Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPBD

  • Bencana Alam di Sumbar Meluas jadi 14 Daerah, Agam dan Padang Terparah

    Bencana Alam di Sumbar Meluas jadi 14 Daerah, Agam dan Padang Terparah

    Bisnis.com, PADANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat bencana alam yang terjadi pada Kamis (27/11/2025) meluas dari 13 kabupaten dan kota kini bertambah menjadi 14 kabupaten yang menyebabkan 13 orang warga meninggal dunia.

    Kalaksa BPBD Sumbar Era Sukma menyatakan daerah yang terbaru dilaporkan terjadi bencana alam adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

    Melihat pada data sebelumnya, 13 kabupaten dan kota yang dilanda bencana alam, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kayu tumbang, yang berada di Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat.

    “Untuk data hingga pukul 18.00 Wib tadi jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 13 orang, yang tersebar di sejumlah daerah, di Kota Padang, Agam, dan Padang Panjang,” katanya, Kamis (27/11/2025).

    Dia menyebutkan dari kondisi ini, daerah terparah yang terdampak bencana alam ada di Kota Padang dan Kabupaten Agam, untuk kondisi banjir yang terjadi dominan banjir bandang. Hal ini dapat dilihat dari material yang terbawa arus sungai yakni berupa kayu-kayu berukuran besar.

    “Terkait data-data ini, akan terus kami update, dan sampai sekarang personel BPBD bersama sejumlah seperti SAR, TNI, Polri, masih terus melakukan penanganan bencana alam yang tersebar di 14 kabupaten dan kota itu,” tegasnya.

     

    Gubernur ke Lokasi Banjir Bandang Agam

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi meninjau langsung kawasan terdampak banjir bandang (galodo) di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam.

    Musibah tersebut mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia dan satu orang lainnya masih dalam pencarian. Selain itu, juga ada puluhan rumah mengalami kerusakan yang cukup parah.

    Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk memprioritaskan penyelamatan korban serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

    Setelahnya, baru akan dilakukan penanganan lanjutan sesuai kebutuhan lapangan.

    “BPBD dan relawan kita minta fokus dulu pada penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar. Itu dulu prioritas kita. Setelah itu baru yang lain, kasihan masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, Mahyeldi juga meminta perangkat daerah terkait untuk segera menghadirkan penanganan darurat bagi korban terdampak.

    Di antaranya, penyediaan layanan kesehatan, pendistribusian bantuan logistik, serta pendirian posko pengungsian.

    “Pendirian dapur umum, juga harus segera. Saya minta malam ini, itu sudah ada,”tegas Mahyeldi.

    Bupati Agam Benni Warlis menjelaskan bencana longsor di lokasi ini bukanlah kejadian pertama, tapi sudah berulang, akibat tingginya intensitas hujan.

    Penanganan darurat telah dilakukan sejak awal kejadian, termasuk pendistribusian selimut dan sembako.

    “Sebelumnya masih bisa kami tangani, namun hujan lebat memicu longsor yang lebih besar. Longsoran kedua inilah yang menimbulkan 2 korban jiwa dan 1 orang masih dalam pencarian,” ujar Benni.

    Dia berharap dukungan tambahan dari Pemprov Sumbar, terutama untuk percepatan pembukaan akses jalan dan penanganan warga yang masih terdampak.

    1764253418_c78320d4-6b02-4e22-81ac-4917b2042c13.Dampak banjir bandang di perumahan Lumin Park, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatra Barat, Kamis (27/11/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

  • 3 Orang Tewas Tersapu Banjir Bandang di Malalak Agam Sumbar, SAR Terus Cari Korban

    3 Orang Tewas Tersapu Banjir Bandang di Malalak Agam Sumbar, SAR Terus Cari Korban

    JAKARTA – Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran mencari para korban diduga hanyut terbawa arus banjir bandang yang melanda Jorong Toboh, Nagari (desa) Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada Rabu 26 November.

    “Tadi sudah ada dua orang korban yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia dengan jenis kelamin laki-laki,” kata salah seorang personel Basarnas Padang Tomi di Kabupaten Agam pada Kamis, disitat Antara. 

    Sementara untuk tiga korban luka-luka, kata dia, sudah dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan intensif. 

    Tim SAR gabungan juga berhasil mengevakuasi dua orang lanjut usia (lansia) yang terjebak banjir.

