Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Cara Mencicil Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan dan Syaratnya

    Cara Mencicil Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan dan Syaratnya

    Jakarta –

    BPJS Kesehatan memberikan solusi bagi peserta yang telat bayar atau menunggak iuran dengan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Program ini memberikan keringanan untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan cara dicicil sehingga tidak terlalu memberatkan peserta.

    Program REHAB BPJS Kesehatan ditujukan bagi peserta dengan tunggakan iuran lebih dari tiga bulan. Peserta dapat membayar tunggakan iuran secara bertahap dengan begitu status kepesertaannya menjadi aktif kembali dan bisa berobat lagi menggunakan BPJS Kesehatan.

    Lantas, bagaimana cara mendaftar program REHAB iuran BPJS Kesehatan? Simak persyaratan dan tata caranya di bawah ini.

    Syarat Mencicil Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    Terdapat sejumlah syarat untuk mengikuti program REHAB BPJS Kesehatan. Mengutip catatan detikcom, berikut persyaratannya:

    Dikhususkan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).Peserta memiliki tunggakan di atas 3 bulan dan maksimal 2 tahun (4-24 bulan).Mendaftarkan diri melalui aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165.Pendaftaran dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan. Kecuali bulan Februari, pendaftarannya sampai dengan tanggal 27.Maksimal periode pembayaran bertahap sejumlah 12 kali.Cara Mencicil Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    Apabila memenuhi persyaratan di atas, peserta dapat mendaftar program REHAB melalui aplikasi Mobile JKN yang diunduh dari Play Store atau App Store. Berikut tata cara memulai mencicil tunggakan iuran BPJS Kesehatan seperti dilansir laman resminya:

    Buka aplikasi Mobile JKN dan login dengan NIK.Pilih menu Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) pada halaman utama lalu klik Lanjut.Akan ditampilkan total tunggakan beserta rinciannya lalu ketuk Selanjutnya.Akan muncul syarat dan ketentuan pendaftaran program REHAB, pilih Setuju dan klik Selanjutnya.Pilih berapa bulan jangka waktu pembayaran bertahap yang diinginkan. Akan ditampilkan simulasi tagihan pembayaran tunggakannya untuk sejumlah bulan tersebut. Jika sesuai dengan kesanggupan, klik Selanjutnya. Ketuk Kembali untuk memilih jangka waktu lagi jika simulasi tagihan pembayaran tunggakan iuran tidak sesuai.Centang Kirim Bukti Pendaftaran Melalui Email jika diperlukan, lalu ketuk Daftar.Masukkan PIN Mobile JKN lalu klik Verifikasi.Ketuk Setuju untuk mendaftar program REHAB BPJS Kesehatan.Program REHAB berhasil didaftarkan.

    Peserta dapat membayarkan tunggakan iuran mulai 1 jam sejak berhasil terdaftar di REHAB. Pembayaran bisa dilakukan pada kanal yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

    Cicilan tunggakan iuran bisa dibayarkan setiap bulannya mulai tanggal 1 sampai dengan H-1 akhir bulan. Jika sampai H-1 akhir bulan tidak melakukan pembayaran REHAB maka tunggakan iuran akan terakumulasi ke bulan berikutnya. Status pendaftaran REHAB hingga nominal tunggakan yang mesti dibayarkan setiap bulannya dapat dicek melalui aplikasi Mobile JKN.

    (azn/row)

  • Nasib Wenny Myzon yang Hina Honorer Pakai BPJS, PT TIMAH Tbk Sanksi Keras?

    Nasib Wenny Myzon yang Hina Honorer Pakai BPJS, PT TIMAH Tbk Sanksi Keras?

    PIKIRAN RAKYAT – Viralnya unggahan seorang oknum karyawan PT TIMAH Tbk, Dwi Citra Weni (DCW) alias Wenny Myzon menjadi perbincangan hangat saat ini. Pasalnya, Wenny menghina profesi honorer dalam video hingga mengundang kecaman luas dari berbagai pihak.

