Kementrian Lembaga: BPJS

  • Cara Cek Kelas BPJS, Bagaimana Cara Merubahnya?

    Cara Cek Kelas BPJS, Bagaimana Cara Merubahnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Memahami cara mengecek kelas BPJS Kesehatan serta bagaimana cara mengubahnya sangat penting bagi peserta yang ingin menyesuaikan layanan kesehatan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Proses ini bisa dilakukan melalui beberapa metode yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan.

    Cara Mengecek Kelas BPJS Kesehatan

    Mengetahui kelas kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut:

    Melalui Aplikasi Mobile JKN

    Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN di smartphone. Login menggunakan nomor kartu BPJS Kesehatan atau NIK serta kata sandi. Pilih menu Peserta untuk melihat informasi kepesertaan, termasuk kelas layanan.

    Melalui Layanan Care Center 165

    Hubungi BPJS Kesehatan di nomor 165. Pilih layanan Status Kepesertaan. Masukkan nomor peserta atau NIK, lalu ikuti petunjuk dari operator.

    Melalui Chatbot CHIKA

    Kirim pesan melalui WhatsApp (0811-8750-400) atau Telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot). Pilih opsi Cek Status Kepesertaan. Masukkan nomor peserta atau NIK, lalu sistem akan memberikan informasi kepesertaan.

    Melalui Kantor BPJS Kesehatan Terdekat

    Kunjungi kantor BPJS Kesehatan dengan membawa KTP dan kartu BPJS Kesehatan. Petugas akan membantu memberikan informasi terkait kelas kepesertaan. Cara Mengubah Kelas BPJS Kesehatan

    Perubahan kelas layanan BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

    Syarat Mengubah Kelas BPJS Kesehatan

    Terdaftar minimal 12 bulan pada kelas kepesertaan yang sedang diikuti. Tidak memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Perubahan berlaku untuk seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga. Jika belum menggunakan autodebet, harus menyertakan buku tabungan dari bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BCA).

    Cara Mengubah Kelas BPJS Kesehatan

    Melalui Aplikasi Mobile JKN Buka aplikasi Mobile JKN dan login. Pilih menu Perubahan Data Peserta. Pilih opsi Kelas Rawat dan tentukan kelas yang diinginkan. Konfirmasi perubahan dengan menekan tombol Simpan. Hubungi BPJS Kesehatan di 165. Sampaikan permohonan perubahan kelas kepada petugas. Ikuti instruksi yang diberikan hingga proses selesai. Melalui Kantor BPJS Kesehatan Kunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa dokumen seperti KTP, KK, dan kartu BPJS Kesehatan. Isi formulir perubahan kelas dan tandatangani di atas materai. Serahkan dokumen ke petugas dan tunggu proses perubahan selesai. Melalui Layanan Pandawa (WhatsApp BPJS Kesehatan) Kirim pesan ke 0811-8165-165 pada jam kerja. Pilih menu Perubahan Data Peserta. Unggah dokumen yang diperlukan melalui tautan yang diberikan. Ikuti proses verifikasi hingga perubahan kelas disetujui.

