Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan kalau pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja akan dicairkan oleh BPJS Ketenegakerjaan atau BPJamsostek.
Simak informasi selengkapnya dalam program Profit di CNBC Indonesia (Rabu, 12/03/2025) berikut ini.
JAKARTA- Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) para pekerja PT Sritex masih aktif meski terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dan tentu keluarganya juga masih mendapatkan jaminan,” ujar Ali Ghufron dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret.
Ali mengatakan, eks pekerja Sritex tidak perlu membayar iuran selama enam bulan dan dapat menggunakan layanan kesehatan yang diperlukan.
“Sehingga kami simpulkan bahwa sejumlah 10.355 eks pekerja PT Sritex dan 11.006 anggota keluarganya berstatus PHP dengan hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan tanpa membayar iuran dan saat ini berstatus aktif dengan manfaat jaminan PHK serta dapat mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan,” kata Ali.
Ali menambahkan, manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan berlaku sejak terjadinya PHK terhitung periode Maret-Agustus 2025.
“BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas sosial kabupaten Sukoharjo sebagai upaya keberlanjutan kepesertaan JKN eks pekerja yang terdampak PHK dari PT Sritex,” pungkasnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5159114/original/049348000_1741686031-IMG-20250311-WA0011.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dirut BPJS Kesehatan Jamin Hak JKN untuk Mantan Karyawan Sritex Group – Page 3")
Ghufron menambahkan, berdasarkan data cut off BPJS Kesehatan per 1 Februari 2025, terdapat 10.425 mantan pekerja Sritex Group yang mendapatkan manfaat JKN, beserta 11.006 anggota keluarga.
“Prosedur yang wajib dilakukan oleh pekerja yang terdampak PHK adalah melapor ke kantor BPJS Kesehatan setempat. Pekerja wajib menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada KTP, Kartu Keluarga (KK), atau Kartu JKN, serta melampirkan surat keterangan belum bekerja,” terang Ghufron.
Setelah pelaporan awal dilakukan, peserta wajib melakukan pelaporan setiap bulan selama enam bulan untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif. Dengan demikian pekerja yang terdampak PHK tetap mendapatkan layanan kesehatan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir menyatakan bahwa BPJS Kesehatan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, untuk memastikan para pekerja yang terdampak PHK tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada peserta JKN yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat PHK. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk sosialisasi kepada para mantan pekerja Sritex Group, agar mereka memahami prosedur pengaktifan kembali kepesertaan mereka,” ujar Abdul Kadir.
Bisnis.com, JAKARTA – Nasib eks buruh PT Sritex terkait hak pesangon, THR, hingga jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan akan dibahas di Gedung DPR RI pada hari ini, Selasa (11/3/2025).
Dilansir dari laman resminya, Komisi IX DPR RI akan menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Rapat dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan pada jam 10.00 WIB.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memastikan akan mengawasi pemenuhan hak jaminan sosial bagi 8.243 mantan karyawan PT Sritex yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai regulasi yang berlaku.
Para pekerja yang terdampak berhak mendapatkan perlindungan dalam tiga program utama, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja.
JKP adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja ataupun buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
JKP yang dikenal dengan gaji bagi korban PHK itu dibayarkan dalam bentuk uang tunai 60% dari gaji yang dilaporkan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi DJSN Muttaqien menegaskan bahwa perlindungan hak pekerja dalam jaminan sosial harus menjadi prioritas utama dalam menangani dampak PHK ini.
“Pemenuhan hak-hak pekerja harus berjalan sesuai amanat regulasi, yaitu PP No. 46 Tahun 2015 tentang Program JHT, PP No. 6 Tahun 2025 tentang Program JKP, serta Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan,” kata Muttaqien dalam keterangan resminya pada Kamis (6/3/2025).
DJSN juga memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengambil langkah responsif untuk memastikan hak-hak tersebut dapat segera direalisasikan.
Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain koordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas (satgas), serta kurator, pembukaan 10 desk pelayanan klaim, serta penyediaan mobil BPJS Keliling untuk memberikan informasi kepada peserta secara langsung.
