Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Fix! Prabowo Putusan Program Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025

    Fix! Prabowo Putusan Program Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    “Jadi tadi rapat mengenai update program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau, nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia. 

    Kendati demikian, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.

    Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, ditambah waktu toleransi satu bulan. 

    Sementara untuk anak usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka masuk sekolah. 

    “Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerjasama dengan BPJS,” jelas Menkes Budi.

    Budi juga mengatakan bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan bervariasi, disesuaikan dengan tahapan usia. 

    Untuk bayi baru lahir, terdapat 6 jenis screening, balita 8 jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.

    “Mungkin yang baru-baru, misalnya screening jiwa, kan dulu kita nggak pernah screen tuh. Sekarang screening jiwa mulai anak sekolah, SD udah kita screening. Karena kita juga hasil survei kesehatan yang terakhir lihat bahwa ternyata banyak, 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi yang wajib jadi itu kita screening juga,” ucapnya.

    Selain itu, program ini juga mencakup screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan, serta kanker paru dan kolorektal bagi laki-laki.

    Budi turut mengungkapkan bahwa program ini membutuhkan anggaran besar, yang saat ini masih dalam proses penyesuaian.

    Anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun, namun sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara yang beragam.

    Meski begitu, Budi memastikan bahwa kebutuhan anggaran untuk tahap awal tetap tersedia, dan jika nantinya masih kurang, pihaknya akan mengajukan tambahan. 

    “Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau juga sedang banyak,” pungkas Budi.

  • Menkes Bocorkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dieksekusi 2026

    Menkes Bocorkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dieksekusi 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dirinya akan berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait tarif BPJS Kesehatan. Menurutnya, penyesuaian tarif kemungkinan dilakukan pada 2026 mendatang.

    Menurutnya, rencana ini juga sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, namun masih menunggu hitungan yang pasti bersama Kementerian Keuangan.

    “Itu BPJS saya sudah bilang ke bapak (Presiden), kalau hitung-hitungan kami sama bu Menkeu harusnya aman. Di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment di tarifnya,” kata Budi Gunadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).

    Ia menjelaskan perhitungan yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan masih belum final, sehingga belum bisa memberikan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

    “Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau tapi udah dikasih waktunya nanti aku sama bu Ani (Menteri Keuangan),” katanya.

    Namun Budi Gunadi menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini tidak berhubungan dengan rencana Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Sistem KRIS yang menggantikan pembagian kelas 1,2, dan 3 masih dievaluasi hingga 30 Juni 2025.

    “Nggak ada hubungan sama KRIS,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

    Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    (haa/haa)

  • Siap-siap! Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026, Ini Bocoran Menkes

    Siap-siap! Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026, Ini Bocoran Menkes

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku bakal menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas klaim dan kenaikan tarif atau iuran BPJS Kesehatan mulai 2026.

    Budi Gunadi meyakini bahwa keuangan BPJS Kesehatan pada 2025 masih mampu untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat di Indonesia tanpa kenaikan iuran. 

    Namun, dia memberi bocoran pada 2026 perlu ada penyesuaian atau kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Anggapan ini berdasarkan hitungan yang dilakukan olehnya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    “Pada 2026 kemungkinan mesti ada adjustmen dari tarifnya. Saya akan minta waktu ke beliau nanti kalau hitung-hitunganannya sudah pas, mau menghadap dengan menteri keuangan untuk menjelakan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Budi mengamini bahwa pada 2026 ada kemungkinan iuran BPJS Kesehatan bakal dinaikkan.

    Saat ini, kalkulasi itu, kata Budi, sedang dikerjakan bersama dengan kementerian keuangan, BPJS, dan kementerian kesehatan. Namun, Budi masih belum dapat menyampaikan perkiraan kenaikkan iuran pada 2026.  

    “Belum, belum ada angka [kenaikan iuran BPJS Kesehatan], makanya mesti hadap beliau [Sri Mulyani]. Tapi sudah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani. Dan ini engga ada hubungannya sama KRIS (Kelas Rawat Inap Standar), karena layanan kesehatan kita naik. Yang berat-berat jantung stroke itu naik,” pungkas Budi.

