Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPBD

  • Atasi Banjir Sidoarjo, Subandi Kebut Pembangunan Bendungan Kedungpeluk

    Atasi Banjir Sidoarjo, Subandi Kebut Pembangunan Bendungan Kedungpeluk

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pembangunan rumah pompa dan bendungan di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, terus dikebut.

    Proyek pembangunan rumah pompa dan bendungan ini memiliki fungsi strategis dalam mengatur aliran air. Termasuk mengendalikan volume air agar tidak meluap ke area hilir yang kerap menjadi titik langganan banjir.

    Infrastruktur ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengendalian air dari wilayah hulu, khususnya dari Kecamatan Tanggulangin.

    Bupati H. Subandi menegaskan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu sesuai jadwal yang ditargetkan, yaitu pada 26 Desember 2025. Menurutnya, keberadaan rumah pompa dan bendungan ini akan sangat membantu kelancaran aliran sungai dari Tanggulangin dan berkontribusi besar dalam mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.

    “Saya minta seluruh pihak terkait memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu. Infrastruktur ini sangat penting untuk mengurangi dampak banjir, terutama di wilayah Tanggulangin yang selama ini terdampak signifikan,” tegas H.Subandi
    saat meninjau perkembangan pembangunan rumah pompa bersama jajaran Dinas PUBMSDA, BPBD Sidoarjo, serta unsur Forkopimka di Candi, Kamis (27/11/2025).

    Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut mencakup aspek kualitas pekerjaan hingga ketepatan waktu penyelesaian proyek.

    “Semua pembangunan akan kami evaluasi, mulai dari kualitas hingga kesesuaian target. Ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” tambahnya.

    Riyan, pelaksana lapangan mengutarakan pembangunan proyek ini sudah masuk tahap 49%, dan optimis selesai tepat waktu meski di musim penghujan.

    “Pembangunan ini sudah berjalan 49% dan akan kita kebut agar selesai pada tanggal 26 Desember 2025. Pengerjaan akan kita fokuskan pada lantai dasar bendungan sesuai dengan arahan Bupati Sidoarjo,” ucapnya.

    Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir serta memastikan pembangunan berjalan efektif untuk kepentingan masyarakat. (isa/but)

  • Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Liputan6.com, Jakarta – Korban meninggal dunia akibat banjir bandang atau Galodo di Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bertambah. Kepala BPBD Agam, Rahmad Lasmono, mengonfirmasi bahwa per Kamis (27/11/2025) sore, total korban tewas mencapai 7 orang.

    Sementara itu, tim pencarian masih terus mencari dua orang lainnya yang dilaporkan hilang.

    “Itu data sementara, masih ada tiga titik di lokasi galodo yang belum bisa dijangkau petugas,” katanya kepada Liputan6.com, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, petugas gabungan terkendala dalam mengevakuasi korban karena jalannya tidak bisa dilalui dan titik galodo terkepung dari berbagai arah.

    “Sinyal komunikasi tidak ada, longsor di mana-mana, listrik padam. Di lokasi yang belum bisa dijangkau itu informasinya ada 50 orang, bisa jadi bertambah,” ujarnya.

    Ia mengatakan untuk menembus titik tersebut menembus titik titik itu, pihaknya menyewa alat berat, karena alat berat milik pemda sudah dipakai semua.

    “Iya ini segera didatangkan alat berat untuk membuka jalur ke titik yang terisolasi,” kata Rahmad.

    Kemudian untuk identitas tujuh orang meninggal, pihaknya belum bisa menginformasikan karena masih dalam proses identifikasi.

    “Lalu untuk pengungsi yang bisa dijangkau sudah dibuat dapur umum, peralatan sudah didistribusikan,” ia menambahkan.

     

  • Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Liputan6.com, Jakarta – Korban meninggal dunia akibat banjir bandang atau Galodo di Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bertambah. Kepala BPBD Agam, Rahmad Lasmono, mengonfirmasi bahwa per Kamis (27/11/2025) sore, total korban tewas mencapai 7 orang.

    Sementara itu, tim pencarian masih terus mencari dua orang lainnya yang dilaporkan hilang.

