Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Pantas Wenny Myzon Santai usai Dipecat PT Timah, Ngaku Berpenghasilan Tinggi: Nanti Diganti Allah

    Pantas Wenny Myzon Santai usai Dipecat PT Timah, Ngaku Berpenghasilan Tinggi: Nanti Diganti Allah

    TRIBUNJATIM.COM – Nasib DCW mantan pegawai PT Timah setelah viral menghina honorer akhirnya berakhir pemecatan.

    PT Timah telah melakukan pemeriksaan terhadap karyawatinya berinisial DCW yang viral lantaran mengejek karyawan honorer yang menggunakan BPJS untuk berobat.

    PT Timah memutuskan untuk memecat karyawati tersebut.

    Hal ini disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siaahan, dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via Wartakotalive.com, Kamis.

    “Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan,” kata Anggi.

    Anggi menyampaikan keputusan tersebut merupakan langkah tegas dan komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan.

    Dia menyampaikan kepada seluruh karyawan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

    “Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak menggunakan media sosial dengan bijak, namun Perusahaan juga berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan dan keluarga besar PT Timah Tbk untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku,” terangnya lagi.

    “Perusahaan juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak terus berspekulasi terkait peristiwa ini, dan menegaskan bahwa aktifitas media sosial yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan,” kata Anggi.

    Seperti diberitakan sebelumnya, DCW menjadi perbincangan lantaran postingannya di media sosial yang menghina seorang pegawai honorer.

    Ulah DCW yang viral di media sosial tersebut yang berbicara seolah-olah sedang melakukan percakapan.

    Dia kemudian mengolok pekerja honorer karena menggunakan BPJS dan bukan pasien prioritas.

    “Ngantre ya, Dek? BPJS, ya? Ha-ha-ha, oh BPJS, masih honorer ya? Kebetulan saya kan (menunjuk logo PT Timah di baju) saya nggak ngantre, Dek, pasien prioritas, ha-ha-ha…,” kata DCW.

    Namun sebelumnya, PT Timah juga menyampaikan permohonan maaf atas ulah karyawannya itu.

    WENNY MYZON DIPECAT – Tangkapan layar unggahan TikTok Wenny Myzon pada Kamis (6/2/2025). Dwi Citra Weni kini dipecat PT Timah. (TikTok/wennymyzon1)

  • KUR Mandiri 2025 Cair, Ajukan Pengajuan Pinjaman Pakai Cari Ini

    KUR Mandiri 2025 Cair, Ajukan Pengajuan Pinjaman Pakai Cari Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pinjaman yang didukung oleh pemerintah Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan modal dengan suku bunga yang lebih rendah.

    Bank Mandiri menjadi salah satu bank yang dipercaya untuk menyalurkan KUR dengan berbagai skema yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

    Tujuan Penyaluran KUR Mandiri 2025

    Penyaluran KUR tidak hanya bertujuan memberikan akses keuangan bagi UMKM tetapi juga berfungsi untuk:

    Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Meningkatkan daya saing UMKM agar lebih kompetitif. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Jenis KUR Bank Mandiri 2025

    Bank Mandiri menawarkan beberapa jenis KUR dengan limit kredit dan suku bunga yang berbeda, antara lain:

    KUR Super Mikro

    Plafon kredit: Hingga Rp10 juta Jangka waktu: Maksimal 3 tahun untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan 5 tahun untuk Kredit Investasi (KI) Suku bunga: 3% efektif per tahun

    KUR Mikro

    Plafon kredit: Rp10 juta hingga Rp100 juta Jangka waktu: Maksimal 3 tahun untuk KMK dan 5 tahun untuk KI Suku bunga: 6% efektif per tahun

    KUR Kecil

    Plafon kredit: Rp100 juta hingga Rp500 juta Jangka waktu: Maksimal 4 tahun untuk KMK dan 5 tahun untuk KI Suku bunga: 6% efektif per tahun

    KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (KUR TKI)

    Plafon kredit: Hingga Rp100 juta Jangka waktu: Maksimal 4 tahun Suku bunga: 6% efektif per tahun

    KUR Khusus

    Plafon kredit: Hingga Rp500 juta Suku bunga: 6% efektif per tahun Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2025

    Untuk mendapatkan KUR Mandiri, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut:

