Kementrian Lembaga: BPJS

  • Ratusan Buruh Bandung Barat Kecewa, Rakyatnya Aksi, Wakil Rakyatnya Malah Kunker!

    Ratusan Buruh Bandung Barat Kecewa, Rakyatnya Aksi, Wakil Rakyatnya Malah Kunker!

    JABAR EKSPRES – Ratusan buruh yang tergabung dalam enam serikat pekerja menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa (25/2/2025). Sedikitnya terdapat lima tuntutan yang akan disampaikan kepada para wakil rakyat Kabupaten Bandung Barat.

    Namun demikian, kalangan buruh dibuat kecewa oleh anggota DPRD KBB. Sebab, bukannya menerima aspirasi buruh dari enam serikat pekerja, semua Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat diduga malah ikut dalam kunjungan kerja ke luar daerah yakni DKI Jakarta dan Subang.

    “Saya kecewa, kami datang untuk menyampaikan aspirasi tapi tidak ada satu pun wakil rakyat yang menerima kami. Mereka sibuk Kunker,” ungkap Koordinator Koalisi 6 Serikat Pekerja Bandung Barat, Dede Rahmat saat berorasi.

    Dede menyebut bahwa sebelum serikat buruh menggelar aksi, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan demo satu pekan sebelumnya ke DPRD, kepolisian, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Namun pihak DPRD tak meresponsnya.

    BACA JUGA:Mediasi Buntu, Buruh PT Bapintri Tetap Tuntut Pesangon Penuh!

    “Surat sudah kita layangkan tujuh hari lalu, tapi saat kami datang ke DPRD, tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui kami,” sambungnya.

    Sekedar diketahui, enam serikat pekerja Bandung Barat menyampaikan enam tuntutannya. Salah satu yang paling utama yakni menolak outsourcing dan revisi UU Cipta Kerja.

    Pertama, banyaknya perusahaan di Bandung Barat mengonversi status pekerja tetap menjadi pekerja outsourcing dengan alasan efisiensi biaya. Tetapi, sistem ini dinilai merugikan buruh karena mereka tidak mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk upah di bawah UMK dan tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

    Kedua, enam serikat pekerja meminta DPRD KBB mendorong revisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan meminta DPRD Bandung Barat segera mengeluarkan rekomendasi kepada DPR RI agar merevisi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

    BACA JUGA:Kecewa dengan Penetapan UMSK 2025, Buruh di Jabar Ancam Lakukan Hal Ini!

    “Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan 21 pasal dalam undang-undang (UU) tersebut yang dianggap merugikan pekerja. Akan tetapi, sampai saat ini, DPR RI belum menunjukkan langkah konkret untuk merevisinya,” jelasnya.

  • Pak Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Harus Rasional, Salah Langkah Bisa Jadi Bencana Fiskal

    Pak Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Harus Rasional, Salah Langkah Bisa Jadi Bencana Fiskal

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

    “Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima),” tuturnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    Dadan Hindayana menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

    Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025. Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

    Dadan Hindayana pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

    Akan tetapi, sejumlah pakar ekonomi hingga kebijakan publik mengkritik langkah Prabowo Subianto yang ingin memberikan program Makan Bergizi Gratis kepada seluruh anak di Indonesia. Sebab, hal itu bisa berpotensi menimbulkan bencana fiskal.

    MBG Harus Rasional

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin 10 Februari 2025, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Pakar Kebijakan Publik, Kristian Widya Wicaksono mengingatkan pemerintah bahwa program makan bergizi gratis harus dijalankan secara rasional. Apalagi, dananya diambil dari hasil efisiensi Kementerian dan Lembaga yang sempat menimbulkan polemik.

    Menurut Dosen FISIP Unpar itu pun menyinggung pernyataan Prabowo Subianto yang telah menekankan ‘tidak mau program Makan Bergizi Gratis gagal karena malu sama rakyat’. Hal itu pun ditekankannya berulang kali.

    “Kenapa Pak Prabowo tidak mau melakukan pendekatan yang sifatnya merasionalisasi? berbasis pada data. Misalnya melihat, okelah kalau kita ingin memberikan makan bergizi gratis, sekarang dirasionalisasi ini anggarannya,” kata Kristian Widya Wicaksono dalam Diskusi Ekonomi IWEB Bandung pada Kamis 20 Februari 2025 lalu.

    Dia pun menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dilakukan di seluruh wilayah. Sebab, belum tentu semua wilayah membutuhkan program tersebut.

    “Sebenarnya wilayah mana sih yang memang bermasalah? Kan enggak harus semua se-Indonesia makan bergizi gratis kan? Lihat kawasan-kawasan terpencil, kita bisa prioritaskan di sana dulu,” tutur Kristian Widya Wicaksono.

    “Apakah pak Prabowo melanggar janji kampanye? ya enggak. Kan yang begitu bisa (diterapkan),” ucapnya menambahkan.

    Oleh karena itu, Kristian Widya Wicaksono menyarankan pemerintah untuk melaksanakan program makan bergizi gratis lewat evindece based policy atau kebijakan yang dibuat berdasarkan bukti, data, dan fakta yang relevan dan kredibel.

    “sebenarnya ini yang harus dilakukan, merasionalisasi kebijakan-kebijakan tertentu kalau mau dialokasikan untuk keperluan yang lain. Merasionalisasi ini (program makan bergizi gratis),” ujarnya.

