Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Tekan Kemiskinan Ekstrem, Cak Imin Dorong 100 Pekerja Rentan di Tiap Desa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan – Page 3

    Tekan Kemiskinan Ekstrem, Cak Imin Dorong 100 Pekerja Rentan di Tiap Desa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Guna menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong agar setiap desa terdapat 200 pekerja rentan yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Kita ingin pemerintahan ini memperhatikan problem paling ujung dari problem kita, yakni kemiskinan di desa,” ujarnya.

    “Kita ingin memastikan setiap pekerja memiliki jaminan sosial yang dapat melindungi dari berbagai risiko pekerjaan dan untuk itu perlu perubahan arah kebijakan yang sebelumnya mengandalkan responsif, melalui pemberian santunan, menjadi protektif yaitu berupa asuransi,” jelas Cak Imin.

    Ia pun mengungkapkan, penguatan ekosistem perlindungan sosial menjadi sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga sebagai upaya nyata dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Jaminan sosial bagi tenaga kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi kewajiban negara, kehadiran negara harus terus dirasakan oleh semua masyarakat,” ungkap Cak Imin.

    Sebagai informasi, potensi pekerja informal sebesar 61,08 pekerja atau baru 16,21 persen atau sekitar 10 juta pekerja yang telah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Jika dilihat lebih jauh, mayoritas pekerja yang belum terlindungi adalah para pekerja rentan yang jumlahnya mencapai 30,85 juta pekerja.

  • PT Pos: Persoalan mitra telah dibahas di level manajemen

    PT Pos: Persoalan mitra telah dibahas di level manajemen

    Bandung (ANTARA) – PT Pos Indonesia (PosInd) mengungkapkan bahwa persoalan status kontrak ribuan mitra mereka yang sempat mencuat, kini telah dibahas di tingkat manajemen salah satu perusahaan tertua di Indonesia itu.

    “Jadi tuntutan itu sudah dibahas langsung pada saat itu juga. Saat ini di tingkat manajemen. Dan kami selalu terbuka untuk berdialog dengan mitra guna mencari solusi terbaik. Kami terus mengadakan pertemuan berkala dan forum komunikasi agar aspirasi mitra dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan baik.,” kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pos Indonesia Andi Bintang dalam sambungan telepon pada ANTARA di Bandung, Kamis.

    Hal ini disampaikan Andi sehubungan dengan FSP ASPEK Indonesia yang mengadukan PT Pos Indonesia ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Komisi IX DPR, pasca Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR RI.

    Pengaduan ini, karena PT Pos Indonesia dinilai melakukan intimidasi berupa ancaman memberhentikan akses pekerjaan bagi para mitranya, agar mereka menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dinilai merugikan pekerja.

    Inti dari tuntutan pekerja mitra di PT Pos Indonesia, adalah untuk mengubah status Mitra menjadi PKWT yang dinilai serikat sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

    Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang masuk bahwa selama ini pekerja mitra di PT Pos Indonesia tidak bisa merasakan libur kerja karena jam kerja yang ditetapkan sebanyak dua ratus jam dalam sebulan.

    “Sementara UU Ketenagakerjaan mengatur maksimal seratus enam puluh jam dalam sebulan, tanpa hak cuti apapun alasannya, baik sakit ataupun kedukaan, jika kurang maka akan dikenakan sanksi pemotongan upah, di mana upah yang diterimanya pun jauh dari UMP/UMK, karena hitungannya dari komisi per surat/paket yang diantar bagi mitra antaran, begitupun mitra loket, hanya fee dari setiap transaksi, tanpa ada transparansi terkait perhitungan fee yang diterima,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan para pekerja mitra juga selama ini tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya saat Iedul Fitri, dan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang notabene pekerjaan mereka berisiko tinggi kecelakaan kerja, karena sehari-hari di jalan mengantar surat/paket.

    “Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja layaknya sama-sama menguntungkan, bukan menindas salah satu pihak, apalagi adanya unsur intimidasi. Selama ini pekerja dengan status mitra di PT Pos Indonesia telah bekerja dengan baik, ikut memajukan PT Pos Indonesia, karena apa yang mereka kerjakan core bisnisnya PT Pos Indonesia, yang seharusnya jika sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan” ucapnya.

    Atas tuntutan dari para mitra tersebut, Andi menyampaikan isu terkait status kontrak mitra telah menjadi perhatian serius manajemen perusahaan dan memahami pentingnya kesejahteraan para pekerja mitra.

