Kementrian Lembaga: BPBD

  • TelkomGroup Kebut Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Pasca Bencana Sumatera

    TelkomGroup Kebut Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Pasca Bencana Sumatera

    Jakarta

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Gangguan layanan akibat bencana ini mendorong optimalisasi konektivitas darurat agar masyarakat di wilayah terdampak tetap bisa terhubung.

    Hingga saat ini, layanan mobile broadband Telkomsel di ketiga wilayah tersebut telah pulih 76,5%, sementara fixed broadband IndiHome sudah mencapai 79,7% pemulihan.

    TelkomGroup juga memastikan koordinasi intensif bersama BNPB, BPBD, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemda, hingga berbagai instansi terkait untuk mempercepat normalisasi konektivitas di area prioritas.

    Untuk memperkuat layanan darurat di lapangan, Telkom melalui PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) mengaktifkan tambahan backup unit satelit Mangostar di 6 posko bencana yang tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    Penguatan layanan ini bertujuan untuk mendukung aktivitas komunikasi tim teknis TelkomGroup, relawan, hingga warga yang mengungsi, sekaligus melengkapi penggunaan backup IP radio dan jalur alternatif yang sebelumnya dioperasikan sejak bencana terjadi.

    Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah akan terus bersinergi dengan operator untuk melakukan percepatan penanganan konektivitas pasca bencana.

    “Fokus kami adalah memastikan akses telekomunikasi di seluruh wilayah terdampak segera pulih agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi. Pemerintah juga optimistis layanan kembali normal dalam lima hari kedepan seiring dengan pemulihan listrik di wilayah terdampak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    Senada, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menegaskan upaya kolaborasi dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan layanan.

    “Di sejumlah daerah terdampak, tantangan utama kami adalah akses menuju lokasi dan masalah sumber daya listrik yang tidak stabil. Kerusakan pada jalur transmisi, terutama fiber optik, juga membuat proses perbaikan membutuhkan waktu dan upaya teknis tambahan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, TelkomGroup juga sigap menyalurkan dukungan tanggap darurat, baik berupa konektivitas maupun bantuan kemanusiaan.

    Akses internet gratis bagi masyarakat terdampak disediakan di tujuh lokasi strategis, yaitu Kantor Wilayah Telkom Sumut, Kantor Wilayah Telkom Banda Aceh, Pusat Layanan Telkom Sigili, Kantor Wilayah Telkom Sibolga, Kantor Wilayah Telkom Sumbar, serta Pusat Layanan Telkom Talu.

    Dukungan konektivitas tambahan juga tersedia di area Pemprov Aceh-Sumut dan Diskominfo setempat guna memastikan kelancaran operasional posko pemerintah daerah.

    Bantuan logistik dan sembako berupa bahan makanan, perlengkapan memasak, hingga pakaian turut disalurkan. Layanan dapur umum juga dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan lebih dari 1.300 pengungsi.

    TelkomGroup menyediakan posko tanggap darurat di AKHLAK Hall Witel Sumut, kantor Witel Aceh, dan kantor Witel Sumbar.

    Selain itu, Telkomsel Emergency Response & Recovery Activity (TERRA) juga dikerahkan untuk menyalurkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Di bidang kesehatan, Yakes Telkom juga dihadirkan sebagai klinik darurat di area posko TelkomGroup.

    “Kami berkomitmen melakukan pemulihan konektivitas secara cepat, aman, dan terkoordinasi. Dengan dukungan layanan satelit, penambahan kapasitas, dan normalisasi konfigurasi lintas provinsi, kami berupaya memastikan masyarakat dapat kembali terhubung secara optimal. Seluruh personel kami bekerja maksimal 24/7 dengan fokus pada area paling kritikal,” tutup Dian.

    Ke depan, TelkomGroup akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga kelancaran pemulihan layanan telekomunikasi di wilayah terdampak. Masyarakat pun dapat memperoleh informasi terkait pemulihan jaringan, kantor layanan, hingga informasi pelanggan melalui hotline tanggap bencana secara 24 jam dan gratis di 0800-111- 9000.

