Kementrian Lembaga: BPJS

  • Bakesbangpol Surabaya terima apresiasi Densus 88 cegah radikalisme

    Bakesbangpol Surabaya terima apresiasi Densus 88 cegah radikalisme

    Surabaya (ANTARA) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya menerima apresiasi dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror (AT) Polri atas kontribusi dalam program pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme di wilayah Satgaswil Jawa Timur.

    Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, di Kota Surabaya, Jumat mengatakan salah satu tugas utama instansinya adalah melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme.

    “Kami melakukan sosialisasi kepada warga di tingkat kecamatan terkait bahaya radikalisme. Selain itu, kami juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dengan menghadirkan eks narapidana terorisme (napiter) sebagai salah narasumber,” ujarnya.

    Ia mengemukakan, selain melakukan sosialisasi, Bakesbangpol juga memberikan perhatian khusus kepada eks napiter dalam bentuk bantuan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Salah satunya adalah koordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak eks napiter berprestasi.

    “Kami juga mengupayakan bantuan permodalan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk eks napiter yang ingin mengembangkan usahanya,” kata Yayuk, sapaan lekatnya.

    Yayuk menyebutkan jika ada eks napiter yang mengalami kendala kesehatan, pihaknya juga membantu koordinasi dengan instansi terkait. Termasuk di antaranya dengan BPJS dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

    “Kami bantu koordinasi untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang layak,” tuturnya.

    Ia mencontohkan salah satu kasus dimana seorang eks napiter mengalami sakit dan tidak bisa mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam kondisi ini, Bakesbangpol berkoordinasi dengan Dinkes Surabaya dan puskesmas setempat untuk memberikan layanan kesehatan langsung ke rumahnya.

    “Memang waktu itu Densus 88 meminta agar pengobatan dilakukan secara berkala di rumah agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami pun mengakomodasi permintaan ini dengan menjalin komunikasi dengan dinas terkait,” tuturnya.

    Menurut dia, program pembinaan eks napiter di Surabaya sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Namun, sejak ia menjabat Kepala Bakesbangpol Surabaya pada 2022, intensitas program ini semakin meningkat.

    “Pemerintah pusat di tahun 2022 juga beri perhatian intens kepada eks napiter, mereka diikutkan dalam setiap upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di pemerintah daerah (Pemda) setempat,” katanya.

    Saat ini, Yayuk menjelaskan bahwa terdapat sekitar 23 eks napiter yang tinggal di Surabaya. Bakesbangpol Surabaya terus berupaya memberikan pendampingan agar mereka tidak kembali terpapar paham radikal.

    “Kami juga mengupayakan pemberian bantuan sosial kepada eks napiter, seperti bantuan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kemerdekaan,” ujarnya.

    Selain melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan, Bakesbangpol Surabaya juga menggandeng perguruan tinggi dalam upaya pencegahan radikalisme. Sejak tahun 2022, sosialisasi pencegahan radikalisme semakin intens dilakukan bersama Densus 88 AT dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    Beberapa kampus yang menjadi lokasi kegiatan sosialisasi pencegahan radikalisme di antaranya adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Muhammadiyah, Universitas 17 Agustus, dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

    Namun demikian, Yayuk menyampaikan bahwa pencegahan radikalisme tidak bisa dilakukan hanya oleh satu instansi saja. Oleh karena itu, Bakesbangpol turut berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BNPT dan Densus 88 AT.

    “Jadi kami juga gandeng Densus 88 dan BNPT,” ujarnya.

    Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Yayuk mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama dari media sosial. Menurutnya, paham radikal tidak hanya disebarkan melalui ajakan langsung, tetapi juga melalui bacaan dan konten digital yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang.

    “Kami berharap masyarakat benar-benar bisa menyaring ketika mendapat informasi dari media sosial, atau media-media yang lain. Dan benar-benar bisa terbuka dengan pergaulan sehingga wawasannya itu semakin luas,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    FAJAR.CO.ID — Efek domino efisiensi anggaran dapat berupa terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK besar-besaran. Pemangkasan anggaran belanja pemerintah diproyeksi dapat mencapai 100 ribu orang pada tahun 2025 .

    Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai belum ada tanda-tanda pembukaan lapangan kerja akan banyak tahun ini. Justru, potensi PHK sudah terlihat jauh lebih banyak.

    Bahkan, pabrik Sanken yang berlokasi di kawasan industri MM210, Cikarang, Jawa Barat, akan berhenti beroperasi alias tutup pada Juni 2025. Pabrik Sanken yang memproduksi transformator (trafo), UPS (uninterruptible power supply), dan power supply ini akan memindahkan lini produksinya ke Jepang.

    Timboel Siregar mengatakan, pemerintah harus lebih memperhatikan banyaknya tanda-tanda PHK di berbagai sektor. Pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya gelombang PHK besar-besaran.

    Kebijakan pemerintah memangkas anggaran dengan alasan efisiensi dapat menjadi pemicu PHK seperti di sektor pariwisata dan industri manufaktur.

    Keputusan tidak menggunakan hotel untuk kegiatan pemerintah misalnya, dapat memukul sektor pariwisata. Padahal, sektor pariwisata dan perhotelan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

    Kebijakan lain yang tampaknya cukup remeh adalah pemangkasan anggaran alat tulis kantor atau ATK. Keputusan kementerian memangkas anggaran ATK juga dapat berdampak pada penurunan produksi industri manufaktur sektor tersebut.

    Padahal seperti diketahui, industri manufaktur menyerap cukup banyak tenaga kerja. Bila permintaan menurun dan memicu penurunan produksi, maka tentu saja akan membuat perusahaan mengurangi karyawan alias PHK dan berujung pada tingginya angka pengangguran.

  • Anggota KSPSI Diminta Jaga Soliditas dan Militansi Perjuangkan Hak Buruh – Halaman all

    Anggota KSPSI Diminta Jaga Soliditas dan Militansi Perjuangkan Hak Buruh – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konfederasi buruh terbesar di Tanah Air Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 di Kantor DPP KSPSI, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Perayaan HUT KSPSI Ke-52 dirayakan secara sederhana dengan melakukan pemotongan tumpeng. 

    Hadir dalam acara potong tumpeng Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea,  Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad, Wapres KSPSI Roy Jinto Ferianto, Wapres KSPSI R Abdullah, Wapres KSPSI Ahmad Supriadi, Wapres KSPSI Idris Palar, Wakil Sekjen Fery Nuzarli, Wakil Sekjen Akmani, Wakil Sekjen Afif, Bendahara Umum KSPSI Mustopo, dan seluruh pengurus DPP KSPSI lainnya. 

    Turut menyaksikan Irjen Pol Mohamad Agung Budijono, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. Ada juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengucapkan secara langsung ucapan melalui video call. 

    Andi Gani menegaskan, KSPSI di usia yang ke-52 akan tetap lantang membela hak-hak buruh.

    “KSPSI sangat kritis dalam memperjuangkan hak buruh Indonesia,” katanya.

    Andi Gani berpesan kepada seluruh anggota KSPSI untuk terus selalu menjaga soliditas dan militansi dalam perjuangan. 

    Menurutnya, sebagai konfederasi buruh terbesar di Tanah Air dengan jutaan anggota, KSPSI akan terus berada di garis terdepan menyuarakan kesejahteraan bagi buruh. 

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan ini menilai, HUT KSPSI ke-52 juga dirayakan di seluruh Indonesia dengan berbagai kegiatan seperti donor darah, pembagian sembako, bakti kesehatan, dan kegiatan positif lainnya. 

    Nantinya, kata Andi Gani, perayaan puncak HUT KSPSI Ke-52 akan digelar pada Rabu (26/2/2025) di lokasi Pembangunan Pusdiklat KSPSI di Kawasan Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat. 

    Puncak perayaan tersebut rencananya akan dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wamenaker Imanuel Ebenezer, Direktur ILO, dan pimpinan konfederasi buruh di Indonesia. 

    Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sinergitas Polri dan buruh harus terus ditingkatkan ke depan. 

    Kapolri menegaskan harapannya agar seluruh buruh terutama anggota KSPSI bisa terus memperjuangkan hak-haknya demi meningkatkan kesejahteraan hingga mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. 

    “Tentunya harapan saya, sinergisitas terus dilanjutkan. Perjuangan buruh terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, kualitas buruh, meningkatkan SDM unggul buruh,” ucapnya.

  • Pengawas Pilkada Jepara 2024 yang Meninggal Saat Bertugas, Mendapatkan Santunan Kematian

    Pengawas Pilkada Jepara 2024 yang Meninggal Saat Bertugas, Mendapatkan Santunan Kematian

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama BPJS Ketenagakerjaan KCP Jepara memberikan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada keluarga pengawas adhoc yang meninggal saat menjalankan tugas pengawasan Pilkada 2024. 

    Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko mengatakan santunan tersebut sebagai bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi para petugas yang telah berjuang dalam menjaga integritas Pilkada.

    Terdapat dua pengawas yang meninggal pada saat bertugas, yaitu Nur Rohim, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Guyangan, Kecamatan Bangsri dan Fatkhul Qorib, Panwaslu Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan.

    “Pengawasan pemilu memiliki risiko pada saat bekerja di lapangan sehingga ada resikonya tersendiri. Semoga dengan adanya bantuan dari jaminan kesehatan bisa memberikan manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan,” kata Sujiantoko kepada Tribunjateng, Kamis, (20/2/2025). 

    Dia menjelaskan santunan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris sebesar Rp42 juta diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga. Terutama bagi anak-anak almarhum. 

    “Kami turut mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Semua ada hikmahnya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jepara, Galuh Yuda Purnama menuampaikan BPJS Ketenagakerjaan merupakan perlindungan bagi pekerja, termasuk pengawas pemilu. 

    Pada saat meninggal, dua pengawas tersebut juga masih aktif dalam menjalankan tugas. 

    Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja, termasuk pengawas pemilu. 

    Setiap pekerja memiliki risiko kecelakaan dalam menjalankan tugas. 

    “Ini menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa setiap pekerja memiliki risiko kecelakaan. Disini kamu berperan untuk memberikan jaminan bagi ahli waris jika terjadi hal yang tidak diinginka,” ucap Galuh. (Ito)
     

  • BPJS tetap layani kesehatan masyarakat di tengah efisiensi anggaran

    BPJS tetap layani kesehatan masyarakat di tengah efisiensi anggaran

    Sejauh ini efisiensi anggaran tidak memberi dampak pada pelayanan kepada masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjamin Manfaat BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa kendala meskipun Pemerintah tengah menerapkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.

    “Sejauh ini efisiensi anggaran tidak memberi dampak pada pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, kalau efisiensi yang dilakukan oleh semua kementerian, ya kami juga melakukan hal tersebut,” kata Ari saat ditemui awak media di Kantor KIP, Jakarta, Kamis.

    BPJS Kesehatan juga mengefektifkan seluruh sumber daya yang ada agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

    “Dalam kondisi apa pun, efisiensi dan efektivitas itu kalau di BPJS Kesehatan adalah menjadi salah satu nilai yang terus kami pegang ketika menyelenggarakan program ini,” ujarnya.

    Pasalnya, kata dia, iuran BPJS Kesehatan yang dibayar masyarakat merupakan dana amanah sehingga dari sisi biaya pelayanan kesehatan tidak terdampak lantaran mengikuti kebutuhan masyarakat.

    Ari juga menjelaskan bahwa dana jaminan sosial yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan untuk melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dijamin oleh Pemerintah agar pelayanan tetap berlangsung.

    Selain itu, dia mengapresiasi Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai penyelenggara diskusi yang menghadirkan BPJS Kesehatan.

    Ia menilai hal ini merupakan kesempatan bagi pihaknya untuk lebih menyosialisasikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

    Pada kesempatan itu, dia berharap masyarakat akan makin memahami layanan terkait dengan peningkatan kesehatan.

