Kementrian Lembaga: BPJS

Hati-hati Telepon dari CS Palsu Kuras Rekening, Kenali Ciri Khas Scammer!

Jakarta –

Di era sekarang, banyak penipu online berkeliaran dan mengincar korban dengan beragam modus. Salah satunya melalui telepon atau yang dikenal dengan vishing (voice phishing).

Oknum penipu mengaku-ngaku sebagai customer care dari bank, lembaga keuangan, hingga aplikasi dompet digital, untuk mencuri informasi sensitif seperti nomor rekening, PIN, atau data pribadi lainnya. Untuk itu, perlu berhati-hati jika menerima telepon dari orang asing, terlebih dari nomor tak dikenal.

Paling tidak kenali dulu tanda telepon scammer yang harus diwaspadai berikut ini:

Mengaku dari Pemerintah atau Perusahaan Besar

Jika menerima telepon atau SMS dari nomor tak dikenal, lalu si pengirim mengaku berasal dari lembaga pemerintah, lembaga keuangan, atau institusi-institusi lainnya, ada kemungkinan nomor tersebut adalah penipu.

Seorang scammer seringkali berpura-pura berasal dari lembaga penting agar terkesan kredibel.

Kualitas Panggilan Buruk/Suara Tidak Jelas

Phishing sering menggunakan teknologi VoIP (voice over IP), yang kadang menghasilkan suara tidak alami atau berisik di latar belakang. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet.

Data suara diubah menjadi kode etik digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Terkait penggunaan tower satelit, sindikat penipu dipastikan menggunakannya secara ilegal.

Pemasangan suatu tower satelit seharusnya mendapat perizinan dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi).

Meminta Data Pribadi dan Informasi Sensitif

Ciri-ciri nomor telepon scammer yang lain adalah meminta informasi pribadi yang sensitif, seperti nomor kartu kredit. Sebaiknya informasi seperti ini jangan pernah diberikan melalui telepon.

Begitu juga jika si scammer meneleponmu dan meminta informasi pribadi yang seharusnya sudah ia miliki. Misalnya, seorang scammer mengklaim berasal dari BPJS dan meminta nomor BPJS-mu. Jika benar petugas dari BPJS yang menelepon duluan, ia harusnya sudah memiliki data tersebut.

Nada Mendesak

Pelaku scam sering menciptakan rasa panik, misalnya dengan mengatakan akun pengguna bermasalah atau memiliki tunggakan pajak. Jika berada di situasi ini, jangan terburu-buru mengambil keputusan, alangkah baiknya mengidentifikasi ulang penelepon.

Modus penipuan ini tentunya dapat menyasar siapa pun, termasuk pengguna aplikasi DANA. Karena itu, DANA mengimbau pengguna untuk lebih waspada melihat maraknya penipuan online yang mengatasnamakan customer service (CS).

DANA menegaskan pihaknya tidak pernah menghubungi customer terlebih dahulu tanpa adanya laporan. Selain itu segala keluhan dan aduan hanya akan dilayani melalui DIANA di aplikasi DANA, email help@dana.id, call center DANA 1500 445, serta sosial media resmi DANA Indonesia.

Agar kamu tidak terkena Jebakan Badman, lakukan 3 langkah ini jika ada oknum CS

mencurigakan yang mengatasnamakan DANA:

Edukasi kejahatan di dunia maya. Foto: dok. DANA

Monitor

Selalu perhatikan semua pergerakan online mencurigakan yang terjadi padamu. Seperti contoh, jika ada CS yang meminta data pribadi seperti PIN, Kode OTP, dan lainnya, kamu bisa abaikan saja karena biasanya CS tidak akan meminta untuk membagikan data-data tersebut. Selain itu, cek juga apakah yang menghubungi kamu dari channel official DANA atau bukan.