    Atas perbuatan dan kisruh yang ditimbulkan, perusahaan yang menaungi Wenny tidak tinggal diam dan segera memberikan klarifikasi. Pihak PT TIMAH Tbk menyampaikan sejumlah pernyataan penting, salah satunya sanksi dan nasib yang bersangkutan.

    Perusahaan menegaskan bahwa mereka sangat menyesalkan dan menyayangkan kegaduhan yang ditimbulkan oleh tindakan oknum karyawan tersebut. Perusahaan juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang merasa terganggu.

    Dalam hal ini, PT TIMAH Tbk menegaskan bahwa konten yang disebarkan oleh pemilik akun tersebut tidak mencerminkan karakter dan budaya kerja yang dianut oleh perusahaan.

    Seluruh klarifikasi disampaikan via rilis Departement Head Corporate Communication PT Timah, Anggi Siahaan.

    “Karyawan PT Timah Tbk menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang sama dengan yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya, Fasilitas dan layanan yang diterima sama dengan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan lainnya sesuai dengan kelas kepesertaan masing-masing,” ucapnya, dalam rilis yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Minggu, 2 Februari 2025.

    Adapun, soal tindak lanjut perusahaan terkait kasus Wenny, Anggi Siahaan menegaskan akan ada langkah-langkah yang ditempuh perusahaan. Namun demikian, tidak diuraikan lebih jauh apa sanksi yang dikenakan.

    “PT TIMAH Tbk menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan yang berkaitan dengan kekaryawanan yang berlaku di perusahaan. Perusahaan telah memanggil yang bersangkutan dan kemudian akan mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan kekaryawanan yang berlaku di perusahaan,” uca Anggi.

    Selain itu, PT TIMAH Tbk juga menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi dan melakukan perbaikan, khususnya dalam hal edukasi kepada seluruh karyawan dan keluarga besar perusahaan.

    Perusahaan, kata Anggi, bakal meningkatkan internalisasi mengenai bijak dalam bermedia sosial, serta mengingatkan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun perusahaan.

    Kronologi Video Viral Wenny

    Dalam video yang beredar, seorang wanita bernama Dwi Citra Weni (DCW), yang juga dikenal sebagai Wenny Myzon, tampak mengenakan seragam PT Timah dan membuat konten POV yang dianggap merendahkan pegawai honorer yang menggunakan BPJS untuk berobat.

    Dalam video tersebut, Wenny mengatakan, “Ngantri ya dek? BPJS ya? Oh BPJS, masih honorer ya? Kebetulan saya kan…” sambil menunjukkan logo PT Timah pada seragamnya. Kemudian ia melanjutkan, “Saya nggak ngantri dek, pasien prioritas.”

    Rekaman ini dengan cepat menyebar luas di media sosial dan memicu kemarahan netizen, yang menilai pernyataan Wenny sebagai arogan dan tidak peka terhadap situasi.

    Banyak yang kemudian mempertanyakan bagaimana seseorang dengan sikap seperti itu bisa bekerja di perusahaan milik negara. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PT Timah Tbk Tanggapi Kontroversi Video Karyawan Ejek Honorer yang Pakai BPJS Kesehatan – Halaman all

    PT Timah Tbk Tanggapi Kontroversi Video Karyawan Ejek Honorer yang Pakai BPJS Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah video yang diunggah oleh karyawan PT Timah Tbk, Dwi Citra Weni, viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, Weni mengejek pegawai honorer yang menggunakan BPJS Kesehatan saat mengantre di rumah sakit.

    Konten tersebut memicu reaksi negatif dari publik dan menimbulkan kegaduhan.

    Dalam video yang diunggah di akun TikTok @wennymyzon1, Weni berdialog seolah-olah bertemu dengan pegawai honorer.

    Ia menyebut dirinya sebagai ‘pasien prioritas’ dan meremehkan penggunaan BPJS Kesehatan oleh pegawai honorer.

    “Ngantre ya dek BPJS ya hahaha, oh BPJS masih honorer ya,” ungkapnya dalam video tersebut.

    Setelah video tersebut viral, Weni memberikan klarifikasi melalui video terbaru di TikTok.