  • Zakat dan Infak Terkumpul Hampir Rp6,2 miliar, Baznas Kabupaten Mojokerto Penuhi Target di Tahun 2024

    Zakat dan Infak Terkumpul Hampir Rp6,2 miliar, Baznas Kabupaten Mojokerto Penuhi Target di Tahun 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sepanjang tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mojokerto berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp3,1 milir, sedangkan Infak kurang lebih Rp3,1 miliar. Angka tersebut melebihi target dari pembayaran ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di tahun 2024 yakni sebesar Rp6 miliar.

    Ketua Baznas Kabupaten Mojokerto, Zamroni Ahmad mengatakan, Baznas Kabupaten Mojokerto dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas Provinsi Jawa Timur di tahun 2024 ditarget pembayaran ZIS sebesar Rp6 miliar. “Target ini meningkat Rp2 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp4 miliar,” ungkapnya, Rabu (5/2/2025).

    Masih kata Gus Zam (panggilan akrab, red), total ada 6.665 orang yang wajib membayar zakat (Muzakki) yang setiap bulannya membayarkan ZIS melalui Baznas Kabupaten Mojokerto. Dari Muzakki aktif tersebut, total dana Zakat yang terkumpul Rp3,1 miliar, sedangkan Infak yang terkumpul kurang lebih Rp3,1 miliar.

    ‘Alhamdulillah, target yang menurut kami sangat berat bisa kami capai dengan baik. Dana ZIS sebesar Rp6 miliar rupiah bisa kami kumpulkan pada tahun 2024. Dana yang terkumpul disalurkan untuk para Mustahik dengan berbagai program yang telah direncanakan. Sebanyak 9.199 Mustahik yang menerima dana ZIS ini,” katanya.

    Dengan rincian, sebanyak 401 orang menerima bantuan biaya hidup di setiap bulannya, masing-masing menerima Rp2,4 juta selama satu tahun, 350 orang marbot masjid menerima fasilitasi BPJS ketenagakerjaan, renovasi 105 tempat ibadah dan sebanyak 874 siswa menerima bantuan beasiswa pendidikan di setiap bulannya.

    “Sebanyak 46 keluarga penerima program RUTILAHU (Rumah Tinggal Layak Huni) senilai Rp20 juta, sebanyak 74 orang menerima bantuan dalam bidang kesehatan dan sebanyak 190 orang penerima bantuan pendayagunaan untuk memberdayakan usaha kecil yang tersebar di 18 kecamatan yang ada dan program-program lain,” jelasnya.

    Untuk membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan dana zakat, pihaknya juga membentuk Satuan Audit Internal (SAI). Ke depan, Baznas Kabupaten Mojokerto juga akan menggandeng akuntan publik dengan tujuan agar masyarakat semakin percaya dengan pengelolaan ZIS di Baznas Kabupaten Mojokerto.

    “Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih pada Pimpinan Daerah dan semua ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Semoga Allah SWT memberikan pahala atas apa yang diberikan, memberikan berkah atas harta yang disimpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagi semua para Muzakki, amin yra,” ujarnya.

    Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada PT. Superior Prima Sukses Tbk, sebagai perusahaan pertama yang bermitra dengan Baznas Kabupaten Mojokerto untuk membantu kehidupan masyarakat yang belum mampu. Pihaknya berharap semoga kedepan semakin banyak perusahaan yang ikut bermitra dengan Baznas Kabupaten Mojokerto.

    “Semoga kedepan semakin banyak perusahaan yang ikut bermitra dengan kami untuk bersama-sama bergerak menjaga impian dan harapan para kaum yang lemah. Di tahun 2025, kami menargetkan menjangkau lebih banyak penerima manfaat, targetnya 13 ribu mustahiq.Target pengumpulan juga ditingkatkan dari Rp6 miliar menjadi Rp6,6 miliar,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis bagi Warga Kota Bandung yang Berulang Tahun

    Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis bagi Warga Kota Bandung yang Berulang Tahun

    Liputan6.com, Bandung – Masyarakat Kota Bandung yang berulang tahun akan mendapat hadiah berupa layanan pemeriksaan kesehatan gratis mulai Februari 2025. Program yang diinisiasi pemerintah pusat ini diperuntukan untuk semua kelompok usia. Mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia (lansia).

    Untuk memanfaatkan layanan tersebut, masyarakat wajib mengunduh terlebih dahulu aplikasi Satu Sehat di ponsel. Selama tahap awal, layanan ini akan diterapkan di puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bandung setiap Selasa dan Jumat.

