Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPBD

  • Delapan Ancaman Bencana Intai Wilayah Bojonegoro, BPBD Lakukan Mitigasi

    Delapan Ancaman Bencana Intai Wilayah Bojonegoro, BPBD Lakukan Mitigasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabupaten Bojonegoro menghadapi delapan potensi bencana alam yang perlu diwaspadai. Delapan ancaman itu meliputi banjir genangan, banjir luapan Bengawan Solo, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kegagalan industri.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro menyebut hampir seluruh kecamatan di wilayah tersebut memiliki potensi bencana dengan karakteristik berbeda. Karena itu, pemetaan kawasan rawan bencana menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

    Sekretaris BPBD Bojonegoro, Ginuk Karniati, menjelaskan bahwa pemetaan rawan bencana menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas penanganan di lapangan. “Melalui pemetaan ini, kami bisa mengidentifikasi wilayah paling berisiko sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat,” ujarnya.

    Dari hasil pemetaan, wilayah yang berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo seperti Trucuk, Kapas, dan Baureno tergolong zona merah karena rawan banjir tahunan akibat luapan sungai. Sementara kawasan selatan seperti Temayang, Gondang, dan Sekar berpotensi mengalami tanah longsor dan banjir bandang lantaran kondisi geografisnya berupa perbukitan.

    Adapun wilayah barat Bojonegoro, termasuk Tambakrejo dan Ngasem, rentan terhadap angin kencang serta kekeringan saat musim kemarau. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga menjadi ancaman yang kerap muncul pada periode cuaca ekstrem.

    Ginuk menambahkan, BPBD terus melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti edukasi kebencanaan, optimalisasi sistem peringatan dini, serta kerja sama lintas sektor bersama pemerintah desa, TNI-Polri, dan relawan.

    “Selain pemetaan, kami juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program Desa Tanggap Bencana (Destana) agar warga lebih siap menghadapi ancaman di wilayah masing-masing,” tambahnya.

    Dengan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan ini, BPBD berharap risiko bencana di Bojonegoro dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga keselamatan dan keamanan warga dapat terus terjaga. [lus/kun]

  • Angin Kencang Terjang Pacet Mojokerto, Dua Rumah Warga Rusak Berat

    Angin Kencang Terjang Pacet Mojokerto, Dua Rumah Warga Rusak Berat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (8/11/2025) siang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13.00 WIB itu menyebabkan dua rumah warga di dua desa berbeda mengalami kerusakan cukup parah.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, menjelaskan bahwa kejadian pertama terjadi di Dusun Randegan RT 02 RW 02, Desa Warugunung. Angin kencang merusak bagian teras rumah milik Ari Setyawan berukuran sekitar 4,5 x 6,5 meter.

    “Teras Bapak Ari Setyawan mengalami kerusakan berat. Kejadian terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Tidak ada korban jiwa, namun kerusakan material cukup signifikan pada bagian teras rumah. Selang beberapa jam kemudian, angin kencang juga menerjang wilayah Dusun Sumbersono, RT 02 RW 09, Desa Sumberkembar,” ungkap Khakim, Sabtu (8/11/2025).

    Sekitar pukul 15.00 WIB, peristiwa serupa kembali terjadi di rumah milik Endang di Dusun Sumbersono, yang mengalami kerusakan di bagian tengah dan dapur dengan ukuran sekitar 6 x 8 meter. Meski kerusakannya cukup berat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

    “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Namun rumah Ibu Endang mengalami kerusakan berat. Saat ini kami melakukan penanganan darurat sekaligus pendataan kerugian. Untuk langkah awal, kami fokus memastikan rumah terdampak tetap dapat ditempati atau setidaknya terlindungi sementara dari cuaca,” jelasnya.

    Sebagai langkah tanggap darurat, BPBD Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan berupa tiga lembar terpal kepada korban terdampak. Selain itu, tim gabungan dari FPRB, Tagana, perangkat desa, dan warga langsung turun ke lokasi untuk melakukan kaji cepat dan pembersihan material.

