkebunan swadaya Labuhan Batu, Sumatera Utara, Selasa (10/12/2024).

    Untuk itu, Reza menyebut diperlukan dukungan dan intervensi dari sejumlah pemangku kepentingan agar para pekebun swadaya ini dapat menerapkan best management practices (BMP) untuk mengelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

    Musim Mas sebagai pelaku industri kelapa sawit saat ini sudah melakukan langkah itu melalui program BIPOSC sejak 2021 dengan memberikan pendampingan kepada para pekebun swadaya tersebut.

    Program itu sejatinya merupakan program lanjutan dari Indonesian Palm Oil Development for Smallholders (IPODS) yang bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC), bagian dari United Nation (PBB) pada tahun 2015.

    Dari sana, Musim Mas mengembangkan program peningkatan kapasitas pekebun swadaya dengan dua pendekatan yakni pelatihan secara langsung ke pekebun swadaya (Training for Smallholders) dan pelatihan untuk Penyuluh Pertanian Lapangan alias PPL (Training for Trainers: Smallholders Hub).

    Reza mengatakan program BIPOCS ini berisikan pelatihan-pelatihan untuk pekebun swadaya agar bisa mencapai BMP perkebunan regeneratif.

    Dalam hal ini pendampingan dan pelatihan yang dimaksud yakni meliputi pengaplikasian pupuk kompos, bio input, teknik penyusunan pelepah, penanaman land cover crop untuk melindungi kondisi tanah hingga pengendalian hama.

    Adapun BIPOSC bertujuan mencapai rantai pasok minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui penerapan praktik perkebunan regeneratif, model agroforestri yang diadaptasi secara lokal, dan perlindungan ekosistem, yang pada akhirnya juga diharapkan mampu menjadi solusi menciptakan rantai pasok minyak kelapa sawit bebas deforestasi atau penggundulan hutan.

    “Musim Mas memiliki 4 pilar dalam melaksanakan kebijakan keberlanjutan yakni meningkatkan taraf hidup pekebun, pekerja, dan masyarakat, memberikan dampak lingkungan yang positif, menjaga hubungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan serta mendorong inovasi dalam praktik keberlanjutan,” tuturnya.

    Sementara itu, Manager of Independent Smallholders Musim Mas Group, Rudman Simanjuntak mengatakan sejauh ini pihaknya sudah mengelola program pekebun swadaya di enam provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

    “Ada lebih dari 46.400 pekebun swadaya yang terlibat yang mencakup lebih dari 91.000 hektare perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia,” ucap Rudman.

    Di sisi lain, Musim Mas juga mendorong para pekebun swadaya ini mendirikan kelompok. Tercatat, ada enam asosiasi yang dibina dan tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pekebun Sawit Inisiasi Musim Mas (GAPSIMA).

    Adapun kelompok itu di antaranya, Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuhanbatu (APSKS-LB), Sumatera Utara; Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Negeri Seribu Kubah (APSKS-NBK), Riau.

    Lalu, Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak (APSKS-PS), Riau; Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu, Riau; Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Mitra Sambas Jaya, Kab Sambas, Kalimantan Barat dan Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Trahayu Barito Utara, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah.

    Rudman mengatakan sejauh ini, ada 4.654 pekebun swadaya tersertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan 2.961 pekebun swadaya tersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

    “Lebih dari 37.700 pekebun swadaya telah dilatih melalui program Training for Smallholders,” ungkap Rudman.

    Salah satunya, Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuhanbatu (APSKS-LB), Sumatera Utara. Saat ini, asosiasi yang berdiri sejak 14 Februari 2024 sudah beranggotakan 1.260 orang.

    Dari total tersebut, semua anggotanya sudah bersertifikasi RSPO. Sementara, 1.075 anggota pun juga sudah tersertifikasi ISPO.

    Pantauan Tribunnews.com, sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara itu menjadi kantor sekertariat APSKS-LB.

