Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BP2MI

  • 9 Irjen Polisi Sudah Setahun Lebih Menjabat Kapolda, Nomor 8 Anggotanya Ditembak Oknum TNI

    9 Irjen Polisi Sudah Setahun Lebih Menjabat Kapolda, Nomor 8 Anggotanya Ditembak Oknum TNI

    loading…

    Sebanyak 9 Pati bintang 2 atau Irjen Polisi sudah setahun lebih menjabat Kapolda. Salah satunya Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 9 Perwira Tinggi (Pati) bintang 2 atau Irjen Polisi sudah setahun lebih menjabat Kapolda . Salah satunya Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika yang mana anggotanya 3 polisi ditembak di Way Kanan oleh oknum TNI.

    Nama-nama lain Irjen yang sudah setahun lebih menjabat Kapolda yakni Irjen Pol Jhonny Edison Isir, Irjen Pol Adang Ginanjar, hingga Irjen Pol Akhmad Wiyagus.

    Melihat sederet pemegang pangkat Irjen Polisi, sebagian di antaranya kini aktif menjadi Kapolda. Beberapa Pati Polri telah memegang jabatan selama lebih dari setahun. Siapa saja?

    Irjen Polisi yang Sudah Setahun Lebih Menjabat Kapolda

    1. Irjen Pol Jhonny Edison Isir

    Jabatan: Kapolda Papua Barat
    Jhonny menjabat Kapolda Papua Barat sejak Desember 2023. Waktu itu, dia menggantikan Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga yang digeser menjadi Kapolda NTT.

    Jhonny adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Sebelumnya, dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting seperti Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (2017), Wakapolda Sulawesi Utara (2021-2023), dan Karojianstra Sops Polri (2023-2023).

    2. Irjen Pol Adang Ginanjar

    Jabatan: Kapolda Sulawesi Barat
    Adang Ginanjar aktif bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Barat. Posisi ini diemban pada Juni 2023 saat menggantikan Verdianto Iskandar Bitticaca.

    Adang Ginanjar merupakan lulusan Akpol 1989. Sebelum memimpin Polda Sulbar, dia juga pernah menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden (2020–2023) dan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (2023).

    3. Irjen Pol Agus Nugroho

    Jabatan : Kapolda Sulawesi Tengah
    Jabatan Kapolda Sulawesi Tengah ditempati Irjen Agus Nugroho. Dia ditunjuk pada Maret 2023 saat menggantikan Rudy Sufahriadi.

    Agus adalah lulusan Akpol 1991. Sebelumnya, dia pernah menjabat Kadiklat Reserse Lemdiklat Polri (2020) dan Deputi IV Bidang Penindakan BPOM (2022).

    4. Irjen Pol Pipit Rismanto

    Jabatan : Kapolda Kalimantan Barat
    Pipit merupakan jebolan Akpol 1994. Jabatan Kapolda Kalimantan Barat diemban sejak Maret 2023 saat menggantikan Irjen Suryanbodo Asmoro.

    Sebelum itu, Pipit juga sempat menempati beberapa posisi lain yakni Wadirtipidter Bareskrim Polri (2020) dan Dirtipidter Bareskrim Polri (2021).

    5. Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga

    Jabatan : Kapolda Nusa Tenggara Timur
    Daniel menjabat Kapolda NTT. Dia ditunjuk pada Desember 2023 untuk menggantikan Johanis Asadoma.

    Daniel merupakan lulusan Akpol 1990. Sebelumnya, dia sempat menjabat Kapolda Papua Barat (2022-2023).

    6. Irjen Pol Akhmad Wiyagus

    Jabatan : Kapolda Jawa Barat
    Posisi Kapolda Jabar diemban Irjen Akhmad Wiyagus pada Maret 2023. Waktu itu, jebolan Akpol 1989 ini menggantikan Suntana.

    Melihat ke belakang, Akhmad Wiyagus juga pernah menjadi Kapolda di daerah lain seperti Kapolda Gorontalo (2020) dan Kapolda Lampung (2022).

    7. Irjen Pol Karyoto

    Jabatan : Kapolda Metro Jaya
    Irjen Pol Karyoto menjabat Kapolda Metro Jaya. Sebelumnya, dia menggantikan Fadil Imran pada Maret 2023.

    Karyoto diketahui lulusan Akpol 1990. Sebelum memimpin Polda Metro Jaya, dia pernah menjadi Wakapolda DIY (2019) dan Deputi Penindakan KPK (2020).

