Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Bupati Fawait Tak Plesir Keluar Jember, Kawal Awal Program Kesehatan Gratis

    Bupati Fawait Tak Plesir Keluar Jember, Kawal Awal Program Kesehatan Gratis

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait tidak plesir atau bepergian ke luar Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam libur lebaran tahun ini.

    Biasanya selain bersilaturahmi dengan keluarganya di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dia juga menyempatkan diri mudik ke Bandung, kota asal istrinya Gyta Eka Puspita.

    Fawait memutuskan tidak ke mana-mana karena ingin mengawal dimulianya pelaksanaan layanan kesehatan gratis pada 1 April 2025.

    “Kami perlu memantau terus dan saya sampaikan kepada para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah): silakan mudik tapi hand phone tetap dijaga on (aktif, red). Kalau ada apa-apa on call, harus tetap bisa berkoordinasi,” kata Fawait, Senin (31/3/2025).

    “Besok insyaallah pengobatan gratis dimulai. Insyaallah seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit di Jember khususnya, sudah siap menerima kalau ada warga Jember yang butuh layanan kesehatan,” kata Fawait.

    Sebelumnya dalam konferensi pers 100 hari kerja, 24 Maret 2025, Bupati Fawait menyatakan, seluruh warga Kabupaten Jember bisa berobat gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Indonesia sejak 1 April 2025 dalam bingkai UHC (Universal Health Coverage).

    Rumah sakit, klinik, dan puskesmas yang dituju untuk berobat haruslah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Syaratnya, warga tersebut harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Jember. “Kalau enggak punya, silakan, bisa bikin lebih dahulu dan insyaallah hari ini prosesnya juga cepat,” kata Fawait.

    Dalam sidang paripurna di DPRD Jember, Sabtu (15/3/2025) malam, Fawait memastikan efisiensi anggaran dari hasil implementasi perubahan peraturan daerah susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) dan restrukturisasi birokrasi akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama bidang kesehatan.

    “Kami sepakat untuk mencapai UHC dan bahwa setiap warga Jember harus bisa berobat gratis tanpa kendala biaya. Untuk itu anggaran hasil efisiensi akan dimanfaatkan oleh pemerintah guna mendorong peningkatan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, bagi seluruh warga, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan,” kata Fawait. [wir/ted]

  • Kisah Sukses Abdus Salam dari Layanan Keuangan Berbasis Internet

    Kisah Sukses Abdus Salam dari Layanan Keuangan Berbasis Internet

    Jakarta, Beritasatu.com – Tiga orang datang berkunjung ke agen BRILink milik Abdus Salam (42) yang terletak di kawasan Jalan Joe, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada siang hari yang cerah. Mereka tampak sibuk dengan berbagai urusan. Masing-masing membawa kebutuhan transaksi yang berbeda.

    Agen ini menjadi salah satu tempat layanan keuangan masyarakat sekitar. Terletak di area yang padat penduduk, agen BRILink bernama Lina Pulsa memberikan pelayanan yang ramah dan efisien. Meski berada di Jakarta, banyak masyarakat yang mempercayai Lina Pulsa untuk memenuhi berbagai layanan perbankan, seperti penarikan tunai, pembayaran, hingga pengiriman uang.

    Selain sebagai agen BRILink, Salam juga membuka rental PlayStation (PS) dan berjualan pulsa. Kedua usaha tersebut berdiri lebih dahulu pada 2011, kemudian ia menjadi agen BRILink.

    Awalnya, Salam membuka jasa pembayaran listrik, membayar cicilan, dan lainnya, untuk menambah pemasukan. Dari layanan tersebut, banyak orang yang bertransaksi. Pada suatu waktu, ada orang yang meminta tolong kepadanya untuk mentransfer uang kepada keluarganya di kampung halaman. Salam kemudian datang ke kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) untuk mengirim uang titipan tersebut.

    Atas jasa itu, Salam mendapatkan upah Rp 30.000 hingga Rp50.000. Kemudian Salam melihat peluang membuka layanan internet banking BRI. Salam pun mendaftar ke kantor unit BRI Kebagusan.

    Semula, Salam masih awam dengan layanan keuangan berbasis internet dari BRI. Pada 2013, ia membeli seperangkat komputer dan printer untuk menunjang layanannya tersebut.

    “Dari orang enggak percaya, orang transfer, sampai percaya banget sama saya,” kata Salam beberapa waktu lalu.

    Abdus Salam. – (Beritasatu.com/Erfan Maruf)

    Dia mengaku belajar dari call center BRI dalam menggunakan layanan internet banking tersebut. Seiring waktu, makin banyak masyarakat yang datang untuk bertransaksi di tempatnya.

    Layanan internet banking Salam menyebar dari mulut ke mulut, sehingga makin banyak orang yang memakai jasanya. Salam sampai empat kali mengganti printer karena rusak.

    “Saking seringnya, itu zaman dahulu ya. Orang zaman dahulu inginnya setruk gede,” katanya.

    Meski saat itu pelayanan bebas biaya administrasi, setiap orang yang datang melakukan transfer kerap memberinya  upah, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000.

    Transaksi Salam pada suatu waktu sudah mencapai limit Rp 20 juta per hari. Ia pergi ke BRI untuk meningkatkan limitnya. Dari sini, seorang pegawai BRI menawarkan untuk menjadi agen BRILink.

    BRI meluncurkan layanan BRILink pada akhir 2014. Salam merupakan agen yang bergabung pada awal kemunculan layanan tersebut. Menurut Salam, untuk menjadi agen BRILink tidak sulit. Cukup memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun dan menyerahkan deposit Rp 3 juta.

    Setelah itu, pihak BRI akan memberikan nomor agen dan peralatan yang dibutuhkan, seperti mesin electronic data capture (EDC) hingga mesin penghitung uang. Usahanya ini membuahkan hasil. Salam menyisihkan setiap keuntungan dari layanan ini untuk menambah jumlah agenya. Satu per satu, ia membuka agen di daerah lain.