    Syarat Umum

    Warga Negara Indonesia (WNI). Usaha telah berjalan minimal 6 bulan. Tidak sedang memiliki kredit produktif di bank lain kecuali KPR dan KKB. Memiliki riwayat kredit yang lancar. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

    Syarat Dokumen

    Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan e-KTP. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pejabat berwenang. NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta. Salinan Kartu Keluarga (KK). Salinan Akta Nikah atau Surat Cerai bagi yang sudah menikah atau bercerai. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (khusus untuk KUR Kecil dan KUR Khusus dengan plafon di atas Rp100 juta). Cara Pengajuan KUR Mandiri 2025

    Pengajuan KUR Mandiri dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

    Mengunjungi Kantor Cabang Bank Mandiri Datang ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan. Mengisi formulir pengajuan yang diberikan oleh petugas bank. Bank Mandiri akan melakukan verifikasi data dan survei usaha. Jika pengajuan disetujui, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit. Dana pinjaman akan dicairkan ke rekening Bank Mandiri.

    Pengajuan Secara Online

    Mengakses platform resmi Bank Mandiri untuk KUR. Melengkapi formulir pengajuan dan mengunggah dokumen persyaratan. Menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari pihak bank. Manfaat KUR Mandiri 2025 Bunga rendah: Dibandingkan dengan pinjaman komersial lainnya, suku bunga KUR lebih ringan karena mendapat subsidi dari pemerintah. Tanpa jaminan untuk limit tertentu: KUR Super Mikro dan KUR Mikro tidak memerlukan agunan tambahan. Mendorong pertumbuhan UMKM: Modal tambahan memungkinkan usaha berkembang lebih cepat dan lebih kompetitif. Proses mudah dan cepat: Bank Mandiri memiliki prosedur yang lebih sederhana dibandingkan pinjaman komersial lainnya.

    Dengan adanya KUR Mandiri 2025, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan bisnis dengan dukungan finansial yang lebih terjangkau dan mudah diakses.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Belajar dari Karyawan Viral Ejek Honorer Pakai BPJS dan Dipecat

    Belajar dari Karyawan Viral Ejek Honorer Pakai BPJS dan Dipecat

    Jakarta –

    PT Timah memecat karyawan yang viral ejek honorer pakai BPJS. Dari kasus ini, pengamat media sosial mengingatkan netizen untuk selalu berhati-hati di dunia maya.

    Kepada detikINET, Enda Nasution pengamat media sosial sekaligus Koordinator Bijak Bersosmed mengatakan bahwa ini bukanlah peristiwa pertama di mana seseorang mendapatkan konsekuensi, misalnya kehilangan pekerjaan, karena apa yang dia unggah sendiri di media sosial.

    “Hal ini bisa disebabkan biasanya karena apa yang dia posting itu tidak mencerminkan atau tidak menjaga kehormatan institusi atau lembaga di mana dia bekerja,” ujar Enda melalui pesan singkat, Kamis (6/2/2025).

    Biasanya, hal ini diperparah dengan terlihat identitas lembaga atau institusi tersebut, baik dalam bentuk seragam yang digunakan. Bisa juga terlihatnya logo perusahaan di background atau mungkin ada ID card yang dia gunakan, sehingga pada saat dia memposting itu terlihat jelas identitasnya.

    “Akhirnya tidak atau dianggap tidak merepresentasikan etika dari si perusahaan tersebut. Jadi tipsnya, tentu adalah bagaimana kita harus bijak bersosial media, di mana pun dalam kondisi apapun dalam kapasitas apapun sebenarnya, karena apa yang kita posting akhirnya mencerminkan diri kita dan juga lembaga kita,” pesannya.

    Selain itu, Enda mengingatkan pula agar tidak asal mengungkap informasi yang tidak sesuai etika atau yang sifatnya rahasia. Menurut Enda, ini juga masih sering terjadi walaupun mungkin tidak ada niat buruk pada saat karyawan atau anggota lembaga itu memposting.

    “Bisa jadi malah dalam kondisi dia bangga sebenarnya dengan apa yang dia ingin sampaikan, tapi ternyata informasi yang dia posting itu memberikan informasi yang sifatnya sensitif pada orang lain,” tambah Bapak Blogger Indonesia tersebut.