Konfirmasi

Selanjutnya, supaya terhindar dari jebakan badman yang mengaku sebagai CS DANA, bisa melakukan konfirmasi lewat DANA Protection di aplikasi DANA. Di laman DANA Protection ini, kamu bisa lho mengecek nomor, akun sosmed, atau link mencurigakan apakah benar dari DANA atau bukan.

Lapor

Jika terkonfirmasi bukan dari DANA, segera laporkan melalui bagian Laporkan via Aduan Nomor di laman DANA Protection. Nantinya kamu akan langsung terhubung dengan layanan Komdigi.

Dengan cara ini, juga bisa ikut membantu para pengguna DANA yang lainnya agar tidak terkena jebakan badman.

Jangan lupa juga untuk langsung block dan report nomor atau social media palsu yang menghubungi pengguna sesegera mungkin. Biar makin aman, tips-tips ini bisa dilakukan:

• Jangan asal klik link atau isi form dari pihak tidak jelas yang mengatasnamakan DANA.

• Jangan download & install aplikasi DANA dari link yang dibagikan di grup pesan instan, seperti WhatsApp, Telegram & lainnya.

• Selalu rahasiakan PIN & Kode OTP kamu, jangan pernah dibagikan ke siapa pun termasuk DANA.

• Segera report dan block nomor WhatsApp yang mengatasnamakan DANA.

• Akun resmi media sosial DANA Cuma yang bercentang biru. Jangan terkecoh akun serupa lainnya ya.

DANA memastikan pihaknya tidak pernah meminta data peribadi kepada para pengguna. Selain itu, jika ada yang mengaku sebagai CS, para pengguna bisa melakukan konfirmasi lewat fitur DANA Protection di aplikasi.

Lewat fitur ini pengguna bisa melakukan pengecekan nomor akun sosmed, hingga link mencurigakan. Untuk info lebih lanjut terkait CS palsu DANA, bisa cek di sini ya.

(prf/ega)

16/01/2025 08:03
Tekad Dokter Suniyah di Banyuwangi Edukasi Mobile JKN untuk Pasiennya Surabaya 16 Januari 2025

Tekad Dokter Suniyah di Banyuwangi Edukasi Mobile JKN untuk Pasiennya
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
–
Dokter gigi
Suniyah adalah satu dari enam tenaga kesehatan di Banyuwangi dan Situbondo yang menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan Banyuwangi, Rabu (15/1/2025).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas upaya tenaga kesehatan dalam mendukung digitalisasi BPJS Kesehatan yaitu program
mobile JKN
.
Dalam pemaparannya, drg Suniyah mengurai bahwa awalnya dia menghadapi kesulitan karena pasien yang tidak mengerti manfaat dari aplikasi tersebut.
“Kami jelaskan, download-kan, kami perlihatkan fitur-fiturnya juga,” kata Suniyah mengawali ceritanya.
Di antara kemudahan itu adalah antrean online, pindah fasilitas kesehatan, pengajuan surat rujukan, hingga penilaian pelayanan fasilitas kesehatan yang kini seluruhnya bisa cukup melalui aplikasi.
“Pasien tertarik dan kemudian berkenan didaftarkan pada hari pertama dan digunakan kemudian di hari kedua,” tuturnya.
Selain kurangnya wawasan pasien terkait aplikasi tersebut, Suniyah juga mengurai tantangan-tantangan lain yang dihadapi, seperti ponsel yang tak punya aplikasi hingga tak punya pulsa untuk melakukan proses registrasi.
“Solusinya kami donwload-kan dengan sambungan wifi, kemudian untuk aktivasi terkadang bahkan kami belikan pulsa nominal Rp 5.000 untuk pasien,” ujar Suniyah.
Uang tersebut berasal dari keuangan klinik yang tak diklaim atau mendapatkan penggantian dari BPJS Kesehatan.
“Memang
pure
dari kami supaya membantu pasien mendapatkan manfaat mobile JKN,” tegasnya.
Kini, dari pencapaian 0 pada 2023, pada akhir 2024, dari total 650 pasien yang terdaftar di tempat prakteknya, 98 persen di antaranya telah menggunakan mobile JKN.
“Sejauh ini perbedaannya adalah kenyamanan. Karena sebelumnya jika antre dan ribut akan mempengaruhi fokus kami sebagai
dokter gigi
yang 100 persen tindakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Titus Sri Hardianto mengatakan bahwa apresiasi diberikan kepada mitra yang meningkatkan kualitas layanan khususnya pendaftaran pelayanan pasien menggunakan mobile JKN.
“Awalnya perjalanan diwarnai komplain, tapi karena ketekunan, progresnya luar biasa,” puji Titus.
Dia juga mengurai bahwa mobile JKN dikembangkan BPJS Kesehatan karena jumlah peserta BPJS yang kian meningkat sehingga perlu adanya pemangkasan waktu antrean untuk mencegah penumpukan.
“BPJS Kesehatan mengembangkan antrean online. Dengan mengakses mobile JKN akan memangkas waktu tunggu. Kini di 2025, kami mencanangkan fokus pemantapan kualitas layanan dan pemerataan akses,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/01/2025 07:53
Polisi: Ayah korban sempat pukul bayinya sebelum dibawa ke rumah sakit