    (anl/ega)

  • Hujan Deras Picu Longsor di Sumbertengah Bondowoso, Saluran Air Tertutup Material 6 Meter

    Hujan Deras Picu Longsor di Sumbertengah Bondowoso, Saluran Air Tertutup Material 6 Meter

    Bondowoso (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Desa Sumbertengah, Kecamatan Binakal, memicu tanah longsor pada Selasa, 2 Desember 2025 siang.

    Material tanah ambles menutup saluran air dengan dimensi cukup besar: tinggi sekitar enam meter, lebar tiga meter, dan panjang empat meter.

    Peristiwa terjadi pukul 13.47 WIB dan pertama kali dilaporkan warga melalui WhatsApp ke BPBD Bondowoso. Tim Reaksi Cepat (TRC) bergerak cepat menuju lokasi untuk memastikan kondisi dan mengecek apakah ada warga terdampak.

    Plt Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto, menyebut tidak ada korban jiwa maupun kerusakan rumah warga. “Longsor hanya menutup saluran air. Kami pastikan seluruh warga dalam kondisi aman,” ujarnya.

    Menurut Kristianto, BPBD langsung melakukan asesmen awal dan melaporkan situasi kepada pimpinan untuk rencana tindak lanjut.

    Ia menegaskan bahwa koordinasi dilakukan sambil memonitor potensi longsor susulan, mengingat intensitas hujan masih terpantau rendah di sekitar lokasi.

    Enam personel BPBD terlibat dalam penanganan awal, terdiri atas Supriyadi, Ahmad Dhani, Dwi, Andra, Rivaldi dari TRC, serta Adi Prayoga dari Pusdalops. Warga sekitar turut membantu memastikan akses tetap aman.

    Hingga laporan dikirim, situasi kabupaten Bondowoso terpantau aman dan terkendali. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah perbukitan agar meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan, terutama di titik-titik rawan gerakan tanah. (awi/ted)

  • Kemendagri pastikan kebutuhan dasar pengungsi di Gayo Lues terpenuhi

    Kemendagri pastikan kebutuhan dasar pengungsi di Gayo Lues terpenuhi

    “Prioritas utama kita adalah memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk tempat tinggal sementara, logistik, dan layanan kesehatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) bersama unsur TNI, Polri, BPBD, dan perangkat lainnya terus bekerja memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana terpenuhi.

    “Prioritas utama kita adalah memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk tempat tinggal sementara, logistik, dan layanan kesehatan,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikannya saat meninjau lokasi pengungsian di Gayo Lues bersama Bupati Gayo Lues Suhaidi.

    Safrizal memastikan para pengungsi telah mendapat tempat penampungan sementara, layanan dapur umum, serta pemenuhan kebutuhan mendesak.

    Pemerintah daerah bersama Ditjen Bina Adwil terus memantau situasi lapangan untuk menentukan langkah pemulihan berikutnya.

    “Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh, semoga segera dikirimkan bantuan tambahan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan kondisi terkini para pengungsi, ketersediaan logistik, hingga langkah-langkah penanganan lanjutan.

    “Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia ada 3 orang, 1 orang masih dalam pencarian, pengungsi 14.850 jiwa/ 3.800 KK yang tersebar di seluruh wilayah Gayo Lues, warga terdampak 100 ribu lebih, 2.286 rumah terdampak dan sekitar 1500 unit rumah hanyut,” kata Suhaidi.

    Suhaidi mengungkapkan kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah helikopter untuk mengirimkan bantuan ke lokasi bencana yang jalur daratnya masih terputus.