    “Termasuk dalam hal ini misalnya bukan saja tidak beretika tapi juga tindakan flexing, misalnya pamer barang produk atau bahkan juga sekedar travelling yang mewah. Nah, itu juga semua bisa dianggap tidak sesuai atau tidak merefleksikan posisinya atau juga bahkan tidak merefleksikan lembaganya,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan bahwa PT Timah telah melakukan pemeriksaan terhadap karyawatinya berinisial DCW yang viral lantaran mengejek karyawan honorer yang menggunakan BPJS untuk berobat. PT Timah memutuskan untuk memecat karyawati tersebut.

    “Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan, dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan,” kata Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siaahan, dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

    Anggi menyampaikan keputusan tersebut merupakan langkah tegas dan komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan. Dia menyampaikan kepada seluruh karyawan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

    (ask/ask)

  • Datangi Gedung DPR, Massa Buruh Tampilkan Aksi Teatrikal Singgung Oligarki – Halaman all

    Datangi Gedung DPR, Massa Buruh Tampilkan Aksi Teatrikal Singgung Oligarki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Unjuk rasa kaum buruh digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh di antaranya FSPMI, KSPI, hingga Partai Buruh.

    Pantauan Tribunnews.com, massa aksi tiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan Gedung DPR/MPR RI.

    Saat tiba, para buruh langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki.

    Tampak para buruh yang melakukan aksi teatrikal dicat tubuhnya dan bertelanjang dada, serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu, buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang.

    Mereka mengadegankan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara, hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut.

    Dalam keterangan yang diterima, ada sejumlah isu yang dibawa para buruh. Ini daftar isu yang diangkat para buruh dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR:

    1. Hapus Outsourcing  

    2. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan – Tolak Asuransi Swasta Tambahan

    3. Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.  

    4. Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

    5. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Undang-Undang

    6. Tolak Usia Pensiun 59 Tahun  

    7. Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan – Stop Impor

    8. Pecat Jajaran Menteri yang Membiarkan Terjadinya Pagar Laut

    9. Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Pagar Laut

    10. Dukung Terus Presiden Prabowo Subianto dalam Kebijakan Pro-Rakyat

    11. Adili dan penjarakan polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia.

    12. Ketersediaan Gas LPG 3 kg untuk rakyat harus terjamin dan tidak boleh langka.

  • Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Digodok Tahun Ini

    Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Digodok Tahun Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat mengatakan opsi tersebut akan diambil BPJS Kesehatan di tahun 2026.

    Budi Gunadi mengatakan pada 2025 diprediksi keuangan BPJS Kesehatan masih mampu untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat di Indonesia tanpa kenaikan iuran. Namun, pada 2026 perlu ada penyesuaian iuran berdasarkan hitungan yang dilakukannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya sudah bilang ke bapak (Presiden Prabowo), kalau hitungan kami dan bu Menkeu di 2025 harusnya aman, di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment dari tarifnya,” beber Budi Gunadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) kemarin.

    “Rencananya (penyesuaian tarif) di 2026, tapi sedang dikerjakan Kementerian Keuangan, BPJS, dan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.

    Nah dalam lampiran Keputusan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden 2025, terdapat Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang masuk dalam daftar rancangan Peraturan Presiden untuk disusun tahun ini. Aturan ini diprakarsai langsung oleh Kementerian Kesehatan.

    Dalam Kepres tersebut, dilihat Kamis (6/2/2025), salah satu isi pokok Perpres tentang Jaminan Kesehatan yang baru adalah penyesuaian iuran peserta jaminan kesehatan baik sektor formal maupun informal. Artinya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan kemungkinan akan diatur lewat beleid ini.

    Isi pokok Perpres baru itu berikutnya adalah penyesuaian manfaat dengan tetap mengakomodir manfaat yang telah ada saat ini dan menambahkan berbagai manfaat baru. Kedua.

    Kemudian, penyesuaian standar tarif dan mekanisme pembayaran bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan kebijakan KRIS dan rumah sakit berbasis kompetensi. Terakhir, pokok aturan baru tersebut adalah penyesuaian tata kelola jaminan Kesehatan nasional.