    Ia menyatakan bahwa konten yang dibuat adalah sudut pandang pribadi dan tidak ada hubungannya dengan PT Timah Tbk. 

    “Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni point of view sudut pandang saya sendiri,” ujarnya.

    Ia juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung.

    PT Timah Tbk tidak tinggal diam.

    Perusahaan mengeluarkan pernyataan resmi yang menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang merasa terganggu.

    Anggi Budiman Siahaan, perwakilan perusahaan, menegaskan bahwa konten tersebut tidak mencerminkan karakter dan budaya kerja PT Timah.

    “Kami sangat menyesalkan kegaduhan yang terjadi,” katanya dalam rilis tertulis pada Minggu (2/2/2025).

    PT Timah Tbk juga menegaskan bahwa karyawan mereka, termasuk Weni, menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan seperti masyarakat umum.

    “Fasilitas dan layanan yang diterima sama dengan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan lainnya,” jelas manajemen perusahaan.

    Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan edukasi bagi seluruh karyawan agar lebih bijak dalam bermedia sosial.

    “Ke depan PT Timah Tbk akan terus bertransformasi dan melakukan perbaikan dalam memberikan edukasi kepada seluruh karyawan,” tutup Anggi.

    Kontroversi ini menjadi pelajaran bagi karyawan dan perusahaan tentang pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Dunia Tahun Ini Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanannya Bertubi-Tubi

    Dunia Tahun Ini Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanannya Bertubi-Tubi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia membeberkan bahwa tekanan ekonomi global akan sangat besar pada tahun ini, hal itu dinilai bisa memberikan dampak langsung terhadap Indonesia.

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan konsisten menjaga kesehatan iklim ekonomi di dalam negeri saat besarnya tekanan ekonomi global tersebut. Termasuk untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia.

    “Tekanan sangat bertubi-tubi dan sangat besar dari berbagai faktor, entah itu faktor musim el nino, geopolitik, policy Fed Fund Rates, pelemahan ekonomi di RRT (China),” ungkap Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2024 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Minggu (2/2/2025).

    Sri Mulyani menyebutkan berbagai tekanan yang dapat mempengaruhi ekonomi domestik itu di antaranya berbagai permasalahan politik dan peperangan yang masih terus berlangsung hingga kuartal IV-2024.

    “Kami tau tekanan ini luar biasa, tapi berbagai upaya dilakukan untuk melindungi masyarakat dan daya belinya,” kata Sri Mulyani.

    “Di kuartal IV ini kita lihat beberapa policy dan lingkungan global juga tetap dinamis dan ini mengantarkan kita di 2025,” tegasnya.

    Menurut Sri Mulyani, sebetulnya untuk tekanan ekonomi dari Asia ada secercah harapan, setelah pemerintah China mulai fokus memulihkan pelemahan ekonominya dengan meluncurkan berbagai paket stimulus, baik dari sisi moneter maupun fiskal. China merupakan salah satu negara mitra perdagangan terbesar Indonesia.

    Masalahnya, negara yang memiliki kapasitas ekonomi terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat tengah mendapat sorotan pelaku pasar keuangan dan ekonomi setelah hasil Pilpres 2024 kembali dimenangkan Presiden Donald Trump yang terkenal memiliki kebijakan negatif terhadap lingkungan stabilitas perdagangan global maupun pasar keuangan.

    “Makanya ini periode pemerintah Presiden Trump yang kedua disebutnya 2.0 yang semua orang kemudian melihat pada saat beliau jadi presiden banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi AS, tapi juga ekonomi dunia, termasuk penetapan tari dan berbagai kebijakan yang sangat inward looking atau nasionalistik,” tutur Sri Mulyani.

    Di benua Eropa pun masih banyak permasalahan yang terjadi di negara-negara kawasannya, seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris.

    Permasalahan ketiga negara besar di Eropa itu terletak pada APBN mereka yang tak menemukan titik kesepakatan dengan pihak parlemen untuk disepakati menunjang aktivitas pemerintahannya.