    Dengan memahami prosedur ini, peserta BPJS Kesehatan dapat menyesuaikan kelas layanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial. Pastikan selalu mengecek status kepesertaan agar tetap aktif dan dapat digunakan ketika diperlukan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan Nasional 9 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Pengobatan Lanjutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan kebutuhan pengobatan lanjutan, setelah program
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis
    (PKG) dimulai pada Senin (10/2/2025) besok.
    Menurut dia, program PKG yang menjadi prioritas pemerintah berpotensi meningkatkan jumlah pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan.
    “Peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan,” ujar Charles dalam keterangannya kepada
    Kompas.com,
    Minggu (9/2/2025).
    Politikus PDI-P itu pun menyatakan bahwa pemangkasan anggaran kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun, tidak boleh berdampak negatif pada layanan kesehatan masyarakat.
    “Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” kata dia.
    Charles juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan layanan kesehatan menyeluruh, yakni promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif.
    “Skala prioritas program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran, namun tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa program PKG akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    “Jadi tadi rapat mengenai update program
    cek kesehatan gratis
    . Diputuskan oleh beliau (Presiden Prabowo), nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Rabu (5/2/2025).
    Budi menjelaskan, program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia, dengan pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia.
    Untuk anak-anak di bawah enam tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, dengan toleransi satu bulan.
    Sementara itu, anak usia sekolah akan menjalani pemeriksaan saat mereka masuk sekolah.
    Pemeriksaan akan dilakukan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik mitra BPJS Kesehatan, dengan jenis pemeriksaan yang berbeda sesuai tahapan usia.
    Budi merincikan, untuk bayi baru lahir ada enam jenis screening, balita delapan jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.
    Program ini juga mencakup pemeriksaan kesehatan mental sejak anak usia SD, serta screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, termasuk kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal.
    Meski begitu, Budi mengakui bahwa program ini membutuhkan anggaran besar yang saat ini masih dalam proses penyesuaian.
    Semula, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 4,7 triliun, tetapi sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara lainnya.
    Pemerintah memastikan bahwa anggaran tahap awal tetap tersedia, dan jika dibutuhkan tambahan dana, Kementerian Kesehatan akan mengajukan permohonan lebih lanjut.
    “Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau (Presiden Prabowo) juga sedang banyak,” pungkas Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Cara Cek BPJS Kesehatan Masih Aktif atau Tidak

    6 Cara Cek BPJS Kesehatan Masih Aktif atau Tidak

    PIKIRAN RAKYAT – BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Agar tetap dapat menikmati layanan kesehatan yang disediakan, status kepesertaan harus selalu dalam kondisi aktif.

    Jika iuran tidak dibayarkan tepat waktu, status kepesertaan dapat berubah menjadi tidak aktif, sehingga layanan kesehatan tidak dapat digunakan.

    Berikut beberapa cara praktis untuk mengecek apakah kepesertaan BPJS Kesehatan masih aktif atau tidak.

    Melalui Aplikasi Mobile JKN

    Aplikasi Mobile JKN adalah salah satu cara paling mudah untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan secara online. Berikut langkah-langkahnya:

    Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan lakukan login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS serta kata sandi. Masukkan kode captcha yang muncul pada layar. Pilih menu “Peserta”. Status kepesertaan akan langsung ditampilkan. Melalui WhatsApp PANDAWA

    Layanan Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA) memungkinkan peserta BPJS Kesehatan mengecek status kepesertaan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Berikut langkah-langkahnya:

    Simpan nomor WhatsApp resmi BPJS Kesehatan: 08118165165. Kirim pesan dengan format “Cek Status Peserta”. Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan. Masukkan tanggal lahir sesuai format yang diminta. Tunggu balasan yang menampilkan informasi status kepesertaan.
    Melalui Chatbot CHIKA

    BPJS Kesehatan juga menyediakan chatbot CHIKA yang bisa diakses melalui berbagai platform seperti Facebook Messenger, Telegram, dan WhatsApp. Berikut cara mengecek status kepesertaan melalui CHIKA:

    Buka aplikasi Telegram, WhatsApp, atau Facebook Messenger. Cari akun resmi BPJS Kesehatan atau gunakan akun Telegram @Chika_BPJSKesehatan_bot. Kirim pesan “Cek Status Peserta”. Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan. Ketik tanggal lahir sesuai format yang diminta. Tunggu balasan dari CHIKA yang menampilkan status kepesertaan. Melalui Call Center BPJS Kesehatan

    Peserta juga dapat mengecek status kepesertaan dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center. Berikut langkah-langkahnya:

    Hubungi nomor 165 menggunakan telepon seluler. Pilih opsi layanan untuk mengecek status kepesertaan. Masukkan NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan. Masukkan tanggal lahir sesuai yang terdaftar di sistem BPJS. Petugas akan memberikan informasi mengenai status kepesertaan. Melalui Kantor BPJS Kesehatan Terdekat

    Bagi yang lebih nyaman dengan layanan tatap muka, status kepesertaan dapat dicek langsung di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Berikut caranya:

    Kunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan sesuai domisili. Ambil nomor antrean dan tunggu giliran layanan administrasi. Serahkan KTP atau kartu BPJS Kesehatan kepada petugas. Petugas akan mengecek dan memberikan informasi mengenai status kepesertaan. Melalui Fasilitas Kesehatan (Faskes)

    Peserta juga bisa langsung mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mengecek status kepesertaan. Caranya:

    Datang ke faskes pertama yang telah terdaftar. Tunjukkan kartu BPJS Kesehatan atau KTP. Petugas akan memverifikasi status kepesertaan melalui sistem BPJS Kesehatan. Pentingnya Menjaga Status Kepesertaan BPJS Kesehatan Aktif

    Mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan secara rutin sangat penting agar tetap bisa menikmati layanan kesehatan tanpa kendala. Jika status kepesertaan dinyatakan tidak aktif, segera lakukan pembayaran iuran untuk mengaktifkannya kembali. Jika mengalami kendala, segera hubungi layanan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan solusi terbaik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Program Cek Kesehatan Gratis di Jakarta Tidak Termasuk Pengobatan dan Tindakan Dokter 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Februari 2025

    Program Cek Kesehatan Gratis di Jakarta Tidak Termasuk Pengobatan dan Tindakan Dokter Megapolitan 9 Februari 2025

    Program Cek Kesehatan Gratis di Jakarta Tidak Termasuk Pengobatan dan Tindakan Dokter
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan, program
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis
    (PKG) di puskesmas hanya untuk mendeteksi tanda awal gangguan kesehatan.
    Program ini, tidak mencakup pengobatan maupun tindakan medis oleh dokter setelah pemeriksaan.
    “Namanya cek kesehatan gratis jadi bukan pengobatan,” ucap Ani saat ditemui di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).
    Ani mencontohkan, dalam pemeriksaan gigi, dokter akan memeriksa kondisi gigi secara menyeluruh, termasuk mendeteksi apakah ada gigi berlubang atau membutuhkan perawatan lebih lanjut.
    Namun, tindakan seperti penambalan atau pencabutan gigi tidak dilakukan dalam program ini.
    “Mungkin kita tidak tahu gigi kita bolong, mungkin bolongnya baru kecil sehingga tidak terasa sakit, itu bisa dikasih tahu, ada yang bolong di sini, di sini. Berarti di hari berikutnya yang tersangkutan bisa mendaftar untuk terapinya,” kata Ani.
    Tindakan lanjutan seperti pengobatan atau prosedur medis tetap harus dilakukan melalui mekanisme pelayanan reguler di puskesmas atau rumah sakit, baik dengan biaya mandiri maupun menggunakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
    Oleh karena itu, diagnosis penyakit juga tidak termasuk dalam cakupan PKG.
    “Nanti, tindakannya terpisah ya pakai mekanisme pelayanan di puskesemas maupun di rumah sakit,” kata dia.
    Program PKG mulai dijalankan di 44 puskesmas di Jakarta sebagai tahap awal pada Senin (10/2/2025).
    Ke depannya, layanan ini akan diperluas secara bertahap ke 292 puskesmas pembantu di tingkat kelurahan.
    Masyarakat yang ingin mengikuti program ini harus mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile dengan mengisi biodata diri secara lengkap.
    “Pokoknya yang penting sudah mendaftar di Satu Sehat Mobile, sudah terjadwal tanggal maupun faskesnya di mana, maka kami akan layani,” ucap Ani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Hari H Ulang Tahun, Bisakah Langsung Datang dan Ikut Cek Kesehatan Gratis? – Halaman all

    Saat Hari H Ulang Tahun, Bisakah Langsung Datang dan Ikut Cek Kesehatan Gratis? – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) akan dimulai 10 Februari 2025.

    Masyarakat bisa memanfaatkan cek kesehatan gratis ini saat hari ulang tahun.

    Lalu bagaimana cara ikut CKG, bisakah langsung digunakan saat hari H ulang tahun?