Jakarta (ANTARA) – Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Hafiz Gumilang, menyebutkan, ayah korban berinisial H (38) sempat memukul bayi laki-lakinya berinisial MS (5 bulan) sebelum bayinya dibawa dan ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Hafiz di Jakarta, Rabu, mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (27/12) ketika korban MS terus menangis, meski ibu korban berinisial BU (35) yang juga menjadi tersangka karena menelantarkan bayinya itu sudah berusaha menenangkan korban.

“Sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat tersangka H sampai di rumah, H melihat korban menangis terus. Tersangka H mengendong korban guna menenangkan korban. Namun, karena korban tidak berhenti menangis, kemudian tersangka H memukul korban menggunakan tangannya sebanyak dua kali,” katanya saat jumpa pers.

Kemudian, korban yang terus menangis dibawa oleh tersangka H menuju Rumah Sakit Sumber Waras. “Tersangka meminta tolong kepada saksi J yang merupakan tetangganya untuk diantarkan ke rumah sakit,” ucap Hafiz.

Selanjutnya, korban yang mendapat perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Sumber Waras sayangnya tidak tertolong hingga akhirnya bayi malang itu meninggal dunia pada pukul 04.00 WIB.

Hafiz melanjutkan, sebelum dinyatakan meninggal, tersangka mendapat tagihan biaya rumah sakit sebesar Rp3,6 juta lebih.

“Saksi S (petugas rumah sakit) menerangkan kalau pihak rumah sakit bisa membantu tersangka H untuk membuatkan BPJS untuk korban,” kata Hafiz.

Namun demikian, tersangka H bersama istrinya, tersangka BU, pelan-pelan meninggalkan rumah sakit lalu melarikan diri.

“Tersangka H bingung hingga akhirnya tersangka H keluar dari ruang pendaftaran. Kemudian tersangka H dan tersangka BU meninggalkan korban di rumah sakit atau melantarkan hingga korban dinyatakan meninggal dunia,” paparnya..

Hingga kini, pihak kepolisian belum menjelaskan bagian tubuh bayi yang dipukul oleh tersangka H. Tetapi dalam proses visum, ditemukan sejumlah luka pada bagian pelipis dan kepala korban.

Polisi pun tidak menjelaskan kaitan langsung antara pemukulan oleh tersangka H dengan sejumlah luka pada kepala korban.

Kendati demikian, kata Hafiz, dokter yang melakukan visum memastikan bahwa luka-luka yang dialami korban bukan merupakan penyebab tewasnya korban. Hasil autopsi penyebab kematian bayi malang itu pun hingga kini belum keluar.

Polisi kemudian berhasil menangkap pasangan suami istri yang berpindah-pindah tempat tinggal itu pada Minggu (12/1) di salah satu indekos di wilayah Tambora, Jakarta Barat.