    “Itu data sementara, masih ada tiga titik di lokasi galodo yang belum bisa dijangkau petugas,” katanya kepada Liputan6.com, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, petugas gabungan terkendala dalam mengevakuasi korban karena jalannya tidak bisa dilalui dan titik galodo terkepung dari berbagai arah.

    “Sinyal komunikasi tidak ada, longsor di mana-mana, listrik padam. Di lokasi yang belum bisa dijangkau itu informasinya ada 50 orang, bisa jadi bertambah,” ujarnya.

    Ia mengatakan untuk menembus titik tersebut menembus titik titik itu, pihaknya menyewa alat berat, karena alat berat milik pemda sudah dipakai semua.

    “Iya ini segera didatangkan alat berat untuk membuka jalur ke titik yang terisolasi,” kata Rahmad.

    Kemudian untuk identitas tujuh orang meninggal, pihaknya belum bisa menginformasikan karena masih dalam proses identifikasi.

    “Lalu untuk pengungsi yang bisa dijangkau sudah dibuat dapur umum, peralatan sudah didistribusikan,” ia menambahkan.

     

  • Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat payung hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    “Perubahan Perda ini bukan hanya penyesuaian regulasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan negara hadir melindungi seluruh warga, terutama kelompok rentan,” kata Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso saat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).

    Cahyo menyebutkan berdasarkan kajian risiko kebencanaan, Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki 14 ancaman bencana yang tersebar di 38 kabupaten dan kota, dan selama Januari hingga September 2025 telah terjadi 241 kejadian bencana. Ratusan bencana itu menyebabkan korban jiwa, ribuan rumah rusak, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.

    “Data BPBD menunjukkan bahwa risiko bencana kita sangat tinggi dan hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi E DPRD Jatim menilai Perda Nomor 3 Tahun 2010 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi kebencanaan saat ini. Dari total 107 pasal, lanjut Cahyo, sebanyak 50 pasal mengalami perubahan, baik berupa revisi, penambahan pasal baru, maupun penghapusan. “Perda ini sudah berlaku 15 tahun, sementara tantangan kebencanaan terus berkembang dan semakin kompleks,” kata Cahyo.

    Dalam revisi tersebut, penguatan perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus utama. Salah satu langkah konkret yang diatur adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas di lingkungan BPBD.

    “Kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan sejak pra bencana, saat tanggap darurat, sampai tahap pemulihan,” tutur alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Komisi E juga mendorong penguatan peran relawan sebagai mitra strategis BPBD di daerah. Selain itu, kata dia, pola kolaborasi pentahelix yang melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa digariskan lebih tegas dalam Perda hasil revisi. “Penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, semua unsur harus terlibat,” ujar dia.

    Pengaturan rencana operasi darurat, rencana kontinjensi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta skema pendanaannya juga masuk dalam materi perubahan. Dengan demikian, penanganan bencana diharapkan tidak lagi bersifat sementara atau reaktif. “Kami ingin seluruh tahapan penanggulangan bencana berjalan sistematis dan terukur,” tutur dia.

    Cahyo berharap revisi Perda ini dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai ancaman, mulai dari banjir hingga erupsi gunung api. Dia menilai regulasi yang adaptif menjadi kunci keselamatan masyarakat di tengah perubahan iklim dan dinamika lingkungan. “Tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat Jawa Timur agar lebih siap, lebih aman, dan lebih cepat pulih ketika bencana terjadi,” pungkas Cahyo. [asg/kun]

  • Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat payung hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    “Perubahan Perda ini bukan hanya penyesuaian regulasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan negara hadir melindungi seluruh warga, terutama kelompok rentan,” kata Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso saat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).

    Cahyo menyebutkan berdasarkan kajian risiko kebencanaan, Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki 14 ancaman bencana yang tersebar di 38 kabupaten dan kota, dan selama Januari hingga September 2025 telah terjadi 241 kejadian bencana. Ratusan bencana itu menyebabkan korban jiwa, ribuan rumah rusak, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.

    “Data BPBD menunjukkan bahwa risiko bencana kita sangat tinggi dan hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi E DPRD Jatim menilai Perda Nomor 3 Tahun 2010 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi kebencanaan saat ini. Dari total 107 pasal, lanjut Cahyo, sebanyak 50 pasal mengalami perubahan, baik berupa revisi, penambahan pasal baru, maupun penghapusan. “Perda ini sudah berlaku 15 tahun, sementara tantangan kebencanaan terus berkembang dan semakin kompleks,” kata Cahyo.