    Di sana, terdapat 49 pengurus yang terdiri dari Badan Pengawas, Manajer Kelompok, Pengurus Inti dan Pengurus Desa yang diketuai oleh oleh seorang pekebun swadaya kelapa sawit bernama Syahrianto.

    Syahrianto sendiri merupakan pekebun swadaya yang mengelola kebun kelapa sawit secara mandiri mulai tahun 2003 dengan total luas lahan 4,73 hektare.

    APSKS-LB sendiri mengelola para pekebun swadaya di dua kabupaten, delapan desa dan lima kecamatan dengan penerimaan kredit sertifikasi RSPO sebesar 16,1 miliar sejak 2020-2024.

    Adapun pemanfaatan kredit sertifikasi RSPO tersebut digunakan peningkatan taraf hidup para pekebun swadaya yang tergabung.

    Manager of Independent Smallholders Musim Mas Group, Rudman Simanjuntak menjelaskan soal sertifikasi RSPO dan ISPO terhadap para pekebun swadaya di kantor Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuhanbatu (APSKS-LB), Sumatera Utara binaan PT Musim Mas, Selasa (10/12/2024). (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)

    Contohnya, pemberian benefit setiap satu tahun sekali untuk anggota, pemberian THR, dana operasional asosiasi, peningkatan kapasitas dan keahlian anggota, memberikan jaminan sosial berupa BPJS-TK, pemberian alat bekerja sesuai standar, pemberian dana sosial untuk warga sekitar dan pengembangan aset.

    Tribunnews.com pun berkesempatan mendatangi sebuah balai warga yang tak jauh dari kantor sekretariat APSKS-LB. Di sana terlihat para pekebun swadaya tengah dilatih kemampuannya agar bisa berkebun kelapa sawit dengan baik.

    Selain itu, Musim Mas juga mengembangkan program Training for Smallholders yakni Women Smallholders Program (WSP).

    Program ini ditujukan untuk pemberdayaan petani wanita dan istri petani melalui berbagai pelatihan yang menekankan aspek sosial-ekonomi agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi lebih di dalam keluarga.

    Lebih lanjut, Project Manager BIPOSC, Bharaty Sai mengatakan alasan mengapa perkebunan regeneratif ditekankan dalam program ini.

    Hal ini untuk salah satunya memperbaiki tanah sebagai media tanam khususnya lapisan tanah paling atas yang subur dan mengandung banyak unsur hara (top soil) yang turun sehingga tak bisa berkelanjutan.

    “Kita lihat kenapa harus perkebunan regeneratif, pertama memperbaiki tekstur tanah kelembapan dan kesuburan tanah, kemudian meningkatkan keanekaragaman hayati,” kata Bharaty di kantor BIPOSC di kawasan Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara.

    “Kemudian mengurangi erosi tanah. Kemudian mengurangi efek gas rumah kaca yang baru didesain, kemudian mengurangi kebocoran nitrogen dan mengurangi limpasan air dan meningkatkan efisien biaya,” sambungnya.

    Meski penggunaan pupuk kimia tak bisa dihilangkan sepenuhnya, namun menurut Bharaty penggunaan 30 persen pupuk kompos bisa membantu perbaikan tanah itu sendiri.

    “Lebih dari 1.000 pekebun swadaya telah menerapkan reg-ag dan mereka sudsh belajat mengurangi kimia, ini yang mungkin belum 100 persen, tidak mungkin, step by step, setidaknya mereka mengerti kurangi 20 persen, 30 persen,” tukasnya.

    Musim Mas Group adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia yang beroperasi di 13 negara di Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika. 

    Kegiatan operasional utamanya berada di Indonesia, yang mencakup budidaya hingga penyulingan dan manufaktur. 

    Melalui tenaga kerja global, Musim Mas terus melakukan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan, memastikan kualitas produk, keamanan, dan efisiensi berjalan seiring dengan perkembangan industri.