    Saat ini, Abdus Salam memiliki delapan agen yang tersebar di sejumlah wilayah. Ia memakai nama Eni Pulsa untuk setiap agen miliknya. Eni merupakan nama istrinya.

    Agen BRILink milik Salam lainnya berada di daerah Kebagusan, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jagakarsa, dan Cilandak. Satu kios agen berada di Bogor, Jawa Barat.

    “Saya pertama kali berjualan pulsa, sehingga semua namanya Eni Pulsa,” ujarnya.

    Transaksi di agen tak sebatas transfer ke BRI ataupun bank lain. Beragam layanan tersedia, seperti tarik tunai dari berbagai bank lain, isi saldo aplikasi pembayaran, membayar cicilan, pencairan bantuan sosial (bansos) hingga Kartu Jakarta Pintar (KJP). Agen juga bisa membayar berbagai layanan, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, bayar listrik, PDAM, internet, TV kabel, hingga pembayaran zakat dan infak. Bahkan, ada masyarakat yang datang hanya untuk mengecek saldo tabungannya.

    Banyak masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran agen BRILink di sekitar tempat tinggalnya. Mereka senang karena tak perlu antre panjang untuk melakukan berbagai transaksi. “Manfaatnya buat mereka, lebih dekat, lebih mudah, enggak ngantri, nanya-nanya juga gampang,” tutur Abdus Salam.

    Dalam usaha ini, BRI menerapkan sistem bagi hasil 50:50 dalam setiap transaksi. Misalnya, biaya administrasi setiap transaksi Rp 3.000, BRI mendapatkan Rp 1.500 dan dirinya juga kebagian Rp 1.500.

    Salam berencana menambah kios agen di daerah lain di Jakarta. Menurutnya, keberadaan agen BRILink juga turut membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan. “Minta doanya, biar digampangin. Soalnya saya mau menambah cabang dan membuka lapangan pekerjaannya. Saya bukan semata-mata cari uang,” katanya.

    Pemerataan Ekonomi

    Kehadiran BRILink membuktikan perannya sebagai agen pembangunan, khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Melalui jaringan agen BRILink, BRI berupaya menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan. Agen BRILink tidak hanya membuka dan mendekatkan akses keuangan semata, juga menciptakan sharing economy bagi masyarakat.

    Hingga akhir Desember 2024, jumlah agen BRILink di seluruh Indonesia mencapai 1,06 juta agen dengan volume transaksi Rp 1.589 triliun. Jaringan ini menjangkau lebih dari 67.000 desa atau lebih dari 80% jumlah desa di Indonesia.

    “BRI sebagai bank BUMN memiliki peran untuk dapat menyalurkan kredit mikro, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat,” kata Direktur Program Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini.

    Eisha menilai BRI melalui Program UMI (usaha mikro Indonesia) memiliki komitmen dalam memberikan pemberdayaan ekonomi mikro. Program UMI dinilai memberikan kesempatan usaha mikro, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Program ini juga bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Program UMI telah membantu ribuan usaha mikro di Indonesia, termasuk milik Abdus Salam, untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka.

  • Kapan Saldo BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cair Setelah Resign?

    Kapan Saldo BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cair Setelah Resign?

    Jakarta –

    Saldo BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bisa dicairkan usai karyawan resign dari pekerjaannya. Waktu pencairan bisa lebih dari 30 hari bergantung pada besarnya saldo dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

    Kapan Saldo BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cair setelah Resign?

    Pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan dalam program JHT adalah:

    Maksimal satu hari kerja, apabila saldo kurang dari Rp 10 juta.Maksimal lima hari kerja, apabila saldo lebih dari Rp 10 juta.

    Klaim saldo JHT dapat diajukan setelah melewati masa tunggu satu bulan, sejak surat keterangan pengunduran diri diterbitkan perusahaan. Jangka waktu pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan sejak resign bisa mencapai lebih dari satu bulan, bergantung dari total dana yang dimiliki.

    Cara Klaim Saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah Resign

    Mengutip laman BPJS Ketenagakerjaan, peserta perlu mengetahui dokumen dan langkah pencairan JHT. Klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan secara online lewat Lapak Asik dan JMO maupun offline melalui kantor cabang.

    Syarat Mengklaim Saldo BPJS Ketenagakerjaan

    Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnyaKeterangan Pengunduran diri dari Pemberi KerjaKartu Peserta BPJS KetenagakerjaanNPWP (Bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).

    Langkah-langkah Klaim BPJS Ketenagakerjaan secara Online via Lapak Asik

    Untuk peserta dengan saldo JHT lebih dari Rp 10 juta bisa menggunakan portal Lapak Asik. Berikut caranya:

    Buka portal Lapak AsikIsi data diri mulai dari NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaanUnggah semua dokumen persyaratan beserta foto diri terbaru tampak depan dengan jenis JPEG/JPG/PNG/PDF dengan ukuran file maksimal 6 MBKlik Simpan untuk mengkonfirmasi data pengajuanJadwal wawancara online akan dikirim melalui emailPetugas akan menghubung peserta untuk verifikasi data lewat video callJika proses telah selesai, saldo JHT akan dikirim ke rekening yang sudah dilampirkan di formulir.

    Langkah-langkah Klaim BPJS Ketenagakerjaan secara Online via JMO

    Untuk pengajuan klaim JHT melalui JMO, akumulasi saldo JHT maksimal Rp 10.000.000. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)Pilih Jaminan Hari TuaPada laman Jaminan Hari Tua, pilih menu Klaim JHTJika memenuhi syarat, muncul 3 centang hijau pada persyaratan pengajuan Klaim JHT lewat aplikasi JMOKlik SelanjutnyaPilih Sebab KlaimLakukan pengecekan data kepesertaan. Jika sudah benar, pilih SudahAmbil foto selfie dengan ketentuan yang telah diberikan di layarLengkapi data NPWP dan rekening aktif. Klik SelanjutnyaPada halaman Rincian Saldo JHT, akan ditampilkan rincian saldo yang akan dibayar. Klik SelanjutnyaCek data ulang secara keseluruhan. Jika sudah benar, klik KonfirmasiPengajuan klaim JHT akan diproses.