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk terlebih dahulu mendaftar digital di aplikasi SATUSEHAT.

    Hal ini berkaitan dengan manajemen penyediaan stok Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

    Saat datang ke puskesmas atau klinik yang bekerjasama, warga memerlukan tiket untuk bisa ikut CKG.

    Pada tahap awal ini, CKG dibatasi 30 orang per hari.

    Pemeriksaan kesehatan gratis. (ist)

    “Ditahap awal ini kami batasi dulu 30 orang per hari. 30 orang itu yang melakukan pendaftaran digital,” kata Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi saat konferensi pers di kantor Kemenkes Jakarta pada Jumat (7/2/2025).

    Nantinya setelah evaluasi, kuota tersebut akan tingkat.

    Selain itu, pihaknya mengimbau warga  mengikuti CKG sesuai domisili dengan faskes tingkat pertama di BPJS.

    Endang menuturkan lebih lanjut, warga bisa mendapatkan CKG dalam kurun waktu mulai dari hari ulang tahun + 30 hari.

    “Cek kesehatan ulang tahun ini diberikan saat ulang atau plus 30 hari sesudahnya supaya yang ulang tahun Sabtu dan Minggu tetap bisa dapat layanan,” jelas dia.

    Pendaftaran Cek Kesehatan Gratis Melalui WhatsApp

    Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan, Kemenkes Setiaji mengimbau masyarakat segera mengunduh aplikasi Satu Sehat.

    Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mendaftar tanpa harus antre di Puskesmas.

    “Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Setelah mengunduh aplikasi, mereka akan menemukan fitur CKG (Cek Kesehatan Gratis) yang aktif mulai besok. Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan untuk mengisi profil di aplikasi tersebut,” ujar Setiaji.

    Setelah mengisi profil, masyarakat dapat mendaftar untuk pemeriksaan kesehatan dengan memilih tanggal pemeriksaan, yang harus dilakukan H+30 setelah ulang tahun.

    Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan keluarga atau anak mereka untuk pemeriksaan yang sama.

    Bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi Satu Sehat Mobile, terdapat alternatif pendaftaran melalui WhatsApp dengan nomor 081110500567.

    Fitur chatbot pada nomor tersebut akan memandu masyarakat dalam melakukan pendaftaran CKG secara mudah.

     

     

  • Daftar Bansos yang Cair Februari 2025, Ada Bantuan Beras 10 Kg

    Daftar Bansos yang Cair Februari 2025, Ada Bantuan Beras 10 Kg

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

    Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos). Pada bulan Februari 2025, sejumlah program bansos kembali disalurkan untuk meringankan beban masyarakat.

    Program Bansos yang Cair Februari 2025

    Beberapa program bansos yang cair pada bulan Februari 2025 antara lain:

    1. Kartu Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai)

    Program BPNT memberikan bantuan berupa sembako kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan ini disalurkan melalui kartu khusus yang dapat digunakan untuk membeli sembako di e-warong atau toko yang telah ditunjuk.

    Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BPNT nantinya akan mendapatkan bantuan Rp200.000 per bulan.

    2. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang akan disalurkan mulai Februari hingga April 2025, dengan nominal bantuan sebagai berikut:

    PIP 2024 Kapan Cair? Cara Mengecek PIP SD SMP SMA yang Belum Dicairkan via Sipintar Enterprise Online Pakai HP ANTARA FOTO / Yulius Satria Wi

    Siswa SD: Rp450.000 per tahun; Siswa SMP: Rp750.000 per tahun; dan Siswa SMA/Sederajat: Rp1,8 juta per tahun.

    3. Bantuan Beras

    Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 10 kg per penerima manfaat selama enam bulan, terhitung mulai Januari hingga Juni 2025.

    4. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Progam ini memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap sepanjang tahun.

    Adapun bantuan ini menyasar tujuh kelompok dengan nominal bantuan berbeda-beda tiap kategorinya, dan akan disalurkan dalam empat tahap, untuk tahap 1 pada Januar, Februari, dan Maret 2025.

    5. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

    Program ini memberikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemerintah akan menanggung biaya iuran BPJS Rp42.000 per bulan per individu.

