Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPBD

  • Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana

    Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana


    PIKIRAN RAKYAT –     Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DIY menyoroti perlunya perhatian lebih serius terhadap pengelolaan bencana yang semakin kompleks di Yogyakarta. Dalam kunjungan kerjanya ke BPBD Provinsi DIY, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa Yogyakarta, yang kerap disebut sebagai “supermarket bencana”, menghadapi beragam ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung.

    “Gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 menjadi pengingat bahwa daerah ini sangat rentan terhadap bencana. Selain itu, erupsi Gunung Merapi juga tetap menjadi ancaman nyata. Perubahan iklim yang memengaruhi intensitas hujan pun berpotensi meningkatkan risiko banjir,” ujar Fikri usai bertemu dengan Kepala BPBD Provinsi DIY dan jajaran, Jumat (21/3/2025).

    Politisi Fraksi PKS itu menilai perlunya revisi terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya, banyak aspek dalam regulasi tersebut yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

    “Bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti gempa atau erupsi gunung. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun pemerintah. Banyak pembangunan yang seharusnya tidak dilakukan di kawasan rawan bencana justru terus berjalan,” tegasnya.

    Selain itu, Fikri mengkritik ketidakjelasan standar penanggulangan bencana yang berbeda-beda antar daerah. Misalnya, standar bangunan hotel yang seharusnya tahan gempa, tetapi di lapangan banyak yang tidak diuji kelayakannya.

    “Kami perlu segera menetapkan standar yang jelas dan konsisten di seluruh daerah, termasuk Yogyakarta, agar infrastruktur lebih tahan terhadap bencana,” tambahnya.

    Dalam hal mitigasi, Fikri menekankan pentingnya survei mendalam terkait kebutuhan sistem peringatan dini (early warning system). Saat ini, BPBD DIY hanya memiliki 11 alat peringatan dini, yang dinilai belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah.

    “Sebelum menentukan jumlah ideal alat peringatan dini, survei yang komprehensif harus dilakukan terlebih dahulu. Setiap kabupaten/kota di DIY membutuhkan alat yang sesuai dengan karakteristik bencananya masing-masing,” ungkapnya.

    Pendidikan dan program adaptasi juga menjadi sorotan. Fikri menegaskan bahwa masyarakat harus dilatih sejak dini agar siap menghadapi bencana. “Selain mitigasi, adaptasi juga penting. Masyarakat harus diajarkan cara menghadapi bencana sejak dini, termasuk melalui kurikulum pendidikan. Dengan begitu, mereka tidak panik saat bencana terjadi, tetapi dapat merespons dengan lebih terorganisir,” ujarnya.

    Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di Yogyakarta. Fikri berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat segera dibahas agar lebih sesuai dengan tantangan dan dinamika bencana yang terus berkembang.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi X DPR: Undang-Undang Penanggulangan Bencana perlu direvisi

    Komisi X DPR: Undang-Undang Penanggulangan Bencana perlu direvisi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengemukakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu direvisi sebab banyak aspek dalam regulasi tersebut yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

    “Bencana tidak hanya disebabkan faktor alam, seperti gempa atau erupsi gunung. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap kajian lingkungan hidup strategis yang disusun pemerintah. Banyak pembangunan yang seharusnya tidak dilakukan di kawasan rawan bencana justru terus berjalan,” kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Fikri Faqih dalam kunjungan kerjanya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), beberapa waktu lalu.

    Dia menyoroti Provinsi DIY yang sering disebut sebagai “supermarket bencana” menghadapi beragam ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung.

    “Gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 menjadi pengingat bahwa daerah ini sangat rentan terhadap bencana. Selain itu, erupsi Gunung Merapi juga tetap menjadi ancaman nyata. Perubahan iklim yang mempengaruhi intensitas hujan pun berpotensi meningkatkan risiko banjir,” ujarnya.

    Di sisi lain, Fikri menyoroti ketidakjelasan standar penanggulangan bencana yang berbeda-beda antardaerah. Misalnya, standar bangunan hotel yang seharusnya tahan gempa, namun di lapangan banyak yang tidak diuji kelayakannya.

    “Kami perlu segera menetapkan standar yang jelas dan konsisten di seluruh daerah, termasuk Yogyakarta agar infrastruktur lebih tahan terhadap bencana,” ucapnya.