    “Kami juga memberikan bantuan darurat berupa tiga lembar terpal untuk penanganan sementara. Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat kondisi cuaca mulai memasuki periode hujan angin, terutama di wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Pacet dan Trawas,” tegas Khakim. (tin/kun)

  • Pencarian 18 Korban Banjir dan Longsor di Nduga Terkendala Medan Sulit Regional 8 November 2025

    Pencarian 18 Korban Banjir dan Longsor di Nduga Terkendala Medan Sulit Regional 8 November 2025

    Pencarian 18 Korban Banjir dan Longsor di Nduga Terkendala Medan Sulit
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Upaya pencarian terhadap korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan keluarga maupun kerabat para korban. 
    Dari 23 warga yang hilang akibat banjir dan longsor di Distrik Dal dan Mebarok, lima orang sudah berhasil ditemukan dan dimakamkan. Sementara 18 lainnya masih dalam pencarian. 
    Komandan Pos Dal Yonif 400/Banteng Riders, Letda Inf Prabdi Susanto, mengatakan bahwa upaya pencarian para korban terkendala medan sulit dan faktor keamanan. Sebab, lokasi pencarian merupakan daerah rawan.
    “Kami berupaya membantu sebisa kami dengan menerbangkan drone dan melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Panpan karena lokasi yang sangat rawan. Tentunya kami juga mengutamakan keselamatan personel dalam melakukan pencarian para korban,” katanya pada Sabtu (8/11/2025).
    Selain medan sulit, Prabdi menyebut bahwa tim SAR gabungan terkendala dengan putusnya akses jalan dari Distrik Mbua menuju Distrik Dal sehingga membuat pasokan logistik terputus.
    “Bencana alam yang terjadi membuat akses jalan putus dan tidak bisa dilewati dari Mbua ke Dal. Akibatnya, dorongan logistik baik sembako maupun pakaian tak bisa dibawa ke Distrik Dal atau ke lokasi warga terdampak bencana,” tuturnya.
    Ia menambahkan bahwa perbaikan jalan dan jembatan sangat mendesak agar bantuan kemanusiaan dan logistik bisa segera menjangkau masyarakat yang terdampak.
    “Harapan kami pemerintah provinsi atau pusat bisa membantu memperbaiki jalan dan jembatan sehingga bisa membuka akses ke lokasi terdsampak bencana,” pintanya.
    Sementara itu, Anggota Majelis Rakyat
    Papua Pegunungan
    (MRPP) Pdt. Eliaser Tabuni, meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Pusat, BNPB hingga TNI dan Polri untuk turut membantu proses pencarian.
    “Kepada pemerintah dan pihak terkait, kami minta bantu cari para korban yang masih hilang. Mereka harus ditemukan dan dimakamkan dengan cara yang layak dan terhormat. Untuk itu, pencarian belum berhenti dan terus dilakukan dengan cara penyisiran dari Distrik Dal hingga ibu kota Kenyam,” ujarnya.
    Disamping itu, Eliaser meminta kepada Pemda
    Nduga
    , Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak sehingga transportasi kembali lancar dan bantuan dapat disalurkan kelokasi bencana.
    “Kalau bisa ada alat berat yang diturunkan untuk membuat jalan dan jembatan darurat. Dengan begitu maka bantuan sembako yang sudah ada di Wamena, Mbua dan Kenyam dapat disalurkan kepada keluarga korban dan masyarakat terdampak,” pintanya.
    Atas nama masyarakat Nduga, Eliaser juga meminta agar bencana ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen bangsa. Semua harus bersatu dan mendukung agar proses pencarian korban dapat dipercepat dan kehidupan masyarakat bisa segera pulih.
    “Kami tidak ingin dilupakan. Kami bagian dari Indonesia dan kami percaya negara hadir untuk kami,” tutup Eliaser.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Luwu Hilang Misterius di Pegunungan Parembonan, Pencarian Terkendala Medan yang Berat

    Warga Luwu Hilang Misterius di Pegunungan Parembonan, Pencarian Terkendala Medan yang Berat

    Liputan6.com, Luwu – Seorang warga Lamasi Hulu, Kecamatan Walenrang Barat, bernama Sondak (40), dilaporkan hilang misterius saat hendak memantau kebunnya di kawasan pegunungan Dusun Parembonan, Desa Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sejak Kamis (6/11/2025). Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian.