    Langkah-langkah Klaim BPJS Ketenagakerjaan secara Offline di Kantor Cabang

    Bawa persyaratan dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim JHTAmbil nomor antreanPetugas akan memanggil peserta akan melalui mesin antreanPeserta akan dilayani oleh petugasPeserta mendapat tanda terima pengajuan klaim JHTSaldo JHT masuk ke rekening pesertaIsi e-survey yang dikirim melalui email.

    Pastikan semua syarat terpenuhi, sehingga klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan secepatnya. Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya sudah memiliki rencana pengelolaan dana klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan selepas resign.

    (elk/row)

  • Berlipat Guna, Agen BRILink Menjaga Asa di Tengah Guyuran Penipuan dan Pinjol – Halaman all

    Berlipat Guna, Agen BRILink Menjaga Asa di Tengah Guyuran Penipuan dan Pinjol – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM BOYOLALI – Masih terngiang dalam ingatan, kisah-kisah para pelanggan setia gerai Ida Kuntalasari yang menangis hingga tergulai lemas akibat perbuatannya sendiri.

    Mereka di antaranya merugi, kehilangan jutaan rupiah gara-gara lalai. Juga kemakan SMS berhadiah yang berhasil memancing mangsanya lewat narasi hadiah kejutan.

    “Saya kasihan sama mereka, habis hampir satu juta rupiah dalam beberapa jam,” ucap Ida lirih, tatkala mengenang beberapa pelanggannya korban penipuan, Rabu (26/3/2025).

    Di era digital ini, ketika teknologi bisa menjadi jembatan sekaligus jebakan, Ida berdiri teguh sebagai pelindung bagi mereka yang rentan.

    Berkali-kali ia menyaksikan pelanggan terutama ibu-ibu dan lansia dihantui janji manis hadiah fiktif.

    Mereka datang dengan mata penuh harap, telepon genggam di tangan, mengikuti panduan dari seseorang yang mengaku memberi hadiah, tapi ujung-ujungnya meminta transfer uang.

    “Korban itu dipandu lewat telefon. Disuruh transfer dulu katanya buat dapat hadiah. Saya yang di sampingnya langsung bilang, ‘Bu, itu penipuan.’ Tapi kadang mereka gak percaya,” kata Ida, tersenyum getir.

    Tak jarang, ia mengambil alih ponsel pelanggan dan berbicara langsung kepada penipu.

    “Pernah penipunya langsung matikan telefon pas saya ngomong. Pelanggan saya akhirnya selamat,” kenangnya.

    Tapi ada juga yang tetap bersikeras, dan berakhir merugi. “Kalau sudah begitu, saya hanya bisa mengelus dada,” katanya lirih.

    Namun Ida tak pernah jera. Ia terus mengimbau, terutama kepada kalangan ibu-ibu dan lansia.

    Baginya, mereka bukan sekadar pelanggan, melainkan keluarga besar yang perlu dilindungi.

    Ia sadar, banyak dari mereka gaptek dan belum akrab dengan dunia pinjaman online yang begitu mudah diakses tapi membawa beban bunga mencekik.

    “Saya sering bilang ke mereka, jangan asal klik, jangan gampang percaya. Banyak yang akhirnya terjerat pinjaman online karena gak tahu,” ujarnya.

    Perjuangan Gerai BRILink

    Gerai kecil milik Ida awalnya hanya menjual pulsa, kartu perdana, dan aksesori ponsel. Namun segalanya berubah pada 2020, ketika ia menerima tawaran menjadi agen BRILink dari petugas BRI. 

    Dengan bekal semangat dan surat izin dari kelurahan, Ida mulai membuka pintu gerainya untuk pelayanan transaksi keuangan.

    Awalnya ia tak tahu apa-apa soal tarik tunai, setor pinjaman, atau transfer antarbank. Namun, perempuan itu belajar.

    Dan di balik proses belajarnya, tumbuh rasa tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar melayani transaksi.

    Kini, Anugerah Cell menjadi oase layanan keuangan di tengah keterbatasan infrastruktur perbankan di sekitar Waduk Cengklik.

    Di sini, warga bisa menarik uang, membayar listrik, BPJS, membeli pulsa, hingga belanja e-commerce. Semua dalam satu tempat, dekat, dan—yang paling penting—dipandu dengan sabar.

    “Keramahan nomor satu. Apapun kesulitannya, kita bantu,” ujar Ida, matanya berbinar-binar penuh keyakinan.

    Ketika pertama kali menjadi agen BRILink, Ida tak berharap banyak. Namun takdir berkata lain.

    Dengan ketekunan dan pelayanan tanpa pamrih, usahanya tumbuh pesat. Dari 70 hingga 100 transaksi per hari, apalagi di akhir bulan ketika gaji cair, gerainya selalu ramai.

    Kini, hasilnya bukan hanya tampak dari slip transaksi atau tumpukan bukti transfer. Tapi juga dari impian yang mulai mewujud menjadi sebuah rumah baru yang tengah dibangun di daerah Pengging, Boyolali.

    “Saya sudah sepuluh tahun jualan pulsa dan handphone. Tapi sejak jadi agen BRILink, penghasilan saya meningkat hampir dua kali lipat,” ujarnya penuh syukur.

    Gerainya kini lebih menyerupai pusat layanan masyarakat ketimbang toko kecil. Warga sekitar lebih memilih datang ke Anugerah Cell daripada pergi ke ATM yang jaraknya bisa mencapai 4 kilometer. Ditambah satu kilometer lagi jika harus ke kantor bank.