    Kemudian, pemeriksaan kesehatan gratis akan diperluas ke Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    Lantas bagaimana cara daftar program cek kesehatan gratis ini? Sebagaimana informasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), berikut cara lengkapnya:

    Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis

    1. Download atau unduh aplikasi Satu Sehat di PlayStore atau AppStore

    2. Daftar akun dengan mengisi data diri

    3. Pengguna akan menerima pesan konfirmasi pendaftaran akun Satu Sehat

    4. Isi kuesioner skrining mandiri yang berisi paket skrining untuk mendapat kode tiket

    5. Datang ke puksesmas terdekat dengan membawa KTP/KK/KIA, kode tiket, dan hasil skrining mandiri

    6. Hasil pemeriksaan dapat dicek melalui aplikasi Satu Sehat

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Anhar Hardian mengatakan, masyarakat yang masih bingung dengan cara mendapatkan layanan cek kesehatan gratis dapat langsung mendatangi puskesmas terdekat.

    “Terpenting download (aplikasi) dulu Satu Sehat. Kalau masih bingung, datang saja ke puskesmas, minta penjelasan. Kami siap melayani meskipun pencatatannya masih manual untuk sementara ini,” ucapnya usai peresmian program pemeriksaan kesehatan gratis di Pustu Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay pada Senin, 3 Februari 2025.

    Di sisi lain, Anhar mengatakan program pemeriksaan kesehatan gratis dapat berjalan lebih fleksibel di puskesmas besar dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup.

    “Namun, di puskesmas kecil, mungkin perlu diatur jadwalnya, misalnya pemeriksaan umum pagi hari dan PKG dimulai setelahnya, sekitar pukul 12.00 WIB atau 13.00 WIB,” kata Anhar.

     

    Penulis: Arby Salim

     

  • HUT Ke-69 Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana: Bersatu, Berkarya, dan Berdampak

    HUT Ke-69 Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana: Bersatu, Berkarya, dan Berdampak

    TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Menginjak usia yang tak muda lagi, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 dengan penuh nuansa syukur di Balairung Universitas, Senin (03/02/2025).

    Perayaan yang dikemas dalam Ibadah Senin Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) ini mengusung tema “69 Tahun YPTKSW: Bersatu, Berkarya, dan Berdampak”. 

    YPTKSW yang berdiri sejak tahun 1956 saat ini menaungi dua perguruan tinggi yaitu UKSW dan Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (Unkriswina) di Waingapu. 

    Selain berkontribusi dalam dunia pendidikan, YPTKSW juga melebarkan sayapnya dengan mengelola PT Bank Perekonomian Rakyat Satya Artha dan PT Satya Mitra Sejahtera. 

    Dalam sambutan hangatnya Ketua Pengurus YPTKSW Drs. M.Z. Ichsanudin, M.M., menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasihnya.

    “Puji syukur atas kesempatan ini kita bisa memperingati hari ulang tahun ke-69 YPTKSW,” ungkapnya, 

    Menilik kembali sejarah berdirinya YPTKSW, Drs. M.Z. Ichsanudin mengungkapkan sebagai yayasan yang menaungi dua universitas dan juga mengelola bidang bisnis, YPTKSW diharapkan bisa lebih maju lagi.

    “Kami berharap UKSW, Unkriswina, dan unit di bawah naungan YPTKSW semakin berkembang. Saat ini, UKSW sudah menjadi institusi dengan predikat unggul, capaian ini menjadi kebanggaan bagi kami,” jelasnya. 

    Ucapan selamat ulang tahun juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pembina YPTKSW Pendeta Dr. Magyolin Carolina Tuassun, M. Th.

    “Enam puluh sembilan tahun bukanlah usia yang muda untuk merasakan tuntunan Tuhan di tengah segala dinamika, namun bukan usia yang tua untuk terus berkarya,” imbuhnya. 

    Pendeta Dr. Magyolin Carolina Tuassun menegaskan dengan kesatuan hati, YPTKSW bersama unit di bawahnya mampu menjadi cahaya yang menerangi dunia pendidikan dan masyarakat.

    “Satu hati dan kebersamaan yang dimulai dari YPTKSW menjadi pondasi untuk melahirkan karya yang berdampak,” ujarnya.