    8. Irjen Pol Helmy Santika

    Jabatan : Kapolda Lampung
    Sejak Maret 2023, Helmy Santika mendapat tugas sebagai Kapolda Lampung. Waktu itu, lulusan Akpol 1993 ini menggantikan Irjen Akhmad Wiyagus.

    Sebelumnya, Helmy juga sempat menduduki jabatan penting lain yakni Kapolda Gorontalo (2022-2023), Sahli Manajemen Kapolri (2021-2022), dan posisi penting lainnya.

    9. Irjen Pol Achmad Kartiko

    Jabatan: Kapolda Aceh
    Achmad Kartiko menjabat Kapolda Aceh sejak September 2023 saat menggantikan Irjen Pol Ahmad Haydar. Dia adalah lulusan Akpol 1991.

    Sebelum menjadi Kapolda Aceh, sejumlah posisi strategis lain juga diduduki Achmad Kartiko yakni Kabidkerma Baintelkam Polri (2016), Karo Analis Baintelkam Polri (2020), hingga Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI (2021).

    (jon)

  • Anggota Baleg DPR Harap RUU P2MI Perketat Regulasi-Sanksi Agen TKI Ilegal

    Anggota Baleg DPR Harap RUU P2MI Perketat Regulasi-Sanksi Agen TKI Ilegal

    Jakarta –

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Evita Nursanty menegaskan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sangat diperlukan untuk menangani permasalahan pekerja migran. Ia ingin revisi ini dapat memperketat regulasi dan sanksi bagi agen tenaga kerja ilegal.

    “RUU P2MI diharapkan dapat memperketat regulasi dan sanksi bagi agen tenaga kerja ilegal yang memanfaatkan PMI untuk kepentingan eksploitasi di luar negeri,” kata Evita Nursanty dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

    Apalagi, menurut Evita, TPPO sudah masuk sebagai modus perbudakan modern yang terjadi akhir-akhir ini sehingga keberadaan RUU P2MI nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum yang semakin melindungi pekerja migran.

    Evita mengatakan RUU P2MI juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi PMI. Termasuk mekanisme bantuan hukum dan perlindungan bagi korban TPPO.

    “Dengan RUU ini, kita ingin memastikan negara memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat dalam mengontrol keberangkatan PMI ke negara-negara dengan risiko tinggi perdagangan orang,” tambah Evita.

    Evita menyebut DPR akan memastikan kebijakan yang dihasilkan lewat RUU P2MI benar-benar melindungi WNI agar tidak lagi menjadi korban perdagangan orang di luar negeri. Ia ingin pengawasan terkait PMI harus semakin ditingkatkan.

    RUU P2MI sendiri merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR yang mulai dibahas sejak akhir Januari 2025 dan sudah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Kamis (20/3). RUU P2Mi juga masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Total ada 29 perubahan dalam RUU perubahan ketiga tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI). Sejumlah perubahan itu antara lain menyangkut kategori pekerjaan migran dalam Pasal 4.

    Dalam RUU tersebut, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesian (BP2MI) juga dihapus dalam revisi UU P2MI dan diganti menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Payung hukum mengenai BP2MI sebelumnya diatur dalam Pasal 26 UU P2MI. Namun pasal itu diusulkan dihapus.

    Evita pun menekankan RUU P2MI juga harus menjadi dasar Pemerintah untuk mendata seluruh pekerja migran Indonesia yang pergi ke luar negeri.

    “Perubahan UU P2MI harus menjadi dasar Pemerintah melakukan pendataan PMI secara masif di setiap negara,” sebut Evita yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VII itu.

    Legislator PDIP ini mengusulkan agar RUU P2MI memberikan ruang dan kesempatan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal untuk melaporkan diri ke KBRI atau ke KJRI di negara tempat mereka bekerja jika mendapatkan kekerasan. “Termasuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pihak atau perusahaan yang merekrut PMI dan menempatkan mereka secara ilegal,” tutup Evita.

    (eva/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • RI Akan Cabut Moratorium Pekerja Migran ke Saudi, Apa yang Harus Dilakukan?

    RI Akan Cabut Moratorium Pekerja Migran ke Saudi, Apa yang Harus Dilakukan?

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia berencana mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi pada tahun ini disertai klaim bahwa Arab Saudi membuka kuota untuk 600.000 pekerja Indonesia dengan jaminan gaji lebih dari Rp6,5 juta untuk setiap pekerja.