    Tomi mengatakan, hingga kini petugas gabungan dari berbagai instansi masih melakukan penyisiran pencarian korban yang diduga hanyut terbawa arus banjir bandang, termasuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah.

    Sementara itu salah seorang warga Malalak, Kabupaten Agam, bernama Nova mengatakan kejadian nahas tersebut terjadi pada Rabu 26 November sekitar pukul 15.45 WIB. 

    Pada saat kejadian, ia dan anggota keluarga lainnya sedang berada di rumah.

    “Saat kejadian saya dan anggota keluarga sedang di dalam rumah. Beruntung kami selamat, meskipun puing-puing banjir bandang sampai ke rumah,” ujarnya.

    Sesaat setelah kejadian Nova menyaksikan langsung banyak bangunan, terutama rumah-rumah warga yang ambruk, serta tumpukan material banjir seperti kayu, batu, lumpur menyelimuti perkampungan warga.

    “Yang saya tahu ada dua korban yang meninggal dunia,” sebut dia.

    Terpisah, Juru Bicara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar Ilham Wahab mengatakan hingga Kamis siang tercatat tiga korban meninggal dunia akibat dihantam banjir bandang di Kecamatan Malalak.

    “Tercatat ada tiga yang meninggal dan dua dalam pencarian. Tapi angka ini masih dinamis bisa berubah karena petugas masih melakukan pencarian,” ucapnya.

  • Banjir Aceh Utara: Akses Jalan Putus, Evakuasi Sulit Imbas Signal dan Listrik Mati Regional 27 November 2025

    Banjir Aceh Utara: Akses Jalan Putus, Evakuasi Sulit Imbas Signal dan Listrik Mati Regional 27 November 2025

    Banjir Aceh Utara: Akses Jalan Putus, Evakuasi Sulit Imbas Signal dan Listrik Mati
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, menyebabkan kesulitan akses jalan dan informasi menuju lokasi-lokasi terisolasi.
    Pemerintah setempat mengumumkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung 26 November 2025 hingga 10 Desember 2025.
    Bupati
    Aceh Utara
    , Ismail A Jalil menyatakan, cuaca ekstrem yang terus menerus terjadi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan terputusnya akses jalan nasional, provinsi, kecamatan, dan desa akibat banjir.
    “Diperlukan langkah strategis untuk menangani dampak yang ditimbulkan,” ungkapnya.
    Pria yang akrab disapa
    Ayahwa
    ini menegaskan, penetapan status tanggap darurat bertujuan untuk mempermudah koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya membantu warga yang terdampak.
    “Sampai saat ini fokus utama kami adalah evakuasi dan penyelamatan warga yang terjebak serta distribusi logistik yang masih tersendat ke tempat pengungsian,” ujar Ayahwa kepada Kompas.com, Kamis (27/11/2025).
    Kendala dalam proses evakuasi muncul akibat keterbatasan peralatan, personel, dan putusnya saluran komunikasi di lapangan.
    “Oleh sebab itu, kami langsung menggelar rapat dengan Forkopimda untuk segera menggerakkan segala kekuatan dan peralatan, baik TNI/Polri, BNPB, SAR, dan relawan, untuk membantu evakuasi. Keselamatan warga adalah fokus utama kami, terkait persediaan logistik yang semakin menipis,” tutur dia.
    Berdasarkan data sementara dari BPBD Aceh Utara, jumlah korban banjir mencapai 4.451 jiwa (2.668 KK), dengan 3.507 jiwa (1.270 KK) menjadi pengungsi yang tersebar di 16 titik lokasi pengungsian.
    Pengungsi prioritas terdiri dari 15 ibu hamil, 373 balita, 148 lansia, dan 7 penyandang disabilitas.
    Kebutuhan mendesak saat ini mencakup bantuan evakuasi, makanan pokok, bantuan logistik masa panik, dan alat berat untuk melakukan normalisasi saluran yang tersumbat.
    “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk penanganan banjir terparah sepanjang 20 tahun terakhir ini,” pungkasnya.
    Sebelumnya, banjir juga merendam sejumlah daerah lain di Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atasi Banjir Sidoarjo, Subandi Kebut Pembangunan Bendungan Kedungpeluk

    Atasi Banjir Sidoarjo, Subandi Kebut Pembangunan Bendungan Kedungpeluk

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pembangunan rumah pompa dan bendungan di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, terus dikebut.