    (kil/kil)

  • Iuran BPJS Kesehatan Kemungkinan Akan Naik Tahun Depan – Halaman all

    Iuran BPJS Kesehatan Kemungkinan Akan Naik Tahun Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tarif Iuran BPJS Kesehatan diperkirakan akan kembali naik mulai tahun 2026 mendatang. 

    Isyarat tersebut dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kepada awak media usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Budi mengatakan, keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 hingga kini masih mampu membiayai layanan kesehatan sehingga tak ada kenaikan tarif iuran.

    “Itu BPJS saya sudah bilang ke Bapak (Presiden RI Prabowo Subianto) kalau hitung-hitungan kami sama Bu Menkeu 2025 harusnya aman.

    Di 2026 kemungkinan mesti ada adjusment di tarifnya. Saya minta waktu beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap ke Bu Menkeu untuk menjelaskan,” katanya usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Budi menjelaskan, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 masih dibahas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan. 

    Lantas menekankan, jika pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 tersebut. 

    “Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau tapi udah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani),” ungkapnya. 

    Disis lain, ia juga memastikan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tak terkait dengan pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS).

    “Tidak ada hubungannya sama KRIS,” imbuhnya. 

    Rincian Iuran BPJS Kesehatan 2025

    Mulai Juli 2025 kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dihapus. Lantas berapa jumlah iuran BPJS Kesehatan saat ini? 

    Kini sistem kelas dalam BPJS Kesehatan diubah dengan menggantinya menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan implementasi layanan KRIS.

    Dia mengatakan sistem BPJS tanpa kelas itu sudah mulai diimplentasikan bertahap tahun lalu.

    “BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahap kan 2 tahun,” kata Budi dikutip Sabtu (4/1/2025).

    Budi juga mengatakan mengenai tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS.

    Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya.

    “Tarifnya belum ditentuin tapi harusnya tak ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama,” kata Budi.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2 dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

    Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    Bagaimana dengan iuran saat ini? Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut.

    Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya. Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

    Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

    Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

    Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:

    1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

    3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5?ri Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar oleh Peserta.

    4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1?ri dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

     Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
    Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5?ri 45 persen  gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    Laporan Reporter: Alfian Firmansyah | Sumber: Warta Kota

  • Karyawan PT Timah yang Viral Sindir Honorer Pakai BPJS Dipecat!

    Karyawan PT Timah yang Viral Sindir Honorer Pakai BPJS Dipecat!

    Jakarta –

    PT Timah Tbk memberhentikan oknum karyawan usai viral menghina pekerja honorer yang antre menggunakan layanan BPJS. Keputusan itu diambil setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penegakan aturan sesuai etika kerja.

    “Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Tbk telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan,” tulis pernyataan resmi PT Timah, Kamis (6/2/2025).

    Perusahaan menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan ketegasan dan komitmen dalam menegakkan aturan perusahaan. Dengan pengumuman ini, PT Timah menyampaikan imbauan agar aktifitas media sosial personal yang bersangkutan tidak dikaitkan lagi dengan perusahaan. Kejadian ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi karyawan lainnya.

    “Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak menggunakan media sosial dengan bijak, namun perusahaan juga berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan dan keluarga besar PT Timah Tbk untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku,” tuturnya.

    PT Timah juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak terus berspekulasi terkait peristiwa ini. Pihaknya menegaskan bahwa aktifitas media sosial yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

    “Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, harmoni dan saling menghormati, tentu saja sangat menyesalkan dan menyayangkan kegaduhan yang telah ditimbulkan dari hal tersebut,” tutupnya.

    Video Viral di TikTok

    Diketahui, video tersebut beredar ramai di media sosial TikTok yang menyebutkan pegawai honorer berobat menggunakan BPJS Kesehatan hingga harus mengantre. Berbeda dengan dirinya yang merupakan pasien prioritas.

    Dalam video itu, oknum juga memamerkan pakaian dinas yang dikenakannya sambil menunjukkan logo PT Timah Tbk pada seragamnya.

    “Ngantri ya Dek, BPJS ya? Oh BPJS, masih honorer ya? Kebetulan saya kan, ehm, saya enggak ngantri, Dek. Pasien prioritas,” ucapnya dalam video.