    Melalui pencabutan moratorium ini, pemerintah Indonesia bisa meraup Rp31 triliun dari remitensi. Namun, pegiat pekerja migran menyebut masih banyak masalah terjadi di lapangan saat uji coba dan belum ada upaya evaluasi yang melibatkan pekerja dan organisasi pekerja migran.

    Pemerintah berencana mengirimkan pekerja migran ke Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, pada tahun ini. Rencana ini akan mengakhiri moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah yang telah berlangsung sejak 2015.

    “Insya Allah dalam waktu dekat ini penandatanganan MoU akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, seperti dikutip kantor berita Antara.

    “Kami sudah melakukan perundingan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi,” kata Karding dalam konferensi pers pada Jumat (14/03) lalu setelah dia melaporkan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengeklaim Presiden Prabowo menyambut baik rencana ini.

    Jika semua berlangsung dengan lancar, kata Abdul Kadir Karding, pengiriman pekerja migran Indonesia akan dimulai pada Juni mendatang.

    Gaji pekerja meningkat dan bisa umrah, negara dapat devisa

    “Di bawah raja baru, perlindungan mereka lebih baik. Lebih maju. Mereka, misalkan, menjamin gaji di angka 1500 riyal. Ada perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan,” kata Karding. Jumlah 1.500 riyal setara dengan Rp6.538.500.

    “Yang menarik lagi setiap selesai kontrak dua tahun, untuk orang Indonesia dikasi bonus sekali umrah,” sambungnya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Selama ini pekerja domestik asal Indonesia dibayar sekitar 1.200 riyal, kata Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah. “Negara lain seperti Filipina itu 1.500 riyal,”

    Apabila pemerintah memanfaatkan kuota tersebut secara penuh, yang yang masuk dari remiten (pengiriman uang dari buruh migran ke dalam negeri) juga tidak sedikit.

    “Devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun,” ungkap Karding.

    Terlepas dari prospek devisa puluhan triliun rupiah, apa saja yang harus dilakukan jika pemerintah ingin mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Saudi?

    Apa konsekuensinya jika hal-hal yang menyebabkan timbulnya moratorium belum diatasi?

    Mengapa ada moratorium pengiriman tenaga kerja migran ke Timur Tengah pada 2015?

    Moratorium tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

    Keputusan ini keluar setelah berbagai kasus kekerasan, pelecehan, kondisi kerja, dan masalah gaji yang buruk dan tidak manusiawi mengemuka.

    Beberapa kasus hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi menjadi pemicu desakan publik yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan moratorium.

    Pada 1999, Siti Zainab binti Duhri Rupa asal Bangkalan Madura dituduh membunuh majikannya. Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati pada 2001 dan dia dieksekusi pada 2015.

    Pada 2012, Karni binti Medi Tarsim, asal Brebes Jawa Tengah divonis hukuman mati atas kasus pembunuhan anak majikannya. Eksekusi mati dilakukan pada 2015.

    Pada 2018, pemerintah Arab Saudi mengeksekusi hukuman mati buruh migran Indonesia, Tuti Tursilawati. Eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia. Tuti didakwa membunuh majikannya, Suud Malhaq Al Utibi.

    Dari penjelasan yang diterima pihak keluarga, Tuti membunuh majikannya sebagai upaya pembelaan diri. Sebab, Tuti dilaporkan sering menerima tindakan kekerasan, termasuk ancaman pemerkosaan.

    Berdasarkan catatan Migrant Care, pemerintah Arab Saudi sudah mengeksekusi tiga buruh migran lainnya tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia.

    Yanti Irianti, buruh migran asal Cianjur, Jawa Barat, dihukum mati pada medio Januari 2018.

    Pada Maret 2018, buruh migran asal Jawa Timur bernama Muhammad Zaini Misrin dieksekusi mati di Arab Saudi. Zaini diadili karena dituduh membunuh majikannya pada 2004.

    Pada medio Juni 2011, Ruyati, buruh migran asal Sukatani, Bekasi juga dieksekusi. Dalam persidangan, Ruyati mengaku membunuh karena sering menerima perlakuan tidak menyenangkan dari majikannya.

    Apa saja yang harus dilakukan jika pemerintah ingin mencabut moratorium?