    Proyek pembangunan rumah pompa dan bendungan ini memiliki fungsi strategis dalam mengatur aliran air. Termasuk mengendalikan volume air agar tidak meluap ke area hilir yang kerap menjadi titik langganan banjir.

    Infrastruktur ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengendalian air dari wilayah hulu, khususnya dari Kecamatan Tanggulangin.

    Bupati H. Subandi menegaskan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu sesuai jadwal yang ditargetkan, yaitu pada 26 Desember 2025. Menurutnya, keberadaan rumah pompa dan bendungan ini akan sangat membantu kelancaran aliran sungai dari Tanggulangin dan berkontribusi besar dalam mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.

    “Saya minta seluruh pihak terkait memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu. Infrastruktur ini sangat penting untuk mengurangi dampak banjir, terutama di wilayah Tanggulangin yang selama ini terdampak signifikan,” tegas H.Subandi
    saat meninjau perkembangan pembangunan rumah pompa bersama jajaran Dinas PUBMSDA, BPBD Sidoarjo, serta unsur Forkopimka di Candi, Kamis (27/11/2025).

    Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut mencakup aspek kualitas pekerjaan hingga ketepatan waktu penyelesaian proyek.

    “Semua pembangunan akan kami evaluasi, mulai dari kualitas hingga kesesuaian target. Ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” tambahnya.

    Riyan, pelaksana lapangan mengutarakan pembangunan proyek ini sudah masuk tahap 49%, dan optimis selesai tepat waktu meski di musim penghujan.

    “Pembangunan ini sudah berjalan 49% dan akan kita kebut agar selesai pada tanggal 26 Desember 2025. Pengerjaan akan kita fokuskan pada lantai dasar bendungan sesuai dengan arahan Bupati Sidoarjo,” ucapnya.

    Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir serta memastikan pembangunan berjalan efektif untuk kepentingan masyarakat. (isa/but)

  • Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Liputan6.com, Jakarta – Korban meninggal dunia akibat banjir bandang atau Galodo di Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bertambah. Kepala BPBD Agam, Rahmad Lasmono, mengonfirmasi bahwa per Kamis (27/11/2025) sore, total korban tewas mencapai 7 orang.

    Sementara itu, tim pencarian masih terus mencari dua orang lainnya yang dilaporkan hilang.

    “Itu data sementara, masih ada tiga titik di lokasi galodo yang belum bisa dijangkau petugas,” katanya kepada Liputan6.com, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, petugas gabungan terkendala dalam mengevakuasi korban karena jalannya tidak bisa dilalui dan titik galodo terkepung dari berbagai arah.

    “Sinyal komunikasi tidak ada, longsor di mana-mana, listrik padam. Di lokasi yang belum bisa dijangkau itu informasinya ada 50 orang, bisa jadi bertambah,” ujarnya.

    Ia mengatakan untuk menembus titik tersebut menembus titik titik itu, pihaknya menyewa alat berat, karena alat berat milik pemda sudah dipakai semua.

    “Iya ini segera didatangkan alat berat untuk membuka jalur ke titik yang terisolasi,” kata Rahmad.

    Kemudian untuk identitas tujuh orang meninggal, pihaknya belum bisa menginformasikan karena masih dalam proses identifikasi.

    “Lalu untuk pengungsi yang bisa dijangkau sudah dibuat dapur umum, peralatan sudah didistribusikan,” ia menambahkan.

     

  • Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Liputan6.com, Jakarta – Korban meninggal dunia akibat banjir bandang atau Galodo di Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bertambah. Kepala BPBD Agam, Rahmad Lasmono, mengonfirmasi bahwa per Kamis (27/11/2025) sore, total korban tewas mencapai 7 orang.

    Sementara itu, tim pencarian masih terus mencari dua orang lainnya yang dilaporkan hilang.

    “Itu data sementara, masih ada tiga titik di lokasi galodo yang belum bisa dijangkau petugas,” katanya kepada Liputan6.com, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, petugas gabungan terkendala dalam mengevakuasi korban karena jalannya tidak bisa dilalui dan titik galodo terkepung dari berbagai arah.

    “Sinyal komunikasi tidak ada, longsor di mana-mana, listrik padam. Di lokasi yang belum bisa dijangkau itu informasinya ada 50 orang, bisa jadi bertambah,” ujarnya.