    “Kami merasa terbantu secara tidak langsung untuk menyampaikan informasi dan program BPJS Kesehatan kepada masyarakat,” pungkas Ari.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KIP ungkap peserta BPJS yang tebus obat di luar RS bisa remburs

    KIP ungkap peserta BPJS yang tebus obat di luar RS bisa remburs

    Jakarta (ANTARA) – Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rospita Vici Paulyn mengungkapkan bahwa peserta BPJS Kesehatan yang menebus obat di luar karena tidak tersedia di rumah sakit dapat melakukan remburs ke tempat mereka berobat.

    “Banyak keluhan masyarakat yang dia harus menebus obatnya di luar (karena tidak tersedia), kemudian menggunakan biaya sendiri. Padahal sebenarnya walaupun dia menebusnya di luar, itu bisa diklaim ke rumah sakit,” kata Rospita saat ditemui awak media di Kantor KIP, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui kebijakan ini lantaran tidak terinformasi dengan baik. Menurutnya, masyarakat sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) mempunyai hak untuk teredukasi.

    Selanjutnya, BPJS Kesehatan juga selalu mengeklaim memiliki petugas yang ditempatkan di setiap rumah sakit, akan tetapi petugas itu kan adanya hanya di jam kerja. Sementara di luar jam kerja biasanya tidak ada petugas.

    Padahal, Vici menyoroti banyak masyarakat yang datang ke ruang instalasi gawat darurat (IGD) pada malam hari.

    “Ketika dia tidak bisa terfasilitasi karena dianggap, oh ini tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

    Ia menilai bukan rumah sakit tidak memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan hal itu. Meski begitu, masyarakat biasanya justru menyampaikan keluhan kepada rumah sakit.

    “Harusnya di situ ada petugas BPJS yang menjelaskan kenapa itu tidak bisa terfasilitasi oleh BPJS Kesehatan,” jelas dia.

    Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjamin Manfaat BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani menyebut pihaknya memiliki berbagai saluran pengaduan.

    Masyarakat bisa menghubungi call center BPJS Kesehatan 165. Kemudian, Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA) hingga situs web BPJS Kesehatan.

    “Di rumah sakit kita punya petugas BPJS 1 yang namanya ditempel di masing-masing rumah sakit dan bisa dikontak secara online. Jadi keluhan tersebut disampaikan melalui kanal-kanal tersebut,” pungkas Ari.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KIP dorong BPJS Kesehatan sampaikan kebijakan secara terbuka

    KIP dorong BPJS Kesehatan sampaikan kebijakan secara terbuka

    Ketika beredar isu bahwa BPJS yang kelas mandiri akan digratiskan, masyarakat banyak yang mencari tahu, padahal ternyata tidak benar.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Rospita Vici Paulyn mendorong BPJS Kesehatan menyampaikan aturan dan kebijakan secara terbuka dan terus-menerus kepada publik melalui berbagai sarana atau media yang memudahkan masyarakat.

    Hal itu disampaikan Vici menyusul perubahan regulasi kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai pengganti kelas rawat inap 1, 2, 3 BPJS Kesehatan per Juni 2025

    “Ini ‘kan BPJS Kesehatan sedang melakukan perubahan regulasi, dan sangat bersentuhan dengan kepentingan dari masyarakat, khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Vici dalam Pers Briefing bertajuk Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Informasi Publik BPJS Kesehatan dalam Pemenuhan Hak Publik untuk Tahu di Kantor KIP, Jakarta, Kamis.

    Vici mengatakan bahwa pihaknya belum melihat adanya sosialisasi terkait dengan regulasi yang dibuat secara masif kepada masyarakat. Hal ini membuat banyak berita hoaks muncul dan menyebar di tengah masyarakat.

    Menurut dia, sudah seharusnya BPJS sebagai badan publik wajib melakukan klarifikasi terhadap berita-berita hoaks yang menyebar agar masyarakat itu teredukasi.