    Timbulnya kasus-kasus eksekusi mati terhadap pekerja migran Indonesia sangat terkait dengan penanganan di hulu, kata sejumlah pegiat.

    Savitri Wisnu Wardhani dari Jaringan Buruh Migran mengatakan pemerintah seharusnya sudah hadir sebelum perekrutan dilakukan.

    Dia menuding pemerintah tidak serius menerapkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

    “Implementasinya tidak dilakukan, khususnya di tingkat kabupaten dan desa. [Seharusnya disediakan] informasi, access to justice, pembiayaan, hal-hal yang menyangkut jaminan sosial, itu yang harus didahulukan. Seharusnya di hulu, di tingkat kabupaten dan desa, diperbaiki benar-benar,” cetusnya.

    UU PPMI disahkan pada 2017 untuk memberikan jaminan hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di dalam dan luar negeri tanpa diskriminasi. UU ini mencakup perlindungan, sanksi, dan tata kelola terkait pekerja migran.

    Pendapat senada juga disampaikan Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah.

    “[Perbaikan harus] dari hulunya. Bagaimana calon tenaga kerja kita yang akan dikirim secara trial atau secara uji coba itu betul-betul direkrut secara prosedural,” kata Roland.

    Di hulu juga harus ada pemaparan informasi secara jelas kepada calon tenaga kerja. “Mereka dikasih pembekalan bahwa inilah gambaran di lapangan,” sambungnya.

    Proses pembekalan keterampilan juga penting untuk memastikan kualitas pekerja migran.

    Hal lainnya yang penting adalah tes psikologis untuk para pekerja migran, kata Roland.

    Bagaimana dengan sistem data pekerja migran?

    Data pekerja migran ke Arab Saudi juga perlu dibenahi sehingga perlindungan bisa diterapkan dengan tepat.

    Pada 2022, pemerintah meluncurkan aplikasi bernama Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) untuk orang-orang yang berminat untuk jadi pekerja migran.

    Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertransformasi menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

    Sistem ini mengintegrasikan akses ke lowongan kerja, pendaftaran dan seleksi, hingga perlindungan untuk calon pekerja migran.

    Aktivis buruh migran berunjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, 20 Maret 2018, memprotes pelaksanaan hukuman pancung terhadap Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53) yang bekerja di Saudi (Getty Images)

    Sistem ini, menurut Menteri Abdul Kadir Karding, akan diintegrasikan dengan layanan Musaned yang mempertemukan para pencari pekerja dengan perusahaan atau individu yang membutuhkan pekerja.

    Abdul Kadir Karding menyebut ada 25.000 pekerja migran setiap tahunnya yang masuk secara tidak prosedural ke Arab Saudi setelah moratorium diberlakukan pada 2015.

    Untuk mencegah hal itu, menurut Karding, perbaikan tata kelola secara umum integrasi data telah dilakukan.

    “Majikan yang mau ambil pekerja harus daftar di Musaned. Mereka harus punya deposit untuk gaji,” ujar Karding.

    Pemerintah Arab Saudi meluncurkan platform Musaned di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial pada 2016.

    “Jadi [buruh migran] yang unprocedural akan masuk [didata] dan dikontrol bersama,” tutur Karding.

    Mengutip pemberitaan media propemerintah Saudi Gazzette, pada awal bulan Maret 2025, platform ini telah mencatatkan 852.660 kontrak baru dan 1.214.259 CV pekerja. Jumlah entitas bisnis yang berinteraksi di platform ini telah mencapai 4.048.420 pengguna. Platform ini juga memungkinkan para pekerja domestik untuk berganti majikan tanpa persetujuan majikan sebelumnya.

    Pada 2021, Arab Saudi memperkenalkan reformasi ketenagakerjaan yang mengendorkan restriksi bagi para pekerja migran dan memungkinkan pekerja mengganti pekerjaan tanpa persetujuan dari pemberi kerja sebelumnya.

    Tapi organisasi pengamat hak asasi manusia Human Right Watch menilai ikhtiar tersebut belum dapat mengenyahkan praktik sistem kafala yang menurut mereka memberikan kekuasaan berlebih kepada majikan terhadap status hukum dan mobilitas para pekerja.

    Apakah sistem tata kelola pengiriman tenaga kerja ke Saudi sudah berjalan baik?

    Pada 2023, pemerintah mulai menguji coba layanan satu pintu Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi.

