Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Kelas Rawat Inap BPJS 1, 2, 3 Dihapus 2025, Iurannya Jadi Segini

    Kelas Rawat Inap BPJS 1, 2, 3 Dihapus 2025, Iurannya Jadi Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kelas dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan diubah sepenuhnya menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada pada tahun ini. Itu berarti jenjang kelas rawat inap 1, 2, 3 tidak akan ada lagi.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara mengenai perkembangan implementasi layanan KRIS. Dia mengatakan sistem BPJS tanpa kelas itu sudah mulai diimplentasikan bertahap tahun ini.

    “BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahap kan 2 tahun,” kata Budi dalam wawancara beberapa waktu lalu, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Lebih lanjut ia mengatakan mengenai tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS. Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya.

    “Tarifnya belum ditentuin tapi harusnya ga ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama,” kata Budi.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2 dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

    Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    Lantas, bagaimana dengan iuran saat ini?

    Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya.

    Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

    Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

    Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:

    1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

    – Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    – Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    Kombinasi dengan Asuransi Swasta

    Pemerintah akan mengubah sistem kelas dari BPJS Kesehatan akan berubah dalam waktu dekat dari kelas 1,2,3 menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. BPJS Kesehatan juga akan dikombinasikan dengan asuransi swasta.

    “Kalau sekarang kan konsep sosial gotong royong nya banci, karena yang kaya bayar lebih dia harus dapat lebih bagus, itu bukan asuransi sosial dong,” kata Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Skema KRIS ini, kata Budi, akan lebih mencerminkan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional karena antara yang miskin dengan kaya sama-sama mendapatkan layanan dengan ruang rawat inap setara meski skema tarif iurannya berbeda.

    “Asuransi sosial itu, harusnya yang kaya itu bayar lebih untuk tanggung yang miskin, jangan dia bayar lebih minta lebih, nah konsep itu menurut saya harus diluruskan dengan KRIS,” ungkapnya.

    Dengan skema itu, Budi mengatakan, orang yang kaya akan ditetapkan limit plafon layanan kesehatannya di BPJS Kesehatan. Dengan begitu, ketika ia ingin mendapatkan layanan yang lebih seperti ruang rawat inap VIP harus menggunakan skema campuran asuransi dengan swasta yang telah terintegrasi dengan layanan asuransi BPJS Kesehatan.

    Budi mengatakan, mekanisme itu terlaksana dengan combine benefit antara asuransi kesehatan swasta dengan BPJS Kesehatan hanya khusus untuk orang-orang kaya. Skemanya ialah si orang kaya membayar asuransi hanya ke pihak asuransi swasta dan sisa porsinya dibayarkan pihak asuransi swasta ke BPJS Kesehatan.

    “Kita sudah bikin mekanismenya dengan OJK dan BPJS adalah Budi Sadikin misalnya bayar BPJS, bayar Jasindo, atau karena Jasindo lebih besar, setiap orang yang ambil asuransi swasta dia harus ada porsi yang dibayarkan ke BPJS, jadi si orang ambil asuransi gak usah pusing dan BPJS gak pusing nagih,” tuturnya.

    (sef/sef)

  • Peserta Mudik Gratis Kemnaker 2025 Tembus 13.700 Pemudik

    Peserta Mudik Gratis Kemnaker 2025 Tembus 13.700 Pemudik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat adanya lonjakan peserta dalam program mudik gratis yang digelar tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, total peserta program mudik gratis yang digelar Kemnaker tahun ini mencapai 13.700 pemudik. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu sekitar 10.000 pemudik.

    “Total peserta [program mudik gratis Kemnaker 2025] 13.700 pemudik,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Kamis (27/3/2025).

    Yassierli mengungkap, jumlah kendaraan yang berpartisipasi dalam program mudik gratis Kemnaker juga meningkat dua kali lipat dibanding 2024.

    Pada tahun lalu, total bus yang berpartisipasi sekitar 101 bus. Sebanyak 231 bus dan 4 gerbong kereta api berpartisipasi pada mudik gratis bagi para pekerja dalam rangka merayakan hari raya Idulfitri di tahun ini.