    “Kami berharap bisa menempatkan 1 helikopter di Kabupaten Gayo Lues, sehingga kami bisa terbantu menyalurkan bahan logistik ke lokasi yang belum tembus jalur daratnya, sekalian memantau keberadaan saudara-saudara kita yang masih terjebak, bantuan logistik kepada 14.000 pengungsi dan obat-obatan kepada seluruh masyarakat,” ungkap Suhaidi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Danantara: BUMN Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Longsor Aceh Sumut

    Bos Danantara: BUMN Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Longsor Aceh Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA— BPI Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan BUMN membentuk pusat koordinasi untuk memetakan, menginventarisir, dan menyalurkan bantuan seluruh BUMN untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Pusat koordinasi tersebut dibentuk sejak akhir pekan lalu untuk membentuk pusat koordinasi untuk memetakan kebutuhan mendesak, menginventarisasi ketersediaan bantuan di seluruh BUMN, sekaligus menyiapkan jalur distribusi alternatif setelah akses darat dilaporkan tidak dapat dilalui. 

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan pentingnya membuka jalur udara agar bantuan dapat bergerak cepat.

    Dengan terbukanya jalur udara, mobilisasi cepat logistik antar-BUMN, serta upaya teknis pemulihan jaringan dan listrik yang terus berlangsung, operasi kemanusiaan ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak titik terdampak dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi di Aceh dan Sumatra bagian utara. 

    “Ketika masyarakat membutuhkan, Keluarga besar BUMN bergerak sebagai satu. Kecepatan menjadi penentu,” ujarnya. 

    Rosan menegaskan bahwa upaya penyaluran bantuan dan pemulihan layanan BUMN terus diperkuat. 

    “Ini baru tahap awal. Kami akan terus bekerja dengan BP BUMN dan seluruh BUMN agar bantuan tersampaikan dan masyarakat di Aceh maupun Sumatra lainnya dapat segera pulih,” ujarnya. 

    Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pengiriman bantuan BUMN telah dilakukan melalui udara untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, termasuk Aceh bagian utara. Pengiriman pertama dimulai pada gelombang awal akhir pekan, disusul oleh pengiriman lanjutan yang dikonsolidasikan pada Senin (1/12/2025). 

    Melalui dukungan pesawat khusus dari Garuda-Citilink, sebanyak 9,4 ton bantuan berhasil diberangkatkan menuju Aceh melalui Kualanamu untuk kemudian diteruskan ke Lhokseumawe. 

    Seluruh bantuan diterima oleh BPBD dan unsur TNI, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko, fasilitas publik, serta wilayah yang hanya dapat dijangkau menggunakan kendaraan tinggi atau perahu.

    “Secara total, puluhan ton bantuan telah dikonsolidasikan, meliputi perlengkapan bayi, selimut, bahan pangan pokok, susu formula, makanan siap saji, obat–obatan serta vaksin, dan kebutuhan logistik lain bagi pengungsian dan kecamatan terisolasi, termasuk pembukaan dapur umum hingga tim yang membantu evakuasi warga,” paparnya.

    Posko tanggap darurat juga didirikan di berbagai titik untuk menyaluarkan kebutuhan pokok dan layanan kesehatan. Pemulihan layanan publik juga menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali beraktivitas.  

    Telkom Group melaporkan 12 Sentral Telepon Otomatis (STO) yang blackout dan menyebabkan ribuan base transceiver station (BTS) terdampak. Upaya pemulihan terus berlangsung meski beberapa lokasi hanya bisa diakses dengan perahu karet. 

    Sementara itu, PLN yang mengerahkan material jaringan dan genset, bersama TNI AU, menggunakan Hercules dan helikopter agar 41 genset bisa terpasang di lokasi vital seperti rumah sakit, pelabuhan, dan posko logistik.

    Pertamina memperkuat suplai BBM dan LPG dengan mengerahkan awak mobil tangki (AMT) tambahan dari berbagai daerah, meningkatkan suplai dari Padang, serta mengirim 30 skid tank LPG dari Dumai. 

    Pertamina juga menyalurkan BBM darurat untuk alat berat, 5.000 liter Dexlite di Tapanuli Utara, serta 6.000 liter avtur untuk mendukung misi penerbangan BNPB. 