    Namun, menurut Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah, uji coba tersebut tidak membawa perubahan. “Yang kami soroti di sini, selama enam bulan [terakhir] pengiriman tenaga kerja Indonesia menggunakan SPSK ternyata tidak ada perbaikan,” ungkapnya.

    Kebanyakan tenaga kerja migran yang memanfaatkan jalur SPSK kabur dari majikan, kata Roland.

    Pegiat buruh migran berdemonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, 20 Maret 2018, memprotes pelaksanaan hukuman pancung terhadap Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53) yang bekerja di Saudi (Getty Images)

    “Antara beban kerja dengan gaji itu tidak sesuai. Orang sini [majikan] bayar 3.200 [riyal] per bulan, yang diterima tenaga kerja cuma 1.200 [riyal].”

    Dari sedemikian banyak kasus, yang melapor melalui kanal resmi hanya sedikit, “Yang lapor hanya satu, yang secara prosedural.”

    Savitri Wisnu Wardhani dari Jaringan Buruh Migran juga menyebut evaluasi sistem SPSK tidak transparan dan minim partisipasi.

    “Sampai sekarang belum ada evaluasi publik yang melibatkan pekerja migran atau organisasi pekerja migran,” kata Savitri.

    Dari hasil pemantauannya, sistem ini malah disalahgunakan agen-agen pengirim tenaga kerja. “Agen yang menyalahgunakan juga tidak diberikan sanksi,” klaimnya.

    Jaringan Buruh Migran juga mengeklaim terdapat sejumlah kasus trafficking dari Jawa Barat ke Timur Tengah. “Karena mereka pikir jalur tersebut sudah dibuka,” kata Savitri.

    Selain minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam evaluasi moratorium, Savitri juga menyebut prioritas pemerintah seharusnya menyiapkan sistem perlindungan untuk pekerja migran.

    “Bagi kami, baik ditutup maupun dibukanya [moratorium] tanpa adanya jaring pengaman perlindungan bagi pekerja migran yang berbasis HAM dan responsif gender ya sama saja. Tetap akan menambah kasus-kasus eksploitasi bagi pekerja migran,” papar Savitri.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Singapura Negeri Impian bagi Pekerja Indonesia, Kenapa Banyak yang Hijrah ke Sana?

    Singapura Negeri Impian bagi Pekerja Indonesia, Kenapa Banyak yang Hijrah ke Sana?

    Jakarta: Bekerja di luar negeri bukan lagi sekadar angan-angan bagi banyak pekerja Indonesia, terutama mereka yang ingin mendapatkan gaji lebih tinggi dan jenjang karier yang lebih jelas. 
    Dari sekian banyak negara tujuan, Singapura menempati peringkat teratas sebagai destinasi favorit bagi pekerja formal asal Indonesia.
     
    Menurut survei Populix, sebanyak 82 persen dari 1.000 responden memilih Negeri Singa sebagai tujuan utama mereka. Jauh mengungguli negara tetangga lainnya seperti Malaysia (32 persen), Brunei (26 persen), dan Thailand (16 persen). 
     
    Lantas, apa yang membuat Singapura begitu menarik di mata para pekerja Indonesia?
     

    Gaji tinggi dan karier yang lebih menjanjikan
    Gaji yang lebih tinggi menjadi alasan utama mengapa banyak pekerja formal Indonesia tertarik pindah ke Singapura. Berdasarkan survei yang sama, 79 persen responden menyatakan bahwa faktor finansial menjadi pertimbangan utama. Selain itu, 58 persen responden melihat Singapura sebagai tempat yang menawarkan peluang pengembangan karier yang lebih luas.

    “Singapura masih jadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di Asia, yang menawarkan standar gaji tertinggi di antara para tetangganya, termasuk Indonesia. Maka tak heran para pekerja formal Indonesia meliriknya sebagai rujukan utama untuk bekerja,” ujar Co-Founder dan CEO Populix, Timothy Astandu dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Maret 2025.
     
    Selain faktor gaji dan karier, 55 persen responden juga menyebutkan bahwa keamanan dan stabilitas di Singapura menjadi daya tarik tersendiri. 
     
    Sebagai negara dengan tingkat kriminalitas yang rendah dan sistem hukum yang ketat, Singapura memberikan rasa aman bagi pekerja asing yang ingin menetap dan bekerja di sana.
     

    Tenaga IT paling banyak diminati
    Tren migrasi tenaga kerja ke Singapura semakin meningkat, terutama di sektor teknologi informasi (IT). Populix mencatat bahwa 91 persen calon pekerja migran di bidang IT memilih Singapura sebagai destinasi utama mereka. 
     