    “Pada faktanya ketika beredar isu bahwa BPJS yang kelas mandiri akan digratiskan, masyarakat banyak yang berbondong-bondong untuk mencari tahu, padahal ternyata tidak benar. Tidak ada klarifikasi yang masif oleh institusi yang terkait,” ujarnya.

    Untuk itu, Vici meminta Pemerintah mengkaji ulang regulasi yang ada, kemudian melihat apakah pedoman atau guideline-nya sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak dengan melibatkan dokter, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam membuat suatu regulasi.

    “Pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam pendataan dan verifikasi peserta program JKN BPJS Kesehatan,” jelas Vici.

    Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjamin Manfaat BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani menyatakan sepakat untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat luas.

    “Indonesia ini luas dan ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kami punya bagian yang khusus untuk mengedukasi masyarakat, dan itu akan terus-menerus dilakukan,” pungkas Ari.

    Berkaitan dengan penerapan KRIS, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 telah mengatur 12 persyaratan mengenai fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS. Hal ini tertuang dalam Pasal 46 A ayat (1). Adapun 12 persyaratan fasilitas KRIS ini, yaitu:

    1. Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi.
    2. Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jam.
    3. Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
    4. Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur.
    5. Adanya nakas per tempat tidur.
    6. Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celsius.
    7. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan noninfeksi).
    8. Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur dengan jarak antartepi tempat tidur minimal 1,5 meter.
    9. Tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung.
    10. Kamar mandi dalam ruang rawat inap.
    11. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas.
    12. Outlet oksigen.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Baksos HPN 2025, PWI Sidoarjo Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Bagikan Sembako

    Baksos HPN 2025, PWI Sidoarjo Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Bagikan Sembako

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sidoarjo menggelar bakti sosial (baksos) pemeriksaan kesehatan dan pembagian sembako, di Kantor Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman, Kamis (20/2/2025).

    Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025 dan HUT ke-79 PWI ini berkolaborasi dengan Rumah Sehat Baznas (RSB) Sidoarjo dan Baznas Kabupaten Sidoarjo.

    Baksos ini dibuka resmi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo Sulistianto dan dihadiri Camat Taman Arie Prabowo, staf Baznas Sidoarjo, perwakilan Polsek Taman, perwakilan Koramil Taman dan Lurah Wonocolo Muftichatul Jannah.

    Dalam kegiatan tersebut, PWI Sidoarjo menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 100 warga Kelurahan Wonocolo Taman, diantaranya pemeriksaan tekanan darah.

    Selain itu, PWI Sidoarjo juga membagikan paket sembako bantuan dari Baznas Sidoarjo
    kepada warga yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Paket sembako ini terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram dan mie instan 4 bungkus.

    Menurut Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, baksos tersebut merupakan bentuk kontribusi PWI Sidoarjo kepada masyarakat, yang rutin digelar setiap tahun saat peringatan HPN dan HUT PWI.

    Baksos pemeriksaan kesehatan ini bentuk kepedulian insan pers terhadap kesehatan masyarakat. “Baksos tersebut menjadi bukti nyata bahwa PWI Sidoarjo konsisten peduli dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan,” ucapnya.

    Di tengah tantangan kesehatan yang masih dihadapi Bangsa Indonesia, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan namun terkendala akses.

    “Kami ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan cara memberikan pemeriksaan kesehatan gratis dan membagikan sembako kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan ini, Mustain juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap RSB Sidoarjo dan Baznas Sidoarjo yang mendukung terlaksananya baksos dalam rangka HPN Tahun 2025 dan HUT ke-79 PWI.

    Peserta Baksos HPN 2025 dan HUT PWI ke 79 ikuti pemeriksaan kesehatan gratis

    Mustain juga mengapresiasi sejumlah pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam baksos tersebut. Diantaranya Bank Jatim Cabang Sidoarjo, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Gudang Garam Tbk, Polresta Sidoarjo, Bank Delta Artha, PT Ecco Indonesia, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dan Ahmad Riyadh UB, Ph.d and partners.