Atas perbuatannya, tersangka H disangkakan Pasal 77B Jo 76B dan Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kekerasan Terhadap Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan 3 tahun 6 bulan.

Sementara tersangka BU disangkakan Pasal 77B Jo 76B UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

15/01/2025 17:43
Ada luka benturan pada bayi korban penelantaran di Grogol Petamburan

Jakarta (ANTARA) – Bayi laki-laki berinisial MS (5 bulan) yang ditelantarkan kedua orang tuanya di Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, memiliki bekas luka akibat benturan benda keras pada bagian kepalanya.

Bayi malang yang meninggal saat mendapat perawatan medis tersebut telah menjalani visum di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Hasil autopsi sampai saat ini belum keluar,” Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat, AKP Muhammad Aprino Tamara kepada wartawan di Jakarta pada Rabu.

Pihak Kepolisian memastikan bahwa luka-luka kepada bagian kepala bayi tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras atau benda tumpul.

“Cuma dari dokter tidak mengatakan bahwa itu (luka pada kepala bayi) merupakan penyebab kematian. Jadi, hasil penyebab kematian baru bisa diketahui setelah nanti hasil autopsi keluar,” katanya.

Aprino menyebutkan bahwa bayi malang itu dibawa oleh kedua orang tuanya yang berinisial H dan BU ke Rumah Sakit Sumber Waras pada 28 Desember 2024, tepatnya pukul 02.45 WIB setelah bayi itu menunjukkan gejala demam pada 27 Desember 2024.

Setelah mendapat perawatan medis, bayi malang itu meninggal dunia pada pukul 04.00 WIB. Kedua orang tuanya yang kesulitan biaya untuk membayar tagihan rumah sakit ditawari oleh pihak rumah sakit untuk membuat kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Namun, kedua orang tuanya perlahan meninggalkan rumah sakit dan memilih kabur menelantarkan anak mereka yang sudah meninggal dunia.

“Satu, memang karena yang bersangkutan tidak memiliki biaya untuk mengganti atau membayar biaya pengobatan. Dan yang kedua karena untuk menghindari kewajibannya,” ujar Aprino.

Pihak Kepolisian pun memulai pencarian dan akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap di sebuah indekos di wilayah Tambora, Jakarta Barat, pada Minggu (12/1).

Atas perbuatannya, tersangka H disangkakan Pasal 77B Jo 76B dan Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kekerasan Terhadap Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan 3 tahun 6 bulan.

Sementara tersangka BU disangkakan Pasal 77B Jo 76B UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

15/01/2025 15:59
Kemenkes Ungkap Alasan Program Medical Check Up Gratis Wajib BPJS Aktif

Jakarta –

Pemerintah bakal memulai pemeriksaan kesehatan gratis selambatnya pekan pertama Februari 2025. Pemeriksaan tersebut menjadi kado ulang tahun lantaran dilakukan bertepatan dengan hari kelahiran masing-masing.

Meski begitu, Kementerian Kesehatan RI mengimbau masyarakat untuk memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan sudah aktif. Pasalnya, hal ini berpengaruh pada tindak lanjut pasca pemeriksaan.

“Iya kan karena nanti setelah mereka ditemukan, ada indikasi penyakit, kemungkinan ada rujukan segala macam, kan maka pengobatannya pakai BPJS,” tutur Direktur Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI Azhar Jaya, Rabu (15/1/2025).

Di sisi lain, persyaratan BPJS dalam pemberian pemeriksaan kesehatan gratis juga diharapkan menjadi salah satu upaya untuk peningkatan jumlah kepesertaan yang aktif.

“Di samping itu juga kita ingin meningkatkan partisipasi masyarakat agar patuh dan dalam tanda kutip mengikuti program BPJS Kesehatan itu,” tandas dia.