    MBG Bisa Jadi Bencana Fiskal

    Celios merilis laporan terbaru yang menyoroti strategi pemangkasan anggaran dengan efisiensi Rp306,7 triliun. Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan ini dapat memperluas perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Akan tetapi, apa yang terjadi jika anggaran hanya difokuskan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

    “Pendekatan universal coverage pada MBG dapat menjadi bencana fiskal. Sebagai solusi, CELIOS merekomendasikan skema targeted approach yang lebih efisien dan tepat sasaran,” kata CELIOS.

    Universal coverage merupakan sistem yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap program pemerintah. Sedangkan targeted approach adalah pendekatan yang terarah atau tepat sasaran untuk mengatasi masalah tertentu

    Dengan pendekatan ini, anggaran yang diperlukan hanya Rp117,93 triliun dibandingkan skema pemerintah yang mencapai Rp400 triliun.

    Kemana dana efisiensi ini bisa dialokasikan? Surplus anggaran sebesar Rp259,76 triliun dapat memperkuat berbagai program sosial dan layanan publik:

    PKH: Tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM PIP & Beasiswa Kuliah: Tambahan Rp28,2 triliun untuk siswa & mahasiswa BPJS Kesehatan (PBI JKN): Tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta Subsidi Pupuk: Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani Tunggakan Tunjangan Kinerja Dosen ASN: Rp5,7 triliun (2020-2024)

    CELIOS juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak alternatif seperti pajak karbon, pajak kekayaan, dan pajak produksi batubara guna menjaga keberlanjutan kebijakan pro-rakyat tanpa membebani keuangan negara.

    Orang Kaya Tak Perlu Dapat

    Meski begitu, pakar ekonomi Prof. Bayu Kharisma menilai program Makan Bergizi Gratis tidak akan sampai menjadi bencana fiskal. Namun, diakuinya memang akan terjadi defisit anggaran. Dosen FEB Unpad itu pun menyebut, risiko bencana fiskal terlalu ‘kejauhan’.

    “Artinya, dalam hal ini tadi sudah diinformasikan bahwa meskipun kita defisit atau kita itu katakanlah memang harus efisiensi, tapi belum tentu dalam hal ini kita akan menuju yang disebut dengan musibah fiskal tadi,” tuturnya kepada Pikiran-Rakyat.com saat ditemui setelah Diskusi Ekonomi IWEB Bandung.

    Bayu Kharisma pun optimistis dengan program Makan Bergizi Gratis yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, dia tetap mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak melaksanakan program tersebut.

    “Katakanlah dalam hal ini, pada saat memberlakukan itu (Program Makan Bergizi Gratis) sudah tepat atau belum nih?” ucapnya.

    “Juga terkait dengan masalah sasarannya, jangan sampai orang kaya mendapatkan. Harusnya kan ke 3T dulu yang tertinggal, terdepan, dan terluar,” kata Bayu Kharisma menambahkan.

    Menurutnya, pemerintah seharusnya mengutamakan pemberian program makan bergizi gratis ke wilayah-wilayah terpencil. Bukan malah memulainya di kawasan perkotaan.

    “Nanti yang di perkotaan kan justru jadi masalah seperti itu, karena orang kaya kan masa sih dikasih?” ujar Bayu Kharisma.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Taj Yasin Targetkan Pelayanan Kesehatan Paripurna di Jateng Jalan Tahun Ini – Page 3

    Taj Yasin Targetkan Pelayanan Kesehatan Paripurna di Jateng Jalan Tahun Ini – Page 3

    Liputan6.com, Semarang Guna memastikan seluruh rakyat miskin mendapatkan asuransi kesehatan gratis, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menargetkan program Pelayanan Kesehatan (Yankes) Paripurna mampu terealisasi pada 2025.

    “(Pelayanan Kesehatan Paripurna) ini, tahun 2025 harus segera kita laksanakan,” ujarnya saat rapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di Kantor Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Selasa (24/2/2025).

    “Tujuan dari program Yankes Paripurna ini adalah memberikan jaminan kesehatan berupa asuransi untuk masyarakat miskin,” imbuh Taj Yasin.

    Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini mendorong kepada BPJS Kesehatan melakukan verifikasi data warga yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih non aktif.

    “Ini harus kita intervensi, sehingga tidak ada keluhan lagi (dari) masyarakat yang tidak mampu, tidak bisa mengakses kesehatan ke rumah sakit,” ujarnya.

  • Wabup Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian Mulai Aktif Bertugas di Pemkab

    Wabup Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian Mulai Aktif Bertugas di Pemkab

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pasca dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta, Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian mulai aktif bekerja di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa Senin (24/2/2025) bukan hari pertamanya masuk kerja sebagai Wabup Mojokerto.

    Sabtu (22/2/2025), Pemkab Mojokerto mendapat kunjungan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Sementara pada Minggu (23/2/2025), pasangan Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyambut kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjutak, yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mojokerto.

    “Instruksi dari Bapak Bupati sendiri, selama Pak Bupati masih di Magelang tanggal 21-28 Februari, saya ditugaskan untuk berkoordinasi Pak Sekda maupun jajaran yang ada. Kurang lebih satu minggu ini, ada beberapa acara. Dua hari ini saja, kita menyambut kedatangan Bapak Kasat,” ungkapnya.

    Agenda Kasat di Kabupaten Mojokerto selama tiga hari mencakup peninjauan peninggalan Kerajaan Majapahit di Kecamatan Trowulan, peresmian sumur bor di Kecamatan Dawarblandong, dan kunjungan ke pabrik ubin keramik PT Arwana Citra Mulia di Kecamatan Kutorejo. Selain itu, ia juga memimpin apel perdana di halaman Pemkab Mojokerto.