    Mengenai mitigasi, dia menekankan pentingnya survei mendalam terkait kebutuhan sistem peringatan dini (early warning system).

    Saat ini, BPBD DIY hanya memiliki 11 alat peringatan dini yang dinilai belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah.

    “Sebelum menentukan jumlah ideal alat peringatan dini, survei yang komprehensif harus dilakukan terlebih dahulu. Setiap kabupaten/kota di DIY membutuhkan alat yang sesuai dengan karakteristik bencananya masing-masing,” tuturnya.

    Fikri juga mengingatkan bahwa masyarakat harus dilatih sejak dini agar siap menghadapi bencana.

    “Selain mitigasi, adaptasi juga penting. Masyarakat harus diajarkan cara menghadapi bencana sejak dini, termasuk melalui kurikulum pendidikan. Dengan begitu, mereka tidak panik saat bencana terjadi, tetapi dapat merespons dengan lebih terorganisasi,” katanya.

    Untuk itu, dia berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat segera dibahas agar lebih sesuai dengan tantangan dan dinamika bencana yang terus berkembang.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI pasang geobag di titik rawan banjir rob Jakarta Utara

    DKI pasang geobag di titik rawan banjir rob Jakarta Utara

    Sejumlah warga pesisir memantau pasang air laut. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono

    DKI pasang geobag di titik rawan banjir rob Jakarta Utara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasang geobag atau kantong berisi pasir maupun tanah sebagai tanggul mitigasi di sejumlah titik rawan banjir akibat air pasang (rob) di kawasan Jakarta Utara.

    “Tanggul mitigasi dibuat menggunakan geobag berisi pasir maupun tanah yang disematkan dalam bronjong dan disusun menyerupai tanggul,” kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Hendri saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Adapun pemasangan geobag dilakukan di Sunda Kepala, kawasan Baywalk Pluit, dan Marundo Pulo. Selain pemasangan geobag, kata dia, pihaknya juga meninggikan tanggul existing di Muara Angke, lalu menambal tanggul dengan metode beton tembok di Muara Baru.

    Kemudian, menambal kebocoran celah sheet pile (turap) sebagai langkah darurat dan menyediakan pompa bergerak di Ancol Hilir atau Jalan R.E. Martadinata untuk mengantisipasi banjir rob.

    Menurut dia, tanggul mitigasi merupakan upaya jangka pendek mengantisipasi banjir rob, sambil menunggu pembangunan tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) yang direncanakan bakal rampung pada 2030.

    Selain tanggul, Dinas SDA DKI Jakarta juga menyiagakan pompa-pompa, baik pompa stasioner maupun pompa mobile di pesisir Jakarta untuk mengantisipasi banjir rob, khususnya yang diprediksi bakal terjadi pada akhir Maret ini. Adapun sejumlah wilayah yang kemungkinan terdampak banjir rob, antara lain Muara Angke, Muara Baru, Jalan R.E. Martadinata, Cilincing, dan Marunda Pulo.

    Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat mengatakan telah menginformasikan kepada warga di pesisir utara Jakarta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi lainnya, termasuk sarana evakuasi dan lokasi pengungsian.

    “Bila diperlukan adanya pengungsian, maka kami akan siapkan sarana untuk evakuasi dengan menggunakan perahu. Juga bisa kita maksimalkan sarana-sarana yang sudah ada,” ujar Maruli.

    Sumber : Antara

  • DKI pasang “geobag” di titik rawan banjir rob Jakarta Utara

    DKI pasang “geobag” di titik rawan banjir rob Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasang geobag atau kantong berisi pasir maupun tanah sebagai tanggul mitigasi di sejumlah titik rawan banjir akibat air pasang (rob) di kawasan Jakarta Utara.

    “Tanggul mitigasi dibuat menggunakan geobag berisi pasir maupun tanah yang disematkan dalam bronjong dan disusun menyerupai tanggul,” kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Hendri saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Adapun pemasangan geobag dilakukan di Sunda Kepala, kawasan Baywalk Pluit, dan Marundo Pulo.

    Selain pemasangan geobag, kata dia, pihaknya juga meninggikan tanggul existing di Muara Angke, lalu menambal tanggul dengan metode beton tembok di Muara Baru.