Sebagai informasi tambahan, berikut panduan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun:

1. Siapkan Aplikasi Satu Sehat Mobile

Mengisi biodata diriMemilih tanggal pemeriksaanPendaftaran PKG dapat didaftarkan oleh keluargaBayi baru lahir didaftarkan oleh nakes di ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku).Jika mengalami kesulitan pendaftaran, dilakukan melalui WA 0812-7887-8812

2. Pastikan JKN Aktif

Untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang ditemukan pada saat pemeriksaan kesehatan gratis dan penanganannya, masyarakat perlu mendaftarkan diri menjadi peserta JKN atau mengaktifkan kepesertaan JKN setiap sebelum hari ulang tahun.Masyarakat akan mendapatkan WhatsApp mengikuti PKG pada H-30, H-7, H-1, dan Hari H ulang tahun.Pada H-7, akan dikirimkan kuesioner skrining yang harus diisi secara mandiri.Bagi pengidap hipertensi dan DM usia di atas 40 tahun, diminta untuk berpuasa: tidak makan dan minum kecuali air putih, 8-10 jam sebelum waktu PKG di hari ulang tahun.

“Skriningnya mungkin gratis karena ada bantuan pemerintah juga. Tetapi tindaklanjutnya ini harus disesuaikan dengan kepesertaan BPJS-nya misalnya ada tindak diabetes dan lainnya,” kata Ketua Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes, Rima Damayanti dalam webinar bold, Senin (13/1/2025)

3. Persiapan Sebelum Ke Faskes

Saat ke FKTP, masyarakat harus membawa:

identitas diri (KTP)/Kartu Identitas Anak/Kartu Keluargabuku KIA bagi sasaran balita dan anak pra-sekolahtiket pemeriksaan di aplikasi Satu Sehat Mobile atau WhatsApphasil pengisian formulir kuesioner skrining mandiri

(naf/kna)

15/01/2025 14:33
Menteri PKP: Mal Pelayanan Publik wujudkan layanan cepat dan efesien

Tangerang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

“Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan,” kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

“Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini,” ujar Mendagri.

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

“MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan,” katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

14/01/2025 22:23
OJK sebut asuransi program 3 juta rumah bisa jadi bagian dari subsidi

kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat

Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyarankan bahwa berbagai layanan perasuransian yang nantinya diterapkan dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek (pembangunan 3 juta rumah) ini,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah Asuransi Jiwa Kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship dan surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible (mungkin) untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” ujarnya.

Ogi menuturkan bahwa hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” katanya.

Meskipun sudah terlihat adanya potensi pengembangan industri perasuransian dari program prioritas pemerintahan tersebut, tapi pihaknya belum dapat memberikan proyeksi kontribusi program tersebut terhadap pertumbuhan industri asuransi nasional.

Ia berharap bahwa program pembangunan tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia, mengingat skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Terkait penggunaan dana yang dikelola oleh BPJS, Taspen dan Asabri untuk program pembangunan 3 juta rumah, Ogi menyatakan bahwa masing-masing perseroan memiliki kebijakannya tersendiri untuk berinvestasi dan menempatkan aset mereka dalam industri jasa keuangan.

Menurut dia, jika terdapat instrumen keuangan yang sesuai dengan arah investasi mereka dan memiliki return yang baik, maka perusahaan dengan sendirinya akan melakukan investasi.

“Jadi, sifatnya itu adalah melihat instrumen-instrumen yang ada, dan tentunya kalau itu sesuai dengan arah investasinya maka dengan sendirinya dana-dana itu juga akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang memberikan suatu return yang baik, yang sudah aman,” imbuhnya.

Pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

14/01/2025 20:07
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Pastikan BPJS Kesehatan Anda Aktif – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) saat ulang tahun akan diluncurkan pada Februari mendatang.

Warga yang ingin mengikuti disarankan memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS Kesehatan.