Dia juga memastikan bahwa para pekerja yang terdampak PHK tetap mendapatkan akses layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Muttaqien, sebanyak 8.243 eks karyawan PT Sritex dan 7.606 anggota keluarganya telah didaftarkan dalam program ini, dengan total peserta aktif mencapai 15.849 jiwa.
“Sesuai regulasi, manfaat JKN yang diterima akan berlaku selama 6 bulan, yaitu mulai Maret hingga Agustus 2025. Selama periode ini, peserta PHK tetap mendapatkan manfaat layanan kesehatan yang sama seperti peserta lainnya, termasuk perawatan di Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) atau ruang perawatan kelas III bagi rumah sakit yang belum menerapkan KRIS,” katanya.
Sejak dinyatakan pailit, ternyata 1.291 karyawan Sritex sudah mengundurkan diri sehingga akun BPJS Ketenagakerjaannya dinonkatifkan manajemen.
“Sejak dinyatakan pailit pada tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025, tercatat dalam data resmi BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta sejumlah 1.291 karyawan PT. Sri Rejeki Isman Tbk telah mengundurkan diri dan akun BPJS Ketenagakerjaannya dinonaktifkan oleh manajemen,” jelas Denny Ardiansyah, anggota Tim Kurator beberapa waktu lalu.
Mengacu pada hal tersebut, 1.291 pekerja yang mengundurkan diri itu tidak dapat menerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.
“Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.
Baca: Presiden Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia
Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.
“Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.
Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.
Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.
“Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.
Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.
Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.
“Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.
Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.
Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.
“Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.
Baca: Presiden Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia
Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.
“Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.
Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.
Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.
“Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.
Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.
Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.
“Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.
Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.
Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(WAN)
TRIBUNJATIM.COM – Nasib pelawak cuma punya uang Rp100 ribu di rekeningnya.
Ini karena ia jarang mendapat pekerjaan tetap.
Sosok pelawak tersebut ialah Nunung.
Nunung mengaku dirinya sedang menghadapi masalah ekonnomi.
Setelah terjerat narkoba pada 2019 lalu ditambah mengidap kanker payudara, Nunung diketahui menjual rumahnya untuk menghidupi keluarga besarnya di Solo.
Nunung mengatakan dirinya hanya menunggu menjadi bintang tamu dalam sebuah acara TV.
“Saya ini cuman menunggu ya, kadang-kadang jadi bintang tamu. Kadang itu turun dua bulan, tiga bulan, jadi ya menunggu itu aja. Kadang-kadang kosong sama sekali. Beberapa bulan ini di rekening saya cuman ada Rp100 ribu,” ujar Nunung dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Senin (10/3/2024), dikutip dari Tribun Jateng.
Karena butuh uang, Nunung bahkan sampai meminta pekerjaan di TV dengan harapan bisa dibayar secara tunai.
Namun, harapannya tidak sepenuhnya terwujud.
“Saya tuh sampai mohon-mohon ke TV. Aku jadi bintang tamu dong, biar aku bisa beli obat. Sampai aku jujur sama orang-orang TV,” ujar Nunung.
“Tau Vior kan mas? Aku minta (kerjaan) ke dia dan dia berusaha agar bisa cash. Tapi ternyata emang nggak bisa cash juga. Cuman beberapa bisa dipercepat (pembayarannya),” pungkasnya.
Nunung menjelaskan penghasilan yang ia dapatkan selama ini lebih banyak digunakan untuk membayar cicilan rumah agar tidak kehilangan tempat tinggal.
NGEKOS – Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung pernah biayai 50 anggota keluarga. Ia bersama suami kini ngekos Rp3,2 juta sebulan usai jual semua aset, Rabu (26/2/2025). (Instagram/triretnoprayudati_nunung)
“Saya sering banget karena saya tiap bulan harus bayar di bank, sertifikat harus bayar, BPKB harus bayar. Itu yang cuman saya utamakan, saya tidak mau kehilangan rumah saya,” tambahnya.
Selain cicilan, Nunung juga harus mencari uang untuk biaya pengobatan dan operasi.
Sayangnya, BPJS tidak menanggung biayanya, sehingga ia harus tetap bekerja meskipun belum ada pemasukan yang stabil.
“Saya harus operasi lagi. Belum (ada uang) karena belum ada pekerjaan tetap. Udah nabung sedikit, ada aja yang ini yang ini, yaudah ngalah lagi. Tangan saya yang ini sudah mulai kebas-kebas karena mungkin peredarannya terganggu. BPJS saya tidak cover, mas,” jelasnya.