    “Jadi di Eropa, kondisi tidak membaik, dua ekonomi terbesar di Eropa, Prancis dan Jerman mengalami krisis, kalau saya tambahkan dengan UK (United Kingdom) sebetulnya. Di Inggris telah terjadi pergantian kekuasaan, ini juga karena masalah budget dan ekonomi yang melemah, Jerman sekarang mengalami tekanan yang sama, dan di Prancis juga mengalami tekanan politik akibat kondisi ekonomi yang tidak membaik,” ungkap Sri Mulyani.

    Sebagaimana diketahui, untuk menghadapi berbagai tekanan itu pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk awal tahun ini yang terdiri dari 12 paket kebijakan, seperti Pemberian Bantuan Pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masyarakat desil 1 dan 2 selama 2 bulan (Januari dan Februari 2025), dengan sasaran sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

    Lalu, Diskon sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), dengan menyasar sebanyak 81,42 juta pelanggan, mencakup konsumsi 9,1 Twh/bulan yang setara 35% total konsumsi listrik nasional.

    Adapula PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar. Skema insentif tersebut diberikan sebesar diskon 100% untuk bulan Januari – Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli – Desember 2025.

    PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) dengan rincian sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%, dan sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.

    PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD).

    Pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan, maupun Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid.

    Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan yang berlaku untuk sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur.

    Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan memberikan dukungan berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan Rp2,4 juta, kemudahan akses informasi pekerjaan, dan akses Program Prakerja.

    Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan bagi sektor industri padat karya yang diasumsikan untuk 3,76 juta pekerja.

    Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% juga kembali diberikan sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk WP OP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% selama 7 tahun sejak pertama kali terdaftar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun maka akan diberikan pembebasan PPh.

    Terakhir, ialah berupa pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu.

    (mkh/mkh)

  • Viral Video Karyawan PT Timah Ejek Honorer Pakai BPJS, Ditindak Manajemen, Langsung Minta Maaf – Halaman all

    Viral Video Karyawan PT Timah Ejek Honorer Pakai BPJS, Ditindak Manajemen, Langsung Minta Maaf – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Timah Tbk telah menindak karyawannya yang mengunggah video berisi hinaan kepada tenaga honorer yang memakai BPJS Kesehatan untuk berobat.

    Video viral tersebut diunggah oleh akun TikTok @wennymyzon1. Di video tersebut, ia menghina tenaga honorer yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

    Sambil mengatakan, “Ngantri ya dek?”, @wennymyzon1 menunjukkan pandangan mata dan nada yang merendahkan.

    “BPJS ya?” katanya sambil tertawa. “Oh BPJS? Masih honorer ya? Kebetulan saya (menunjuk logo PT Timah di seragamnya). Saya enggak antre, dek. Pasien prioritas,” ujarnya masih diikuti tawaan.

    Setelah videonya viral, Dwi Citra Weni alias Wenny Myzon telah meminta maaf.

    Melalui video yang dibuat masih dari akun TikTok yang sama, ia menyebutkan bahwa konten video yang dibuat tidak ada kaitannya dengan PT Timah tempatnya bekerja.

    “Konten-konten yang ada di akun saya tersebut murni dari sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja, karena itu akun pribadi saya sendiri tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan,” ucapnya.

    Ia pun meminta maaf terkait kegaduhan yang terjadi karena video yang ia buat sebelumnya.

    “Untuk pihak-pihak yang merasa terganggu dengan video, konten-konten yang saya buat saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada niat untuk menyinggung organisasi tertentu,” katanya.

    PT Timah Tbk melalui akun Instagram @officialtimah pun merespons kejadian ini.

    “Perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, harmoni, dan saling menghormati,” tulis PT Timah dalam pernyataannya.

    PT Timah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang merasa terganggu dengan aktivitas media sosial salah satu karyawan mereka yang diduga menyebarkan informasi yang mendiskreditkan pihak tertentu.

    Konten yang disampaikan oleh @wennymyzon1 disebut tidak berhubungan atau mewakili karakter dan budaya kerja PT Timah.

    “Fasilitas dan layanan kesehatan yang diterima karyawan PT Timah Tbk sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuau dengan kelas kepesertaan masing-masing dan tidak ada perbedaan.”