    “Kami terbantu banget. Dulu jauh ke ATM, sekarang ke sini saja cukup. Bayar listrik, transfer uang ke orang tua, semuanya bisa,” tutur Faisal, pelanggan setia sekaligus sopir ekspedisi yang rutin mampir seminggu sekali.

    Ia tak mempermasalahkan biaya tambahan Rp 5.000 per transaksi. “Murah kok. Daripada capek ke kota, di sini sudah dibantu semuanya. Gak usah bingung,” ujarnya.

    Ida Kuntalasari bukan hanya agen BRILink. Ia adalah jembatan antara teknologi dan kemanusiaan. Ia adalah wajah pelayanan yang tidak hanya berbicara soal uang, tapi tentang perhatian, perlindungan, dan cinta untuk sesama.

    Dalam dunia yang makin sibuk dan acuh, kisah Ida mengingatkan kita bahwa bisnis tak selalu soal untung.

    Terkadang, yang paling berarti justru adalah saat kita bisa hadir untuk orang lain. Seperti Ida, yang menjadikan pelanggannya bukan sekadar konsumen, tapi bagian dari keluarganya.

    Capaian Agen BRILink

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, berkomitmen dalam menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh melalui jaringan Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    BRI mengambil peran aktif sebagai pelopor inklusi keuangan, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

    Hingga akhir Desember 2024, BRI mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Agen BRILink, yang meningkat dari 740 ribu agen pada Desember 2023 menjadi 1,06 juta agen di Desember 2024.

    Grafis capaian Agen BRILink secara nasional dari 2024 dibanding 2023

    Ini berarti bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 324 ribu masyarakat bergabung untuk menjadi Agen BRILink.

    Dengan jaringan ini, BRI kini menjangkau lebih dari 85 wilayah di Indonesia dan melayani lebih dari 62 ribu desa.

    Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan,BRI turut berkontribusi mewujudkan dan mendukung Asta Cita.

    “Sebagai wujud kontribusi BRI, kami turut mendukung Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/1/2025).

    Ia juga menekankan bahwa upaya ini mendukung Asta Cita ketiga pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

    Agen BRILink memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok negeri.

    Sunarso dalam siaran persnya menyatakan, sebagai elemen strategi hybrid banking, BRI memadukan layanan digital dan fisik untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata.

    Agen BRILink menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Selain itu, Agen BRILink tidak hanya bertugas memperluas dan mempermudah akses layanan perbankan, tetapi juga memastikan terjadinya sharing economy yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

    Dengan beragam layanan yang ditawarkan, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, pembelian pulsa, hingga pembayaran cicilan, Agen BRILink menjadi solusi keuangan yang semakin relevan bagi masyarakat.

    Selain itu, tersedia juga layanan referral untuk pembukaan rekening tabungan, pinjaman, asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

    Semua kemudahan ini menjadikan Agen BRILink sebagai jembatan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan.

    Di sisi lain, Kementerian BUMN RI juga berupaya mempercepat program prioritas nasional melalui berbagai inisiasi.

    Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien antara berbagai pihak.

    Erick menjelaskan bahwa inisiatif tersebut mencakup hilirisasi pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

    “Kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ungkap Erick Thohir.

    (*)

  • Anugerah dari Selatan Waduk Cengklik, Gerai Kecil Penyelamat Warga Ngargorejo – Halaman all

    Anugerah dari Selatan Waduk Cengklik, Gerai Kecil Penyelamat Warga Ngargorejo – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, BOYOLALI – Di balik deru angin yang menyapu permukaan air Waduk Cengklik, di Boyolali, berdiri sebuah bangunan sederhana yang berharap menjadi anugerah. 

    Seperti manfaatnya, gerai bernama Anugerah Cell ini memberikan hal luar biasa bagi warga khususnya yang ingin melakukan transaksi perbankan.

    Meski sekilas hanya sebuah konter pulsa biasa, namun sesungguhnya ia adalah jantung baru bagi denyut ekonomi warga sekitar.

    Tak banyak yang menyangka, bahwa di sudut kecil desa ini, di antara jalanan sempit dan rumah-rumah yang berjajar sederhana, berdiri sebuah agen BRILink yang menjadi tumpuan harapan banyak orang.

    Ia bukan sekadar tempat transaksi, tapi solusi. Ia bukan hanya gerai kecil, tapi jembatan antara mimpi dan kenyataan.

    Dulu, warga harus menempuh jarak hingga empat kilometer hanya untuk menarik uang atau mentransfer dana. Ditambah satu kilometer lagi jika urusan mereka mengharuskan ke kantor bank.

    Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha kecil atau gaji pas-pasan, jarak sejauh itu bukan sekadar angka. Melainkan sebagai waktu, tenaga, bensin, dan kadang, rasa putus asa.

    Namun, segalanya berubah sejak kehadiran Anugerah Cell.

    Tak perlu lagi motor menderu atau kaki menapak jauh. Kini, cukup jalan kaki atau naik sepeda motor sebentar, warga bisa merasakan layanan perbankan yang lengkap, aman, dan tentu saja, lebih dekat.

    “Dulu mau ke ATM itu harus jauh. Kalau ke bank, tambah lagi jauhnya. Sekarang, nggak perlu repot-repot. Ada Anugerah Cell,” ucap Faisal, seorang sopir ekspedisi yang saban pekan menyempatkan diri mampir ke gerai itu.

    Faisal, pria asal Sragen yang kini menetap di Boyolali, bercerita dengan nada penuh rasa syukur.

    Di tempat kecil itu, ia bisa menarik tunai untuk belanja kebutuhan rumah, mengirim uang ke orang tuanya di kampung, bahkan membayar tagihan listrik.