    “Oleh karena itu, kami terus melakukan evaluasi terhadap sistem kerja, upah, dan jaminan sosial. Kami juga sedang mengkaji peningkatan kesejahteraan mitra, termasuk sistem kerja dan kompensasi,” ujarnya.

    Pos Indonesia, kata dia, sedang melakukan kajian bersama tim legal untuk memastikan bahwa kontrak kerja mitra tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku, sekaligus tetap menjaga fleksibilitas operasional dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

    Saat ini, tambah Andi, skema kemitraan juga telah mencakup kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyarankan kepesertaan jaminan sosial secara mandiri.

    “Namun, kami sedang mengkaji kemungkinan skema perlindungan yang lebih baik bagi para mitra, termasuk opsi kepesertaan jaminan sosial secara mandiri atau melalui program kerja sama,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diskusi Hari Kanker: Tantangan Tidak Hanya Persoalan Medis, Tetapi Juga Masalah Pembiayaan – Halaman all

    Diskusi Hari Kanker: Tantangan Tidak Hanya Persoalan Medis, Tetapi Juga Masalah Pembiayaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mengacu data dan fakta, saat ini kanker menjadi salah satu momok global.
     
    Global Cancer Observatory (Globocan) mencatat pada tahun 2022 Indonesia mencatat lebih dari 408.661 kasus baru dengan 242.099 kematian akibat kanker.  

    Bahkan, jika tidak ada intervensi yang efektif, jumlah kasus ini diperkirakan meningkat 63 persen pada tahun 2040.
     
    Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes Ahmad Irsan A. Moeis, mengungkapkan persoalan kanker tidak saja berdampak secara medis, melainkan pula dari sisi pendanaan dan pembiayaan.

    Merujuk data Kemenkes, terdapat sedikitnya 6,3 juta orang berkunjung ke rumah sakit dengan diagnosis kanker. 

    “Jumlah itu baru yang didata dari kunjungan ke rumah sakit, dan pengguna JKN [Jaminan Kesehatan Nasional],” katanya dalam diskusi seputar penanganan kanker di Indonesia bertajuk “Critical Role of Private Insurance in Personalized Cancer Care Coverage”, pada Rabu (26/2/2025). Diskusi ini merupakan bagian rangkaian memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada 4 Februari. 
     
    Persoalannya, dari total kunjungan tersebut saja, setidaknya menghabiskan anggaran JKN sekitar Rp13 triliun.  

    “Karena itu tantangan penanganan kanker tidak saja persoalan medis, tetapi juga masalah pembiayaan dan pendanaan,” tulis Menkes dalam sambutannya.

     
    Lebih jauh, pembiayaan kanker kian jadi penting, mengingat penanganan yang kompleks, serta belum terbiasanya masyarakat melakukan pemeriksaan.
     
    Hal ini terbukti dari statistik, terdapat 2 dari 3 penderita kanker, mengetahui diagnosis saat penyakit dalam stadium berat. Problemnya, penanganan kanker stadium berat itu membutuhkan berbagai terapi, mulai dari kemoterapi hingga imunoterapi.
     
    Tantangan ini juga yang membuat penanganan kanker menjadi tinggi. Budi berharap terdapat sinergi positif antar pemangku kepentingan dan kebijakan. “Mulai dari pelaku dan pelayanan kesehatan hingga penyedia asuransi, serta pembiayaan,” tutupnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Tugure Teguh Budiman mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen perusahaan melalui Tugure Academy untuk meningkatkan literasi maupun upaya berkontribusi terhadap industri asuransi.
     
    Tugure, kata Teguh, menilai penanganan kanker sangat mendesak dan membutuhkan kerja sama semua pihak. Pada kenyataan, lanjutnya, setiap individu yang mengidap kanker memiliki kebutuhan penanganan berbeda.
     
    “Sayangnya, keterlambatan diagnosis dan keterbatasan jaminan kesehatan masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas hidup pasien,” tegasnya.
     
    Sebaliknya, Teguh menjelaskan meski saat ini masyarakat sudah banyak terbantu dengan program BPJS Kesehatan yang menjadi pondasi utama sistem kesehatan nasional, kasus kanker terus bertambah.
     
    “Banyaknya kasus kanker membutuhkan berbagai jenis terapi, seperti pengobatan inovatif seperti terapi target dan imunoterapi, peran asuransi kesehatan swasta menjadi semakin penting dalam memperluas akses terhadap terapi yang lebih efektif,” ungkap Teguh.
     