    Bentuk refleksi 

    Acara yang dimulai dengan ibadah syukur sebagai bentuk refleksi dan ucapan terima kasih atas perjalanan panjang YPTKSW yang sarat makna, penuh sejarah, dan berdampak ini dipimpin oleh Pendeta Aprianus Meta Djangga Uma, S.Si.Teol., M.Pd., anggota Pembina YPTKSW dari Sinode Gereja Kristen Sumba. 

    Puncak perayaan HUT ke-69 YPTKSW ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh pengurus YPTKSW, yang kemudian diserahkan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga Yasip Khasani, S.I.P., M.M., Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami, Rektor Unkriswina Sumba Dr. Maklon F. Killa, SE., M.Si., serta pengurus unit di bawah YPTKSW lainnya. 

    Tak berhenti sampai di situ, acara dilanjutkan dengan penyerahan bunga Anggrek dari Rektor Intiyas kepada Drs. M.Z. Ichsanudin sebagai simbol terima kasih dan apresiasi atas bimbingan sekaligus arahan YPTKSW.  

    “Kami mempersembahkan satu bunga Anggrek untuk YPTKSW sebagai bukti nyata bahwa UKSW sedang melakukan gerakan pertobatan lingkungan,” katanya. 

    Lebih jauh disampaikannya, saat ini UKSW tidak menerima karangan bunga dalam bentuk styrofoam. Persembahan bunga Anggrek ini merupakan salah satu bentuk cinta terhadap lingkungan dan mendukung program pemerintah Kota Salatiga.  “Kita jadikan  UKSW sebagai pilar Kota Salatiga dalam menjaga lingkungan,” ujarnya. 

    Rektor perempuan pertama UKSW ini juga menyampaikan sebagai kampus yang berada dibawah naungan YPTKSW, UKSW berkomitmen untuk berkontribusi dalam memberikan jaminan sosial yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada pegawai, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 

    Diapresiasi positif

    Komitmen tersebut diapresiasi positif oleh Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani, S.I.P., M.M.

    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada YPTKSW terutama kepada UKSW karena sudah memberikan jaminan sosial kepada seluruh mahasiswanya sehingga program Universal Health Coverage di Kota Salatiga mencapai 99,98 persen,” bebernya. 

    Tak ketinggalan, Yasip Khasani, S.I.P., M.M., juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-69 kepada YPTKSW.

    “Selamat ulang tahun YPTKSW. Semoga dengan seiring bertambahnya usia, YPTKSW semakin maju, berkembang, dan berdampak positif dalam melahirkan masyarakat akademik yang berkarakter di tingkat lokal, nasional, hingga global,” katanya. 

    Rangkaian perayaan HUT ke-69 YPTKSW diakhiri dengan penyerahan penghargaan oleh BPJS Cabang Ungaran dan PJ Walikota Salatiga kepada YPTKSW atas peran aktifnya mendukung program pemerintah Kota Salatiga dalam melindungi pekerja dan keluarga. Turut hadir dalam perayaan ini yakni pembina dan pengurus YPTKSW, pimpinan universitas dan civitas academica UKSW, serta sejumlah pendeta dari sinode pendukung di Salatiga serta tamu undangan lainnya. 

    UKSW merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah terakreditasi Unggul. Berdiri sejak tahun 1956, memiliki 15 fakultas dengan 63 pilihan program studi jenjang D3, D4, S1, S2, dan S3. Terletak di Salatiga, kampus ini dikenal sebagai Kampus Indonesia Mini, karena keragaman mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah Indonesia.

    Selain itu, UKSW juga dikenal dengan julukan Creative Minority atau minoritas berdaya cipta, yaitu sekelompok kecil individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan, menjadi agen transformasi, dan menginspirasi masyarakat. 

    Perayaan HUT ke-69 YPTKSW ini menjadi bukti nyata bahwa UKSW terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam Sustainable Development Goals (SDGs) ke-3 kehidupan sehat dan sejahtera serta ke-4 pendidikan berkualitas. 

    Salam Satu Hati UKSW! (*)

     

  • Segini biaya perpanjangan masa berlaku SIM di Jakarta

    Segini biaya perpanjangan masa berlaku SIM di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka empat lokasi layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku syarat legal berkendara itu di wilayah Jakarta pada Rabu.