    (aid/ara)

  • Cek Kesehatan Gratis saat Hari Ulang Tahun Dimulai 10 Februari, Pemerintah Siapkan Rp4,7 Triliun – Halaman all

    Cek Kesehatan Gratis saat Hari Ulang Tahun Dimulai 10 Februari, Pemerintah Siapkan Rp4,7 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan memulai program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. 

    Melalui program ini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di Puskesmas dan klinik kesehatan. 

    “Tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di Puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Program cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat atau Quick Win yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Budi Gunadi mengatakan tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut nanti. Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi. 

    “Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

     

    Sasaran 280 juta orang, kalahkan progranm vaksi covid-19

    Calon Wali Kota (Cawalkot) Bandung 2024, Muhammad Farhan bersama pedagang dan karyawan pasar menjalani cek kesehatan saat meninjau Layanan Cek Kesehatan Gratis Bagi Pedagang dan Karyawan Pasar Baru yang diselenggarakan oleh Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung (HP2B) di Pasar Baru Trade Center, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/9/2024). Selain meninjau layanan cek kesehatan gratis, Cawalkot Bandung 2024 nomor urut tiga yang berpasangan dengan Erwin Setiawan ini melakukan kampanye di Pasar Baru dengan menyapa para pedagang dan pengunjung pasar, serta menghadiri kegiatan Jumat Berkah. (TRIBUN JABAR/GANI KURNAIWAN) (/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Tes kesehatan gratis ini akan menjadi program terbesar Kemenkes lantaran akan menjangkau 280 juta warga Indonesia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga warga lanjut usia. 

    Jangkauan di program ini bahkan akan mengalahkan program vaksinasi virus corona (Covid-19) yang menyasar 180 juta orang dan program imunisasi yang menyasar 70 juta jiwa. 

    Budi meyakini program tes kesehatan gratis di awal-awal peluncuran program ini akan diminati hingga 60 juta warga. 

    “Masyarakat seluruhnya mulai dari Lahir sampai lansia, itu kita layani. Mungkin enggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapet 50 juta, 60 juta aja udah senang. Tapi kan kita harapkan ini makin lama makin naik terus,” kata dia.

    Anggaran Rp4,7 triliun 

    CEK KESEHATAN GRATIS – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025. Menkes Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (istimewa)

    Untuk menjalankan program ini pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp4,7 triliun. 

    “Betul (dana disiapkan Rp 4,7 triliun). Ada yang dari Kemenkes dan quick win ditambah sama pak Prabowo,” beber Budi. 

    Ia yakin anggaran itu sudah cukup karena kemungkinan tak semua target 280 juta orang memanfaatkan cek kesehatan gratis. Budi memprediksi 50-100 juta orang saja yang menggunakan fasilitas tersebut. 

    “Kita lihat lah anggaran dibikin untuk 200 jutaan, tapi saya nggak yakin 200 jutanya itu akan gunakan skriningnya, mungkin sampai 100 juta aja udah cukup sekali,” sebut Budi Gunadi.

    Presiden Prabowo kata Budi, berkomitmen bila di tengah jalan program ini butuh anggaran tambahan, pemerintah sudah menyiapkan tambahannya. 

    “Kalau kurang ya beliau bilang bisa (ditambah), tapi apakah sekarang ditambah? Kita lihat dulu program berjalan sampai Juni,” kata Budi Gunadi.

    Program cek kesehatan gratis ini nantinya akan dibagi menjadi untuk anak, dewasa, dan lansia. 

     

    Digelar di sekolah dan Puskesmas

    Program pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak akan diselenggarakan di sekolah, sementara untuk lansia dan dewasa di Puskesmas atau klinik.

    Untuk yang dewasa hanya cukup membawa KTP dan mengunduh aplikasi SatuSehat. 

    Budi mengatakan warga bisa mengakses program ini ketika bertepatan saat hari ulang tahunnya masing-masing. 

    Pemerintah telah menyiagakan 10 ribu Puskesmas hingga 15 ribu klinik untuk melaksanakan program ini.

    “Khusus yang usia sekolah, itu dilakukannya bukan pada saat ulang tahun, tapi pada saat masuk sekolah. Pada saat masuk sekolah dilakukannya di sana. Kenapa? Supaya enggak penuh Puskesmas,” kata dia.