    Menurut keterangan warga, Sondak berangkat seorang diri pada Kamis pagi. Ia berjalan kaki melewati jalan setapak yang dikelilingi hutan lebat menuju kebunnya. Namun hingga malam tiba, ia tak kunjung kembali ke rumah. Keluarga yang cemas akhirnya meminta bantuan warga untuk mencari, sebelum kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada aparat desa.

    Koordinator Unit Siaga SAR Palopo, Rifman, mengatakan pihaknya menerima laporan dari BPBD Luwu pada Kamis siang. Setelah mendapat arahan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, tim SAR segera dikerahkan ke lokasi kejadian.

    “Hingga sore kemarin, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian di sekitar area pegunungan,” ujar Rifman, Sabtu (8/11/2025).

    Biasanya, Sondak hanya memerlukan waktu beberapa jam untuk pergi dan kembali dari kebunnya, yang berjarak sekitar tiga kilometer dari rumah. Karena itu, hilangnya pria tersebut tanpa jejak membuat keluarga dan warga diliputi kecemasan.

    Saat pertama kali diketahui hilang, warga sempat melakukan pencarian mandiri dengan peralatan seadanya dan menggunakan penerangan sederhana. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

    Pencarian kini dilakukan secara gabungan oleh tim SAR, aparat desa, relawan, dan warga setempat. Medan berat dan cuaca yang tidak bersahabat menjadi kendala utama. Kabut tebal dan hujan ringan sempat menghambat langkah tim menuju area yang diduga sebagai jalur terakhir korban terlihat.

    “Kemarin, pencarian terpaksa dihentikan sementara karena kondisi cuaca tidak mendukung. Tim akan melanjutkan pencarian hari ini dengan harapan korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” tambah Rifman.

     

  • DKI kemarin, ledakan di SMAN 72 lalu kebakaran di Kebayoran Lama

    DKI kemarin, ledakan di SMAN 72 lalu kebakaran di Kebayoran Lama

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Jumat (7/11) yang masih menarik dibaca hari ini antara lain biaya rumah sakit korban ledakan di SMAN 72 Jakut ditanggung Pemprov DKI Jakarta.

    Selain itu normalisasi Kali Krukut, lalu kebakaran rumah kontrakan di Kebayoran Lama.

    Berikut rangkumannya:

    1. Pram: Seluruh biaya rumah sakit korban ledakan ditanggung Pemprov

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya rumah sakit korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara akan ditanggung oleh Pemprov DKI.

    “Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov di mana saja rumah sakitnya,” kata dia di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. DKI mulai normalisasi Kali Krukut pada tahun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan untuk memulai proses normalisasi Kali Krukut, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seppanjang 1,3 kilometer (1,3 km), pada tahun 2026 mendatang.

    “Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI untuk segera mematangkan tempat ini 1,3 km. Kita akan lakukan normalisasi,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Petugas gabungan masih berjaga di SMAN 72 pada Jumat malam

    Jakarta (ANTARA) – Petugas gabungan masih berjaga pada lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading pada Jumat malam.

    Sejumlah petugas Brimob dengan senjata lengkap dengan helm taktis serta petugas dari Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) masih berjaga di depan gerbang SMAN 72 Jakarta pada pukul 19.12 WIB.

    Baca selengkapnya di sini

    Petugas membawa bahan semai untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan TNI Angkatan Udara melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka penanganan bencana hidrometeorologi basah di wilayah Jabodetabek pada 7-11 Juli 2025 dengan total bahan semai sebanyak 12,4 ton NaCl dan 3,6 ton CaO menggunakan 2 unit pesawat caravan PK-DPI dan PS-SNL. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

    4. Modifikasi cuaca DKI menyasar wilayah Selat Sunda

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji menjelaskan, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) hari ketiga menyasar wilayah Selat Sunda sebagai kelanjutan dari rangkaian upaya mitigasi intensif untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem di Jakarta.

    “Area semai wilayah Selat Sunda, meliputi perairan barat Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, pada ketinggian 10.000–10.500 kaki,” kata Isnawa di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Kerugian akibat kebakaran rumah kontrakan di Jaksel capai Rp417 juta

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menyatakan jumlah kerugian akibat kebakaran yang melanda sebelas rumah kontrakan di Jalan Swadaya II No.49 12, RT 12/RW 08, Grogol Utara, Kebayoran Lama, pada Jumat siang, mencapai Rp417 juta.