    Adapun tahun ini, bus-bus tersebut difasilitasi oleh sejumlah lembaga dan asosiasi, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Apindo, PLN, HM Sampoerna, BNI, dan BRI.

    Pada program kali ini, Kemnaker membuka tujuan destinasi ke Lampung, Palembang, dan Padang. Kemudian, tujuan Solo, Klaten, Magelang, Wonogiri, Yogyakarta, dan Surabaya.

    Sebelumnya, Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait akan menggelar mudik gratis bagi pekerja/buruh. 

    “Kementerian Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan mudik gratis bagi pekerja atau buruh dengan kolaborasi dengan para stakeholders,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, dikutip Rabu (12/3/2025).  

    Selain menggelar mudik gratis, Kemnaker juga akan melayani servis kendaraan bermotor gratis yang akan dilakukan di 10 balai pelatihan vokasi milik kementerian yang membidangi ketenagakerjaan itu.

  • THR Bukan Cuma Buat Lebaran, Begini Cara Biar Berguna Sampai Lama!

    THR Bukan Cuma Buat Lebaran, Begini Cara Biar Berguna Sampai Lama!

    Jakarta: Tunjangan Hari Raya (THR) sering kali dihabiskan begitu saja untuk belanja kebutuhan Lebaran. 
     
    Padahal, jika dikelola dengan baik, uang THR bisa menjadi instrumen penting untuk perlindungan finansial di masa depan. 
     
    Bagaimana cara memanfaatkannya secara optimal? Simak tips berikut dilansir dari Antara!
    1. Jangan habis sebelum lebaran!
    Menurut Head of Marketing, Communications, and Customer Management Prudential Syariah, Adhi Nugraha Sugiharto, banyak orang menghabiskan THR untuk berbagai kebutuhan Lebaran seperti mudik, makanan, dan belanja. Sayangnya, tanpa pengelolaan yang baik, THR bisa cepat habis bahkan sebelum Lebaran tiba.

    Survei YouGov “Ramadan 2025 – How Indonesians Plan to Spend and Give This Festive Season” menunjukkan bahwa 58 persen masyarakat Indonesia memilih menabung sebagian dari THR mereka, sedangkan sisanya lebih memilih membelanjakannya. 
     
    Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan semakin meningkat.
     
    “Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, THR bisa saja habis lebih cepat, bahkan sebelum Lebaran tiba,” ujar Adhi.
     

    2. Sisihkan untuk tabungan dan investasi
    Menggunakan THR untuk tabungan dan investasi adalah langkah bijak agar tidak hanya habis untuk konsumsi. Dengan menyisihkan sebagian untuk dana darurat atau investasi, kamu bisa menciptakan keamanan finansial jangka panjang.
     
    Jika ingin investasi yang aman dan mudah, bisa mempertimbangkan emas, reksa dana, atau deposito syariah. Dengan begitu, THR bukan hanya bermanfaat saat Lebaran, tetapi juga untuk masa depan.
    3. Lengkapi proteksi finansial dengan asuransi
    Selain menabung dan berinvestasi, THR juga bisa digunakan untuk memperkuat perlindungan finansial. Menurut Adhi, asuransi syariah dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin melengkapi proteksi selain BPJS Kesehatan atau asuransi kantor.
     
    “Asuransi ini dapat dipertimbangkan bagi mereka yang menjadi pencari nafkah utama atau banyak membantu perekonomian keluarga,” kata Adhi.
     
    Jika sudah memiliki asuransi kesehatan, pertimbangkan untuk menambah asuransi jiwa syariah. Proteksi ini memberikan perlindungan jika terjadi risiko kehilangan sumber penghasilan akibat sakit atau kecelakaan. Apalagi saat musim mudik Lebaran, risiko kecelakaan meningkat, sehingga memiliki perlindungan tambahan bisa menjadi langkah yang bijak.
     

    4. Pastikan THR digunakan dengan bijak
    Agar THR tidak hanya sekadar lewat begitu saja, berikut beberapa cara bijak mengelolanya:
     
    – Alokasikan sesuai kebutuhan seperti untuk zakat, kebutuhan Lebaran, tabungan, dan investasi.
    – Hindari belanja impulsif
    – Gunakan THR untuk hal yang memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya kepuasan sesaat.
     
