Kementrian Lembaga: BPBD

Jakarta –

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat kesiapan aparatur sipil negara (ASN) menghadapi krisis komunikasi di era digital.

Lewat Direktorat Komunikasi Publik, Kemkomdigi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Media Handling Isu Krisis yang difokuskan untuk melatih kemampuan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi di tengah situasi darurat informasi.

Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah Kemkomdigi, Hastuti Wulanningrum, mengatakan bahwa opini publik kini terbentuk sangat cepat di tengah keterbukaan informasi dan derasnya arus media digital. Kondisi ini menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki strategi komunikasi yang gesit dan kredibel.

“Isu kecil dapat dengan mudah menjadi krisis besar yang mengancam reputasi dan kredibilitas pemerintah. Karena itu, informasi kepada publik harus disampaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hastuti, Rabu (8/10/2025).

Melalui bimtek ini, ASN diharapkan mampu mengelola komunikasi publik secara profesional, mulai dari penyusunan narasi, simulasi menghadapi media, hingga koordinasi lintas sektor. “Setiap krisis bukan hanya bisa dikendalikan, tapi juga menjadi peluang memperkuat kepercayaan publik,” tambahnya.

Bimtek yang digelar di Bali ini juga menjadi momentum pembelajaran dari berbagai kasus lapangan, salah satunya krisis banjir yang sempat melanda pulau tersebut pada September 2025. Isu itu sempat memicu penyebaran rumor dan informasi tidak terverifikasi, memperlihatkan pentingnya komunikasi krisis yang cepat dan terkoordinasi.

Pranata Humas Ahli Muda Diskominfotik Provinsi Bali, I Gusti Ayu Sukmawati, menilai krisis informasi bisa berdampak langsung pada citra daerah, terutama bagi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. “Posko informasi sangat diperlukan, dan dibutuhkan kolaborasi dengan penyedia data dan mitra media. Informasi boleh datang dari mana saja, tapi keluar harus dari satu pintu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Bali, I Wayan Suryawan, menambahkan bahwa krisis bukan hanya soal bencana fisik, tetapi juga persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. “Bencana bisa ditanggulangi dengan cepat, tapi kalau komunikasi kita lambat, itu akan jadi bencana berikutnya,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kanal komunikasi selama krisis berlangsung, dengan pesan yang seragam namun disampaikan lewat berbagai saluran agar menjangkau masyarakat lebih luas.

Upaya Kemkomdigi ini dinilai menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya kompleksitas krisis digital-di mana kecepatan, transparansi, dan koordinasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

(rrd/rir)