Kementrian Lembaga: BPBD

Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Lapor Mbak Wali 112 di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Kamis malam (6/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Ronny Yusianto, serta sejumlah kepala OPD yang terintegrasi dalam layanan darurat dan pengaduan publik tersebut.

Dalam arahannya, Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menegaskan bahwa Lapor Mbak Wali 112 merupakan jantung pelayanan publik di Kota Kediri. Ia menyebut, program ini bukan sekadar sistem pelaporan atau inovasi teknologi, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah yang cepat, tanggap, dan peduli terhadap warganya.

“Program ini adalah simbol komitmen kita dalam memastikan setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat dan tuntas. Ini adalah bentuk nyata pelayanan publik yang humanis dan responsif,” ujarnya.

Ferry menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, lebih dari 86 ribu panggilan diterima oleh layanan darurat 112 selama periode April hingga Oktober 2025. Meskipun sebagian besar panggilan masih didominasi oleh ghost call dan prank call, terdapat 496 panggilan kegawatdaruratan valid yang berhasil ditangani dengan baik oleh petugas di lapangan.

“Hal ini menunjukkan bahwa layanan 112 berfungsi efektif sebagai kanal cepat tanggap dalam situasi darurat,” terangnya.

Lebih lanjut, Ferry menyoroti dua aspek penting yang perlu diperkuat: response time atau kecepatan waktu tanggap, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang di setiap OPD kegawatdaruratan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Call Center, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar agar SOP penanganan cepat berjalan tanpa hambatan komunikasi.

“Dalam kondisi darurat, setiap detik sangat berarti. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus solid,” tegasnya.

Selain itu, Ferry meminta agar peningkatan sarana dan prasarana seperti kendaraan siaga, alat komunikasi, serta sistem pelacakan lokasi terus dilakukan agar manfaat layanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kota Kediri. Ia juga mengingatkan pentingnya dokumentasi setiap tindak lanjut laporan, baik berupa foto lapangan, hasil penanganan, maupun surat balasan kepada pelapor. “Kita ingin masyarakat tidak hanya mendengar janji, tapi melihat bukti nyata dari kerja pemerintah,” tambahnya.

Ferry juga menekankan agar Lapor Mbak Wali 112 ke depan tidak hanya menjadi kanal reaktif, tetapi berkembang menjadi sistem prediktif dan solutif yang mampu memetakan tren permasalahan serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data.

“Program ini harus menjadi wajah pelayanan publik terbaik Kota Kediri modern secara teknologi, namun tetap hangat dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Ronny Yusianto, dalam laporannya menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan program. Ia menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2025, Call Center 112 telah menerima total 86.161 panggilan, terdiri dari 496 panggilan valid, 18.557 prank call (21,54%), 65.024 ghost call (75,47%), dan 2.084 panggilan informasi umum (2,42%).

“Laporan darurat yang paling sering diterima meliputi gangguan hewan buas, permintaan ambulans, kecelakaan lalu lintas, serta permasalahan sosial seperti ODGJ dan orang terlantar, dimana untuk wilayah didominasi di Kecamatan Kota disusul Kecamatan Mojoroto dan Pesantren” ungkapnya.

Ronny juga menambahkan bahwa selain layanan darurat, Chatbot WhatsApp Lapor Mbak Wali 112 kini menjadi kanal penting untuk aduan non-kegawatdaruratan. Laporan terbanyak datang dari lima kategori utama, yakni bantuan sosial, penerangan jalan umum, pemangkasan pohon, pendidikan, dan PDAM. Dari sisi instansi, Dinas Sosial menjadi OPD dengan aduan terbanyak, diikuti Dinas Perhubungan dan DLHKP.

“Tingginya partisipasi masyarakat dalam melapor menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kanal aduan resmi pemerintah,” jelasnya.

Hasil survei kepuasan masyarakat juga menunjukkan capaian yang membanggakan. Program Lapor Mbak Wali 112 meraih nilai rata-rata 4,86 dari 5 berdasarkan 1.185 responden. “Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya pada kecepatan dan keandalan layanan 112,” kata Ronny.

Ia juga menyoroti berbagai langkah peningkatan yang telah dilakukan, seperti migrasi penanganan darurat dari Dinas Kesehatan ke Call Center 112, pergantian nomor WhatsApp Chatbot dari 0851-4228-1103 menjadi 0811-364-112 dengan status verifikasi resmi Meta (centang biru), serta penerapan fitur “Filter 0” untuk menekan panggilan iseng dan tidak valid.

Selain itu, Pemkot Kediri juga terus melakukan sosialisasi langsung ke seluruh kelurahan dengan melibatkan LPMK, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna agar masyarakat memahami penggunaan layanan 112 secara bijak dan tepat. Upaya branding layanan juga digencarkan melalui media sosial, media massa, serta billboard dan banner di ruang publik.

Secara keseluruhan, kegiatan evaluasi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Kediri untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, tanggap, dan terpercaya. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalitas, Pemkot Kediri optimistis slogan “Cepat Lapor, Cepat Tanggap” akan semakin terasa manfaatnya bagi seluruh warga. [nm/aje]