Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPBD

  • Apel Gladi Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri

    Apel Gladi Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memimpin Apel Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri. Apel berlangsung di Halaman Balai Kota Kediri, Kamis (12/12/2024). Apel ini diikuti oleh ASN, TNI, Polri, dan relawan.

    “Akhir-akhir ini Kota Kediri terus menerus dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Tak jarang dengan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan debit air naik. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Sungai Brantas dan diambil langkah penutupan sementara kawasan bantaran,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan dalam cuaca seperti ini potensi pohon tumbang, banjir, dan potensi dampak lain dari angin kencang juga meningkat frekuensinya. Salah satu daerah yang terdampak yakni di Kelurahan Mojoroto, Bujel, dan Ngampel. Rumah-rumah warga terdampak atapnya rusak, dari rusak ringan hingga sedang tak sedikit pula rusak berat.

    Berdasarkan prediksi musim hujan tahun 2024/2025 Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Stasiun Klimatologi Jawa Timur – Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika, diperkirakan musim hujan di Kota Kediri terjadi pada dasarian III Oktober 2024 hingga dasarian I Mei 2025. Dengan prediksi sifat hujan di atas normal dan puncak musim hujan pada bulan Januari 2025.

    “Melihat kondisi tersebut kita perlu segera mengambil langkah strategis dalam mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kewaspadaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana hidrometerologi dengan dampak lebih luas,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah memimpin Apel Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana di Kota Kediri.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan Gubernur Jawa Timur juga telah mengimbau perihal kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi hidrometerologi tahun 2024/2025. Imbauan ini melalui Surat Edaran Nomor 360/3653/208.3/2024 tanggal 20 Nomvember 2024 bahwa pemerintah daerah perlu segera mempersiapkan berbagai hal.

    Pertama, menerbitkan surat keputusan atau surat pernyataan status siaga darurat bencana hidrometerologi sesuai tingkat kewenangan kewilayahan. Kedua, mengaktifkan satuan tugas penanggulangan bencana di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Ketiga, rantingsasi pohon dan penertiban baliho semipermanen.

    Keempat, penguatan lereng dan pembersihan saluran irigasi/saluran air. Kelima, penguatan drainase dan pengecekan seluruh sarana prasarana dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometerologi. Keenam, antisipasi dampak pasca kebakaran hutan dan lahan, yang mungkin akan membawa sisa material yang terbakar.

    Ketujuh, pemantauan sampah pada batang tubuh sungai. Kedelapan, pembersihan sungai dari sampaj dan enceng gondok yang berpotensi menyumbat proses pembuangan air. Kesembilan, menyiapkan rambu-rambu/petunjuk evakuasi bencana. Kesepuluh, membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan untuk mengetahui situasi terkini terhadap perkembangan informasi cuaca atau peringatan dini.

    Kesebelas, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan berkoordinasi dangan seluruh pihak dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan. Keduabelas, memberi imbauan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat antisipasi potensi bencana hidrometerologi.

    “Alhamdulillah beberapa poin di atas sudah kita lakukan bersama. Salah satunya dengan melakukan kerja bakti di setiap kelurahan. Saya harap kegiatan ini rutin dilakukan sembari pengecekan lingkungan agar menekan potensi terjadinya genangan,” imbaunya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan, gladi ini dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan.

    Serta melatih respon personel atau aparat dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Seperti nanti akan ada simulasi penyelamatan di ketinggian dengan lokus kantor Sekretariat Pemerintah Kota Kediri.

    Harapannya usai pelaksanaan kegiatan gladi kesiapsiagaan dan simulasi bencana dapat mengoptimalkan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing instansi.

    Semakin mempererat sinergi dalam komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi semua pemangku kepentingan penyelenggara penanggulangan bencana. Meningkatkan kesiapsiagaan dan respon yang tepat saat menghadapi ancaman bencana.

    “Sehingga bisa meminimalisir dampak kejadian bencana. Seperti kerusakan sarana prasarana, timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Serta terwujudnya Kota Kediri yang tangguh menghadapi bencana,” jelasnya.