    “Jadi saya sudah bertemu Pak Sekda dan rekan-rekan OPD lainnya, waktu mengantarkan Bapak Bupati kemarin. Kita sudah berjumpa karena memang agenda selanjutnya sebenarnya mulai hari Sabtu dan Minggu. Yang dekat ini, salah satu agenda Kajati datang melakukan peresmian,” ujarnya.

    Namun, lanjut dr Rizal, ia harus segera ke Magelang lantaran diminta bergabung dengan kepala daerah se-Indonesia yang menjalani retret di Magelang pada Kamis (27/2/2025). Ia juga mengungkapkan bahwa visi, misi, dan program saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 diharapkan bisa mulai dijalankan pada tahun 2025.

    “Seperti program bedah rumah, peningkatan gaji guru MTQ dan Madin, kepesertaan BPJS Kesehatan ditingkatkan lagi. Jadi beberapa program yang harus masuk dalam program 100 hari kerja, selain kita juga akan melihat potensi yang ada dalam visi, misi, dan program kami saat kampanye kemarin,” tegasnya. [tin/beq]

  • Mau Cairkan BPJS Ketenagakerjaan? Ini Proses dan Lama Pencairannya!

    Mau Cairkan BPJS Ketenagakerjaan? Ini Proses dan Lama Pencairannya!

    Jakarta: Punya saldo di BPJS Ketenagakerjaan dan mau mencairkannya? Tapi masih bingung berapa lama prosesnya? Tenang, di sini kita akan bahas cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dengan cepat dan mudah!

    Siapa saja yang bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan?
    Merangkum, Ruang Menyala, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai program, salah satunya Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dicairkan oleh:
     
    – Pekerja yang sudah resign.
    – Pekerja yang terkena PHK.
    – Pekerja yang masih aktif bekerja (dengan syarat tertentu).
     
    Bagi yang masih bekerja pun bisa mencairkan sebagian saldo JHT yakni 10 persen untuk persiapan pensiun atau 30 persen untuk kepemilikan rumah, asalkan sudah terdaftar minimal 10 tahun.
     

    Syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan
    Sebelum mencairkan saldo, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen berikut:

    Kartu Kepesertaan JAMSOSTEK
    KTP dan Kartu keluarga
    Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
    Buku Tabungan
    NPWP (untuk klaim manfaat JHT dengan akumulasi saldo di atas Rp 50 Juta)

    Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan
    Ada tiga cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan: online lewat JMO, Lapak Asik, atau langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

    Melalui Lapak Asik

    Kunjungi situs lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
    Isi data awal, yaitu NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
    Sistem akan melakukan verifikasi data otomatis terkait kelayakan klaim
    Setelah verifikasi, peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi yang ada
    Unggah dokumen persyaratan
    Setelah menyelesaikan proses, peserta akan menerima notifikasi terkait jadwal & kantor cabang
    Peserta akan dihubungi melalui video call untuk proses wawancara sesuai jadwal pada notifikasi (siapkan berkas asli)
    Setelah seluruh proses selesai, dana akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan

    Melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

    Unduh aplikasi JMO, login;
    Klik menu “Jaminan Hari Tua”;
    Selanjutnya klik menu “Klaim JHT”, lalu klik “Selanjutnya”;
    Pilih satu alasan pengajuan klaim pada menu “Sebab Klaim”, lalu klik “Selanjutnya”;
    Periksa kembali data diri peserta. Lalu, klik tombol “Sudah”;
    Klik tombol “Ambil Foto” untuk lakukan swafoto sesuai ketentuan pada laman “Verifikasi Biometrik Peserta”;
    Isilah NPWP serta nama bank dan nomor rekening peserta yang aktif. Kemudian, klik “Selanjutnya”;
    Akan muncul jumlah saldo JHT yang dibayarkan;
    Periksa kembali data pribadi serta jumlah saldo JHT. Jika sudah benar, klik tombol “Konfirmasi”;
    Pengajuan klaim saldo sudah diproses. Kamu bisa memantau proses klaim dengan membuka menu “Tracking Klaim”.

    Mencairkan Offline di Kantor BPJS Ketenagakerjaan

    Scan kode QR yang terdapat di kantor cabang
    Isi data awal, yaitu NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
    Sistem akan melakukan verifikasi data otomatis terkait kelayakan klaim
    Setelah verifikasi, peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi yang ada
    Unggah dokumen persyaratan
    Tunjukkan notifikasi kepada petugas kantor cabang untuk mendapat nomor antrian
    Proses lanjutan akan dilakukan di kantor cabang hingga proses wawancara selesai
    Dana akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan

    Berapa Lama Proses Pencairan BPJS Ketenagakerjaan?
    Saldo di bawah Rp 10 juta: Cair dalam 1 hari kerja setelah berkas lengkap.
    Saldo di atas Rp 10 juta: Butuh waktu maksimal 5 hari kerja.

    Semoga informasi ini membantu, ya! Kalau masih ada pertanyaan, cek langsung di website resmi BPJS Ketenagakerjaan. Selamat mencairkan dana! 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Prospek Cerah Investasi di Industri Kesehatan, Pasar Triliunan Rupiah yang Terus Berkembang

    Prospek Cerah Investasi di Industri Kesehatan, Pasar Triliunan Rupiah yang Terus Berkembang

    Jakarta, Beritasatu.com – Industri farmasi dan alat kesehatan nasional semakin menunjukkan potensinya. Dengan belanja kesehatan nasional yang mencapai Rp 560–580 triliun per tahun, sektor ini menawarkan peluang investasi yang sangat menjanjikan. Dukungan regulasi yang semakin berpihak pada industri dalam negeri serta digitalisasi rantai pasokan semakin membuka jalan bagi investor untuk turut berkontribusi dalam transformasi kesehatan Indonesia.