    Oleh karena itu, Teguh mengharapkan lewat diskusi ini bisa membuka berbagai bahasan tantangan sekaligus bisa mendapatkan solusi dari berbagai perspektif.
     
    “Harapannya, kami dapat mengkaji regulasi serta pembiayaan yang mendukung pengendalian kanker,” tutup Teguh.

    Para panelis diskusi antara lain Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Ahmad Irsan A Moeis, Senior Vice President & Head Of Malaysia Re Mohammad Nizam Yahya, Dewan Pengurus Ketua Bidang IT Persatuan Underwriter Jiwa Indonesia (PERUJI) Sigit Adiwijaya, dan Ketua Umum Forum Komunikasi Klaim Asuransi Indonesia (FOKKAI) Hendro Sulistiyo.
     
    Selain itu, diskusi juga menghadirkan pakar dan akademisi yakni Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Barkah Taim, Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Hematologi Onkologi Medik RS. Dr. Cipto Mangunkusumo, Andhika Rahman. 
     
    Tidak hanya itu, diskusi turut dihadiri Perwakilan dari Cancer Information and Support Center Association (CISC) Aryanthi Baramuli Putri. Sedangkan dari industri farmasi diwakili Associate Director of Market Access and Policy PT Merck Sharp & Dohme Indonesia (MSD Indonesia) dr. Donda Hutagalung.

  • Kantong Darah dan Mesin Hemodialisa Kini Diproduksi Dalam Negeri, Menkes Harap Kurangi Impor – Halaman all

    Kantong Darah dan Mesin Hemodialisa Kini Diproduksi Dalam Negeri, Menkes Harap Kurangi Impor – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin memberikan apresiasi atas inisiatif Oneject dalam mendukung program pemerintah dalam transformasi sistem kesehatan.

    PT Oneject Indonesia meluncurkan, kantong darah dan mesin hemodialisa, yang diproduksi di dalam negeri.

    Inisiatif ini dilakukan tidak  hanya untuk memenuhi kebutuhan pasien tetapi juga mendukung kemandirian infrastruktur kesehatan di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Budi saat hadir langsung di pabrik Oneject di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (26/2/2025).

    “Pengembangan produk alat kesehatan dalam negeri merupakan hal yang penting sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional,” urai BGS.

    Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya prevalensi penyakit ginjal kronis yang membutuhkan perawatan mesin hemodialisis hemodialisa sebagai alat untuk mencuci darah, serta kebutuhan transfusi darah yang berperan sangat esensial dalam perawatan pasien.

    Data BPJS Kesehatan tahun 2024 menyebutkan, terdapat total 7,5 juta kasus layanan cuci darah atau hemodialisais secara agregat.

    Mantan dirut Bank Mandiri ini menyebut, peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri seperti kantong darah dan mesin hemodialisis tidak hanya mendukung ketersediaan alat medis dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memastikan ketahanan jangka panjang infrastruktur  kesehatan Indonesia.

    “Pemerintah juga mendorong lebih banyak perusahaan alat kesehatan dalam memproduksi produk-produk alat medis secara dalam negeri , yang selaras  dengan kebijakan pemerintah terutama dalam pemberian cek kesehatan gratis dan peningkatan kualitas rumah sakit,” kata dia.

    Kantong cuci darah dan mesin hemodialisis yang dihadirkan bertujuan dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan Indonesia, serta memastikan ketersediaan alat medis yang merata di seluruh Indonesia. 

    Direktur Utama PT Oneject Indonesia Jahja T. Tjahjana, mengatakan, inisiatif mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, terutama bagi pusat layanan kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas, dan mitra straegis lainnya.

    Perusahaan memiliki target produksi sejumlah 1.000 dalam produksi awal mesin hemodialisa dan 3.000.000 kantong darah hingga akhir tahun 2025. 

    “Pada awal distribusi, perusahaan akan memprioritaskan utilisasi oleh pasien dalam negeri,” tutur dia.

    Hadir di tempat yang sama Wakil Presiden ke X dan XII sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla.

    Ia mengatakan, kebutuhan kantong darah merupakan kebutuhan nasional. Lantaran, Indonesia membutuhkan sekitar 5 juta kantong darah per tahun di mana mayoritas dipenuhi dari impor.