    “Sebulan sekali transfer uang ke kampung. Bayar listrik juga di sini. Praktis banget,” tuturnya kepada Tribunnews, Rabu (26/3/2025).

    Soal biaya tambahan? Faisal justru tersenyum.

    “Lima ribu rupiah itu murah banget, Mas. Daripada saya harus keluar bensin dan tenaga buat ke kota. Di sini sudah dibantu semua. Gampang dan ramah.”

    Perempuan Tangguh Bernama Ida

    Di balik meja etalase gerai Anugerah Cell ada sosok perempuan tangguh yang menjaga denyut hidup gerai ini.

    Ida Kuntalasari, 46 tahun, adalah pemilik Anugerah Cell sekaligus agen BRILink yang menjadi pahlawan sunyi bagi warga sekitar.

    Perjalanan Ida menjadi agen BRILink bukan tanpa cerita.

    Di tahun 2020, ketika dunia dilanda pandemi dan banyak usaha tiarap, Ida justru membuka lembaran baru.

    Berawal dari tawaran petugas BRI, ia mengumpulkan keberanian untuk menapaki dunia perbankan yang asing baginya saat itu.

    “Saya nggak tahu apa-apa soal tarik tunai, setor tunai, apalagi sistem bank. Tapi saya mau belajar,” kisahnya lirih namun penuh semangat.

    Kala itu, gerainya hanya menjual pulsa dan aksesoris handphone. Namun kini, sejak menjadi agen BRILink, wajah gerainya berubah.

    Pelan-pelan, ia mengurangi stok barang jualan dan fokus melayani transaksi nasabah.

    Ternyata, keputusannya tak salah. Jumlah transaksi terus meroket, dari 70 hingga 100 transaksi per hari, terutama di akhir bulan saat pegawai menerima gaji.

    “Kalau akhir bulan bisa sampai 100 transaksi sehari. Alhamdulillah, ini jauh lebih menjanjikan dari sebelumnya,” ungkapnya.

    Kesuksesan Ida tak hanya datang dari sistem yang ia jalankan. Lebih dari itu, semua berakar dari satu hal yang jarang dimiliki yakni pelayanan dari hati.

    Ida tak sekadar melayani. Ia menemani, membimbing, dan membantu, terutama bagi para lansia yang sering kali kesulitan memahami teknologi.

    “Banyak orang tua yang gaptek (gagap teknologi) datang ke sini. Kita bantu, kita pandu. Pokoknya ramah itu wajib,” tegasnya.

    Bahkan, beberapa pelanggan mengaku memilih kembali ke Anugerah Cell karena kecewa dengan pelayanan di tempat lain.

    “Ada yang cerita, agen di tempat lain jutek. Kalau di sini, saya usahakan senyum terus. Pelanggan itu kan manusia juga, mereka datang membawa harapan.”

    Keramahan, kesabaran, dan ketulusan Ida menjelma menjadi magnet yang menarik pelanggan datang lagi dan lagi.

    Usaha Ida tak sia-sia. Dalam waktu kurang dari empat tahun, pendapatan dari BRILink berhasil melampaui hasil jualan pulsa dan handphone yang ia tekuni selama satu dekade.

    Tak lama lagi, Ida bahkan akan membangun rumah impiannya di Pengging, Boyolali.

    Rumah yang tak sekadar berdinding dan beratap, tetapi berdiri di atas pondasi kerja keras, doa, dan konsistensi.

    “Saya berterima kasih banget ke BRI. Karena BRILink ini saya bisa punya penghasilan tetap. Nggak nyangka bisa sampai segini,” katanya sambil tersenyum haru.

    Capaian Agen BRILink

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, berkomitmen dalam menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh melalui jaringan Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    BRI mengambil peran aktif sebagai pelopor inklusi keuangan, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

    Hingga akhir Desember 2024, BRI mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Agen BRILink, yang meningkat dari 740 ribu agen pada Desember 2023 menjadi 1,06 juta agen di Desember 2024.

    Grafis capaian Agen BRILink secara nasional dari 2024 dibanding 2023

    Ini berarti bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 324 ribu masyarakat bergabung untuk menjadi Agen BRILink.

    Dengan jaringan ini, BRI kini menjangkau lebih dari 85 wilayah di Indonesia dan melayani lebih dari 62 ribu desa.

    Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan,BRI turut berkontribusi mewujudkan dan mendukung Asta Cita.

    “Sebagai wujud kontribusi BRI, kami turut mendukung Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/1/2025).

    Ia juga menekankan bahwa upaya ini mendukung Asta Cita ketiga pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

    Agen BRILink memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok negeri.

    Sunarso dalam siaran persnya menyatakan, sebagai elemen strategi hybrid banking, BRI memadukan layanan digital dan fisik untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata.

    Agen BRILink menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Selain itu, Agen BRILink tidak hanya bertugas memperluas dan mempermudah akses layanan perbankan, tetapi juga memastikan terjadinya sharing economy yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

    Dengan beragam layanan yang ditawarkan, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, pembelian pulsa, hingga pembayaran cicilan, Agen BRILink menjadi solusi keuangan yang semakin relevan bagi masyarakat.

    Selain itu, tersedia juga layanan referral untuk pembukaan rekening tabungan, pinjaman, asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

    Semua kemudahan ini menjadikan Agen BRILink sebagai jembatan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan.

    Di sisi lain, Kementerian BUMN RI juga berupaya mempercepat program prioritas nasional melalui berbagai inisiasi.

    Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien antara berbagai pihak.

    Erick menjelaskan bahwa inisiatif tersebut mencakup hilirisasi pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

    “Kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ungkap Erick Thohir.

    (*)

  • Masyarakat RI Wajib Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun yang Berat

    Masyarakat RI Wajib Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun yang Berat

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tahun baru ini, warga RI sepertinya harus bersabar. Sebab, 2025 kemungkinan besar akan sangat menantang bagi warga Indonesia.