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) sebesar 6,5% pada 2025, sementara industri alat kesehatan diproyeksikan meningkat 8%. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan obat-obatan, peralatan medis, serta infrastruktur kesehatan yang terus berkembang.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Imam Subagyo, menegaskan pentingnya investasi di sektor ini.

    “Peran pemerintah sangat penting dalam memperkuat industri alat kesehatan melalui kebijakan yang mendukung. Kami berharap dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan industri ini,” ujarnya.

    Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku farmasi hingga 90%. Namun, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mulai mengubah peta industri. Pemerintah kini mendorong produsen farmasi untuk menggunakan bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan daya saing nasional.

    Digitalisasi Distribusi, Solusi Efisien dan Pemerataan Akses Kesehatan

    Distribusi obat dan alat kesehatan masih menjadi tantangan utama di Indonesia, terutama karena kondisi geografis yang kompleks. Namun, digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem logistik farmasi.

    Digitalisasi dalam distribusi dapat menjadi solusi untuk memperluas akses dan menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek, serta masyarakat umum.

    Dalam keterangannya di laman resmi, Kemenkes RI menyatakan bahwa digitalisasi dalam program Integrasi Layanan Primer (ILP) dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi digital mendukung penyediaan layanan kesehatan yang dapat diakses, efisien, dan adil.

    Sementara itu, BPJS Kesehatan yang kini memiliki lebih dari 277 juta peserta (98,25% populasi), telah meluncurkan fitur laporan kekosongan obat untuk memonitor ketersediaan obat di rumah sakit dan apotek. Selain itu, penerapan teknologi pelacakan digital dalam distribusi farmasi semakin meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem ini sangat penting, terutama untuk produk rantai dingin (cold chain products) seperti vaksin dan obat-obatan tertentu yang membutuhkan penyimpanan dengan standar suhu ketat.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa digitalisasi distribusi kesehatan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

    “Melalui sistem teknologi terintegrasi, efisiensi ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 1.500 triliun per tahun,” kata Luhut.

    Potensi Triliunan Pasar Farmasi dan Alat Kesehatan

    Dengan pertumbuhan yang stabil dan permintaan yang terus meningkat, sektor farmasi dan alat kesehatan menjadi ladang investasi yang menjanjikan. Para investor dapat masuk ke berbagai aspek industri ini, mulai dari produksi bahan baku, manufaktur alat kesehatan, hingga digitalisasi distribusi.

    Menurut data Kementerian Kesehatan RI, pasar alat kesehatan Indonesia memiliki potensi mencapai US$ 2,2 miliar per tahun. Ditambah dengan belanja kesehatan nasional yang terus meningkat, industri ini diprediksi akan terus berkembang dalam beberapa dekade ke depan.

    Sementara itu, regulasi farmasi di Indonesia terus berkembang. Salah satu kebijakan strategis yang akan berdampak besar adalah kewajiban sertifikasi halal pada 2026. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi produk farmasi, tetapi juga untuk seluruh rantai distribusi, termasuk jasa maklon, logistik, dan retailer.

    Kebijakan ini akan meningkatkan daya saing industri farmasi Indonesia dan alat kesehatan Indonesia untuk pasar dalam dan luar negeri. Daya saing yang juga perlu ditopang dengan penguatan jaringan distribusi produk kesehatan ke seluruh wilayah di Indonesia.

    Sebagai negara kepulauan dengan beragam kondisi geografis, tiap daerah memiliki tantangan tersendiri dalam ketersediaan infrastruktur yang menunjang kualitas pendistribusian produk kesehatan hingga sampai ke tangan konsumen.

    Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia yang dirilisKemenkes RI pada 2024, terdapat 3.155 unit rumah sakit di Indonesia yang terdiri dari 2.636 unit rumah sakit umum dan 519 unit rumah sakit khusus. Di sisi lain, tercatat ada 10.180 puskesmas, 14.564 klinik pratama, dan 2.697 klinik utama, serta47.078 sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan, dan394.263 Posyandu aktif di Indonesia pada 2023.

    Bagi investor yang mencari sektor berkelanjutan dengan dampak besar bagi masyarakat, inilah saat yang tepat untuk masuk ke industri kesehatan. Dengan strategi yang tepat, investasi di sektor ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada masa depan kesehatan nasional.

  • Pengakuan Wanita Purwakarta Kena Kanker Serviks di Usia 28, Punya Kebiasaan Ini

    Pengakuan Wanita Purwakarta Kena Kanker Serviks di Usia 28, Punya Kebiasaan Ini

    Jakarta

    Seorang wanita asal Purwakarta, Prisda Sucialaras membagikan kisahnya yang didiagnosis kanker serviks di usia 28 tahun.

    Gejala awal muncul pada 2023 ketika ia sering mengalami keputihan. Pada awalnya, ia mengabaikan kondisi ini karena mengira hanya efek kelelahan. Namun, gejala lain muncul, seperti pendarahan setiap kali berhubungan intim dengan suaminya.

    “Pada waktu itu pas lagi berhubungan badan dengan suami, daerah intim saya mengeluarkan darah segar, tapi lagi-lagi saya abaikan karena setelah berhubungan badan mengeluarkan darah itu besoknya saya mens. Dua kali berhubungan dengan suami masih seperti itu,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Selasa (18/2/2025).

    Menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya, Prisda akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan pada awal Agustus 2023. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tumor di area mulut rahimnya. Namun, dokter belum dapat memastikan apakah tumor tersebut bersifat ganas atau jinak. Tak lama setelah itu, keputihannya semakin parah dan berbau tidak sedap seperti telur busuk.