    “Oleh karena itu, dengan adanya produk kantong darah dalam negeri tentunya mendukung ketahanan kesehatan nasional dan juga mendukunb ketersediaan distribusi darah seluruh Indonesia,” kata JK.

  • Pemkot Jakbar komitmen tingkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

    Pemkot Jakbar komitmen tingkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat berkomitmen untuk meningkatkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di wilayahnya.

    Kepala Bagian Perekonomian Kota Jakbar, Febriandri Suharto di Jakarta, Rabu, mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya negara dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan hari tua dan beasiswa bagi anak ahli waris.

    “Untuk itu, sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja, khususnya pekerja bukan penerima upah di Jakarta Barat,” katanya.

    Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, realisasi cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jakarta Barat mencapai 45,71 persen atau setara dengan 539.838 pekerja.

    Hal itu menunjukkan masih ada gap sekitar 21,01 persen atau sekitar 248.189 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan.

    “Pemkot komitmen tingkatkan angka kepesertaan agar semakin banyak pekerja yang terlindungi,” tutur Febriandri.

    Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grogol Jakarta Barat, Multanti menegaskan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata perlindungan negara bagi pekerja dan keluarganya.

    “Kami pastikan santunan diterima sepenuhnya oleh ahli waris. Kegiatan ini diharapkan semakin mendorong perlindungan lebih luas bagi warga Jakbar, bukan hanya cakupan universal, tapi juga mencegah kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” ucapnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPJS Kesehatan Raih 4 Penghargaan di Public Relations Indonesia Award 2025

    BPJS Kesehatan Raih 4 Penghargaan di Public Relations Indonesia Award 2025

    Jakarta: BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat penghargaan dalam ajang bergengsi Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2025. Dalam acara penganugerahan tersebut, BPJS Kesehatan berhasil menyabet beberapa penghargaan yang meliputi, Kategori Terpopuler di Media Online dan Media Sosial 2024 Sub Kategori Lembaga Negara, Bronze Winner sektor Lembaga Negara Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial, Bronze Winner Kanal Digital Sub Kategori Website, dan Bronze Winner Owned Media Sub Kategori Video Profile, Rabu, 26 Februari 2025.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan capaian ini merupakan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan kemudahan bagi peserta JKN, dalam mengakses berbagai kanal informasi. 

    “Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan pemberian informasi kepada peserta JKN, sehingga peserta JKN dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan,” kata Ghufron.

    Lebih lanjut, Ghufron berharap bahwa penghargaan ini dapat meningkatkan engagement peserta JKN dengan informasi terkini yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, baik melalui situs resmi maupun kanal media sosial resmi. Harapannya, peserta JKN semakin dimudahkan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

    “Capaian ini merupakan buah dari usaha Duta BPJS Kesehatan dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kami tidak bisa berjalan sendiri, dukungan dari berbagai pihak dalam ekosistem JKN, serta komunikasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan Program JKN,” tegasnya. 

     

    Dalam upaya untuk memudahkan peserta JKN, BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai inovasi digital, termasuk peluncuran aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah peserta dalam mengurus administrasi JKN tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. 

    “Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengambil nomor antrean secara online ketika hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, prosedur mendapatkan layanan di faskes menjadi lebih efisien dan efektif,” ujar Ghufron.

    Pada kesempatan yang sama, Founder dan CEO PR Indonesia, Asmono Wikan menjelaskan bahwa public relations telah berkembang menjadi fungsi strategis yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

    “Saat ini public relations menjadi fungsi strategis dalam organisasi, namun saya yakin ke depannya public relations akan menjadi fungsi utama yang berkontribusi bagi organisasi. Komunikasi memainkan peran penting dalam membentuk citra positif organisasi di mata masyarakat,” kata Asmono. 

    Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya penting untuk organisasi, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan.

    Jakarta: BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat penghargaan dalam ajang bergengsi Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2025. Dalam acara penganugerahan tersebut, BPJS Kesehatan berhasil menyabet beberapa penghargaan yang meliputi, Kategori Terpopuler di Media Online dan Media Sosial 2024 Sub Kategori Lembaga Negara, Bronze Winner sektor Lembaga Negara Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial, Bronze Winner Kanal Digital Sub Kategori Website, dan Bronze Winner Owned Media Sub Kategori Video Profile, Rabu, 26 Februari 2025.
     
    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan capaian ini merupakan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan kemudahan bagi peserta JKN, dalam mengakses berbagai kanal informasi. 
     