  • Rumah Kami Hilang, Tak Punya Apa-apa Lagi

    Rumah Kami Hilang, Tak Punya Apa-apa Lagi

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur Ashadi mengatakan pihaknya masih mendata kerusakan rumah warga terdampak banjiri, terutama di wilayah pedalaman.

    “Pendataan di wilayah pedalaman masih terkendala akses karena ada beberapa titik jalan terputus, jembatan rusak, dan genangan air yang belum surut,” kata dia.

    Berdasarkan data sementara selain di Kecamatan Serbajadi, rumah dan fasilitas umum yang rusak tersebar di sejumlah kecamatan lainnya. Rinciannya, lima rumah rusak berat, empat rumah rusak sedang, dan 15 rumah lainnya rusak ringan.

    Rumah rusak tersebut tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Pereulak Timur, Kecamatan Pereulak, Kecamatan Bireum Bayeun, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Julok, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulim.

    “Selain mendata, kami fokus menyalurkan bantuan kepada masyarakat di wilayah terdampak banjir serta mengevakuasi warga yang membutuhkan bantuan,” kata Ashadi.

  • Pemerintah Didorong Perkuat Sistem Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Desember 2025

    Pemerintah Didorong Perkuat Sistem Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana Nasional 2 Desember 2025

    Pemerintah Didorong Perkuat Sistem Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mendorong pemerintah untuk memperkuat dan meningkatkan sistem deteksi dini dan mitigasi terhadap bencana.
    Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP)
    Komisi V
    bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Senin (1/12/2025).
    “Jika ada kekurangan alat atau sistem, agar segera kementerian terkait menyampaikannya kepada Presiden,” ujar Ridwan dikutip dari Youtube DPR RI, Selasa (2/12/2025).
    Selama ini, ia melihat bahwa
    mitigasi bencana
    baru dilakukan setelah musibah terjadi dan menimbulkan banyak korban.
    Bencana
    yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memikirkan langkah mitigasi sebelum bencana terjadi.
    “Setiap hari kita lihat berita longsor, korban sekian orang. Ini menyedihkan. Kita harus berpikir sebelum terjadi, bukan hanya mengatasi setelah kejadian,” ujar Ridwan.
    Dalam RDP tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, pihaknya sudah memberi peringatan dini tentang cuaca ekstrem di Sumatera Utara (Sumut) sejak delapan hari sebelum bencana terjadi.
    Lalu, untuk di kawasan Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar), BMKG sudah memberi peringatan sejak empat hari sebelum bencana.
    “Berikut kami sampaikan analisis dari BMKG terkait dengan cuaca terkini di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam rentang waktu 27 November hingga 4 Desember 2025,” ujar Teuku.
    “Ini kami sampaikan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan press release untuk potensi bencana siklon atau cuaca ekstrem di Aceh dan Sumatera Barat. Ini 4 hari sebelum bencana. Untuk Sumatera Utara, press release-nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi,” sambungnya.
    BMKG pusat telah memberi wewenang kepada Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I yang membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau untuk menyampaikan peringatan dini.
    Menurutnya, ketika peringatan disampaikan, sejumlah kepala daerah memberikan respons positif.
    “Ini adalah peringatannya. Beberapa kepala daerah itu langsung memberikan respons positif dengan mengingatkan warganya melalui berbagai kanal. Ini kita sampaikan ke Forkopimda, provinsi, BPBD, semua kami sampaikan. Dan ini terus di-update setiap 2 hari bahwa akan terjadi cuaca ekstrem pada tiga wilayah ini,” imbuh Teuku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Bondowoso Resmi Buka Seleksi 11 Kepala OPD, Sekda Jamin Transparansi dan Bebas Calo Jabatan

    Pemkab Bondowoso Resmi Buka Seleksi 11 Kepala OPD, Sekda Jamin Transparansi dan Bebas Calo Jabatan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso resmi mengumumkan pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding untuk 11 posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Eselon II pada Desember 2025. Seleksi ini bertujuan menjaring kandidat yang profesional dan kompeten, serta menjamin proses yang transparan bebas dari praktik kecurangan jabatan.