    Dalam kegiatan ini, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto menyerahkan bantuan Kepada Pj Wali Kota Kediri untuk diserahkan ke BPBD Kota Kediri. Pj Wali Kota Kediri juga melakukan pemeriksaan pasukan, kendaraan, dan perlengkapan penanganan bencana. Turut hadir, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • DPRD Jatim Tinjau Jembatan Klampisan Ngawi Roboh

    DPRD Jatim Tinjau Jembatan Klampisan Ngawi Roboh

    Ngawi (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, melakukan kunjungan langsung ke lokasi robohnya Jembatan Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

    Jembatan tersebut mengalami kerusakan parah akibat meningkatnya debit air sungai dan penumpukan sampah di pondasi jembatan.

    Dalam tinjauannya, Deni menegaskan pentingnya jembatan tersebut sebagai penghubung vital bagi masyarakat setempat.

    “Siang hari ini, kami sedang meninjau lokasi terjadinya bencana. Bisa dilihat, jembatan Klampisan yang beberapa hari ini mengalami longsor dan tidak dapat digunakan. Ini adalah jembatan penghubung yang sangat vital bagi masyarakat,” ujar Deni, Kamis (12/12/2024).

    Tinjauan ini juga melibatkan tim dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Ngawi, dan Camat Geneng untuk mengevaluasi dan mencari solusi terbaik. Deni menjelaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan penggunaan dana tidak terduga agar perbaikan dapat segera dilakukan.

    “Kami akan segera mengusulkan agar perbaikan bisa dilakukan menggunakan dana tidak terduga agar prosesnya bisa cepat. Waktu terus berjalan, dan masyarakat juga menginginkan agar jembatan ini segera dapat digunakan kembali,” tegas Deni.

    Deni berharap hasil tinjauan ini segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia juga menargetkan perbaikan jembatan bisa dimulai paling lambat bulan depan.

    “Semoga segera ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi, dan paling lambat bulan depan perbaikan sudah bisa dimulai,” ujar politisi muda PDIP ini.

    Dengan langkah cepat dari berbagai pihak, dia berharap jembatan Klampisan dapat segera diperbaiki dan kembali berfungsi untuk mendukung aktivitas masyarakat setempat. [fiq/beq]

  • Pemprov DKI gelar rapat penanganan korban kebakaran di Kemayoran

    Pemprov DKI gelar rapat penanganan korban kebakaran di Kemayoran

    Kita harus memikirkan berbagai skenario, seperti relokasi apakah ke Rusunawa milik Pemprov DKI dan sebagainya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara cepat menangani korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa (10/12) dengan menyelenggarakan rapat koordinasi terkait dengan penanganan jangka pendek dan jangka panjang melibatkan unsur perangkat daerah.

    Dalam arahan pada rapat tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi meminta agar perangkat daerah dan BUMD memastikan seluruh kebutuhan dasar korban kebakaran terpenuhi seperti tempat pengungsian berikut fasilitas pendukung lainnya.

    “Kita harus memikirkan berbagai skenario, seperti relokasi apakah ke Rusunawa milik Pemprov DKI dan sebagainya. Kita juga perlu mendata apakah ada rusun yang masih tersedia untuk menampung,” kata Teguh di Jakarta, Kamis.

    Lalu, Teguh juga berpesan kepada Perangkat Daerah yang terlibat, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, untuk terus berkoordinasi dengan BUMD dalam rangka memanfaatkan bantuan dari program tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Surat Edaran Pemprov DKI Jakarta: Pegawai Bisa WFH Jika Terjadi Banjir di Hari Kerja

    Surat Edaran Pemprov DKI Jakarta: Pegawai Bisa WFH Jika Terjadi Banjir di Hari Kerja

    ERA.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran berisi imbauan agar pegawai dapat bekerja dari rumah (work from home/WFH) bila terjadi banjir di hari kerja.

    “Kalau memang banjir, nanti dari kami akan keluarkan surat edaran seperti waktu pandemi COVID-19. Kami buat surat edaran ke kantor-kantor supaya nanti dari sisi pengusaha dan pekerja clear,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Pernyataan ini guna menanggapi keputusan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperpanjang status peringatan dini cuaca ekstrem hingga 15 Desember 2024 seiring dengan terus meningkatkan curah hujan di wilayah Jabodetabek.