    “Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan pemberian informasi kepada peserta JKN, sehingga peserta JKN dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan,” kata Ghufron.

    Lebih lanjut, Ghufron berharap bahwa penghargaan ini dapat meningkatkan engagement peserta JKN dengan informasi terkini yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, baik melalui situs resmi maupun kanal media sosial resmi. Harapannya, peserta JKN semakin dimudahkan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
     
    “Capaian ini merupakan buah dari usaha Duta BPJS Kesehatan dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kami tidak bisa berjalan sendiri, dukungan dari berbagai pihak dalam ekosistem JKN, serta komunikasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan Program JKN,” tegasnya. 
     
     

     
    Dalam upaya untuk memudahkan peserta JKN, BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai inovasi digital, termasuk peluncuran aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah peserta dalam mengurus administrasi JKN tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. 
     
    “Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengambil nomor antrean secara online ketika hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, prosedur mendapatkan layanan di faskes menjadi lebih efisien dan efektif,” ujar Ghufron.
     
    Pada kesempatan yang sama, Founder dan CEO PR Indonesia, Asmono Wikan menjelaskan bahwa public relations telah berkembang menjadi fungsi strategis yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
     
    “Saat ini public relations menjadi fungsi strategis dalam organisasi, namun saya yakin ke depannya public relations akan menjadi fungsi utama yang berkontribusi bagi organisasi. Komunikasi memainkan peran penting dalam membentuk citra positif organisasi di mata masyarakat,” kata Asmono. 
     
    Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya penting untuk organisasi, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pekerja KFC Demo di Kemenaker: Tolak PHK & Tuntut Pembayaran Upah

    Pekerja KFC Demo di Kemenaker: Tolak PHK & Tuntut Pembayaran Upah

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja PT Fastfood Indonesia Tbk. (KFC) bersama dengan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) menolak PHK sepihak yang dilakukan oleh manajemen.

    Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh serikat pekerja KFC dan Kasbi dalam aksi unjuk di kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    serikat pekerja meminta agar 11 pekerja KFC Basuki Rahmat Surabaya yang terkena PHK sepihak untuk mendapatkan upah yang belum dibayar selama enam bulan.

    Koordinator lapangan aksi SP-KFC Anthony Matondang mengatakan bahwa 11 pekerja KFC Basuki Rahmat Surabaya masih memiliki hubungan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurutnya, PHK sepihak dilakukan dengan arogansi, tanpa komunikasi dengan pihak pengurus serikat pekerja, dan tanpa musyawarah sesuai Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Seharusnya KFC memberikan upah pekerja, selain BPJS-nya masih aktif. BPJS-nya masih diaktifkan oleh KFC sampai sekarang, tapi upahnya tidak dibayarkan. Nah ini adalah kontradiksi. Harusnya kedua-duanya diberikan sesuai dengan amanat undang-undang,” kata Anthony saat ditemui Bisnis di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Dia menuturkan bahwa semestinya KFC tidak mengabaikan hak pekerja menerima pembayaran upah sesuai keputusan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

    Di sisi lain, serikat pekerja juga menolak PHK sepihak yang dilakukan KFC pada Agustus 2024 silam. Anthony menyampaikan bahwa alasan PHK sepihak yang dilakukan KFC lantaran perusahaan telah merugi dan pekerja diberikan 0,5 kali pesangon. Namun, dia menyebut masih banyak gerai KFC yang beroperasi di Tanah Air.

    “[Alasan PHK sepihak] awalnya tutup store ini adalah alasannya karena tidak ada perpanjangan kontrak sewa, bukan karena efisiensi,” ujarnya.

    Menurutnya, PHK sepihak seharusnya dilakukan upaya dirumahkan sebelumnya, hal ini sesuai dengan PKB KFC Pasal 29 ayat 1. Di mana, substansinya pekerja yang tutup store dirumahkan selama tiga bulan dengan hak upah penuh 100%.

    Untuk itu, serikat pekerja mendesak agar pihak KFC segera mempekerjakan kembali 11 karyawan KFC Basuki Rahmat Surabaya yang kena PHK dengan cara mutasi, seperti halnya serikat pekerja lainnya. Serta, memberikan hak upah pekerja selama proses perselisihan.

    Dihubungi terpisah, Ketua Umum Kasbi, Sunarno mengatakan bahwa buruh yang terkena PHK sepihak dari KFC Basuki Rahmat Surabaya menuntut untuk dipekerjakan kembali.