    Layanan SIM keliling yang disediakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya merupakan upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus atau melengkapi salah satu keperluan saat berkendara

    Melalui akun X resmi @tmcpoldametro, diinformasikan, layanan ini buka pukul 08.00-14.00 WIB.

    Jakarta Timur : Mall Grand Cakung

    Jakarta Selatan : Kampus Trilogi Kalibata

    Jakarta Utara : LTC Glodok

    Jakarta Barat : Mall Citraland

    Jakarta Pusat : Kantor Pos Lapangan Banteng

    Adapun dokumen yang harus dibawa ke SIM Keliling antara lain KTP dan SIM asli beserta fotokopi, melampirkan bukti kepesertaan aktif dalam program BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), formulir permohonan dan mengikuti tes kesehatan di lokasi gerai.

    Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku sedangkan bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis wajib mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

    Masa berlaku SIM kini dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan dan tidak lagi menyesuaikan dengan tanggal lahir pemilik. Kebijakan ini memastikan bahwa tanggal kedaluwarsa SIM ditentukan berdasarkan waktu penerbitannya, bukan tanggal lahir pemohon.

    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan lainnya. Mencakup biaya tes psikologi sebesar Rp60.000 dan tes kesehatan sebesar Rp35.000.

    Pengendara yang tidak dapat memperlihatkan SIM yang masih berlaku.akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Sanksi maksimal yang bisa dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Sidoarjo Cover BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan

    Pemkab Sidoarjo Cover BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo melaunching sekaligus mensosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Sidoarjo di Hotel Aston Sidoarjo, Selasa (4/2/2025).

    Launching dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo bersama Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Biro Perekonomian Pemprov Jatim dan Pps. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo.

    Ada sebanyak 13.395 orang yang diproteksi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut. Setahun ke depan, mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial di dua program. Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM.

    Beberapa perwakilan yang dicover, yakni petani, nelayan serta guru PAUD dan pekerja rentan lainnya di Sidoarjo dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo M. Ainur Rahman yang hadir mewakili Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara menjadi salah satu tugas negara.

    Hal itu diwujudkan Pemkab Sidoarjo dengan memberikan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo.

    Mereka akan mendapatkan proteksi dan manfaat apabila terjadi kecelakaan kerja. Bahkan pemerintah melalui badan penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan akan memberikan santunan dan bea siswa pendidikan apabila terjadi kematian.

    “Kami pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan seandainya bapak ibu nanti terjadi sesuatu diluar kemampuan kita, itu tujuannya, bukan berarti kami mendoakan itu terjadi, tetap doa terbaik bagi bapak ibu semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT,” ucapnya.

    M. Ainur Rahman mengatakan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Sidoarjo.

    Namun Universal Coverage Jamsostek/UCJ di Kabupaten Sidoarjo masih 38 persen. Pemkab Sidoarjo sendiri menargetkan tahun 2025 ini 65 persen pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo terlindung program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

    “Ini bukan tugas yang ringan tetapi bagi saya tidak ada sesuatu yang berat kalau kita semua punya komitmen yang sama, ayo saling bahu membahu, ayo saling berkolaborasi sehingga niat mulia pemerintah untuk memeberikan jaminan sosial kepada semua pekerja di Sidoarjo ini bisa terwujud dengan kekompakan dan kerjasama kita,” ajaknya.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia merinci ada sebanyak 8.630 orang petani, 856 orang nelayan serta 2.920 orang guru PAUD dan 989 pekerja rentan lainnya yang tahun ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan.

    Mulai bulan Januari sampai Desember 2025 mereka aktif sebagai peserta program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.

    Sebelumnya kepersertaan mereka dicover setiap tiga bulan sekali. Program jaminan sosial Ketenagakerjaan itu sendiri murni bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2025.

    “Kami bersyukur bahwa tahun 2025 ini cakupan perlindungan Jaminan social ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Sidoarjo ini mencapai 13.395 orang,” ucapnya.

    Ainun mengatakan program perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan tersebut diprioritaskan kepada pekerja rentan terhadap kemiskinan dan rentan terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sidoarjo.

    Manfaatnya adalah memberikan kenyamanan dan ketenangan para penerima program dalam melakukan aktivitasnya.