“Skiriningnya memang gratis. Tapi tindak lanjutnya harus disesuaikan dengan kepesertaan BPJS-nya. Misalkan ditemukan (saat PKG) diabetes melitus maka itu harus diobati,” kata Ketua Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes Rima Damayanti pada webinar yang ditulis Selasa (14/1/2025).

Rima membeberkan langkah persiapan masyarakat untuk mendapatkan PKG di hari ulang tahun.

Pertama, mengunduh SATU SEHAT MOBILE (SSM)

Mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, pendaftaran PKG dapat didaftarkan oleh keluarga, bayi baru lahir didaftarkan oleh nakes di ASIK.

Kedua, mendaftarkan/mengaktifkan JKN

Untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang ditemukan pada saat PKG dan penanganannya. Masyarakat perlu mendaftarkan diri menjadi peserta JKN atau mengaktifkan kepesertaan JKN sebulan sebelum hari ulang tahunnya.

Ketiga, notifikasi PKG dari SSM

Masyarakat akan mendapatkan WA mengikuti PKG pada H-30, H-7, H-1. dan Hari H ulang tahun. Pada H-7 akan dikirimkan kuesioner skrining yang harus diisi secara mandiri.

Bagi penderita hipertensi dan/atau DM Usia >40 tahun diminta untuk berpuasa: tidak makan dan minum kecuali air putih 8- 10 jam sebelum waktu PKG di Hari Ulang Tahun.

Keempat, persiapan sebelum ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)

Saat berkunjung ke FKTP harus membawa identitas diri (KTP)/Kartu identitas Anak/Kartu Keluarga (KK), buku Kesehatan Ibu Anak (KIA) bagi sasaran balita dan anak pra-sekolah, tiket pemeriksaan di aplikasi SSM/WA, hasil pengisian formular kuesioner skrining mandiri.

Masyarakat yang belum mendaftar atau tidak mendapatkan notifikasi, dapat berkunjung langsung ke FKTP.

Masyarakat dapat berkunjung ke FKTP hingga maksimal 30 hari setelah hari ulang tahun (H+3O) untuk mendapat PKG di Hari Ulang Tahun. Masyarakat yang berulang tahun di bulan Januari 2025, Februari 2025 dan Maret 2025 dikecualikan dari ketentuan tersebut dan dapat berkunjung ke FKTP hingga 30 April 2025.

14/01/2025 19:24
Pemeriksaan Kesehatan Gratis saat Ulang Tahun Mulai Februari 2025, Pastikan BPJS Kesehatan Aktif

TRIBUNJATIM.COM – Mulai Februari 2025 akan ada pemeriksaan kesehatan gratis.

Tribunners pastikan BPJS kesehatan Anda aktif.

Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) saat ulang tahun akan diluncurkan pada Februari mendatang.

Warga yang ingin mengikuti disarankan memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS Kesehatan.

“Skiriningnya memang gratis. Tapi tindak lanjutnya harus disesuaikan dengan kepesertaan BPJS-nya. Misalkan ditemukan (saat PKG) diabetes melitus maka itu harus diobati,” kata Ketua Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes Rima Damayanti pada webinar yang ditulis Selasa (14/1/2025).

Rima membeberkan langkah persiapan masyarakat untuk mendapatkan PKG di hari ulang tahun.

Pertama, mengunduh SATU SEHAT MOBILE (SSM)

Mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, pendaftaran PKG dapat didaftarkan oleh keluarga, bayi baru lahir didaftarkan oleh nakes di ASIK.

Kedua, mendaftarkan/mengaktifkan JKN

Untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang ditemukan pada saat PKG dan penanganannya. Masyarakat perlu mendaftarkan diri menjadi peserta JKN atau mengaktifkan kepesertaan JKN sebulan sebelum hari ulang tahunnya.

Ketiga, notifikasi PKG dari SSM

Masyarakat akan mendapatkan WA mengikuti PKG pada H-30, H-7, H-1. dan Hari H ulang tahun. Pada H-7 akan dikirimkan kuesioner skrining yang harus diisi secara mandiri.