    Hanya screening 

    Budi juga menjelaskan program tes kesehatan gratis ini hanya sebatas melakukan screening kesehatan, belum sampai tahap diagnosa hingga diobati. 

    “Yang dilakukan sekarang itu adalah screening, bukan diagnosa. Untuk jadi diagnosa itu kita bilang sebaiknya udah BPJS. Supaya nanti bisa dicover dengan perawatan BPJS,” kata dia. 

    “Sama kayak [periksa] darah gitu kan, darah di-screening. Apa, misalnya gula darahnya di atas 200. Itu mesti didiagnosa. Kenapa sih gula darahnya tinggi? Ini kan perlu dokter. Habis itu dikasih obat. Itu tahapan berikutnya. Yang kita lakukan ini adalah benar-benar screening di awal,” tambahnya.

    Tak hanya fisik kesehatan psikis juga diperiksa

    Adapun jenis pemeriksaannya juga berbeda. Tidak hanya pengecekan fisik, namun masyarakat juga akan menjalani pengecekan psikis. 

    Hal itu dinilai krusial karena berdasarkan survei yang dilakukan 1 dari 10 masyarakat mengalami gangguan kecemasan. Adapun pemeriksaan mental akan dimulai dari pelajar Sekolah Dasar. 

    “Kemudian untuk warga yang sudah di atas 40 tahun ada screening kanker, terutama yang yang empat besar, yaitu kanker payudara dan serviks untuk wanitan, karena itu, kan, pembunuh terbesar. Kemudian laki-laki untuk kanker paru dan kolorektal,” ujar Budi. 

    Sebagai bagian dari program ini, Kemenkes akan membagikan alat-alat kesehatan ke 10 ribu Puskesmas mulai 2025.

     Alat-alat yang akan didistribusikan meliputi hematology analyzer, blood chemical analyzer, elektrokardiogram (EKG), serta berbagai alat kesehatan ibu dan anak. 
     
     “Puskesmas yang belum dapat USG, semua akan dibagikan ke seluruh puskesmas mulai tahun ini. Seharusnya dalam waktu 18 bulan, 10 ribu puskesmas akan dapat,” kata Budi Gunadi Sadikin.

    Budi memberikan perhatian serius pada kesiapan Puskesmas dalam melaksanakan program ini, terutama terkait kelengkapan alat kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. 

    “Kami datang langsung ke Puskesmas agar kita bisa melihat kondisi sebenarnya kesiapan di seluruh pelosok Indonesia, sehingga nanti pengaturannya bisa lebih baik lagi dan berjalan baik,” kata dia.

    Pihaknya menyambut baik masukan dari Puskesmas di 514 kabupaten/kota terhadap kekurangan yang dapat diperbaiki.  Masyarakat juga diharapkan aktif memberikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program ini. 

    “Niatan bapak Presiden untuk membuat masyarakat lebih sehat harus kita dukung dan jalankan. Tapi, kalau pelaksanaannya tidak sempurna, kita perbaiki sambil jalan. Kita terbuka masukkan dan kritik dari masyarakat,” ucap Budi.(tribun network/fik/dod)

  • Siapkan Dana Lebih, Pemerintah akan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan – Halaman all

    Siapkan Dana Lebih, Pemerintah akan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan – Halaman all

    Setelah kajian nilai yang tepat, Menteri Kesehatan Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membawa hasilnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Tayang: Kamis, 6 Februari 2025 06:46 WIB |
    Diperbarui: Kamis, 6 Februari 2025 06:46 WIB

    Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella

    IURAN AKAN NAIK- Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026. strategi keberlanjutan JKN di antaranya melalui penyesuaian iuran sesuai Perpres 59/2024 atau selambatnya 1 Januari 2026. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026.

    Dalam meramu iuran BPJS Kesehatan yang baru, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan saat ini sedang melakukan penghitungan angka yang tepat.

    Setelah kajian penghitungan tersebut selesai, Menteri Kesehatan Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membawa hasilnya ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Rencananya di 2026 mesti ada adjustment dari tarifnya,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Kontan, Kamis (6/2/2025).

    Budi menyebut, sampai saat ini memang belum ada nilai yang pasti, dan kenaikan ini tidak terkait dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. 

    Namun karena potensi meningkatnya klaim pelayanan sakit jantung, stroke, dan lainnya.

    Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan, dengan intensifikasi program sesuai rencana kerja dan anggaran (RKA), gagal bayar berpotensi terjadi pada Juni 2026.

    Sebab itu, strategi keberlanjutan JKN diantaranya melalui penyesuaian iuran sesuai Perpres 59/2024 atau selambatnya 1 Januari 2026. (Vendy Yhulia Susanto/Kontan)

    Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Masih Dihitung, Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik Tahun Depan

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • VIDEO Pemerintah Pastikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025 – Halaman all

    VIDEO Pemerintah Pastikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai pada 10 Februari 2025, pekan depan.

    Keputusan ini diambil setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/2/2025).

    Usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Menkes mengungkapkan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai pada 10 Februari 2025 mendatang.

    Program ini akan berlangsung di lebih dari 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau (Prabowo, red) nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan, khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Meskipun begitu, Menkes menegaskan tidak akan ada acara seremonial khusus untuk meresmikan dimulainya program ini.

    Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo dan para menteri akan fokus untuk meninjau pelaksanaan program di sejumlah lokasi.

    PERIKSA KESEHATAN GRATIS – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi seluruh masyarakat di hari ulang tahun dimulai per 1 Februari 2025. Bisa disimak aturan dan tata cara bagi yang ingin memanfaatkan program ini. TRIBUNNEWS/SRIHANDRIATMO MALAU/BAYU PRIADI (TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI)

    Sasar 280 Juta Warga

    Program pemeriksaan kesehatan gratis ini direncanakan akan menyasar sekitar 280 juta orang secara bertahap.

    Dari bayi hingga lansia, program ini akan mencakup seluruh kelompok usia.

    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan sekitar 50-60 juta orang akan menerima manfaat dari pemeriksaan kesehatan gratis ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita harapkan naik terus,” jelasnya.

    Cara Daftar

    Masyarakat yang ingin mengikuti program skrining kesehatan gratis saat ulang tahun bisa   mengunduh aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM).

    Setelah mengunduh aplikasi masyarakat diminta untuk melengkapi data diri di dalam aplikasi.

    Data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penjadwalan pemeriksaan kesehatan.

    Setelah proses selesai, pengguna hanya perlu menunggu notifikasi atau pemberitahuan terkait waktu dan lokasi pemeriksaan dari aplikasi tersebut.

    Bagi anggota keluarga seperti anak-anak atau lansia yang tidak memiliki gawai pintar atau smartphone, mereka dapat ditambahkan sebagai profil tertaut di akun SATUSEHAT Mobile milik anggota keluarga lain.

    Dengan fitur ini, program kesehatan gratis tetap dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

    Aplikasi SATUSEHAT Mobile bisa diundah melalui tautan berikut:
    Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&hl=id
    iOS: https://apps.apple.com/us/app/satusehat-mobile/id1504600374

     Penyakit yang Bisa Dideteksi

    Skrining kesehatan gratis saat ulang tahun menjadi salah satu program yang dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran APBN mencapai Rp3,2 triliun.

    Apa saja yang bisa dideteksi dalam skrining kesehatan gratis saat ulang tahun ini?

    Dikutip dari akun media sosial X Partai Gerindra, skrining kesehatan gratis ini meliputi 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok usia.

    Balita:
    Hipotiroid kongenital
    Penyakit jantung bawaan kritis
    Hiperplasia adrenal kongenital
    Defisiensi G6PD
    Pertumbuhan
    Perkembangan
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Talasemia
    Hepar

    Remaja:
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Talasemia
    Anemia
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Hepar

    Dewasa (18-39 tahun):
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Penyakit ginjal kronik
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Faktor risiko jantung stroke
    Hepar
    Osteoporosis

    Dewasa (40-59 tahun):
    Indera pendengaran
    Kolesterol
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melituS
    Hipertensi
    Faktor risiko stroke
    Faktor risiko jantung
    Penyakit ginjal kronis
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker usus
    Hepar
    Osteoporosis

    Lansia (60 tahun ke atas):
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Kolesterol
    Faktor risiko stroke
    Faktor risiko jantung
    Penyakit ginjal kronis
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker usus
    Geriatri
    Hepar
    Osteoporosis.(*)

    (Tribunnews/Taufik/Rina/Apfia Tioconny Billy/Malau)