    Menurut BMKG, pada puncak cuaca ekstrem yakni 15 Desember mendatang, curah hujan bisa mencapai 100 mm sehingga ini perlu diwaspadai.

    Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem pada 7-8 Desember 2024. Kemudian berlanjut hingga 15 Desember mengingat curah hujan di Jabodetabek masih tinggi.

    Guna mengantisipasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini kemudian dinyatakan mampu mengurangi curah hujan khususnya di Jakarta secara signifikan.

    Pemprov DKI lalu kembali akan melakukan operasi modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024 untuk mengurangi intensitas hujan dan memitigasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan kemungkinan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan banjir, terutama jika banjir terjadi pada hari kerja.

    Adapun pertimbangan WFH akan diberlakukan bagi siswa sekolah hingga aparatur sipil negara (ASN). Namun tidak menutup kemungkinan bagi kementerian atau lembaga lainnya. (Ant)

  • Tanggul Kali Jebol, Banjir Rendam Rumah Warga di Meteseh Semarang

    Tanggul Kali Jebol, Banjir Rendam Rumah Warga di Meteseh Semarang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Banjir melanda Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, akibat Tanggul Kali Tunggu jebol sepanjang 20 meter. Air sungai pun masuk ke rumah warga.

    Dilansir detikJateng, Rabu (11/12), ketinggian air di jalan Perumahan Dahlia RT 8 RW 9 mencapai sekitar 1,5 meter atau setinggi dada orang dewasa. Sekitar pukul 20.59 WIB, listrik perumahan padam di saat warga sedang mengungsi.

    Sementara itu beberapa warga lain juga tampak sibuk membersihkan rumahnya dari lumpur sisa banjir. Salah satunya Yuni (50). Hingga pukul 21.30 WIB, air masih menggenang di dalam rumahnya. Sejumlah perabot seperti kasur, sofa, dan lemari tampak basah.

    Warga lainnya, Azizah (30), serta dua anaknya juga harus mengungsi. Mereka keluar dari rumah pukul 18.00 WIB. Menurutnya, banjir sebelumnya tak separah ini.

    “Tahun kemarin iya (banjir), tapi enggak separah ini, ini paling parah karena tanggulnya jebol dari jam 18.00 WIB itu tadi. Sementara pada ngungsi ke rumah saudara,” ujar Azizah yang mengungsi ke rumah ibunya yang juga di Kelurahan Meteseh.

    Sejumlah anggota BPBD Kota Semarang, tim SAR, dan anggota tim PMI bersiaga di sekitar lokasi banjir. Perahu karet juga disiapkan untuk evakuasi warga terdampak.

    Baca selengkapnya di sini.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • 7 Antisipasi Cuaca Ektrem, Pemprov Jakarta Pertimbangkan Imbauan WFH Megapolitan

    7 Antisipasi Cuaca Ektrem, Pemprov Jakarta Pertimbangkan Imbauan WFH Megapolitan

    Antisipasi Cuaca Ektrem, Pemprov Jakarta Pertimbangkan Imbauan WFH
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sedang mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan
    work from home
    (
    WFH
    ) karena
    cuaca ekstrem
    yang berpotensi menyebabkan banjir di Jakarta.
    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta Hari Nugroho mengatakan, kebijakan WFH masih dalam tahap pembahasan bersama Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.
    Jika diperlukan, Pemprov bakal mengeluarkan surat edaran imbauan untuk bekerja dari rumah (WFH).
    “Ya nanti (dibicarakan). Kalau memang itu hujan, banjir, ya nanti kita lihat situasi. Nanti kita berikan surat edaran, seperti waktu Covid-19,” ujar Hari usai konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024) malam.
    Hari mengatakan, surat edaran
    imbauan WFH
    akan disampaikan kepada setiap perusahaan di wilayah Jakarta.
    Namun, keputusan untuk melaksanakan WFH pada saat cuaca ekstrem kembali kepada setiap perusahaan masing-masing yang memiliki kebijakan.
    “Yang memang enggak keberatan (WFH), biasanya kami buat surat edaran supaya nanti dari sisi pengusaha maupun pekerja itu clear ada aturan main,” ujarnya.
    Adapun, kebijakan WFH berkaitan dengan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperpanjang status peringatan dini cuaca ekstrem hingga 15 Desember 2024.
    BMK juga menyebut, puncak cuaca ekstrem akan terjadi pada 15 Desember. Curah hujan bisa mencapai 100 mm sehingga perlu diwaspadai.
    Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jakarta telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan menyebarkan 3,2 ton garam untuk meminimalkan dampak dari potensi hujan ekstrem.
    OMC pertama berlangsung selama tiga hari dari tanggal 7-9 Desember 2024. Modifikasi cuaca kedua akan dilaksanakan hari ini hingga tiga hari ke depan.
    Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kebencanaan BPBD Provinsi Jakarta Mohamad Yohan mengatakan, OMC dapat mengurangi intensitas curah hujan di Jakarta dan mempercepat proses pengendapan di wilayah udara luar Jakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Ekstrem Melanda Tiga Daerah di Jawa Barat