    Sederet benda-benda diramalkan akan naik dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru. Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.

    Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.

    1. PPN Naik Menjadi 12%

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah.

    Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.

    Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama ialah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.

    Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

    Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan.

    Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

    Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

    Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

    Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

    Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

    a. hasil tembakau;

    b. minuman yang mengandung etil alkohol;

    c. etil alkohol atau etanol;

    d. minuman berpemanis dalam kemasan

    Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

    “Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

    Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

    Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

    Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

    3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik

    Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.

    Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

    4. Harga BBM Berpotensi Naik

    Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

    Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

    Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

    Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

    “Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.

    5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG

    Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

    Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

    Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.

    6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN

    Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.

    Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten hingga Apartemen Maqna Residence.

    Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

    “Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Rabu (25/9/2024).

    Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.

    Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

    Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

    Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

    Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

    Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

    Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

    “Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.

    “Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.

    7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apakah skema ini akan jadi diberlakukan pada 2025 mendatang?

    Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.

    “Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.

    Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.

    “Iya (sama),” imbuhnya.

    dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

    Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

    “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.

    Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

    8. Opsen Pajak Kendaraan

    Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

    Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.

    (fsd/fsd)

  • Fadli Zon Diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina PARFI ’56 – Halaman all

    Fadli Zon Diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina PARFI ’56 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (PARFI ’56). 

    Pengangkatan ini diumumkan dalam acara diskusi dan buka puasa bersama di Museum Nasional, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).

    Ketua Umum PARFI ’56, Marcella Zalianty, menyampaikan bahwa kepemimpinan Fadli Zon akan menjadi aset penting dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional. 

    “Dedikasi beliau di bidang kebudayaan sangat sejalan dengan visi PARFI ’56 untuk melindungi dan membina para pekerja film Indonesia,” ujar Marcella.

    Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk mendorong industri film Indonesia agar semakin maju dan berdaya saing tinggi. 

    “Film bukan sekadar hiburan, tetapi juga cerminan budaya dan alat diplomasi bangsa. Kolaborasi antara aktor, asosiasi profesi, dan pemerintah adalah kunci dalam memajukan industri perfilman kita,” ungkapnya.

    Salah satu langkah strategis yang didukung oleh Fadli adalah kerja sama antara PARFI ’56 dan BPJS Ketenagakerjaan dalam sistem keagenan bagi pekerja film. 

    Ia menilai inisiatif ini sebagai langkah penting untuk menjamin kesejahteraan para pelaku industri film nasional.

    Selain itu, Fadli juga menyoroti perlunya peningkatan jumlah layar bioskop di Indonesia. 

    Dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa, idealnya Indonesia memiliki lebih dari 28.000 layar film, namun saat ini baru tersedia sekitar 3.000 layar. 

    “Kita butuh lebih banyak layar dan ekosistem yang adil bagi seluruh pelaku industri film. Pemerintah siap mendukung upaya bersama untuk mewujudkannya,” jelasnya.

    Turut hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pertimbangan PARFI ’56 Dede Yusuf Macan Effendi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Arswendy Bening, Komisaris Utama PFN Yessy Goesman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Deny Yusyulian, serta sejumlah sineas dan insan perfilman nasional.

    Dengan dukungan lintas sektor, pengangkatan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Pembina PARFI ’56 diharapkan semakin memperkuat industri film Indonesia serta memberikan perlindungan lebih baik bagi para pekerja di sektor ini.

  • Upaya Pram-Rano realisasikan janji untuk warga DKI

    Upaya Pram-Rano realisasikan janji untuk warga DKI

    Jakarta (ANTARA) – Sejak Oktober 2022, Jakarta tak memiliki sosok gubernur definitif setelah masa kepemimpinan Anies Baswedan berakhir. Kini, Jakarta telah memiliki pemimpin baru, yakni Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno yang dilantik pada 20 Februari 2025.

    Ketika Pramono dan Rano Karno terpilih untuk memimpin Jakarta, harapan besar masyarakat kini bersandar di pundak mereka. Janji-janji yang pernah terucap selama kampanye pun mulai disinggung kembali seiring berjalannya era pemerintahan baru di DKI Jakarta.

    Pada September 2024, pasangan Pram-Rano sempat berikrar untuk mengusung program yang menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka sepakat untuk tidak membuat program-program yang bersifat bombastis. Sebab mereka menilai program yang bersifat bombastis tak akan cukup untuk direalisasikan hingga lima tahun ke depan.

    Lebih lanjut, Pramono dan Doel memilih untuk fokus pada program yang nyata karena dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kami berdua tidak akan membuat proyek yang bersifat mercusuar. Tapi program-program yang betul-betul menyentuh rakyat secara langsung terutama kelas menengah bawah,” kata Pramono.

    Masalah perkotaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Jakarta memang sudah banyak, namun Pram dan Rano menyoroti kendala lalu lintas yang hampir dirasakan seluruh kelas masyarakat yang hidup di DKI, yakni kemacetan.

    Pram berjanji untuk menghadirkan Transjabodetabek sebagai solusi mengatasi kemacetan, karena Transjakarta dinilai tak cukup. Kehadiran Transjabodetabek digadang-gadang dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi dari wilayah aglomerasi yang masuk ke Jakarta.

    Gubernur DKI juga ingin menggratiskan ongkos MRT dan LRT kepada 15 golongan yang saat ini sudah gratis naik Transjakarta, antara lain: PNS Pemprov DKI dan pensiunan, Tenaga kontrak Pemprov DKI, siswa penerima KJP Plus, karyawan bergaji UMP melalui Bank DKI, penghuni rusunawa, tim penggerak PKK, penduduk ber-KTP Kep Seribu, penerima raskin domisili Jabodetabek, Anggota TNI-Polri, Veteran RI, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD hingga juru pemantau jentik.

    Selain upaya untuk memudahkan mobilitas warganya, DKI juga menyoroti masalah sulitnya mencari pekerjaan.