Bagi penderita hipertensi dan/atau DM Usia >40 tahun diminta untuk berpuasa: tidak makan dan minum kecuali air putih 8- 10 jam sebelum waktu PKG di Hari Ulang Tahun.

Keempat, persiapan sebelum ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)
Saat berkunjung ke FKTP harus membawa identitas diri (KTP)/Kartu identitas Anak/Kartu Keluarga (KK), buku Kesehatan Ibu Anak (KIA) bagi sasaran balita dan anak pra-sekolah, tiket pemeriksaan di aplikasi SSM/WA, hasil pengisian formular kuesioner skrining mandiri.

Masyarakat yang belum mendaftar atau tidak mendapatkan notifikasi, dapat berkunjung langsung ke FKTP.

Masyarakat dapat berkunjung ke FKTP hingga maksimal 30 hari setelah hari ulang tahun (H+3O) untuk mendapat PKG di Hari Ulang Tahun. Masyarakat yang berulang tahun di bulan Januari 2025, Februari 2025 dan Maret 2025 dikecualikan dari ketentuan tersebut dan dapat berkunjung ke FKTP hingga 30 April 2025.

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

14/01/2025 18:59
Awal Mula Sandi Damkar Depok Berani Kritik Atasan, Anak Sakit BPJS Tak Bisa Dipakai, Dihina ‘Bengek’

TRIBUNJATIM.COM – Inilah cerita awal Sandi Butar Butar Damkar Depok berani untuk mengkritik atasan.

Bermula dari anak sakit namun BPJS tak dapat digunakan lalu dihina.

Sandi Butar Butar yang kontrak kerjanya sebagai anggota Damkar Depok tidak diperpanjang curhat kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi.

Sandi Butar Butar ditemani pengacaranya Deolipa Yumara menemui Dedi Mulyadi di kediamannya Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat.

Diketahui, kasus Sandi Butar Butar yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya telah mendapatkan perhatian khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Sandi Butar Butar dan Deolipa Yumara diterima langsung oleh Dedi Mulyadi.

Ia lalu curhat mengenai pekerjaannya sebagai anggota Damkar Kota Depok.

Bahkan, Sandi mengaku sempat menjadi korban perundungan atau bullying saat awal menjadi anggota Damkar Depok.

Sandi mengaku sempat bekerja sebagai wartawan infotainment setelah lulus kuliah jurusan advertising.

Saat dirinya menganggur, temannya memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan sebagai anggota Damkar Depok.

Lalu ia pun mencoba melamar sebagai anggota Damkar Depok. Sandi menuturkan dirinya memiliki kemampuan bela diri pencak silat.

Ia pun diterima sebagai anggota Damkar Kota Depok. Pada awal bertugas, Sandi mengaku sebagai pribadi yang pendiam.

“Saya jadi korban bully. Karena memang waktu itu kan penerimaan saya jujur semua nih. Penerimaan honorer itu kan bawaan banyak, oh anak pejabat,” kata Sandi kepada Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (14/1/2025).

“Saya diam, saya mikir kan cuma gua bukan bawaan siapa-siapa. Ya saya ngerasain gitu bahkan ada teman juga yang udah minta maaf, celana saya didodorin, saya diam kaki saya ditendang sampai saya pernah saya apel baret saya diambil, saya disuruh push up ya saya diam gitu,” sambung Sandi.

Selain itu, Sandi menyebutkan awalnya digaji Rp 1.125.000. Lalu gajinya dipotong Rp 400 ribu.

“Dulu ada namanya uang risiko tinggi atau uang 65 sebesar Rp 1 juta dan itu dipotong Rp 400 ribu, ngomong buat BPJS,” katanya.

Seingat Sandi, BPJS Kesehatan pada tahun 2015-2016 sebesar Rp 36 ribu. Pemotongan uang BPJS Kesehatan itu dipertanyakan Sandi dan rekan-rekannya.