    Ia kemudian menjalani biopsi yang mengonfirmasi bahwa ia mengidap kanker serviks. Untuk mengetahui stadiumnya, ia dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung, dan hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan kanker serviks stadium 2B.

    Dari November hingga Desember 2023, Prisda menjalani serangkaian terapi radioterapi dan kemoterapi di RSHS. Namun, karena keterbatasan biaya transportasi dari Purwakarta ke Bandung, ia memutuskan untuk menghentikan pengobatan sementara waktu.

    Pada Januari hingga April 2024, Prisda juga merasa kondisi tubuhnya membaik dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, pada Mei 2024, gejala kanker serviks kembali muncul. Berat badannya turun drastis, ia kesulitan buang air besar, mengalami keputihan berlebih, dan kehilangan nafsu makan.

    “Akhirnya, dengan modal tekad saja tanpa memikirkan biaya, awal Juni 2024 saya mulai periksa lagi. Tapi saya memutuskan untuk pindah rumah sakit. Rumah sakit yang saya pilih pada saat itu di Santosa Kebon Jati,” imbuhnya.

    “Di sana saya divonis kalo kanker serviks saya masih ada. Dan dokter memutuskan untuk melakukan kemoterapi terlebih dahulu. Awalnya saya pikir pengobatan kemo nya sama dengan RSHS ternyata beda. Di Santosa kemoterapi nya sangat dahsyat,” tuturnya.

    “Efek kemoterapi membuat badan saya makin kecil, rambut menjadi botak, kulit kusam, dan selalu drop,” katanya.

    Dokter menyarankan Prisda untuk menjalani enam sesi kemoterapi dengan jeda tiga minggu per sesi. Namun, kondisi ekonomi keluarga semakin sulit. Suaminya pun terpaksa keluar dari pekerjaannya agar bisa mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk biaya pengobatan.

    “Alhamdulillah, rezeki sudah Allah atur. Mungkin tahun ini waktunya saya berobat dan sembuh,” imbuhnya.

    Setelah menyelesaikan kemoterapi kelima di RS Santosa, dokter merujuknya kembali ke RSHS untuk melanjutkan radioterapi. Hingga kini, Prisda masih menjalani terapi di rumah sakit tersebut.

    Punya Kebiasaan Buruk, Sering Makan Junk Food-Jarang Olahraga

    Menurut Prisda, dokter menjelaskan bahwa ada dua faktor yang bisa memicu kanker serviks, yakni sering bergonta-ganti pasangan atau pola hidup yang tidak sehat.

    Prisda mengakui bahwa setelah menikah, kebiasaan hidupnya menjadi kurang baik. Ia sering mengonsumsi makanan ‘kotor’ seperti junk food dan jarang berolahraga.

    “Maklum, Kak, karena sewaktu gadis hidup susah sekali. Jadi, pas menikah dapat suami yang baik, jadinya kebablasan,” katanya.

    NEXT: Faktor risiko kanker serviks

    Faktor Risiko Kanker Serviks

    Kanker serviks adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel abnormal tumbuh di leher rahim dan membentuk tumor ganas. Dikutip dari American Cancer Society, terdapat beberapa faktor risiko dapat meningkatkan peluang Anda terkena kanker serviks. Di antaranya:

    1. Infeksi human papillomavirus (HPV)

    Infeksi human papillomavirus (HPV) merupakan faktor risiko utama untuk kanker serviks. HPV merupakan kelompok yang terdiri dari lebih dari 150 virus yang saling terkait. Jenis HPV tertentu dapat menyebabkan kutil pada atau di sekitar organ genital wanita dan pria serta di area anus. Jenis ini disebut jenis HPV berisiko rendah karena jarang dikaitkan dengan kanker.

    Jenis HPV lainnya disebut jenis berisiko tinggi karena sangat terkait dengan kanker, termasuk kanker serviks, vulva, dan vagina pada wanita, kanker penis pada pria, dan kanker anus, mulut, dan tenggorokan pada pria dan wanita.

    Infeksi HPV umum terjadi, dan pada kebanyakan orang tubuh dapat membersihkan infeksi itu sendiri. Namun, terkadang infeksi tidak hilang dan menjadi kronis. Infeksi kronis, terutama bila disebabkan oleh jenis HPV berisiko tinggi tertentu, pada akhirnya dapat menyebabkan kanker tertentu, seperti kanker serviks.

    Meskipun saat ini belum ada obat untuk infeksi HPV, ada beberapa cara untuk mengobati kutil dan pertumbuhan sel abnormal yang disebabkan oleh HPV. Selain itu, vaksin HPV tersedia untuk membantu mencegah infeksi oleh beberapa jenis HPV dan beberapa kanker yang terkait dengan jenis tersebut.

    2. Riwayat seksual

    Beberapa faktor yang berkaitan dengan riwayat seksual Anda dapat meningkatkan risiko kanker serviks. Misalnya, Menjadi aktif secara seksual di usia muda, terutama di bawah usia 18 tahun, memiliki banyak pasangan seksual, memiliki satu pasangan yang dianggap berisiko tinggi.

    3. Merokok

    Ketika seseorang merokok, ia dan orang-orang di sekitarnya terpapar berbagai zat kimia penyebab kanker yang memengaruhi organ selain paru-paru. Zat-zat berbahaya ini diserap melalui paru-paru dan dibawa dalam aliran darah ke seluruh tubuh.