    Sebagai salah satu pemain utama di industri kelapa sawit, Musim Mas beraspirasi untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, mendorong era baru yang berkelanjutan di industri ini dengan inovasi. 

    Untuk itu, Musim Mas mengambil langkah aktif untuk melampaui standar keberlanjutan yang diakui industri dan akan terus melangkah dalam menanggapi masalah industri kritis dalam upaya untuk berkontribusi pada industri dan dunia yang lebih berkelanjutan.

  • Jenazah Bayi Diduga Tertukar di Rumah Sakit Kawasan Cempaka Putih Megapolitan 10 Desember 2024

    Jenazah Bayi Diduga Tertukar di Rumah Sakit Kawasan Cempaka Putih Megapolitan 10 Desember 2024

    Jenazah Bayi Diduga Tertukar di Rumah Sakit Kawasan Cempaka Putih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang pria berinisial MR (27) menduga anaknya tertukar di sebuah rumah sakit di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dugaan ini mencuat setelah MR membandingkan kondisi
    bayi
    yang ia lihat saat mengadzani dengan jasad bayi yang dimakamkan.
    Peristiwa tersebut bermula ketika FS (27), istri MR, mengalami kontraksi pada Minggu (15/9/2024). FS dibawa ke klinik di wilayah Cilincing, Jakarta Utara, namun dirujuk ke rumah sakit di Cempaka Putih karena air ketuban berkurang.
    “Saya dapat rujukan dari klinik karena air ketubannya kurang. Dokter merujuk ke rumah sakit di kawasan Cempaka Putih,” ujar MR, Selasa (10/12/2024).
    Setelah mengurus administrasi BPJS Kesehatan, FS menjalani operasi persalinan pada Senin (16/9/2024).
    Bayi
    lahir pada pukul 09.05 WIB, namun tidak langsung diperlihatkan kepada ibunya.
    “Istri saya pas anak itu lahir, tidak diperlihatkan ke ibunya,” kata MR.
    MR juga menyebut bahwa ia tidak diizinkan mendokumentasikan bayi saat mengadzani.
    “Ketika lahir saya
    adzanin
    . Saya minta foto ke susternya, tapi tidak diizinkan. Saya paksa, baru bisa foto cepat untuk dokumentasi,” ungkapnya.
    Sore harinya, MR diberitahu pihak rumah sakit bahwa bayinya dalam kondisi kritis. Ia diminta menandatangani surat tanpa sempat membacanya.
    “Katanya, ‘Pak tanda tangan dulu aja pak’. Ini surat izin untuk memasang oksigen,” ucapnya.
    Pada 17 September 2024, MR mendapat kabar bayinya meninggal dunia.
    Jenazah bayi
    diserahkan dalam kondisi sudah dibungkus kain kafan, sehingga MR dan istrinya tidak sempat melihat tubuh anaknya.
    Keesokan harinya, keluarga memutuskan membuka makam bayi di TPU Cilincing karena FS belum pernah melihat anaknya. Saat makam dibongkar, MR mengaku kaget melihat jasad bayi yang berbeda dari yang ia adzani.
    “Setelah lihat foto dokumentasi, saya curiga. Badannya besar, panjangnya tidak sesuai dengan surat keterangan lahir yang menyebutkan 47 cm,” jelas MR.
    MR kemudian meminta klarifikasi dari pihak rumah sakit, namun pihak rumah sakit menyangkal adanya
    bayi tertukar
    . Mediasi dilakukan tiga kali, tetapi belum mencapai kesepakatan.
    Setelah kasus ini viral, perwakilan rumah sakit mendatangi MR di tempat kerjanya dan berjanji memfasilitasi tes DNA.
    “Kemarin pihak RS sudah datang ke tempat kerja saya. Direktur utamanya sudah mau memfasilitasi biaya tes DNA,” kata MR.
    Hingga kini, MR masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan dugaan bayi tertukar tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPJS Sebut Tidak Membebankan Biaya Tambahan Bagi Pasian Rawat Inap

    BPJS Sebut Tidak Membebankan Biaya Tambahan Bagi Pasian Rawat Inap

    ERA.id – Merespons ramainya perbincangan mengenai BPJS Kesehatan yang membebankan biaya tambahan rawat inap, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menegaskan bahwa rawat inap termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan.