    Ia mengatakan untuk menembus titik tersebut menembus titik titik itu, pihaknya menyewa alat berat, karena alat berat milik pemda sudah dipakai semua.

    “Iya ini segera didatangkan alat berat untuk membuka jalur ke titik yang terisolasi,” kata Rahmad.

    Kemudian untuk identitas tujuh orang meninggal, pihaknya belum bisa menginformasikan karena masih dalam proses identifikasi.

    “Lalu untuk pengungsi yang bisa dijangkau sudah dibuat dapur umum, peralatan sudah didistribusikan,” ia menambahkan.

     

  • Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat payung hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    “Perubahan Perda ini bukan hanya penyesuaian regulasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan negara hadir melindungi seluruh warga, terutama kelompok rentan,” kata Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso saat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).

    Cahyo menyebutkan berdasarkan kajian risiko kebencanaan, Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki 14 ancaman bencana yang tersebar di 38 kabupaten dan kota, dan selama Januari hingga September 2025 telah terjadi 241 kejadian bencana. Ratusan bencana itu menyebabkan korban jiwa, ribuan rumah rusak, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.

    “Data BPBD menunjukkan bahwa risiko bencana kita sangat tinggi dan hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi E DPRD Jatim menilai Perda Nomor 3 Tahun 2010 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi kebencanaan saat ini. Dari total 107 pasal, lanjut Cahyo, sebanyak 50 pasal mengalami perubahan, baik berupa revisi, penambahan pasal baru, maupun penghapusan. “Perda ini sudah berlaku 15 tahun, sementara tantangan kebencanaan terus berkembang dan semakin kompleks,” kata Cahyo.

    Dalam revisi tersebut, penguatan perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus utama. Salah satu langkah konkret yang diatur adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas di lingkungan BPBD.

    “Kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan sejak pra bencana, saat tanggap darurat, sampai tahap pemulihan,” tutur alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Komisi E juga mendorong penguatan peran relawan sebagai mitra strategis BPBD di daerah. Selain itu, kata dia, pola kolaborasi pentahelix yang melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa digariskan lebih tegas dalam Perda hasil revisi. “Penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, semua unsur harus terlibat,” ujar dia.

    Pengaturan rencana operasi darurat, rencana kontinjensi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta skema pendanaannya juga masuk dalam materi perubahan. Dengan demikian, penanganan bencana diharapkan tidak lagi bersifat sementara atau reaktif. “Kami ingin seluruh tahapan penanggulangan bencana berjalan sistematis dan terukur,” tutur dia.

    Cahyo berharap revisi Perda ini dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai ancaman, mulai dari banjir hingga erupsi gunung api. Dia menilai regulasi yang adaptif menjadi kunci keselamatan masyarakat di tengah perubahan iklim dan dinamika lingkungan. “Tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat Jawa Timur agar lebih siap, lebih aman, dan lebih cepat pulih ketika bencana terjadi,” pungkas Cahyo. [asg/kun]

  • Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat payung hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    “Perubahan Perda ini bukan hanya penyesuaian regulasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan negara hadir melindungi seluruh warga, terutama kelompok rentan,” kata Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso saat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).

    Cahyo menyebutkan berdasarkan kajian risiko kebencanaan, Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki 14 ancaman bencana yang tersebar di 38 kabupaten dan kota, dan selama Januari hingga September 2025 telah terjadi 241 kejadian bencana. Ratusan bencana itu menyebabkan korban jiwa, ribuan rumah rusak, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.

    “Data BPBD menunjukkan bahwa risiko bencana kita sangat tinggi dan hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi E DPRD Jatim menilai Perda Nomor 3 Tahun 2010 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi kebencanaan saat ini. Dari total 107 pasal, lanjut Cahyo, sebanyak 50 pasal mengalami perubahan, baik berupa revisi, penambahan pasal baru, maupun penghapusan. “Perda ini sudah berlaku 15 tahun, sementara tantangan kebencanaan terus berkembang dan semakin kompleks,” kata Cahyo.

    Dalam revisi tersebut, penguatan perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus utama. Salah satu langkah konkret yang diatur adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas di lingkungan BPBD.