    Cuaca Ekstrem Melanda Tiga Daerah di Jawa Barat

    Bandung: Cuaca ekstrem berupa angin kencang melanda tiga daerah di Jawa Barat, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis, Rabu, 11 Desember 2024. 

    Di Kabupaten Cirebon, bencana terjadi di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun. Angin kencang menyebabkan salah satu sekolah di wilayah itu mengalami kerusakan cukup parah.
     

    Sementara di Kabupaten Kuningan, angin kencang melanda Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede. Kerusakan parah juga dialami salah satu sekolah. 

    Angin kencang juga melanda Kabupaten Ciamis. Kerusakan terjadi di Desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari; Desa Pasirnagara, Kecamatan Pamarican; Desa Sindangkasih dan Desa Wanasigra di Kecamatan Sindangkasih, serta Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng dan Desa Sindangrasa, Kecamatan Ciamis. 

    “Kami mendapat laporan sebanyak 70 rumah mengalami kerusakan. Kejadian itu berdampak pada 67 kepala keluarga atau 212 jiwa,” ungkap Juru Bicara BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, Rabu, 11 Desember 2024.

    Masih di Kabupaten Ciamis, BPBD Jabar juga mendapat laporan adanya tanah longsor di Desa Girilaya, Kecamatan Panawangan dan Desa Mekarmulya, Kecamatan Pamarican. Akibatnya sejumlah rumah mengalami kerusakan. (SG/Sugeng Sumariyadi)

    Bandung: Cuaca ekstrem berupa angin kencang melanda tiga daerah di Jawa Barat, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis, Rabu, 11 Desember 2024. 
     
    Di Kabupaten Cirebon, bencana terjadi di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun. Angin kencang menyebabkan salah satu sekolah di wilayah itu mengalami kerusakan cukup parah.
     

    Sementara di Kabupaten Kuningan, angin kencang melanda Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede. Kerusakan parah juga dialami salah satu sekolah. 
     
    Angin kencang juga melanda Kabupaten Ciamis. Kerusakan terjadi di Desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari; Desa Pasirnagara, Kecamatan Pamarican; Desa Sindangkasih dan Desa Wanasigra di Kecamatan Sindangkasih, serta Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng dan Desa Sindangrasa, Kecamatan Ciamis. 
    “Kami mendapat laporan sebanyak 70 rumah mengalami kerusakan. Kejadian itu berdampak pada 67 kepala keluarga atau 212 jiwa,” ungkap Juru Bicara BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, Rabu, 11 Desember 2024.
     
    Masih di Kabupaten Ciamis, BPBD Jabar juga mendapat laporan adanya tanah longsor di Desa Girilaya, Kecamatan Panawangan dan Desa Mekarmulya, Kecamatan Pamarican. Akibatnya sejumlah rumah mengalami kerusakan. (SG/Sugeng Sumariyadi)
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Antisipasi Banjir Bandang, Pemkab Banyuwangi Percepat Langkah Mitigasi

    Antisipasi Banjir Bandang, Pemkab Banyuwangi Percepat Langkah Mitigasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi banjir bandang yang mengancam wilayahnya. Hal ini dilakukan menyusul aktivitas pembukaan lahan di lereng Gunung Ijen yang berpotensi memicu bencana serupa bom waktu.