    “Tidak benar jika BPJS Kesehatan membebankan biaya tambahan untuk pasien rawat inap. Sepanjang pelayanan tersebut sesuai indikasi medis dan sesuai kelas haknya, biaya pengobatan dijamin seluruhnya. Kecuali, untuk naik kelas perawatan atas permintaan sendiri atau tidak ada indikasi medis, maka tidak dapat dijamin,” kata Rizzky dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Ia menambahkan biaya rawat inap tersebut sudah mencakup biaya obat-obatan yang termasuk dalam tarif paket INA CBGs. Sebagai informasi, pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan ke rumah sakit dilakukan dengan tarif paket berbasis Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).

    INA-CBGs adalah sistem pembayaran yang digunakan BPJS Kesehatan untuk membayar rumah sakit atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien JKN. Sistem ini menggunakan paket berdasarkan diagnosis dan prosedur penyakit yang diderita pasien.

    Dengan tarif paket ini, seluruh biaya pelayanan medis maupun nonmedis (seperti ruangan rawat inap), termasuk dalam perhitungan INA-CBGs. Oleh karena itu, rumah sakit tidak diperkenankan menarik biaya apapun kepada pasien yang bersangkutan.

    “Jika ada pasien JKN yang diminta membayar oleh rumah sakit ketika rawat inap, silakan laporkan kepada kami melalui petugas BPJS SATU! di rumah sakit, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan terdekat.” ujar Rizzky.

    Akan tetapi, jika terdapat keinginan peserta sendiri untuk naik kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas kepesertaan JKN yang diikutinya, peserta tersebut dapat dikenakan ketentuan membayar selisih biaya.

    Adapun ketentuan terkait biaya tambahan naik kelas perawatan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 48.

    Selain terkait biaya rawat inap, Rizzky juga menjelaskan tentang proses audit BPJS Kesehatan. Sepanjang satu dekade, BPJS Kesehatan selalu mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangannya selama 10 kali berturut-turut.

    Pencapaian ini memperlihatkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik serta senantiasa menjalankan Program JKN berdasarkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

    “Setiap tahun BPJS Kesehatan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Perlu diketahui juga bahwa ada banyak pihak yang mengawasi BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya mengelola Program JKN,” papar Rizzky.

    Dia menyebutkan proses pengawasan melibatkan Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pengawasan berlapis tersebut merupakan wujud keseriusan BPJS Kesehatan dan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem JKN, untuk memastikan Program JKN berjalan on the right track,” kata Rizzky.

  • Dari Beras hingga Minyakita, Sanggupkah Badan Otonom Bulog Urus Semua?

    Dari Beras hingga Minyakita, Sanggupkah Badan Otonom Bulog Urus Semua?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perum Bulog yang saat ini bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan tengah disiapkan untuk menjadi sebuah badan otonom yang langsung di bawah presiden.

    Presiden Prabowo Subianto pun sudah membentuk tim untuk mempercepat persiapan peralihan Perum Bulog dari BUMN menjadi badan otonom.

    “Pak presiden sudah ndawuhi (menginstruksikan) tim untuk melakukan transformasi kelembagaan, dan di dalam tim itu ada duduk beberapa menteri,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono ditemui di Yogyakarta, Rabu (4/12).

    Tim yang dibentuk terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    “Ada di situ menteri koordinator pangan, menteri perencanaan pembangunan, menteri pertahanan juga tim terkait. Saat ini susunan tim masih menunggu keputusan presiden,” jelasnya.