    “Terkait langkah-langkah yang akan ditempuh, PT Timah Tbk menegaskan bahwa akan menegakkan aturan yang berkaitan dengan kekaryawanan yang berlaku di Perusahaan,” tulis PT Timah.

    Ke depannya, PT Timah menyatakan akan terus bertransformasi, melakukan perbaikan khususnya edukasi dan internalisasi kepada seluruh karywan dan keluarga besar PT Timah Tbk untuk bijak dalam bermedia sosial, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun Perusahaan.

  • Viral Karyawati PT Timah Sindir Honorer Antre BPJS, Perusahaan Turun Tangan – Page 3

    Viral Karyawati PT Timah Sindir Honorer Antre BPJS, Perusahaan Turun Tangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seorang karyawati PT Timah berulah di media sosial. Dia membuat sebuah konten yang menyindir pengguna saat mengantre pelayananan BPJS.

    Terlihat dalam video yang beredar, wanita itu mengenakan kerudung dan kemeja lengan panjang berkelir putih. Dengan wajah sinis, dia mengucapkan kata-kata bernada sindiran.

    “Ngantre ya dek, BPJS ya,” kata wanita sambil goyang-goyangkan badan dan diiring tertawa berbahak-bahak seperti dikutip, Minggu (2/2/2025).

    “Awww BPJS. Masih honorer ya, ah kasian deh. Kebetulan saya kan. Saya enggak ngantre deh pasien prioritas,” timpal wanita itu sambil menunjukkan logo perusahaan tempatnya bekerja.

    Belakangan diketahui, wanita itu berinisial DCW. Hal itu diketahui usai Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siaahan buka suara.

    “Inisialnya DCW betul karyawan PT Timah,” kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (2/2/2025).

    Anggi mengatakan, pihaknya telah melayangkan panggilan kepada DCW untuk dimintai klarifikasi atas konten tersebut.

    “Hari pertama naiknya respon publik terkait ini tim HC perusahaan telah sigap menyampaikan pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” ujar dia.

    Namun, pemeriksaan belum dilakukan karena terkendala hari libur. Kendati, Anggi memastikan akan memproses DCW sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.

    “Pemanggilan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Namun tersela hari libur. InsyaAllah proses tetap akan dilaksanakan dengan tidak lama,” ujar dia.

    “Perusahaan tegas terhadap pelaksanaan aturan kekaryawanan namun semuanya tentu berproses,” sambung dia.

     

  • Pakar UGM Nilai Kinerja Ekonomi Kabinet Merah Putih Belum Optimal, Ini Penjelasan Lengkapnya!

    Pakar UGM Nilai Kinerja Ekonomi Kabinet Merah Putih Belum Optimal, Ini Penjelasan Lengkapnya!

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Para ekonom dan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangan kritis terhadap kinerja ekonomi pemerintahan baru. Mereka menyoroti tantangan besar yang dihadapi kabinet dalam mencapai target pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan reformasi sektor pendidikan serta kesehatan.

    Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi

    Ekonom UGM, Dr. Dumairy, menilai bahwa masih terlalu dini untuk mengukur keberhasilan ekonomi Kabinet Merah Putih. Banyak program yang saat ini dijalankan merupakan kelanjutan dari kabinet sebelumnya. Hal ini membuat implementasi kebijakan menjadi tidak sepenuhnya inisiatif baru. “Tidak mudah menjalankan program yang bukan berasal dari ide awal pemerintahan saat ini,” ujar Dumairy.

    Pemerintah telah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan tingkat pengangguran pada tahun 2025. Namun, menurut Dumairy, target tersebut hanya dapat tercapai jika diiringi pertumbuhan ekonomi yang stabil serta distribusi pendapatan yang lebih merata. “Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pertumbuhan yang inklusif,” tambahnya.

    Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi Ekonomi

    Dumairy juga menekankan pentingnya semangat nasionalisme dalam mengelola sumber daya ekonomi. Pemerintah perlu menata ulang penguasaan sektor strategis seperti pertambangan dan lahan agar lebih bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, ia mengusulkan agar kebijakan hilirisasi industri lebih inklusif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh korporasi besar, tetapi juga masyarakat luas. “Keuntungan dari hilirisasi seharusnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak,” tegasnya.