    Dengan pengelolaan yang baik, THR bukan hanya membawa kebahagiaan sesaat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang untuk keuanganmu dan keluarga. Jadi, mau pakai THR untuk apa tahun ini?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kemnaker Berangkatkan 13.700 Peserta Mudik Gratis

    Kemnaker Berangkatkan 13.700 Peserta Mudik Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melepas keberangkatan 800 orang peserta mudik gratis ke wilayah Jawa dan Sumatera di Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan program mudik gratis bertajuk ‘Mudik Bagi Pekerja/Buruh 20205’ ini dapat terselenggara berkat bantuan dan kerja sama dengan sejumlah perusahaan yang merupakan mitra strategis Kementerian.

    “Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua, tidak hanya untuk para pemudik, para pekerja dan keluarganya, tapi juga para pengusaha yang berkontribusi dan menyukseskan kegiatan ini,” kata Yassierli dalam sambutan pelepasan peserta mudik di Kantor Kemnaker, Kamis (27/3/2025).

    Dijelaskan setidaknya terdapat 14 perusahaan baik swasta maupun BUMN yang turut serta dalam penyelenggaraan mudik gratis ini. Kemudian ada juga 3 badan atau lembaga yang turut terlibat seperti BP Tapera, BPJS Ketenagakerjaan, hingga DPN Apindo.

    Secara total Kemenaker memfasilitasi 231 bus dan empat gerbong kereta api. Jumlah ini tercatat naik dua kali lipat jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya memberangkatkan 101 bus.

    Sedangkan untuk total peserta mudik gratis Kemnaker tahun ini mencapai 13.700 orang. Jumlah ini juga tercatat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 10.000 pemudik. “Kita dari pemerintah tentu kita sangat mensupport kegiatan ini ya, dan kami sebenarnya lebih kepada memfasilitasi sebenarnya,” paparnya.

    Di luar itu, Yassierli memastikan program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kemnaker tidak masuk dalam kategori gratifikasi. Sebab pihaknya tidak menerima dana maupun bantuan dalam bentuk apapun untuk kemudian disalurkan kepada pekerja dalam bentuk mudik gratis.

    “Jadi tidak ada proses memberi kepada pemerintah dan kemudian pemerintah menerima, itu nggak ada. Ini kan sifatnya hanya imbauan dan bagi pengusaha yang kemudian tidak bersedia juga nggak masalah,” katanya.

    Dalam hal ini ia menyebut Kemnaker hanya mengimbau pengusaha untuk menggelar program mudik gratis. Setelah itu pihaknya hanya mendata perusahaan mana saja yang bersedia dan meneruskan ketersediaan kuota mudik gratis ini kepada serikat pekerja.

    “Kami hanya memfasilitasi. Jadi artinya ‘ayo perusahaan, siapa yang mau?’. Kemudian ‘oh ternyata ada sekian yang mau’. Ini ada dari Apindo dan seterusnya. Kemudian kami sambungkan dengan serikat. Serikat kemudian menyatakan sekian orang,” ucap Yassierli.

    “Jadi pemerintah kami hanya memfasilitasi, kita sudah kaji regulasi dan seterusnya dan sekali lagi saya tegaskan ini sesuatu yang kolaborasi yang positif dan sudah lama kita lakukan,” tegasnya.

    Sehingga program mudik ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan No. 6/2/PW.06/III/2025 terkait larangan untuk permintaan dana atau hadiah, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun atas nama Kementerian Ketenagakerjaan.

    (fdl/fdl)

  • Industri Asuransi Nasional Perlu Terus Diperkuat Lewat Standarisasi Data dan Kolaborasi – Halaman all

    Industri Asuransi Nasional Perlu Terus Diperkuat Lewat Standarisasi Data dan Kolaborasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya memperkuat pengelolaan data di industri asuransi umum dan transformasi koordinasi di asuransi kesehatan dan skema employee benefit perlu terus diupayakan demi mewujud industri asuransi nasional yang semakin kuat, penetrasi yang terus meningkat dan berdaya saing.