    Kemudian, menambal kebocoran celah sheet pile (turap) sebagai langkah darurat dan menyediakan pompa bergerak di Ancol Hilir atau Jalan R.E. Martadinata untuk mengantisipasi banjir rob.

    Menurut dia, tanggul mitigasi merupakan upaya jangka pendek mengantisipasi banjir rob, sambil menunggu pembangunan tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) yang direncanakan bakal rampung pada 2030.

    Selain tanggul, Dinas SDA DKI Jakarta juga menyiagakan pompa-pompa, baik pompa stasioner maupun pompa mobile di pesisir Jakarta untuk mengantisipasi banjir rob, khususnya yang diprediksi bakal terjadi pada akhir Maret ini.

    Adapun sejumlah wilayah yang kemungkinan terdampak banjir rob, antara lain Muara Angke, Muara Baru, Jalan R.E. Martadinata, Cilincing, dan Marunda Pulo.

    Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat mengatakan telah menginformasikan kepada warga di pesisir utara Jakarta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi lainnya, termasuk sarana evakuasi dan lokasi pengungsian.

    “Bila diperlukan adanya pengungsian, maka kami akan siapkan sarana untuk evakuasi dengan menggunakan perahu. Juga bisa kita maksimalkan sarana-sarana yang sudah ada,” ujar Maruli.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cuaca Besok Kamis 27 Maret 2025: Langit Jabodetabek Cenderung Berawan – Page 3

    Cuaca Besok Kamis 27 Maret 2025: Langit Jabodetabek Cenderung Berawan – Page 3

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta terus menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan mengintensifkan penyemaian di wilayah barat hingga barat laut, mengingat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. 

    “Sesuai supervisi BMKG, sortie pertama difokuskan di wilayah barat, barat daya Banten, dan perairan Selat Sunda,” kata Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan BPBD DKI Jakarta sekaligus juru bicara OMC Jakarta 2025 Michael Sitanggang di Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Ia mengatakan pada hari ketujuh pelaksanaan OMC, telah dilakukan tiga sortie penyemaian menggunakan 2,4 ton bahan semai higroskopis.

    Menurut dia, sortie pertama difokuskan di wilayah barat, barat daya Banten, dan perairan Selat Sunda. Sortie kedua dilakukan di area barat, barat laut Merak Banten, perairan Selat Sunda, serta Laut Jawa bagian utara.

    Sementara sortie ketiga menyasar pesisir Serang, Selat Sunda, dan Laut Jawa bagian Utara dengan total durasi penerbangan mencapai 6 jam 15 menit.

    “OMC Jakarta dimulai sejak tanggal 11 Maret 2025 dan telah berhasil melakukan 18 sortie dengan total penggunaan bahan semai mencapai 14,4 ton dan waktu terbang kumulatif mencapai 38 jam,” katanya, dilansir dari Antara.

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Rabu 26 Maret 2025: Langit Pagi Mayoritas Cerah Berawan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Rabu 26 Maret 2025: Langit Pagi Mayoritas Cerah Berawan – Page 3

    Berdasar informasi dari BMKG, cuaca ekstrem diperkirakan akan berlangsung selama 4-5 hari ke depan, termasuk di Jawa Timur.

    Untuk itu, BPBD Jatim memastikan pihaknya akan siaga 24 jam sepanjang musim tersebut serta guna mendukung kelancaran dan keselamatan masyarakat dalam melakukan mudik dan balik saat libur lebaran tahun ini.

    “Sesuai arahan Ibu Gubernur, BPBD menjadi salah satu dari lima OPD yang tidak mendapatkan libur guna memastikan kesiapan penanganan bencana dan keadaan darurat saat musim lebaran tahun ini,” ujar Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, Sabtu (22/3/2025).

    Gatot mengungkapkan, tahun ini posko khusus di beberapa wilayah tidak didirikan karena kebijakan efisiensi. Namun, posko pusat di kantor BPBD Jatim tetap melakukan pemantauan dan koordinasi 24 jam.  

    “Seluruh BPBD di kabupaten/kota juga telah diarahkan untuk siaga di daerah masing-masing, terutama dalam menghadapi potensi bencana seperti, longsor dan banjir,” ungkapnya.