    “Kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan sejak pra bencana, saat tanggap darurat, sampai tahap pemulihan,” tutur alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Komisi E juga mendorong penguatan peran relawan sebagai mitra strategis BPBD di daerah. Selain itu, kata dia, pola kolaborasi pentahelix yang melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa digariskan lebih tegas dalam Perda hasil revisi. “Penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, semua unsur harus terlibat,” ujar dia.

    Pengaturan rencana operasi darurat, rencana kontinjensi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta skema pendanaannya juga masuk dalam materi perubahan. Dengan demikian, penanganan bencana diharapkan tidak lagi bersifat sementara atau reaktif. “Kami ingin seluruh tahapan penanggulangan bencana berjalan sistematis dan terukur,” tutur dia.

    Cahyo berharap revisi Perda ini dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai ancaman, mulai dari banjir hingga erupsi gunung api. Dia menilai regulasi yang adaptif menjadi kunci keselamatan masyarakat di tengah perubahan iklim dan dinamika lingkungan. “Tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat Jawa Timur agar lebih siap, lebih aman, dan lebih cepat pulih ketika bencana terjadi,” pungkas Cahyo. [asg/kun]

  • Humbang Hasundutan Diterjang Banjir Bandang dan Longsor, 5 Orang Meninggal dan 4 Hilang

    Humbang Hasundutan Diterjang Banjir Bandang dan Longsor, 5 Orang Meninggal dan 4 Hilang

    Di sekitar lokasi longsor, sebelas titik akses jalan terputus. Sementara saluran, jembatan, dan tembok penahan tanah mengalami kerusakan dan masih dalam proses pendataan lebih lanjut.

    Lahan pertanian warga turut terdampak, memberikan tekanan tambahan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil tani.

    Bencana banjir bandang ini terjadi di Kecamatan Pakkat, tepatnya di Kelurahan Panggugunan.

    Sementara itu, kejadian tanah longsor teridentifikasi berdampak ke sejumlah wilayah meliputi Desa Sampean di Kecamatan Doloksanggul, Desa Parbotihan, Sihikkit, Sampetua dan Janji Nagodang di Kecamatan Onan Ganjang, Desa Aek Sopang di Kecamatan Pakkat dan Desa Janji Hutanapa di Kecamatan Parlilitan.

    “Cuaca ekstrem atas dampak dari fenomena siklon tropis Senyar menjadi faktor utama yang memicu pergerakan tanah dan aliran banjir bandang tersebut,” terangnya.

    Sejak kejadian, tim gabungan telah bergerak cepat melakukan evakuasi korban, pembersihan material longsoran, serta pembukaan akses jalan dengan bantuan alat berat seperti excavator dan backhoe loader.

    BPBD dan Dinas Sosial juga mendirikan dapur umum dan menyiapkan tempat pengungsian sementara di rumah penduduk.

  • 7 Fakta Terkait Bencana Banjir dan Longsor di Sumut, Tiga Daerah Berstatus Tanggap Darurat Bencana

    7 Fakta Terkait Bencana Banjir dan Longsor di Sumut, Tiga Daerah Berstatus Tanggap Darurat Bencana

    Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, menerjang sebagian besar wilayah Sumut dalam tiga hari terakhir. Data rekapitulasi yang dikeluarkan Polda Sumut mencatat, total 86 kejadian bencana hidrometeorologi di 11 kabupaten/kota, yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia.

    Bencana yang paling mendominasi adalah tanah longsor dengan 59 kejadian, diikuti banjir 21 kejadian, pohon tumbang 4 kejadian, dan puting beliung 2 kejadian.

    Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan data tersebut, dan menyampaikan duka cita mendalam atas korban yang berjatuhan.

    “Bencana alam ini diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi di beberapa hari terakhir. Secara keseluruhan, kami mencatat ada 72 korban dalam rentang waktu tersebut, di mana 24 orang meninggal dunia, 37 luka ringan, 6 luka berat, dan masih ada 5 orang dalam pencarian,” kata Ferry.

    Diketahui sebanyak 11 kabupaten/kota yang terdampak, antara lain Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Nias Selatan (Nisel), Pakpak Bharat, Serdang Bedagai (Sergai), Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara (Taput), Nias, Tapanuli Selatan (Tapsel), Humbahas, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Sibolga.

    Ferry merinci, wilayah yang mencatat jumlah korban meninggal dunia paling banyak berada di Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) 20 kejadian bencana dan 49 korban, termasuk 12 meninggal dunia dan 34 luka ringan.