    Pendaftaran hingga masa pengumuman hasil seleksi telah disusun dengan jadwal yang ketat. Masa pendaftaran dibuka mulai 1 hingga 15 Desember, diikuti dengan pemberkasan hingga 16 Desember. Sementara itu, pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada 17 Desember.

    Seluruh tahapan seleksi teknis, mulai dari pembuatan makalah hingga tes wawancara, dijadwalkan tuntas paling lambat 28 Desember.

    “Sementara pengumuman hasil akhir pada 9 Januari 2026,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi pada Beritajatim.com, Selasa, 2 Desember 2025.

    Menurut Fathur Rozi, penetapan jadwal ini memastikan semua tahapan seleksi tuntas pada Desember. Tujuannya agar penggunaan anggaran untuk proses seleksi melalui P-APBD 2025 dapat terserap secara sah.

    “Januari kan tinggal pengumumannya saja,” tuturnya.

    Sekda Bondowoso berharap seleksi terbuka eselon II ini akan menghasilkan para pemimpin OPD yang profesional dan kompeten di bidangnya. Penempatan SDM berkualitas dianggap krusial untuk akselerasi pembangunan daerah.

    “Kita ingin menempatkan orang tepat di tempat yang tepat,” tegasnya.

    Sebanyak 11 posisi Kepala OPD yang saat ini dilelang terbuka merupakan jabatan strategis yang mencakup berbagai sektor layanan publik. Posisi tersebut antara lain:

    Dinas Binamarga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi (BSBK)
    Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora)
    Dinas Kesehatan (Dinkes)
    Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
    Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)
    Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
    Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan)
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
    Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
    Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia (BKPSDM)
    Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia

    Fathur Rozi memastikan bahwa proses open bidding ini akan digelar se-transparan dan seadil mungkin. Pihaknya dengan tegas menyatakan tidak akan ada praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bondowoso.

    “Jika ada yang menawarkan dan meminta uang untuk jabatan tertentu, laporkan saja. Kita akan tindak tegas,” pesannya.

    Mengenai peserta, aturan seleksi terbuka memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar daerah untuk ikut berkompetisi. Ini membuka peluang bagi Bondowoso untuk mendapatkan talenta terbaik, meski tidak berasal dari SDM “lokal”.

    “Aturannya memperbolehkan. Tapi saya yakin kok dengan kualitas dan kompetensi ASN kita (PNS Bondowoso),” kata Fathur Rozi.

    Kontestasi jabatan eselon II ini biasanya akan diramaikan oleh para ASN yang saat ini berada di Eselon III, meliputi jabatan camat, sekretaris dinas, kepala bagian, hingga kepala bidang. [awi/beq]

  • Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh

    Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.

    Dilansir dari BNPB, hingga kini, sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut.

    Peristiwa ini menjadi bagian dari catatan panjang sejarah banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa.

    Berikut sejarah banjir bandang yang pernah melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat

    1. Banjir Bandang Solok Selatan 1978–1979

    Pada 1978-1979, Solok Selatan dan wilayah sekitar Gunung Marapi diterjang banjir bandang besar. Aliran air membawa kayu dan lumpur, merusak permukiman di lereng, dan memaksa warga untuk mengungsi.

    2. Banjir Bandang Bahorok, Sumatera Utara (2003)

    Di penghujung November 2003, kawasan hulu DAS Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya Bahorok, Langkat, diterjang banjir bandang yang mematikan. Arus deras Sungai Bohorok menghanyutkan banyak korban jiwa sekaligus merusak infrastruktur dan permukiman di sekitarnya.

    Dilansir dari laman langkatkab.go.id, peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 2 November 2003 di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan permukiman warga di bantaran Sungai Bahorok. Banyak warga kehilangan rumah serta mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.

    Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 November 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon

    3. Banjir Bandang Aceh Selatan (2006)

    Aceh Selatan pada tahun 2006 dilanda banjir bandang yang merusak ribuan rumah di beberapa kecamatan. Debit air yang sangat tinggi memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan mereka.