    Beberapa wilayah yang menjadi perhatian utama dalam pemantauan bencana, di antaranya, meliputi kawasan Mataraman, seperti, Trenggalek, Magetan, dan Pacitan.

    “Selanjutnya wilayah Sidoarjo, Malang Raya dan Pantai Selatan, serta wilayah Tapal Kuda, seperti, Bondowoso dan Situbondo. Sementara, wilayah Madura dan sisi utara Jatim diprediksi dalam kondisi relatif aman,” ujar Gatot.

    Kabid KL Satriyo Nurseno menambahkan, kesiapan BPBD Jatim ini juga didukung para personel Tim Reaksi Cepat (TRC) yang akan melakukan pemantauan 24 jam.

    “Kami tetap siaga 24 jam dengan sistem shift, dari yang biasanya tiga shift menjadi dua shift. Setiap shift terdiri dari 15-20 personel untuk memastikan kesiapan penanganan di seluruh wilayah,” tambahnya.

    Selain kesiapan personel, BPBD Jatim juga telah memastikan ketersediaan logistik untuk mendukung penanganan bencana serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan untuk membantu kelancaran arus mudik dan balik.

    Satriyo juga mengajak masyarakat dan awak media untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait bencana yang terjadi.

    “Jika ada kejadian bencana yang belum terpantau oleh kami, mohon segera melaporkan melalui call center 117 atau melalui nomor WhatsApp posko BPBD 0813-3200-9050,” pintanya.

    Dengan kesiapsiagaan ini, BPBD Jatim berharap dapat memberikan respon cepat dan efektif dalam menghadapi segala kemungkinan selama masa mudik dan balik lebaran.

  • Waspada, Sepanjang Jalur Mudik Cianjur Rawan Bencana Bandung 26 Maret 2025

    Waspada, Sepanjang Jalur Mudik Cianjur Rawan Bencana Bandung 26 Maret 2025

    Waspada, Sepanjang Jalur Mudik Cianjur Rawan Bencana
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur mengimbau pemudik untuk berhati-hati saat melintasi
    jalur mudik
    di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, karena terdapat sejumlah titik
    rawan bencana
    di jalur utama maupun alternatif.
    Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmana Wijaya, mengatakan potensi bencana yang mengancam jalur mudik meliputi longsor, pergeseran tanah, banjir, dan pohon tumbang.
    “Di jalur Puncak terdapat beberapa titik rawan longsor dan pohon tumbang, seperti di kawasan Ciloto, Lembah Koi, serta sepanjang jalur Cibeureum dan Cugenang,” kata Asep kepada Kompas.com, Selasa (25/3/2025).
    Sementara itu, jalur selatan dinilai lebih berisiko, dengan sekitar 80 persen wilayahnya rawan longsor, pergeseran tanah, dan pohon tumbang.
    “Selain itu, ada potensi banjir besar yang dapat menyeret kendaraan, terutama mengingat kondisi cuaca saat ini masih sering turun hujan,” ujarnya.
    Asep mengimbau pemudik untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak berkendara di jalur lintas selatan pada malam hari.
    “Jika terjadi hujan lebat, sebaiknya pengendara menepi dan beristirahat di tempat yang aman, namun jangan di bawah pohon atau di sisi tebing,” katanya.
    BPBD Cianjur telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyiagakan alat berat di lokasi-lokasi rawan longsor.
    Selain itu, pos pantau telah didirikan di Jalan Pramuka Karangtengah dan jalur pantai selatan di daerah Cidaun.
    BPBD juga mengoptimalkan peran relawan tanggap bencana (Retana) di wilayah-wilayah rawan bencana, khususnya jalur yang akan dilintasi pemudik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabut Tebal hingga Risiko Bencana Mengintai Jalur Mudik Puncak Bandung 26 Maret 2025

    Kabut Tebal hingga Risiko Bencana Mengintai Jalur Mudik Puncak Bandung 26 Maret 2025