    Faktor utamanya adalah besaran gaji yang lebih kompetitif serta kestabilan kerja yang lebih terjamin.
     
    “Fenomena pencari kerja migran sektor formal, khususnya IT, perlu disikapi secara bijak. Masyarakat harus benar-benar menyiapkan diri dengan matang. Pasalnya, bursa kerja internasional terbuka bagi siapa saja, yang tentu memperketat persaingan mereka,” tambah Timothy.
     
    Pemerintah Singapura juga semakin agresif dalam menarik talenta IT dari luar negeri. Salah satu langkah konkretnya adalah program New Enterprise Compute Initiative, yang mengalokasikan dana hingga USD150 juta untuk mendukung adopsi AI di sektor bisnis. Program ini membuka lebih banyak peluang kerja bagi tenaga IT asing, termasuk dari Indonesia.
     
    Selain itu, kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Singapura dalam program Tech:X juga mempermudah mobilitas talenta digital antar kedua negara. Program ini memberikan fasilitas visa kerja selama satu tahun bagi pekerja IT yang ingin mencari pengalaman profesional di Singapura.
     

    Tren #KaburAjaDulu cerminan peluang dan tantangan
    Tingginya minat bekerja di luar negeri tak lepas dari keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. Tagar #KaburAjaDulu yang ramai diperbincangkan di media sosial mencerminkan kondisi ini. Pekerja muda, terutama milenial dan Gen Z berusia 25-35 tahun, melihat migrasi sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup mereka.
     
    Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa pada 2024, jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 296.970 orang, meningkat 8,40% dibanding tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sekitar 130.000 pekerja memilih Singapura sebagai tempat mereka bekerja.
     
    Namun, tren ini juga membawa dampak lain, seperti meningkatnya alih kewarganegaraan. Data dari Dirjen Imigrasi Kemkumham menunjukkan bahwa pada periode 2019-2022, sebanyak 3.912 WNI resmi berpindah menjadi warga negara Singapura, dengan mayoritas berusia 25 hingga 35 tahun.
     
    Bekerja di luar negeri memang menawarkan peluang besar, tetapi juga penuh tantangan. Apakah kamu salah satu yang tertarik untuk mencoba peruntungan di Singapura?

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Dia menjabarkan, distribusi KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (48,4%), sementara sektor produktif seperti pertanian (29%), perikanan (1,7%), dan industri pengolahan (7,6%) masih relatif kecil.

    Oleh sebab itu, kata Airlangga Presiden meminta agar sektor-sektor produktif ini diperkuat guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    “Dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai keppres mengenai KUR, di mana komitinya akan membunyikan itu. Jadi komiti kebijakan pembiayaan usaha yang produktif,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025.

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR usaha super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, usaha mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, usaha kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, khusus Rp820 juta, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Khusus KUR untuk PMI, Maman menuturkan bahwa hal ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM, melainkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

    “Kenapa? Karena menurut kami tentu akan jauh lebih efektif dan optimal kalau Kementerian BP2MI yang mengurusi urusan PMI,” ujarnya.

  • Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Usaha produktif tentu menjadi penting karena KUR per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, dan industri pengolahan 7,6 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan kredit usaha rakyat (KUR) lebih banyak untuk sektor-sektor yang produktif.

    Airlangga, selepas bertemu Presiden, menyebut penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan 48,4 persen dan jasa 14,2 persen.

    “Usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat (KUR) per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, industri pengolahan 7,6 persen. Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan,” kata Menko Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Airlangga mengatakan bahwa Presiden bakal merevisi keputusan presiden (keppres) yang mengatur soal penyaluran KUR dan terkait dengan Komite Kebijakan KUR atau nama resminya Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM.

    “Nanti akan ada revisi keppres mengenai KUR, nama komitenya akan membunyikan itu. Jadi, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif,” katanya Airlangga.

    Menko Perekonomian mengatakan bahwa keppres revisi itu juga akan menambah dua menteri koordinator dalam struktur komite, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dibentuk pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Komite itu dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala BP2MI (semula BNP2TKI).

    Realisasi penyaluran KUR per 16 Maret 2025 mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (16/1), menjelaskan bahwa penyaluran itu mencapai 14,9 persen dari target pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun.