    Sunarno juga menilai alasan efisiensi karena rugi tidak bisa diberlakukan sepihak. Apalagi, lanjut dia, kompensasi pesangon yang diberikan hanya 0,5 kali dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK).

    “Nyatanya, KFC Indonesia ada sekitar 700 store di berbagai kota, dengan jumlah pekerja sekitar 14.000 orang. Dugaan kami, para pekerja KFC ini di-PHK sepihak karena ada unsur union busting karena mendirikan Serikat SP KFC berafiliasi dengan Kasbi,” kata Sunarno kepada Bisnis.

    Menurutnya, jika perusahaan rugi maka harus menyertakan bukti laporan keuangan. “Dan jika ada efisiensi seharusnya ada penawaran terlebih dahulu kepada pekerja, bukan langsung PHK sepihak, bahkan hak pesangonnya sebesar dua kali PMTK,” ujarnya.

    Untuk itu, Kasbi meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk lebih ketat dan maksimal dalam melakukan pengawasan dan pencegahan PHK buruh.

    Sementara itu, Bisnis telah mencoba menghubungi manajemen KFC untuk meminta tanggapan mengenai hal ini. Kendati begitu hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons dari KFC terkait dengan hal tersebut. 

  • Nunung Srimulat Akui Siap Tinggalkan Dunia Keartisan, tetapi…

    Nunung Srimulat Akui Siap Tinggalkan Dunia Keartisan, tetapi…

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelawak Nunung Srimulat mengaku, sudah siap untuk meninggalkan dunia keartisan dan hidup bersama suaminya, Iyan Sambiran. Namun, hal itu tak bisa dilakukannya. Ada apa?

    “Jujur ya, saya itu sudah siap meninggalkan dunia selebritas. Saya siap meninggalkan karier saya dan hidup bersama suami serta menikmati masa tua,” ucap Nunung Srimulat dikutip dari channel YouTube, Selasa (25/2/2025).

    Namun, keinginannya itu tampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Nunung menjelaskan alasannya.

    “Saya sudah siap tidak bekerja lagi, tetapi itu tidak bisa. Kenapa? Karena saya harus berobat, saya butuh berobat,” katanya lagi.

    Pemilik nama asli Tri Retno Prayudati ini mengaku, ada beberapa obat harus ditebus serta tidak bisa dilakukan dengan menggunakan BPJS Kesehatan.

    “Dalam sebulan itu, ada obat yang harus diambil sebanyak empat jenis obat dan itu tidak bisa dicover BPJS. Harganya fantastis,” ungkapnya.

    Nunung mengatakan, keberadaan keluarga yang bisa membuatnya bisa bertahan dalam menjalankan hidup bersama penyakit kankernya itu.

    “Saya kuat karena keluarga. Kenapa? Karena, hidup saya dari remaja itu sudah buat keluarga dan enggak ada putusnya. Memang terkadang menguatkan dan menjengkelkan, bahkan sampai saya blokir semua. Saya itu hanya rindu kabar,” ujarnya.

    “Saya paling enggak bisa sakit hati sama keluarga, mereka sudah minta maaf ya sudah. Apalagi, kalau saya lihat cucu. Saya paling enggak bisa,” tutup Nunung Srimulat yang mengaku harus tetap bekerja demi membeli obat untuk menyembuhkan penyakit kankernya.

  • Alasan Nunung Jual Habis Semua Asetnya hingga Tinggal di Kos-kosan, Suami: Gimana Enaknya Kamu Aja

    Alasan Nunung Jual Habis Semua Asetnya hingga Tinggal di Kos-kosan, Suami: Gimana Enaknya Kamu Aja

    TRIBUNJATIM.COM – Terungkap akhirnya alasan Nunung kini tinggal di kos-kosan bersama suaminya dan menjual seluruh asetnya.

    Komedian Nunung mengakui kini tinggal di kos-kosan bersama suami dan menjual semua yang ia miliki.

    Tanpa banyak orang tahu, sudah sekitar tujuh bulan belakangan ini Nunung dan suami tinggal di sebuah kos-kosan.

    “Kita ngekos, kalau kita ngontrak pasti beli perabotan-perabotan lagi, repot,” kata Nunung dikutip dari Pagi Pagi Ambyar Trans tv, Selasa (25/2/2025).

    “Sudah hampir 7 bulan- 8 bulan,” ungkap Nunung. 