    Pembukaan lahan untuk jalur listrik oleh PT Medco Cahaya Geothermal menjadi salah satu perhatian utama. Tahun ini, perusahaan panas bumi tersebut telah melakukan aktivitas pembukaan lahan untuk jalur listrik, meski telah melaporkan langkah-langkah mitigasi termasuk pembersihan kayu-kayu sisa penebangan.

    Plt. Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, menjelaskan bahwa pembersihan sisa tebangan kayu telah mencapai 95 persen. Namun, potensi banjir tetap menjadi ancaman. “Dari hasil studi, memungkinkan akan terjadi banjir akibat aktivitas di atas. Tapi, mereka sudah melaporkan langkah-langkah mitigasi,” ujar Guntur.

    Ia menegaskan pentingnya antisipasi dan sinergi semua pihak untuk mencegah banjir bandang. “Kita semua harus waspada karena di beberapa wilayah sudah mulai terjadi banjir,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Pemkab Banyuwangi memanggil sejumlah pihak terkait. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, dan pihak-pihak lainnya terlibat dalam diskusi ini. Beberapa OPD yang hadir meliputi Dinas PU CKPP, PU Pengairan, DLH, dan BPBD.

    Tak hanya itu, kolaborasi juga melibatkan perwakilan dari Perhutani Wilayah Barat, PT Medco Cahaya Geothermal, Perkebunan Lidjen, dan Perkebunan Kalibendo. Kehadiran pihak-pihak tersebut diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif untuk mencegah potensi bencana.

    Potensi banjir bandang di Banyuwangi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan memerlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah antisipasi yang matang, Pemkab Banyuwangi optimis dapat meminimalkan risiko bencana dan melindungi keselamatan warganya. [rin/beq]

  • Kala Korban Kebakaran Kebon Kosong "Curhat" ke JK dan Wapres Gibran… Megapolitan 12 Desember 2024

    Kala Korban Kebakaran Kebon Kosong "Curhat" ke JK dan Wapres Gibran… Megapolitan 12 Desember 2024