    Tantangan dalam Sektor Pendidikan dan Kesehatan

    Selain ekonomi, sosiolog politik UGM, Dr. Arie Sujito, mengkritisi sistem pelayanan kesehatan, khususnya BPJS, yang menurutnya masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menekankan perlunya reformasi manajemen BPJS agar lebih adil dan efisien. “Jangan sampai terjadi ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya.

    Dalam sektor pendidikan, Arie menyoroti mahalnya biaya pendidikan yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Ia juga mengkritik kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai kurang memadai dan justru memperburuk kondisi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan daripada terlibat dalam proyek yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti bisnis pertambangan. “Pendidikan seharusnya bebas dari kepentingan bisnis yang berisiko merusak demokrasi akademik,” tambahnya.

    Peran Mahasiswa dalam Transformasi Sosial

    Meskipun situasi saat ini penuh tantangan, Arie tetap optimis bahwa perubahan dapat terjadi jika masyarakat, terutama mahasiswa, bersatu dalam gerakan sosial yang kuat. Ia mencontohkan aksi mahasiswa dalam menentang kebijakan pajak 12% sebagai bentuk konsolidasi yang berhasil dalam mendorong perubahan kebijakan. “Mahasiswa memiliki peran strategis dalam transformasi demokrasi,” pungkasnya. [aje]

  • Syarat dan Biaya Bikin SIM Februari 2025, Sekarang Ada Ujian Baru

    Syarat dan Biaya Bikin SIM Februari 2025, Sekarang Ada Ujian Baru

    Jakarta –

    Buat kamu yang ingin membuat surat izin mengemudi (SIM) di bulan Februari 2025 ini, simak biaya resminya. Sekarang juga ada ujian praktik baru untuk membuat SIM.

    Surat Izin Mengemudi (SIM) diperlukan buat kamu yang mengemudikan kendaraan. Untuk bisa mendapatkan SIM, kamu harus memenuhi serangkaian persyaratan seperti diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

    Syarat Bikin SIM Baru

    Dalam pasal 7 Perpol No. 2 Tahun 2023, untuk membuat SIM pengendara harus memenuhi syarat usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian.

    1. Usia

    Khusus persyaratan usia, pemohon harus memenuhi ketentuan berikut:

    – minimal 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM D1
    – minimal 18 tahun untuk SIM C1
    – minimal 19 tahun untuk SIM CII
    – minimal 20 tahun untuk SIM A umum dan SIM B1
    – minimal 21 tahun untuk SIM BII
    – minimal 22 tahun untuk SIM B1 Umum, dan
    – minimal 23 tahun untuk SIM BII Umum.

    2. Administrasi

    Jika sudah memenuhi syarat usia, selanjutnya ada persyaratan administrasi. Syarat administrasi ini meliputi formulir pendaftaran secara manual atau menunjukkan bukti pendaftaran secara elektronik, melampirkan fotokopi e-KTP, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan mengemudi dari sekolah mengemudi yang terakreditasi paling lama enam bulan sejak tanggal diterbitkan, perekaman biometri sidik jari, melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, dan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.

    3. Tes Kesehatan

    Lanjut ke persyaratan kesehatan. Pada syarat ini, pemohon SIM harus memenuhi syarat kesehatan jasmani meliputi pemeriksaan penglihatan, pendengaran, dan fisik anggota gerak serta perawakan fisik lain. Pemeriksaan fisik ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dapat digunakan paling lama 14 hari sejak diterbitkan.

    4. Tes Psikologi

    Kemudian ada juga kesehatan rohani melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, dan kepribadian. Pemeriksaan psikologi ini dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes psikologi yang dapat digunakan paling lama enam bulan sejak diterbitkan.

    Untuk pembuatan SIM baru, kamu juga harus mengikuti ujian teori menggunakan E-AVIS pada perangkat yang tersedia di Satpas atau gawai milik pemohon.