Diketahui Nunung pernah menanggung biaya hidup hingga 50 anggota keluarganya.
Suaminya, Iyan Sambiran, juga secara terbuka mengungkapkan bahwa Nunung memang merasa bahagia saat bisa membantu keluarganya.
Melansir dari Kompas.com, Nunung mengonfirmasi dirinya memang pernah menanggung biaya hidup 50 anggota keluarganya.
Namun, hal tersebut terjadi beberapa tahun lalu.
Kini, beban finansialnya sudah berkurang seiring dengan pertumbuhan anggota keluarganya.
“Kan mereka udah gede-gede, ada yang kuliah selesai, ada yang udah kerja. masih punya tanggungan beberapa, cuma udah enggak sebanyak dulu, Alhamdulillah,” kata Nunung dikutip dari tayangan “Pagi Pagi Ambyar” Trans TV, Kamis (9/2/2023), via Grid.ID.
Nunung juga mengakui kondisi keuangannya saat ini tidak seperti dulu, terutama setelah ia menjalani rehabilitasi narkoba yang sempat mengguncang finansialnya.
Nunung memiliki alasan kuat mengapa dirinya terus membantu keluarga secara finansial.
“Memang, aku dan keluarga besarku dilahirkan dari orang yang enggak punya,” ucap Nunung dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo.
“Ternyata aku dipilih Allah untuk mencari uang, ya udah aku bahagiakan keluarga aku. Aku dapat uang, aku bagi bareng,” tambahnya.
Nunung bahkan mengenang masa awal dirinya bergabung dengan Srimulat.
Saat itu, ia hanya menerima upah Rp 600 per hari, namun tetap membaginya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Awal-awal aku masuk Srimulat, pertama digaji Rp 600 perak satu hari. Buat beli beras, buat keluarga. Ibu saya yang pegang, jadi aku enggak ngerti,” tambah Nunung.
Sebagai suami sekaligus rekan kerja, Iyan Sambiran memahami bagaimana Nunung mengelola pendapatannya.
“Aku sendiri ngikutin kebiasaan yang sudah-sudah, dia suka bantu keluarga, itu baik dan saya support,” tutur Iyan.
“Tapi di ujung-ujung, di saat kita susah, kita sendiri, akhirnya yang bantu juga teman,” tambah Iyan.
Namun, ia menyayangkan ketika keluarga mereka mengalami kesulitan finansial, tidak ada banyak bantuan yang datang dari pihak keluarga Nunung.
“Suamiku profesional, sama aku kerja, dia punya hak dari hasil saya. Cuma walaupun hak dia, ternyata habis juga ke aku,” imbuh Nunung.
Meskipun Iyan mendukung kebiasaan Nunung dalam membantu keluarga, ia tetap mengingatkan istrinya untuk juga memikirkan kehidupan mereka sendiri.
“Rumah tangga harusnya punya tujuan sendiri, dibandingkan dengan apa yang sudah dilakuin selama ini terhadap keluarga, memang, keluarga itu bagian dari kita,” ujar Iyan.
“Tapi belakangan-belakangan saya berpikir juga, terus rumah tanggaku piye?” sambungnya.
Namun kondisi berbeda tengah dialami Nunung saat ini.
Ia mengungkapkan dirinya telah menjual seluruh aset yang dimilikinya, termasuk rumah dan mobil di Jakarta.
Tanpa banyak diketahui publik, kini Nunung bersama suaminya, Iyan Sambiran, tinggal di sebuah rumah kos di kawasan Pancoran.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com
TRIBUNJATIM.COM – Nunung ungkap alasannya tak bisa menjalani ibadah puasa di Ramadan 2025 ini.
Hal ini berkaitan dengan penyakit yang pernah diidapnya.
Pasalnya, setelah dinyatakan pulih dari kanker payudara, Nunung masih rutin memeriksakan kesehatannya di rumah sakit.
Komedian yang terkenal lewat grup lawak ‘Srimulat’ ini pun harus meminum obat setiap harinya.
“Aku tidak puasa, tapi hari ini puasa karena mau ambil darah.