    6. Santunan Yatim Piatu

    Program ini memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp270.000 per bulan.

    Ilustrasi Bansos yang kan segera turun

    Tujuan Penyaluran Bansos

    Penyaluran bansos bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, dan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

    Cara Mengetahui Penerima Bansos

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam penerima bansos, Anda dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    Anda juga bisa mengakses aplikasi Cek Bansos untuk mengecek status penerima bansos, serta mengecek melalui SMS dengan format yang telah ditentukan.

    Pentingnya DTKS

    Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat bansos. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memastikan data kependudukannya selalu terupdate dan akurat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari Besok, Nasib yang Tak Punya BPJS dan Rencana Senyap Prabowo – Halaman all

    Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari Besok, Nasib yang Tak Punya BPJS dan Rencana Senyap Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memutuskan pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dimulai 10 Februari 2025.

    Ada banyak informasi seputar kesiapan PKG besok, mulai mekanisme, siapa saja yang berhak hingga rencana Presiden Prabowo 10 Februari 2025. 

    Cek kesehatan gratis dimulai pada minggu kedua Februari ini akan menyasar lebih dari 260 juta penduduk Indonesia mulai dari bayi hingga lansia. 

    PKG diperuntukkan bagi mereka yang berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas. 

    Pemeriksaan ini tahap awal bisa dilakukan di puskesmas dan klinik. 

    Ada juga PKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu.

    PKG juga digelar di sekolah

    PKG juga digelar di sekolah dengan menyasar para pelajar. 

    PKG di sekolah  dimulai Juli 2025 saat tahun ajaran baru. 

    Sasaran PKG di sekolah untuk mereka yang berusia 7-17 tahun. 

     

    Nasib yang tak punya BPJS, bisakah ikut PKG?

    Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, tidak ada kewajiban persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan

    Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, masyarakat yang bukan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan tetap dapat mendapatkan layanan PKG.

    Ma Uning (48) merasa tenang saat melahirkan buah hatinya karena telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. (Istimewa)

    “Karena pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Meski demikian, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    Keanggotaan BPJS menjadi penting jika diperlukan tindakan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan BPJS Kesehatan aktif akan memudahkan proses rujukan dan penanganan lebih lanjut jika ditemukan masalah kesehatan.

    Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi medis tertentu, seperti penyakit kronis maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit.

    Dalam kondisi inilah kepesertaan BPJS Kesehatan aktif dapat membantu mengurangi beban biaya perawatan.

    “Jika BPJS Kesehatan belum aktif, masyarakat bisa segera mengaktifkannya. Mengingat proses aktivasi BPJS membutuhkan waktu hingga 14 hari, maka pemberitahuan 30 hari sebelumnya sangat membantu,” lanjutnya.

    Pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan.

    Rencana senyap presiden Prabowo

    RESHUFFLE DI HARLAH NU – Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan di acara puncak peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. Prabowo menyinggung soal reshuflle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahannya. (dok. Kompas.com/ Ardito Ramadhan)

    Terpisah, Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati menuturkan, Presiden Prabowo Subianto diprediksi memiliki rencana senyap saat pelaksanaan program Pemeriksaan Gratis (PKG) ini.

    Pravowo tidak hadir dalam kegiatan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan resmi dimulai Senin 10 Februari 2025.

    Prabowo ujar Adita, memiliki rencana senyap.

    Presiden diperkirakan lebih memilih mode senyap atau turun langsung melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis. 

    “Yang jelas sudah disiapkan ada sekitar 10 titik untuk ditinjau. Tapi kalau dilihat pengalaman Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), kemarin Pak Presiden ini sepertinya lebih memilih untuk melakukan kunjungan senyap,”

    Menurut Adita saat ditemui awak media di kantor Kemenkes Jakarta, Jumat (7/2/2025), Prabowo menegaskan tidak ada seremoni saat peluncuran hari pertama PKG.

    “Jadi tidak ada seremoni, seperti juga himbauan beliau kan, tidak ada seremoni,” kata dia.