    “Taksiran kerugian kebakaran tersebut mencapai Rp417.582.000,” kata Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Modifikasi cuaca DKI menyasar wilayah Selat Sunda

    Modifikasi cuaca DKI menyasar wilayah Selat Sunda

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji menjelaskan, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) hari ketiga menyasar wilayah Selat Sunda sebagai kelanjutan dari rangkaian upaya mitigasi intensif untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem di Jakarta.

    “Area semai wilayah Selat Sunda, meliputi perairan barat Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, pada ketinggian 10.000–10.500 kaki,” kata Isnawa di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa pelaksanaan kali ini merupakan hari ketiga OMC di bulan November 2025, yang dilakukan secara berkelanjutan oleh BPBD DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta TNI Angkatan Udara (TNI AU).

    Kegiatan OMC berpusat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menggunakan pesawat Casa A-2114 milik TNI AU.

    Menurut dia, operasi dilakukan dua sortie penerbangan, sortie 1 pukul 09.07–11.22 WIB dengan area semai wilayah Taman Nasional Ujung Kulon dan Selat Sunda, pada ketinggian 8.000–10.000 kaki, sortie 2 pukul 12.53–15.28 WIB area semai wilayah Selat Sunda.

    “Total bahan semai 1.600 kilogram NaCl atau garam higroskopis,” ujarnya.

    Bahan semai higroskopis (NaCl) maksudnya adalah zat penyemaian awan (bahan yang disebarkan ke awan saat modifikasi cuaca) yang bersifat higroskopis, yaitu mudah menyerap uap air dari udara.

    Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian upaya mitigasi yang dilakukan secara intensif untuk mengurangi potensi dampak cuaca ekstrem di Jakarta.

    “Operasi Modifikasi Cuaca hari ketiga ini terus difokuskan untuk mengurai awan potensial pembawa hujan lebat di sekitar Selat Sunda dan wilayah barat Banten. Dengan langkah ini, diharapkan intensitas hujan yang masuk ke wilayah Jakarta dapat ditekan,” ujarnya.

    Isnawa menambahkan, hasil observasi menunjukkan kondisi atmosfer yang mendukung proses penyemaian, di mana pada sortie pertama, terpantau awan jenis Cumulus dan Stratus dengan puncak mencapai 10.000–11.500 kaki di wilayah Ujung Kulon dan Selat Sunda, disertai presipitasi ringan di area tersebut.

    Sementara itu, pada sortie kedua, tim mendeteksi awan jenis Cumulus Congestus dengan puncak antara 10.000–11.000 kaki di wilayah Pandeglang dan perairan selatan Pandeglang.

    Selain itu, suplai massa udara basah dari arah barat daya dan barat Banten masih terpantau aktif, yang turut mendukung pertumbuhan awan hujan sejak pagi hingga sore hari.

    “Kegiatan OMC ini terus kami evaluasi setiap hari bersama BMKG dan TNI AU. Tujuannya agar distribusi hujan dapat dikendalikan, sehingga potensi genangan dan banjir di wilayah DKI Jakarta dapat diminimalisir,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat upaya mitigasi bencana kebakaran di kawasan permukiman padat. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat pemadam kebakaran kepada warga Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra saat agenda Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Adapun bantuan yang diberikan meliputi satu unit kendaraan pemadam kebakaran roda tiga, 35 unit alat pemadam api ringan, serta satu set jaket tahan api yang diperuntukkan bagi relawan.

    Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto yang akrab disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Mojokerto dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, terutama wilayah yang sebelumnya dinilai berpotensi rawan kebakaran.

    “Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas permukiman, terutama di wilayah yang dikategorikan rawan kumuh atau berisiko tinggi terhadap bencana termasuk kebakaran pemukiman,” ungkapnya di Kantor Pemerintah Desa Kepuhanyar, Jumat (7/11/2025).

    Gus Barra juga memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang berperan aktif dalam Program Penanganan Kumuh Terpadu. Termasuk dalam pembentukan serta pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa Kepuhanyar tersebut.