    Selain direncanakan menjadi sebuah badan, Perum Bulog juga bakal diberi tugas tambahan khusus selain mengurus beras, yakni menangani soal jagung, gula hingga ikut menyalurkan minyak goreng kemasan Minyakita. Tujuannya agar peredaran minyak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut bisa dikontrol.

    Pasalnya, selama ini distribusi Minyakita sulit untuk diawasi karena disalurkan oleh swasta, sehingga banyak produk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

    Lantas sanggupkah Perum Bulog menjalankan segudang tugas tambahan jika jadi badan otonom?

    Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan sangat tepat jika Bulog ikut menyalurkan Minyakita. Ia pun sepakat dengan tujuan pemerintah agar harganya lebih terkendali.

    “Berkaca dari skema pendistribusian Minyakita yang hampir sepenuhnya dikelola swasta ini kan harganya sulit terkendali meski ada HET sekalipun. Masyarakat mengeluhkan harganya yang jauh di atas HET,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Selain itu, keikutsertaan Bulog menyalurkan Minyakita dinilai akan sangat mengurangi kecurangan ataupun akal bulus yang kerap digunakan pedagang.

    “Belum lagi ada kebijakan beli Minyakita harus sepaket beli produk lain. Lebih baik Bulog pun menyalurkan Minyakita dengan demikian pendistribusian Minyakita dapat terawasi dengan baik,” imbuhnya.

    Menurut Eliza, apabila Bulog ingin dijadikan sebagai badan, maka tugasnya harus ditambah lagi dengan mengurus semua pangan strategis yang masuk dalam kategori volatile food. Sebab, sejauh ini fokus Bulog masih seputar beras saja, padahal komoditas lain pun sama krusialnya.

    Memang Bulog juga sudah menyerap minyak, gula dan jagung, tapi ia menilai porsinya sangat kecil. Sehingga ia berharap ke depannya bisa difokuskan untuk mengamankan komoditas lainnya.

    “Dengan adanya penugasan Bulog menyerap komoditas lain selain beras, ini akan memberi opsi kepada petani karena setidaknya ada pangsa pasar yang relatif lebih jelas bagi petani untuk menjual hasil panennya. Karena petani ini butuh kepastian pasar dan harga,” jelasnya.

    Ia menilai transformasi di Bulog memang harus dilakukan terutama di tengah prediksi akan terjadi krisis pangan di masa depan. Kelembagaan Bulog perlu diperkuat dengan reformulasi kebijakan dan strategi agar lebih optimal dalam menyediakan pangan nasional dan stabilitas harga.

    “Alangkah baiknya jika bisa menyerap komoditas beras, jagung, telur, ayam, gula, minyak goreng, cabai dan bawang merah. Meski kapasitas gudang Bulog ini relatif terbatas, namun Bulog bisa bekerja sama dengan swasta atau BUMN yang gudang-gudang nya sudah tidak terpakai lagi. Dalam merancang kebijakan yang win-win solution membutuhkan kreativitas dan pendekatan baru yang tidak mengulang kesalahan yang sama,” terang Eliza.

    Selain itu, Eliza juga berharap pemerintah bisa mereformulasi pembiayaan untuk Bulog dalam menyerap hasil panen petani, terutama gabah. Sebab, selama ini dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah, pembiayaan Bulog berasal dari bank bank negara ataupun bank daerah.

    Sedangkan, pemerintah hanya memberikan subsidi bunga pinjaman sekitar 3-4,5 persen agar tidak memberatkan Bulog. Namun, meski diberikan subsidi bunga, itu tetap menjadi cost bagi perseroan dalam penyediaan pangan.

    Maka, ia menyarankan agar pemerintah agar membebaskan bunga pinjaman kepada Bulog agar bisa lebih banyak menyerap gabah petani. Pasalnya, bunga pinjaman menjadi penyebab perusahaan sulit mengoptimalkan penyerapan karena membeli gabah petani atau impor beras dilakukan dengan uang hasil pinjaman.