    Camat Taman Arie Prabowo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap baksos yang digelar PWI Sidoarjo di wilayah Kecamatan Taman.

    “Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman wartawan anggota PWI Sidoarjo yang telah peduli kepada warga tidak mampu di wilayah kecamatan Taman,” tandas Arie Prabowo.

    Sekretaris Dinas Kominfo Sidoarjo Sulistianto menyampaikan apresiasi kepada PWI Sidoarjo atas kegiatan tersebut.

    Dia menambahkan, di tengah perkembangan zaman dan era Artificial Intelligence (AI), PWI Sidoarjo tetap konsisten menyampaikan dan mewartakan informasi kepada publik.

    “Saya sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh PWI Sidoarjo. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi teman-teman PWI ini tengah menghadapi kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi publik, mereka tetap konsisten mewartakan dibarengi dengan kegiatan sosial,” ungkapnya.

    Sementara itu, Siti Romlah, 60, warga Kelurahan Wonocolo RT 015 RW 005 mengucapkan terima kasih karena bisa mengikuti baksos yang digelar PWI Sidoarjo tersebut.

    Ia juga mengaku senang bisa mengikuti baksos tersebut. Selain bisa mengetahui kondisi kesehatannya, dia juga mendapatkan paket sembako. [isa/beq]

  • Lowongan Kerja Pramugara-Pramugari KAI Services bagi Lulusan SMA SMK, Ini Kualifikasi dan Penempatan – Halaman all

    Lowongan Kerja Pramugara-Pramugari KAI Services bagi Lulusan SMA SMK, Ini Kualifikasi dan Penempatan – Halaman all

    Informasi lowongan kerja KAI Services untuk posisi pramugara dan pramugari kereta api bagi lulusan SMA/SMK dibuka sampai dengan 1 Maret 2025.

    Tayang: Kamis, 20 Februari 2025 08:49 WIB

    Instagram/@rmu.id

    LOKER KAI SERVICES – Ilustrasi Pramugari Kereta Api tangkapan layar Instagram/@rmu.id, Kamis (20/2/2025). Informasi lowongan kerja KAI Services untuk posisi pramugara dan pramugari kereta api bagi lulusan SMA/SMK dibuka sampai dengan 1 Maret 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut informasi lowongan kerja KAI Services untuk posisi pramugara dan pramugari kereta api.

    PT Reska Multi Usaha (RMU) atau KAI Services membuka lowongan kerja pramugara dan pramugari kereta api bagi lulusan SMA/SMK.

    Lowongan kerja pramugara-pramugari KAI Services dibuka sampai dengan 1 Maret 2025.

    Kualifikasi pelamar lowongan kerja pramugara-pramugari KAI Services di antaranya berusia 18-27 tahun dan memiliki tinggi minimal 160 cm untuk wanita dan 170 cm bagi pria. 

    Bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi lowongan kerja pramugara-pramugari KAI Services dapat mendaftar kai.reska.id.

    Lantas, apa saja kualifikasi lowongan kerja pramugara-pramugari KAI Services?

    Selengkapnya, simak syarat, dokumen, lokasi penempatan dan jadwal tahapan lowongan kerja pramugara-pramugari KAI Services, melansir dari Instagram @rmu.career, berikut ini.

    Kualifikasi Pelamar Lowongan Pramugara-Pramugari KAI Services

    Berikut ini kualifikasi pelamar lowongan kerja pramugara dan pramugari KAI Services:

    Warga negara Indonesia (WNI);
    Belum menikah;
    Berpenampilan menarik;
    Usia 18-27 tahun;
    Pendidikan Minimal SMA/Sederajat (Tataboga, Pariwisata, Perhotelan, Penerbangan dan Marketing) dengan nilai minimal ujian nasional 6,00;
    Tinggi badan minimal untuk pria 170 cm dan wanita 160 cm dengan berat badan proporsional;
    Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari puskesmas/rumah sakit;
    Memiliki kartu BPJS Kesehatan aktif;
    Tidak menggunakan kacamata dan kawat gigi;
    Diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidang F&B Industry, Hospitality, Beauty Advisor dan Marketing;
    Wajib memiliki handphone Android;
    Dapat berbahasa Inggris aktif menjadi nilai tambah.