    Ada Ujian Baru

    Untuk mendapatkan SIM, pemohon harus melaksanakan beberapa ujian. Sebelumnya, ujian dilakukan dengan tes teori tertulis dan ujian praktik di lapangan yang tersedia di Satpas. Namun kini, ada tambahan ujian baru untuk mendapatkan SIM.

    Sekarang untuk membuat SIM juga harus melakukan ujian praktik di jalan umum. Selain ujian praktik berkendara di lapangan yang ada di Satpas, pemohon SIM akan diuji kemampuannya di jalan raya.

    Ujian praktik SIM di jalan raya ini sudah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan aturan itu, ada ujian praktik 1 dan ujian praktik 2. Ujian praktik 1 dilakukan di lapangan ujian praktik di Satpas atau lokasi lain. Sedangkan ujian praktik dua dilaksanakan di ruas jalan tertentu.

    Dengan diuji di jalan umum, pemohon SIM akan dinilai kemampuannya dalam berkendara dan mempraktikkan penguasaan terhadap aturan lalu lintas.

    “Untuk menguji kemampuan teknik mengemudi dan penguasaan tentang marka, rambu dan APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas/lampu merah). Sehingga penguji tahu persis kompetensi riil dari yang diuji,” kata Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Heru Sutopo belum lama ini.

    Biaya Bikin SIM Baru

    Biaya bikin SIM per Februari 2025 masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. Berikut rincian biaya bikin SIM baru Februari 2025:

    Penerbitan SIM A: Rp 120.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM B I: Rp 120.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM B II: Rp 120.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM C: Rp 100.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM C I: Rp 100.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM C II: Rp 100.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM D: Rp 50.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM D I: Rp 50.000 (per penerbitan).

    Biaya tersebut belum termasuk biaya tes psikologi, tes kesehatan, dan asuransi. Biaya tes psikologi dan tes kesehatan mungkin berbeda-beda. Namun, tes kesehatan untuk SIM biasanya dikenakan biaya Rp 35.000 dan tes psikologi Rp 60.000-an, serta asuransi Rp 50.000.

    (rgr/mhg)

  • PT Timah Minta Maaf Karyawan Ejek Honorer Pakai BPJS: Tak Wakili Perusahaan

    PT Timah Minta Maaf Karyawan Ejek Honorer Pakai BPJS: Tak Wakili Perusahaan

    Jakarta –

    Viral video perempuan yang bekerja di PT Timah mengejek karyawan honorer lantaran menggunakan BPJS untuk berobat. PT Timah buka suara dan menyampaikan permohonan maaf.

    Dalam video yang dilihat detikcom, Minggu (2/2/2025) perempuan itu berbicara seolah-olah sedang melakukan percakapan. Dia kemudian mengolok pekerja honorer karena meggunakan BPJS dan bukan pasien prioritas.

    “Ngantri ya dek? BPJS ya? Hahaha, oh BPJS, masih honorer ya? Kebetulan saya kan (menunjuk logo PT Timah di baju) saya nggak ngantri dek, pasien prioritas hahaha,” kata perempuan tersebut.

    PT Timah menyampaikan pihaknya menjunjung tinggi etika, harmoni serta rasa saling menghormati. Atas video tersebut, PT Timah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang merasa terganggu.

    “Perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, harmoni, dan saling menghormati. Perusahaan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang merasa terganggu dengan aktivitas media sosial salah satu karyawan yang diduga menyebarkan informasi yang mendiskreditkan pihak tertentu,” tulis PT Timah dalam unggahan di Instagramnya.

    PT Timah menyampaikan video yang dibuat perempuan tersebut tidak berhubungan dan tidak mewakili perusahaan. Karyawan PT Timah mendapat fasilitas layanan kesehatan BPJS sesuai kelas kepesetaan masing-masing.

    “Menegaskan bahwa konten yang disampaikan oleh pemilik akun media sosial tersebut tidak berhubungan atau mewakili karakter dan budaya kerja perusahaan. Fasilitas dan layanan kesehatan yang diterima karyawan PT Timah Tbk sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas kepesertaan masing-masing dan tidak ada perbedaan,” ucapnya.