    Untuk itu, Pram dan Rano berniat mengadakan job fair setiap tiga bulan sekali di setiap kecamatan Jakarta, memberi pelatihan kerja di balai latihan kerja yang diadakan di setiap kantor kecamatan, bimbingan kejuruan di balai latihan kerja dan mengarahkan sebagai konten kreator serta mempermudah syarat untuk melamar kerja bagi yang ingin menjadi Penanganan Prasarna dan Sarana Umum (PPSU).

    Dalam masalah kesehatan dan banjir, pasangan Pram dan Rano berjanji untuk memperbaiki puskesmas yang ada dan memberikan pelayanan yang baik, membangun Rumah Sakit Umum Daerah di Cakung, melanjutkan program sumur resapan yang sudah berjalan agar jumlahnya bertambah, normalisasi sungai untuk mengendalikan debit air serta percepatan pembangunan waduk untuk mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta.

    Demi mengurangi polusi udara, Pemprov DKI ingin membuat ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta yang saat ini masih 5,2 persen menjadi 30 persen sesuai undang-undang, menambah armada dan transportasi umum di Jabodetabek, kemudian memasang alat monitor pengawasan di cerobong asap lalu memberikan sanksi untuk perusahaan yang tidak patuh.

    Tak hanya sederet janji tersebut, Pramono juga sempat mendeklarasikan janji lainnya saat melakukan “belanja masalah” ke masyarakat, di antaranya mengembalikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Dia juga berjanji mengembalikan warga yang tergusur ke Kampung Susun Bayam.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menempelkan ponselnya ke mesin pemindai untuk membayar kereta Moda Raya Terpadu (MRT) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Bank Indonesia meluncurkan layanan pembayaran QRIS Tap berbasis Near Field Communication (NFC) yang memungkinkan pengguna cukup menempelkan ponsel ke mesin pemindai saat membayar belanja, KRL dan MRT sebagai inovasi untuk semakin mempermudah pembayaran digital. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    Program Quick Win

    Usai terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan perolehan suara 2.183.239 suara atau 50,7 persen, Pram dan Doel tak melupakan janjinya. Pramono bertekad merealisasikan 40 program yang sudah ia janjikan tersebut.

    Ke-40 program “Quick Wins” itu diprioritaskan Pramono dan Doel untuk direalisasikan dalam 100 hari kerja. Adapun 40 program “Quick Wins” antara lain:

    Pemutihan Ijazah; Gratis Transportasi Umum untuk Pemegang KJP; Penguatan JAKI sebagai Super Apps Pelayanan Publik; Home Service untuk Lansia Jakarta (Pasukan Putih); Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan; Daycare di Perkantoran Pemerintah Provinsi; Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendalian Polusi; Job Fair di 44 Kecamatan tiga bulan sekali; Balai Latihan Kerja di Kelurahan; Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR); Road to Ulang Tahun Jakarta ke 500 tahun; Penguatan Rusun untuk Warga; dan Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Pemutakhiran Data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis; Sarapan Pagi Gratis; Gratis Masuk Ancol, TMII, Monas dan Museum di Jakarta untuk Pemegang KJP; RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit Berstandar Internasional; Gerak Cepat Penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah; Penuntasan RW kumuh; Pengembangan Kawasan TOD; Penguatan Blok M sebagai Sentra ASEAN; Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi; Security CCTV di permukiman; Pemutakhiran Data dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu, dan OperasionalRT/RW PemutakhiranData dan Peningkatan Honorarium Jumantik, OperasionalDasawisma, Operasional Posyandu, dan Operasional RT/RW; Kemudahan Pendaftaran PPSU; Aktivasi Taman Kota 24 Jam; Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna; Penyegaran JIS; dan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan.​​​​​​​ Pemutakhiran data BPJS; Griya Kecamatan (Mix Used Development Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun); Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih; Pemuktakhiran Data Warga Ber KTP dan tinggal di Jakarta; Ekosistem Pengendalian Banjir; Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan UtilitasTerpadu); Menjamin supply pangan melalui contract farming; Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) Award untuk peningkatan daya tarik kota; Pemajuan Kebudayaan Betawi; Inisiasi Jakarta Collaboration Fund dan Revitalisasi Kalijodo.Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan) mendengarkan paparan Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum (kedua kanan) saat meninjau pengerukan Kali Mookervart, Cengkareng, Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    Realisasi janji

    Daftar panjang janji dari Pramono dan Rano ibarat utang yang harus ditunaikan kepada masyarakat Jakarta. Sebagai warga, tidak ada salahnya untuk memantau bagaimana upaya Pemprov DKI untuk menunaikan janji-janji tersebut.

    Meski baru di masa awal menjabat, namun upaya mereka untuk menepati janji mulai terlihat. Misalnya, Pramono merealisasikan pembangunan balai warga untuk membantu masyarakat agar punya tempat multifungsi seperti untuk acara menikah, khitan, atau acara-acara lainnya.

    Pada Kamis (27/3), Pramono meresmikan balai warga pertama di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dia berharap, tempat itu benar-benar dapat mewadahi masyarakat untuk saling guyub.

    Beberapa waktu lalu, Pramono mengumumkan bahwa DKI Jakarta sudah membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar serta apartemen di bawah Rp650 juta.

    Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025. Menurut Pramono, kebijakan itu memberikan manfaat besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta.

    Sebelum Ramadhan, Pramono dan Rano juga sempat mewujudkan janjinya memberikan sarapan gratis, kendati program itu dikaji ulang oleh Badan Gizi Nasional dan Pemprov DKI.

    Lalu pada awal Februari, Pramono telah menyerahkan kunci rumah susun (Rusun) Kampung Susun Bayam (KSB) kepada penghuni eks Kampung Bayam Madani, Jakarta Utara.

    Pramono juga sudah mencairkan dana bantuan sosial KJP Plus Tahap 1 pada 20 Maret lalu. Total penerima bantuan ini sebanyak 707.622 orang atau bertambah sekitar 126.000 dibanding tahun lalu.