“Nah jawaban mereka itu cuma seperti ini lu masih mau kerja enggak di sini,” kata Sandi.

Dedi Mulyadi lalu bertanya sosok yang memberikan jawaban tersebut.

Kolase foto petugas Damkar Depok Sandi Butar Butar. (Tribun Jakarta)

Sandi mengatakan sosok tersebut yakni pejabat Damkar Depok. Permasalahan terjadi saat anak Sandi menderita penyakit asma.

Sandi mengatakan BPJS Kesehatan miliknya tidak bisa digunakan untuk berobat karena menunggak pembayaran.

Padahal, Sandi mengaku gajinya telah dipotong untuk BPJS Kesehatan.

Akhirnya, Sandi pun mengadukan hal tersebut ke kantor. Namun, jawaban pihak kantor membuatnya sakit hati.

“Katanya di pemkot saya frontal. Saya orangnya sok jagoan di situlah muncaknya saya ngelawan semua pimpinan karena mereka menghina anak saya, siapa suruh lu punya anak bengek,” katanya.

Kemudian, kata Sandi, pejabat baru Damkar Depok memberikan uang rembesan kepadanya. Sandi mengingat ia dapat dua amplop.

Namun, ia menolaknya dengan alasan harga diri.

“Saya cuma ambil uang ituan saja gitu, uang yang itu saya kagak tahu isinya berapa ya saya lemparin aja udah nah muncaknya lah pada saat tahun 2019,” ungkapanya.

Sandi juga sempat diperiksa Polres Metro Depok terkait pengadaan unit Kajama Damkar Depok.

Selain itu, kasus lainnya yakni anggaran Alat Pelindung Diri (APD) untuk anggota Damkar Depok.

Sandi juga sempat mencuri perhatian saat memegang poster yang berisi persoalan BPJS serta uang Covid.

Seusai aksi tersebut, Sandi mengakui mendapatkan iming-iming namun ia tidak mau menerima karena khawatir terkena serangan netizen.

Sandi juga buka-bukaan mengenai pengadaan alat di Damkar Kota Depok. Awalnya, Sandi mengaku berani mati meski mendapatkan ancaman.

Namun, ia akhirnya khawatir bila jasadnya tidak ditemukan keluarga.

Dedi lalu bertanya mengenai dampak dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran terhadap anggota Damkar Depok saat bertugas.

Sandi menuturkan banyak menerima keluhan dan caci maki warga karena Damkar Depok telat sampai ke lokasi kebakaran.

Kemudian, alat untuk memadamkan api juga kurang atau rusak. Ia mencontohkan soal pengadaan perahu karet.

“Jadi sampai evakuasi mayat pun kita makai bambu,” kata Sandi.

Sandi lalu viral saat membuat konten room tour kantor Damkar.

Di mana, ia mengeluhkan senso alat pemotong kayu rusak saat dibutuhkan mengatasi pohon tumbang saat musim hujan di Kota Depok.

Dedi lalu menyampaikan bahwa telah meminta Wali Kota Depok terpilih Supian Suri untuk memperkerjakan kembali Sandi Butar Butar.

“Nanti karakternya ubah ya jadi kalau pimpinannya sudah baik kelengkapan damkarnya sudah benar hak-hak kamu diberikan jangan banyak ngoceh keluar karena pimpinan pasti pusing itu,” kata Dedi.

Sandi mengaku dirinya tidak akan aktif bersuara bila fasilitas yang didapat anggota Damkar sudah nyaman.

Dedi menuturkan dirinya akan meminta untuk segera memperbaiki manajerial pengelolaan pemadam kebakaran Kota Depok.

“Karena ke depan Depok itu kelengkapannya harus setara dengan DKI Jakarta karena itu gerbangnya Jawa Barat jangan bikin malu. Oke kamu kerja juga yang bagus nanti pasti yang kerjanya tangan bukan mulut ya,” ujar Dedi.

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

14/01/2025 18:22