    “Kami mengapresiasi BPBD yang ikut menangani program penanganan kumuh terpadu dan juga atas terbentuknya relawan REDKAR. Relawan ini ke depan harus dibekali kemampuan dan pengetahuan untuk menanggulangi kebakaran,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menjelaskan bahwa program tersebut berjalan seiring dengan sejumlah program lain seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan peningkatan drainase. Program tersebut bagian dari Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu tahun 2025.

    “Selain Rutilahu dan drainase, arahan dari Bupati juga jelas, bahwa potensi kebencanaan harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

    Program Penanganan Kumuh Terpadu merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang salah satu fokusnya yaitu penyediaan fasilitas dan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran permukiman. Beberapa titik sasaran program ini di Kabupaten Mojokerto juga telah dikunjungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada, Minggu (2/11/2025) lalu.

    Dengan adanya pembentukan relawan REDKAR serta dukungan fasilitas pemadaman, Pemkab Mojokerto berharap masyarakat dapat lebih sigap dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran di lingkungan permukiman. [tin/ian]

  • BPBD Banyuwangi Pastikan EWS Terus Berfungsi, Untuk Pantau Kesiapsiagaan Warga dari Bencana

    BPBD Banyuwangi Pastikan EWS Terus Berfungsi, Untuk Pantau Kesiapsiagaan Warga dari Bencana

    Banyuwangi (beritajatim.com) -Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi terus memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi kebencanaan demi keselamatan.

    Salah satunya dengan memastikan Sistem Deteksi Dini Bencana atau Early Warning System (EWS) terus siaga. EWS yang telah terpasang di seluruh titik pesisir, baik utara maupun selatan Banyuwangi, terus dipantau agar berfungsi optimal oldh petugas BPBD Banyuwangi secara rutin.

    Perlu diketahui, Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang 175 Km sehingga dinilai berpotensi terjadi tsunami. Berdasarkan catatan sejarah, Banyuwangi pernah dilanda tsunami pada 2 Juni 1994 lalu.

    Gempa bumi yang diikuti tsunami setinggi 13 meter menghantam pesisir selatan Banyuwangi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 200 orang korban meninggal dunia.

    Kalaksa BPBD Banyuwangi, Danang Hartanto, melalui anggota Pusdalops, Ismanto menjelaskan bahwa pengecekan dilakukan secara berkala. Guna memastikan EWS berfungsi optimal. Selain mengecek keseluruhan perangkat, juga dilakukan pengujian fungsi alat.

    “Setiap bulan pada tanggal 26, pukul 10.00 WIB kita melakukan pembunyian, sebagai cara untuk mengecek kondisi EWS,” katanya, Jumat (7/11/2025).

    Pengecekan tak hanya fokus pada sistem utama, tapi juga mencakup peralatan penunjang seperti kelistrikan dan jaringan internet.

    “Alat ini bergantung pada daya listrik dan koneksi wifi. Jadi semua komponen itu juga kami cek agar dalam kondisi aktif,” terangnya.

    Menurut Ismanto, perangkat EWS memiliki kemampuan mendeteksi dini potensi tsunami hingga dua jam sebelum gelombang mencapai daratan. Saat sistem aktif, sirine akan berbunyi dengan nada keras selama satu jam tanpa henti.

    “Dengan begitu, warga punya waktu untuk segera menyelamatkan diri jika benar-benar terjadi tsunami. Karena itu, perawatan rutin jadi hal wajib,” tuturnya.

    Diketahui, saat ini terdapat tiga titik utama di pesisir Selatan Banyuwangi yang sudah dilengkapi EWS, yakni di Pelabuhan Muncar, Pantai Grajagan, dan Pantai Rajegwesi, Kecamatan Pesanggaran.

    Selain di wilayah selatan, perangkat serupa juga terpasang di sepanjang garis pantai Banyuwangi bagian utara seperti wilayah Pantai Blimbingsari, Kampung Mandar, hingga pantai di Wongsorejo. Beberapa di antaranya merupakan milik BPBD dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Adapun perangkat EWS yang terpasang di Banyuwangi beberapa merupakan milik BPBD Provinsi Jawa Timur. Sehingga untuk teknisi perawatannya berasal dari Surabaya.