    Dalam revisi tersebut, penguatan perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus utama. Salah satu langkah konkret yang diatur adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas di lingkungan BPBD.

    “Kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan sejak pra bencana, saat tanggap darurat, sampai tahap pemulihan,” tutur alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Komisi E juga mendorong penguatan peran relawan sebagai mitra strategis BPBD di daerah. Selain itu, kata dia, pola kolaborasi pentahelix yang melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa digariskan lebih tegas dalam Perda hasil revisi. “Penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, semua unsur harus terlibat,” ujar dia.

    Pengaturan rencana operasi darurat, rencana kontinjensi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta skema pendanaannya juga masuk dalam materi perubahan. Dengan demikian, penanganan bencana diharapkan tidak lagi bersifat sementara atau reaktif. “Kami ingin seluruh tahapan penanggulangan bencana berjalan sistematis dan terukur,” tutur dia.

    Cahyo berharap revisi Perda ini dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai ancaman, mulai dari banjir hingga erupsi gunung api. Dia menilai regulasi yang adaptif menjadi kunci keselamatan masyarakat di tengah perubahan iklim dan dinamika lingkungan. “Tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat Jawa Timur agar lebih siap, lebih aman, dan lebih cepat pulih ketika bencana terjadi,” pungkas Cahyo. [asg/kun]

  • Humbang Hasundutan Diterjang Banjir Bandang dan Longsor, 5 Orang Meninggal dan 4 Hilang

    Humbang Hasundutan Diterjang Banjir Bandang dan Longsor, 5 Orang Meninggal dan 4 Hilang

    Di sekitar lokasi longsor, sebelas titik akses jalan terputus. Sementara saluran, jembatan, dan tembok penahan tanah mengalami kerusakan dan masih dalam proses pendataan lebih lanjut.

    Lahan pertanian warga turut terdampak, memberikan tekanan tambahan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil tani.

    Bencana banjir bandang ini terjadi di Kecamatan Pakkat, tepatnya di Kelurahan Panggugunan.

    Sementara itu, kejadian tanah longsor teridentifikasi berdampak ke sejumlah wilayah meliputi Desa Sampean di Kecamatan Doloksanggul, Desa Parbotihan, Sihikkit, Sampetua dan Janji Nagodang di Kecamatan Onan Ganjang, Desa Aek Sopang di Kecamatan Pakkat dan Desa Janji Hutanapa di Kecamatan Parlilitan.

    “Cuaca ekstrem atas dampak dari fenomena siklon tropis Senyar menjadi faktor utama yang memicu pergerakan tanah dan aliran banjir bandang tersebut,” terangnya.

    Sejak kejadian, tim gabungan telah bergerak cepat melakukan evakuasi korban, pembersihan material longsoran, serta pembukaan akses jalan dengan bantuan alat berat seperti excavator dan backhoe loader.

    BPBD dan Dinas Sosial juga mendirikan dapur umum dan menyiapkan tempat pengungsian sementara di rumah penduduk.

  • 7 Fakta Terkait Bencana Banjir dan Longsor di Sumut, Tiga Daerah Berstatus Tanggap Darurat Bencana

    7 Fakta Terkait Bencana Banjir dan Longsor di Sumut, Tiga Daerah Berstatus Tanggap Darurat Bencana

    Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, menerjang sebagian besar wilayah Sumut dalam tiga hari terakhir. Data rekapitulasi yang dikeluarkan Polda Sumut mencatat, total 86 kejadian bencana hidrometeorologi di 11 kabupaten/kota, yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia.

    Bencana yang paling mendominasi adalah tanah longsor dengan 59 kejadian, diikuti banjir 21 kejadian, pohon tumbang 4 kejadian, dan puting beliung 2 kejadian.

    Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan data tersebut, dan menyampaikan duka cita mendalam atas korban yang berjatuhan.

    “Bencana alam ini diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi di beberapa hari terakhir. Secara keseluruhan, kami mencatat ada 72 korban dalam rentang waktu tersebut, di mana 24 orang meninggal dunia, 37 luka ringan, 6 luka berat, dan masih ada 5 orang dalam pencarian,” kata Ferry.