    Kabut Tebal hingga Risiko Bencana Mengintai Jalur Mudik Puncak
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Pemudik yang melintasi jalur Puncak, Cianjur, Jawa Barat, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain medan jalan yang berkelok dengan turunan dan tikungan tajam, jalur ini juga memiliki sejumlah titik rawan longsor serta pohon tumbang.
    “Melintasi jalur Cianjur membutuhkan konsentrasi penuh dalam berkendara karena terdapat turunan tajam, curam, dan tikungan tajam,” ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur, AKP Hardian Ardianto, di Mako Polres Cianjur, Selasa (25/3/2025).
    Hardian menambahkan, kondisi cuaca di kawasan Puncak juga perlu diantisipasi, terutama saat hujan atau angin kencang.
    “Kadang jalur ini diselimuti kabut tebal yang dapat menghalangi jarak pandang,” kata Hardian.
    Ia mengimbau pemudik untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
    “Pastikan juga kendaraan dalam kondisi prima agar perjalanan mudik berjalan aman dan nyaman bagi keluarga,” tambahnya.
    Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Asep Kusmana Wijaya, menyebut curah hujan yang masih tinggi meningkatkan risiko longsor di beberapa titik.
    “Ada beberapa titik rawan longsor dan pohon tumbang di jalur Puncak, seperti di kawasan Ciloto, Lembah Koi, Cibeureum, dan Cugenang,” kata Asep.
    Ia mengingatkan pengendara untuk tidak memaksakan perjalanan saat cuaca buruk.
    “Jika terjadi hujan lebat, sebaiknya pengendara menepi dan beristirahat di tempat yang aman, tetapi jangan di bawah pohon atau di sisi tebing,” imbaunya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ulasan Badan Geologi soal Gerakan Tanah Rayapan dan Tanah Longsor di Kampung Sekarwangi Garut

    Ulasan Badan Geologi soal Gerakan Tanah Rayapan dan Tanah Longsor di Kampung Sekarwangi Garut

    Liputan6.com, Bandung – Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan warga di empat lokasi Kampung Sekarwangi, Desa Sekarwangi, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 22.06 WIB terjadi berbagai jenis gerakan tanah dan masih berlangsung sampai sekarang harus meningkatkan kewaspadaannya.

    Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, lokasi gerakan tanah rayapan terjadi di perkebunan campuran milik warga dan jalan desa, pemukiman warga Kampung Sekarwangi RT 02 RW 09, pemukiman warga Kampung Sekarwangi RT 01 RW 09, dan tanah longsor di saluran irigasi sepanjang 245 meter.

    “Masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di lokasi bencana agar meningkatkan kewaspadaan terutama pada saat hujan,” ujar Wafid dalam keterangannya ditulis, Bandung, Jumat (21/3/2025).

    Wafid mengatakan berdasarkan pengamatan di lokasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, batuan dasar berupa breksi tufan dengan warna segar abu-abu terang dan warna lapuk coklat terang.

    Tebal tanah lapukan berkisar antara 0,8-2 m berupa pasir lempungan berwarna coklat tua berukuran sangat halus.

    “Batuan tersebut dapat disebandingkan dengan Satuan Gunungapi Tua (Qtvb) pada Peta Geologi Lembar Tasikmalaya, Jawa Barat (T. Budhitrisna, 1986) yang terdiri dari Breksi gunungapi , lahar dan tufa bersusunan andesit sampai basal dari Gunung Cakrabuana,” terang Wafid.

    Wafid menuturkan berdasarkan peta prakiraan wilayah terjadinya gerakan tanah pada Bulan Februari 2025 di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, lokasi bencana termasuk zona potensi terjadi gerakan tanah menengah artinya daerah yang berpotensi menengah untuk terjadinya gerakan tanah.

    Pada daerah ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan Lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

    “Dampak gerakan tanah di lokasi pertama gorong-gorong rusak. Munculnya mata air baru pada saluran drainase di samping jalan. Munculnya retakan pada jalan desa dan munculnya retakan pada area perkebunan milik warga,” terang Wafid.

    Pada lokasi kedua kerusakan meliputi tiga rumah rusak, munculnya retakan pada jalan serta munculnya mata air baru.

    Di lokasi ketiga dan keempat masing-masing terdapat lima rumah rusak, munculnya retakan pada jalan dan saluran irigasi rusak.

    “Segera melakukan perbaikan pada rumah yang mengalami kerusakan namun masyarakat harus melakukan pemantauan menerus terhadap perkembangan retakan dan nendatan,” imbau Wafid.