    Oleh karenanya ia ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo.

    “Khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo yang telah memberikan support dan dukungan bagi program perlindungan pekerja rentan ini sehingga bisa berjalan dengan baik, termasuk tim koordinasi DBHCHT Kabupaten Sidoarjo yang bersatu dan bersemangat untuk menggolkan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025 ini,” terangnya. (isa/but)

  • Kebijakan Pusat, Pemkab Jember Tak Perpanjang Kontrak 2.204 Honorer

    Kebijakan Pusat, Pemkab Jember Tak Perpanjang Kontrak 2.204 Honorer

    Jember (beritajatim.com) – Kebijakan pemerintah pusat membuat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak boleh memperpanjang kontrak kerja 2.204 orang pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN). Mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Sebenarnya dari 2.204 orang honorer tersebut, 541 orang di antaranya masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun mereka tidak mendaftarkan diri sebagai PPPK dengan berbagai alasan, seperti meninggal dunia dan mengundurkan diri.

    Sementara itu, 1.663 orang pegawai lainnya tidak bisa mendaftarkan diri sebagai PPPK karena tidak masuk dalam pangkalan data BKN. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga kebersihan, keamanan, pramusaji, dan pengemudi mobil dinas.

    Mereka mulanya adalah bagian dari data 9.690 orang pegawai honorer yang dikirimkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Jember ke BKN. Namun BKPSDM Jember terpaksa mengeluarkan 1.663 orang tersebut dari data kepegawaian, karena dianggap BKN tidak memenuhi kriteria formasi PPPK.

    Tak ingin ada pegawai honorer yang kena pemutusan hubungan kerja, Bupati Hendy Siswanto lantas memerintahkan BKPSDM Jember untuk melayangkan surat kepada BKN. Pemkab Jember mengirimkan surat hingga dua kali, masing-masing ditandatangani Kepala BKPSDM dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

    Isinya adalah permintaan agar seluruhi pegawai honorer tersebut bisa diterima dan dimasukkan dalam pangkalan data pusat. “Namun tidak ada balasan dari BKN,” kata Kepala BKPSDM Jember Suko Winarno, Selasa (4/2/2025).

    Mengacu data terakhir BKPSDM Jember, tercatat ada 13.119 orang tenaga honorer non ASN yang bekerja di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka direkrut berdasarkan kebutuhan OPD masing-masing. Penggajiannya pun didasarkan pada ketersediaan anggaran di OPD masing-masing.

    Dari 13.119 orang tersebut, 7.410 orang tercatat dalam pangkalan data BKN dan 5.709 orang lainnya tidak tercatat. Sebanyak 10.915 orang di antaranya saat ini mengadu peruntungan memperebutkan dua ribu formasi tenaga PPPK.

    Jumlah pegawai honorer yang tidak mendapat perpanjangan kontrak bisa bertambah, jika ada pegawai honorer tidak lolos seleksi administrasi PPPK gelombang kedua pada 8 Februari 2025. “Pengumumannya pada 13 Februari. Namun bagi yang tidak lolos administrasi masih diberi kesempatan masa sanggah,” kata Suko Winarno.

    Sebenarnya pintu untuk pegawai honorer non ASN yang tidak mendapat perpanjangan masa kontrak ini belum tertutup sepenuhnya untuk bekerja di Pemkab Jember. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai tenaga alihdaya (outsourcing) melalui pihak ketiga maupun penyedia jasa perorangan.

    Namun Suko Winarno belum bisa menjelaskan mekanisme teknis perekrutan tenaga alihdaya tersebut. “Kami belum membahas detail outsourcing tersebut. Tentunya ini akan dirapatkan, karena kembali pada kemampuan anggarannya,” katanya.

    Perekrutan tenaga alihdaya ini mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan, bukan undang-undang kepegawaian. “Selama ini kan rekan-rekan (pegawai honorer) mendapat gaji sesuai kemampuan daerah plus keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Suko Winarno. [wir]

  • Video: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Usai Pelantikan Gubernur

    Video: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Usai Pelantikan Gubernur

    Jakarta – Kementerian Kesehatan menyebutkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) nantinya akan terintegrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dan nantinya akan dimulai usai pelantikan gubernur pada 20 Februari mendatang.

    (/)