    Adita menyampaikan, dalam arahan Prabowo Subianto untuk program cek kesehatan gratis ini.

     

    Prabowo meminta Kemenkes dan pihak terkait benar-benar memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program ini. 

    “Dipesankan juga untuk tidak menyulitkan masyarakat. Untuk daerah yang belum ada akses telekomunikasi tetap bisa melakukan cek kesehatan gratis. Jadi kata kuncinya, ini harus memberi manfaat dan tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya,” ungkap mantan jubir Kemenhub ini. 

     

    Harus unduh aplikasi SATUSEHAT, masyarakat yang tak punya smartphone bisa ikut PKG

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan, warga yang tidak memiliki smartphone tetap bisa mendapatkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

    Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji mengatakan, program kesehatan gratis tetap dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

    Unduh sertifikat vaksin Meningitis di aplikasi Satu Sehat. (sehatnegeriku.kemkes.go.id)

    Bagi anggota keluarga seperti anak-anak atau lansia yang tidak memiliki smartphone atau gawai pintar, bisa ditambahkan sebagai profil bertaut di akun SATUSEHAT Mobile milik anggota keluarga lain.

    Ia mengimbau, masyarakat mulai mengunduh aplikasi SATUSEHAT mobile agar memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi program tersebut.

    Masyarakat diharapkan mengisi dan melengkapi data diri terlebih dahulu untuk memastikan proses berjalan lancar

    “Masyarakat mulai mengunduh aplikasi SATUSEHAT mobile, dimana didalamnya ada informasi mengenai PKG termasuk juga mendaftarkan keluarga ataupun anak-anak yang mungkin tidak punya handphone bisa dicatat di dalam aplikasi,” kata dia saat ditemui di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    (Tribunnews.com/Rina/Anita K Wardhani)

  • Sosok Penyokong Ekonomi Wenny Myzon, Pantas Santai Dipecat: Dia Lebih Kaya dari Semua Karyawan Timah

    Sosok Penyokong Ekonomi Wenny Myzon, Pantas Santai Dipecat: Dia Lebih Kaya dari Semua Karyawan Timah

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok penyokong ekonomi Wenny Myzon akhirnya terungkap.

    Pantas saja mantan karyawan PT Timah tersebut santai ketika dipecat oleh perusahaan, sosok penyokongnya disebut memiliki banyak uang.

    Imbas kasus istrinya dipecat PT Timah karena konten video hinaan kepada karyawan honorer, sosok suami Wenny Myzon ikut disorot.

    Pasca dipecat Wenny Myzon santai karena ada seseorang yang menyokong kuat perekonomiannya meski tidak lagi digaji PT Timah.

    Sosok tersebut adalah suami Wenny Myzon.

    Wenny mengaku sosok suaminya lebih berduit dari karyawan PT Timah.

    Sontak pengakuan Wenny Myzon itu menyeret sosok suaminya tersebut dan membuat penasaran warganet.

    Diberitakan sebelumnya, belakangan ini wanita bernama Dwi Citra Weni itu viral.

    Ia dipecat buntut konten menghina tenaga honorer dan pengguna BPJS Kesehatan.

    Pemecatan terhadap wanita pemilik nama lengkap Dwi Citra Weni diumumkan oleh PT Timah Tbk, pada Kamis (6/1/2025).

    Tak lama setelah pemecatan itu, Wenny Myzon pun sibuk memposting banyak video di media sosial.

    Ia menyindir seseorang bahkan mengaku tak menyesal setelah dipecat PT Timah.

    Wenny Myzon bahkan masih sering membuat konten soal BPJS dan honorer yang ia pelesetkan jadi hororer.

    Kini sosok suaminya pun turut disorot.

    SIBUK JUALAN KUE – Tangkapan layar unggahan Wenny Myzon setelah dipecat PT Timah, Minggu (9/2/2025). Kini sindir kasus nasi kotak. (TikTok/ibu.suri.wakanda2)

  • Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemprov Jakarta Siapkan 44 Puskesmas – Halaman all

    Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Besok, Pemprov Jakarta Siapkan 44 Puskesmas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut sebanyak 44 puskesmas di Jakarta siap melayani program pemeriksaan kesehatan gratis, jelang diluncurkan program kesehatan gratis oleh pemerintah pusat.