    Kesimpulan ini mengemuka di acara diskusi industri asuransi dan regulator bertajuk Indonesia Re CEO Forum 2025 yang diselenggarakan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Indonesia Re) di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

    Dalam paparannya, Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, menegaskan, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi merupakan kunci bagi para pelaku industri asuransi untuk menyiapkan produk dan servis yang tepat sasaran.

    Sepanjang 2024, premi asuransi umum di Indonesia naik 8.7 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 112.86 triliun rupiah.

    Sementara premi asuransi jiwa mencatat angka hingga 185,39 triliun rupiah, tumbuh 4.3 persen dibanding tahun sebelumnya.

    “Meskipun data mencatatkan angka positif, tetapi industri asuransi Indonesia masih memiliki tantangan signifikan dalam regulasi, literasi dan penetrasi pasar.” ujar Benny.

    “Digitalisasi, transparansi, dan kolaborasi antar-industri menjadi kunci keberhasilan ke depan,” ujarnya menekankan.

    Indonesia Re CEO Forum 2025 diselenggarakan untuk memperkuat sinergi antara regulator dan industri dalam mendorong digitalisasi serta penguatan tata kelola data.

    Selain dari sisi praktisi, regulator sektor asuransi juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data untuk membangun ekosistem yang stabil dan berkelanjutan.

    Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang (DAJP) OJK, Soemarjono saat menjadi pembicara utama diskusi ini menyampaikan,  selain pengolahan data sebagai aset, infrastruktur yang kuat serta perlindungan data dan keamanan siber menjadi prioritas OJK sebgai pemangku kebijakan di industri asuransi nasional saat ini.

    “OJK telah menerbitkan POJK No. 23/2024 untuk memastikan transparansi, akurasi, dan ketepatan waktu laporan berkala.” ujarnya.

    Pada diskusi panel sesi I bertajuk Penguatan Manajemen Data dalam Asuransi Umum, topik yang diangkat adalah “Enhancing Industry Data Management to Strengthen the Resilience and Competitiveness of Non-Life Insurance Sector.”

    Sesi ini mengupas pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi guna memperkuat daya saing industri asuransi umum.

    Narasumbernya adalah Kurnia Yuniakhir selaku Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi OJK, serta Rianto Ahmadi, Direktur Teknik Indonesia Financial Group (IFG), dan dari Delil Khairat, Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, yang membahas berbagai tantangan serta peluang dalam pengelolaan data industri asuransi umum.

    Salah satu isu utama yang diangkat adalah urgensi pembentukan badan pengelola data terintegrasi yang independent dan dikelola oleh Pemerintah, guna meningkatkan transparansi dan akurasi dalam industri perasuransian. 

    “Dengan total aset mencapai 619,23 triliun dari sektor asuransi jiwa dan asuransi umum mencapai 252,37 triliun rupiah, kita bisa melakukan reformasi sektor asuransi dengan cara penguatan modal dan pendalaman pasar, juga penerapan standar internasional,” kata Kurnia Yuniakhir.

    Standarisasi data dan format pelaporan juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya sistem data yang seragam dalam meningkatkan efisiensi klaim serta akurasi penilaian risiko, sehingga memungkinkan industri asuransi untuk lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan regulasi.

    Selain itu, forum ini juga menyoroti implementasi teknologi digital sebagai faktor kunci dalam memperkuat tata kelola transaksi reasuransi.

    Pemanfaatan inovasi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan blockchain dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses klaim, serta memitigasi risiko fraud di industri asuransi umum.

    Dengan sinergi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri, diharapkan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan data dapat mendorong daya saing sektor asuransi nasional di tengah lanskap bisnis yang semakin kompleks.

    Sebagai tindak lanjut dari inisiatif taksonomi data asuransi, yang sebelumnya ditandatangani oleh Indonesia Re dan Indonesia Financial Group (IFG) dalam Indonesia Re CEO Forum 2024, forum ini mendorong implementasi pemetaan Chart of Account (CoA) teknik dan master library di industri asuransi secara konsisten.

    Langkah ini bertujuan untuk memperkuat analisis risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan regulasi dalam transaksi reasuransi.

    Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya percepatan transformasi digital sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023–2027 yang dirumuskan oleh OJK, guna meningkatkan literasi asuransi, jangkauan pemasaran, serta kualitas layanan industri.

    Sesi diskusi panel II mengupas topik Transformasi dan Koordinasi Skema Employee Benefit dan Asuransi Kesehatan yang membahas strategi optimalisasi pengelolaan data dan koordinasi dalam industri asuransi kesehatan serta skema employee benefit.

    Sesi diskusi ini menghadirkan narasumber dari Marsh Mercer Benefit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Asuransi Sompo Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Mereka mengulas membahas berbagai tantangan dan solusi dalam asuransi jiwa dan kesehatan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah standarisasi data klaim asuransi kesehatan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi.

    Indonesia Re CEO Forum 2025 juga menyoroti pentingnya koordinasi mengenai operasional antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta dalam mekanisme Coordination of Benefit (COB) agar dapat mengurangi tumpang tindih klaim yang dikhawatirkan terjadi dalam operasional opsi ini.

    Untuk meningkatkan efektivitas penjaminan manfaat kesehatan dan mengurangi beban biaya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan, Dr. Mokhammad Cucu Zakaria, menekankan urgensi penataan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

    “Penerapan selisih biaya dalam layanan kesehatan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap JKN. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mencegah potensi fraud dan memastikan standar tarif rumah sakit yang transparan,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti manfaat KAPJ dalam menurunkan belanja out-of-pocket (OOP) peserta serta integrasi sistem penjaminan antara BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan tambahan (AKT), dan rumah sakit guna mewujudkan sistem pembayaran yang lebih efisien.

    Diskusi juga membahas urgensi pengembangan data center khusus asuransi kesehatan yang dapat memastikan keakuratan informasi serta mempercepat proses klaim, sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal bagi peserta asuransi.

    Mitigasi risiko fraud dalam klaim asuransi kesehatan menjadi perhatian penting dalam forum ini, di mana integrasi sistem data berbasis teknologi digital, seperti blockchain dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), dipandang sebagai solusi strategis dalam meningkatkan keamanan dan akuntabilitas industri asuransi kesehatan di Indonesia.

    Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), klaim asuransi kesehatan di Indonesia mencapai Rp20,83 triliun pada 2023, meningkat 24,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
    Sementara itu, laporan Mercer Marsh Benefits Health Trends 2023 menunjukkan bahwa biaya kesehatan di Indonesia meningkat 13,6% pascapandemi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional Asia sebesar 11%.

    Dengan tantangan tersebut, forum ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas terkait standarisasi data dan mekanisme klaim asuransi kesehatan, guna meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan keberlanjutan skema perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

    “Melalui Indonesia Re CEO Forum 2025, kami berharap dapat mendorong langkah konkret dalam memperkuat tata kelola data, meningkatkan transparansi transaksi reasuransi, serta memastikan bahwa industri asuransi Indonesia semakin kompetitif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan global,” kata  Delil Khairat, Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re.

    Lewat forum ini, Indonesia Re berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri perasuransian yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

     

     

  • Sakit di Kota Tujuan Mudik, Begini Cara Berobat dengan BPJS Kesehatan – Halaman all

    Sakit di Kota Tujuan Mudik, Begini Cara Berobat dengan BPJS Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, layanan peserta JKN tetap bisa mengakses layanan kesehatan selama libur Lebaran 2025.

    Peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar.

    Artinya, bagi peserta yang menjalani mudik lebaran, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk saat hari raya Lebaran di tempat tujuan mudik.

    “Di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta,” jelas Ghufron dalam kegiatan baru-baru ini, di Jakarta.

    Berikut cara untuk mengakses layanan kesehatan BPJS Kesehatan saat mudik seperti dijelaskan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati.

    Ia menerangkan, untuk bisa tetap menerima layanan kesehatan di mana pun, pastikan status kepesertaan aktif.

    Peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP di tempat peserta terdaftar maupun tidak terdaftar.

    Data FKTP yang beroperasi dapat diakses melalui BPJS Kesehatan Care Center 165 dan Mobile JKN.

    Jika FKTP terdaftar tidak beroperasi pada waktu tsb atau peserta di luar wilayah domisilinya, maka dapat mengakses pelayanan pada FKTP yang buka.

    Manfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk antrian online, pencarian fasilitas kesehatan, serta perubahan data kepesertaan agar lebih praktis selama perjalanan mudik.

    Pada keadaan kegawatdaruratan medis, seluruh Faskes wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta JKN.

    Mekanisme penjaminan dan prosedur pelayanan pasien gawat darurat Peserta JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan,” tutur dia.

    Ditambahkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (ARSSI) dr. Noor Arida Sofiana, MBA., MH., FISQua, manajemen rumah sakit swasta sudah mengatur jadwal piket bagi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang selama mudik dan libur Lebaran 2025 ini.

    “Pola itu sudah disiapkan oleh  manajemen RS. Tenaga medis cutinya bergantian dan juga IGD 24 jam,” tutur dia.

  • Posko BPJS Kesehatan Layani Kesehatan Gratis untuk Pemudik

    Posko BPJS Kesehatan Layani Kesehatan Gratis untuk Pemudik

    Jakarta –

    Sebagai wujud dukungan terhadap kenyamanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun masyarakat luas yang menjalani mudik Lebaran di tahun 2025, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Posko Mudik BPJS Kesehatan.

    Tahun ini, Posko Mudik BPJS Kesehatan hadir di berbagai lokasi strategis, seperti Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Ungaran Km 429A, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Merak Banten, serta beberapa rest area di jalur tol utama. Selain itu, Posko Arus Balik juga tersedia di Rest Area Heritage Banjaratma KM 260B Brebes.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan bahwa layanan ini tersedia mulai 26 – 30 Maret 2025, serta khusus untuk arus balik pada 5 – 7 April 2025. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, posko juga menyediakan fasilitas pijat relaksasi bagi pemudik. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi risiko kecelakaan akibat kelelahan selama perjalanan.

    “Di masa mudik Lebaran, BPJS Kesehatan senantiasa rutin menghadirkan Posko mudik yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik. Tahun ini, Posko mudik dapat dikunjungi oleh pemudik sejak tanggal 26 – 30 Maret 2025. Selain itu, kami juga membuka Posko Mudik BPJS Kesehatan saat arus balik di Rest Area Banjaratma KM 260B, Brebes pada 5 – 7 April 2025. Selain layanan pemeriksaan kesehatan gratis, kami juga menyediakan fasilitas pijat relaksasi bagi pemudik,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat meresmikan Posko Mudik BPJS Kesehatan di Rest Area Tol Ungaran Km 429A, Rabu (26/3/2025).

    Menurut Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, menurun 24% dari tahun sebelumnya. Meski begitu, BPJS Kesehatan tetap berkomitmen memberikan layanan kesehatan agar pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan sehat.

    Selain pemeriksaan kesehatan gratis, pemudik yang singgah di posko dapat menikmati beberapa layanan tambahan, seperti konsultasi kesehatan, pemberian obat-obatan dan tindakan medis, rujukan ke fasilitas kesehatan jika diperlukan, dan terdapat takjil gratis untuk berbuka puasa.

    Ia juga mengingatkan pemudik untuk memastikan kepesertaan JKN tetap aktif agar dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat tanpa hambatan. Peserta JKN dapat memanfaatkan layanan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lain hingga tiga kali dalam sebulan, serta mendapatkan pelayanan gawat darurat di rumah sakit tanpa perlu rujukan.

    Apabila dalam kondisi gawat darurat, pemudik bisa langsung mengunjungi rumah sakit terdekat tanpa perlu rujukan. Daftar fasilitas kesehatan terdekat yang tetap beroperasi selama cuti bersama dan libur Lebaran tahun 2025 dapat diakses masyarakat melalui Aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165.

    Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ibnu Naser Arrohimi menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama perjalanan. Menurutnya, mudik yang sehat akan memastikan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga tanpa hambatan kesehatan.

    “Dengan menjadi peserta JKN, masyarakat semakin terproteksi, termasuk saat melakukan perjalanan mudik. Ini merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN, termasuk para pemudik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ibnu menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama perjalanan agar mudik tetap aman dan nyaman. Menurutnya, jangan sampai rencana berkumpul dengan keluarga terganggu karena sakit.

    “Melalui Posko Mudik BPJS Kesehatan ini kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan selama perjalanan mudik. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan Posko Mudik BPJS Kesehatan,” imbuh Ibnu.

    Mewakili Bupati Kabupaten Semarang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Tri Martono juga mengapresiasi keberadaan Posko Mudik BPJS Kesehatan di Rest Area KM 429. Ia menyebut posko ini sangat membantu pemudik, terutama saat menjelang waktu berbuka puasa, serta menekankan pentingnya sinergi dengan fasilitas kesehatan terdekat dalam menangani kondisi darurat.

    “Oleh karena itu, keberadaan Posko Mudik BPJS Kesehatan di sini sangat membantu para pemudik yang membutuhkan layanan kesehatan,” tutup Tri.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jaktim imbau pemudik cek kesehatan di posko BPJS Kesehatan

    Jaktim imbau pemudik cek kesehatan di posko BPJS Kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur mengimbau pemudik untuk mengecek kesehatannya terlebih dahulu di posko “Mudik Bahagia” yang dihadirkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Terminal Terpadu Pulo Gebang.

    “Bagi para pemudik yang membawa anaknya yang masih kecil, usia balita, atau keluarganya ada lansia ini rentan dengan risiko kesehatan. Untuk itu, sebelum menaiki kendaraan luangkan waktu untuk datang ke posko BPJS Kesehatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah saat menghadiri Peresmian Posko Mudik BPJS Kesehatan di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut dia, posko BPJS Kesehatan untuk para pemudik pada Lebaran 2025 itu merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama mudik lebaran.

    Masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan mulai dari konsultasi, cek tensi darah, pelayanan kesehatan fisik dan pribadi, serta kursi pijat untuk merilekskan tubuh sebelum berangkat mudik ke daerah tujuan.

    Selain itu, posko ini dijaga oleh petugas pelayanan kesehatan mulai dari tim administrasi untuk memberikan penjelasan kesehatan, tim medis, hingga dokter dengan kualitas terbaik. Petugas dibagi menjadi tiga sif selama 24 jam.

    “Tentu dengan kesehatan yang prima pasti mudiknya akan lebih optimal, lebih banyak yang bisa didatangi, silaturahminya juga lebih baik, sehingga berangkat juga sehat bahagia dan pulangnya juga sehat bahagia,” ujarnya.

    Tak hanya pemudik, Iin juga mengimbau sopir bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang untuk menikmati pelayanan kesehatan di posko BPJS Kesehatan ini demi memastikan kesehatan dan keselamatan pemudik selama di perjalanan sebagaimana standar operasional prosedur (SOP) pelayanan mudik yang berlaku.

    “Harapannya tentu semua warga yang akan berangkat dimanapun daerah tujuan yang akan kembali ke kampung halaman masing-masing, semoga selamat sampai tujuan, ketemu dengan keluarga dan saudara dengan bahagia karena tagline-nya di sini Mudik Bahagia,” ucap Iin.

    Adapun Posko Mudik BPJS Kesehatan ini dapat dinikmati oleh seluruh pemudik, tidak terbatas pada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Posko Mudik BPJS Kesehatan dibuka dari 26 hingga 30 Maret 2025.

    Ada delapan titik posko BPJS meliputi Terminal Terpadu Pulo Gebang, Pelabuhan Merak Banten, Rest Area Tol Cipularang KM 88 A Purwakarta, Rest Area Tol Cipali KM 166 A Majalengka, Rest Area Tol Ungaran KM 429 A Semarang, Terminal Purabaya Sidoarjo, Rest Area Tol Banjaratma KM 260 B Brebes, dan Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Grab Rilis Fitur Bayarin: Pengguna Bisa Bayar Tagihan Keluarga dan Teman Langsung dari Aplikasi – Page 3

    Grab Rilis Fitur Bayarin: Pengguna Bisa Bayar Tagihan Keluarga dan Teman Langsung dari Aplikasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Grab baru saja meluncurkan inovasi terbaru di Indonesia yakni Fitur Bayarin. Fitur ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi pembayaran tagihan yang praktis, cepat, dan efisien.

    Dengan fitur ini, pengguna bisa membayar tagihan listrik, pulsa, BPJS, internet, dan berbagai tagihan lainnya hanya melalui aplikasi Grab, tanpa perlu repot berpindah aplikasi atau berbagi informasi rekening pribadi.