    Dari total KUR yang telah disalurkan, sekitar Rp26,19 triliun atau 58 persen untuk penyaluran sektor produksi.

    Maman menyebut penyaluran KUR terbagi dalam lima kategori, yaitu KUR usaha supermikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri P2MI Minta Restu Prabowo Cabut Moratorium Kirim Pekerja ke Arab Saudi

    Menteri P2MI Minta Restu Prabowo Cabut Moratorium Kirim Pekerja ke Arab Saudi

    Jakarta –

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding sore ini merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Karding akan melapor dan meminta restu kepada Presiden Prabowo Subianto soal pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.

    Karding mengatakan pemerintah akan kembali melobi Arab Saudi untuk penempatan pekerja asal Indonesia. Dia juga melaporkan soal pembentukan desk perlindungan pekerja migran.

    “Hari ini laporan aja sama Presiden terkait pekerja migran Indonesia. Tentang rencana kita membuka kerja sama dengan Arab Saudi, yang kita ketahui sedang ada proses moratorium,” beber Karding di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Ketika dikonfirmasi lagi kapan moratorium akan dicabut, Karding belum mau menjawab. Dia masih menunggu arahan Prabowo, yang jelas bila bisa dibuka lebih cepat akan lebih baik.

    “Nanti ya kita tunggu ya moratorium kalau bisa dibuka lebih cepat lebih baik,” tegas Karding.

    Sebelumnya, Karding mengatakan dirinya telah bertemu dengan pihak Arab Saudi mengenai rencana pengiriman PMI. Proses penjajakan akan dilakukan pada bulan ini. Moratorium pengiriman pekerja migran sendiri sudah ada sejak 2012.

    “Kita ini, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab itu sejak 2012 kita belum buka, masih moratorium. Kemarin, saya ketemu Menteri Tenaga Kerja Arab, mereka meyakinkan kami, untuk memiliki sistem yang jauh lebih bagus perlindungannya, penghasilannya, maka kemungkinan kami akan menjajaki dalam waktu sebulan ini,” kata Karding di Kantor BP2MI Jakarta, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (4/2/2025).

    Dia mengatakan pihak Arab Saudi harus menjamin asuransi hingga penghasilan PMI. Selain itu, kerja sama pengiriman PMI akan dilakukan dengan BUMN di Arab Saudi tidak lagi dengan perorangan.

    (hal/rrd)

  • KKP-BP2MI sinergi ciptakan SDM perikanan siap kerja luar negeri

    KKP-BP2MI sinergi ciptakan SDM perikanan siap kerja luar negeri

    Christina ingin serius menjajaki dan memperkuat peluang kerja di Spanyol untuk level officer atau perwira kapal perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersinergi dalam menciptakan sumber daya manusia perikanan yang siap bekerja di luar negeri.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta Rabu, mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi bersama BP2MI demi menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing dalam dunia kerja internasional.

    “Kami berharap dapat meningkatkan koordinasi dengan BP2MI dalam banyak hal, yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi awak kapal perikanan migran,” kata Nyoman.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi bersama BP2MI untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan industri perikanan internasional.

    Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan perlindungan bagi awak kapal perikanan migran melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih optimal, serta memperkuat kerja sama antara BPPSDMKP KKP dan BP2MI dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja sektor perikanan.

    Nyoman menuturkan bahwa pihaknya siap menyiapkan secara teknis tenaga-tenaga andal di bidang kelautan dan perikanan.

    Sebagai tidak lanjut, kata Nyoman, akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPPSDM KP dengan empat Direktorat Jenderal di Kementerian P2MI.

    Sementara itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengapresiasi upaya Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mencetak sumber daya manusia (SDM).

    Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menilai para SDM yang dilatih tidak hanya bekerja di sektor kelautan dan perikanan dalam negeri, tapi juga luar negeri.

    Christina menyampaikan hal itu saat mengunjungi di BPPP Tegal untuk meninjau sejumlah fasilitas sekaligus berdiskusi dengan sejumlah peserta pelatihan di balai milik KKP di bawah BPPSDMKP.

    Christina mengaku senang terhadap proses pembelajaran dan kelengkapan fasilitas yang ada di BPPP Tegal. Banyak lulusan BPPP Tegal bekerja di luar negeri dan diakui kompetensinya di level internasional.