    Pramono-Rano memberikan bansos pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) kepada warga kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

    Total penerima bansos PKD tahap pertama ini sebanyak 147.304 orang. Adapun rinciannya meliputi 117.784 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi warga berusia minimal 60 tahun, 15.203 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ) bagi anak usia dini 0–6 tahun, serta 14.317 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Besaran bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ adalah Rp300.000 per bulan.

    Pada tahap pertama, bantuan diberikan selama tiga bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret, dengan total sebesar Rp900.000. Sedangkan, mulai April 2025, bantuan akan diberikan setiap bulan dengan nominal Rp300.000.

    Untuk persoalan sampah, Pramono telah meninjau langsung Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta untuk memeriksa langsung pengelolaan sampah di sana.

    Janji lainnya yang telah diwujudkan adalah soal PPSU. Pemprov DKI menyederhanakan syarat petugas PPSU yakni diperbolehkan untuk lulusan SD atau minimal bisa membaca dan menulis.

    Pemprov DKI berkomitmen untuk menyelesaikan program-program yang masih tersisa. Pram dan Rano bertekad, setelah Hari Raya Idul Fitri, mereka segera menjalankan program lain untuk memajukan Jakarta dan menyejahterakan warganya.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diangkat Jadi Ketua Dewan Pembina PARFI ’56, Fadli Zon Fokus Perkuat Ekosistem Film Nasional – Page 3

    Diangkat Jadi Ketua Dewan Pembina PARFI ’56, Fadli Zon Fokus Perkuat Ekosistem Film Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (PARFI ’56) dalam diskusi dan buka puasa bersama di Museum Nasional, Jakarta, pada Kamis (27/03/2025). Acara ini sekaligus menjadi momentum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARFI ’56 dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai Sistem Keagenan bagi para pekerja film.

    Pengangkatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PARFI ’56, Marcella Zalianty, yang menilai dedikasi dan kepemimpinan Fadli Zon di bidang kebudayaan sebagai aset penting dalam memperkuat ekosistem perfilman Indonesia. Pengangkatan ini sejalan dengan semangat PARFI ’56 untuk memperkuat pelindungan dan pembinaan bagi para pekerja film nasional.

    Fadli Zon menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam membangun industri film yang sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi. “Film bukan hanya hiburan, tetapi juga cerminan budaya, ekspresi seni, dan alat diplomasi bangsa. Kolaborasi antara aktor, asosiasi profesi, dan pemerintah adalah kunci dalam memajukan industri perfilman kita,” ujar Fadli.

    Dalam sambutannya, ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap perlindungan kesejahteraan pekerja film.

    “Kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PARFI ’56 adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa para pelaku industri film mendapatkan jaminan sosial yang layak. Ini adalah fondasi penting bagi ekosistem yang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Fadli juga menyampaikan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan, terus mendorong pertumbuhan industri film dengan kebijakan berbasis data dan strategi. Ia menyebutkan bahwa pada 2024, jumlah penonton film nasional mencapai lebih dari 80 juta orang, jauh melampaui penonton film asing, yang berjumlah sekitar 42 juta.

    Meski demikian, ia menyoroti masih kurangnya jumlah layar bioskop di Indonesia. Dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa, Indonesia idealnya membutuhkan lebih dari 28.000 layar film, sementara jumlah saat ini baru mencapai 3.000 layar.

    “Kita membutuhkan lebih banyak layar, serta ekosistem yang adil dan berkeadilan bagi semua pelaku industri film. Pemerintah siap mendukung upaya bersama untuk menghadirkan solusi konkret,” tegas Fadli.

     

  • BPJS Kesehatan Tangerang Pastikan Layanan JKN-KIS Tetap Berjalan Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2025

    BPJS Kesehatan Tangerang Pastikan Layanan JKN-KIS Tetap Berjalan Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang mengeluarkan surat edaran resmi terkait kebijakan layanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS selama libur Hari Suci Nyepi dan Lebaran 2025.

    Kebijakan ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB dengan Nomor 1017 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.

    Jadwal Libur dan Cuti Bersama
    Pemerintah telah menetapkan jadwal libur dan cuti bersama sebagai berikut:
    • Libur Hari Suci Nyepi: 28–29 Maret 2025
    • Libur Hari Raya Idul Fitri: 31 Maret – 1 April 2025
    • Cuti Bersama Idul Fitri: 2, 3, 4, dan 7 April 2025

    Layanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
    Selama masa libur, peserta JKN-KIS tetap dapat mengakses layanan kesehatan di FKTP tempat mereka terdaftar atau di FKTP lain yang masih beroperasi. Informasi terkait FKTP yang tetap buka dapat diperoleh melalui:
    • BPJS Kesehatan Care Center 165
    • Aplikasi Mobile JKN

    Layanan Jika FKTP Tutup atau Peserta Berada di Luar Domisili
    Bagi peserta yang FKTP-nya tutup atau sedang berada di luar domisili, mereka tetap bisa mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, seperti:
    • Puskesmas
    • Klinik Pratama
    • Praktik Dokter
    • RS D Pratama

    Pelayanan Gawat Darurat
    Dalam kondisi darurat medis, seluruh fasilitas kesehatan, baik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun yang tidak, wajib memberikan layanan kepada peserta JKN-KIS.

    Pelayanan Obat Program Rujuk Balik (PRB)
    Peserta yang memiliki jadwal pengambilan obat PRB selama Lebaran dapat mengambil obat lebih awal, maksimal 7 hari sebelum obat habis. Ketentuannya:
    • Obat dapat diambil di Apotek PRB dengan menunjukkan kartu JKN.
    • Jika peserta sedang berada di luar kota, obat bisa diambil di Apotek PRB setempat dengan membawa:
    o Resep PRB dari FKTP terdekat
    o Kartu JKN