    Syarat Berkas Lamaran Lowongan Pramugara-Pramugari KAI Services

    Adapun sejumlah berkas persyaratan untuk melamar lowongan kerja Pramugara dan Pramugari KAI Services, meliputi:

    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    Fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru;
    Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV) (asli);
    Foto berwarna berukuran 4×6 sebanyak satu lembar background warna merah (ditempel pada CV);
    Fotokopi ijazah terakhir;
    Fotokopi transkip nilai/SKHUN;
    Fotokopi kartu BPJS Kesehatan aktif;
    Surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh puskesmas/rumah sakit (asli).

    Lokasi Penempatan Pramugara-Pramugari KAI Services

    Lowongan kerja pramugara dan pramugari KAI Services kali ini akan ditempatkan di beberapa lokasi berikut:

    Branch Office 1 Jakarta
    Branch Office 2 Bandung
    Branch Office 4 Semarang
    Branch Office 5 Purwokerto dan Distrik Kutoarjo
    Branch Office 6 Yogyakarta dan Distrik Solo
    Branch Office 7 Madiun
    Branch Office 8 Surabaya dan Distrik Malang

    Jadwal Rekrutmen

    Berikut ini linimasa rekrutmen pramugara dan pramugari KAI Services:

    Wawancara Gelombang 1: 24 – 28 Februari 2025
    Pengumuman Kandidat Gelombang 1 
    Wawancara Gelombang 2: 4 – 7 Maret 2025
    Pengumuman Kelulusan Kandidat Gelombang 2

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Rincian Gaji Pegawai Indomaret 2025 dan Jabatannya – Page 3

    Rincian Gaji Pegawai Indomaret 2025 dan Jabatannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Indomaret, sebagai salah satu jaringan ritel terbesar di Indonesia, menawarkan berbagai posisi pekerjaan dengan kisaran gaji yang kompetitif. Besaran gaji pegawai Indomaret bervariasi tergantung pada jabatan, pengalaman kerja, serta lokasi berdasarkan upah minimum daerah (UMR).

    Berikut adalah rincian gaji pegawai Indomaret berdasarkan jabatannya, dikutip dari KitaLulus, Kamis (20/2/2025):

    1. Pramuniaga

    Pramuniaga bertugas membantu pelanggan, menata barang di rak, serta menjaga kebersihan dan kerapihan toko. Rata-rata gaji pramuniaga berada di kisaran Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000 per bulan.

    2. Kasir

    Sebagai posisi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, pegawai Indomaret posisi kasir bertanggung jawab atas transaksi pembayaran dan pelayanan konsumen. Gaji kasir Indomaret berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp5.000.000 per bulan, tergantung pada lokasi dan pengalaman kerja.

    3. Staf Gudang

    Staf gudang bertanggung jawab atas pengelolaan stok barang, termasuk penyimpanan dan distribusi ke toko-toko. Kisaran gaji staf gudang berada di angka Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan, tergantung pada wilayah dan tanggung jawab yang diemban.

    4. Kepala Toko

    Kepala toko memiliki peran penting dalam operasional harian toko, mulai dari mengelola tim, memastikan stok barang tersedia, hingga menjaga pencapaian target penjualan. Dengan tanggung jawab yang lebih besar, kepala toko memperoleh gaji antara Rp3.200.000 hingga Rp6.000.000 per bulan.

    5. Quality Assurance (QA)

    Posisi ini berperan dalam memastikan produk yang dijual memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kebersihan. Gaji untuk Quality Assurance di Indomaret berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp4.000.000 per bulan.

    Selain gaji pokok, karyawan Indomaret juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tunjangan transportasi, serta bonus kinerja jika berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

    Dengan struktur gaji dan tunjangan yang kompetitif, Indomaret tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi pencari kerja di sektor ritel.