    “Pemerintah lebih baik mereformulasi pembiayaan untuk Bulog dalam menyerap gabah petani. Daripada banyak diberikan bantuan-bantuan seperti benih, alsintan yang rentan mark up dan belum tentu sampai ke tangan petani, lebih baik anggarannya di realokasikan untuk membeli hasil panen petani. Sudah pasti uang tersebut diterima petani,” tegasnya.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun sangat setuju jika tugas Bulog ditambah sebagai penyalur Minyakita. Ia pun menilai perusahaan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

    “Ya (Bulog mampu). Toh Bulog sebetulnya juga sudah menyalurkan Minyakita dalam jumlah terbatas selama ini lewat outlet-outlet yang dimiliki,” jelasnya.

    Khudori pun sepakat bahwa problem utama Minyakita adalah harganya yang melampaui HET karena masalah distribusi. Bahkan ia menduga, Minyakita dijadikan diekspor sebagai minyak jelantah yang harganya lebih mahal.

    [Gambas:Photo CNN]

    “Pemerintah relatif tidak mampu mengawasi penyelewengan distribusi dari produsen Minyakita ke konsumen. Karena distributor, sub distributornya banyak dan berlapis-lapis,” jelasnya.

    Karena kondisi ini, maka masuknya Bulog sebagai lembaga pemerintah akan sangat tepat. Lagipula Bulog mempunyai jaringan yang luas sehingga tak akan sulit menjalankan penugasan ini.

    “Jangan lupa jejaring Bulog, baik gudang maupun ritel dalam bentuk rumah pangan kita, relatif luas. Ini memudahkan dalam distribusi dan menjangkau konsumen,” tegasnya.

    Sementara itu, terkait dengan rencana Bulog diubah menjadi badan otonom, Khudori mengatakan masih membutuhkan waktu. Setidaknya persiapan perlu setahun.

    “Kalkulasi saya, paling cepat setidaknya perlu setahun. Karena bentuk kelembagaannya, lembaga pemerintah lainnya atau lembaga sui Generis seperti BPJS, perlu waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, ia yakin tugas Bulog menyalurkan Minyakita akan dilakukan sebelum berubah menjadi badan.

    “Yang agak rumit ya regulasi, harmonisasi peraturan, pembuatan peraturan baru, juga mitigasi overlap tugas dan fungsi ketika Bulog jadi regulator selain operator. Jadi, konteks penugasan Minyakita itu masih dalam kondisi Bulog saat ini,” pungkasnya.

  • Bappenas-GIZ Indonesia Tuntaskan 13 Tahun Kerjasama Proyek Reformasi Sistem Jaminan Sosial – Halaman all

    Bappenas-GIZ Indonesia Tuntaskan 13 Tahun Kerjasama Proyek Reformasi Sistem Jaminan Sosial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan GIZ Indonesia menggelar Festival Jaminan Sosial (Jamsos) di arena Car Free Day Jakarta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program jaminan sosial, Minggu, 8 Desember 2024.

    Kegiatan ini juga menjadi momen penutup dari proyek Social Protection Programme (SPP) yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  di bawah payung kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman selama 10 tahun terakhir.

    Lewat proyek SPP terdapat sejumlah pencapaian signifikan dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

    Salah satunya adalah implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menjadi program asuransi kesehatan nasional berbasis kontribusi terbesar di dunia.

    Pada September 2024, lebih dari 277 juta penduduk Indonesia, atau 98,42 persen dari total populasi, telah tercakup dalam Program JKN.

     

    Pertumbuhan ini amat signifikan jika dibandingkan dengan 2011, di mana hanya 17 persen penduduk Indonesia–terutama pekerja formal–yang terdaftar dalam program jaminan sosial bidang kesehatan.