Aku tidak puasa memang karena harus minum obat terus,” kata Nunung Srimulat ketika ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).
Nunung mengaku tahun lalu masih sempat berpuasa ketika menjalani kemoterapi. Tapi tahun ini ia tak bisa menjalani kewajibannya beribadah di Ramadan.
“Aku sebelumnya izin dokter mau puasa, tapi kata dokter jangan dulu, sebaiknya minum obat harus rutin. Jadi obatnya pagi ada, siang sebelum makan ada, sesudah makan juga ada,” ucapnya.
Setelah sembuh dari kanker payudara, Nunung rutin kontrol ke banyak jenis dokter. Tujuannya agar mengetahui sejak dini ada sakit apa lagi di dalam dirinya.
“Aku cek darah kan dicek ginjalnya juga, karena aku konsumsi banyak obat takutnya kenapa-kenapa, biar cepet-cepet ketahuan, tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa,” jelasnya.
“Abis cek darah besok kontrol asam lambung, terus aku juga akan ke psikiater, sore nanti cek gula,” sambungnya.
Nunung Srimulat mengakui setiap bulan ia harus bertemu dengan beragam jenis dokter. Karena setelah sembuh kanker, ia pun mengidap panic attack.
“Ya sampai ke psikiater juga karena aku ada panic attack, obatnya juga udah habis semua,” ujar Nunung Srimulat.
Diberitakan TribunJatim sebelumnya, Nunung jual sebagian besar asetnya untuk berobat.
Bahkan, komedian terkenal ini sekarang tinggal di kos-kosan.
Dalam acara Pagi Pagi Ambyar TransTV, Senin (24/2/2025), Nunung ceritakan nasibnya kini.
“(Akhirnya putuskan ngekos) enggak lama, ya sudah lah kost aja, yang penting urusan keluarga beres,” kata Nunung.
“Sudah hampir 7-8 bulan,” kata Nunung.
Ia pun mengaku sudah jual sebagian besar aset yang ia kumpulkan susah payah selama bekerja puluhan tahun.
Rupanya, selain demi bisa tetap membiayai keluarga, Nunung tetap harus membiayai pengobatannya sendiri.
NGEKOS – Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung pernah biayai 50 anggota keluarga. Ia bersama suami kini ngekos Rp3,2 juta sebulan usai jual semua aset, Rabu (26/2/2025). (Instagram/triretnoprayudati_nunung)
“Karena kebutuhan semakin banyak, saya berobat terus, saya berobat gak boleh putus,” kata Nunung sambil berkaca-kaca.
“Kan saya ada beberapa penyakit, berobat mahal banget, butuh obat, butuh hidup buat keluarga juga,” kata Nunung sambil menangis.
Sudah hampir satu tahun, Nunung tinggal di rumah kost yang jauh lebih sederhana dari rumah yang pernah ia tinggali selama 9 tahun lamanya di Jakarta.
Luas areanya pun tak seberapa, Nunung menyebut jika aktifitasnya di rumah kost sangat terbatas, hanya seputar di kamar tidur dan kamar mandi.
“Satu bulan Rp3,2 juta,” kata Nunung.
“Suasana kost emang gak bagus kalau untuk tinggal bertahun-tahun, boring ya, karena cuma ke kamar mandi dan tempat tidur aja, kadang sedih, tapi mau gimana lagi, keadaan,” kata Nunung pasrah.
Rumah kost sederhana ini tentu saja amat berbanding terbalik dengan nama besar Nunung di panggung hiburan.
Namun, Nunung sudah memutuskan untuk menjual semua aset demi bisa memenuhi kebutuhan berobat dan membiayai kebutuhan keluarganya di kampung halaman.
“Semua (dijual), tinggal 1 rumah di Solo, buat mereka tinggal.”
“Semua (aset) di Solo itu kan yang banyak, tinggal satu.”
“Rumah di Jakarta (dijual) tinggal di rumah itu 9 tahun, pasti berat, tapi kan sudah cukup banyak ngobrol sama suami, yang penting sama suami,” kata Nunung.
“Saya ada BPJS, kadang ada yang gak bisa dicover BPJS, obat-obatan cancer, gak bisa dicover BPJS,” ujar Nunung.