    Bukan tanpa alasan Nunung kini aktivitasnya hanya berkutat di kamar tidur dan kamar mandi saja.

    Ternyata, Nunung memilih menjual semua asetnya itu karena dirinya harus membeli obat untuk penyembuhan penyakitnya.

    Keputusan menjual rumah yang sudah sembilan tahun menjadi tempatnya berteduh itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan yang terus bertambah banyak. 

    “Karena kebutuhan semakin banyak, saya harus berobat terus, berobatnya enggak boleh putus,” ujar Nunung.

    Karena itu, walaupun berat, Nunung mau tidak mau harus melepaskan rumah tersebut.

    Bahkan menurut Nunung, tak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan itu.

    “Ya pasti berat ya, tapi kan udah cukup banyak ngobrol dulu sama suami,” ujar Nunung.

    “Saya putuskan ya udah lah (dijual) yang penting keluarga yang di Solo udah nyaman, kita di Jakarta ngekos aja,” ucapnya.

    Nunung mengakui, sebenarnya bukan hanya rumah yang dijual, tapi sudah hampir seluruh aset yang dimiliki.

    JUAL RUMAH – Foto dokumen pelawak Nunung Srimulat ditemani Iyan Sambiran, suami dan manajernya, di TransTV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023). Nunung kini tinggal di kos-kosan bersama suami usai jual rumah demi keluarga. (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

    Termasuk beberapa aset yang ada di kota Solo, Jawa Tengah.

    “Semua. Cuma tinggal ada rumah satu di Solo buat tinggal mereka-mereka semua,” ungkap Nunung.

    Selain kebutuhan berobat, Nunung mengatakan menjual rumah dan aset lain untuk kebutuhan keluarga.

    “Berobatnya enggak murah, sangat mahal,” tutur Nunung.

    “Ya butuh buat hidup, buat keluarga,” lanjutnya.

    Pelawak Nunung akui dirinya pernah dicerai mantan suami lewat HP akibat tak ada job (YouTube WENDI CAGUR)

    Nunung mengungkap respons suami, Iyan Sambiran, setelah mengajaknya tinggal di kos-kosan.

    Nunung mengatakan, suami yang mendampinginya sejak tahun 2012 itu tak banyak berkomentar.

    “Kalau suami sebetulnya ‘yang penting kamu bahagianya gimana,’ aja,” ujar Nunung dikutip dari Pagi Pagi Ambyar Trans tv, Selasa (25/2/2025), seperti dilansir TribunJatim.com via Kompas.com.

    “‘Gimana enaknya kamu aja,’ suamiku ngikut aja,” sambungnya.

    Walaupun mendapat kebebasan dari suami dengan keputusannya, Nunung tetap menjelaskan pertimbangan memilih kos dibanding mengontrak rumah.

    “Kalau kita ngontrak pasti beli perabotan-perabotan lagi, repot lagi pindah-pindahnya, pikiranku begitu,” ucap Nunung.

    “Kalau ngekos tinggal masuk orang sama baju udah. Enggak bawa apa-apa, kalau mau pindah-pindah kan enak, kalau bosen di sini kan enak,” lanjutnya memberikan alasan. 

    Komedian Nunung Srimulat memang diketahui kerap mengalami pasang surut kehidupan di dunia hiburan.

    Seperti diketahui, hubungan Nunung dan keluarga di Solo sempat bermasalah.

    Bahkan Nunung sempat mengalami masalah ekonomi.

    Dia mengaku sudah menjual semua aset miliknya, termasuk mobil dan rumah yang ia tempati di Jakarta.

    Ternyata, sudah beberapa waktu ini Nunung tinggal kos di kawasan Pancoran, bersama suaminya, Iyan Sambiran.

    “(Akhirnya putuskan ngekos) enggak lama, ya sudah lah kost aja, yang penting urusan keluarga beres,” kata Nunung.

    Bahkan sahabat Sule ini menyebut aktifitasnya di rumah kost sangat terbatas, hanya seputar di kamar tidur dan kamar mandi.

    “Satu bulan Rp3,2 juta,” kata Nunung.

    “Suasana kost emang gak bagus kalau untuk tinggal bertahun-tahun, boring ya, karena cuma ke kamar mandi dan tempat tidur aja, kadang sedih, tapi mau gimana lagi, keadaan,” kata Nunung pasrah.

    Rumah kost sederhana ini dia akui tak sebanding dengan nama besar Nunung di panggung hiburan.