    Sementara kelompok rentan dan pekerja informal masih menghadapi tantangan untuk mengakses layanan kesehatan karena hambatan finansial.

    “Penguatan sistem jaminan sosial di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses ke jaminan sosial yang layak. Kami mengapresiasi GIZ Indonesia atas kolaborasinya dengan Bappenas melalui proyek Social Protection Programme, yang telah menjadi tonggak penting dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Maliki, ST, MSIE, Ph.D, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, dikutip Senin, 9 Desember 2024.

    Dia menjelaskan, keberhasilan program ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan Jerman, sekaligus menegaskan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

    Beberapa pencapaian signifikan yang telah diraih dalam proyek SPP di antaranya, Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012–2019 yang menjadi pijakan transformasi program jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia, pilot project kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan yang ramah disabilitas, Panduan Pembangunan Inklusif bagi BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai kajian strategis untuk mendukung perbaikan dan penguatan implementasi program jaminan sosial di Indonesia.

    Menurut Hans-Ludwig Bruns, Country Director GIZ Indonesia & ASEAN sejak 2011, Pemerintah Jerman melalui GIZ telah memberikan dukungan berkelanjutan dalam reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia.

    “Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen bersama untuk masa depan yang tangguh dan berkeadilan, tetapi juga menghadirkan inovasi yang diharapkan mampu menginspirasi banyak negara berkembang dan menjadi tolok ukur global untuk inklusivitas,” ujarnya.

    Dua tahun setelah implementasi JKN, tepatnya pada tahun 2016, integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN berhasil dilakukan untuk menyatukan berbagai skema daerah ke dalam satu sistem nasional guna memastikanmanfaat yang setara di seluruh wilayah Indonesia.

    Proyek SPP didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) dan berperan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan inovasi-inovasi untuk melengkapi sistem jaminan sosial di Indonesia.

    Dukungan ini mencakup dukungan keahlian teknis, kajian-kajian strategis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi proses di berbagai bidang, seperti Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection/ASP), program inklusi keuangan bagi kelompok rentan, pengembangan akses pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, dan reformasi aktuaria jaminan sosial untuk menyempurnakan manfaat serta cakupan program jaminan sosial.

  • Video: Respons Menkes Budi soal Isu Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025

    Video: Respons Menkes Budi soal Isu Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025

    Video: Respons Menkes Budi soal Isu Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025

  • Menkes Beri Sinyal Iuran BPJS 2025 Tak Alami Kenaikan

    Menkes Beri Sinyal Iuran BPJS 2025 Tak Alami Kenaikan

    ERA.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal, iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2025 tak mengalami kenaikan. Hal ini melihat kondisi keuangan yang masih memungkinkan.

    “2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” kata Budi, dilansir dari Antara, Minggu (8/12/2024).

    Diketahui, iuran BPJS Kesehatan diisukan naik, seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Di samping itu adanya isu yang menyebutkan defisit anggaran dan gagal bayar yang ada pada BPJS Kesehatan kian memperkuat adanya isu kenaikan iuran ini.

    Sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meski ada risiko defisit, dan memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.

    Ghufron mengatakan kepercayaan publik yang tinggi dan pemakaian atau utilisasi layanan BPJS yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit, dimana kini sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan layanan tersebut.

    Adapun terkait kenaikan iuran, sebagaimana pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa per dua tahun kenaikan iuran dibolehkan, namun perlu dievaluasi terlebih dahulu. Maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran atau tarifnya akan ditetapkan.

    “Bisa naik, bisa tetap, ini kan senario. Tapi kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya,” kata Ali Ghufron Mukti.

  • PAMA Gelar Operasi Katarak Gratis di RS EMC Pulomas

    PAMA Gelar Operasi Katarak Gratis di RS EMC Pulomas

    loading…

    PAMA kembali menggelar bakti sosial operasi katarak gratis untuk masyarakat di RS EMC Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu (7/12/2024). Targetnya sebanyak 100 penerima manfaat. Foto: Ist

    JAKARTA – PT Pamapersada Nusantara (PAMA) kembali menggelar bakti sosial operasi katarak gratis untuk masyarakat di Rumah Sakit EMC Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu (7/12/2024). Targetnya sebanyak 100 penerima manfaat.