    Kala Korban Kebakaran Kebon Kosong “Curhat” ke JK dan Wapres Gibran…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebakaran yang melanda permukiman semipermanen padat penduduk di
    Kebon Kosong
    , Kemayoran, Jakarta Pusat, mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.
    Kebakaran terjadi pada Selasa (10/12/2024) siang. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang bekerja sebagai pengepul barang-barang plastik.
    Api cepat merambat dan membesar karena lokasi kebakaran merupakan kawasan permukiman padat penduduk semipermanen.
    Data sementara, korban kebakaran Kebon Kosong mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).
    BPBD Jakarta menyiapkan tiga lokasi yang menjadi posko pengungsian ratusan korban kebakaran Kebon Kosong. Salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mendirikan dua tenda. Satu milik BPBD dan satu dari Dinas Sosial.
    Bantuan logistik untuk para pengungsi telah disalurkan oleh BPBD dan Dinas Sosial.
    “BPBD mendistribusikan air mineral, selimut, 500 paket sandang, 50 matras, dan makanan,” jelas Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi perwakilan BPBD, di posko pengungsian SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat.
    Selain itu, Palang Merah Indonesia (PMI) turut membantu menyediakan makan siang. Sarana pendukung seperti toilet
    portable
    dan tenda pleton telah dipasang di lokasi pengungsian.
    Dinas Sosial juga menyiapkan kebutuhan pokok, termasuk makanan siap saji untuk pagi, siang, dan malam, serta bahan kebutuhan lain. Ada beras, mi instan, minyak goreng, kecap, makanan kaleng, air mineral, perlengkapan anak, dan matras.
    Warga korban kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat menumpahkan keluh kesahnya ke Jusuf Kalla (JK) saat Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI itu berkunjung ke posko pengungsian, Rabu.
    JK bertanya terkait kebutuhan warga saat ini. Warga lantas menjawab sangat membutuhkan rumah dan modal usaha.
    “Yang dibutuhkan rumah, Pak, buat tempat (tinggal). Sama bisa untuk berjualan lagi, modalnya sudah habis ludes semua, Pak,” kata seorang warga kepada JK.
    JK kemudian mengangguk. Katanya, pemerintah akan mempertimbangkan memindahkan warga korban kebakaran Kebon Kosong ke rumah susun, dibantu oleh pemerintah daerah.
    “Iya nanti (dibantu) Pak Camat nanti. Rusun mau enggak?” tanya JK.
    Sebagian warga setuju dengan usulan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut. Namun, ada juga yang enggan pindah ke rusun.
    “Iya, Pak (mau)” kata warga yang setuju.
    JK berjanji menyampaikan usulan pemindahan korban kebakaran Kebon Kosong kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait.
    “Tadi yang diharapkan perumahan, nanti tentu Menteri Perumahan akan turun dan kami serahkan (usulkan) diganti dengan rusun,” kata JK.
    Setelah JK, tak lama kemudian Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsian didampingi Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.
    Usai menyapa dan bersalaman dengan warga, Gibran berjalan menuju tenda bantuan logistik sandang dan pangan di tenda BPBD Provinsi Jakarta.
    Setelah memastikan logistik untuk para pengungsi terpenuhi, Gibran beranjak menuju tenda pengungsian yang menjadi hunian sementara korban kebakaran Kebon Kosong.
    Pengungsi yang sedang duduk-duduk di dalam tenda pun seketika mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan momen bertemu dengan wapres.
    Sebagian ada yang menyampaikan keinginannya untuk memiliki hunian baru. Warga meminta Gibran membangun rumah mereka kembali.
    “Bangun rumah baru Pak, rumah baru,” teriak seorang ibu yang berada di dalam tenda pengungsian.
    Keinginan untuk mendapatkan bantuan rumah baru ini disampaikan oleh ibu lain yang berada di luar tenda.
    “Kita butuh rumah baru, kita butuh,” kata ibu yang mengenakan kerudung sembari berjalan menjauhi tenda.
    Mendengar itu, Gibran hanya mengangguk. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut lalu berjalan menuju kelas yang berisi anak-anak sedang menjalani
    trauma healing.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 15 orang terluka akibat kebakaran di Kemayoran Jakpus

    15 orang terluka akibat kebakaran di Kemayoran Jakpus

    Kebakaran rumah di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    BPBD: 15 orang terluka akibat kebakaran di Kemayoran Jakpus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 06:28 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut sebanyak 15 orang terluka akibat kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang.

    “Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 17.45 WIB tadi sebanyak 15 pasien,” kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Isnawa menyebut, seorang ibu hamil menjadi pasien yang dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sedangkan pasien rawat jalan sebanyak 14 orang.

    “Pasien yang dirujuk satu jiwa itu ibu hamil, kita belum mendapatkan updatenya karena nanti dikabari lebih lanjut oleh tim ambulans gawat darurat (AGD). Kalau pasien yang rawat jalan ada 14 orang, itu 11 orang rawat jalan sedangkan tiga orang tindakan di tempat,” ujar Isnawa.

    Dari 15 orang yang terluka, kata Isnawa sebanyak tiga orang berusia 6-18 tahun, lalu tujuh orang usia 19-45 tahun, dan lima orang usia di atas 45 tahun.

    Lebih lanjut, Isnawa menjelaskan jajaran dari Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat sudah menempatkan tim Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) dalam hal ini ambulans gawat darurat sebanyak sembilan orang dengan armada empat ambulans. Kegiatan posko kesehatan dilakukan di SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

    “Lalu juga menyiapkan Tim Puskesmas tiga orang dengan satu ambulans, dan tim dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak dua orang dengan armada satu ambulans,” ucap Isnawa.

    Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

    “Kebakaran di kawasan Kemayoran ini diduga dari rumah Pak J yang bekerja sebagai pengumpul rongsokan plastik,” kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat, Asril Rizal saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Kebakaran tersebut berawal dari adanya percikan api dari rumah yang dijadikan pengepul rongsokan plastik milik warga berinisial J. Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

    Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

    Sumber : Antara