    PT Timah akan mengedukasi seluruh karyawan untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Agar terhinda dari tindakan yang merugikan diri dan orang lain.

    “Terkait langkah-langkah yang akan ditempuh, PT Timah Tbk menegaskan bahwa akan menegakkan aturan yang berkaitan dengan kekaryawanan yang berlaku di Perusahaan. Ke depan, PT Timah Tbk akan terus bertransformasi, melakukan perbaikan khususnya edukasi dan internalisasi kepada seluruh karyawan dan keluarga besar PT Timah Tbk untuk bijak dalam bermedia sosial, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun Perusahaan,” imbuhnya.

    (dek/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sidoarjo Rayakan Hari Jadi ke-166, Inilah Tema yang Diusung

    Sidoarjo Rayakan Hari Jadi ke-166, Inilah Tema yang Diusung

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sidoarjo Hebat, Baik, dan Bermartabat menjadi tema perayaan Hari Jadi Sidoarjo (Harjasda) ke-166. Tema itu juga diusung dalam upacara peringatan HUT Sidoarjo yang digelar di Alun-alun Sidoarjo, Jumat (31/1/2025).

    Upacara dipimpin oleh Inspektur Upacara, Plt. Bupati Kabupaten Sidoarjo H. Subandi, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, anggota TNI, POLRI, serta tokoh masyarakat.

    Melalui tema Sidoarjo Hebat, Baik, dan Bermartabat, Pemkab Sidoarjo mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun seluruh lapisan masyarakat untuk terus bekerja bersama dalam mewujudkan Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik.

    Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaan atas perjalanan panjang Kabupaten Sidoarjo. Dengan terus bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat, kemajuan di Kabupaten Sidoarjo akan semakin meningkat.

    “Hari ini kita memperingati perjalanan panjang Kabupaten Sidoarjo yang telah melalui berbagai dinamika dan tantangan. Segala pencapaian hingga saat ini merupakan hasil kerja sama bersama, sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam berbagai sektor, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur sangat menentukan kemajuan Sidoarjo,” ujarnya.

    H. Subandi juga menyampaikan, pada usia yang ke-166 ini, Kabupaten Sidoarjo telah banyak mengukir hasil yang baik untuk pembangunan berkelanjutan. Dari faktor kesehatan hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sidoarjo terus meningkat.

    “Untuk pembangunan bidang kesehatan, 78,58 persen sudah tercakup BPJS, dan Kabupaten Sidoarjo juga telah dinyatakan 100 persen ODF, serta mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat STBM Award terbaik Nasional tingkat Pratama di tahun 2024,” terangnya.

    Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan pelayanan SIP secara online dengan waktu penerbitan maksimal 7 hari. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Sidoarjo rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun.

    “Dari data BPS, IPM Kabupaten Sidoarjo dari 81,01 di tahun 2021 menjadi 82,67 di tahun 2024. Angka kemiskinan juga cenderung menurun setiap tahunnya, dari 5,00 persen di tahun 2023 menjadi 4,53 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023 mencapai 6,16 persen, termasuk yang tertinggi di Jawa Timur,” ujar H. Subandi saat memberi sambutan di Upacara Harjasda ke-166.

    H. Subandi menegaskan, meski telah mencapai banyak hal, kita harus tetap bertanggung jawab dan selalu berinovasi untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik dan untuk menghadapi tantangan ke depannya.

    “Meskipun kita telah mencapai banyak hal, perjalanan kita masih panjang. Tanggung jawab kita dalam menjaga dan melanjutkan pembangunan ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, dan lebih berkeadilan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, mari kita tetap menjaga kekompakan, kerukunan, kebersamaan, dan terus berinovasi dalam segala aspek kehidupan,” ungkapnya.

    Selain upacara, peringatan Harjasda ke-166 juga dimeriahkan dengan pertunjukan Drum band Genderang Bahari SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo dan penampilan tari kolosal “Lahirnya Kerajaan Jenggala” dari sanggar KDS pimpinan Budi Alfan. (isa/but)