    Namun, Nunung sudah memutuskan untuk menjual semua aset demi bisa memenuhi kebutuhan berobat dan membiayai kebutuhan keluarganya di kampung halaman.

    “Semua (dijual), tinggal 1 rumah di Solo, buat mereka tinggal.”

    “Semua (aset) di Solo itu kan yang banyak, tinggal satu.”

    “Rumah di Jakarta (dijual) tinggal di rumah itu 9 tahun, pasti berat, tapi kan sudah cukup banyak ngobrol sama suami, yang penting sama suami,” kata Nunung.

    “Saya ada BPJS, kadang ada yang gak bisa dicover BPJS, obat-obatan cancer, gak bisa dicover BPJS,” ujar Nunung.

    “Sebulan ambil obat itu 4 jenis, itu harganya fantastis, mahal semua,” katanya.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Digitalisasi Bukan Hanya Slogan. Mau Bukti?

    Digitalisasi Bukan Hanya Slogan. Mau Bukti?

    Jakarta, CNBC Indonesia – President Director Artajasa, Armand Hermawan mengatakan bahwa digitalisasi dalam industri keuangan bukan hanya slogan apalagi didukung dengan inklusi keuangan. Oleh karena itu Artajasa dan juga stakeholder akan terus berinovasi agar masyarakat bisa merasakan manfaat digitalisasi tersebut.

    “Digitalisasi itu bukan slogan, akan terus ada produk-produk yang dicerna masyarakat,” ungkapArmand dalam Digital Economic Forum dengan tema “Digital Innovation in Finance For Rapid and Sustainable Economic Growth,” Selasa, (25/2/2025).

    Apalagi menurut Armand, ke depan inovasi ini akan berfokus kepada pelanggan dan customer experience. Di sisi lain, bukti bahwa digitalisasi bukan hanya slogan adalah dengan lonjakan pengguna QRIS yang mencapai 6,5 juta penguna pada 2025 dengan transaksi Rp 6,5 miliar.

    “Karena itu kami ke depan akan memiliki QRIS TAP yang akan makin memudahkan dan tentu saja infrastrukturnya akan terus dibangun agar terus membaik,” rinci Armand.

    Selain itu, yang tidak kalah penting untuk mencapai digitalisasi yang bukan hanya omon-omon adalah cyber security.

    “Kami akan memastikan akan makin cepat, makin mudah, makin andal, dan makin aman agar masyarakat makin mudah dan nyaman melakukan transaksi keuangan,” kata Armand.

    Untuk diketahui, Artajasa siap mendukungekosistem pembayaran yang andal dan aman di Indonesia. Untuk itu lanjut Armand, pihaknya tidak segan untuk melakukan inovasi dan juga kerja sama dengan berbagai pihak dalam menghadirkan teknologi baru untuk mendukung sektor jasa keuangan.

    “Artajasa selalu siap mendukung, bank, fintech dan siapapun. Kita tidak bisa tumbuh sendiri dan akan tumbuh bersama dengan finetch, gopay, bank, bpd dan lain-lain. Saat ini atm bersama telah konek, 500 link provider, convicence store, logistik, BPJS kesehatan dan lain-lain,” kata Armand

    Ia mengungkapkan, selama 25 tahun ini perkembangan teknologi digital sangat cepat. Hal terlihat dari sistem pembayaran atau transaksi di industri jasa keuangan. Di mana tahun 90an ATM sangat diandalkan untuk transaksi keuangan, kini pergeseran telah terjadi dengan adanya mesin EDC, Internet Banking, Emoney, hingga QRIS.

    Pada masa kini, masyarakat senantiasa mengandalkan platform keuangan digital untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi, menabung, hingga berinvestasi. Masyarakat juga melakukan transaksi digital di hampir semua kesempatan dan tempat baik di ritel modern maupun pedagang kaki lima.

    Didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal, nilai transaksi digital di Indonesia meningkat pesat. Bank Indonesia mencatat pembayaran digital pada 2024 mencapai 34,5 miliar transaksi atau tumbuh 36,1% secara tahunan (year on year/yoy).

    Secara spesifik, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sistem pembayaran QRIS yang tumbuh 186% yoy menjadi 689,07 juta transaksi. Adapun jumlah pengguna QRIS hingga November 2024 telah mencapai 55,02 juta dan jumlah merchant mencapai 35,1 juta, yang mana sebagian besar adalah merchant UMKM.

    (dpu/dpu)