    Dilansir dari laman kemenkes, banjir bandang melanda Kab. Aceh Selatan Prov. NAD pada tanggal 30 Agustus 2006 pukul 01.00 WIB. Ada 3 kecamatan yang terkena yaitu Kec. Meukek, Labuhan Haji Timur (Peulumat) dan Kluet Tengah (Maggamat). Musibah  ini menyebabkan 11 rumah hancur, 22 rusak berat dan 2.064 rusak ringan. Selain itu sarana air bersih di 25 desa rusak berat.

    Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Namun terjadi pengungsian sekitar 5000 penduduk yang berpencar di rumah-rumah penduduk dan masjid.

    Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat kejadian tersebut, Dinkes Kab. Tapaktuan telah mendirikan Pos Kesehatan bekerja sama dengan Muspika di 3 kecamatan yang terkena bencana serta melakukan dropping obat-obatan. Di samping itu pemantauan di lokasi bencana tetap terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan pasca bencana.

    4. Banjir Bandang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (2017)

    Banjir yang melanda Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 2017 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan sungai-sungai meluap dan permukiman terendam. Akibatnya, beberapa warga meninggal dunia dan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

    Dilansir dari laman kemenkes, hujan deras yang terjadi di Wilayah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hampir setiap wilayah didaerah tersebut dilanda banjir bandang. Memang sebelum kejadian, wilayah tersebut sudah dilanda hujan deras. Hujan dengan intensitas lama telah membuat Sungai Batang Ayumi  meluap dan mengakibatkan banjir bandang.

    Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, dalam kejadian tersebut 5 orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Dan berikut dampak banjir bandang di Padang Sidempuan

             Kec Padang Sidempuan Batunadua 6 unit rumah hanyut, 12 unit rusak dan 7 unit mobil rusak,
             Kec Padang Sidempuan Utara : 3 unit rumah hanyut dan 3 unit rumah rusak ;
             Kec PSP Selatan : 8 kontrakan hanyut ;
             Kec Angkola Julu : 2 unit Rumah rusak ;
             Total Rumah Rusak = 17 unit, Hanyut = 17 unit dan Kendaraan 7 unit ;

    Penyebab terjadinya banjir bandang tersebut karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan Sungai Batang Ayumi meluap dan menyapu rumah-rumah di pinggiran sungai. Banjir menghantam beberapa kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Kecamatan yang terkena banjir bandang antara lain, Padang Sidempuan Utara,  Padang Sidempuan Selatan , Padang Sidempuan Batunadua   Padang Sidempuan Tenggara dan  Padang sidimpuan Angkola Julu.

    5. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2018)

    Sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Mandailing Natal, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis, mengalami banjir bandang hebat pada 2018. Material berat seperti batu besar dan kayu gelondongan terbawa arus, menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan infrastruktur.

    Dilansir dari Antara, banjir bandang terjadi di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang.

    6. Banjir Besar Provinsi Bengkulu (2019)

    Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dilanda banjir dan longsor pada 27 April 2019 akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerusakan hutan di hulu sungai, penyempitan daerah aliran sungai, serta pembangunan yang mengurangi daerah resapan air, termasuk proyek tambang dan perumahan, memperparah bencana hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp144 miliar, puluhan korban jiwa, dan ribuan warga harus mengungsi.

    Dilansir dari BNPB, dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau.

    7. Banjir Bandang Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (2020)

    Pada 3 September 2020, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilanda banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Air meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan menggenangi Nagari Simpang Sugiran, namun penanganan cepat dari warga dan pihak terkait berhasil mencegah korban jiwa maupun luka.

    Dilansir dari laman BNPB, bansor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. Adapun lokasi bansor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).

    8. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2025)

    Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dipenghujung November 2025 menimbulkan kerusakan besar dengan ratusan desa terendam serta infrastruktur vital terputus, bahkan menelan lebih dari 600 korban jiwa.

    BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, sehingga ketiga gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. (Angel Rinella)

  • Terisolir Usai Bencana: Ini Daerah di Sumatra yang Belum Bisa Dijangkau

    Terisolir Usai Bencana: Ini Daerah di Sumatra yang Belum Bisa Dijangkau

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumtara Barat dan Aceh terisolir karena sulitnya akses untuk menjangkau para korban banjir.

    Pemerintah Aceh mencatat masih ada 3 wilayah yang hingga saat ini masih terisolir usai dilanda banjir. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang masih melanda sejumlah wilayah Aceh, baik evakuasi warga terisolir, pembukaan konektivitas, hingga tambahan logistik.

    “Kami berharap bantuan cepat dari pemerintah pusat, untuk menghindari memburuknya kondisi warga terdampak, terutama di daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau,” kata ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Nasir menegaskan  ada tiga fokus penanganan yang sangat membutuhkan intervensi pusat untuk bencana Aceh.

    Pertama, evakuasi warga yang masih terisolasi di beberapa titik, terutama di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

    Kedua, lanjut dia, penambahan logistik darurat, terutama beras dan kebutuhan pokok lainnya yang bisa segera didistribusikan, karena beberapa wilayah telah melaporkan stok menipis, sementara akses darat masih terputus.

    Ketiga, pemerintah pusat diharapkan segera membantu pembukaan konektivitas, mengingat sejumlah jembatan dilaporkan putus total akibat banjir dan longsor.

    “Pemerintah Aceh meminta Kementerian PU membangun infrastruktur darurat untuk memastikan jalur mobilisasi bantuan dapat dibuka kembali,” katanya.

    Dalam kesempatan itu Nasir juga menyoroti kebutuhan transportasi udara berskala besar untuk mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi, terutama di dataran tinggi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    “Kami butuh Hercules untuk mendistribusikan sedikitnya 500 ton logistik ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Stok kebutuhan masyarakat di sana hanya cukup untuk dua hari lagi,” ucap M Nasir.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan terdapat lima lokasi yang jaringan jalannya masih terputus di Sumatra Barat. BNPB dan BPBD mengidentifikasi jalan terputus berada di Kecamatan Malalak, Matur, Palupuh, Palembayan dan Koto Alam. Semua akses ini merupakan jalan provinsi.

    Adapun sebanyak 10 alat berat diturunkan di sejumlah wilayah terdampak guna memastikan akses. Pihaknya masih mengupayakan tambahan 10 unit untuk mempercepat perbaikan darurat yang dikerahkan untuk Kecamatan Palembayan, Palupuh, Tanjung Raya, dan Malalak.

    Selain itu, katanya, BNPB juga mengupayakan untuk memulihkan jaringan komunikasi. Berbagai pihak telah membantu untuk penanganan komunikasi, seperti bantuan Presiden, Komdigi maupun provider telekomunikasi.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk mempercepat pendistribusian logistik ke wilayah terdampak bencana melalui pengaktifan 13 pos lapangan.

    “Dengan adanya pos lapangan ini, bantuan dapat lebih cepat terdistribusi ke wilayah terdampak atau yang masih terisolir,” katanya.

    Pemerintah Kebut Bantuan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah yang mengalami bencana, terlepas dari mampu atau tidaknya pemerintah daerah terkait menangani bencana di daerahnya.

    Hal tersebut disampaikan Mendagri terkait sejumlah kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana bencana berskala besar yang terjadi di wilayahnya.

    “Pemerintah pusat, mau dia (pemda) masih mengatakan mampu, mau dia katakan menyerah, enggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” kata Mendagri dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Menurutnya adalah hal yang wajar pemda yang tidak bisa menangani bencana meminta bantuan kepada pemerintahan yang lebih tinggi.

    Tito menambahkan pemerintah pusat juga telah melakukan penilaian terhadap masing-masing pemda terkait kemampuan penanganan bencana.

    “Kami menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kami anggap mampu pun kami bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu dan memang kami melihat wajar dia mengatakan enggak mampu, karena di daerah yang tersulit,” ujarnya lagi.

    Mendagri mengungkapkan ada daerah yang benar-benar terisolir karena bencana longsor dan banjir, sehingga satu-satunya jalan adalah meminta bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat.

    Dia kemudian mencontohkan Kota Takengon, yang aksesnya terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.

    Pemerintah daerah lain yang juga menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

    Tito mengaku paham dengan situasi yang dihadapi para kepala daerah yang wilayahnya tengah menghadapi bencana. Para kepala daerah tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan berat dan akses.

    “Dia (pemda) dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya? Terus bagaimana dia mau mobilisasi alat berat? Tidak mungkin, tidak mampu dia, dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat,” kata Mendagri pula.

  • Benteng Rumah Jebol Diterjang Luapan Sungai Citarum, 2 Mobil Warga Hanyut
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        1 Desember 2025

    Benteng Rumah Jebol Diterjang Luapan Sungai Citarum, 2 Mobil Warga Hanyut Bandung 1 Desember 2025

    Benteng Rumah Jebol Diterjang Luapan Sungai Citarum, 2 Mobil Warga Hanyut
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Sebuah benteng rumah setinggi tiga meter di Gang Haji Ibrahim, Kampung Cicukang RT 01 RW 01, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, jebol akibat luapan anak Sungai Citarum yang terjadi sore ini.
    Luapan tersebut juga mengakibatkan dua unit mobil milik warga hanyut dan tembok sebuah Gor Badminton rusak.
    Pantauan Kompas.com, benteng rumah warga berbentuk letter L ini berdempetan langsung dengan aliran sungai.
    Benteng tersebut ambruk akibat tingginya debit air. Kondisi ini menyebabkan dua unit mobil, yakni Toyota Kijang dan Toyota Avanza, terbawa arus.
    Satu mobil berhasil ditemukan warga di aliran sungai, sementara satu unit lainnya masih dalam pencarian.
    Ketua RT 01, Ratmanto menjelaskan, air mulai meluap pada pukul 15.30 WIB, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari.
    “Tiba-tiba air dari hulu (membuat) tembok jebol, langsung
    banjir
    . Kebetulan di sini ada dua mobil yang parkir di rumah ini, itu mobil Avanza dengan mobil Kijang terbawa arus,” katanya saat ditemui di lokasi, Senin (1/12/2025) malam.
    Ratmanto menambahkan, luapan anak
    Sungai Citarum
    sempat menggenangi rumah warga lainnya.
    Tercatat ada 22 keluarga yang terdampak kejadian ini.
    “Ada dua lokasi yang jebol di sini sama di gor, kalau yang terdampak itu 22 keluarga, total di sini 100 keluarga,” beber dia.
    Ia menyebutkan, air baru surut setelah dua jam dan beberapa warga yang mengontrak terpaksa dievakuasi karena luapan air hampir setinggi pinggang orang dewasa.

    Alhamdulillah
    untuk korban jiwa tidak ada,” tuturnya.
    Terkait dua mobil yang hanyut, Ratmanto menjelaskan, warga baru menemukan satu mobil yang tersangkut di aliran sungai.
    “Tapi
    alhamdulillah
    untuk mobil Avanza sudah diketemukan di sebelah Masjid As-Salam. Untuk proses pengambilannya belum, karena cuaca malam, paling-paling besok sama tim BPBD Kabupaten
    Bandung
    baru bisa ditangani,” ujarnya.
    Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Wahyudin menyatakan, luapan anak sungai Citarum ini membuat beberapa rumah warga terancam.
    “Kalau enggak segera diperbaiki, ya bakal kaya gini lagi,” ujarnya.
    Meskipun air sudah surut, pihaknya membutuhkan bantuan mobil
    crane
    untuk mengevakuasi dua mobil yang hanyut.
    “Kalau sekarang mobil tidak dapat diderek oleh mobil derek dikarenakan akses mobil susah masuk dan akses jalan gang,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.