    “Teknisi alat ini dari Surabaya karena perangkatnya milik BPBD Provinsi. Jadi kalau ada gangguan, mereka yang datang ke lokasi. Tidak tentu waktunya karena operatornya bukan dari Banyuwangi,” kata Ismanto.

    BPBD juga memastikan warga di kawasan rawan bencana sudah dibekali informasi terkait fungsi dan bunyi sirine tersebut.

    “Kami sudah sosialisasikan kepada penduduk pesisir, terutama di wilayah selatan yang rawan tsunami. Sosialisasi dilakukan langsung dengan bantuan pemerintah desa,” tandas Ismanto. [alr/suf]

  • Pemukiman Terdampak Lumpur di Tanah Merah Akan Dinormalisasi Regional 7 November 2025

    Pemukiman Terdampak Lumpur di Tanah Merah Akan Dinormalisasi Regional 7 November 2025

    Pemukiman Terdampak Lumpur di Tanah Merah Akan Dinormalisasi
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, berencana melakukan normalisasi parit di kawasan Jalan Samarinda–Bontang setelah banjir yang melanda kawasan tersebut menyisakan endapan lumpur di pemukiman warga.
    Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan lumpur mengendap di halaman hingga ke dalam rumah-rumah warga.
    Endapan tersebut juga menutup area persawahan dan kebun milik warga sehingga sebagian tanaman pertanian mati dan gagal panen.
    “Langkah awal yang akan kami lakukan adalah penormalisasian parit di sekitar pemukiman untuk mengeruk sedimen lumpur agar tidak memicu banjir lagi,” ujar Akhmad Hfani Ansyar, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan
    Tanah Merah
    , saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025).
    Meski sejumlah warga menduga lumpur tersebut berasal dari aktivitas tambang di sekitar kawasan, pihak kelurahan mengaku belum pernah menerima laporan resmi mengenai kegiatan pertambangan di wilayah itu.
    “Setelah kami telusuri, memang ada pembukaan lahan di sisi ulu. Tapi apakah itu kegiatan tambang atau bukan, kami belum bisa menyimpulkan. Yang jelas, kami melihat ada sedimen di sekitar situ,” kata Hfani.
    Ia menambahkan, pihak kelurahan akan membuat berita acara dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
    Samarinda
    .
    “Dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak pengelola lahan di sekitar area yang terdampak untuk audiensi. Tujuannya agar mereka bisa ikut bertanggung jawab dalam penormalan parit,” ujar Hfani.
    Pemerintah Kelurahan berharap upaya ini dapat mencegah terulangnya banjir serupa serta memulihkan kembali aktivitas warga yang terdampak lumpur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retakan Tanah di Mendak Madiun Jadi Perhatian ESDM Jatim, Mitigasi Didorong Lebih Cepat

    Retakan Tanah di Mendak Madiun Jadi Perhatian ESDM Jatim, Mitigasi Didorong Lebih Cepat

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengapresiasi langkah cepat ITS yang meneliti kondisi retakan tanah di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

    Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim, Ertika Dinawati, menyebut kajian yang dilakukan ITS akan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah mitigasi.
    “Kami sangat mengapresiasi kerja ITS. Hasil kaji cepat mereka akan kami padukan dengan pemetaan geologi yang sedang kami lakukan,” ujar Ertika, Jumat (7/11/2025).

    Ia mengatakan, pihaknya bersama BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Madiun, tengah melakukan survei lanjutan untuk memperkuat rekomendasi teknis di lapangan.

    “Kolaborasi ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan bisa langsung diterapkan,” terangnya.

    Ertika menambahkan, ke depan perlu ada koordinasi berkelanjutan antara pemerintah Provinsi, Kabupaten, Desa, hingga perguruan tinggi agar mitigasi kebencanaan geologi dapat berjalan efektif.
    “Kalau koordinasi berjalan baik, risiko bencana bisa ditekan sejak dini,” ujarnya.

    Terkait usulan relokasi warga di sekitar lokasi retakan, pihaknya menilai langkah tersebut cukup tepat. Namun, realisasi belum bisa cepat dilaksanakan karena harus menyesesuaikan dengan kondisi anggaran pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

    “Relokasi itu solusi jangka panjang, tapi perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kami tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tandas Ertika. (rbr/ted)