    Wanita yang merokok memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk terkena kanker serviks dibandingkan mereka yang tidak merokok. Produk sampingan tembakau ditemukan dalam lendir serviks wanita yang merokok. Para peneliti percaya bahwa zat-zat ini merusak DNA sel serviks dan dapat menyebabkan perkembangan kanker serviks. Merokok juga membuat sistem kekebalan tubuh kurang efektif dalam melawan infeksi HPV.

    4. Memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah

    Human immunodeficiency virus (HIV), virus yang menyebabkan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat orang berisiko lebih tinggi terhadap infeksi HPV.

    Sistem kekebalan tubuh berperan penting dalam menghancurkan sel kanker dan memperlambat pertumbuhan serta penyebarannya. Pada wanita dengan HIV, pra-kanker serviks dapat berkembang menjadi kanker invasif lebih cepat daripada biasanya.

    Kelompok wanita lain yang berisiko terkena kanker serviks adalah mereka yang mengonsumsi obat untuk menekan respons imun, seperti mereka yang sedang dirawat karena penyakit autoimun, serta mereka yang telah menjalani transplantasi organ.

    5. Infeksi klamidia

    Klamidia adalah jenis bakteri yang relatif umum yang dapat menginfeksi sistem reproduksi. Bakteri ini menyebar melalui hubungan seksual.

    Wanita yang terinfeksi klamidia sering kali tidak menunjukkan gejala dan mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka terinfeksi sama sekali kecuali mereka menjalani pemeriksaan panggul. Infeksi klamidia dapat menyebabkan radang panggul, yang menyebabkan kemandulan.

    Beberapa penelitian menunjukkan risiko kanker serviks yang lebih tinggi pada wanita yang hasil tes darah dan lendir serviksnya menunjukkan bukti infeksi klamidia di masa lalu atau saat ini. Penelitian tertentu menunjukkan bahwa bakteri klamidia dapat membantu HPV tumbuh dan hidup di serviks yang dapat meningkatkan risiko kanker serviks.

    6. Pola makan rendah buah dan sayur

    Wanita yang pola makannya tidak cukup mencakup buah dan sayuran mungkin berisiko lebih tinggi terkena kanker serviks.

    7. Usia muda pada kehamilan pertama yang cukup bulan

    Wanita yang berusia kurang dari 20 tahun saat mengalami kehamilan pertama yang cukup bulan lebih mungkin terkena kanker serviks di kemudian hari dibandingkan wanita yang menunggu hingga berusia 25 tahun atau lebih untuk hamil.

    8. Riwayat keluarga

    Kanker serviks dapat terjadi pada beberapa keluarga. Jika ibu atau saudara perempuan mengidap kanker serviks, peluang untuk terkena penyakit tersebut lebih tinggi daripada jika tidak ada seorang pun dalam keluarga yang mengidapnya.

    Beberapa peneliti menduga bahwa beberapa kasus langka dari kecenderungan keluarga ini disebabkan oleh kondisi bawaan yang membuat beberapa wanita kurang mampu melawan infeksi HPV dibandingkan yang lain.

    Dalam kasus lain, wanita dalam keluarga yang sama dengan pasien yang telah didiagnosis mungkin lebih mungkin memiliki satu atau lebih faktor risiko non-genetik lainnya yang dijelaskan sebelumnya di bagian ini.

  • Pekan Bakti Sosial Peringati Hari Pendengaran Sedunia Diharapkan Tingkatkan Kesadaran Masyarakat – Halaman all

    Pekan Bakti Sosial Peringati Hari Pendengaran Sedunia Diharapkan Tingkatkan Kesadaran Masyarakat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia yang jatuh pada 3 Maret 2025, Kasoem Hearing Center bersama PERHATI-KL Cabang DKI Jakarta menggelar Pekan Bakti Sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pendengaran.

    Mengusung tema Mengubah Pola Pikir: Berdayakan Diri untuk Perawatan Telinga dan Pendengaran bagi Semua, kegiatan ini telah berlangsung pada 17-23 Februari 2025 di lima lokasi strategis di DKI Jakarta, dengan acara puncak di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Minggu (23/2/2025).

    Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jakarta, Ani Ruspitawati, menekankan bahwa gangguan pendengaran masih sering tidak disadari oleh masyarakat. 

    “Sebagian dari kita belum menyadari bahwa ada masalah pendengaran sehingga lupa untuk melakukan pemeriksaan,” kata Ani Ruspitawati ditemui usai acara, Minggu.

    “Screening pendengaran di sekolah melalui program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) sudah dilakukan, namun perlu diperluas agar lebih banyak anak yang mendapatkan akses,” lanjutnya.

    Ia juga menambahkan masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. 

    “Tindakan operasi, pengobatan, atau pemberian alat bantu dengar bisa difasilitasi lewat BPJS,” jelasnya.

    Sementara itu Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jaya, Prof. Dr. dr. Rismala Dewi, SpA(K), menyoroti pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. 

    Menurutnya, keterlambatan bicara sering kali berkaitan dengan masalah pendengaran yang tidak terdeteksi sejak dini. 

    “Bayi dengan risiko tinggi, seperti bayi prematur atau yang lahir dari ibu dengan infeksi selama kehamilan, harus menjalani screening pendengaran sejak awal,” ungkapnya.

    Ia juga menekankan penyuluhan dan edukasi melalui media sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 

    “Banyak orangtua yang belum memahami bahwa gangguan pendengaran ringan pun dapat berdampak besar pada perkembangan anak. Oleh karena itu, kegiatan seperti Pekan Bakti Sosial ini sangat bermanfaat untuk menjangkau lebih banyak orang,” tuturnya.

    Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 500 juta orang diperkirakan akan mengalami gangguan pendengaran yang membutuhkan rehabilitasi pada tahun 2030. 