    Diketahui sebanyak 11 kabupaten/kota yang terdampak, antara lain Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Nias Selatan (Nisel), Pakpak Bharat, Serdang Bedagai (Sergai), Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara (Taput), Nias, Tapanuli Selatan (Tapsel), Humbahas, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Sibolga.

    Ferry merinci, wilayah yang mencatat jumlah korban meninggal dunia paling banyak berada di Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) 20 kejadian bencana dan 49 korban, termasuk 12 meninggal dunia dan 34 luka ringan.

    Kemudian, Polres Sibolga 6 kejadian bencana (longsor) dan 12 korban, termasuk 5 meninggal dunia dan 4 orang masih dalam pencarian. Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) 14 kejadian bencana dan 5 korban, termasuk 4 meninggal dunia.

    “Meskipun cuaca secara keseluruhan masih hujan dengan intensitas tinggi, personel di lapangan terus bekerja keras. Saat ini, debit air di lokasi banjir masih mencapai ketinggian sekitar 1 meter di beberapa titik,” katanya.

    Untuk penanggulangan bencana, Polda Sumut telah mengerahkan total 492 personel yang terdiri dari Satbrimob (352 Personel), Dit Samapta (121), Bid Dokkes (11), dan Bid TIK (8).

    Tindakan kepolisian yang telah dilakukan mencakup melaksanakan TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara) di lokasi bencana. Melakukan evakuasi terhadap korban bencana alam. Melaksanakan pengamanan dan pengaturan di lokasi jalan yang terdampak material longsor. Serta melanjutkan pencarian bersama BPBD dan stakeholder terhadap 5 korban yang belum ditemukan.

    Polda Sumut juga telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan sebagai respons cepat terhadap situasi ini.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat di seputaran lokasi bencana agar selalu waspada dan antisipatif mengingat situasi cuaca yang belum membaik. Selain melanjutkan pencarian, kami akan berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk menyediakan tempat pengungsian dan membangun Posko Darurat Bantuan/Posko Tanggap Bencana sebagai Quick Respond Polri,” kata Ferry menutup.

    Sementara itu, Basarnas mengintensifkan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) korban yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara meliputi Kota Sibolga dan Tapanuli Raya, seiring meluasnya titik bencana dan bertambahnya laporan warga hilang.

    Kepala Kantor SAR Nias Putu Arga Sudjarwadi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam (26/11/2025) mengatakan, tim SAR gabungan telah dikerahkan secara penuh dalam 24 jam terakhir ke seluruh titik prioritas untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir maupun tertimbun material longsor.

    “Sudah disebar di beberapa titik pada hari kedua operasi SAR digelar,” ujarnya.

    Operasi SAR melibatkan tim sar gabungan dari Pos SAR Sibolga, TNI/Polri, BPBD, Polairud, serta unsur relawan di Sumatera Utara. Masing-masing dilengkapi peralatan lengkap dan profesional meliputi armada kendaraan SAR darat dan air, peralatan medis, alat komunikasi, dan drone thermal.

    Putu mengungkapkan bahwa mulai dari putusnya akses jalan penghubung utama, tingginya gelombang air laut hingga padamnya jaringan listrik dan gangguan jaringan telekomunikasi menjadi tantangan serius yang dihadapi tim petugas gabungan.

    “Upaya pencarian tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi keselamatan petugas,” katanya.

    Basarnas mengkonfirmasi berdasarkan data pusat pengendalian operasi, banjir bandang – tanah longsor menimbulkan dampak signifikan pada sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah; mulai dari Kecamatan Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, dan Kolang.

    Data terkini sementara mencatat ada lebih dari 1.902 keluarga menjadi korban bencana di Tapanuli Tengah dengan jumlah korban terbanyak di Kecamatan Kolang 1.261 keluarga.

    “Satu keluarga berjumlah empat orang dinyatakan meninggal dunia akibat tertimbun longsor,” kata Putu.

    Sedangkan di Tapanuli Selatan, banjir bandang dan longsor melanda wilayah Aek Ngadol, Hutagodang, Garoga, Batuhoring, dan Hapesong Baru dalam wilayah administrasi Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Basarnas mencatat ada sebanyak enam warga meninggal akibat banjir bandang dan tujuh warga terdampak longsor di Parsariran, Hapesong Baru.