“Sebulan ambil obat itu 4 jenis, itu harganya fantastis, mahal semua,” katanya.
Berita Seleb lainnya
JABAR EKSPRES – Noval Al-Qodri (10) dan Alina Faiza (6), sudah seminggu terbaring di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Kedua bocah malang itu terpaksa harus mendapatkan perawatan serius seusai tersambar petir di rumahnya, di Kampung Sukawening, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Jumat 28 Februari 2025 lalu.
Anak dari pasangan suami istri Gopur dan Nia tersebut mengalami luka bakar serius di hampir sekujur tubuhnya.
BACA JUGA:Viral Burung Pipit Mati Massal Tersambar Petir
Orang tua korban, Gopur menuturkan peristiwa memilukan tersebut ketika istri bersama anaknya berada di dapur saat hujan dengan intensitas tinggi menerjang.
“Petir sempat menyambar pohon kelapa, sebelum akhirnya menghantam asbes dapur dan tembus ke dalam rumah. Pada saat kejadian, kedua anak saya dan istri tengah berada di dapur,” katanya saat dihubungi, Senin (10/3/2025).
Ia menambahkan, kedua anaknya dan sang istri saat itu sedang berada di dapur dan beraktivitas seperti biasa namun anaknya tak sempat menyelamatkan diri.
BACA JUGA:Tiga Korban Tersambar Petir Berangsur Pulih
“Noval dan Alina baru selesai makan, sementara istri tengah mencuci daging ayam. Anak saya tersambar langsung, sementara istri berhasil selamat dari kejadian itu,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pada saat kejadian kedua anaknya langsung terkapar dengan luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Dahsyatnya kekuatan petir sampai merusak lantai rumah.
“Noval dan Alina mengalami luka bakar dihampir sekujur tubuhnya. Paling parah anak bungsu saya, Alina sampai harus cuci darah. Untung golongan darah saya sama dengan Alina,” katanya.
Untuk saat ini, kata dia, pengeluarannya bertambah karena harus mengeluarkan ongkos dari Cipeundeuy ke RSHS. Belum lagi, bekal selama menunggu di rumah sakit.
“Alhamdulillah-nya, biaya pengobatan ditanggung penuh BPJS Kesehatan,” lirihnya.
Ia menegaskan, hingga kini belum ada bantuan apapun dari pemerintah sejak kejadian hingga saat ini, bapak enam anak itu terpaksa harus berjuang sendiri.
“Yang terpenting bagi saya, anak cepat sembuh. Mohon doanya saja,” tandasnya. (Wit)
TRIBUNNEWS.COM – Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar demo di depan PT Sritex Rejeki Isman Tbk, Jl. KH. Samanhudi 88 Jetis, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, demo akan digelar sejak hari ini, Senin (10/3/2025) hingga Sabtu (15/3/2025) mendatang.
Selain di PT Sritex, massa buruh juga menggelar demo di depan Kantor Kemenaker RI di Jakarta.
“Kami menuntut kejelasan nilai pesangon dan THR serta dipekerjakannya kembali buruh PT Sritex,” kata Said Iqbal, lewat keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Senin.
Said Iqbal melanjutkan, bentuk aksi tersebut meliputi orasi di depan pabrik oleh gabungan buruh Jawa Tengah.
Pihaknya juga mendirikan tenda posko pengaduan dan advokasi PHK buruh PT Sritex.
Selain itu, massa dijadwalkan melakukan pembagian takjil, serta pembagian selebaran tentang PHK buruh Sritex yang tidak sah atau ilegal karena tidak ada anjuran tertulis yang dibuat oleh pemerintah (Menaker).
“Posko pengaduan atau advokasi ini dinamakan Posko Orange, yang juga menampung pengaduan buruh dari perusahaan lainnya yang tidak dibayar THR oleh perusahaannya.”
“Posko Orange didirikan di depan Pabrik Sritex Sukoharjo dan juga di Semarang, selain itu posko pengaduan ini juga didirikan di Jakarta, tepatnya di Kantor Pusat KSPI,” tambahnya.