    Lebih dari 1 miliar anak muda juga berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat paparan suara keras.

    Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan pendengaran dan melakukan pemeriksaan sejak dini untuk mencegah dampak jangka panjang.

     

  • Kadinkes Jakarta Imbau Masyarakat Rutin Periksa Pendengaran untuk Deteksi Dini Gangguan di Telinga – Halaman all

    Kadinkes Jakarta Imbau Masyarakat Rutin Periksa Pendengaran untuk Deteksi Dini Gangguan di Telinga – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jakarta, Ani Ruspitawati, mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan pendengaran dengan rutin melakukan pemeriksaan. 

    Menurutnya, banyak orang tidak menyadari mengalami gangguan pendengaran hingga kondisinya sudah cukup parah.

    “Sebagian dari kita belum menyadari adanya masalah pendengaran sehingga lupa untuk melakukan pemeriksaan,” kata Ani dalam acara Pekan Bakti Sosial di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (23/2/2025).

    “Padahal, deteksi dini sangat penting agar bisa segera direncanakan pengobatan yang komprehensif,” lanjutnya. 

    Ani menjelaskan saat ini pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pemeriksaan pendengaran, salah satunya melalui program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS). 

    “Di sekolah sudah ada screening kesehatan pendengaran, baik untuk mendeteksi gangguan fungsi pendengaran maupun sumbatan di liang telinga akibat kotoran. Ke depan, kami ingin menjangkau lebih banyak anak sekolah agar mereka mendapatkan kesempatan pemeriksaan ini,” ungkapnya.

    Selain itu, ia juga menyebutkan program Kesehatan Gratis Jakarta (CKG) turut menyediakan layanan screening pendengaran bagi masyarakat. 

    “Sekarang ada CKG yang bisa dimanfaatkan untuk screening kesehatan, termasuk kesehatan pendengaran. Jadi, tidak perlu menunggu ada keluhan baru periksa,” ujar Ani.

    Ani juga mengingatkan masyarakat yang membutuhkan tindakan medis seperti operasi, pengobatan, atau alat bantu dengar bisa mendapatkannya melalui BPJS Kesehatan. 

    “Jika memang dibutuhkan tindakan lebih lanjut, BPJS bisa memfasilitasinya,” tuturnya.

    Adapu berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 500 juta orang diperkirakan akan mengalami gangguan pendengaran yang membutuhkan rehabilitasi pada 2030. 

    Lebih dari 1 miliar anak muda juga berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat paparan suara keras.

  • Makin Banyak Penipuan WhatsApp dan Email, Kenali Modus Terbaru 2025

    Makin Banyak Penipuan WhatsApp dan Email, Kenali Modus Terbaru 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Makin canggih teknologi, makin banyak pula modus penipuan bermunculan digunakan para oknum tak bertanggung jawab untuk menipu korbannya secara online. Pada dasarnya, para penjahat siber melakukan social engineering atau memanipulasi psikologis korban agar mendapatkan akses informasi tertentu yang seharusnya terbatas.

    Salah satu yang menjadi incaran pelaku adalah informasi untuk membobol rekening korban. Aksi penipuan dilakukan dengan mengirim fileapk dalam tampilan foto paket, tagihan, pengumuman bank, hingga undangan pernikahan. 

    Berikut kami rangkum beberapa riwayat penipuan online yang marak terjadi di Indonesia:

    Modus penipuan online

    Surat peringatan pajak

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat, khususnya wajib pajak dalam menerima surat elektronik atau email yang berisikan surat peringatan pajak.

    “Saya pengin memberikan satu pengingat pada wajib pajak, ini aku minta tolong untuk berhati hati. Banyak e-mail bersifat phising,” ungkap Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN Kita, beberapa saat lalu.

    Salah satu tanda e-mail tersebut patut dicurigai adalah pengirim. Surat pemberitahuan resmi dari DJP pasti akan menggunakan alamat e-mail resmi bukan perorangan.

    “Jadi kalau tidak gunakan @pajak.go.id itu berarti bukan dari DJP. Ini pengingat agar hati hati dalam membuka email yang mungkin bukan dari kami,” paparnya.

    Apabila masih ragu, WP bisa menghubungi kontak resmi DJP. Baik melalui e-mail, kring pajak maupun sosial media.

    Diketahui penipuan menggunakan link phising yang dapat mengambil data pribadi. Hal ini membuat saldo anda di e-wallet tidak aman.

    Metode penipuan link phising dapat menguras saldo m-banking anda. Modus penipuan phising kini makin beragam. Misalnya saja, penipu yang seolah-olah mengirimkan informasi soal paket dari ekspedisi. Tak hanya itu saja, ada juga yang seolah-olah memberikan undangan pernikahan.

    Penipuan modus kurir

    Penipuan ini jadi yang perdana viral dengan modus apk pada akhir 2022 lalu.

    Kasus ini terungkap dari unggahan di Instagram dari akun @evan_neri.tftt yang menunjukkan tangkapan layar chat Telegram dengan penipu yang mengaku sebagai kurir dari J&T Express.

    Dalam chat tersebut, penipu mengirimkan lampiran dengan nama file ‘LIHAT Foto Paket’ kepada korban, tetapi dalam bentuk apk.

    Korban yang tak jeli mengklik file tersebut dan mengunduhnya. Saldo mobile bankingnya pun ludes. Ia menjelaskan korban tidak pernah menjalankan atau membuka aplikasi apa pun atau mengisi user ID atau password di situs lain.

    Akun ini menyebut aplikasi yang dikirimkan penipu ini kemungkinan berjalan di latar belakang dan mengambil data korban, sehingga membuat penipu dapat mengakses akun perbankan korban.