    Lalu di Kota Sibolga mayoritas korban berada di Kecamatan Sibolga Selatan dengan korban meninggal sementara sebanyak delapan orang, dan 21 orang dilaporkan hilang.

    Putu Arga mengungkapkan sedikitnya ada tiga lokasi pengungsian yang disiapkan antara lain GOR Pandan di Tapanuli Tengah, gedung SMPN 5 Parombunan di Kota Sibolga, serta RS Bhayangkara Batang Toru dan lokasi pengungsian desa setempat untuk wilayah Tapanuli Selatan.

     

  • 9 Orang Meninggal, Pencarian Korban Hilang Terus Dilakukan

    9 Orang Meninggal, Pencarian Korban Hilang Terus Dilakukan

    Liputan6.com, Jakarta – Banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar), hingga menyebabkan korban jiwa serta kerusakan parah pada infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar mencatat, hingga Kamis (27/11/2025) siang, bencana hidrologi ini telah menewaskan sembilan orang.

    “Iya sembilan orang, dan pencarian masih dilakukan karena masih ada laporan orang yang hilang,” kata Juru Bicara BPBD Sumbar, Ilham Wahab, Kamis (27/11/2025).

    Ia merinci, sembilan orang tersebut satu dari Pasaman Barat, korban tertimbun longsor. Kemudian tiga korban di Kabupaten Agam yang dilanda banjir bandang atau galodo pada Rabu (26/11/2025) sore.

    Kemudian lima korban meninggal di Kota Padang yang dihantam banjir bandang pada Kamis pagi di sejumlah titik seperti Lubuk Minturun.

    Selain merendam rumah-rumah warga, banjir juga merusak fasilitas umum, seperti jembatan di Gunung Nago, Kecamatan Pauh, dilaporkan hanyut terbawa arus. Sementara Jembatan Lori di Lubuk Minturun terpantau dipenuhi luapan air hingga ke permukaan.

    Kemudian pantauan liputan6.com di Batu Busuak, rumah-rumah warga juga hanyut terbawa derasnya arus banjir bandang yang bercampur lumpur dan kayu-kayu besar.

     

  • Longsor di Sumatera Barat Timbun Empat Warga, Baru Satu Korban Bisa Dievakuasi

    Longsor di Sumatera Barat Timbun Empat Warga, Baru Satu Korban Bisa Dievakuasi

    Liputan6.com, Jakarta Empat warga Ariki, Nagari Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tertimbun longsor. Baru satu korban berhasil diselamatkan warga, Kamis (27/11) siang.

    Camat Tanjung Raya Al Hafid mengatakan, satu warga berhasil dievakuasi dan saat ini sedang mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung.

    “Korban langsung dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk perawatan secara intensif,” kata Hafid. Dikutip dari Antara.

    Dia menambahkan sementara tiga korban lainnya masih tertimbun material tanah longsor.

    Saat ini, tim gabungan sedang melakukan pencarian korban yang tertimbun tanah longsor.

    “Kondisi di lokasi cukup memperhatikan akibat banjir dan longsor yang menutupi jalan dan rumah warga,” katanya.

    Dia mengakui tanah longsor tersebut akibat curah hujan cukup tinggi melanda daerah itu semenjak Rabu (26/11) malam, sampai Kamis (27/11).

    Selain di Ariki, banjir dan tanah longsor juga terjadi di beberapa titik di Nagari Koto Malintang, Bayua, Tanjung Sani, Sungai Batang dan lainnya.

    Banjir dan longsor mengakibatkan akses lalu lintas menuju Bukittinggi terganggu.

    Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada dengan menghindari daerah rawan longsor dan segera mengungsi apabila ada tanda-tanda pergerakan tanah.

    Setelah itu segera melaporkan kejadian jika kondisi darurat ke pemerintah kecamatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam.

  • Banjir Sumatera, DMI Minta Masjid Jadi Tempat Penampungan Pengungsi

    Banjir Sumatera, DMI Minta Masjid Jadi Tempat Penampungan Pengungsi

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

    Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Dalam arahan tersebut, Safrizal menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

    Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.

    Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

    Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutup Safrizal.