    Direktur PAMA Roberto Dwi Handoko menuturkan kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang fokus pada bidang kesehatan. “Operasi katarak ini merupakan inisiasi dari PT PAMA melalui Yayasan Kasih Pama. Kami bekerja sama dengan RS EMC untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Roberto, Senin (9/12/2024).

    Ini merupakan kali kedua PAMA menyelenggarakan operasi katarak gratis. Sebelumnya digelar kegiatan serupa di RS Siloam Agora pada 15 Juni 2024.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Tidak hanya operasi katarak, ke depan kami terus berupaya mengadakan kegiatan sosial di bidang kesehatan yang lebih luas,” ucapnya.

    Ketua Yayasan Kasih PAMA TH Puguh Sasetyo mengatakan, program operasi katarak gratis ini tidak hanya terbatas untuk masyarakat di sekitar wilayah operasional PAMA, tetapi juga terbuka umum.

    “Kami memperluas jangkauan program ini. Dulu kami membatasi untuk warga sekitar, tapi sekarang kami menargetkan 100 orang dari berbagai wilayah,” ujarnya.

    Penyelenggaraan operasi katarak gratis mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Bendahara Seksi Penanggulangan Buta Katarak (SPBK) dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), dr Rio Rhendy.

    Menurut dia, penanganan katarak di Indonesia yang saat ini diperkirakan mencapai 10 juta penderita memerlukan kolaborasi antara berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

    “Katarak adalah penyebab utama kebutaan di Indonesia, dengan kontribusi mencapai 77,7%. Kerja sama antara pemerintah seperti melalui BPJS serta dana CSR sangat penting untuk membantu mengurangi angka kebutaan akibat katarak,” ungkapnya.

    Katarak yang merupakan kekeruhan pada lensa mata dapat menyebabkan kebutaan jika tidak segera ditangani. Di Indonesia, diperkirakan ada sekitar 250.000 kasus baru setiap tahunnya.

    Karena itu, kegiatan PAMA sangat penting untuk membantu meringankan beban penderita katarak, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu.

    Melalui kegiatan ini, PT PAMA dan Yayasan Kasih PAMA menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan sosial di Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan. Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam penanganan katarak diharapkan lebih banyak orang yang mendapatkan akses untuk pengobatan dan tidak lagi terhambat kendala ekonomi.

    (jon)

  • Menkes Bicara soal Kemungkinan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025

    Menkes Bicara soal Kemungkinan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan kemungkinan belum ada kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada 2025.

    “2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” kata Menkes di Jakarta, Minggu, (8/12/2024) dikutip Antara.

    Sebelumnya sempat ramai soal opsi kenaikkan iuran setelah BPJS Kesehatan dihadapkan dengan kemungkinan defisit dan gagal bayar.

    Sejak tahun 2023, dilaporkan terjadi ketimpangan antara biaya pengeluaran BPJS Kesehatan dan pemasukan yang didapatkan dari premi atau iuran peserta.

    Kesenjangan antara besaran premi yang diterima BPJS Kesehatan dan yang dikeluarkan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat penerima manfaat berpotensi memicu defisit anggaran yang serius.

    Meskipun demikian Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meski ada risiko defisit. Dirinya juga memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.

    Adapun terkait kenaikan iuran, sebagaimana pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa per dua tahun kenaikan iuran dibolehkan.

    Namun hal ini perlu dievaluasi terlebih dahulu, maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran atau tarifnya akan ditetapkan.

    “Bisa naik, bisa tetap, ini kan senario. Tapi kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya,” kata Ali usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, (13/11/2024).

    (suc/suc)