    Di akun Instagramnya, pihak J&T Express selaku penyedia jasa kurir yang namanya dicatut dalam kasus penipuan ini mengatakan pihaknya tidak pernah meminta pelanggan untuk mengunduh aplikasi melalui chat.

    File undangan nikah

    Akun Twitter @txtfrombrand sempat membagikan tangkapan layar yang isinya percakapan antara penipu dan calon korban.

    Dalam postingannya, penipu mengirimkan file apk atau aplikasi dengan judul ‘Surat Undangan Pernikahan Digital’ dengan ukuran 6,6 MB. Disusul dengan pesan yang isinya “Kami harap kehadirannya,”.

    “Setelah bukti resi, sekarang penipuan pakai kedok undangan nikah,” kicau akun @txtfrombrand.

    Tak tanggung-tanggung, penipu juga mengajak calon korbannya untuk membuka file apk yang dikirimkan itu, dengan dalih agar korban mengecek apakah isi file tersebut benar ditujukan kepada korban.

    Surat tilang palsu

    Penipuan online modus kiriman file apk kembali berganti wajah lewat pengiriman surat tilang di WhatsApp sejak Maret 2023.

    Beberapa warganet mengunggah chat dari kontak yang mengaku sebagai kepolisian yang menyatakan penerima pesan sudah melanggar lalu lintas.

    Pengirim juga meminta untuk membuka data berjudul ‘Surat Tilang-1.0.apk’ yang turut diunggah dalam pesan WhatsApp itu.

    “AWAS! Hati-hati terhadap penipuan menggunakan modus kirim surat tilang lewat WhatsApp seperti ini. Jangan sekali-kali mengklik/download file dgn ekstensi “.apk” dari orang tak dikenal di gadget anda,” kicau akun @MurtadhaOne1.

    Catut MyTelkomsel

    Penjahat siber beralih modus dengan mengatasanamakan MyTelkomsel, aplikasi milik operator seluler Telkomsel, untuk membuat pelanggan mengklik file apk.

    Modusnya calon korban diminta mengakses dan kemudian mengunduh file apk yang dikirimkan via pesan singkat.

    Setelah proses instalasi selesai, calon korban akan diminta memberikan izin akses ke beberapa aplikasi termasuk foto, video, SMS, dan akses akun layanan perbankan digital atau fintech.

    Jika akses sudah diberikan ke pelaku, maka sangat mungkin bagi pelaku kejahatan memiliki kontrol terhadap gawai korban serta mengetahui seluruh informasi rahasia seperti PIN, password, dan kode OTP.

    “Jangan segera percaya jika ada penawaran hadiah secara langsung, serta tidak memberikan informasi data pribadi maupun data layanan jasa keuangan seperti perbankan yang bersifat rahasia,” ujar Saki Hamsat Bramono, Vice President Corporate Communications Telkomsel.

    Telkomsel memastikan tidak pernah meminta kode verifikasi dalam bentuk apa pun, termasuk mengirimkan permintaan kepada pelanggan untuk mengunduh file apk.

    Pengumuman dari bank

    Modus penipuan lain adalah pengumuman bank. Korban mengirim pdf yang mengatasnamakan bank tertentu. Seringnya informasi yang muncul adalah mengenai perubahan tarif transaksi dan transfer yang tidak masuk akal.

    Psikologis korban dimainkan dengan diberikan dua pilihan, yakni setuju atau tidak setuju. Apabila korban tidak setuju, pelaku meminta korban mengisi formulir di dalam tautan atau link yang disertakan dalam pengumuman palsu tersebut.

    Saat korban mengakses link tersebut, maka pencurian data akan berjalan.

    Undangan VCS

    Modus video call sex (VCS) dari nomor tidak dikenal sempat viral di media sosial dan berpotensi jadi bahan pemerasan.

    Salah satu yang mengalaminya adalah akun Twitter @a.dewiangriani. Ia berulangkali mendapat video call dari nomor yang tidak dikenal.

    Setelah tiga kali mengabaikan panggilan tersebut, pemilik akun penasaran dan mengangkat panggilan yang keempat. Ternyata, yang muncul adalah perempuan tanpa busana.

    Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan VCS dari nomor tidak dikenal ini merupakan modus pengancaman kepada seseorang memanfaatkan ketidaktahuan seseorang tentang teknologi.

    “Ini pada prinsipnya adalah pemerasan yang memanfaatkan ketidaktahuan atau keawaman seseorang tentang teknologi,” kata dia.

    “Kalau ragu dan diperas, hubungi teman yang mengerti dan minta bantuannya untuk menghadapi ancaman-ancaman yang tidak kita mengerti, jangan main mengikuti ancaman saja,” paparnya.

    Panggilan tes BPJS Kesehatan

    Di akhir 2024, ada juga penipuan yang berkedok surat edaran terkait panggilan tes calon pegawai BPJS Kesehatan dengan nomor surat 157/RECRUIT/PPS/IT/BPJS/2024. Dalam laman Instagram resminya, BPJS Kesehatan mengatakan hal itu adalah hoaks.

    Sebab, tak ada rekrutmen pegawai di tanggal yang terlampir. BPJS Kesehatan meminta masyarakat berhati-hati dengan hoaks terkait institusinya maupun Program JKN yang marak tersebar.

    Adapun informasi terkait rekrutmen hanya bisa diakes lewat website dan akun media sosial resmi BPJS Kesehatan.

    Nah, itu dia beberapa modus penipuan yang marak. Semoga kita semua selamat dari jeratan penipu!

    (fab/fab)