    Wafid mengingatkan jika terjadi pekembangan yang menerus pada retakan yang telah ada dan muncul rembesan air baru atau hilangnya mata air lama atau ada perubahan mata air dari bening menjadi keruh agar segera mengungsi dan melaporkan ke pemerintah daerah setempat.

    Jika retakan berkembang dan meluas ke arah pemukiman, maka pemukiman yang rusak dan terancam sebaiknya direlokasi ke tempat yang lebih aman.

    “Diperlukan pengendalian air permukaan (surface drainage) yang kedap air dengan cara perencanaan tata saluran permukaan, pengendalian air rembesan (sub surface drainage) serta pengaliran parit pencegat yang diarahkan langsung ke sungai utama,” ungkap Wafid. Wafid mengatakan menutup retakan dengan tanah liat dan dipadatkan untuk memperlambat masuknya air kedalam tanah. Aktivitas ini agar dilakukan dengan selalu memperhatikan kondisi cuaca dan faktor keselamatan.

    Wafid menegaskan gerakan tanah pada lokasi ini berupa rayapan, sehingga rumah yang cocok untuk daerah ini adalah rumah dengan kontruksi ringan atau rumah panggung.

    “Selain itu memperkuat lereng dengan cara membuat terasering pada tebing yang curam untuk menstabilkan lereng,” sebut Wafid.

    Wafid menyarankan menanami lereng dengan tanaman berakar kuat dan dalam yang mampu mengikat tanah.

    Sedangkan pembangunan kolam air dapat menyebabkan penjenuhan dan pembebanan pada lereng dan memicu gerakan tanah.

    “Kolam sebaiknya dikeringkan, jika kolam atau tampungan air dipertahankan maka sebaiknya dimensi atau ukurannya diperkecil dan dibuat kedap air (ditembok/semen) bagian dinding dan dasarnya,” terang Wafid.

    Pengaturan lahan pesawahan pada bagian selatan area pemukiman disarankan dengan diselang seling oleh tanaman palawija untuk mengurangi tingkat kejenuhan tanah atau ditanami pohon yang kuat berakar dalam untuk menahan lereng.

    Tak kalah penting sebut Wafid, yakni meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami gerakan tanah.

    Serta masyarakat diimbau agar selalu mengikuti arahan dari aparat pemerintah setempat dan BPBD.

     

    Warga Bandel Tak Kenakan Masker di Banyumas Ditilang

  • Waspada, Ada Potensi Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Banten

    Waspada, Ada Potensi Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Banten

     

    Liputan6.com, Jakarta – Gelombang tinggi mencapai 4 meter berpotensi terjadi di wilayah peraian selatan Lebak dan Selat Sunda barat Pandegalang, serta perairan selatan Pandeglang, Banten, sepanjang hari ini, Selasa (25/3/2025).

    BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang dalam laporannya menyebutkan, prakiraan potensi tinggi gelombang laut Banten sepanjang hari ini berkisar antara 2,5 – 4,0 meter.

    Tiupan angin dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 05 – 35 km/jam dan suhu 23 – 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 65–95 persen.

    Dengan demikian para pelaku pelayaran, kata dia, seperti perahu nelayan, feri, hingga kapal tongkang yang melintasi perairan selatan Lebak, Selat Sunda barat Pandeglang, serta perairan selatan Pandeglang, agar waspada tinggi gelombang hingga empat meter.

    Begitu juga wisatawan dilarang berenang di sekitar pantai pesisir selatan Lebak, karena khawatir menimbulkan kecelakaan laut.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama mengingatkan waspada gelombang tinggi tersebut agar tidak menimbulkan kecelakaan laut.

    “Begitu juga nelayan perahu kecil sebaiknya tidak melaut dulu, menyusul tinggi gelombang 4,0 meter,” katanya.

    “Sebaiknya pelaku pelayaran meningkatkan kewaspadaan juga, wisatawan dilarang berenang sekitar pantai guna mencegah kecelakaan laut,” katanya.

    Sementara itu perahu nelayan tradisional di perairan selatan Lebak kebanyakan disandarkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menyusul tinggi gelombang mencapai 4 meter.

    “Kami lebih baik tidak melaut karena tinggi gelombang 4 meter juga tiupan angin cukup kencang disertai hujan,” kata Dudung, seorang nelayan TPI Tanjung Panto Kabupaten Lebak.