    Kemudian, Polres Sibolga 6 kejadian bencana (longsor) dan 12 korban, termasuk 5 meninggal dunia dan 4 orang masih dalam pencarian. Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) 14 kejadian bencana dan 5 korban, termasuk 4 meninggal dunia.

    “Meskipun cuaca secara keseluruhan masih hujan dengan intensitas tinggi, personel di lapangan terus bekerja keras. Saat ini, debit air di lokasi banjir masih mencapai ketinggian sekitar 1 meter di beberapa titik,” katanya.

    Untuk penanggulangan bencana, Polda Sumut telah mengerahkan total 492 personel yang terdiri dari Satbrimob (352 Personel), Dit Samapta (121), Bid Dokkes (11), dan Bid TIK (8).

    Tindakan kepolisian yang telah dilakukan mencakup melaksanakan TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara) di lokasi bencana. Melakukan evakuasi terhadap korban bencana alam. Melaksanakan pengamanan dan pengaturan di lokasi jalan yang terdampak material longsor. Serta melanjutkan pencarian bersama BPBD dan stakeholder terhadap 5 korban yang belum ditemukan.

    Polda Sumut juga telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan sebagai respons cepat terhadap situasi ini.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat di seputaran lokasi bencana agar selalu waspada dan antisipatif mengingat situasi cuaca yang belum membaik. Selain melanjutkan pencarian, kami akan berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk menyediakan tempat pengungsian dan membangun Posko Darurat Bantuan/Posko Tanggap Bencana sebagai Quick Respond Polri,” kata Ferry menutup.

    Sementara itu, Basarnas mengintensifkan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) korban yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara meliputi Kota Sibolga dan Tapanuli Raya, seiring meluasnya titik bencana dan bertambahnya laporan warga hilang.

    Kepala Kantor SAR Nias Putu Arga Sudjarwadi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam (26/11/2025) mengatakan, tim SAR gabungan telah dikerahkan secara penuh dalam 24 jam terakhir ke seluruh titik prioritas untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir maupun tertimbun material longsor.

    “Sudah disebar di beberapa titik pada hari kedua operasi SAR digelar,” ujarnya.

    Operasi SAR melibatkan tim sar gabungan dari Pos SAR Sibolga, TNI/Polri, BPBD, Polairud, serta unsur relawan di Sumatera Utara. Masing-masing dilengkapi peralatan lengkap dan profesional meliputi armada kendaraan SAR darat dan air, peralatan medis, alat komunikasi, dan drone thermal.

    Putu mengungkapkan bahwa mulai dari putusnya akses jalan penghubung utama, tingginya gelombang air laut hingga padamnya jaringan listrik dan gangguan jaringan telekomunikasi menjadi tantangan serius yang dihadapi tim petugas gabungan.

    “Upaya pencarian tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi keselamatan petugas,” katanya.

    Basarnas mengkonfirmasi berdasarkan data pusat pengendalian operasi, banjir bandang – tanah longsor menimbulkan dampak signifikan pada sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah; mulai dari Kecamatan Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, dan Kolang.

    Data terkini sementara mencatat ada lebih dari 1.902 keluarga menjadi korban bencana di Tapanuli Tengah dengan jumlah korban terbanyak di Kecamatan Kolang 1.261 keluarga.

    “Satu keluarga berjumlah empat orang dinyatakan meninggal dunia akibat tertimbun longsor,” kata Putu.

    Sedangkan di Tapanuli Selatan, banjir bandang dan longsor melanda wilayah Aek Ngadol, Hutagodang, Garoga, Batuhoring, dan Hapesong Baru dalam wilayah administrasi Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Basarnas mencatat ada sebanyak enam warga meninggal akibat banjir bandang dan tujuh warga terdampak longsor di Parsariran, Hapesong Baru.

    Lalu di Kota Sibolga mayoritas korban berada di Kecamatan Sibolga Selatan dengan korban meninggal sementara sebanyak delapan orang, dan 21 orang dilaporkan hilang.

    Putu Arga mengungkapkan sedikitnya ada tiga lokasi pengungsian yang disiapkan antara lain GOR Pandan di Tapanuli Tengah, gedung SMPN 5 Parombunan di Kota Sibolga, serta RS Bhayangkara Batang Toru dan lokasi pengungsian desa setempat untuk wilayah Tapanuli Selatan.