Isu yang diangkat dalam aksi di depan PT Sritex Sukoharjo meliputi:
1. Tidak ada kejelasan nilai pesangon dan THR yang dibayarkan untuk buruh serta waktu pembayarannya yang gelap.,
2. PHK buruh Sritex tidak sah atau ilegal karena tidak ada kesepakatan tertulis bipartit dan tidak ada anjuran tertulis dari pemerintah (Menaker) mengenai hak-hak yang didapat oleh buruh yang ter-PHK,
3. Menuntut kejelasan upah dan status hubungan kerja buruh Sritex yang akan dipekerjakan kembali oleh investor baru,
4. Ada dugaan miliaran rupiah uang koperasi milik karyawan Sritex dipinjam oleh oknum pimpinan perusahaan untuk kepentingan yang tidak jelas dan informasinya sampai saat ini belum dikembalikan,
5. Ada temuan dari KSPI Jawa Tengah dari hasil komunikasi dengan Kepala Deputi BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah bahwa lebih dari 1.200-an buruh Sritex berpotensi tidak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dengan alasan sudah mengundurkan diri, padahal JKP adalah hak buruh yang ter-PHK dengan alasan apa pun,
6. Patut diduga dari temuan Posko Orange Partai Buruh dan KSPI Jawa Tengah pembayaran iuran JHT tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
(Tribunnews.com/Endra)
/data/photo/2024/10/03/66fe068ab3228.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pengangkatan Ditunda, CASN Terpaksa Tarik Dana Darurat dan Siap Jual Aset
Megapolitan
10 Maret 2025")
Pengangkatan Ditunda, CASN Terpaksa Tarik Dana Darurat dan Siap Jual Aset
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Katarsih (bukan nama sebenarnya) terpaksa menarik dana darurat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setelah pengumuman penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Dana darurat ini, yang diselingi dengan pendapatan dari beberapa pekerjaan lepas atau
freelance
, akan digunakan Katarsih sambil menunggu penerimaan Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Gua masih ada beberapa pekerjaan
freelance
, dana darurat yang sudah dicairkan dari
BPJS Ketenagakerjaan
,” kata Katarsih saat dihubungi
Kompas.com
, Senin (10/3/2025).
Hingga saat ini, pendapatan per bulan Katarsih masih tergolong stabil. Namun, ia mengatakan hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan utama karena ia sudah berkeluarga.
“Ke depan akan cari peluang lebih banyak untuk menutupi kebutuhan besar yang sebentar lagi akan keluar,” ujarnya.
Katarsih juga menyampaikan kekhawatirannya jika pekerjaan
freelance
yang dijalaninya tidak berjalan dengan baik.
“Misalnya ternyata
freelance
saya tidak berjalan dengan baik, dana darurat tidak mencukupi, opsi terburuknya menjual aset bergerak seperti mobil,” tambahnya.
Secara pribadi, Katarsih mengaku terkejut mendengar pengumuman tersebut. Menurut dia, kegaduhan ini dapat dipahami dari berbagai sudut pandang.
Sebab, masalah ini tengah dialami oleh banyak orang yang terdampak akibat penundaan pengangkatan CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Banyak dari mereka yang terdampak sudah mengambil keputusan besar sebelum mengetahui pengumuman tersebut.
“(Kayak)
resign
di perusahaan, menyiapkan akomodasi, beban finansial proses seleksi yang panjang atau bagi yang belum memiliki pekerjaan tetap,” ujarnya.
Katarsih juga mencermati situasi di Tanah Air dengan adanya Indonesia Gelap, yang membuatnya sadar bahwa ketidakpastian bisa menimpa siapa saja.
“Pada akhirnya terjadi di proses pengangkatan CASN-PPPK ini. Di tengah sulitnya masyarakat mencari lapangan pekerjaan, saya sangat prihatin membayangkan kondisi negara ke depan,” urainya.
Meskipun demikian, Katarsih merasa masih bisa mengontrol dampak eksternal dari penundaan pengangkatan CASN-PPPK 2024 ini.
“Empati saya tentu merasa kondisi ini akan berat buat masyarakat banyak. Yang saya harapkan, pemerintah dalam pembuatan kebijakan, kedepan tentunya menilai analisis dampak terlebih dahulu sebelum menawarkan solusi,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.
Berdasarkan keputusan terbaru, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.
Sesuai jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) pada Maret 2025, sedangkan peserta yang lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 awalnya dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.
“Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.