    “Ini trip pertama kami untuk mengunjungi langsung pelatihan dan penyuluhan di Tegal, dan kami sangat senang melihatnya ya kelihatan tadi bagaimana proses pembelajaran, fasilitas juga lengkap sekali, dan lulusannya juga diakui, apalagi sudah ada akreditasi atau sertifikasi yang diakui di level internasional,” ucap Christina.

    Melihat potensi besar tersebut, Christina ingin serius menjajaki dan memperkuat peluang kerja di Spanyol untuk level officer atau perwira kapal perikanan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Top 3: Ada 500 Ribu Lowongan Kerja dari Rano Karno – Page 3

    Top 3: Ada 500 Ribu Lowongan Kerja dari Rano Karno – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja baru untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat hingga sarjana.

    Tahap awal. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan kerja dalam bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur.

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

    Artikel mengenai lowongan kerja di Jakarta ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal Bisnis Liputan6.com pada Minggu 9 Maret 2025:

    1. Rano Karno Buka 500 Ribu Lowongan Kerja! Ada Pasukan Oranye, Merah, hingga Putih

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja baru untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat hingga sarjana.

    “Jakarta sekarang masih membutuhkan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja,” kata Rano Karno.

    Simak artikel selengkapnya di sini

     

     

  • Kementerian P2MI targetkan 425 ribu WNI kerja di luar negeri pada 2025

    Kementerian P2MI targetkan 425 ribu WNI kerja di luar negeri pada 2025

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam pembukaan Jakarta Job Fair \”Bersama Jakarta Timur, bersinar karirmu\” gelombang 1 di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Kementerian P2MI targetkan 425 ribu WNI kerja di luar negeri pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 17:03 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menargetkan penempatan sebanyak 425 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri pada 2025.

    “Tahun ini, kami menargetkan penempatan ke luar negeri pekerja migran sebanyak 425 ribu orang atau meningkat dari sebelumnya sebanyak 297 ribu orang. Jadi, ada tambahan 128 ribu orang,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani saat membuka Jakarta Job Fair “Bersama Jakarta Timur, Bersinar Karirmu” gelombang pertama di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut Christina, hal itu tidak mustahil karena pada 2024, permintaan sumber daya manusia (SDM) yang datang dari luar negeri sebanyak 1,3 juta.

    “Permintaan yang datang dari luar negeri sebanyak 1,3 juta. Kami belum sanggup memenuhi itu, tapi semoga di tahun ini dengan kolaborasi lintas sektor tadi semua ini bisa menjadi peluang yang kita daya gunakan,” ujar Christina.

    Christina juga menyoroti tren tagar “Kabur Aja Dulu” di media sosial dan untuk itu ia mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dengan melihat peluang kerja di luar negeri sebagai opsi yang lebih menguntungkan dan menjanjikan. Perubahan pola pikir ini, Christina berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang kerja di luar negeri secara legal dan aman, daripada sekadar “kabur” tanpa arah yang jelas.

    “Nah sekarang kita ganti tagarnya jadi #kerja di luar negeri dulu, itu menjadi salah satu opsi selain, kita bisa bekerja juga di dalam negeri. Jadi, peluangnya tidak terbatas, sekarang kami berharap kegiatan hari ini (job fair) akan membawa hasil nyata, mempertemukan pemberi kerja, serta membawa manfaat bagi kita,” jelas Christina.

    Selain itu, Christina menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mencari solusi dari pengangguran dan rendahnya keterampilan tenaga kerja. Hal ini sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian P2MI, yang kini semua urusan pekerja migran berada di bawah satu kementerian sehingga koordinasi lebih optimal.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi dan sinergi antar kementerian lembaga adalah kunci. Ini menjadi cara untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki guna mendukung pengejawantahan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada ketiganya yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,” jelas Christina.

    Lebih lanjut, Christina juga meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penipuan lowongan kerja daring yang menjanjikan gaji tinggi dengan syarat yang terlalu mudah dan tak masuk akal.

    “Sering ada iklan kerja di luar negeri, gajinya 1.000 dolar, tidak perlu syarat apa-apa, paspor disediakan. Itu sudah pasti palsu atau penipuan,” tegas Christina.

    Untuk mendapatkan informasi resmi terkait pekerjaan di luar negeri, Christina meminta masyarakat mengecek informasi melalui Instagram Kementerian P2MI atau datang langsung ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta. Sementara itu, pada bursa kerja kali ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan kerja. 

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari, mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta. Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Sumber : Antara