    Fitur Bayarin memungkinkan pengguna untuk mengirimkan permintaan pembayaran atau langsung membayar tagihan berbagai jenis.

    Layanan yang dihadirkan Grab ini mencakup pembayaran tagihan pulsa, listrik (prabayar/token dan pascabayar), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tagihan internet dan TV kabel, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan berbagai tagihan lainnya.

    Kehadiran fitur ini menjawab tantangan transaksi digital antar pengguna, yang mana data internal Grab menunjukkan bahwa setengah dari transaksi bulanan pengguna di kanal produk digital ditujukan untuk orang lain.

    Menurut Head Marketing Platform, GE, Lending, Insurance, DG dan Kios, Grab Indonesia Hadi Koe, kehadiran fitur baru Grab ini tidak lepas dari data internal yang menunjukkan satu dari dua transaksi bulanan pengguna di kanal produk digital digital dilakukan untuk pengguna lain. 

    “Hal ini lah yang mendorong kami untuk melahirkan inovasi ini dengan harapan dapat semakin memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran tagihan dengan cepat dan tidak ribet. Keberadaan Fitur Bayarin juga menjadikan kami yang pertama di antara layanan pembayaran digital lainnya yang memiliki inovasi ini,” ujar Hadi dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (26/3/2025). 

  • Jadwal Operasional Kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Selama Libur Lebaran 2025 – Halaman all

    Jadwal Operasional Kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Selama Libur Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah jadwal operasional kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selama libur Lebaran 2025.

    Selama libur Lebaran dan cuti bersama 2025, sejumlah kantor pelayanan melakukan penyesuaian pada jadwal operasionalnya. Termasuk kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

    Masyarakat pun perlu mengetahui jadwal operasional BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terbaru selama libur Lebaran dan cuti bersama 2025.

    Pasalnya, jadwal operasional kedua lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial ini selama libur Lebaran 2025, sangatlah berbeda dari hari biasanya.

    Selengkapnya, simak penjelasan jadwal operasional kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan elama libur Lebaran 2025 dan cuti bersama 2025 di bawah ini.

    1. Jadwal Operasional Kantor BPJS Kesehatan

    BPJS Kesehatan menerapkan piket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA). 

    Di kantor cabang, BPJS Kesehatan menerapkan piket dimulai dari tanggal 28 Maret 2025 kemudian tangga; 2, 3, 4 dan 7 April 2025, mulai pukul 08.00 – 12.00 waktu setempat. 

    Selain itu, pada layanan PANDAWA dapat diakses oleh peserta setiap hari selama 24 jam.

    “Jenis layanan yang masih dapat dimanfaatkan oleh peserta di antaranya layanan informasi, layanan administrasi, hingga layanan pengaduan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti pada Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/3/2025).

    “Apabila peserta ingin mengakses layanan digital, peserta juga bisa mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS Kesehatan,” tambahnya, dikutip dari situs resmi BPJS Kesehatan.

    Peserta BPJS Kesehatan juga dapat memperoleh layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar. 

    Artinya, bagi peserta yang menjalani mudik lebaran, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk saat hari raya Lebaran.

    “Di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar.”

    “Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta,” jelas Ghufron.

    Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menambahkan, penjaminan dan prosedur pelayanan terhadap pasien gawat darurat peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). 

    Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan.

    Sementara itu, selama libur lebaran, ketentuan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) tetap mengacu pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP. 

    Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal tujuh hari sebelum persediaan obatnya habis.

    “Namun harus tetap dipastikan bahwa status kepesertaan JKN peserta harus aktif,” kata dia.

    BPJS Ketenagakerjaan juga ikut melakukan penyesuaian jadwal operasional selama libur Lebaran dan cuti bersama 2025.

    Mengutip dari akun Instagram-nya, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penutupan sementara layanan di Kantor Cabang, Unit Layanan dan Lapak Asik mulai dari 28 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

    Layanan BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi normal kembali pada 8 April 2025. 

    Meski demikian, masyarakat masih bisa memperoleh akses informasi dan pengaduan melalui Layanan Masyarakat 175.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)