    “Sebagaimana kita ketahui bersama, Insyaallah besok 10 Februari 2025 akan dimulai Pemeriksaan Kesehatan Gratis, sebagai salah satu program dari Bapak Presiden Bapak Prabowo,” kata Teguh kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).

    Teguh mengatakan, selain 44 puskesmas yang ada di tiap kecamatan, sebanyak 292 puskesmas Pembantu juga siap untuk melaksanakan program itu. 

    Namun di tahap awal, lokasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis dilayani di 44 Puskesmas.

    “Dari sisi jajaran SDM-nya, Insyaallah kita siap, dari sisi sarpras, teman-teman tadi itu lihat juga, kami ingin memastikan bagaimana juga Jakarta adalah barometer akan dilihat, dan kita harapkan juga bisa menjadi role model karena Puskesmas kita sudah integrasi juga dengan layanan primer,” kata dia.

    Teguh memastikan warga yang berusia dari bayi hingga lansia dapat mengikuti PKG di Puskesmas Jakarta. 

    Menurut Teguh, PKG hanya memakan waktu sekitar 10 menit jika proses layanan lancar.

    “Dari simulasi itu rata-rata per orang untuk pemeriksaan itu bisa sampai sekitar 10 menit, tapi itu kalau memang sudah lancar. Tapi ini untuk yang dewasa, untuk anak-anak dan lansia mungkin relatif waktunya akan lebih memakan waktu lama, apalagi untuk anak-anak perlu kadang-kadang ditenangkan dulu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah akan memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. 

    Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025).

    “Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Menurut Menkes tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut. 

    Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi.

    “Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

    Menurut Menkes, program PKG akan menyasar 280 juta orang secara bertahap. 

    Program tersebut akan menyentuh warga mulai dari bayi hingga Lansia. 

    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan 50 juta orang menerima manfaat program ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita diharapkan naik terus,” tuturnya.

    Program akan dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga klinik. 

    “Dilakukannya di mana? Di 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” ujarnya.

  • Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Senin, Lonjakan Pengobatan Lanjutan Harus Diantisipasi – Halaman all

    Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Senin, Lonjakan Pengobatan Lanjutan Harus Diantisipasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp 19,6 triliun pada tahun ini jangan sampai berpengaruh negatif pada layanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

    Terlebih pemerintah akan memulai Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai program prioritas pada Senin, 10 Februari 2025 mendatang.

    Demikian dikemukakan Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, di Jakarta pada Sabtu (8/2/2025).

    “PKG bagi warga yang berulang tahun ini direncanakan akan memeriksa belasan jenis (potensi) penyakit. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui apa saja gangguan kesehatannya, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan langsung melakukan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan, dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” ujar Charles Honoris.

    Dia mengatakan peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan.

    “Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran,” ujarnya.

    Politisi PDIP ini mengatakan keterbatasan anggaran juga tidak bisa dijadikan alasan tidak dilakukannya layanan kesehatan secara menyeluruh, yakni promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

    “Skala prioritas program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran, namun tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut,” paparnya.

    Rencananya Mulai Lusa

    Seperti diketahui Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) resmi berjalan secara nasional pada 10 Februari 2025.

    Program ini menjadi salah satu program unggulan Kabinet Merah Putih di bidang kesehatan.

    “Ini adalah program cek kesehatan gratis, diputuskan oleh beliau (Presiden Prabowo) nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) usai menemui Prabowo.

    PKG akan menyasar semua kelompok usia dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diproyeksikan bisa menjadi penerima manfaat.

    Program PKG akan dilaksanakan dengan dua grup yang dibatasi usia yaitu grup usia di bawah sekolah atau enam tahun ke bawah dan grup usia di atas enam tahun.

    Sebagai program inisiasi, pada tahap awal pemeriksaan kesehatan gratis diadakan di sebanyak 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik.